9 Maret 2026 - ruminews

Gubernur Sulsel Absen di Pelantikan KNPI, Isyarat Dukungan Mengarah ke Vonny Ameliani Suardi

ruminews.id – Makassar — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pelantikan kepengurusan di Hotel Claro Makassar, Senin (9/3/2026). Namun, pelantikan tersebut justru menjadi sorotan karena tidak dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Ketidakhadiran orang nomor satu di Sulsel itu memunculkan berbagai spekulasi di kalangan aktivis kepemudaan. Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan bahwa gubernur hanya berencana menghadiri pelantikan Ketua DPD KNPI Sulsel versi Vonny Ameliani Suardi. Situasi ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa dukungan gubernur lebih condong kepada kepengurusan KNPI yang dipimpin Vonny. Bahkan, sebagian kalangan menilai absennya gubernur menjadi indikator bahwa legitimasi pelantikan yang digelar hari ini masih dipertanyakan. KNPI sendiri dikenal sebagai mitra strategis pemerintah dalam urusan kepemudaan. Sebagai organisasi yang sering disebut sebagai “organisasi plat merah”, KNPI diharapkan mampu membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya dengan kepala daerah di tingkat provinsi. Dalam sejarah organisasi tersebut di Sulawesi Selatan, hampir setiap pelantikan kepengurusan KNPI selalu dihadiri langsung oleh gubernur yang sedang menjabat. Hal itu pernah terjadi pada masa kepemimpinan Imran Eka Saputra maupun Nurkanita Maruddani Kahfi, di mana gubernur hadir sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap gerakan kepemudaan. Karena itu, absennya gubernur pada pelantikan kali ini memunculkan tanda tanya besar mengenai dinamika yang terjadi di tubuh KNPI Sulawesi Selatan. Di sisi lain, sumber yang berkembang menyebutkan bahwa sejak awal gubernur hanya mengetahui hasil musyawarah daerah KNPI yang digelar di Hotel Horizon Makassar yang menetapkan Vonny Ameliani Suardi sebagai formatur terpilih. Sementara pelantikan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar hari ini dinilai oleh sejumlah pihak terkesan berlangsung secara tergesa-gesa dan seolah dipaksakan, sehingga tidak semua pihak mengetahui secara jelas proses maupun dasar pelaksanaannya.

Internasional, Politik

Majelis Para Ahli Resmi Tetapkan Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Baru Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Iran – Majelis Para Ahli, yang merupakan lembaga tertinggi dalam struktur tata negara Iran mengumumkan penetapan Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin baru Republik Islam Iran setelah wafatnya Pemimpin Agung Ayatullah Al-Udzma Imam Khamenei. Keputusan tersebut diambil melalui sidang luar biasa yang digelar di tengah situasi perang dan terus meningkatnya intensitas tekanan dan serangan dari pihak luar terhadap Iran. Dalam pernyataan resminya, Majelis Para Ahli menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Ayatollah Khamenei serta para korban lain yang gugur, termasuk beberapa perwira tinggi militer, anggota pasukan bersenjata, serta sejumlah pelajar di Kabupaten Minab. Pernyataan itu juga mengecam agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis yang disebut sebagai serangan brutal dan kriminal terhadap Iran. Majelis menyatakan bahwa setelah kabar wafatnya Pemimpin Revolusi Islam tersebar, lembaga tersebut tetap melanjutkan proses konstitusional untuk menentukan pemimpin baru. Proses itu dilakukan meskipun berada dalam kondisi perang berat dan adanya ancaman langsung terhadap lembaga tersebut, termasuk serangan yang dilaporkan mengenai kantor sekretariat Majelis Para Ahli yang menyebabkan beberapa pegawai dan personel keamanan tewas. Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Nasional Iran (IRNA), langkah-langkah untuk menyelenggarakan sidang luar biasa segera dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan internal Majelis Para Ahli. Koordinasi juga dilakukan untuk mengumpulkan para anggota majelis dari berbagai wilayah Iran agar proses penunjukan pemimpin baru dapat berjalan tanpa menimbulkan kekosongan kepemimpinan negara. Majelis Para Ahli menegaskan pentingnya konsep Wilayat al-Faqih dalam sistem Republik Islam Iran baik secara theologis maupun kepemimpinan republik, terutama pada masa kegaiban Imam Mahdi. Lembaga tersebut juga menyinggung perjalanan pemerintahan Republik Islam selama 47 tahun yang disebut berjalan dengan prinsip kemuliaan, kemerdekaan, dan kekuatan di bawah kepemimpinan para pemimpin revolusi. Setelah melalui proses kajian dan pertimbangan yang luas, Majelis Para Ahli menyatakan bahwa sidang luar biasa yang digelar telah memutuskan penetapan Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran. Keputusan tersebut diambil berdasarkan suara mayoritas kuat para anggota Majelis Ahli Kepemimpinan. Majelis Ahli Kepemimpinan juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Sementara yang sebelumnya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 111 konstitusi. Di akhir pernyataan, lembaga tersebut mengajak seluruh rakyat Iran, termasuk kalangan ulama dan akademisi dari hauzah serta universitas, untuk memberikan baiat kepada pemimpin baru dan menjaga persatuan nasional di bawah kepemimpinan Wilayat al-Faqih. Pernyataan tersebut ditutup dengan doa bersama agar rahmat dan karunia Tuhan tetap tercurah kepada Iran dan rakyatnya.

