Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Erwin Lessy – Penggiat Literasi

Hukum, Internasional, Opini

America First, Dunia Last

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Opini /

ruminews.id – Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika sebuah negara yang selama puluhan tahun gemar menyebut dirinya “penjaga ketertiban dunia” tiba-tiba mulai menarik kursinya dari meja bersama. Dunia pun bertanya: siapa sebenarnya yang sedang ditinggalkan… PBB, atau nurani dan kesadaran global? Ketika Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menarik diri dari berbagai badan internasional di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagian orang bersorak atas nama kedaulatan nasional, sementara sebagian lain mengernyitkan dahi. Alasannya terdengar sederhana dan menggugah emosi: “kepentingan nasional di atas segalanya.” Tapi sejak kapan kepentingan nasional bisa hidup sendirian di planet yang saling terhubung seperti kabel charger, kalau satu putus, yang lain ikut gelap? Langkah ini dijual sebagai keberanian melawan “agenda global”. Padahal, jika kita jujur, yang sering terjadi justru sebaliknya di mana dunia tidak sedang dikuasai agenda global, tapi agenda kekuasaan. PBB dengan segala cacat dan birokrasi panjangnya, memang bukan malaikat. Namun PBB adalah satu-satunya ruang di mana negara besar dan kecil setidaknya dipaksa duduk satu meja, saling mendengar sebelum saling menembak. Menarik diri dari ruang itu bukanlah sikap gagah, tapi pengakuan bahwa dialog kalah pamor dibanding monolog bersenjata. Ketika Amerika menjauh dari forum bersama, konflik global justru terasa makin dekat. Api di satu sudut dunia cepat menjalar ke sudut lain. Harga pangan naik, pengungsi bertambah, dan ketegangan geopolitik mengeras. Dunia seperti panggung sandiwara tanpa sutradara yang aktor utamanya keluar, lampu masih menyala, tetapi naskah berantakan. Apakah ini yang disebut “America First”? Atau lebih tepatnya “America Alone”? Ada paradoks di sini. Negara paling kuat secara militer dan ekonomi justru merasa paling terancam oleh meja perundingan. Seakan-akan berdialog adalah tanda kelemahan, bukan kebijaksanaan. Padahal sejarah berulang kali mengajarkan satu pelajaran sederhana bahwa perang selalu lebih mahal daripada damai, hanya saja tagihannya datang belakangan dan ujungnya dibayar oleh rakyat, bukan oleh elite yang gemar berpidato. Maka, ketika narasi “keluar dari PBB” digaungkan dengan nada heroik, publik patut curiga. Ini bukan kisah pahlawan yang memutus rantai penindasan, tapi cerita negara adidaya yang memilih jalan pintas dengan memutus ikatan tanggung jawab bersama. Dunia tidak serta-merta runtuh hari ini, tetapi retaknya sudah mulai terasa. Dan dalam dunia yang saling terhubung, retakan kecil sering kali sudah cukup untuk menjatuhkan seluruh bangunan. Singkatnya, masalahnya bukan soal Amerika boleh atau tidak memprioritaskan dirinya. Semua negara melakukannya. Masalahnya adalah ketika kepentingan diri dipisahkan dari nasib dunia, seolah bumi ini apartemen pribadi, bukan rumah bersama. Di titik itulah kebijakan berubah menjadi provokasi, dan “kepentingan nasional” menjelma menjadi alasan klasik untuk membiarkan kekacauan global berjalan tanpa rem. [Erwin]

Internasional, Makassar, Nasional, Opini

Siapa yang Menentukan Awal Tahun?

