27 April 2026

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Politik

KKLR Soroti Peran Strategis IKA Unhas dalam Penguatan Ekonomi Luwu Raya

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas), Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menyampaikan harapannya agar IKA Unhas dapat berkiprah lebih optimal dalam mendorong pengembangan wilayah Luwu Raya. Menurut Hasbi, besarnya jumlah serta luasnya sebaran alumni Unhas yang berasal dari Luwu Raya menjadi modal sosial yang sangat penting. Di sisi lain, kawasan Luwu Raya dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, serta sumber daya alam yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Tak hanya itu, wilayah Luwu Raya juga memiliki potensi perikanan dan agro-maritim yang signifikan, didukung oleh garis pantai yang panjang di sepanjang Teluk Bone. “Alumni Unhas dari Luwu Raya cukup banyak. Dan kebetulan juga Ketua IKA Unhas adalah Pak Andi Amran Sulaiman, yang sektor kerjanya sangat relevan dengan potensi utama di Luwu Raya, di samping sektor-sektor prospektif lainnya,” ujar Hasbi. Hasbi yang juga mantan Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Unhas itu menilai, posisi strategis Ketua Umum IKA Unhas saat ini menjadi peluang besar untuk memperkuat kontribusi organisasi alumni, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di Luwu Raya. Ia berharap, berbagai capaian di sektor pertanian di tingkat nasional dapat memberi dampak langsung bagi daerah, termasuk Luwu Raya yang memiliki potensi besar sebagai kawasan penghasil komoditas unggulan. “Kita berharap Pak Mentan Andi Amran Sulaiman terus menorehkan capaian membanggakan, terutama di bidang pertanian yang menjadi tulang punggung bangsa. Dengan demikian, Luwu Raya juga bisa ikut merasakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor ini,” katanya. Lebih lanjut, Hasbi mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan di Luwu Raya, tidak boleh membuat daerah terlena. Ia menilai, dominasi sektor tambang kerap tidak diiringi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Ada sejumlah daerah tambang yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi masyarakatnya masih menghadapi kemiskinan dan pengangguran. Ini terjadi karena sektor non-tambang tidak dikelola secara optimal untuk mengimbangi sektor tambang,” jelasnya. Karena itu, Hasbi menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan antara sektor tambang dan non-tambang. Ia berharap, dengan posisi strategis Ketua Umum IKA Unhas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Luwu Raya dapat memperoleh perhatian lebih dalam mendorong penguatan sektor non-tambang, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan berbasis kerakyatan.

Bone, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Pelantikan dan Musyawarah Kerja Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara: Tonggak Awal Penguatan Peran Pemuda di Kecamatan Ajangale

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id. Bone – Pengurus Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara resmi dilantik untuk periode 2025-2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMAN 4 Bone pada tanggal 27 April berjalan dengan tertib dan seksama. Pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Camat Kecamatan Ajangale Ibu Andi Teri Lewa, S.Sos.,Msi, Kepala KUA Kecamatan Ajangale, Imam Kelurahan Kecamatan Ajangale, tokoh pemuda dan masyarakat setempat serta teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar. Pelantikan dan Musyawarah Kerja Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara telah sukses diselenggarakan sebagai tonggak awal dalam memperkuat eksistensi organisasi sekaligus meneguhkan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga ruang refleksi dan konsolidasi untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketua Umum Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara, Andi Arya Alfareza dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan titik awal dari tanggung jawab besar dalam mengemban amanah organisasi. Ia mengajak seluruh anggota untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kebangkitan pemuda yang lebih terorganisir, visioner, dan responsif terhadap dinamika sosial. “Pelantikan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang pengabdian. Kami berkomitmen untuk menghadirkan program-program kerja yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen menjadi kunci agar organisasi ini mampu berperan aktif sebagai mitra pembangunan,” tegasnya. Sementara itu dalam sambutannya, Camat Ajangale Ibu Andi Tenri Lewa, S.Sos.,Msi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta menaruh harapan besar terhadap kiprah organisasi ke depan. Beliau menegaskan bahwa Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemuda di Kecamatan Ajangale yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat dengan kontribusi nyata. Lebih lanjut, beliau juga mengajak seluruh pemuda untuk turut membantu pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang ada. “Kami berharap pemuda dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, meningkatkan sosialisasi terkait pencegahan stunting, serta mendukung program-program pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu. Keterlibatan aktif pemuda dalam bentuk kolaborasi, khususnya dalam penyusunan program kerja yang relevan dan tepat sasaran, menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, diharapkan Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara dapat terus tumbuh sebagai organisasi yang solid, inovatif, dan berdaya guna, serta mampu memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan Kecamatan Ajangale dan Kabupaten Bone secara menyeluruh.

Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik

PTUN Tolak Gugatan soal Pernyataan Perkosaan Mei 1998, Koalisi Perempuan Menolak Lupa: Negara Melegitimasi Penyangkalan

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Yogyakarta — Koalisi Perempuan Menolak Lupa mengecam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang menolak gugatan terhadap pernyataan pejabat publik yang menyangkal peristiwa perkosaan massal dalam Kerusuhan Mei 1998. Putusan tersebut dinilai sebagai bentuk legitimasi negara atas penyangkalan kekerasan seksual yang telah lama didokumentasikan. Gugatan dalam perkara Nomor 335/G/2025/PTUN-JKT diajukan untuk menguji pernyataan pejabat publik yang menyebut perkosaan massal Mei 1998 sebagai “rumor” atau “tidak terbukti”. Namun, majelis hakim PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut, sehingga pernyataan itu tetap berlaku tanpa koreksi hukum.

Enrekang, Opini

Enrekang berada di persimpangan: Antara Kemajuan atau Kehilangan

Tinggalkan Komentar / Enrekang, Opini / Juari Bilolo

Penulis : PRESIDEN BEM FIS H UNM (Anreyza yusri) ruminews.id.,PRESIDEN BEM FIS H UNM Anreyza yusri sekaligus putra bumi Massenrempulu Angkat bicara persoalan tambang emas yng ada di kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang sejak lama dikenal sebagai daerah dengan alam yang subur, udara yang sejuk, serta pegunungan yang hijau dan menenangkan. Kondisi ini bukan hanya menjadi ciri geografis, tetapi juga membentuk identitas sosial masyarakatnya. Dari situlah istilah Massenrempulu lahir sebuah gambaran tentang masyarakat pegunungan yang hidup dalam kebersamaan dan bergantung pada alam sebagai sumber kehidupan. Belakangan ini, ketenangan tersebut mulai terusik. Rencana masuknya perusahaan pertambangan memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Lahan pertanian, sungai, hingga kawasan hutan yang selama ini menjadi penopang hidup warga terancam berubah fungsi. Dalih pembangunan dan kemajuan kerap dikedepankan, tetapi muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari: apakah pembangunan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas? Sebagian besar warga Enrekang hidup dari sektor pertanian. Bagi mereka, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga bagian dari kehidupan dan keberlangsungan generasi. Ketika aktivitas pertambangan masuk, risiko yang mengintai tidaklah kecil mulai dari pencemaran lingkungan, rusaknya hutan, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Belum lagi dampak lain seperti debu, kebisingan, dan potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sulit dibayangkan jika wilayah yang selama ini dikenal dengan keasriannya harus berubah drastis akibat aktivitas eksploitasi. Gunung-gunung yang menjadi kebanggaan daerah perlahan terkikis, sungai tak lagi jernih, dan ruang hidup masyarakat menyempit. Dalam jangka panjang, perubahan ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menggerus identitas daerah itu sendiri. Penolakan masyarakat terhadap rencana tersebut tentu memiliki dasar yang kuat. Jika dilihat dari sudut pandang konflik sosial, kondisi ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara masyarakat lokal dan pihak yang memiliki kekuatan modal. Sering kali, posisi masyarakat menjadi lemah karena suara mereka tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan utama. Selain itu, fenomena ini juga bisa dipahami sebagai bentuk penguasaan sumber daya oleh pihak tertentu dengan mengorbankan masyarakat. Ketika ruang hidup warga diambil alih tanpa persetujuan yang memadai, maka yang terjadi bukan lagi pembangunan, melainkan peminggiran. Di sisi lain, situasi ini turut memperlihatkan lemahnya peran pemerintah dalam menjaga kepentingan publik. Kepercayaan masyarakat akan mudah runtuh jika pemerintah tidak hadir sebagai pelindung, melainkan justru terkesan membiarkan. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan seharusnya menjadi prinsip utama, bukan sekadar formalitas. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah seharusnya berdiri di tengah sebagai penyeimbang. Tidak cukup hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga harus mampu memastikan keadilan, menjaga lingkungan, serta melindungi masyarakatnya. Jika aspirasi mayoritas terus diabaikan, maka wajar jika muncul ketidakpercayaan. Reaksi masyarakat, baik dalam bentuk penolakan maupun aksi kolektif, adalah bagian dari upaya mempertahankan ruang hidup mereka. Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang menerima atau menolak tambang. Ini adalah tentang mempertahankan masa depan. Sebab, jika ruang hidup terus terancam, maka perlawanan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sebagaimana hal sederhana yang sering kita abaikan: bahkan makhluk kecil seperti semut pun akan melawan ketika tempat hidupnya dirusak apalagi manusia.