Nasional, Pemuda

Milad ke-79 HMI, Prof Dali Amiruddin Wakafkan Tanah untuk HMI Sulsel

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Pada Minggu (8/3/2026) Korps Alumni HMI (MW KAHMI) dan Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan menunaikan acara buka puasa yang dirangkaikan dengan Milad HMI ke-79 di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar. Dalam acara bukber ini turut dilakukan penyerahan plakat wakaf tanah dan prasasti (simbol letak tanah) dari senior HMI Profesor Dali Amiruddin kepada HMI Sulsel. ‎Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan milad ke-79 HMI tersebut juga diisi dengan penandatanganan plakat penyerahan wakaf tanah untuk HMI Sulawesi Selatan. Tanah tersebut diwakafkan oleh salah satu senior HMI, Profesor Muhammad Dali Amiruddin sekeluarga. Acara buka puasa bersama ini diinisiasi oleh Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) dan Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan. Ribuan kader dan alumni HMI dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan berbondong-bondong menghadiri acara tersebut. Sejumlah tokoh senior HMI juga tampak hadir dalam acara tersebut. Turut hadir pula Ketua Pengurus Besar HMI, Bagas Kurniawan Ketua PB HMI, Bagas Kurniawan, optimis bahwa wakaf tanah tersebut dapat menjadi laboratorium kepemimpinan sipil untuk memperlaju roda terciptanya kader-kader pemimpin di lingkungan HMI. Ia menilai HMI di Sulawesi Selatan memiliki tradisi panjang dalam mendidik serta mencetak kader-kader pemimpin. “Peningkatan kapasitas ruang sipil di luar pendidikan formal itu ada namanya HMI. Kalau di Sulsel, khususnya di Makassar publik memandang Bonto lempangan adalah laboratorium intelektual. Dengan adanya Tanah yang di wakafkan Prof Dali sekeluarga untuk HMI di tallasalapang, merupakan wujud laboratorium intelektual kedua yang akan menciptakan pemimpin-pemimpin di masa mendatang”. ‎Ketua Badko HMI Sulsel, Asrullah Dimas, mengatakan pihaknya mewakili seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih atas wakaf tanah yang diberikan. Menurutnya, pewakafan tanah ini tidak terlepas dari kerja keras kepengurusan Badko HMI Sulsel pada periode sebelumnya. ‎“Apa yang kami lakukan ini adalah melanjutkan program-program perjuangan dari kakanda Ikram Rifky di periode sebelumnya. Berterima kasih atas tanah yang di wakafkan Prof Dali dan keluarga. Dan akan berjuang untuk menegakkan kepemimpinan sipil di Sulawesi Selatan, khususnya di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu, Dimas Asrullah berharap agar KAHMI dan HMI di Sulsel dapat bersinergi untuk pembangunan ke depannya.” ujarnya. ‎Di samping itu, Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel, Fadriaty AS, mengatakan pewakafan tanah tersebut menjadi kebahagiaan bagi keluarga besar HMI di Sulawesi Selatan. ‎Ia menyebut penyerahan wakaf tanah tersebut menjadi momentum penting bagi perjalanan organisasi. ‎“Hari ini kita semua, kader HMI se-Sulawesi Selatan berbahagia atas penyerahan wakaf tanah dari kakanda kita Prof Dali Amiruddin,” kata Fadriaty. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana BADKO HMI SULSEL, Hendrawan Rahmat Wijaya, mengatakan kepemimpinan BADKO HMI SULSEL yang dinahkodai Abangda Ketum Dimas Asrullah menciptakan salah satu sejarah paten HMI di Sulawesi Selatan “Momentum ini merupakan salah satu sejarah paten HMI di Sulawesi Selatan yang dinahkodai Abangda Ketum Dimas Asrullah. Ke depannya, sekolah kepemimpinan sipil non-formal ini segera dieksekusi, HMI dan KAHMI bersinergi menjadi eksekutor,” ujarnya.

Internasional, Nasional, Pemerintahan, Politik

Kemenlu Mulai Evakuasi WNI dari Iran, Tahap Pertama Melalui Azerbaijan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Pemerintahan, Politik / Iman Amirullah

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah (Dok. Kemlu/Ist) Ruminews.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mulai melakukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran menyusul meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah. Proses evakuasi tahap pertama dilakukan dengan memindahkan para WNI melalui Azerbaijan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah dalam konferensi pers pada Jumat (6/3/2026) menyatakan bahwa proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan. “Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan,” kata Heni Hamidah. Pada tahap awal, sebanyak 32 WNI dijadwalkan mengikuti proses evakuasi. Jumlah tersebut masih dapat berubah tergantung perkembangan situasi keamanan di lapangan. Pemerintah juga terus memantau dinamika yang terjadi sebelum menentukan jalur evakuasi paling aman bagi para WNI. Heni menjelaskan bahwa penentuan jalur evakuasi akan disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan serta koordinasi antara perwakilan Indonesia di luar negeri. “Untuk jalur-jalur evakuasi akan dilihat sesuai kondisi di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh rekan-rekan di KBRI Teheran dan KBRI Baku, Azerbaijan,” papar Heni. Pemerintah juga akan menentukan langkah evakuasi berikutnya setelah melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi keamanan serta laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran. Kementerian Luar Negeri memastikan komunikasi dengan para WNI di Iran tetap dilakukan secara intensif, terutama bagi mereka yang berada di Teheran baik yang tinggal menetap maupun yang sedang melakukan kunjungan. “KBRI Teheran akan terus beroperasi memberikan bantuan dan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran,” tegas perwakilan Kemenlu terkait status KBRI Teheran. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Santo Darmosumarto, juga menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan Teluk masih menjamin keamanan seluruh penduduk di wilayahnya, termasuk warga asing seperti diaspora Indonesia.

Daerah, Ekonomi, Hukum, Politik, Yogyakarta

SINDIKASI Yogyakarta Nyatakan Dukungan Pada Pemogokan Kerja Buruh PT Taru Martani

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Hukum, Politik, Yogyakarta / Iman Amirullah

Ruminews.id, Yogyakarta – Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Yogyakarta menyatakan dukungan dan solidaritas penuh terhadap rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan oleh buruh PT Taru Martani di Yogyakarta pada 10–12 Maret 2026. Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk solidaritas antar kelas pekerja terhadap perjuangan pekerja dalam menuntut pemenuhan hak-hak mereka. SINDIKASI Yogyakarta menegaskan bahwa mogok kerja merupakan hak pekerja yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, mogok kerja juga dipandang sebagai bentuk perjuangan kolektif kelas pekerja ketika proses perundingan antara pekerja dan perusahaan tidak menghasilkan penyelesaian yang adil.