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Nasional, Opini /

ruminews.id – Setiap awal tahun, kita seperti melakukan ritual yang sama. Hitungan mundur, kembang api, ucapan selamat, lalu harapan-harapan baru yang ditulis dengan rapi meski sering berakhir berantakan. Tetapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya: mengapa tahun baru harus dimulai di bulan Januari? Apakah itu ketentuan alam semesta, atau hanya kebiasaan yang kita terima tanpa berpikir? Jawabannya mengejutkan sekaligus membumi… Tahun baru dimulai Januari karena keputusan politik!. Dulu, jauh sebelum kalender tergantung rapi di dinding rumah, bangsa Romawi memulai tahun pada bulan Maret. Masuk akal. Maret adalah awal musim semi, masa tanah kembali subur, tentara bisa berangkat perang, dan kehidupan bergerak lagi setelah dingin panjang. Bahkan jejaknya masih kita pakai sampai sekarang. September berarti bulan ketujuh, Oktober bulan kedelapan, November bulan kesembilan, Desember bulan kesepuluh. Itu semua hanya masuk akal kalau Maret adalah bulan pertama. Lalu kenapa Januari tiba-tiba maju ke depan? Pada abad ke-2 sebelum Masehi, negara Romawi menghadapi masalah klasik yang selalu dihadapi kekuasaan yaitu urusan administrasi dan perang. Para pejabat negara harus segera dilantik agar bisa memimpin pasukan dan menjalankan pemerintahan. Jika menunggu Maret, negara bisa terlambat mengambil keputusan penting. Maka Senat Romawi memutuskan pejabat dilantik 1 Januari. Pelan tapi pasti, awal tahun ikut berubah. Jadi, Januari bukan dipilih karena paling suci, paling kosmis, atau paling filosofis. Januari dipilih karena paling praktis. Beberapa abad kemudian, Julius Caesar merapikan kalender yang sudah semrawut. Lalu Gereja Barat mengadopsinya. Setelah itu, Eropa menyebarkannya ke seluruh dunia lewat perdagangan dan kolonialisme. Maka hari ini, satu dunia serempak menghitung waktu dengan cara yang sama, bukan karena semua sepakat secara filsafat, tapi karena sejarah berjalan ke arah itu. Di titik ini, kita belajar satu hal penting bahwa waktu bukan hanya urusan alam, tapi juga urusan kekuasaan. Matahari memang terbit dan tenggelam tanpa minta izin. Tapi kapan kita menyebutnya “awal tahun”, “awal bulan”, atau “hari libur nasional”, itu sepenuhnya keputusan manusia. Kalender bukan sekadar alat hitung hari, melainkan peta cara kita menata hidup bersama. Islam sendiri memberi pelajaran serupa. Tahun Hijriah dimulai bulan Muharram, padahal peristiwa hijrah Nabi terjadi di Rabiul Awal. Artinya, bahkan dalam agama, awal tahun adalah hasil pertimbangan rasional dan sosial, bukan sekadar kronologi peristiwa. Maka, saat kita merayakan tahun baru, mungkin pertanyaannya bukan hanya “target apa tahun ini?”, tapi juga “siapa yang menentukan ritme hidup kita?” Apakah kita sepenuhnya sadar, atau sekadar ikut arus kalender? Akhirnya, Januari hanyalah nama. Yang membuatnya bermakna bukan tanggalnya, tapi kesadaran kita mengisi waktu. Sebab waktu yang sama bisa terasa panjang bagi yang tertekan, dan terasa singkat bagi yang menikmati hidup. Kalender boleh seragam, jam boleh sinkron, tapi makna waktu…. itu urusan kita masing-masing. Dan di situlah filsafat diam-diam bekerja, tanpa perlu kembang api. [Erwin]

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Endgame Tanpa Thanos: Ketika Ekonomi Kita Menjentik Alam Sendiri.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Dalam film Avengers: Endgame, Thanos yakin satu hal bahwa dunia akan lebih seimbang jika separuh penghuninya lenyap. Ia tidak merasa jahat, justru merasa sedang menjalankan “kebijakan publik kosmik”. Separuh populasi dipangkas, sumber daya aman, semesta bernafas lega. Kalau Thanos hidup di bumi dan rajin baca berita Indonesia, barangkali ia akan tersenyum pahit sambil berkata, “Tenang, aku tidak diperlukan diindonesia. Kalian sudah mengerjakannya sendiri.” Hari ini, kita hidup dalam endgame versi nyata. Bukan dengan jentikan jari, tapi lewat kombinasi kebijakan setengah matang, keserakahan struktural, dan ketidakpedulian yang konsisten. Ekonomi tumbuh (kata laporan publikasi) tetapi dompet rakyat tetap ramping. Harga naik seperti Hulk sedang marah, sementara upah kerja buruh jalan santai seperti Captain America di film pertama. Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan. Alam seolah sedang melakukan counter-attack. Jika di film para Avengers melawan alien dari luar galaxi, di Indonesia kita sering berhadapan dengan musuh yang kita ciptakan sendiri yaitu hutan yang ditebang, sungai yang dipersempit, gunung yang dikeruk tanpa ampun. Ironisnya, setelah bencana datang, kita terkejut padahal tanda-tandanya sudah berulang kali muncul, seperti spoiler yang sengaja kita abaikan. Dalam Endgame, para pahlawan kalah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlambat bersatu. Ini terdengar sangat familiar. Di negeri ini, urusan ekonomi sering terpisah dari urusan lingkungan, seolah keduanya hidup di semesta berbeda. Yang satu bicara pertumbuhan, yang lain bicara daya dukung. Padahal, tanpa lingkungan yang waras, pertumbuhan ekonomi hanyalah pesta singkat sebelum tagihan datang. Yang menarik, Thanos sebenarnya bukan tokoh bodoh. Ia salah, tapi logis menurut versinya. Ia melihat krisis sumber daya dan memilih jalan pintas yang kejam. Bedanya dengan kita, Thanos jujur pada niatnya. Kita sering kali bicara kesejahteraan, tapi menutup mata pada ongkos ekologis. Kita bicara pembangunan, tapi lupa bertanya: untuk siapa, dan sampai kapan? Indonesia tidak kekurangan pahlawan. Yang kurang adalah sense of endgame. Kita sering bertindak seolah waktu masih panjang, seolah alam bisa ditambal dengan bansos, seolah ekonomi bisa dipisahkan dari tanah, air, dan udara. Padahal, seperti di film, endgame adalah fase ketika semua pilihan masa lalu datang menagih. Di akhir film, kemenangan Avengers tidak datang dari kekuatan paling brutal, melainkan dari pengorbanan, kerja sama, dan kesediaan memperbaiki kesalahan. Tidak ada jentikan ajaib. Ada kehilangan, ada kesadaran baru, dan ada keputusan untuk berubah. Mungkin endgame Indonesia bukan tentang mengalahkan Thanos, tapi mengalahkan kebiasaan lama yaitu serakah, abai, dan merasa selalu punya cadangan bumi. Karena di dunia nyata, kita tidak punya backup universe. Kalau bumi ini rusak, tidak ada adegan pascakredit yang menjanjikan sekuel lebih indah. Dan sayangnya, tiket untuk menonton Endgame versi nyata ini sudah kita beli bersama, tanpa bisa refund. [Erwin]