Opini, Toraja, Toraja Utara

Toraja Dalam Cengkraman Tentakel Industri Ekstraktif

Tinggalkan Komentar / Opini, Toraja, Toraja Utara / Juari Bilolo

Penulis : Garsia Randa Bandask ( Aktivis Pemuda Sangalla) ruminews.id.,Setelah Kec. Bittuang dengan gelombang penolakan proyek geothermal yang sampai saat ini masih terus berlanjut, dan kini muncul isu baru bahwa Kec. Sangalla juga terancam dengan hadirnya proyek ini. Proyek-proyek ini masuk dalam RUPTL 2025-2034 yang tersebar di 23 titik yang ada di Sulawesi Selatan termasuk Kab. Tana Toraja. Ini kemudian menjadi ancaman nyata bagi masyarakat adat Toraja. Pasalnya di Kec. Bittuang proyek geothermal ini telah memasuki tahap pelelangan Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi (PSPE). Dan Kec. Sangalla telah memasuki tahap Survei Rinci/Detail. Ini kemudian memantik api perlawanan dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat adat, mahasiswa, maupun pemuda Toraja bahwa Bittuang dan Sangalla bukan tanah kosong. Seperti yang kita ketahui bahwa toraja adalah daerah agraris yang masyarakatnya menghidupi diri mereka dari sektor pertanian, pariwisata, dan peternakan bahkan sebelum negara ini merdeka. Dalam RT/RW Bittuang dan Sangalla masuk dalam daftar daerah rawan bencana longsor, contohnya januari 2020 telah memakan korban dari beberapa titik longsor di Kec. Bittuang. Kemudian November 2010 Sangalla mengalami bencana longsor yang mengakibatkan masyarakat mengungsi ke tempat aman. Belum sampai disitu mata air akan berhenti mengeluarkan air untuk kebutuhan masyarakat. “Kalau Bittuang punya buntu karua untuk pengairan kami di Sangalla punya Makula, dan ini adalah titik vital dari proyek geothermal ini” Garsia Bandaso Mahasiswa dan juga pemuda Sangalla. Proyek geothermal ini beresiko mengganggu sumber mata air warga melalui pengeboran yang dapat merusak akuifer dan penurunan muka air tanah. Air adalah sumber penghidupan yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Begitu pula dengan kawasan hutan yang menjadi wilayah lindung bagi kawasan hulu. Menurut data pemerintah provinsi sulawesi selatan Tana Toraja di dominasi oleh wilayah pegunungan dan dataran tinggi (600-2.800 mdpl) yang memiliki struktur geologi yang kompleks dengan karakteristik batuan yang bervariasi, umumnya terdiri dari batuan beku dan sedimen yang membentuk daerah aliran sungai (DAS). “Ketika dilakukan pengeboran untuk mencapai titik panas maka yang terjadi dibawah tanah akan terjadi longsor dan menyebabkan semburan lumpur panas seperti yang terjadi di Lapindo dan Mandailing Natal Sumatra Utara. Dan juga tidak bisa kita pungkiri mata air akan berhenti mengalir karena rata-rata di Toraja memiliki struktur batuan sedimen dan gamping yang mampu menyerap air untuk sumber penghidupan masyarakat sehari-hari” lanjut Garsia Bandaso.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

