Uncategorized

Hukum, Makassar, Pendidikan, Uncategorized

KOHATI Cabang Makassar: Perguruan Tinggi Harus Jadi Ruang Aman, Bukan Arena Kekuasaan dan Kekerasan Seksual ❗️

ruminews.id, Makassar – Kita dikejutkan. Kita muak. Kita geram. Bagaimana mungkin, di tengah gemerlap nama besar lembaga akademik, justru muncul noda hitam yang mencoreng nilai kemanusiaan dan moralitas? Di sebuah Perguruan Tinggi Negeri ternama di Makassar, (Universitas Negeri Makassar) seorang pimpinan kampus justru diduga melakukan tindakan yang menginjak harga diri dan kehormatan perempuan. Bagi Kohati Cabang Makassar, kejadian ini bukan sekadar insiden  ini tamparan keras bagi dunia pendidikan, sebuah alarm yang memekakkan telinga nurani kita semua. “Sangat ironis ketika perguruan tinggi yang seharusnya menjadi simbol intelektualitas dan moral justru berubah menjadi ladang subur bagi kekerasan seksual,” tegas Ketua Umum Kohati Cabang Makassar dengan nada kecewa namun lantang. Perguruan tinggi semestinya menjadi ruang aman, nyaman, dan bebas berekspresi, bukan tempat di mana ketakutan tumbuh di balik tembok kelas dan ruang dosen. Namun apa yang kita saksikan hari ini? Ketika kasus kekerasan seksual mencuat, proses penyelesaiannya diseret lamban, ditutupi rapat, demi menjaga nama baik institusi. Seolah-olah reputasi lebih berharga daripada martabat manusia. Lalu di mana Satgas PPKS yang digadang-gadang sebagai benteng pelindung mahasiswa? Di mana suara tegas para akademisi yang dulu lantang berbicara soal etika dan moralitas? Semua menjadi pertanyaan yang menggantung di kepala, menghantui rasa keadilan kita. Kohati Cabang Makassar menegaskan, setiap bentuk pembiaran adalah kejahatan kedua setelah kekerasan itu sendiri. Kampus tidak boleh lagi menjadi ruang sunyi yang menelan jeritan korban. Kampus harus menjadi tempat tumbuhnya keberanian, bukan ketakutan. Tempat belajar, bukan tempat bersembunyi dari kebenaran. Sudah saatnya semua elemen kampus pimpinan, dosen, mahasiswa, organisasi, dan Satgas PPKS bersatu menjaga ruang akademik dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Tingkatkan awareness, tanamkan empati, dan tegakkan keadilan tanpa kompromi. Karena setiap diam terhadap kekerasan adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Daerah, Hukum, Pemerintahan, Uncategorized

Kasus Pajak Rp1,29 M Mengendap, Organisasi Kepemudaan Desak Kejati Sulteng Periksa Mohamad A. Singara

ruminews.id, Buol — Polemik lama soal dugaan penyalahgunaan dana pajak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buol kembali mencuat. Kali ini, sorotan publik mengarah pada nama Mohamad A. Singara, S.Ag, yang disebut dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2008 terkait tidak tersetornya pajak senilai lebih dari Rp1,29 miliar ke kas negara. Kasus yang sudah berusia hampir dua dekade itu kembali ramai dibicarakan setelah beredar kabar bahwa Singara kini masuk dalam bursa calon Kepala Dinas Pendidikan Buol. Kondisi ini memicu gelombang reaksi dari kalangan masyarakat dan organisasi kepemudaan yang menilai bahwa persoalan hukum lama tidak boleh diabaikan. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 10c/LHP/XIX.PLU/07/2008 tertanggal 29 Juli 2008, ditemukan selisih dan ketidaksesuaian dalam penyetoran PPN dan PPh yang totalnya mencapai Rp1.296.010.421,00. Dana tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut maupun pertanggungjawaban hukum dari pihak yang disebut dalam laporan tersebut. Situasi inilah yang membuat sejumlah aktivis muda menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum mengambil langkah konkret. “Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tidak boleh tinggal diam. Kami mendesak agar Mohamad A. Singara dipanggil dan diperiksa untuk menjelaskan keterlibatannya dalam temuan BPK tersebut,” ujar Raslin, Ketua Gerakan Mahasiswa Sosial Indonesia (GEMSOS-I) Sulawesi Tengah, dalam pernyataannya saat ditelepon via WhatsApp, Rabu (29/10). Raslin menegaskan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan dana pajak ini merupakan bentuk potensi kerugian negara yang tidak bisa dibiarkan hilang ditelan waktu. Ia juga menyebut bahwa publik berhak tahu sejauh mana penanganan hukum terhadap temuan BPK tersebut.  “Sudah lebih dari 15 tahun berlalu, tapi tidak ada kejelasan. Jika orang yang pernah disebut dalam laporan itu justru kembali menempati jabatan penting di bidang pendidikan, itu bentuk kemunduran moral birokrasi,” tambahnya. GEMSOS-I berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam waktu dekat untuk menuntut transparansi dan penegakan hukum yang adil. Mereka juga meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Buol untuk berhati-hati dalam menempatkan pejabat yang memiliki catatan masalah hukum. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan klarifikasi resmi terkait status temuan BPK dan apakah kasus tersebut pernah ditindaklanjuti. Publik pun masih menunggu langkah tegas dari aparat hukum.  “Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Jika tidak ada yang salah, buktikan secara terbuka. Tapi jika ada pelanggaran, maka hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tutup Raslin.