Daerah, Opini, Pemuda

Homo Ludens di Balik Joystick

Tinggalkan Komentar / Daerah, Opini, Pemuda /

ruminews.id – Dulu, PlayStation identik dengan bocah bolos ngaji atau siswa yang pura-pura sakit agar bisa main Winning Eleven. Hari ini, pemandangan itu berubah total. Yang memegang stik bukan lagi anak SMP, melainkan pegawai kantoran, dosen, pengusaha, aktivis, bahkan aparatur negara yang seharian bicara kebijakan publik. PlayStation telah naik kelas dari mainan anak-anak menjadi ritual pelarian orang dewasa. Pertanyaan sinis sering muncul: “Sudah dewasa kok masih main game?” Seolah kedewasaan hanya diukur dari keseriusan wajah dan padatnya agenda. Padahal, jika ditilik lebih dalam, justru manusia dewasa-lah yang paling membutuhkan ruang bermain. Bukan karena ia kekanak-kanakan, melainkan karena realitas modern terlalu kompleks untuk ditanggung tanpa jeda. Dalam filsafat kebudayaan, manusia tidak hanya dikenal sebagai homo sapiens (makhluk yang berpikir dan bekerja) tetapi juga sebagai homo ludens, makhluk yang bermain. Konsep ini dirumuskan secara klasik dalam Homo Ludens, yang menegaskan bahwa bermain bukan aktivitas pinggiran, melainkan unsur dasar kebudayaan. Hukum, seni, ritual, bahkan politik, tumbuh dari struktur permainan. Ada aturan, peran, simbol, dan makna. Di titik inilah PlayStation menemukan relevansinya. Ia menyediakan ruang bermain modern yakni sebuah ruang simbolik tempat manusia dewasa bisa masuk sementara, tanpa harus membawa seluruh beban hidupnya. Di dalam game, aturan jelas, tujuan transparan, dan kegagalan terasa jujur. Jika kalah, biasanya karena strategi keliru atau refleks yang telat sepersekian detik, bukan karena sistem yang berubah diam-diam atau aturan yang multitafsir. Bagi banyak orang dewasa, bermain bukan soal menang atau kalah. Yang dicari adalah rasa kendali. Di dunia nyata, kendali sering terasa ilusif. Rencana bisa buyar oleh kebijakan, pasar, atau algoritma yang tak terlihat. Di dalam game, kendali itu konkret. Usaha punya hubungan langsung dengan hasil. Dunia terasa adil, meski hanya sebentar. Dan kadang, keadilan sesaat itulah yang menyelamatkan kewarasan. Secara filosofis, game juga berfungsi sebagai katarsis kontemporer. Jika manusia Yunani kuno membersihkan emosi lewat tragedi di teater, manusia modern melakukannya dengan menaklukkan level sulit atau mencetak gol penentu di menit akhir. Bedanya, tragedi klasik tidak bisa diulang sementara PlayStation memberi tombol restart. Dunia nyata tidak selalu memberi kesempatan kedua, tetapi game mengingatkan bahwa kegagalan bukan akhir segalanya. Namun filsafat juga mengajarkan kebijaksanaan batas. Bermain kehilangan makna ketika berubah menjadi pelarian permanen. Homo ludens tetap manusia yang sadar, yang kembali ke realitas setelah jeda. Bermain sebagai istirahat adalah kebajikan, bermain untuk menghindari hidup sepenuhnya adalah problem. Di sinilah kedewasaan justru diuji bukan pada apakah seseorang bermain atau tidak, melainkan pada bagaimana ia menempatkan permainan dalam hidupnya. Maka, fenomena orang dewasa bermain PlayStation sejatinya adalah cermin zaman. Dunia makin serius, tekanan makin abstrak, dan manusia mencari ruang di mana hidup terasa masuk akal, walau sesaat. Selama joystick tidak menggantikan nurani, dan layar tidak menelan tanggung jawab, bermain bukan tanda kemunduran. Ia adalah strategi bertahan hidup yang sangat manusiawi. Dan barangkali, pertanyaan yang lebih jujur bukanlah mengapa orang dewasa bermain game, melainkan mengapa dunia nyata semakin jarang memberi ruang bermain yang sehat, adil, dan bermakna? Jika jawabannya belum memuaskan, maka PlayStation hanyalah gejala kecil dari pencarian besar manusia modern akan keseimbangan antara serius dan santai, antara tanggung jawab dan jeda, antara hidup dan bermain. [Erwin]

