24 Maret 2026

Energi Untuk Rakyat, Bukan Mafia! HMI Cabang Gowa Raya Beri Ultimatum EGM Pertamina Sulawesi dan Polda Sulawesi Selatan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Menyikapi derasnya pemberitaan dan laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas bisnis Solar ilegal yang melibatkan PT Ronald Jaya Energi dan PT Putra Amanah Jaya di wilayah Sulawesi Selatan, Ketua Bidang ESDM HMI Cabang Gowa Raya,Syamsul Kifli menyatakan sikap tegas : “Dugaan praktik “mafia BBM” ini bukan sekadar pelanggaran niaga biasa, melainkan kejahatan ekonomi yang merampas hak rakyat kecil atas energi bersubsidi dan merusak ekosistem industri yang sehat.” HMI Cabang Gowa Raya melihat adanya anomali besar dalam tata kelola energi di Sulawesi Selatan. Di saat masyarakat kecil, nelayan, dan pelaku UMKM harus mengantre panjang demi mendapatkan Solar bersubsidi, di sisi lain diduga kuat ada oknum pengusaha seperti PT Ronald Jaya Energi yang justru berpesta pora di atas penderitaan rakyat dengan praktik ilegal. “Kami tidak akan membiarkan Sulawesi Selatan menjadi ‘surga’ bagi para mafia BBM. Dugaan aktivitas ilegal PT Ronald Jaya Energi dan PT Putra Amanah Jaya ini adalah puncak gunung es dari lemahnya pengawasan di hulu hingga hilir ,Kami memantau adanya indikasi kuat keterlibatan perusahaan transportir dalam rantai distribusi solar yang tidak wajar. Jika benar PT Ronald Jaya Energi dan PT Putra Amanah Jaya bermain di zona ilegal, maka ini adalah tamparan keras bagi fungsi pengawasan distribusi energi di Sulawesi Selatan.,” tegas Ketua Bidang ESDM HMI Cabang Gowa Raya, Syamsul Kifli Senada dengan hal tersebut Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) , Muh Thafdil Wirawan Sailellah memberikan Peringatan keras / Utimatum. “Kami mencium adanya aroma pembiaran sistematis. Bagaimana mungkin perusahaan yang diduga bermasalah masih bisa beroperasi tanpa tersentuh hukum secara tegas? Apakah sistem monitoring Pertamina hanya sekadar pajangan digital? Jika Executive General Manager (EGM) Pertamina Regional Sulawesi tidak mampu menertibkan Dugaan mitra transportirnya, maka patut diduga ada oknum internal yang ikut ‘bermain’ atau setidaknya menutup mata. Setiap liter Solar subsidi yang dilarikan ke industri ilegal adalah pencurian langsung terhadap uang negara dan pengkhianatan terhadap Pasal 33 UUD 1945.” Tegas ( Muh Thafdil Wirawan Sailellah ) Sehubungan dengan hal tersebut, HMI Cabang Gowa Raya Melalui Ketua Bidang PTKP , Muh Thafdil Wirawan Sailellah mengeluarkan poin-poin tuntutan sebagai berikut: Mendesak Polda Sulsel untuk Segera Bertindak: Kami meminta Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan serta investigasi menyeluruh terhadap operasional PT Ronald Jaya Energi dan PT Putra Amanah Jaya ,Jangan ada tebang pilih dalam pemberantasan mafia BBM. Evaluasi Kinerja EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi: Kami mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Executive General Manager (EGM) Pertamina Sulawesi. Jika dugaan kebocoran ini terus terjadi, maka EGM dianggap gagal dalam menjalankan amanah konstitusi untuk menjaga ketahanan energi nasional di wilayah Sulawesi. Audit Investigatif Internal Pertamina: Kami mendesak Pertamina untuk segera memutus hubungan usaha (PHU) jika ditemukan bukti keterlibatan mitra (agen/transportir) dalam praktik ilegal. Pertamina tidak boleh menjadi tameng bagi oknum pengusaha nakal. Transparansi Digitalisasi: Kami menagih janji digitalisasi nozzle dan sistem monitoring transportir. Mengapa distribusi ilegal masih bisa bernafas lega di tengah klaim sistem pengawasan yang ketat? Ancaman Pidana dan Tanggung Jawab Moral Merujuk pada Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja), setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar. HMI Gowa Raya akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. “Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Aparat Penegak Hukum dan pihak Pertamina Regional Sulawesi, maka HMI Cabang Gowa Raya siap mengonsolidasikan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran demi menyelamatkan hak energi rakyat, HMI Cabang Gowa Raya akan menjadi Episentrum perlawanan terhadap mafia Energi di Sulawesi Selatan ! ” tutup Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Gowa Raya,Muh Thafdil Wirawan Sailellah. Mengetahui Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya : Taufikurrahman Sekertaris Umum HMI Cabang Gowa Raya : Muh Vikram Syahrir

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized

Tambang di Tonra untuk Siapa ?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized / Fikri Haikal

Penulis : Andi Aso Tenritatta – Demisioner Wakil Presiden BEM FIS-H UNM ruminews.id – Pertambangan sering kali datang dengan janji besar: pembangunan, lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di banyak tempat, realitas yang terjadi justru jauh dari harapan. Pertanyaan yang patut diajukan oleh masyarakat hari ini adalah: tambang di Tonra sebenarnya untuk siapa?. Pertambangan pada dasarnya adalah kegiatan yang mengambil dan menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Prosesnya hampir selalu membawa konsekuensi besar terhadap lingkungan. Pembukaan lahan skala besar, pengupasan tanah, pengerukan material, hingga pembuangan limbah tambang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang tidak kecil. Hutan yang sebelumnya menjadi penyangga kehidupan dapat berubah menjadi lahan terbuka. Tidak sedikit pula kasus di berbagai daerah yang menunjukkan bagaimana tambang meninggalkan lubang-lubang besar, tanah kritis, serta ancaman longsor dan banjir. Bagi masyarakat Tonra yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam sekitar, kerusakan lingkungan bukanlah persoalan kecil. Ketika hutan rusak, keseimbangan alam ikut terganggu. Ketika tanah kehilangan kesuburannya, produksi pertanian ikut menurun. Ketika air menjadi keruh atau tercemar, masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya. Dengan kata lain, yang menikmati keuntungan belum tentu masyarakat sekitar, tetapi yang menanggung dampaknya hampir pasti adalah masyarakat setempat. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah apakah kehadiran tambang benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?. Salah satu janji yang hampir selalu disampaikan perusahaan adalah pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal. Namun kenyataannya, di banyak wilayah pertambangan, masyarakat sekitar justru hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Tenaga kerja yang terserap sering kali terbatas, bahkan tidak jarang lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Jika kondisi seperti ini terjadi, maka manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat lokal menjadi sangat minim. Masyarakat hanya melihat aktivitas alat berat yang setiap hari mengangkut kekayaan alam dari wilayah mereka, sementara kesempatan kerja yang layak tidak terbuka secara luas bagi warga sekitar. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Lebih jauh lagi, dampak pertambangan tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Ketika cadangan mineral sudah habis dan perusahaan pergi meninggalkan lokasi tambang, masyarakatlah yang harus hidup dengan kondisi lingkungan yang mungkin sudah berubah drastis. Lubang tambang yang terbengkalai, tanah yang rusak, dan ekosistem yang terganggu sering kali menjadi warisan pahit bagi daerah yang sebelumnya kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk mempertanyakan secara terbuka: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari aktivitas tambang di Tonra ?. Apakah kekayaan alam ini benar-benar dikelola untuk kesejahteraan masyarakat setempat, atau justru hanya menguntungkan segelintir pihak? Sumber daya alam pada dasarnya adalah milik bersama yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika kehadiran tambang justru menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam sumber penghidupan masyarakat, dan tidak memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga sekitar, maka wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan arah dan tujuan dari aktivitas tersebut. Pada akhirnya, pembangunan yang sejati bukanlah sekadar eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan seharusnya memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat memperoleh manfaat yang adil, dan masa depan generasi berikutnya tidak dikorbankan.

Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Kebebasan Berekspresi sebagai Ruang Perlawanan: Peran Orang Muda dalam Menjaga Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Penulis: Rifki Tamsir – Ketua umum PK IMM FKIP UM Palopo ruminews.id – Pendahuluan Malam itu, suara kebebasan kembali dipaksa sunyi. Publik Indonesia dikejutkan oleh kabar mengenai Andrie Yunus, seorang aktivis yang mengalami tindakan tidak manusiawi setelah pulang dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ia disiram oleh orang tak dikenal sebuah bentuk teror yang diduga berkaitan dengan keberaniannya menyuarakan kritik terhadap militerisme di media sosial. Peristiwa ini bukanlah yang pertama. Publik masih mengingat kasus yang menimpa Novel Baswedan, yang disiram air keras hingga mengalami kerusakan permanen pada matanya. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan penyelidikan korupsi besar yang ia tangani. Rentetan teror terhadap aktivis, jurnalis, dan individu kritis menunjukkan satu pola yang mengkhawatirkan kebebasan berekspresi di Indonesia belum sepenuhnya aman. Padahal, konstitusi telah menjamin hak tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun dalam praktiknya, kebebasan ini kerap berbenturan dengan kekuasaan dan kepentingan. Di titik inilah, kebebasan berekspresi tidak lagi sekadar hak, melainkan menjadi ruang perlawanan. Demokrasi dan Ancaman terhadap Ekspresi Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Artinya, setiap kebijakan semestinya melibatkan suara masyarakat sebagai fondasi utama. Namun dalam realitasnya, kebebasan berekspresi sering kali dipandang sebagai ancaman. Kritik dianggap dapat melemahkan legitimasi pemerintah atau mengganggu stabilitas politik. Ketika suara rakyat semakin lantang, kekuasaan kerap merespons dengan pembatasan, bahkan represi. Selain itu, ekspresi yang menyentuh isu sensitif seperti agama, suku, ras, dan ideologi sering dianggap berpotensi memicu konflik sosial. Dalam konteks ini, pembatasan kebebasan berekspresi sering dibenarkan atas nama ketertiban. Sayangnya, batasan tersebut kerap menjadi kabur dan berlebihan. Di era digital, persoalan menjadi semakin kompleks. Kebebasan berekspresi kerap disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi dan hoaks. Hal ini membuat negara dan masyarakat menjadi lebih curiga terhadap setiap bentuk ekspresi. Akibatnya, ruang kebebasan justru menyempit karena dianggap berpotensi merusak kualitas demokrasi. Lebih jauh, budaya demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Perbedaan pendapat sering kali dipersepsikan sebagai serangan pribadi, bukan sebagai bagian dari diskursus yang sehat. Padahal, dalam demokrasi, perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Ditambah lagi, regulasi yang multitafsir terutama terkait penghinaan, ujaran kebencian, dan keamanan negara sering digunakan untuk membungkam kritik yang sah. Dalam situasi seperti ini, kebebasan berekspresi menjadi rentan dikriminalisasi. Peran Pemuda sebagai Penjaga Ruang Demokrasi Di tengah kompleksitas tersebut, pemuda hadir sebagai aktor kunci dalam menjaga ruang kebebasan berekspresi. Mereka tidak hanya menjadi pengguna ruang demokrasi, tetapi juga penjaga dan penggeraknya. Pertama, pemuda memiliki peran sebagai agen edukasi. Mereka dapat membangun budaya diskusi yang sehat, mendorong literasi digital, serta melawan arus hoaks yang merusak ruang publik. Kebebasan berekspresi tidak boleh liar tanpa tanggung jawab ia harus diiringi dengan kesadaran kritis. Kedua, media sosial sebagai “panggung baru demokrasi” memberikan ruang luas bagi pemuda untuk bersuara. Namun, peran ini tidak berhenti pada sekadar mengikuti tren. Pemuda harus mampu membentuk opini publik yang konstruktif, menyuarakan isu-isu strategis, dan mengadvokasi kepentingan masyarakat secara cerdas. Ketiga, pemuda berfungsi sebagai social control. Mereka menjadi pengawas kekuasaan dengan cara mengkritik kebijakan yang tidak adil, menyuarakan kepentingan kelompok rentan, dan memastikan bahwa pemerintah tetap berjalan dalam koridor demokrasi. Keempat, keterlibatan dalam gerakan sosial menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan ruang berekspresi. Melalui organisasi mahasiswa, komunitas literasi, maupun gerakan akar rumput, pemuda dapat menciptakan ruang-ruang alternatif untuk berdialog. Dari ruang-ruang inilah lahir kesadaran kolektif yang menjadi fondasi demokrasi yang sehat. Penutup Kebebasan berekspresi bukanlah ancaman bagi demokrasi, melainkan napas yang menghidupkannya. Ketika kebebasan itu dibungkam, yang mati bukan hanya suara individu, tetapi juga harapan akan keadilan. Kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar aman tanpa keberanian untuk menjaganya. Di sinilah pemuda mengambil peran penting bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku perubahan. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada keberanian generasi mudanya untuk terus bersuara, berpikir kritis, dan melawan ketidakadilan. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukanlah yang sunyi tanpa kritik, melainkan yang hidup dalam keberagaman suara.

