4 Maret 2026

Tata Kelola K3 di Kawasan IMIP Buruk, Satu Pekerja Tewas Lagi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Morowali / Iman Amirullah

Siaran Pers : Federasi Serikat Pekerja lndustri Merdeka (FSPIM) Ruminews.id, Morowali – Kecelakaan kerja terus berulang di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kali ini di PT Huayue Nickel Cobalt (HYNC), Selasa (3/3/26) pukul 20:30 WITA yang mengakibatkan tewasnya satu orang pekerja karena terlindas wheel loader. Juru kampanye FSPIM-KPBI Tesar Anggrian Bonjol menyayangkan insiden yang menyebabkan kematian pekerja terulang kembali di dalam kawasan IMIP. Menurutnya, pemerintah harus tegas dan serius menanggapi kecelakaan kerja yang terus terjadi di kawasan IMIP. Tesar yang juga ketua pengurus unit kerja (PUK) FSPIM di PT HYNC menyatakan bahwa manajemen tidak transparan atas hasil investigasi kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja di PT HYNC. “Hingga saat ini kami menuggu hasil investigasi yang di keluarkan oleh manajemen secara transparan” Tegas Tesar. FSPIM-KPBI mendesak pihak manajemen PT HYNC untuk segera mengeluarkan hasil investigasi secara transparan. Jika belum juga dikeluarkan maka aktivitas produksi harus dihentikan sementara sesuai regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan juga memperbaiki tata kelola K3 di PT. HYNC. Yang terpenting menurut Tesar, hak-hak dia (korban) sebagai karyawan harus di penuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut menurut Tesar, tata kelola K3 di dalam PT HYNC masih lemah dan harus segera dibenahi, seperti jam kerja yang panjang, fasilitas istrahat yang minim dan lain-lain. Terlebih di Depertemen Transportasi khususnya di Divisi Safety yang perbedaan jam kerjanya sangat tidak logis jika dipandang dalam perspektif K3. Sementara itu Ketua Umum FSPIM, Komang Jordi Segara menegaskan bahwa, pemerintah seharusnya tidak boleh diam saja melihat terjadinya kebobrokan sistem K3 dalam kawasan IMIP khususnya di PT HYNC, dimana pernah terjadi pula peristiwa kecelakaan kerja berupa jebolnya tanggul tailling yang merengut nyawa beberapa pekerja pada April 2025 silam.

Opini

Saat Kita Ribut Mazhab, Dunia Sedang Membagi Peta

Tinggalkan Komentar / Opini / Admin01

ruminews.id – Kebanyakan orang Indonesia hari ini masih sibuk memperdebatkan konflik Sunni–Syiah, seolah-olah dunia berhenti di abad pertengahan. Padahal geopolitik global sudah bergerak jauh melampaui isu sektarian itu. Yang sedang bermain bukan lagi sekadar perbedaan mazhab, melainkan perebutan energi, jalur dagang, teknologi militer, dominasi informasi, dan pengaruh kawasan. Sementara kita ribut soal identitas, dunia sedang menyusun peta kekuatan baru. Coba lihat dengan kepala dingin. Konflik di Timur Tengah hari ini bukan sekadar soal Sunni atau Syiah. Konflik itu berkaitan dengan posisi strategis kawasan, kontrol Selat Hormuz, harga minyak global, aliansi militer, hingga pertarungan blok besar dunia. Tetapi narasi yang terus digoreng di media sosial (khususnya di Indonesia) justru diarahkan ke satu titik sempit seolah “Ini perang Sunni vs Syiah.” Mengapa? Karena isu sektarian itu murah, emosional, dan mudah memecah belah. Isu itu seperti tombol merah yang jika ditekan, orang langsung marah tanpa berpikir panjang. Dan ketika umat Islam sibuk saling curiga, siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat Palestina. Bukan rakyat Iran. Bukan rakyat Arab. Bukan juga umat Islam Indonesia. Yang diuntungkan adalah pihak yang ingin dunia Islam terfragmentasi. Strategi klasik; pecah, lemahkan, lalu kendalikan. Ironisnya, sebagian dari kita (netizen indonesia) dengan sukarela menjadi pengeras suara narasi itu. Mereka mengulang framing yang dibangun oleh kepentingan geopolitik luar, seolah itu adalah perjuangan teologis kita sendiri. Mereka membenci atas nama mazhab, padahal yang sedang dimainkan adalah catur kekuasaan global. Indonesia bukan Timur Tengah. Sejarah Islam di Nusantara dibangun di atas akulturasi, tasawuf, kearifan lokal, dan toleransi. Kita tidak punya beban sejarah perang mazhab seperti di kawasan lain. Lalu mengapa kita begitu bersemangat mengimpor konflik yang bukan milik kita? Perbedaan Sunni–Syiah adalah fakta teologis. Itu bagian dari sejarah intelektual Islam. Tetapi menjadikannya bahan bakar kebencian politik hari ini adalah bentuk kemalasan berpikir. Perbedaan itu menyederhanakan persoalan kompleks menjadi hitam-putih yang dangkal. Jika kita terus terjebak pada pertengkaran mazhab, kita kehilangan fokus pada isu yang lebih besar yakni keadilan global, kemerdekaan bangsa-bangsa, kedaulatan ekonomi, dan martabat umat. Jangan sampai kita menjadi generasi yang keras dalam berdebat, tetapi lemah dalam membaca realitas. Bijaklah. Bedakan antara perbedaan teologi dan permainan geopolitik. Jangan biarkan identitas keagamaan kita diperalat untuk agenda yang bahkan tidak kita pahami sepenuhnya. Karena ketika umat sibuk bertengkar soal label, para aktor global sedang sibuk menghitung barel minyak, kontrak senjata, dan peta pengaruh. Dan pada akhirnya, yang rugi bukan mazhab. Yang rugi adalah kita sendiri. [Erwin]

Internasional

10 Pejabat Tinggi Iran Tewas dalam Serangan AS–Israel, Ini Daftar Namanya!

Tinggalkan Komentar / Internasional / Admin01

ruminews.id – Serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah target strategis di Iran memicu guncangan besar di Timur Tengah. Dalam serangan tersebut, sejumlah tokoh penting Iran dilaporkan tewas, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Media pemerintah Iran menyebut kematian Khamenei sebagai pukulan besar bagi negara tersebut dan menetapkan masa berkabung nasional. Selain Khamenei, beberapa pejabat tinggi lain juga dilaporkan menjadi korban dalam operasi militer tersebut. Serangan ini disebut sebagai salah satu operasi terbesar yang pernah dilakukan terhadap kepemimpinan Iran dalam beberapa dekade terakhir. Berikut daftar 10 pejabat tinggi Iran yang dilaporkan tewas pasca serangan tersebut: 1. Ali Khamenei – Pemimpin Tertinggi Iran 2. Mahmoud Ahmadinejad – Mantan Presiden Iran 3. Mohammad Pakpour – Panglima IRGC 4. Aziz Nasirzadeh – Menteri Pertahanan Iran 5. Abdolrahim Mousavi – Kepala Staf Angkatan Bersenjata 6. Ali Shamkhani – Sekretaris Dewan Pertahanan 7. Mohammad Shirazi – Penghubung Militer Senior 8. Hossein Jabal Amelians – Kepala SPND 9. Reza Mozaffari Nia – Mantan Kepala SPND 10. Salah Asadi – Pejabat Intelijen dan Komando Darurat Pemerintah Iran menuding serangan itu sebagai aksi agresi yang melanggar hukum internasional dan berjanji akan memberikan respons keras. Di sisi lain, konflik ini juga memicu eskalasi di kawasan. Kelompok sekutu Iran di Timur Tengah menyatakan siap melakukan perlawanan setelah tewasnya sejumlah pemimpin Iran dalam serangan tersebut.

Banten, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Serahkan Policy Brief ke Komisi II DPR, DPC PERMAHI Banten Bahas Syarat Pendidikan Ketua KPU–Bawaslu

Tinggalkan Komentar / Banten, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, Banten – Selasa, 3 Maret 2026, dalam kunjungan kerja ke Banten yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Banten menegaskan pentingnya penataan ulang dan penegasan persyaratan akademik bagi calon Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gagasan tersebut tertuang dalam Policy Brief yang secara resmi diserahkan kepada Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu. Dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa calon anggota KPU dan Bawaslu wajib memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya memiliki pendidikan paling rendah Strata 1 (S1). DPC PERMAHI Banten memandang bahwa ketentuan tersebut perlu diperjelas dan diperkuat dengan penegasan latar belakang keilmuan yang relevan, khususnya dari jurusan Hukum, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan. Menurut PERMAHI, tiga disiplin ilmu tersebut memiliki korelasi langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggara pemilu yang berkaitan erat dengan aspek hukum kepemiluan, tata kelola pemerintahan, serta dinamika sistem politik nasional. M. Nurul Hakim, Ketua DPC PERMAHI Banten dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan persyaratan akademik merupakan bagian dari upaya membangun sistem rekrutmen yang lebih berbasis kompetensi. “KPU dan Bawaslu bukan sekadar lembaga administratif, melainkan institusi konstitusional yang menentukan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penting memastikan bahwa pimpinan dan anggotanya memiliki dasar keilmuan yang memadai untuk memahami regulasi, menyelesaikan sengketa, serta menjaga prinsip keadilan dan netralitas,” ujar Hakim. Ia menambahkan bahwa latar belakang pendidikan yang relevan akan mendukung kemampuan analisis dalam merumuskan kebijakan teknis, menyusun peraturan turunan, hingga mengambil keputusan strategis dalam situasi krisis kepemiluan. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap hukum tata negara dan hukum administrasi negara dinilai krusial dalam menghindari tumpang tindih kewenangan maupun potensi pelanggaran prosedural. Dalam Policy Brief tersebut, DPC PERMAHI Banten juga menekankan bahwa reformasi kelembagaan KPU dan Bawaslu tidak hanya menyangkut aspek struktural, tetapi juga menyentuh kualitas sumber daya manusia. Rekrutmen yang berbasis kompetensi akademik dan integritas diyakini akan memperkuat profesionalitas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Lebih lanjut, PERMAHI Banten mendorong agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi komprehensif terhadap ketentuan Pasal 117 UU Nomor 7 Tahun 2017 guna memastikan adanya standar kualifikasi yang lebih terukur dan relevan dengan tantangan demokrasi kontemporer. Dengan demikian, proses seleksi penyelenggara pemilu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin kapasitas dan kapabilitas calon. Melalui penyampaian rekomendasi ini, DPC PERMAHI Banten menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam diskursus kebijakan publik, khususnya dalam mendorong reformasi sistem kepemiluan yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas, demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan

Gowa, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Dukung Imbauan Kemenhaj: Keselamatan Jemaah Harus Jadi Prioritas Utama

Tinggalkan Komentar / Gowa, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Sekretaris Umum HMJ Manajemen Haji dan Umrah (MHUINAM), Kahlil Abram, menyatakan dukungan terhadap imbauan resmi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) terkait eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada operasional penerbangan menuju dan dari Arab Saudi. Menurut Kahlil, imbauan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah umrah Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan. Ia menilai langkah antisipatif pemerintah penting untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. “Kami memandang imbauan Kemenhaj sebagai langkah preventif yang tepat. Dalam situasi yang tidak menentu, ketenangan dan kepatuhan terhadap arahan resmi menjadi kunci utama,” ujar Kahlil dalam keterangannya, Selasa (3/3). Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan imbauan agar jemaah menunda keberangkatan sementara waktu. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemenhaj, Minggu (1/3/2026). “Kami ingin menyampaikan mengimbau kepada seluruh jamaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan kondusivitas itu benar-benar hadir di Timur Tengah,” ujar Dahnil. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pembatalan ibadah, melainkan langkah kehati-hatian demi memastikan keselamatan warga negara Indonesia. Pemerintah, lanjutnya, terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kemenhaj bersama Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di Arab Saudi disebut melakukan koordinasi intensif untuk memastikan perlindungan, fasilitasi layanan, serta kepastian informasi bagi seluruh jemaah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga diminta aktif memberikan pembaruan informasi kepada calon jemaah. Menanggapi hal itu, Kahlil mengajak mahasiswa manajemen haji dan umrah menjadikan situasi ini sebagai refleksi pentingnya tata kelola krisis (crisis management) dalam penyelenggaraan ibadah. Menurutnya, dinamika global menuntut sistem pelayanan yang adaptif, responsif, dan berbasis mitigasi risiko. Di akhir pernyataannya, Kahlil mengimbau keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang dan memastikan informasi diperoleh dari saluran resmi. “Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kita percaya pemerintah terus bekerja maksimal untuk memastikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia,” tutupnya

Jakarta, Nasional, Pemuda

PB HMI Dukung Pernyataan Bahlil : Meluruskan Dinamika Sejarah dan Relevansi Peran HMI-PMII Dalam Pembangunan Bangsa

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemuda / Admin01

ruminews.id – JAKARTA – Dinamika antara organisasi mahasiswa Islam besar di Indonesia kembali menghangat. Menanggapi respon terbuka Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui akun instagram “pmiiofficial” terkait pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebut PMII sebagai “Sekoci”, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), A. Muh. Satriansyah, angkat bicara untuk mendudukkan perkara pada proporsi sejarah yang tepat dan mendukung pernyataan Bahlil Lahadalia. Dalam keterangan resminya, Satriansyah menegaskan dukungan PB HMI terhadap pernyataan Bahlil Lahadalia. Menurutnya, istilah “Sekoci” dan “Kapal Induk” tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya mengecilkan peran salah satu pihak, melainkan sebagai pengakuan atas fleksibilitas strategi dan hierarki historis. Satriansyah menjelaskan bahwa secara sosiologis, istilah “Sekoci” merujuk pada kelincahan pergerakan. Jika HMI diibaratkan sebagai kapal besar yang lahir pasca kemerdekaan (1947), maka kehadiran organisasi mahasiswa Islam setelahnya adalah bentuk pengayaan strategi dalam menjaga kedaulatan NKRI. ”Pernyataan Kanda Bahlil tidak bermaksud merendahkan. Ini adalah dinamika strategi. Kehadiran organisasi setelah HMI justru memperkuat barisan perjuangan umat dalam format yang berbeda,” ujarnya di Jakarta. Menanggapi kritik PB PMII soal “lompatan logika” pada akun tersebut atas perbandingan “profesor, murid nakal dan guru SD”, PB HMI mengingatkan pentingnya integritas sejarah. Satriansyah menyebutkan bahwa embrio kelahiran PMII tidak lepas dari dinamika kader yang sebelumnya ditempa di HMI. ”Faktanya, merujuk pada catatan sejarah dan pengakuan tokoh Mahbub Djunaidi (Ketua Umum pertama PB PMII), pendiri PMII adalah alumni kader HMI dan pernah menjabat sebagi Pengurus Besar HMI. Dukungan Kanda Bahlil adalah pengingat bahwa kita berasal dari satu rahim perjuangan umat, di mana HMI adalah the origin (titik mula) gerakan mahasiswa Islam modern”. tegas Satriansyah. Merujuk pada buku Historiografi HMI 1947-1993 karya Agussalim Sitompul, HMI disebut sebagai pionir yang meletakkan dasar integrasi keislaman dan keindonesiaan. Bagi PB HMI, penyebutan “Kapal Induk” adalah pengakuan objektif atas senioritas sejarah yang lazim dalam dunia pergerakan. PB HMI juga menegaskan bahwa dominasi kader HMI di berbagai lini pengabdian bangsa, bukanlah hasil kedekatan dengan kekuasaan semata, melainkan buah dari sistem kaderisasi yang ketat. ”Kekuatan HMI bukan terletak pada kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan pada sistem kaderisasi yang tumbuh dari bawah. HMI tidak lahir dari instruksi elite politik, melainkan dari kegelisahan mahasiswa di tingkat basis (Komisariat). Kami tidak mengenal jalan pintas. Jenjang kaderisasi HMI mulai dari Basic Training (LK I) di tingkat komisariat, Intermediate Training (LK II), hingga Advance Training (LK III), adalah bukti bahwa setiap pemimpin yang muncul dari HMI termasuk Kanda Bahlil adalah produk dari proses yang panjang, berjenjang, dan melelahkan. Kami tidak mengenal “jalan pintas”. Menutup pernyataannya, PB HMI menyayangkan jika istilah “Sekoci” digunakan untuk menciptakan jarak antar organisasi. Satriansyah menilai pernyataan Bahlil seharusnya dilihat oleh kawan-kawan PMII sebagai ajakan untuk melihat kembali akar perjuangan yang sama bukan konfrontasi. ”HMI tetap menghormati PMII sebagai saudara seperjuangan. Namun, menghormati sejarah dan mengakui realitas sosiologis bahwa HMI adalah ‘pintu masuk’ utama gerakan mahasiswa Islam adalah hal yang tak terbantahkan”. pungkasnya.

Hukum, Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Remaja 18 Tahun Tewas Tertembak Saat Pembubaran Keributan di Toddopuli, Oknum Polisi Diduga Terlibat

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – Minggu pagi yang seharusnya tenang di Kota Makassar berubah menjadi duka. Seorang remaja berusia 18 tahun, Bertrand Eka Prasetyo Radiman, meregang nyawa setelah terkena tembakan saat aparat membubarkan gerombolan remaja yang sedang bermain menggunakan pistol mainan yang tengah viral di kota Makassar, Kejadian di Jalan Toddopuli Raya Kecamatan Panakkukang, Minggu (1/3/2026) sekitar pukul 07.20 Wita. Insiden penembakan tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Panakkukang dan berujung maut. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi dari internal kepolisian melalui bahan keterangan (baket) resmi yang diterima dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, korban sempat dilarikan ke IGD Rumah Sakit Grestelina dalam kondisi luka tembak di bagian belakang tubuhnya. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 08.10 Wita. Oknum yang diduga melepaskan tembakan disebut merupakan seorang perwira polisi yang bertugas di Polsek Panakkukang, jajaran Polrestabes Makassar, berinisial Iptu N. Informasi lain yang dihimpun menyebutkan, peristiwa bermula ketika aparat menindak seorang remaja yang disebut tengah bermain pistol mainan di jalan. Dalam situasi tersebut, diduga terjadi tindakan pembubaran menggunakan senjata api oleh oknum perwira tersebut hingga mengenai korban. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi detail maupun status hukum oknum yang bersangkutan. Sebelumnya, akun Instagram retak.mks getol memberitakan kejadian tersebut. Namun, sejak pukul 21.42 Wita, akun itu dilaporkan tidak lagi dapat diakses. Sejumlah kanal media daring juga sempat memuat pemberitaan serupa, tetapi beberapa tautan berita yang beredar disebut telah hilang. Sumber informasi diperoleh dari akun Instagram LBH Makassar (lbh_makassar) yang turut menyoroti insiden ini. Dalam salah satu unggahan yang beredar, terdapat tangkapan layar akun Instagram yang diduga milik oknum polisi dengan nama pengguna zhul_official, yang disebut-sebut meminta agar pemberitaan terkait peristiwa tersebut diturunkan (takedown). Hingga saat ini, redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan resmi dan memastikan kronologi peristiwa secara utuh.

Home

Berita