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan

Reshuffle Sri Mulyani Antara Tekhnokrasi dan Geopolitik.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan jelas bukan sekadar reshuffle biasa. Momen itu terjadi tepat setelah Presiden Prabowo pulang dari China, membawa narasi besar tentang investasi, infrastruktur, dan kerja sama strategis. Sulit untuk tidak melihat kaitan antara dua peristiwa ini. Sri Mulyani, dengan disiplin fiskalnya yang ketat, dikenal sebagai figur yang sering mengerem ambisi politik yang rakus anggaran. Sedangkan agenda pasca-kunjungan ke Beijing justru menuntut ruang fiskal lebih longgar, bahkan jika harus ditempuh lewat utang baru. Sejak kembali ke kabinet pada 2016, Sri Mulyani memang menjadi wajah utama kebijakan fiskal di era Jokowi. Ia dipercaya untuk mengawal program pembangunan besar-besaran, mulai dari infrastruktur hingga penanganan pandemi. Dalam kapasitas itu, wajar bila dirinya kerap dianggap bagian dari orbit Jokowi. Bukan karena ia kader partai, tetapi karena kebijakannya jelas berkelindan dengan prioritas politik pemerintahan saat itu. Dengan reputasi internasionalnya, Sri Mulyani juga membantu membangun citra stabilitas ekonomi Indonesia di mata global, sesuatu yang sangat dibutuhkan Jokowi untuk menopang program-program besar. Namun di dalam negeri, reputasi itu tidak selalu seindah narasi global. Ia berhasil menjaga angka defisit agar tidak liar, membuat laporan fiskal tampak rapi, dan menahan kesan bahwa utang tak terkendali. Tetapi faktanya, utang tetap membengkak. Publik tetap merasa harga-harga makin mencekik, sementara proyek-proyek megah dan utang produktif sering lebih cepat dirasakan investor asing ketimbang pedagang kecil di pasar. Kritik utama terhadap Sri Mulyani ada pada pendekatan teknokratik-nya. Ia sangat memperhatikan pandangan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, dan sering kali menyesuaikan kebijakan demi menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar global. Tetapi pendekatan ini kadang tidak sejalan dengan nalar rakyat banyak. Pemangkasan subsidi atau kebijakan pajak, misalnya, bisa tampak logis di kertas laporan, tetapi terasa berat di pundak masyarakat kelas bawah. Konteks geopolitik membuat posisinya makin sulit. China kini tampil sebagai mitra strategis yang bukan hanya menawarkan perdagangan, tapi juga dana raksasa untuk proyek infrastruktur. Untuk membuka pintu itu selebar-lebarnya, pemerintah tentu membutuhkan Menteri Keuangan yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga lentur secara politik. Figur seperti Sri Mulyani yang hati-hati, disiplin, dan masih membawa jejak kuat kebijakan era sebelumnya, mudah dipersepsikan sebagai penghambat ambisi baru. Politik internal juga ikut bermain. Sri Mulyani bukan kader partai, dan itu membuatnya sering berdiri sendirian. Pada masa Jokowi, posisinya terlindungi oleh otoritas presiden. Tetapi ketika rezim berganti, pelindung itu memudar. Maka, kepergiannya tak hanya bisa dibaca sebagai pergantian seorang menteri, tetapi juga sebagai penanda pergeseran kekuatan, yakni dari teknokrasi yang dijaga erat, menuju arah baru yang lebih sarat dengan kalkulasi politik dan geopolitik. Dengan demikian, reshuffle ini bukan semata soal mengganti orang, melainkan mengganti paradigma. Dari kebijakan fiskal yang selama ini ditata ketat oleh seorang teknokrat berintegritas, menuju era baru di mana ambisi politik domestik dan strategi geopolitik bersama China mungkin akan lebih menentukan arah ekonomi Indonesia daripada catatan disiplin fiskal di atas kertas. Pertanyaannya, apakah perubahan ini akan membawa kita pada lompatan kemajuan, atau justru menyeret negeri ini lebih jauh ke pusaran utang dengan dalih “demi masa depan”? [Erwin]

Opini

Prabowo vs Jokowi: Pertarungan Senyap

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Jika menengok ke susunan kabinet Prabowo–Gibran, aroma “lanjutan” pemerintahan Jokowi cukup terasa. Lebih dari enam belas menteri lama kembali masuk jajaran, termasuk nama-nama penting seperti Sri Mulyani, Erick Thohir, Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, hingga Bahlil Lahadalia. Mereka adalah figur-figur yang lahir dan besar dalam orbit Jokowi. Langkah ini bisa dibaca sebagai strategi menjaga stabilitas, karena menggeser terlalu banyak orang lama tentu berisiko menimbulkan kegaduhan politik. Tetapi di sisi lain, publik melihat adanya kesinambungan pengaruh, seolah-olah Prabowo hanya meneruskan mesin lama, bukan membentuk mesin barunya sendiri. Satu hal yang kemudian ramai dibicarakan publik adalah mengapa Presiden Prabowo Subianto tidak kunjung mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Padahal, secara konstitusi, mencopot dan mengangkat Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Artinya, tanpa perlu izin siapa pun, Prabowo bisa melakukannya kapan saja. Namun faktanya, sampai hari ini Kapolri masih tetap duduk nyaman, bahkan mendampingi presiden dalam berbagai agenda kenegaraan. Dari situ muncul opini bahwa Prabowo tampak “tersandera” oleh kekuatan politik lawannya, terutama jaringan kekuasaan yang dibangun Jokowi selama satu dekade terakhir. Dalam konteks ini, Kapolri menjadi figur paling simbolis. Listyo Sigit adalah “warisan” Jokowi yg dipilih langsung oleh mantan presiden itu pada 2021. Hubungannya dengan Jokowi dikenal dekat, dan sebagian analis menilai Polri di bawah kendalinya masih lebih condong pada kepentingan politik lama. Pertanyaan publik pun sederhana, jika Prabowo benar-benar ingin menegaskan kemandirian, mengapa ia tidak segera mencopot Kapolri? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Mencopot Kapolri terlalu cepat bisa dibaca sebagai langkah frontal yang mengundang perlawanan dari berbagai kubu, termasuk partai-partai yang masih bernaung di bawah pengaruh Jokowi. Di internal Polri sendiri belum terlihat jelas sosok jenderal yang murni loyal kepada Prabowo, sehingga pergantian tanpa calon pengganti yang solid justru bisa menimbulkan instabilitas. Belum lagi faktor Gibran sebagai wakil presiden, putra Jokowi, yang membuat setiap langkah terkait Kapolri menjadi sangat sensitif. Dari sinilah muncul kesan bahwa Prabowo belum sepenuhnya bebas. Ia mungkin memilih menahan diri dan menunggu waktu yang tepat, tetapi di mata publik, ketidakmampuan mengganti Kapolri menghadirkan gambaran seorang presiden yang masih dibatasi ruang geraknya. Polri pun tampak masih tunduk pada kepentingan lama, dan selama Listyo masih menjabat, bayang-bayang Jokowi seakan hadir di ruang kerja Prabowo. Tentu saja, semua ini hanyalah opini bebas yang lahir dari pembacaan atas dinamika politik mutakhir. Bisa benar, bisa juga keliru. Tetapi setidaknya, opini ini layak diperhitungkan, karena menunjukkan betapa kompleksnya pertarungan kekuasaan di balik layar. Prabowo mungkin bukan sepenuhnya lemah, tetapi ia jelas tidak sepenuhnya merdeka. Ada kompromi, ada kalkulasi, ada warisan kekuasaan yang masih membatasi langkahnya. Pertanyaan sesungguhnya kini bukan lagi apakah ia mampu mengganti Kapolri, melainkan kapan dan sejauh mana ia berani melakukannya.

Opini, Uncategorized

Kritik atas Kritik Massa

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Setiap kali massa marah dan gedung terbakar, komentar yang paling cepat muncul biasanya sederhana: anarkis, emosional, destruktif, bar-bar, biadab, tidak bijak, dst, seolah-olah semua bisa selesai dengan kata-kata itu. Tapi jarang ada yang mau jujur bertanya, mengapa rakyat bisa sampai pada titik di mana api terasa lebih fasih daripada suara? Mengutuk mereka tanpa menyingkap akar kemarahan sama saja dengan berpura-pura hidup dalam negeri dongeng, di mana dianggap rakyat selalu sabar, elite selalu bijak, dan politik selalu adil. Sayangnya, negeri ini jauh dari dongeng. Gedung DPR yang terbakar bukan sekadar beton dan kursi rapat. Gedung itu adalah simbol dari institusi yang semakin lama terasa jauh dari denyut rakyat. Ketika api menyala di sana, itu bukan semata “ulah biadab massa”, melainkan ekspresi dari luka yang lama dibiarkan bernanah. Kritik terhadap pembakaran DPR sering kali justru mengabaikan ironi terbesar, lebih marah pada api yang membakar gedung, daripada pada api ketidakadilan yang membakar kehidupan rakyat sehari-hari. Tentu, kekerasan tidak bisa menjadi jalan keluar permanen. Juga, tentu saja korban jiwa adalah tragedi yang perlu disesalkan dan diberi keadilan. Tetapi mengutuk aksi rakyat tanpa mengutuk elit politik tuli yang melahirkannya, hanyalah cara halus membela status quo. Api di DPR bisa padam dalam semalam, tetapi jika keangkuhan kekuasaan terus dibiarkan, bara itu akan kembali menyala bahkan lebih besar, lebih liar, dan mungkin lebih sulit dikendalikan. Mungkin di sinilah kita perlu belajar jujur bahwa bukan sekadar menuding massa “salah”, melainkan menanyakan kembali apa yang salah dari politik kita. Karena dalam politik yang sehat, rakyat tidak perlu berteriak dengan api. Mereka cukup berbicara, dan suaranya didengar.

Opini

Gibran Puitis dan Gibran Politis

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id, Di sebuah negeri tropis yang selalu panas, baik cuacanya maupun perbincangan politiknya, rakyat sedang kebingungan membedakan dua Gibran. Yang satu adalah Kahlil Gibran, penyair bijak dari Lebanon, yang kalimat-kalimatnya menenangkan jiwa. Yang satu lagi adalah Gibran Rakabuming, yang… yah, kalimat-kalimatnya sering bikin kita bertanya: “Apa maksudnya, ya?” Kahlil Gibran berkata, “Kebijaksanaan bukan hasil dari pendidikan, tapi hasil dari usaha seumur hidup untuk mencarinya.” Sedangkan Gibran yang satu lagi tampaknya lebih sering menunjukkan bahwa jabatan tinggi tidak selalu berkorelasi dengan kalimat yang tinggi makna. Kadang bahkan terlalu pendek, dan lebih mirip caption Instagram yang belum sempat diedit. Kahlil Gibran berbicara tentang cinta, penderitaan, dan jiwa manusia. Kata-katanya abadi dan sering muncul di mug-mug dan poster-poster motivasi. Gibran yang satu lagi? Kata-katanya muncul di potongan video viral, bukan karena menginspirasi, tapi karena bikin publik mengerutkan dahi sambil berkata, “Lho, serius ini Wakil Presiden?” Tentu, setiap orang berhak belajar. Tapi ketika seseorang sudah berada di panggung tertinggi republik dan masih tampak seperti sedang magang politik, publik wajar bertanya, “Apa sebenarnya tugas Wakil Presiden? Membuka acara? Atau sekadar hadir sebagai pengingat bahwa nepotisme itu nyata adanya?” Ada yang bilang, “Diam itu emas.” Mungkin karena itulah Gibran sering diam. Tapi diam yang terlalu sering, di tengah krisis bangsa, bukan lagi emas melainkan kebingungan yang dibungkus formalitas. Lucunya, kalau Kahlil Gibran menulis tentang “Anakmu bukan milikmu, mereka adalah putra dan putri kehidupan,” Gibran kita mungkin sedang menulis sesuatu juga… entah di catatan kecil atau di memo yang belum dipublikasikan. Tapi publik belum pernah membacanya. Karena karya utamanya tampaknya adalah… kehadiran itu sendiri. Namun, mari kita tetap adil. Mungkin Gibran yang satu ini belum selesai menulis puisinya untuk bangsa. Mungkin kita hanya belum memahami gaya puisinya, jenis puisi yang tak berima, tak berisi, tapi penuh makna… yang hanya diketahui oleh lingkaran istana. Tentu, ini bukan serangan pribadi. Ini hanya kegelisahan rakyat yang merindukan pemimpin yang bijak seperti Kahlil, bukan hanya bernama Gibran. Karena negeri ini butuh lebih dari sekadar nama besar tapi juga kebesaran jiwa, kejernihan pikiran, dan keberanian untuk berbicara bukan hanya saat diwawancara, tapi juga saat keadilan dipertaruhkan. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mengingat siapa yang paling muda menjabat, tapi siapa yang paling matang dalam bersikap. [Erwin]

Opini

Setan Besar di Balik Api Timur Tengah: Amerika, Dalang Sesungguhnya

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id Dari luar, dunia melihat konflik Iran dan Israel sebagai pertarungan dua kekuatan regional, satu mewakili “Republik Islam revolusioner”, dan satunya lagi mewakili “demokrasi sekuler” di jantung Timur Tengah. Namun narasi ini terlalu sederhana. Terlalu nyaman bagi media arus utama. Terlalu menguntungkan bagi pihak yang sesungguhnya mengatur panggung… Amerika Serikat. Bila konflik ini adalah panggung drama global, maka Israel adalah aktor utamanya, Iran adalah lawan peran, dan Amerika adalah penulis naskah sekaligus sutradara di balik layar. Sejak berdirinya Israel tahun 1948, Amerika telah menjadi pelindung utamanya, mulai dari pasokan senjata, bantuan dana miliaran dolar per tahun, hingga veto-veto terhadap resolusi PBB yang mengutuk agresi Israel. Tapi lebih dari sekadar sekutu, Israel adalah instrumen strategis Amerika untuk mengontrol Timur Tengah. Ketika Amerika ingin menekan Irak, Iran, Suriah, atau Lebanon, Israel yang disuruh menggertak duluan. Jika ada serangan balasan, maka AS akan tampil seolah sebagai “mediator”, padahal mereka sudah mempersiapkan panggung konflik itu sejak awal. Dalam kasus Iran, skenarionya lebih terang. Ilmuwan nuklir Iran dibunuh, fasilitas sipil disabotase, sanksi ekonomi diberlakukan hingga membuat rakyat kelaparan. Kelompok perlawanan pro-Iran diserang bertubi-tubi di Suriah dan Irak. Israel memang menjalankan operasi-operasi itu, tapi siapa yang memberi lampu hijau? Siapa yang menyuplai teknologi dan intelijen? Jawabannya hampir selalu sama, yakni; Amerika. Ketika Iran membalas, AS langsung bicara soal “hak Israel untuk membela diri”. Padahal siapa yang menyerang lebih dulu? Inilah cara klasik mengatur narasi agar penindas selalu tampak sebagai korban. Amerika tidak pernah benar-benar melupakan Iran sejak Revolusi 1979 menggulingkan boneka mereka, Shah Pahlavi. Di mata Washington, Iran bukan sekadar negara, tapi simbol pembangkangan terhadap hegemoni Barat. Sejak itu, AS terus mencari alasan untuk melemahkan Iran. Program nuklir dijadikan ancaman, dukungan Iran kepada kelompok perlawanan disebut terorisme, bahkan pengaruh kultural Iran di dunia Muslim dianggap subversif. Israel hanyalah alat taktis untuk membuka jalan ke konfrontasi terbuka. Dan kini, dengan Iran membalas agresi Israel secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS mendapatkan pembenaran yang telah lama mereka cari. Opini dunia digiring agar Iran tampak sebagai pemicu, padahal mereka sudah diprovokasi selama puluhan tahun. Tak cukup dengan memprovokasi konflik militer, Amerika juga memainkan kartu sektarianisme. Mereka tahu bahwa selama dunia Islam sibuk bertengkar antara Sunni dan Syiah, tidak akan ada perlawanan yang bersatu terhadap penjajahan dan imperialisme. Maka ketika Iran membantu Palestina, narasinya segera dibalik: “Itu bukan solidaritas, itu hanya ekspansi Syiah.” Padahal, kelompok perlawanan seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina adalah kelompok Sunni dan mereka sendiri yang mengakui dukungan Iran sebagai penyambung nyawa perjuangan mereka. Dengan kata lain, AS memainkan Israel sebagai pisau di tangan kanan, dan adu domba mazhab sebagai belati di tangan kiri. Dua-duanya mengarah ke jantung dunia Islam. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar konflik dua negara. Ini adalah strategi sistematis dari kekuatan besar untuk mempertahankan dominasi di kawasan kaya minyak, strategis secara geopolitik, dan berbahaya jika bersatu. Israel hanya pion. Iran adalah target. Dan Amerika, diam-diam adalah dalangnya. Jika dunia terus terperangkap dalam narasi palsu ini, maka yang akan terus terbakar bukan hanya Gaza dan Teheran, tapi seluruh harapan umat untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa dikendalikan dari Washington. Sebenarnya, Imam Khomeini sudah pernah memperingatkan kita tentang hal ini. Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran, dengan tegas menyebut Amerika Serikat sebagai “Setan Besar” (al-Shaytan al-Akbar). Gelar tsb bukan sekadar julukan retoris, tetapi representasi dari imperialisme, arogansi kekuasaan global, dan dominasi yang menindas bangsa-bangsa lemah. Dalam salah satu pidatonya, ia berkata: “Amerika adalah Setan Besar. Setan yang menebarkan kehancuran, fitnah, dan kesesatan di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara Islam.” Bagi Imam Khomeini, sebutan ini lahir dari pengalaman pahit rakyat Iran terhadap intervensi Amerika dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta dukungannya yang membabi buta terhadap penjajahan Israel atas Palestina. [Erwin]

Opini

Benarkah Iran Sekutu Israel?; Membongkar Cacat Logika Felix Siauw

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Di tengah eskalasi konflik Israel-Palestina, muncul kembali narasi viral dari Felix Siauw, tokoh publik yang gemar memadukan dakwah dan geopolitik. Dalam sebuah pernyataannya di media sosial, ia menyebut bahwa Iran dan Israel “dulu bersahabat, maka jangan heran jika hari ini mereka berpura-pura bermusuhan”. Dengan nada penuh curiga, ia mengklaim bahwa perang Iran terhadap Israel hanyalah sandiwara politik, bukan sikap ideologis. Namun, benarkah demikian? Untuk menjawabnya, kita perlu membongkar logika yang terbalik, sejarah yang dipotong, dan kecurigaan yang disulap menjadi fakta tanpa dasar oleh Felix Siauw. Dalam Narasinya, Felix mengajak audiensnya untuk mengingat bahwa hubungan bangsa Persia dan bangsa Yahudi sudah terjalin sejak zaman Cyrus the Great (Koresh Agung), pendiri Kekaisaran Persia Achaemenid pada abad ke-6 SM. Cyrus dikenang dalam sejarah Ibrani (dan bahkan dalam Kitab Yesaya) sebagai raja non-Yahudi yang membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan Babilonia, lalu mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Tidak berlebihan jika orang Yahudi menyebut Cyrus sebagai “Mesias non-Yahudi”. Sejak saat itu, bangsa Persia dan Yahudi hidup berdampingan dalam berbagai fase sejarah, dari kekaisaran hingga masa Kekhalifahan Islam. Maka wajar jika dalam sejarah panjang Iran modern (terutama sebelum 1979) terdapat jejak kedekatan diplomatik dan ekonomi antara Teheran dan Tel Aviv. Tapi sejarah tidak selalu berjalan dalam alur garis lurus. Kedekatan masa lalu tidak berarti kelanjutan di masa kini. Dan di sinilah kesalahan logika Felix mulai terlihat. Felix benar pada satu hal, yakni bahwa Iran pernah bersahabat dengan Israel. Tapi Iran yang mana? Itu adalah Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, seorang raja otoriter yang naik takhta dengan bantuan CIA dan Mossad pada 1953 setelah menggulingkan Perdana Menteri demokratis, Mohammad Mossadegh. Rezim Shah dikenal sebagai boneka Amerika Serikat dan sekutu utama Israel di kawasan. Mereka menjalin kerja sama ekonomi, militer, dan intelijen secara terbuka. Namun semua itu berakhir pada Revolusi Islam 1979 yang dipelopori dan dinahkodai oleh Imam Khomeini. Saat itu, jutaan rakyat Iran menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Islam yang anti-Zionis secara konstitusional. Sejak saat itu, Iran menyebut Israel sebagai “rezim ilegal yang menjajah tanah Palestina”, memutus semua hubungan diplomatik, dan bahkan mengubah Kedutaan Israel di Teheran menjadi Kedutaan Palestina yang merupakan satu-satunya di dunia pada masa itu. Jadi menyamakan Iran pasca-1979 dengan Iran era Shah adalah bentuk penyederhanaan sejarah yang fatal. Hal Itu seperti menyamakan Indonesia jajahan Belanda dengan Republik Indonesia, hanya karena dulu pernah dijajah. Kalau kita teliti dalam membaca argumen Felix Siauw, tampak jelas adanya logical fallacy: _“Karena dulu Iran dan Israel bersahabat, maka sekarang mereka pura-pura bermusuhan.”_ Ini adalah contoh non sequitur fallacy atau kesimpulan yang tidak mengikuti premis. Jika argumen ini sah, maka kita juga bisa berkata: _“Karena dulu Amerika bantu Uni Soviet lawan Nazi, berarti sekarang mereka masih sekutu rahasia.”_ Lagi pula, jika Iran dan Israel memang berpura-pura bermusuhan, maka ada banyak hal yang mustahil dijelaskan oleh si Felix diantaranya; mengapa ilmuwan nuklir Iran seperti Mohsen Fakhrizadeh dibunuh Mossad? Mengapa fasilitas nuklir Iran disabotase berkali-kali oleh Israel? Mengapa Iran mendukung dan mempersenjatai Hamas, Jihad Islam, dan Hizbullah (tiga aktor utama perlawanan bersenjata terhadap Israel), Mengapa Iran meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel pada April 2025 dalam serangan terbuka yang memicu perang regional? Bahkan kelompok Sunni seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina secara terbuka mengakui dukungan Iran sebagai dukungan paling signifikan dalam menghadapi Israel. Jadi jika Iran dan Israel itu “sekutu rahasia,” maka dunia ini butuh teori fiksi yang lebih waras. Menurut saya, narasi Felix secara implisit menebarkan semacam kecurigaan sektarian bahwa karena Iran Syiah, maka pasti agendanya tersembunyi. Ini bukan hanya berbahaya, tapi juga memperkecil makna perjuangan Palestina sebagai isu kemanusiaan universal. Ironisnya, justru banyak negara mayoritas Sunni di kawasan (termasuk beberapa negara Teluk) yang menormalisasi hubungan dengan Israel dan membuka jalur dagang, bukan perlawanan. Tapi mereka luput dari tuduhan “bersandiwara.” Kenapa? Karena kita memang lebih mudah curiga pada yang berbeda mazhab, bukan berbeda prinsip. Kalau logika Felix dipakai terus, maka bisa saja kita berkata: _*“Karena dulu Felix non-muslim, berarti sekarang dia berkomplotan dengan musuh Islam yg non-muslim.”*_ Lucu??? Ya!!!… Masuk akal? Jelas tidak!!!. Kesimpulannya, Iran memang bukan negara sempurna tanpa masalah. Tapi dalam isu Palestina, rekam jejaknya lebih nyata daripada banyak pihak yang hanya bicara soal “umat” tapi bungkam saat Gaza dibombardir. Kita boleh mengkritik siapa pun. Tapi mari tetap waras dalam logika, jujur dalam membaca sejarah, dan adil dalam berpihak. Karena membela Palestina bukan soal bendera, bukan soal mazhab. Tapi soal keberanian berdiri bersama yang tertindas, tak peduli dari mana datangnya dukungan. [Erwin]

Scroll to Top