Daerah, Jeneponto, Pemerintahan, Uncategorized

Alwi Agus, Putra Daerah Kabupaten. Jeneponto Sekaligus Kader HMI Menyoroti Kasus Pasar Lassang-Lassang

ruminews.id, Jeneponto – Kabar terbaru menyebutkan, penyidik Polda Sulsel telah memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus yang bergulir sejak tahun 2017 ini. Hal itu pun dibenarkan oleh Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulsel, Kompol Jufri, yang dikonfirmasi pada Selasa (16/09). “Kemarin dari terpidana sebelumnya (Haruna Talli) menyampaikan bahwa ada bagian perencanaan yang terlibat. Inilah yang sedang kami dalami,” kata Jufri. Meski begitu, Kompol Jufri memastikan bahwa kasus ini akan diproses secara mendalam untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. “Intinya kami menindaklanjuti keterangan terlapor dan masih dalam tahap pendalaman. Siapapun yang diduga terlibat, akan kami dalami,” tegasnya. Mencuatnya kasus ini, mengingatkan kita kembali pada pernyataan terdakwa Haruna Talli, melalui rekaman video berdurasi 1 menit 20 detik yang beredar luas di media sosial. Kala itu, pernyataan Haruna Talli menjadi perbincangan hangat lantaran secara terang-terangan Ia menyebut nama Paris Yasir saat akan dibawa ke Lapas Kelas I Makassar. Haruna menyampaikan pesan terbuka ini dan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, hingga ke Presiden Joko Widodo. “Saya minta keadilan, dan saya minta Kapolda, Kejati, Kapolri, KPK, Presiden Jokowi, saya minta keadilan,” ujar Haruna Talli. Haruna bahkan secara tegas mengklaim bahwa dirinya menjadi tersangka dan ditahan atas “perintah wakil bupati sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Jeneponto,” tegas Haruna. Berangkat dari pada itu, maka kami atas nama putra daerah Kabupaten Jeneponto sekaligus kader HMI akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulsel Dan kami akan menguji integritas dari bapak kapolda baru untuk menuntaskan kasus pasar lassang-lassang Kabupaten Jeneponto. Ujar alwi gus

Bone, Daerah, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Momentum Sumpah Pemuda, FPMK Bone Audiensi di Polda Sulsel Desak Penuntasan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Mattirowalie

ruminews.id, Bone – Pada tanggal 28 Oktober 2025 Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Front Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (FPMK) Bone yang dipimpin oleh Muhammad Fahmi selaku Koordinator, melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan sebagai bentuk komitmen moral generasi muda dalam mengawal pemberantasan korupsi di daerah. Rombongan FPMK Bone diterima langsung oleh Bidang Paminal Propam Polda Sulsel, di ruang pelayanan pengaduan Propam Polda Sulsel. Audiensi tersebut berlangsung dengan suasana terbuka, santai, namun penuh semangat idealisme pemuda. Dalam pertemuan itu, Muhammad Fahmi menyampaikan aspirasi dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 di Desa Mattirowalie, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, yang saat itu melibatkan Sri Rahayu Usmi, Kepala Desa Mattirowalie sekaligus Ketua APDESI Sulawesi Selatan. “Momentum Sumpah Pemuda ini menjadi pengingat bagi kami bahwa perjuangan pemuda tidak hanya di jalanan, tapi juga dalam menegakkan integritas dan keadilan di daerah. Kami meminta Polda Sulsel dan Polres Bone untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan dan profesional,” tegas Muhammad Fahmi, Koordinator FPMK Bone. Ia menambahkan bahwa FPMK Bone membawa hasil kajian penggunaan dana desa tahun 2016. Pihaknya juga mendesak Propam Polda Sulsel untuk mengawasi proses penyelidikan agar bebas dari intervensi dan kepentingan politik. Sementara itu, Bidang Paminal Propam Polda Sulsel menyampaikan apresiasi kepada FPMK Bone atas langkah aspiratif dan santun yang diambil dalam menyampaikan laporan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang disampaikan akan diproses dan diteruskan kepada bagian terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Kami mengapresiasi semangat rekan-rekan pemuda Bone yang memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi. Semua laporan akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujarbBidang Paminal Propam Polda Sulsel. Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan berkas resmi dan pernyataan sikap FPMK Bone kepada Propam Polda Sulsel sebagai bentuk komitmen untuk terus mengawal penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda untuk bersatu, berjuang, dan membangun bangsa tanpa korupsi.

Uncategorized

Menemukan Kembali NDP sebagai Pondasi Pembaruan Pemikiran Islam

ruminews.id, Makassar — Di ruang pertemuan Hotel LaMacca yang tertata rapi dan beraroma keakraban, semangat intelektual para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali berdenyut. Sore itu, suasana Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur berlangsung dalam atmosfer yang tertib, tenteram, dan penuh kehangatan persaudaraan. Di tengah ruangan yang dihiasi wajah-wajah muda penuh semangat, tampil Andi Ryza Fardiansyah, S.H., M.H., seorang intelektual hukum dan kader HMI, membawakan materi yang menggugah: “Menemukan Kembali NDP sebagai Pondasi Pembaruan Pemikiran Islam.” Dengan langkah mantap dan senyum bersahaja, Andi Ryza membuka pembicaraan. Suaranya tenang, namun sarat keyakinan. Ia berbicara bukan sekadar sebagai akademisi, tetapi sebagai kader yang memahami bahwa Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) bukan sekadar dokumen organisasi, melainkan roh intelektual dan moral yang menuntun arah perjuangan HMI di setiap zaman. “NDP,” ujarnya lembut, “bukanlah teks yang harus dihafal, tapi nilai yang harus dihidupi. Ia adalah pondasi pemikiran Islam yang membebaskan, memanusiakan, dan menuntun kita memahami Tuhan melalui kerja dan pengabdian sosial.” Forum terasa hidup dalam kesunyian yang berwibawa. Para peserta menyimak tanpa gaduh; setiap kata yang diucapkan pemateri seolah menyusup ke ruang batin mereka. Tak ada jarak antara pemateri dan peserta hanya ada semangat yang sama untuk menemukan kembali makna perjuangan intelektual dalam bingkai Islam yang progresif. Andi Ryza mengulas bagaimana HMI sejak kelahirannya telah berdiri di antara dua dunia: iman dan ilmu, spiritualitas dan rasionalitas, tradisi dan pembaruan. Ia menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan global dari krisis moral hingga penetrasi kapitalisme pemikiran kader HMI harus kembali pada NDP sebagai basis berpikir, bukan sekadar slogan perjuangan. “Jika kita kehilangan NDP,” tegasnya, “kita kehilangan arah. Sebab di sanalah fondasi Islam yang rasional dan humanis bertemu: tauhid, kemerdekaan berpikir, dan tanggung jawab sosial.” Diskusi berjalan hangat. Peserta LK2 yang datang dari berbagai daerah menyimak dengan penuh perhatian, sesekali mencatat, dan kadang tersenyum ketika pemateri menyelipkan kisah kecil tentang perjuangan kader HMI di masa lalu. Keakraban intelektual memenuhi ruangan suasana yang memadukan semangat belajar dan rasa persaudaraan yang tulus. Ketika sesi tanya jawab dimulai, beberapa peserta mengangkat tangan dengan antusias. Pertanyaan-pertanyaan mereka tak sekadar ingin tahu, tetapi mencerminkan kegelisahan intelektual: bagaimana menerjemahkan NDP dalam konteks kekinian, bagaimana menjadikannya panduan di tengah krisis nilai, dan bagaimana Islam bisa terus hidup sebagai kekuatan pembaruan. Andi Ryza menjawab dengan tenang dan bijak. “NDP adalah tafsir dari realitas dan wahyu. Maka setiap zaman, kita dituntut untuk menafsirkannya kembali agar Islam tidak hanya diucapkan, tapi dihidupkan.” Di akhir sesi, suasana ruangan berubah menjadi hening yang khidmat. Tepuk tangan peserta pecah lembut bukan karena formalitas, tapi sebagai tanda hormat pada kejujuran dan keteduhan gagasan yang baru saja mereka dengar. Malam di Hotel LaMacca itu berakhir dalam damai. Beberapa peserta masih bertukar pandangan sambil menikmati secangkir kopi, sementara Andi Ryza dengan hangat menyapa satu per satu peserta yang menghampirinya. Di antara mereka tumbuh rasa yang sama bahwa NDP bukan masa lalu yang usang, tetapi cahaya yang harus terus dinyalakan di tengah zaman yang kian gelap. Dan di ruang itu, HMI kembali menemukan dirinya: organisasi kader yang berpikir dengan iman, berjuang dengan ilmu, dan menapaki jalan pembaruan dengan keikhlasan.

Uncategorized

Filsafat Islam dan Jalan Rasionalitas: Hidupkan Spirit Hikmah di Forum LK2 Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Malam itu, Hotel LaMacca menjadi saksi bagaimana gagasan dan kebijaksanaan berpadu dalam suasana yang hangat dan beradab. Dalam ruang pertemuan yang tertata rapi dan penuh ketertiban, ketenteraman, serta keakraban, para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur duduk bersila dengan wajah penuh perhatian. Di hadapan mereka, tampil Noer Ramadhan La Udu, seorang pemikir muda sekaligus kader HMI yang membawakan materi bertajuk “Filsafat Islam: Dari Hikmah ke Rasionalitas, dari Wahyu ke Ilmu.” Dengan suara yang tenang dan penuh kejelasan, Noer Ramadhan membuka perbincangan tentang hakikat ilmu dalam Islam — bukan sekadar sebagai kumpulan pengetahuan, tetapi sebagai jalan menuju kebijaksanaan (hikmah) yang mengantarkan manusia kepada kebenaran. “Wahyu,” ujarnya lembut, “adalah cahaya yang menuntun akal. Sedangkan rasionalitas adalah cermin yang memantulkan cahaya itu ke dalam kehidupan.” Kata-kata itu menembus keheningan. Para peserta terdiam, larut dalam renungan. Filsafat Islam, yang selama ini mungkin dianggap abstrak dan jauh dari kehidupan, malam itu seolah menjelma menjadi sesuatu yang hidup, hangat, dan relevan. Noer Ramadhan menjelaskan bagaimana peradaban Islam klasik berdiri di atas harmoni antara iman dan akal, antara wahyu dan ilmu. Ia menyinggung tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali bukan untuk mengagungkan masa lalu, tetapi untuk mengingatkan bahwa kejayaan Islam lahir dari keberanian berpikir dan keterbukaan terhadap ilmu. “Kita tidak bisa membangun peradaban hanya dengan menghafal masa lalu,” katanya tegas. “Kita harus melanjutkan tradisi berpikir itu menjadikan wahyu sebagai dasar, dan rasionalitas sebagai alat untuk menafsirkan kehidupan.” Forum berjalan begitu tertib. Peserta mendengarkan dengan khidmat, beberapa mencatat dengan tekun, dan sesekali tersenyum ketika pemateri menyelipkan humor ringan tanpa mengurangi bobot pembicaraan. Di sela-sela keseriusan diskusi, suasana keakraban intelektual terasa kental antara pemateri dan peserta, antara generasi yang sama-sama mencintai ilmu dan keindahan berpikir. Sesi tanya jawab menjadi momen reflektif. Pertanyaan-pertanyaan lahir dari kegelisahan yang cerdas: bagaimana filsafat dapat kembali menjadi alat pembebasan, bagaimana wahyu bisa diterjemahkan dalam realitas sosial modern, dan bagaimana rasionalitas Islam berbeda dari sekularisme Barat. Noer Ramadhan menjawab dengan jernih dan rendah hati, menyatukan pandangan klasik dan konteks kontemporer dengan bahasa yang lembut namun bernas. “Ilmu bukan sekadar alat untuk memahami dunia,” tuturnya, “tapi jalan untuk memahami diri dan lewat diri, kita mengenal Tuhan.” Suasana forum berakhir dengan tepuk tangan panjang dan rasa kagum yang tulus. Para peserta bangkit, menyalami pemateri satu per satu. Ada senyum, ada rasa hormat, dan ada kehangatan khas HMI yang selalu mempersatukan pikiran dan persaudaraan. Malam di Hotel LaMacca itu menjadi lebih dari sekadar kegiatan pelatihan; ia menjelma menjadi ruang perjumpaan antara iman dan intelektualitas, antara nalar dan nurani. Di sanalah para kader HMI belajar bahwa menjadi manusia berilmu berarti menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal, antara spiritualitas dan rasionalitas, antara hikmah dan tindakan. Dan di tengah keheningan setelah forum usai, seolah tersisa satu pesan yang lembut namun kuat dari Noer Ramadhan La Udu: “Belajarlah tidak hanya untuk tahu, tapi untuk menjadi bijak. Karena hikmah adalah cahaya, dan ilmu adalah jalannya.”

Uncategorized

NDP sebagai Kompas Ideologis dan Praksis Islam dalam Arus Globalisasi Ekonomi: Refleksi dari Intermediate Training HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Malam itu, ruang konferensi Hotel LaMacca kembali dipenuhi suasana yang teduh namun berdenyut dengan semangat intelektual. Para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur duduk berbaris rapi, mencatat, menyimak, dan sesekali saling bertukar pandang penuh keakraban. Dalam forum yang tertib dan hangat tersebut, hadir Fadlun Sangadji, S.T., M.T., membawakan materi bertajuk “NDP sebagai Respon Ideologis dan Praksis terhadap Ekonomi Global.” Dalam pemaparannya, Fadlun Sangadji menegaskan bahwaNilai Dasar Perjuangan (NDP) bukan sekadar dokumen konseptual, melainkan rumusan ideologis yang hidup, lahir dari pergulatan sejarah panjang Himpunan Mahasiswa Islam untuk menemukan jati diri perjuangan Islam dalam konteks modernitas dan globalisasi. Ia menuturkan bahwa NDP pberakar pada ajaran-ajaran pokok Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, menjadi pegangan normatif yang membimbing kader dalam membaca dunia yang terus berubah. “NDP adalah jalan tengah antara keimanan dan rasionalitas. Ia menuntun kader agar tidak hanyut dalam arus global kapitalisme, tapi juga tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. Ia adalah ideologi yang bernafas ilmu dan berspirit iman,” ujarnya dengan nada reflektif. Dalam konteks ekonomi global, Fadlun menguraikan bagaimana kapitalisme dan neoliberalisme telah membentuk pola pikir, struktur sosial, hingga arah kebijakan publik. Ia memandang NDP sebagai respon ideologis bukan hanya untuk menolak dominasi ekonomi global, tetapi juga untuk menawarkan alternatif praksis yang menempatkan manusia sebagai subjek perjuangan, bukan sekadar alat produksi. Fadlun kemudian menelusuri konteks historis kelahiran NDP. Ia menyebutkan tahun 1968 sebagai momentum penting, di mana modernisasi diartikan sebagai rasionalisasi, bukan westernisasi. Lalu memasuki tahun 1970, muncul keharusan untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam demi menjawab tantangan integritas umat di tengah perubahan sosial. Dalam pandangan Fadlun, dua hal inilah yang menandai kelahiran NDP sebagai ideologi modern yang berakar pada iman dan ilmu. “Perjuangan universal harus memenuhi dua syarat,” lanjutnya, “yakni keteguhan pada iman ideologi dan ketetapan pada medan perjuangan ilmu yang luas. Tanpa keduanya, perjuangan hanya akan kehilangan arah.” Forum berjalan tertib, hangat, dan penuh keakraban. Para peserta tampak larut dalam suasana intelektual yang menggugah mencatat dengan tekun, bertanya dengan santun, dan berdialog dalam semangat persaudaraan. Tak ada jarak antara pemateri dan peserta; yang ada hanyalah pertukaran gagasan dalam atmosfer keilmuan yang hidup. Di penghujung sesi, tepuk tangan mengalun lembut. Banyak peserta masih tampak enggan meninggalkan ruangan, seolah diskusi itu menyalakan kembali api kesadaran ideologis yang sempat redup di tengah realitas pragmatis. Malam itu, HMI Cabang Makassar Timur kembali menegaskan perannya sebagai laboratorium pemikiran Islam dan perjuangan kemanusiaan. Melalui materi tentang NDP sebagai respon ideologis dan praksis terhadap ekonomi global, para kader disadarkan bahwa perjuangan bukan sekadar melawan ketimpangan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa iman dan ilmu adalah dua sayap untuk terbang di langit peradaban yang semakin kompleks.

Daerah, Makassar, Uncategorized

HMI Korkom Tamalate Gelar FGD Bahas Sinergitas Tiga Pilar Menuju Pembangunan Berkelanjutan

ruminews.id Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kordinator Komisariat (Korkom) Tamalate menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergitas Tiga Pilar Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, Sabtu (25/10/2025), di Aula Kantor BKKBN Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari tiga unsur penting, yakni perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Makassar. FGD ini menjadi ajang diskusi lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan pemuda dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap tantangan zaman, terutama di era digital. Ketua HMI Korkom Tamalate dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka ruang dialog antara pemuda dan pembuat kebijakan agar gagasan pemuda dapat lebih didengar dan diakomodasi dalam proses pembangunan daerah. “Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Kita harus terlibat aktif, menyampaikan ide, dan menjadi mitra strategis pemerintah serta DPRD dalam membangun kota yang berkelanjutan,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan Dispora Kota Makassar, dalam pemaparannya menekankan pentingnya mengoptimalkan peran talenta muda untuk mendukung inovasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan. “Kami melihat banyak anak muda Makassar yang memiliki kemampuan digital luar biasa. Pemerintah kota terbuka terhadap kolaborasi dengan komunitas dan organisasi kepemudaan untuk memperkuat layanan publik berbasis teknologi,” ujarnya. Dari sisi legislatif, anggota DPRD Kota Makassar yang turut hadir menyebutkan bahwa lembaga DPRD sangat terbuka terhadap aspirasi dan masukan dari generasi muda, khususnya terkait perencanaan program prioritas daerah. “DPRD membutuhkan perspektif baru dari pemuda agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Forum seperti ini penting untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan wakil rakyat,” katanya. Sedangkan perwakilan DPD KNPI Kota Makassar menegaskan bahwa sinergitas tiga pilar tidak hanya sebatas wacana, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret melalui kolaborasi berkelanjutan. “Pemuda memiliki energi dan kreativitas, sementara pemerintah dan DPRD memiliki kewenangan dan kebijakan. Jika ketiganya bersinergi, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya visi, tapi kenyataan,” tegasnya. Kegiatan berlangsung interaktif, diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pertukaran gagasan antara peserta dan narasumber. Para peserta berharap hasil dari FGD ini dapat menjadi rekomendasi bersama untuk mendorong sinergitas tiga pilar dalam membangun Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan inklusif.

Berau, Gowa, Hukum, Uncategorized

Gali Emas di Tanah Sendiri, Warga Gowa Terancam 5 Tahun Penjara: Kilau Harapan yang Berujung Petaka

ruminews.id, Gowa — Harapan warga untuk memperbaiki nasib justru berubah menjadi ancaman hukum. Sebuah tambang emas di Kabupaten Gowa digerebek Polres Gowa karena diduga melakukan penambangan emas ilegal di lahan mereka sendiri. Aktivitas Tambang Tradisional, Masuk Jerat Hukum Penambangan dilakukan secara tradisional dengan alat sederhana. Meski tampak sebagai usaha kecil untuk mencari rezeki, kegiatan ini termasuk pelanggaran hukum berat. “Prediksi kami, tambang ini sudah beroperasi satu hingga dua bulan,” ungkap pihak kepolisian saat penggerebekan. Penyelidikan menunjukkan bahwa para warga menggali tanah mereka sendiri untuk menemukan butiran emas, tanpa izin resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Dampak Lingkungan dan Ancaman Hukum Polisi menegaskan aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berisiko besar bagi lingkungan. “Selain merusak alam, kegiatan ini bisa menimbulkan longsor dan pencemaran air. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas petugas kepolisian. Saat ini, lokasi tambang telah ditutup, dan aparat mengimbau masyarakat agar tidak tergiur oleh janji keuntungan cepat dari aktivitas tambang ilegal. Pelajaran Pahit dari Kilau Emas Kilau emas yang semula dianggap berkah kini berubah menjadi jerat hukum yang menakutkan. Di balik setiap butir emas yang berkilau, tersimpan pelajaran pahit tidak semua yang bersinar membawa keberuntungan.

Uncategorized

Teologi Pembebasan dan Suara Umat Tertindas di Forum LK2 Tingkat Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Di ruang pertemuan Hotel LaMacca, sore itu udara terasa teduh dan penuh makna. Cahaya lampu yang lembut berpadu dengan suasana tertib, tenteram, dan penuh keakraban, ketika puluhan peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur menyimak dengan khusyuk kehadiran sosok yang dikenal luas di kalangan aktivis Islam progresif Rahmatullah Usman, kader HMI dan aktivis nasional yang dikenal pula sebagai NDPers. Dengan tenang, ia membuka materinya yang bertajuk “Teologi Pembebasan: Islam dan Umat Tertindas.” Suaranya tidak meninggi, tapi bergetar dengan kekuatan moral dan spiritual yang dalam. Setiap kalimat mengandung api perjuangan dan kelembutan iman yang menyatu. “Islam,” ucapnya perlahan, “tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh di tengah penindasan, dan sejak awal membawa pesan yang jelas membebaskan manusia dari segala bentuk kezaliman, baik ekonomi, politik, maupun batin.” Ruangan seketika hening. Para peserta seperti tersihir oleh kesungguhan kata-kata itu. Tak ada suara selain napas yang tertahan dan bunyi pena yang mencatat. Dalam forum itu, agama tak lagi dipandang sebagai sekadar keyakinan pribadi, tetapi sebagai gerak sosial, sebagai kekuatan moral yang menolak tunduk pada struktur penindasan. Rahmatullah berbicara tentang teologi pembebasan sebagai bentuk perlawanan yang berakar pada nilai-nilai Islam, nilai keadilan (‘adl), kesetaraan (musawah), dan kemanusiaan (insaniyah). Ia menyinggung bagaimana umat hari ini sering kali dijauhkan dari kesadaran kritis oleh sistem yang menindas dengan lembut: kapitalisme, oligarki, dan kekuasaan yang memperalat agama. “Ketika agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan,” katanya menatap peserta satu per satu, “maka tugas kita sebagai kader HMI adalah mengembalikannya kepada ruh pembebasan. Islam bukan untuk menguatkan singgasana, tapi untuk menegakkan keadilan.” Peserta LK2 dari berbagai cabang tampak larut dalam perenungan. Di antara mereka, ada yang menunduk diam, ada pula yang mengangguk pelan seolah menyetujui setiap makna. Forum itu tak hanya menjadi ruang diskusi, tapi ruang pertemuan spiritual tempat iman dan intelektual bertaut dalam kesadaran kemanusiaan. Dalam sesi tanya jawab, pertanyaan mengalir tajam tapi santun. Rahmatullah menjawab dengan gaya seorang sahabat, bukan pengajar; ia menanggapi bukan untuk menggurui, melainkan untuk menghidupkan percakapan. Keakraban terpancar dari setiap senyum dan tepuk bahu, menandakan bahwa HMI bukan sekadar organisasi, tapi keluarga ideologis yang tumbuh bersama nilai-nilai pembebasan. “Kita harus belajar dari sejarah Nabi,” tuturnya menutup sesi. “Bahwa Islam hadir bukan di istana, tapi di jalanan bersama buruh, bersama fakir miskin, bersama mereka yang tertindas. Karena dari sanalah kebenaran sejati memantulkan cahaya.” Tepuk tangan panjang pun menggema, tidak riuh, tapi sarat rasa hormat. Para peserta berdiri, menyalami pemateri dengan senyum penuh kagum. Malam di Hotel LaMacca menjadi saksi lahirnya kesadaran baru: bahwa menjadi kader HMI berarti menjadi pembela kemanusiaan bukan dengan kemarahan, tapi dengan ilmu, iman, dan cinta terhadap sesama. Di sudut ruangan, kopi masih mengepul, tawa kecil menyelingi obrolan ringan. Tapi di balik semua itu, setiap kepala muda tahu, sesuatu telah tumbuh di dalam dirinya: kesadaran bahwa Islam sejati adalah pembebasan dan manusia beriman adalah manusia yang melawan ketidakadilan.

Scroll to Top