GEN Z Generasi Terbodoh Dalam Sejarah Manusia Modern?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

Penulis: Erwin Lessi – Penggiat Literasi ruminews.id – Bayangkan, kakek-nenek kita mungkin merasa heran melihat anak muda sekarang begitu cepat belajar gadget. Tapi tahukah kamu, ada fakta menarik tentang kecerdasan manusia dari masa ke masa? Para peneliti menemukan fenomena yang disebut Flynn Effect, nama yang diambil dari seorang ilmuwan, James Flynn. Intinya, sejak awal abad ke-20, skor tes IQ penduduk dunia terus naik dari generasi ke generasi. Iya, setiap dekade bisa naik sekitar 3 poin. Jadi anak-anak zaman sekarang rata-rata lebih pintar menjawab soal-soal abstrak, pola, dan logika dibandingkan orang tuanya saat seusia mereka. Penyebabnya? Bukan karena manusia berevolusi lebih cepat, tapi lebih ke lingkungan. Kita hidup di dunia yang semakin kaya stimulasi visual, pendidikan yang lebih baik, nutrisi yang lebih terjaga, dan bahkan tontonan di TV atau game yang melatih otak untuk berpikir simbolis. Kakek nenek yang dulu hanya bergelut dengan sawah, kini cucunya bisa main catur online atau nonton film detektif. Jadi tes IQ yang dulu dibuat di tahun 1950-an, jika diujikan ke anak sekarang, mereka akan mendapat skor jauh lebih tinggi karena sudah terbiasa dengan cara berpikir seperti itu. Namun belakangan, ada kabar mengejutkan. Tren ini mulai berbalik di beberapa negara maju seperti Norwegia, Denmark, Finlandia, bahkan Inggris dan Australia. Para ilmuwan menyebutnya Reverse Flynn Effect. Artinya, skor IQ rata-rata generasi muda justru turun sedikit demi sedikit. Wah, kok bisa? Banyak teori bermunculan. Ada yang menyalahkan terlalu banyak waktu di depan layar ponsel yang membuat konsentrasi pecah, atau sistem pendidikan yang kurang menantang, atau bahkan perubahan pola asuh yang lebih permisif. Ada pula yang bilang karena generasi sekarang lebih kuat di hal-hal praktis tapi lemah dalam penalaran mendalam dan kosakata yang kompleks. Tentu ini masih debat hangat. Sebagian peneliti optimis bahwa penurunan itu kecil dan mungkin hanya fluktuasi sementara. Sebagian lagi justru cemas bahwa kita sedang menyaksikan batas atas dari apa yang bisa dicapai lingkungan modern. Tapi santai saja, buat kita yang awam, fenomena ini sekadar pengingat bahwa kecerdasan itu dinamis, bukan warisan statis. Yang penting bukanlah angka IQ, melainkan bagaimana kita tetap haus belajar, kritis, dan adaptif terhadap zaman yang terus berubah. Jadi, ketika mendengar kabar tentang penurunan skor IQ di beberapa negara, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Generasi Z atau anak-anak sekarang “lebih bodoh” daripada generasi sebelumnya. Tudingan seperti itu terlalu sederhana dan sedikit tidak adil. Sebab, para peneliti yang jeli melihat ada perubahan pola kognitif global yang lebih kompleks dari sekadar naik turun angka. Memang benar, Flynn Effect mulai melambat, bahkan berbalik di beberapa studi di negara-negara Skandinavia, Inggris, atau Jerman. Tapi perlambatan ini tidak serta-merta berarti otak muda-mudi masa kini mengalami degradasi. Yang lebih akurat untuk dikatakan adalah bahwa cara berpikir, fokus, dan jenis literasi kognitif yang mereka andalkan kini berbeda, karena hidup dalam pusaran transformasi digital dan sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan seorang Gen Z yang multitasking dalam satu jam, ia bisa membalas chat, scrolling konten edukasi singkat, memainkan game strategi cepat, lalu nonton tutorial YouTube dua menit. Ia sangat terampil dalam pemrosesan visual cepat, pengenalan pola, dan pengalihan perhatian antar tugas, yang justru tidak banyak diukur oleh tes IQ konvensional. Sementara itu, tes tradisional cenderung menilai hal-hal seperti kosakata yang kaya, penalaran verbal yang panjang, dan kemampuan mempertahankan konsentrasi pada satu soal rumit selama belasan menit. Nah, di situlah letak perbedaan. Bukan hilang, hanya bergeser. Tidak heran, banyak guru dan orang tua merasa anak-anak lebih mudah teralihkan, tapi juga lebih cepat beradaptasi dengan antarmuka digital. Mereka mungkin lemah dalam membaca buku tebal, tapi lincah dalam menyaring informasi dari berbagai sumber yang berseliweran. Inilah tantangan baru yang tidak sempat dihadapi generasi sebelumnya. Jadi, jika skor tes IQ tradisional menurun, itu lebih merupakan alarm bahwa dunia sudah berubah, sementara alat ukurnya mungkin belum sepenuhnya ikut berubah. Kesimpulannya, tidak tepat meratapi “penurunan kecerdasan” Gen Z. Alih-alih, kita diundang untuk memahami bahwa kecerdasan itu tidak tunggal. Masing-masing generasi memiliki pola kognitif unggulannya sendiri, serta kelemahan yang perlu diasah. Alih-alih panik, mari ciptakan lingkungan belajar yang seimbang, tetap melatih konsentrasi mendalam dan literasi klasik, tanpa menafikan kecepatan digital yang menjadi ciri zaman. Karena pada akhirnya, manusia selalu menemukan cara cerdas untuk menyesuaikan diri dengan zamannya dan itulah kecerdasan sejati.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Soppeng