Cilacap, Daerah, Hukum, Kriminal, Politik

KOPPMI Desak Cabut Vonis Fandi dan Hentikan Tuntutan Hukuman Mati terhadap 5 ABK Lain

Tinggalkan Komentar / Cilacap, Daerah, Hukum, Kriminal, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Cilacap – Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) kembali menyatakan kritik keras terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam yang menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapal (ABK) migran yang terseret dalam kasus penyelundupan narkotika seberat 1,9 ton. Dalam pernyataan sikapnya pada Sabtu, (7/3/26) KOPPMI menilai putusan tersebut tetap tidak mencerinkan keadilan karena Fandi dianggap bukan bagian dari sindikat penyelundupan narkotika, melainkan pekerja yang menjadi korban situasi di lapangan. Menurut KOPPMI, Fandi yang baru bekerja selama tiga hari sebagai ABK jelas tidak mungkin dapat menjadi pelaku utama dalam jaringan penyelundupan narkotika. KOPPMI menyatakan bahwa vonis tersebut menunjukkan sikap hakim yang tidak berpihak kepada korban dan gagal menghadirkan keadilan. Lebih lanjut, organisasi para eks-migran ini juga mengecam tuntutan jaksa yang sebelumnya memberikan tuntutan hukuman mati terhadap Fandi dan lima ABK lain yang terlibat dalam perkara yang sama. Menurut KOPPMI, tuntutan hukuman mati terhadap para ABK menunjukkan ketidakpekaan terhadap realitas pekerja migran sektor maritim yang sangat rentan terhadap eksploitasi, penipuan, perdagangan orang, serta keterlibatan dalam jaringan kriminal tanpa sepengetahuan mereka. Dalam proses persidangan, hakim disebut mengakui bahwa Fandi bukan bagian dari sindikat penyelundupan narkotika. Namun, ia tetap dijatuhi hukuman karena dianggap tidak melaporkan keberadaan kardus-kardus mencurigakan di kapal. KOPPMI menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan posisi Fandi sebagai pekerja yang berada dalam relasi kerja yang rentan. Menurut KOPPMI, Fandi adalah ABK yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan dengan upah layak di Indonesia. Mereka menilai ketidaktahuan dan posisi Fandi sebagai pekerja justru membuatnya menanggung hukuman atas kejahatan yang tidak ia lakukan, sementara pelaku utama yang mengendalikan penyelundupan narkotika masih belum tersentuh oleh penegakan hukum. Selain menyoroti putusan pengadilan, KOPPMI juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Mereka menilai pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan pembelaan kepada Fandi serta ABK Indonesia lain yang terseret dalam kasus tersebut. Menurut KOPPMI, ketidakhadiran negara dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja migran. Mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memperjuangkan nasib pekerja migran Indonesia di luar negeri jika pekerja yang menghadapi kasus hukum di dalam negeri saja tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. KOPPMI menilai bahwa vonis terhadap Fandi tidak berujung pada hukuman mati berkat perjuangan panjang yang dilakukan oleh keluarga dan berbagai elemen masyarakat sipil yang terus menyuarakan ketidakadilan dalam kasus tersebut. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pernyataan sikap ini, KOPPMI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Pengadilan Negeri Batam, Jaksa Penuntut Umum, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Pertama, mereka mendesak agar vonis terhadap Fandi Ramadhan dicabut dan yang bersangkutan dibebaskan sepenuhnya serta dipulihkan nama baiknya. Kedua, KOPPMI menuntut agar tuntutan hukuman mati terhadap lima ABK lain dalam perkara yang sama segera dicabut. Ketiga, menuntut pemerintah untuk memberikan layanan serta bantuan konkret bagi pekerja migran yang mengalami eksploitasi, penipuan, perdagangan orang, maupun pemenjaraan akibat keterlibatan dalam jaringan kriminal yang tidak mereka ketahui. KOPPMI menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya berhenti pada tahap penempatan kerja, tetapi juga harus mencakup perlindungan hukum ketika mereka menghadapi risiko kriminalisasi dalam sistem kerja yang penuh kerentanan. (*)

Nasional, Pemuda, Pendidikan

PB HMI Umumkan 13 Daerah Calon Tuan Rumah Kongres HMI Ke-XXXIII

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam melalui Pengurus Besar (PB HMI) secara resmi mengumumkan daftar daerah calon tuan rumah pelaksanaan Kongres HMI Ke-XXXIII yang akan digelar pada tahun 2026. Penetapan tersebut merupakan hasil Pleno II PB HMI yang dilaksanakan pada 12–15 Februari 2026. Dalam surat pemberitahuan bernomor 463/A/SEK/09/1447 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, dan Sekretaris Jenderal, M. Ih Jusrianto, PB HMI menyampaikan kepada seluruh Ketua Umum HMI Badko dan Ketua Umum HMI Cabang se-Indonesia untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Adapun sejumlah daerah yang masuk dalam daftar calon tuan rumah Kongres HMI Ke-XXXIII antara lain Gorontalo, Ciputat, Palu, Mataram, Banda Aceh, Karawang, Bangka Belitung, Makassar, Manado, Bogor, Lampung, Medan, dan Samarinda. PB HMI juga meminta kepada pengurus Badko dan cabang di daerah yang masuk dalam daftar rekomendasi agar segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi setempat guna mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kongres. Selain itu, PB HMI menekankan pentingnya memperhatikan secara seksama timeline penentuan calon tuan rumah Kongres HMI Ke-XXXIII sebagaimana yang telah dilampirkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Melalui keputusan ini, PB HMI berharap seluruh pihak terkait dapat mempersiapkan diri secara maksimal demi terselenggaranya Kongres HMI Ke-XXXIII yang sukses serta mampu menjadi momentum konsolidasi organisasi bagi kader HMI di seluruh Indonesia.

Makassar, Nasional, Pemuda

Buka Puasa Milad ke-79, HMI-KAHMI Sulsel Terima Tanah Wakaf dari Alumni Senior

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Peringatan Milad ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Sulawesi Selatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Momentum tersebut dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama yang mempertemukan kader, alumni, dan sejumlah tokoh penting organisasi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan bersama Badan Koordinasi HMI (BADKO HMI) Sulawesi Selatan di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Ahad (8/3/2026). Mengangkat tema “Khidmat HMI-KAHMI Untuk Indonesia: Ramadhan Berkah, HMI-KAHMI Mengabdi untuk Indonesia”, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi lintas generasi kader HMI sekaligus memperkuat komitmen pengabdian organisasi terhadap bangsa dan negara. Sejumlah tokoh turut menghadiri acara tersebut, di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar HMI Bagas Kurniawan, Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dr dr Ishak Iskandar yang mewakili Gubernur Sulsel, perwakilan Pemerintah Kota Makassar, serta pimpinan KPU dan Bawaslu se-Sulawesi Selatan yang merupakan alumni HMI. Selain menjadi momentum refleksi perjalanan organisasi, peringatan milad ini juga diwarnai dengan penyerahan aset wakaf berupa lahan seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Talasalapang, Gunung Sari, Makassar. Aset tersebut diwakafkan oleh tokoh senior HMI, Prof Dr dr Dali Amiruddin, sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pengembangan organisasi ke depan. Koordinator Presidium MW KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M, mengatakan penyerahan wakaf tersebut merupakan simbol kuatnya komitmen alumni dalam menjaga keberlanjutan perjuangan HMI. “Hari ini menjadi momentum yang sangat membahagiakan bagi keluarga besar HMI dan KAHMI. Selain bersilaturahmi dalam suasana Ramadhan dan memperingati Milad HMI ke-79, kita juga menyaksikan penyerahan tanah wakaf untuk HMI,” ujar Fadriaty. Ia berharap aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan organisasi sekaligus sarana pengembangan kader HMI di masa mendatang. Menurutnya, wakaf tersebut juga menjadi simbol sinergi antara kader aktif dan para alumni dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai perjuangan HMI. Sementara itu, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menekankan pentingnya menjaga soliditas antara HMI dan KAHMI dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Ia berharap momentum Milad ke-79 ini semakin memperkuat peran kader dan alumni dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. “Soliditas kader dan alumni sangat penting agar HMI tetap mampu memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Bagas Kurniawan juga menerima cenderamata berupa buku “Mozaik Insan Cita” terbitan LPMD KAHMI Sulsel yang diserahkan langsung oleh Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel, Ir. Fadriaty AS. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan tausiah Ramadhan yang disampaikan oleh Presidium MW KAHMI Sulsel, Prof Mustari, sebelum seluruh peserta melaksanakan buka puasa bersama. Melalui momentum ini, HMI dan KAHMI di Sulawesi Selatan menegaskan kembali komitmennya untuk terus berkontribusi dalam kehidupan sosial, keumatan, dan kebangsaan. (*)

