Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

23 Mei 2026

Pemerintahan, Takalar

Respon Cepat Tanggapi Laporan Nelayan Hilang, Kades Biring Kassi Galut Koordinasi dengan Polsek dan Basarnas

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Takalar /

ruminews.id, Biring Kassi — Pemerintah Desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara Kab.Takalar bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait seorang nelayan bernama Agus Dg Mangung yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan selat makassar sekitar pulau kodingareng. Kepala Desa Biring Kassi, H Murdalin Denta, segera melakukan koordinasi intensif bersama pihak polsek Galesong Utara serta tim dari Basarnas guna mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban. “Kami langsung merespon begitu menerima laporan dari keluarga dan warga. Pemerintah desa bersama aparat kepolisian dan Basarnas saat ini terus melakukan upaya pencarian secara maksimal,” ujar Kepala Desa Biring Kassi. Menurut informasi sementara, nelayan tersebut diketahui pergi melaut sejak hari Jumat/22 mei 2026 pukul 16.00 dan belum kembali hingga saat berita ini di rilis. akhirnya pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa dan aparat terkait. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, aparat kepolisian, pemerintah desa, serta masyarakat nelayan setempat kini melakukan penyisiran di sejumlah titik perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir korban. Pemerintah Desa Biring Kassi juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta turut membantu memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban. “Kami berharap korban segera ditemukan dalam keadaan selamat. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses pencarian berjalan lancar,” tambahnya. Hingga saat ini, proses pencarian masih terus berlangsung dan perkembangan lebih lanjut akan segera disampaikan kepada masyarakat. Humas desa biring kassi

Pemuda, Pendidikan

KNPI HST, HSS, dan Tapin Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Pemuda di Barabai

Tinggalkan Komentar / Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, KNPI Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Tapin mengikuti kegiatan Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan oleh Dispora Kalsel di Hotel Istiqomah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas generasi muda dalam bidang kepemimpinan, manajemen organisasi, hingga pengembangan karakter pemuda yang visioner dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Perwakilan DPD KNPI Tapin, Rahman, menilai kegiatan tersebut memiliki dampak positif dalam mencetak pemimpin muda yang berkualitas. Namun, menurutnya, diperlukan tindak lanjut dari setiap organisasi agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh tidak berhenti hanya pada kegiatan pelatihan. “Pelatihan ini benar-benar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Akan tetapi, masih diperlukan tindak lanjut dari masing-masing organisasi untuk mem-follow up kembali hasil dari kegiatan ini,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan DPD KNPI HST, Luthpah Ajizah, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan motivasi dan wawasan baru bagi para peserta. “Kegiatan ini sungguh bermanfaat. Berbagai narasumber yang dihadirkan membuat kami semakin termotivasi sebagai pemuda untuk turut membangun Indonesia Emas 2045,” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan DPD KNPI HSS, Muhammad Nor Aqli. Ia menilai kegiatan kepemudaan seperti ini penting untuk memperkuat kualitas sumber daya pemuda, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. “Melalui pelatihan ini, kami mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran terkait kepemimpinan serta pengelolaan organisasi. Harapannya, pemuda mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi daerah dan bangsa,” tuturnya. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para pemuda dari berbagai daerah mampu memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun nasional di masa mendatang.

Nasional, Olahraga, Opini

Peluit Akhir untuk Keberadaban: Ketika Nilai Luhur Olahraga Kalah oleh Premanisme Tribun