HMI Sulsel Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas Dugaan Pungli Pengadaan Alsintan di Soppeng

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Soppeng / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng. Dugaan tersebut dinilai berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi karena berkaitan langsung dengan program bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara. Fungsionaris Badko HMI Sulsel Bidang PTKP, Abdul Azis Nasar, menyayangkan lambannya penanganan dugaan pungli pengadaan alsintan yang dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya kelompok tani penerima bantuan. Menurutnya, praktik pungutan dalam distribusi bantuan pemerintah merupakan bentuk penyimpangan serius yang tidak boleh dibiarkan. “Jika dugaan pungli ini benar terjadi, maka hal tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi telah mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan negara dan membebani petani. Bantuan alsintan seharusnya diberikan secara gratis sesuai ketentuan, bukan justru menjadi objek pungutan,” tegas Abdul Azis. HMI Sulsel menilai Kejati Sulsel perlu mengambil alih penanganan secara komprehensif dengan menelusuri seluruh rantai pengadaan dan distribusi alsintan, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah praktik pungli tersebut berdiri sendiri atau merupakan bagian dari skema penyalahgunaan anggaran yang lebih luas. Menurut HMI Sulsel, dugaan pungli terhadap alsintan berpotensi berdampak langsung terhadap sektor pertanian. Beban biaya yang ditarik dari kelompok tani dapat menghambat akses terhadap bantuan pemerintah, menurunkan produktivitas, serta melemahkan program ketahanan pangan daerah. “Jika kasus pungli hari ini memiliki dampak nyata terhadap ketahanan pangan, maka Soppeng berpotensi mengalami degradasi kemajuan sektor pertanian. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani dan stabilitas pangan daerah,” lanjutnya. HMI Sulsel juga menegaskan bahwa Kejati Sulsel harus bekerja secara transparan dan tidak tebang pilih. Pemeriksaan diminta tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengadaan maupun distribusi alsintan. Lebih lanjut, HMI Sulsel menyatakan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini. Apabila tidak terdapat kepastian hukum dalam waktu dekat, pihaknya akan membawa isu tersebut ke tingkat konsolidasi nasional sebagai bentuk tekanan moral terhadap penegakan hukum. “Di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi yang semakin menegang, praktik pungli dalam sektor pangan tidak boleh dibiarkan. Kami mendesak Kejati Sulsel segera bertindak tegas, usut tuntas, dan sampaikan perkembangan kepada publik secara terbuka. Usut tanpa pandang bulu,” tutup Abdul Azis Nasar. HMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dugaan pungli pengadaan alsintan di Kabupaten Soppeng hingga terdapat kepastian hukum yang jelas demi melindungi kepentingan petani serta menjaga integritas program pertanian pemerintah.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

LMND Tolak Kehadiran Gubernur di HUT Luwu Utara, Soroti Geotermal Rongkong dan Mandeknya Pemekaran Luwu Raya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik / Rifki Tamsir

ruminews.id, Luwu Utara – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan menolak rencana kehadiran Gubernur Sulawesi Selatan dalam peringatan Hari Jadi (HUT) Luwu Utara. Penolakan ini disertai kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan rakyat, mulai dari proyek geotermal di Kecamatan Rongkong hingga isu pemekaran Luwu Raya yang tak kunjung terealisasi. Ketua LMND Sulsel, Adri Fadhli, menilai kehadiran gubernur di tengah berbagai persoalan tersebut hanya akan mempertegas ketimpangan antara agenda pemerintah dan kebutuhan masyarakat. “Di satu sisi, proyek geotermal di Rongkong terus didorong meski mendapat penolakan. Di sisi lain, tuntutan pemekaran Luwu Raya yang sudah lama diperjuangkan justru berjalan di tempat. Ini menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan,” kata Adri dalam keterangan tertulis. LMND menyebut proyek geotermal di Rongkong sebagai simbol pendekatan pembangunan yang problematik karena dinilai mengabaikan aspirasi warga. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta mengganggu ruang hidup masyarakat setempat. “Jika penolakan masyarakat terus diabaikan dan proyek tetap dipaksakan, maka ini bukan lagi sekadar kebijakan pembangunan, tetapi bentuk pengingkaran terhadap prinsip partisipasi publik,” ujarnya. Di sisi lain, LMND juga menyoroti mandeknya wacana pemekaran Luwu Raya yang selama ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Menurut Adri, lambannya realisasi pemekaran menunjukkan kurangnya keberpihakan politik pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di kawasan Luwu Raya. “Ketika menyangkut investasi, pemerintah bergerak cepat. Tapi ketika berbicara soal pemekaran wilayah yang menjadi aspirasi rakyat, justru tidak menunjukkan keseriusan yang sama,” kata dia. Selain itu, LMND juga menyinggung persoalan klasik di Luwu Utara seperti konflik agraria, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan akses layanan dasar yang dinilai belum tertangani secara komprehensif. Atas dasar itu, LMND menyatakan penolakan terhadap kehadiran gubernur dalam momentum HUT Luwu Utara dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. LMND juga mengimbau mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk memperkuat konsolidasi gerakan sebagai bentuk pengawalan terhadap isu-isu strategis di Luwu Utara dan Luwu Raya secara umum. “Momentum hari jadi tidak boleh dijadikan ruang seremonial semata. Ini harus menjadi titik tekan bagi pemerintah untuk menjawab tuntutan rakyat, bukan mengabaikannya,” kata Adri. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pernyataan tersebut.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini