Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

23 Mei 2026

Kesehatan, Nasional

RSI Faisal dan Penyidik Beda Suara soal Dugaan Korupsi, Audit Jadi Misteri

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional /

ruminews.id, ‎MAKASSAR — Kisruh dana bantuan Covid-19 Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal Makassar kembali menuai sorotan setelah pihak kepolisian serta Ketua Yayasan RSI Faisal Makassar memberikan jawaban berbeda terkait perkembangan dugaan korupsi dana bantuan Covid-19 di RSI Faisal Makassar. ‎Saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp, Kanit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Yusriadi Yusuf, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di RSI Faisal masih berada pada tahap penyelidikan. ‎“Masih proses penyelidikan bang,” tulis akun bernama Kompol Yusriadi Yusuf dalam percakapan WhatsApp tersebut. ‎Percakapan itu muncul saat wartawan mempertanyakan perkembangan dugaan penyimpangan dana Covid serta dugaan keterlibatan tiga eks direksi RSI Faisal yang sebelumnya ramai disorot dalam aksi demonstrasi mahasiswa. ‎Selain itu, dalam percakapan lain, Ketua Yayasan RSI Faisal disebut mengakui bahwa pihak Polda Sulsel pernah melakukan penyelidikan pada tahun 2024. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut hukum yang jelas. ‎“Mohon maaf, tahun 2024 Polda sudah pernah turun melakukan penyelidikan, tapi tidak ada tindak lanjut,” demikian isi pesan yang ditulis oleh Ketua Yayasan RSI Faisal Makassar. ‎Jawaban kedua pihak tersebut semakin memperkuat dugaan adanya hambatan dalam proses pengungkapan kasus yang telah menjadi sorotan publik sejak beberapa tahun terakhir. ‎Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana bantuan Covid-19 di RSI Faisal Makassar kembali mencuat setelah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aktivis Pemerhati Kesehatan Indonesia (APKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Sulsel pada 8 Mei 2026. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan dugaan penyelewengan dana bantuan pemerintah pusat senilai puluhan miliar rupiah. ‎Dalam sejumlah laporan media, penyelidikan disebut telah berjalan sejak 2023 hingga 2024. Polisi mengaku masih menunggu hasil audit investigasi dari pihak rumah sakit untuk menentukan langkah hukum berikutnya.‎ ‎Nama tiga mantan direksi RSI Faisal juga beberapa kali disebut dalam pusaran kasus tersebut, yakni Dr. Arafiah Arabe, dr. Satriani Razak dan dr. Fajriansjah Farid. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka maupun penjelasan resmi terkait perkembangan hasil audit investigasi.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kebangkitan Nasional Dalam Keterpurukan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Suko Wahyudi – Penggiat Literasi Yogyakarta ruminews.id – Hari Kebangkitan Nasional datang lagi. Tanggal 20 Mei kembali mengetuk pintu republik dengan membawa koper tua bernama sejarah. Spanduk dipasang, pidato dipoles, optimisme disetrika sampai licin. Para pejabat berbicara tentang semangat kebangsaan dengan suara yang mantap, seolah negeri ini sedang berlari kencang menuju matahari. Padahal di bawah podium, rakyat sedang sibuk menghitung sisa uang belanja, mencari lowongan kerja, dan berusaha berdamai dengan harga kebutuhan yang naiknya lebih rajin daripada ibadah sebagian manusia. Kita memang bangsa yang luar biasa. Dalam keadaan ekonomi megap megap pun kita masih sanggup tersenyum di baliho. Rupiah melemah. Tetapi kita diminta tetap kuat. Lapangan kerja menyempit. Tetapi kita dianjurkan tetap optimistis. PHK datang seperti tamu tak diundang yang