Gowa, Politik

‎Di Tengah Isu Pribadi, Bupati Gowa Diminta Tetap Fokus pada Kinerja dan Menurunkan Kemiskinan Ekstrem

Tinggalkan Komentar / Gowa, Politik / Admin01

ruminews.id- Gowa – Di tengah beredarnya isu pribadi yang belum terverifikasi, perhatian publik terhadap Bupati Gowa diharapkan tetap berfokus pada kinerja dan upaya nyata dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah. Sejumlah kalangan menilai bahwa isu yang belum jelas kebenarannya tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan yang lebih mendesak. ‎ ‎Akbar Haruna, Aktivis HMI Gowa menyampaikan bahwa masyarakat perlu menempatkan persoalan secara proporsional. Menurutnya, kepemimpinan daerah harus dinilai berdasarkan capaian kerja dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata pada isu yang belum terbukti. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa Gowa masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dukungan publik terhadap program-program strategis dinilai lebih penting daripada memperbesar polemik yang belum tentu benar. ‎ ‎Sementara itu, pemerhati media sosial sekaligus Co-Founder Distrupsi Indonesia, Haikal F, mengingatkan pentingnya literasi digital dalam menyikapi derasnya arus informasi saat ini. Ia menilai masyarakat harus lebih selektif dalam menerima dan membagikan informasi, khususnya yang menyangkut ranah pribadi seseorang. ‎ ‎“Dalam era digital seperti sekarang, informasi sangat mudah tersebar tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan fitnah,” ujar Haikal F. ‎ ‎Haikal juga menekankan bahwa peran media sangat besar dalam membentuk opini publik. “Media bekerja sangat cepat, tolong gunakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, jangan mengadili seseorang dengan hanya melihat judul berita saja,” tegasnya. ‎ ‎Ibu Bupati Gowa, Sebaiknya energi dan waktu di Fokus kan saja pada pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, ini dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Gowa tetap menjadi prioritas utama. tegas Akbar Haruna.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Tahanan Rumah Yaqut Tuai Polemik : KPK Sedang Pertaruhkan Marwah Pemberantasan Korupsi