Daerah, Nasional, Opini, Pemuda, Tekhnologi

Upaya Membangun Kesadaran Otentik di Tengah Arus Informasi dan Framing Media yang Telah Mengakar di Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemuda, Tekhnologi / Fikri Haikal

ruminews.id – Banyaknya peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di pusat-pusat perkotaan, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apa yang sebenarnya melatarbelakangi kejadian-kejadian tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, peran media massa menjadi sangat signifikan karena media berfungsi sebagai sarana utama penyebaran informasi yang semakin mudah diakses oleh publik, terutama di era digital saat ini. Kemudahan akses terhadap informasi di satu sisi memberikan manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru. Arus informasi yang masif sering kali disertai dengan framing media, opini, dan narasi yang belum tentu memiliki dasar kebenaran yang jelas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial serta membentuk persepsi kolektif yang tidak selalu objektif. Perkembangan digitalisasi pada era disrupsi dan masyarakat kontemporer turut memengaruhi cara kerja kognitif manusia dalam memahami informasi. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung terseret oleh arus opini dan wacana tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber informasi secara menyeluruh. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam upaya menemukan kebenaran di tengah kompleksitas informasi yang beredar. Oleh karena itu, diperlukan suatu gerakan yang berorientasi pada kemandirian berpikir masyarakat. Kesadaran kritis perlu dibangun agar masyarakat mampu mengolah, menilai, dan memverifikasi informasi secara mandiri. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu memahami algoritma, anomali, serta dinamika informasi yang beredar di ruang publik. Upaya membangun kesadaran otentik ini menjadi penting sebagai langkah untuk membebaskan masyarakat dari belenggu informasi yang berpotensi melemahkan daya kritis, terutama di kalangan generasi muda. Melalui kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih reflektif dan rasional dalam menghadapi arus informasi yang terus berkembang. Dalam perspektif Jean Baudrillard, jenis masyarakat ini dia sebut sebagai masyarakat kontemporer yang hidup dalam kondisi hiperrealitas, di mana realitas telah digantikan oleh simulasi dan konstruksi simbolik media. Sementara itu, Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa dominasi simbolik media berlangsung melalui internalisasi habitus dan distribusi modal simbolik yang timpang, sehingga framing media diterima sebagai kebenaran objektif. Ini bisa menjadi viru akal budi dan mengganggu pola hidup masayarakat yang dulunya sangat mementingkan kebenaran objektif namun hadirnya fenomenal ini mengakibatkan masayarakat malah mengukur kebenaran dari opini yang di goreng oleh media dan mayoritas. Dan menyepelekan hakikat dari berita yang di dapatkannya. Sebagaimana yang di katakan oleh paulo Freire dalam bukunya yang berjudul pendidikan kaum tertindas menawarkan alternatif bagi kognitif masyarakat untuk mencapai pada tahap pemikiran outentik. Paulo Freire menyebutnya sebagai kedaran kritis yang dimana kesadaran ini muncul pada pikiran manusia dengan di tandainya pemahaman terkait struktur kekuasaan yang memiliki ekspansi sampai pada media dan berusaha mengubahnya ke hal-hal yang lebih baik yang dapat di rasakan oleh masyarakat luas.!