hafal alamat rumah buruh. Namun rakyat tetap diminta percaya bahwa semuanya baik baik saja, hanya kurang bersyukur, kurang sabar, atau mungkin kurang memahami bahasa statistik. Padahal rakyat tidak hidup dari statistik. Tidak ada ibu rumah tangga yang menumis sayur dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Tidak ada anak muda yang bisa membayar kos memakai indeks makroekonomi. Yang dimakan rakyat adalah nasi. Yang dicari rakyat adalah pekerjaan. Yang ditakutkan rakyat adalah masa depan. Tetapi rupanya kita telah menjadi bangsa yang gemar menyelesaikan problem konkret dengan kalimat abstrak. Rakyat memang tidak memakai dolar ketika membeli gorengan di pinggir jalan. Namun jangan salah. Dolar itu seperti jin modern. Wajahnya tidak tampak, tetapi pengaruhnya masuk sampai ke warung kopi, pasar tradisional, biaya sekolah, bahkan ke dalam dompet yang makin kurus seperti puasa sunnah sepanjang tahun. Sementara itu, PHK berjalan dengan langkah yang tenang, rapi, dan birokratis. Orang kehilangan pekerjaan tidak lagi hanya kehilangan gaji, tetapi juga kehilangan ritme hidup, harga diri, dan kadang kadang kehilangan keberanian menatap wajah anaknya sendiri. Lalu datanglah pertanyaan yang menggantung seperti jemuran musim hujan: kalau bekerja susah, usaha lesu, dan lapangan kerja sempit, sebenarnya rakyat harus bangkit ke mana? Hari Kebangkitan Nasional akhirnya menjadi semacam ironi yang berpakaian resmi. Kita merayakan kebangkitan sambil menahan penurunan daya beli. Kita berbicara tentang masa depan gemilang di tengah generasi muda yang mengirim puluhan lamaran kerja dengan nasib yang lebih sering dianggurkan daripada diterima. Anak muda negeri ini sekarang punya dua ijazah: ijazah pendidikan dan ijazah kesabaran. Mereka belajar bertahun tahun, lulus dengan toga, difoto keluarga dengan senyum selebar jalan tol, lalu masuk ke dunia nyata yang ternyata lebih sempit daripada pintu lowongan kerja. Dan bangsa ini masih bertanya mengapa banyak anak muda kehilangan harapan. Kebangkitan nasional dahulu lahir dari kesadaran melawan penjajahan. Hari ini, mungkin bentuk penjajahannya lebih halus. Ada penjajahan oleh ketidakpastian ekonomi, oleh sulitnya pekerjaan, oleh biaya hidup yang berlari lebih cepat daripada pendapatan, dan oleh kebiasaan elite yang lebih fasih membuat slogan ketimbang solusi. Jangan salah paham. Ini bukan ajakan pesimis. Pesimisme adalah kemewahan yang bahkan rakyat kecil tidak punya waktu untuk menikmatinya. Mereka terlalu sibuk bertahan hidup. Tetapi nasionalisme yang sehat tidak dibangun dari kebiasaan menyembunyikan masalah di bawah karpet pidato. Mencintai negeri bukan berarti menganggap semua baik baik saja. Kalau atap rumah bocor, menyebut rumah itu istana tidak akan menghentikan air hujan masuk ke ruang tamu. Hari Kebangkitan Nasional mestinya menjadi momen berkaca, bukan momen berdandan. Bangkit bukan berarti pandai membuat jargon yang terdengar gagah di media sosial. Bangkit berarti rakyat punya pekerjaan yang layak, harga kebutuhan tidak mencekik, dan anak muda tidak memandang masa depan seperti melihat kabut tebal tanpa ujung. Sebab ukuran bangsa yang bangkit itu sederhana sekali. Rakyat bisa hidup dengan martabat. Orang bekerja tidak dihantui kecemasan besok di PHK. Anak muda punya peluang selain menjadi penonton pembangunan. Dan negara hadir bukan hanya dalam baliho, melainkan juga di meja makan rakyat. Kalau tidak, Hari Kebangkitan Nasional akan terus menjadi acara tahunan yang megah tetapi ganjil: bangsa ramai ramai memperingati kebangkitan, sementara rakyat diam diam bertanya, “Maaf, yang bangkit sebenarnya siapa?”

Makassar, Opini, Pemuda, Pertanian, Politik

Tumbuh Dewasa di Negara yang Rusak : Hutan Ditebang demi Janji Palsu Pembangunan.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Opini, Pemuda, Pertanian, Politik /

Penulis : Merlinda J. Suleman (Ketua KOHATI Komisariat Yapma Cab.Makassar) ruminews.id, MAKASSAR – Aku mengira tumbuh dewasa itu enak, ternyata aku yang tidak paham dengan situasi dan kondisi kita lahir dan besar di negeri yang konon kaya raya, disebut sebagai zamrud khatulistiwa, dijuluki paru-paru dunia, dan dijanjikan masa depan gemilang. Namun realitas yang kita rasakan hari ini jauh berbeda, kita tumbuh dewasa ditengah negeri yang perlahan hancur, bukan karena bencana alam semesta, melainkan karena kebijakan sendiri yang mengorbankan segala demi abmbisi semu. Dibalik narasi besar pembangunan, ketahanan pangan, dan kemajuan ekonomi, ada harga mahal yang dibayarkan terutama ditanah paling timur, Papua, dimana hutan rimbun kini rata tanah oleh gergaji dan alat berat, sementara suara rakyatnya dibungkam di balik label kepentingan negara. Data berbicara gamang namun nyata dalam dua tahun terakhir saja, ribuan hingga puluhan ribu hektar hutan alam papua hilang tak kembali. Di marauke, sorong hingga wilayah pengunungan, yang menjadi warisan ribuan tahun bagi masyarakat adat kini berubah menjadi lahan kosong demi proyek lumbung pangan nasional dan berbagai izin usaha yang diklaim strategis. Pemerintah berdalih ini demi kemajuan, demi ketahanan pangan, bangsa, demi kesejahteraan rakyat. Namun pertanyaan paling sederhana namun tajam, Kemajuan siapa? Dan kesejahteraan siapa? Bagi masyarakat adat papua, hutan bukan sekedar pohon dan tanah. Hutan adalah rumah, adalah ibadah, adalah riwayat hidup, adalah sumber air, makanan, dan budaya yang terjalin erat sejak leluhur. Bagi merek, tanah itu tidak bisa dimiliki individu, apalagi negara atau korporasi. Namun kebijakan hari ini seolah kembali menerapkan cara pandangan kolonial, menganggap tanah papua sebagai lahan kosong, tak bertuan, siap diserok kekayaannya tanpa perlu brtanya, tanpa perlu persetujuan, dan tanpa perduli dampak yang akan tertinggal. UU otonomi khusus yang dibuat untuk melindungi hak mereka ternyata tak berdaya dihadapan kekuasaan proyek besar dan kepentingan modal. Dimana rasa keadilan berada? Lebih pahit lagi pembabatan hutan ini bukan satu-satunya noda. Di seantero nusantara kita saksikan hal serupa tambang merambah hutan lindung, sungai tercemar limbah, lahan pertanian berubah menjadi beton, sementara bencana banjir, kekeringan, dan longsor makin sering dan makin dahsyat. Semua itu bukan musibah tak terduga, melainkan akibat langsung dari kebijakan yang selalu mengutamakan keuntungan sesaat di atas kelestarian alam dan hak hidup warga. Kita diajarkan mencintai negara, tapi negara justru merampas ruang hidup kita sendiri. Yang paling menyakitkan bagi generasi muda seperti saya kita tumbuh besar dengan menyaksikan bagaimana hukum sering kali tunduk pada kekuasaan bagaimana aturan lingkungan mudah diubah demi proyek, bagaimana protes warga dijawab dengan aparat, dan bagaimana kebenaran sering kali dikalahkan oleh narasi resmi yang dibungkus manis. Kita diajarkan berbakti pada bangsa, namun bangsa ini sendiri yang merusak masa depan kita sendiri. Apakah ini yang disebut dengan kemajuan? Membangun gedung tinggi tapi membiarkan ekosistem rusak parah? Mengejar angka pertumbuhan ekonomi tapi mengahncurkan paru-paru dunia dan warisan alam yang tak tergantikan ? jika pembangunan harus dibayar dengan hilangnya hutan, dengan rusaknya iklim dan sumber air, maka itu bukan kemajuan, melainkan penjarahan besar-besaran yang dilakukan atas nama negara. Negara yang rusak bukan karena kekurangan kekayaan alam, tapi karena salah urus, karena membiarkan kekuasaan dan keuntungan lebih tinggi nilainya daripada keadilan, kelestarian, dan hak hidup rakyatnya. Kita tumbuh dewasa dimasa ini harus menanggung luka itu mewarisi negeri yang makin gundul, makin panas, makin tidak adil, dan makin jauh dari janji kemerdekaan yang dulu diperjuangkan. Hutan bukan milik penguasa hari ini, bukan milik investor, bukan milik pejabat yang membuat kebijakan. Hutan itu milik kita semua, serta milik anak cucu yang belum lahir. Jika hari ini kita diam saja kita turut bersalah merampas masa depan mereka. Sudah saatnya kita berhenti terbuai janji kemajuan kosong. Pembangunan sejati tidak membunuh alam, tidak mengusir pemilik asli tanah, dan tidak mengorbankan masa depan demi keuntungan sesaat. Selama kebijakan masih berpihak, selama hutan terus ditebang, selama suara rakyat tak didengar maka kita tetap tumbuh dan hidup dinegara yang rusak, yang bangga pada kemewahan, tapi malu pada keadilan dan kelestariannya. Kita tidak butuh negara kaya yang alamnya mati. Kita butuh negara yang waras, yang tahu menjaga apa yang dimiliknya, dan berani bertanggung jawab atas apa yang telah dirusaknya.

Hukum, Kriminal, Nasional, Pemuda

SEMMI Bone Mengecam Kekerasan Terhadap Aktivis

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Nasional, Pemuda /

Menghadapi argumen dengan hantaman fisik adalah bukti runtuhnya profesionalisme dan nalar sehat. ruminews.id, Makassar – Tindakan kekerasan terhadap aktifis kembali terjadi di Makassar, sebagai Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ( SEMMI ) Muhammad Fadhil Gufran sangat menyayangkan dan mengecam tindakan tersebut. Kekerasan terhadap aktifis itu terjadi di area PT. Kawasan industri makassar (KIMA), kekerasan terhadap salah satu kader SEMMI CABANG GOWA wilayah Sulawesi Selatan ini menimbulkan kecaman terhadap pelaku. Menurutnya Kekerasan ini adalah alarm bahaya bagi ruang demokrasi kita. Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan ( APAR ) yang seharusnya menjadi alat keselamatan kerja, bukan sebagai senjata untuk menyerang, memukul, atau menyemprot aktivis secara sengaja, ini adalah tindakan primitif yang dapat membahayakan nyawa dan tidak dapat ditoleransi dengan alasan apa pun. Tegasnya Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami tidak akan mundur satu langkah pun demi tegaknya keadilan dan perlindungan, serta kepastian hukum yang berlaku kepada pelaku atas tindakan kekerasan yang dilakukan pihak keamanan dari PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA). Mentolerir sebuah kesalahan adalah bentuk kesalahan juga, maka Kekerasan tidak akan pernah bisa membungkam kebenaran. Perlu kita sepakati bersama bahwa Menghadapi argumen dengan hantaman fisik adalah bukti runtuhnya profesionalisme dan nalar sehat. Maka dari itu sebagai Ketua Umum SEMMI CABANG BONE Muhammad Fadhil Gufran mengecam dan menuntut: Pertanggung jawaban manajemen kima atas tindakan personel pengamanan mereka. Mendesak aparat kepolisian setempat untuk segera menangkap, memeriksa, serta memproses hukum seluruh oknum satpam yang terlibat Hidup mahasiswa Hidup rakyat indonesia Bahagialah mereka yang melawan kesewenang wenangan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Kapitalisme Negara Ala Pancasila?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Pernahkah kita merasa sedikit janggal dengan posisi Indonesia dalam peta ideologi ekonomi? Sejak merdeka, kita seperti anak muda yang tidak mau ikut-ikutan gaya. Kita tidak mau kapitalisme ala Amerika, tidak pula sosialisme ala Uni Soviet. Kita menciptakan jargon sendiri yakni Demokrasi Ekonomi, atau Ekonomi Pancasila. Kedengarannya mulia. Namun jika kita perhatikan denyut ekonominya sehari-hari, iramanya agak membingungkan. Negara tidak lagi sekadar wasit yang meniup peluit, tapi ikut turun ke lapangan, menggiring bola, bahkan kadang menjadi kiper sekaligus penyerang. Para filsuf ekonomi menyebutnya state capitalism, sebuah pernikahan canggung antara logika pasar dan tangan besi negara. Coba kita kenakan kacamata Adam Smith. Beliau dalam The Wealth of Nations mengingatkan bahwa ketika negara ikut berbisnis, sejak awal sudah terjadi kontradiksi. Sebab tidak ada sanksi kebangkrutan, tidak pula ada iming-iming untung setajam yang dirasakan pedagang swasta. Friedrich Hayek dengan tegas menambahkan bahwa pengetahuan ekonomi tersebar di jutaan kepala manusia, tidak mungkin dipusatkan pada satu otak birokrat, secerdas apa pun dia. Maka ketika BUMN seperti Pertamina atau PLN dikejar target laba tetapi dilindungi monopoli dan disuntik dana abadi dari APBN, kita sedang menyaksikan semacam kebutaan pasar yang disengaja. Sinyal harga menjadi kusut, terdistorsi oleh subsidi silang dan kepentingan politik. Namun di sisi lain, ada pihak yang membela mati-matian. Banyak akademisi dan pengamat memberikan konteks bahwa Indonesia bukanlah Inggris abad ke-19 yang sudah mapan. Kita lahir dari luka penjajahan yang meninggalkan struktur ekonomi timpang. Tanpa kehadiran negara sebagai wirausahawan sekaligus investor darurat, sektor-sektor strategis akan dikuasai asing dan oligarki domestik. Mazhab developmental state yang dipopulerkan Ha-Joon Chang menunjukkan bahwa Korea Selatan dan China sukses berkat kapitalisme negara, asalkan disiplin dan bebas korupsi. Maka belakangan ini lahirlah Danantara… Sebuah ambisi serupa, negara ingin menjadi pemilik saham utama proyek-proyek besar, lalu hasilnya dialirkan untuk kemakmuran rakyat. Narasi ini terdengar heroik. Tetapi di sinilah filsafat ekonomi menusuk lebih dalam. Para pengikut Marx, meskipun kerap dianggap usang, melontarkan kritik yang tidak mudah dibantah. Kapitalisme negara sama sekali tidak mengubah relasi kelas yang eksploitatif. Buruh BUMN tetap menjual tenaga demi upah, dan keuntungannya dinikmati negara sebagai “kapitalis kolektif”. Tidak ada perbedaan substansial dengan buruh pabrik swasta, kecuali mungkin nasibnya lebih pilu karena gaji kerap terlambat. Sementara kaum sosial demokrat seperti Erik Olin Wright berpendapat bahwa masalahnya bukan pada siapa pemilik, tapi pada absennya kontrol demokratis atas keputusan investasi. Rakyat tidak pernah diajak menentukan apakah uang negara lebih baik dialokasikan ke Ibu Kota Nusantara atau ke irigasi sawah. Semuanya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri para menteri. Yang membuat Indonesia unik, kapitalisme negara kita berwajah samar. Tidak seperti China yang tegas menyebut modelnya “sosialisme dengan karakteristik China”. Indonesia menyebutnya “Ekonomi Pancasila”, tetapi dalam praktik, BUMN diarahkan mencari laba sebesar-besarnya, sementara DPR mengomel karena pelayanan publik dinilai kurang. Ada semacam skizofrenia filosofis yang kesannya ingin efisien ala kapitalis, juga ingin adil ala sosialis. Seringkali, kedua tujuan itu tidak tercapai secara optimal. Yang lebih memprihatinkan, dari perspektif ekonomi kelembagaan, kapitalisme negara Indonesia rentan menjadi ladang rent-seeking yang terlembagakan. Negara menjadi regulator sekaligus pelaku usaha, konflik kepentingan pun tidak terelakkan. Bayangkan, sebuah BUMN yang memiliki anak perusahaan di sektor tambang, wajar jika ia mendapat perlakuan istimewa dari kementerian teknis. Maka terbentuklah apa yang disebut crony capitalism versi birokrasi. Bedanya, ini bukan lagi persekongkolan antar-pengusasa, tapi antar-direktur BUMN dan pejabat publik. Bentuk ini lebih sulit diberantas karena dibungkus jargon “kepentingan nasional”. Namun, sebagai opini yang hendak adil, perlu diakui bahwa kapitalisme negara bukanlah kiamat ekonomi. Negara-negara Skandinavia di era keemasan mereka juga memiliki BUMN yang kompetitif, dengan tata kelola transparan dan partisipasi pekerja. Jadi masalahnya tidak pada “negara berbisnis”, tapi pada akuntabilitas. Jika BUMN Indonesia diaudit secara independen, bersaing sehat dengan swasta, dan labanya benar-benar mengalir untuk pendidikan serta kesehatan, maka model ini sah secara moral. Amartya Sen, filsuf ekonomi asal India, mungkin akan bertanya, “Apakah kapitalisme negara ini memperluas kemampuan rakyat, atau justru menyempitkannya?” Pada akhirnya, setiap bangsa berhak menyusun sistem ekonomi sesuai dengan kisah sejarahnya sendiri. Kapitalisme negara di Indonesia adalah pilihan pragmatis dan bukan yang paling ideal, tetapi yang dianggap paling mungkin. Yang penting, pertanyaan filosofisnya tidak boleh mati yakni apakah tujuan ekonomi kita sekadar mengumpulkan laba atas nama negara, atau membebaskan manusia dari kemiskinan dan ketidakberdayaan? Selama pertanyaan itu masih hidup, kita belum kehilangan arah.

Scroll to Top