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, JAKARTA — Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, menjadi tahanan rumah terus menuai sorotan. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (HMJ MHU), Kahlil Abram, melontarkan kritik keras dan menyebut langkah tersebut sebagai sinyal berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kebijakan ini bukan sekadar keputusan administratif, tapi menyangkut kredibilitas lembaga. KPK sedang mempertaruhkan marwahnya sendiri,” tegas Kahlil, Selasa (24/3/2026). Menurutnya, alasan pengalihan penahanan yang hanya didasarkan pada permohonan keluarga tidak mencerminkan ketegasan dalam menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk perlakuan istimewa bagi para tersangka kasus besar. “Kalau ini dijadikan standar, maka semua tersangka bisa mengajukan hal yang sama. Di titik itu, kita tidak lagi bicara penegakan hukum yang tegas, tapi soal kompromi,” ujarnya. Kahlil menegaskan bahwa publik berhak mempertanyakan konsistensi KPK dalam menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia menilai, keputusan tersebut menciptakan kesan adanya perlakuan berbeda antara kasus korupsi dengan perkara lain. “Di satu sisi, banyak tahanan lain tetap berada di balik jeruji tanpa pengecualian, bahkan saat momen hari besar. Di sisi lain, tersangka korupsi justru mendapat kelonggaran. Ini bukan sekadar ironi, tapi pukulan bagi rasa keadilan masyarakat,” katanya. Tak hanya itu, ia juga menyoroti potensi pemborosan anggaran negara akibat kebijakan tahanan rumah. Pengawasan yang lebih kompleks dinilai justru menambah beban aparat penegak hukum. “Alih-alih efisien, ini bisa jadi pemborosan. Negara harus mengerahkan lebih banyak sumber daya hanya untuk mengawasi satu tahanan. Ini tidak masuk akal di tengah semangat efisiensi,” tambahnya. Kahlil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan tersebut jika tidak didasarkan pada alasan yang kuat dan objektif. “Kalau tidak ada urgensi selain permintaan keluarga, maka keputusan ini harus dicabut. KPK tidak boleh memberi ruang bagi standar ganda dalam penegakan hukum,” pungkasnya. Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pengalihan status penahanan dilakukan setelah adanya permohonan dari pihak keluarga dan telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut bukan didasarkan pada alasan kesehatan. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci urgensi di balik pengabulan permohonan tersebut, yang kini justru memantik kritik luas dari berbagai kalangan.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Malam Penuh Cerita Putih Abu-Abu, Reuni 93 Hadirkan Nostalgia ke Kolaborasi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Nuansa nostalgia “putih abu-abu” kembali menghidupkan kenangan lama yang sarat makna, dimeriahkan di Kota Makassar. Puluhan tahun berlalu, namun ikatan emosional para alumni sekolah menengah angkatan 1993 se-Kota Makassar tetap terjaga, bahkan semakin kuat dalam balutan kebersamaan dan keakraban yang hangat. Semangat itu terasa kian membuncah saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung dalam Malam Ramah Tamah Reuni Akbar Putih Abu-Abu Angkatan 93. Di tengah riuh rendah cerita masa sekolah yang kembali mengalir, Appi menyatu dengan para alumni, membakar semangat kebersamaan yang telah lama terjalin. Kehadiran orang nomor satu di Makassar tersebut menjadi penyemangat tersendiri, sekaligus bentuk apresiasi atas terselenggaranya rangkaian kegiatan reuni, termasuk Jalan Sehat dan malam ramah tama “Putih Abu-Abu” Angkatan 93 yang sukses mempertemukan alumni lintas sekolah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, pertemuan lintas angkatan sekolah Menengah ini bukan sekadar ajang nostalgia, melainkan wadah strategis untuk memperkuat jejaring sosial dan kolaborasi produktif demi kemajuan daerah. “Momen ini tidak sekadar temu kangen, tetapi juga menjadi ruang mempererat silaturahmi dan memperkuat jejaring sosial antaralumni,” hal itu disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan Malam Ramah Tamah Reuni Putih Abu-Abu Angkatan 93 se-Kota Makassar yang digelar di Balai Prajurit Manunggal, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Senin (23/3/2026), dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Lebih lanjut, Munafri menegaskan pentingnya memperkuat jejaring lintas generasi dalam momentum Reuni Akbar alumni angkatan 1993 se-Kota Makassar. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiasi yang telah dirancang sejak kurang lebih dua tahun lalu. Gagasan itu lahir dari diskusi bersama sejumlah rekan alumni untuk menghadirkan sebuah acara yang berbeda dan mampu menyatukan seluruh alumni lintas sekolah angkatan 1993 di Makassar. “Dari diskusi itu muncul ide untuk mengumpulkan seluruh teman-teman angkatan 1993 dari berbagai sekolah. Maka lahirlah Dekade 93 yang kita laksanakan hari ini,” katanya. Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar ajang temu kangen, melainkan menjadi ruang strategis untuk membangun networking yang kuat antaralumni. Appi menilai, mayoritas alumni yang hadir saat ini telah berada di usia matang, sehingga memiliki peran penting dalam mengantar dan membimbing generasi berikutnya. “Kita butuh mengantarkan generasi kita, dari generasi Y menuju generasi Z hingga generasi Alpha. Keutuhan keluarga lintas generasi ini harus kita jaga bersama,” tambahnya. Munafri juga menyampaikan bahwa acara ini bukan milik individu atau satu sekolah, melainkan milik bersama seluruh alumni angkatan 1993. “Dengan beragam kegiatan yang melibatkan semua. Kita juga tidak melupakan adik kelas maupun kakak kelas, semuanya dirangkul dalam kebersamaan,” jelasnya. Dalam suasana penuh kehangatan, Munafri mengajak seluruh alumni untuk menikmati momen kebersamaan tanpa sekat, sembari mengenang berbagai memori masa sekolah yang pernah dilalui bersama. Lebih jauh, ia juga berharap dukungan pemikiran dari para alumni untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Makassar ke depan. “Saya butuh pemikiran-pemikiran cerdas dari seluruh sahabat angkatan 1993 untuk membantu saya membangun Makassar ke depan,” imbuh Appi. Tak hanya itu, Appi juga menyatakan rasa bangga kepada panitia yang berhasil menghimpun ribuan alumni dari berbagai latar belakang sekolah. Hal ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan ikatan emosional yang terbangun sejak masa sekolah tetap terjaga meski telah melewati perjalanan waktu lebih dari tiga dekade. “Reuni adalah ruang untuk memperkuat jejaring sosial dan membangun kolaborasi yang produktif,” tuturnya. “Dari pertemuan seperti inilah lahir energi positif, ide-ide besar, dan semangat gotong royong yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Appi. Lebih lanjut, Wali Kota Makassar itu menekankan bahwa alumni Angkatan 93 yang kini telah berkecimpung di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, maupun dunia usaha merupakan aset berharga bagi kota. Para alumni diajak untuk menyatukan kekuatan dalam mendukung transformasi Makassar menjadi kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Pemkot Makassar mendorong para alumni untuk mengambil peran aktif, baik melalui investasi, promosi destinasi unggulan, hingga inovasi pengembangan usaha lokal. “Saya melihat potensi besar itu hadir dalam diri para alumni Angkatan 1993. Kami percaya kekuatan kota ini tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan semangat kolaborasinya,” jelasnya. Di pun menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya kekompakan sebagai kunci keberhasilan kegiatan tersebut. Appi berharap agar persahabatan yang telah terbina sejak masa sekolah ini terus dirawat sebagai modal sosial. “Reuni ini, kita harapkan melahirkan komitmen bersama untuk terus berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Makassar di masa depan,” harapnya. (*)