Tinggalkan Komentar / Nasional, Olahraga, Opini /

Penulis: Andi Taufiq Nur Ilmi (Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNISMUH Makassar) ruminews.id – Ada suatu hal yang mengganjal ketika menyaksikan rekaman video dari Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Pare-pare. Bukan karena klub kebanggaan PSM Makassar kalah, karena kekalahan adalah bagian dari sepak bola, dan setiap penggemar sejati mengetahui hal itu. Yang membuat heran adalah pemandangan ketika flare mulai menyala dimana-mana, asap merah mengepul memenuhi stadion, dan orang-orang berpakaian hitam berlarian masuk ke lapangan seperti hendak berperang. Sebagai orang Bugis-Makassar, penulis tahu betapa dalamnya cinta masyarakat terhadap PSM Makassar atau yang biasa disebut cinta tanpa syarat. Klub yang memiliki julukan Pasukan Ramang bukan hanya sekadar tim sepak bola tetapi ia adalah identitas dan kebanggaan, namun malam itu setelah wasit meniup peluit panjang menandai berakhirnya laga, cinta itu berubah menjadi api yang justru membakar rumah sendiri. Salah satu mantan pemain Timnas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PSM Makassar sekaligus legenda PSM Makassar yang tidak asing lagi namanya dikalangan pecinta sepak bola tanah air yaitu Zulkifli Syukur yang membuat postingan diinstastory media sosialnya, beliau mengatakan bahwa “INI BUKAN OKNUM TAPI KELOMPOK”, oleh karena itu penulis hanya ingin berkata “Pentingnya menanamkan nilai-nilai sportivitas pada diri seseorang dan sportivitas tidak tumbuh sendiri tetapi dibentuk oleh pendidikan, dan budaya yang kita bangun bersama didalam dan diluar stadion’’. Di ruang kuliah, penulis memiliki satu kebiasaan kecil yang hampir selalu diulang setiap semester yaitu “olahraga bukan hanya tentang mencapai yang namanya tingkat kebugaran jasmani, tapi olahraga adalah soal sportivitas”. Sportivitas bukan hanya soal jabat tangan setelah peluit panjang berbunyi, tetapi jauh lebih dalam dari pada itu. Sportivitas adalah cerminan karakter seseorang yang paling jujur, seperti bagaimana kita bersikap ketika menang tanpa merendahkan, dan bagaimana kita bersikap ketika kalah tanpa kehilangan harga diri. Karakter itu bukan hanya dituntut oleh para pemain di atas lapangan tapi juga harus dimiliki oleh pemain kedua belas atau para suporter yang ada di tribun. Karena sejatinya suporter yang tangguh bukan diukur dari seberapa keras berteriak saat timnya menang tetapi suporter yang tangguh adalah yang tetap berdiri, tetap hadir, dan tetap setia disaat klub kebanggaannya terpuruk. Disitulah nilai sportivitas yang paling murni. PSM Makassar kalah dengan skor 1-2 dari tamunya Persib Bandung, gol penentu kemenangan lahir dimenit 90+7. Tujuh menit injury time yang terasa seperti tujuh tahun, ribuan suporter yang sudah datang dengan penuh harapan, bernyanyi sepanjang pertandingan dan percaya bahwa malam ini milik mereka, ternyata harus pulang dengan tangan hampa. Kalah dimenit-menit akhir adalah salah satu rasa sakit paling dalam yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mencintai sebuah klub. Kecewa itu nyata, marah itu manusiawi, menangis di tribun pun tidak ada yang salah. Tetapi disinilah letak persoalannya. Ada jarak yang sangat jauh antara kecewa dan merusak, ada jurang yang sangat dalam antara ekspresi emosi dan tindakan kekerasan. Pada malam itu di Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Pare-pare banyak yang memilih untuk melompati jurang dalam tersebut seolah-olah rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi pembenaran untuk menyakiti yang lain. Kericuhan itu berpotensi menjerat Pasukan Ramang dengan denda yang sangat fantastis akibat dari penyalaan flare, invasi lapangan, hingga pelemparan benda ke area pertandingan. Belum lagi ancaman pertandingan kandang tanpa penonton, dan bisa dibayangkan denda yang fantastis itu bisa dipakai untuk apa? Untuk program pembinaan pemain muda, pembenahan fasilitas latihan, atau kontrak pemain yang lebih kompetitif. Penulis tidak ingin berhenti pada kritik, karena kritik tanpa solusi hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Sebagai akademisi dibidang olahraga percaya bahwa persoalan ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan jangka panjang. Pertama, edukasi suporter harus menjadi program yang sangat serius bukan sekadar spanduk imbauan yang terpasang sebelum pertandingan lalu dilupakan, tetapi butuh pelatihan budaya suporter seperti dialog antara manajemen dan beberapa kelompok suporter. Kedua, manajemen PSM Makassar perlu lebih terbuka dan komunikatif kepada publik. Kericuhan ini adalah sebagian dari ungkapan frustrasi yang sudah lama menumpuk, terbukti dengan adanya spanduk protes yang dibentangkan suporter malam itu bukan hanya soal kalah dari Persib Bandung tetapi itu adalah sinyal bahwa ada jarak yang perlu dijembatani antara manajemen klub dan suporter. Ketiga, yang paling mendasar yaitu perlu membangun budaya olahraga yang sehat mulai sejak dini seperti di sekolah-sekolah, kita perlu menanamkan bahwa kalah itu bukanlah sebuah aib, menghormati lawan adalah tanda kebesaran jiwa dan yang terpenting stadion adalah panggung perayaan, bukan arena pelampiasan. PSM Makassar adalah milik semua masyarakat Sulawesi Selatan. Setiap gol yang dicetak, kemenangan yang dirayakan, dan gelar juara yang diraih itu adalah milik bersama. Tapi konsekuensi dari setiap kerusuhan juga harus menjadi tanggungan bersama, maka dari itu menjaga nama baik PSM Makassar adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemain di lapangan, bukan hanya manajemen di balik meja, tapi juga para suporter di tribun. Bugis-Makassar punya Siri’ na Pacce yang wajib dijaga tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan martabat. Tunjukkan kepada sepak bola Indonesia bahwa suporter PSM Makassar adalah yang paling berjiwa besar di negeri ini. Bukan hanya paling keras, tapi paling dewasa. EWAKO PSM MAKASSAR.

Internasional, Nasional, Politik

Sembilan WNI relawan Global Sumud Flotilla tiba di Istanbul

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta — Sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla 2.0 (GSF) tiba di Istanbul, Turki, pada Kamis (21/05), setelah dibebaskan dari penahanan Israel usai pencegatan armada kemanusiaan yang menuju Gaza. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Darianto Harsono. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh WNI dapat kembali ke Indonesia dengan aman dan secepat mungkin. Ia juga mengecam perlakuan yang diterima para relawan selama berada dalam tahanan Israel.

Internasional, Nasional, Politik

Beranda Migran Kecam Penyerbuan Kapal Kemanusiaan Global Sumud Flotilla dan Penahanan 9 WNI oleh Israel

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta — Organisasi masyarakat sipil Beranda Migran mengecam keras tindakan militer Israel yang menyerbu armada misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dan menahan sembilan warga negara Indonesia (WNI) di perairan internasional saat pelayaran menuju Gaza, Palestina pada Senin, 18 Mei 2026 lalu. Dalam siaran persnya, Beranda Migran menyebut penyerbuan yang terjadi pada Senin, 18 Mei 2026 itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Mereka menilai tindakan militer Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan tidak dapat dibenarkan. Sembilan WNI yang ditahan terdiri dari jurnalis dan pekerja kemanusiaan yang tergabung dalam misi sipil internasional untuk mengirim bantuan dan solidaritas kepada warga Gaza yang masih menghadapi agresi dan blokade berkepanjangan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Peternakan

Imran Satria: Menunda Pengawasan Hewan Kurban Adalah Bentuk Pengabaian Etika Kemanusiaan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Peternakan /

Penulis : Imran Satria,S.Tr.Pt – Wakil Presiden KOPRAL ruminews.id, Makassar- Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, perhatian terhadap kesehatan hewan kurban di Sulawesi Selatan menjadi isu yang semakin penting. Pemerintah daerah, khususnya instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, diminta meningkatkan pengawasan secara maksimal demi menjamin keamanan masyarakat serta menjaga kualitas hewan kurban yang beredar di pasaran. Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga turun langsung melakukan pengecekan fisik hewan di lapangan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mengantisipasi masuknya ternak yang terindikasi penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun penyakit zoonosis lainnya yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan seluruh titik penjualan hewan kurban memiliki pendampingan tenaga medis veteriner. Pemeriksaan kesehatan sebelum penyembelihan menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) dan sesuai syariat. Atensi khusus juga perlu diberikan terhadap jalur distribusi ternak antar wilayah di Sulawesi Selatan. Mobilitas ternak yang tinggi menjelang Idul Adha berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit apabila pengawasan lalu lintas hewan tidak dilakukan secara optimal. Karena itu, koordinasi lintas sektor antara dinas peternakan, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga balai karantina menjadi sangat penting. Imran seorang pemuda di Sulawesi Selatan menilai pengawasan kesehatan hewan kurban tidak boleh dianggap sebagai kegiatan rutin semata, melainkan bagian penting dalam melindungi kesehatan masyarakat. Menurut Imran, pemerintah perlu hadir lebih aktif di lapangan agar masyarakat merasa aman dan yakin terhadap kualitas hewan kurban yang dibeli. “Pemerintah harus benar-benar serius melakukan pengawasan, terutama di pasar dan lokasi penjualan hewan kurban. Jangan sampai ada hewan yang sakit lolos dan merugikan masyarakat. Ini menyangkut kesehatan bersama dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah kurban,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan sejumlah warga yang berharap pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Masyarakat menginginkan adanya kepastian bahwa hewan kurban yang diperjual belikan telah memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi. Masyarakat berharap pemerintah tidak lengah dan menjadikan pengawasan kesehatan hewan kurban sebagai prioritas utama. Langkah cepat, pengawasan rutin, serta edukasi kepada pedagang dan peternak diyakini mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah kurban berlangsung aman, sehat, dan nyaman di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.  

Nasional, Politik

Asri Tadda Balas Idrus Marham: Optimisme Tanpa Kejujuran Hanya Slogan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menanggapi pernyataan politisi Partai Golkar Idrus Marham yang mengingatkan agar kritik Anies Baswedan kepada pemerintah disertai optimisme dan solusi. Menurut Asri, dalam negara demokrasi, kritik tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman, apalagi ketika kritik tersebut berangkat dari realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kami menghormati pandangan Pak Idrus Marham. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa optimisme yang sehat tidak lahir dari menutup mata terhadap persoalan. Optimisme justru lahir dari keberanian mengakui masalah dan kesungguhan untuk menyelesaikannya,” tegas Asri dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (23/5/2026). Ia menilai pernyataan Anies Baswedan selama ini bukanlah upaya membangun pesimisme publik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan rakyat di lapangan, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, melemahnya daya beli masyarakat, sulitnya lapangan kerja, hingga meningkatnya beban hidup masyarakat kelas menengah dan bawah. “Ketika rakyat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya hidup yang semakin berat, dan peluang ekonomi yang makin sempit, maka menyampaikan fakta itu bukan pesimisme. Itu adalah kejujuran. Yang berbahaya justru jika elite politik lebih sibuk menjaga narasi optimisme daripada menjawab substansi persoalan yang sedang dihadapi rakyat,” ujarnya. Asri menegaskan bahwa kritik tidak harus selalu diawali dengan pujian agar dianggap konstruktif. Dalam demokrasi, kritik merupakan instrumen kontrol publik yang sah dan dijamin konstitusi. “Jangan sampai kita terjebak pada logika bahwa setiap kritik terhadap pemerintah harus dianggap sebagai serangan politik. Jika ada persoalan yang disampaikan, maka jawablah persoalannya. Jangan sibuk menyerang orang yang menyampaikan kritik,” katanya. Asri juga mengingatkan bahwa banyak persoalan nasional memang dipengaruhi dinamika global. Namun menurutnya, kondisi global tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap kebijakan nasional. “Tidak ada yang membantah bahwa dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi. Tetapi tugas pemerintah justru memastikan dampaknya bisa diminimalkan terhadap rakyat. Karena itu, ketika ada kritik terhadap kondisi yang terjadi, respons yang dibutuhkan adalah penjelasan dan solusi, bukan sekadar ajakan untuk tetap optimistis,” ujarnya. Sebagai organisasi yang lahir dari semangat partisipasi warga negara, Gerakan Rakyat memandang bahwa kritik dan optimisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan. “Kami percaya pada masa depan Indonesia. Tetapi kecintaan terhadap bangsa tidak bisa diwujudkan dengan menutupi masalah. Cinta kepada Indonesia mesti diwujudkan dengan keberanian mengatakan yang benar, sekalipun itu tidak nyaman didengar,” tambah Asri. “Kritik adalah bagian dari ikhtiar memperbaiki keadaan, bukan upaya menjatuhkan negara,” tegas Ketua Partai Gerakan Rakyat Sulsel itu. Asri kemudian menyindir kecenderungan sebagian elite yang lebih reaktif terhadap kritik daripada terhadap masalah yang dikritik. “Jangan salah sasaran. Yang harus dilawan adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesulitan hidup rakyat. Bukan orang yang mengingatkan bahwa masalah-masalah itu ada,” tegas dia. Menutup pernyataannya, Asri Tadda mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya demokrasi yang lebih dewasa. “Demokrasi yang sehat tidak meminta rakyat diam demi menjaga optimisme. Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi kritik agar pemerintah semakin kuat dan kebijakan semakin tepat,” tukasnya. “Indonesia tidak membutuhkan optimisme yang dipaksakan. Indonesia membutuhkan optimisme yang lahir dari kejujuran, keberanian, dan kerja nyata,” pungkas Asri. (*)

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Ketika Pemerintah Kembali Bergantung pada Militer: Krisis Kepercayaan Terhadap Institusi Sipil

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Abdullah Rumadan – Kepala Devisi Wacana dan Pengembangan Opini Publik LAPMI PB HMI ruminews.id – Hampir tiga dekade setelah Reformasi 1998, Indonesia seharusnya telah memiliki fondasi institusi sipil yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan secara mandiri, profesional, dan akuntabel. Reformasi tidak hanya bertujuan mengakhiri dominasi militer dalam politik, tetapi juga membangun birokrasi sipil yang efektif sebagai pilar utama demokrasi. Namun perkembangan yang terjadi belakangan justru menunjukkan gejala yang patut dicermati: pemerintah semakin sering menjadikan militer sebagai solusi atas berbagai persoalan yang sejatinya merupakan tanggung jawab institusi sipil. Fenomena ini terlihat dari semakin luasnya keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengawasan program strategis nasional, hingga penempatan prajurit aktif pada sejumlah kementerian dan lembaga negara. Melalui perubahan regulasi dan kebijakan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, ruang bagi militer untuk hadir dalam urusan sipil semakin terbuka. Pertanyaannya bukan lagi apakah TNI memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa pemerintah merasa perlu terus mengandalkan militer untuk mengerjakan pekerjaan yang semestinya dapat dijalankan oleh institusi sipil. Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika pemerintah berulang kali menunjuk militer sebagai instrumen penyelesaian masalah, muncul kesan bahwa pemerintah kurang percaya terhadap kapasitas birokrasi sipil yang telah dibangun melalui proses reformasi. Seolah-olah kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, hingga aparatur sipil negara belum cukup mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal tanpa keterlibatan langsung institusi militer. Kondisi ini menghadirkan sebuah paradoks: di satu sisi pemerintah mengklaim keberhasilan reformasi birokrasi, tetapi di sisi lain tetap menjadikan militer sebagai penyangga utama berbagai agenda sipil. Padahal selama bertahun-tahun pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk reformasi birokrasi, peningkatan kualitas aparatur sipil negara, digitalisasi pelayanan publik, dan modernisasi tata kelola pemerintahan. Berbagai program tersebut bertujuan menciptakan institusi sipil yang profesional dan mampu menjawab tantangan pembangunan. Namun jika pada akhirnya pemerintah masih merasa perlu melibatkan militer dalam berbagai urusan sipil, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana keberhasilan reformasi birokrasi yang selama ini dijadikan kebanggaan. Lebih jauh lagi, ketergantungan terhadap militer berpotensi menciptakan persoalan struktural bagi demokrasi. Setiap kali pemerintah menggunakan militer untuk menutupi kelemahan institusi sipil, dorongan untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar menjadi semakin lemah. Pemerintah akhirnya memilih solusi yang cepat dibanding membangun kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan. Akibatnya, institusi sipil kehilangan kesempatan untuk berkembang karena selalu ada alternatif yang dianggap lebih efektif untuk menggantikan perannya. Logika seperti inilah yang perlu dikritisi. Demokrasi tidak dibangun melalui pendekatan komando, melainkan melalui penguatan institusi, pembagian kewenangan yang jelas, dan mekanisme akuntabilitas publik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa militer memiliki disiplin organisasi yang kuat dan kemampuan mobilisasi yang tinggi. Namun efektivitas tidak boleh menjadi alasan untuk menggeser fungsi-fungsi sipil ke tangan institusi militer. Jika setiap persoalan pemerintahan diselesaikan dengan melibatkan militer, maka lambat laun pemerintah akan kehilangan insentif untuk memperkuat kapasitas birokrasi sipilnya sendiri. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi profesionalisme TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ancaman keamanan siber, dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, konflik maritim, hingga kebutuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan. Tantangan tersebut membutuhkan fokus dan perhatian penuh. Semakin luas keterlibatan militer dalam urusan sipil, semakin besar pula risiko terpecahnya fokus terhadap tugas utama yang menjadi mandat konstitusionalnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya normalisasi terhadap fenomena ini. Apa yang dahulu dianggap sebagai pengecualian perlahan berubah menjadi kebiasaan. Apa yang awalnya dipandang sebagai langkah sementara mulai diterima sebagai mekanisme yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Padahal sejarah reformasi mengajarkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan batas yang jelas antara otoritas sipil dan fungsi militer. Ketika batas tersebut mulai kabur, ruang sipil perlahan kehilangan kemandiriannya. Karena itu, kritik terhadap meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil bukanlah bentuk penolakan terhadap TNI. Kritik ini justru berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: institusi sipil yang kuat dan militer yang profesional. Keduanya harus berjalan sesuai mandat masing-masing tanpa saling menggantikan peran. Pemerintah seharusnya menjadikan penguatan institusi sipil sebagai prioritas utama, bukan terus-menerus mencari solusi melalui perluasan peran militer. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur adalah: mengapa setelah hampir tiga puluh tahun reformasi, pemerintah masih lebih sering mengandalkan efektivitas militer dibanding memperkuat kapasitas institusi sipil yang dibangun oleh demokrasi itu sendiri? Jika pertanyaan ini tidak mampu dijawab, maka yang sedang mengalami krisis bukan hanya birokrasi pemerintahan, melainkan juga komitmen terhadap cita-cita reformasi yang menempatkan supremasi sipil sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia.

Nasional, Pemuda, Politik

Diseret ke MKD Soal Ucapan di Paripurna, Gerakan Organisir Anak Nusantara Pasang Badan untuk Sufmi Dasco

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – DPP Gerakan Organisir Anak Nusantara (GOAN) angkat bicara terkait pelaporan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut dipicu oleh ucapan *”Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi”* yang dilontarkan Dasco kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei lalu. Ketua DPP GOAN, Martho Zaini Warat, menilai publik telah menerima informasi yang salah akibat potongan rekaman yang disebarkan secara sepihak. Menurutnya, ucapan tersebut bukanlah sebuah pernyataan politik resmi, melainkan hanya obrolan santai antar-pimpinan sebelum sidang dimulai. “Konteks dan maksud dari ucapan tersebut seringkali dipotong-potong dan disajikan secara sepihak sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik. Itu adalah percakapan ringan dan bersifat pribadi sebelum jalannya sidang secara resmi,” ujar Martho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Martho menambahkan, dinamika komunikasi yang akrab dan santai adalah hal yang biasa terjadi antarpejabat negara guna menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Isu ini mencuat ke publik hanya karena kondisi mikrofon yang kebetulan sudah dalam posisi aktif. DPP GOAN juga mengkritik keras pihak-pihak yang menggiring opini bahwa ucapan Dasco mengandung intrik politik atau bermaksud menyerang mantan Presiden Joko Widodo. Hubungan kerja yang cair di ruang sidang dinilai telah dipolitisasi secara berlebihan. “Ucapan itu hanya merupakan candaan ringan yang biasa terjadi dalam lingkungan kerja, dan tidak memiliki makna mendalam seperti yang dibangun oleh pihak pelapor. Tidak mengandung unsur penghinaan, serangan pribadi, ataupun penolakan terhadap kebijakan dan jasa-jasa mantan Presiden,” tegas Martho. Oleh karena itu, Martho meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dapat menyikapi laporan ini secara jernih dan objektif tanpa terpengaruh oleh tensi politik di ruang publik. Di akhir keterangannya, Martho mengingatkan semua elemen masyarakat untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Ia mengimbau agar stabilitas politik nasional tetap dijaga demi mendukung roda pemerintahan yang sedang berjalan. “Gerakan Organisir Anak Nusantara berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan persatuan dan kerja sama antar elemen bangsa, terlebih saat ini negara sedang berfokus pada pembangunan dan kemajuan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutupnya.

Hukum, Nasional, Politik

Husniah Talenrang Bantah Isu Perselingkuhan, Kuasa Hukum Pastikan Tempuh Jalur Hukum

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Politik /

ruminews.id – Gowa — Bupati Gowa, Husniah Talenrang, membantah tudingan perselingkuhan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi perhatian publik di Kabupaten Gowa. Klarifikasi tersebut disampaikan Husniah saat ditemui awak media di Salah satu Cafe di Kota Makassar, Jumat (22/5/2026) sore. Dalam keterangannya, Husniah menegaskan informasi yang beredar tidak benar dan menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah. Ia memilih menyerahkan penanganan persoalan itu kepada tim kuasa hukumnya. “Tudingan itu tidak benar, ini fitnah. Untuk langkah hukum, saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saat ini saya ingin fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan program-program strategis Kabupaten Gowa demi terwujudnya Gowa maju,” ujar Husniah. Meski isu tersebut terus berkembang di ruang publik, Husniah memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, kuasa hukum Husniah, Rudi Kadiaman, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi tudingan tersebut. Menurut dia, langkah hukum tengah dipersiapkan secara terukur. Rudi juga menyinggung surat klarifikasi hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Gowa yang sebelumnya dilayangkan kepada kliennya pada Senin (18/5/2026). Ia menyebut surat tersebut telah dijawab pada Kamis sore (21/5/2026). “Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum secara terukur, dan atas persuratan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Gowa sudah dijawab oleh klien kami,” kata Rudi. Isu dugaan perselingkuhan tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan warganet di berbagai platform media sosial. Namun hingga kini belum terdapat bukti resmi yang menguatkan tudingan tersebut.

Scroll to Top