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Bupati Gowa: Sinergi Media dan Pemerintah Dorong Pembangunan Daerah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan / Fikri Haikal

Terima Kunjungan PWI Gowa ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menerima kunjungan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gowa di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Senin (23/3). Bupati Talenrang menegaskan, pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan daerah. Khususnya, melalui pemberitaan yang berimbang dan beretika. “PWI menjadi garda terdepan dalam menjaga kode etik jurnalistik. Wartawan harus mampu menghasilkan berita yang objektif, netral, serta tidak memiliki itikad buruk,” tegasnya. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam pemberitaan agar kerja jurnalistik dapat berjalan maksimal sekaligus mampu mengangkat potensi budaya daerah. Ia menilai sinergi antara pemerintah dan media menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang baik. “Kalau pemerintah disupport dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Komunikasi harus sejalan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” jelas orang nomor satu di Gowa ini. Bupati Talenrang juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya dengan PWI, tetapi juga seluruh organisasi wartawan lainnya. Menurutnya, semua pihak harus dirangkul agar tidak ada yang merasa ditinggalkan dalam proses pembangunan daerah. Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua PWI Gowa, Andi Baso Tenri Gowa menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten Gowa, sekaligus silaturahmi dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ia menegaskan bahwa PWI Gowa siap mendukung berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan ekstrem, serta program unggulan seperti Gowa Cerdas, Gowa Annangkasi, dan Gowa Massanang. “PWI Gowa akan terus mendukung Pemkab Gowa dan berharap sinergitas dengan insan media dapat terus terjalin,” ujarnya. Kunjungan ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan Kabupaten Gowa yang semakin maju dan inklusif.(FA)

Gowa, Hukum, Politik

SAPMA PP Gowa Ajak Masyakarat dan Pemuda Kawal Program Pemerintah, Tolak Isu Tidak Berdasar

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum, Politik / Admin01

ruminews.id- Gowa, Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap beredarnya isu dugaan yang menyerang pribadi Bupati Gowa. SAPMA PP Gowa menilai isu tersebut sebagai bentuk penggiringan opini liar, tidak berdasar, dan berpotensi menjadi fitnah publik serta mengganggu stabilitas. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang sengaja menggiring persepsi negatif tanpa bukti yang jelas. “Ibu Bupati Gowa sebaiknya tetap fokus pada program kerja dan pelayanan kepada masyarakat Gowa, daripada disibukkan dengan isu dugaan yang belum tentu benar, seperti tudingan perselingkuhan yang beredar,” ujar Sigit. Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang konkret. Menurutnya, hingga saat ini isu yang beredar belum memiliki dasar yang jelas dan cenderung menjadi serangan terhadap ranah pribadi. “Isu tersebut tidak bisa dibenarkan selama tidak ada bukti yang konkret. Kami mengimbau semua pihak untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya. SAPMA PP Gowa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda di Kabupaten Gowa, untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dan mendukung program kerja Bupati demi kemajuan daerah. “Kami mengajak masyarakat dan pemuda Gowa untuk tetap fokus pada pembangunan dan bersama-sama mengawal serta menyukseskan program kerja pemerintah daerah. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas dan cenderung menyerang personal,” lanjut Sigit. SAPMA PP Gowa berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusivitas daerah dan mendukung kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik serta kemajuan Kabupaten Gowa.

Bone, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized

Halal Bihalal dan Reuni Kader KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa

Tinggalkan Komentar / Bone, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized / Fikri Haikal

ruminews.id, Bone – Kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan Reuni Kader KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa berlangsung penuh kehangatan dan nuansa kekeluargaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi antara kader, alumni, dan para pendiri organisasi lintas generasi. Dalam kegiatan tersebut turut hadir tokoh pelaku sejarah peletakan dasar organisasi sebelum bernama KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa, yaitu Prof. Dr. Nursyirwan dan Dr. Mahmud Suyuti. Keduanya merupakan bagian dari generasi awal yang merintis organisasi saat masih bernama Forum Kajian Mahasiswa Bone, yang kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa seperti yang dikenal saat ini. Hadir pula Sulaeman La Odo selaku Dewan Penasihat KEPMI Bone bersama para Ketua KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa dari setiap periode kepengurusan. Kehadiran para pimpinan lintas generasi ini menjadi simbol bahwa organisasi ini memiliki sejarah panjang dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Ketua Panitia, Muh. Awaluddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa reuni pertama ini merupakan bagian dari inisiasi awal untuk menghimpun seluruh alumni dalam satu wadah yang lebih terorganisir. Ia berharap ke depan Alumni KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa dapat membentuk Ikatan Alumni (IKA) sebagai organisasi yang menghimpun seluruh alumni dan menjadi wadah silaturahmi lintas angkatan, lintas profesi, serta tetap menjaga hubungan emosional dengan organisasi. Kegiatan Halal Bihalal dan Reuni ini diharapkan bukan hanya menjadi ajang pertemuan biasa, tetapi menjadi awal dari terbentuknya kekuatan alumni yang dapat memberikan kontribusi bagi organisasi, daerah, dan masyarakat. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa organisasi ini dibangun dengan perjuangan, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan yang harus terus dijaga oleh generasi berikutnya.

Uncategorized

Melek Untuk Kerbermanfaatan: Ketua HMI Cabang Soppeng Nursandi Ucapkan Dirgahayu Soppeng ke-765

Tinggalkan Komentar / Uncategorized / Fikri Haikal

ruminews.id, Soppeng – Momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Soppeng yang ke-765, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Soppeng, Nursandi, menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan bagi kemajuan daerah. “Dirgahayu Soppeng ke-765″. Ujarnya. Nursandi juga menyematkan doa “Semoga daerah yang kita cintai ini semakin maju, sejahtera, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Yasisoppenggi yang menjadi identitas masyarakat Soppeng,”. Penekanan penting yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Soppeng untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Rasa syukur dan kebanggaan ini, tentu masih ada berbagai hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pembangunan yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terbukanya peluang bagi generasi muda, menjadi harapan yang terus tumbuh. Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat terus hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui program-program yang bersifat administratif, tetapi juga melalui langkah-langkah nyata yang dirasakan langsung manfaatnya. Pendekatan yang responsif, terbuka, dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan ke depan. Perhatian yang serius terhadap generasi muda juga menjadi hal yang sangat penting. Generasi muda Soppeng adalah aset daerah yang harus diberdayakan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dalam menciptakan lapangan kerja, membuka ruang kreativitas, serta mendorong lahirnya wirausaha muda yang mandiri dan inovatif. Pemuda wajib menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah Soppeng “Momentum hari jadi ini harus menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat sinergi dan terus menjaga Kabupaten Soppeng dengan mengedepankan prinsip Yasisoppengi, sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat” tutupnya.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini