ruminews.id – Jakarta, 13 Juni 2026 – Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb sekaligus Ketua Presidium Aktivis 98, Muhammad Surya Wijaya, menilai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “Pemimpin Reformasi Jilid II” justru menunjukkan adanya persoalan serius dalam komunikasi publik pemerintah. Menurut Surya, klaim tersebut muncul pada momentum yang tidak tepat, yakni ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. “Jika pemerintah memang sedang menjalankan reformasi besar sebagaimana diklaim Qodari, pertanyaannya sederhana: mengapa narasi reformasi itu justru lebih dahulu muncul dari gerakan mahasiswa dibanding dari pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah?” kata Surya, Sabtu (13/6). Ia menegaskan bahwa reformasi tidak cukup dideklarasikan melalui slogan atau pelabelan politik. Reformasi harus dapat dijelaskan secara konkret kepada masyarakat, termasuk mengenai struktur yang sedang diperbaiki, kelompok kepentingan yang dikoreksi, serta manfaat yang akan diterima publik. “Qodari menyebut Presiden Prabowo sedang melakukan reformasi struktur ekonomi agar keuntungan pembangunan tidak hanya dinikmati elite tertentu. Pernyataan ini mengandung konsekuensi besar. Publik berhak mengetahui struktur apa yang sedang diubah, mekanisme rente apa yang diputus, siapa yang kehilangan privilese, dan bagaimana keberhasilan reformasi itu dapat diukur,” ujarnya. Menurut Surya, hingga saat ini pemerintah belum berhasil menjelaskan aspek-aspek tersebut secara utuh kepada masyarakat. Akibatnya, muncul kesenjangan antara narasi yang dibangun pemerintah dengan persepsi yang berkembang di publik. “Negara merasa sedang melakukan transformasi. Namun sebagian masyarakat justru merasa perubahan yang dijanjikan belum menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Kesenjangan persepsi inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama komunikasi pemerintah,” katanya. Surya menilai kondisi tersebut juga menjadi indikator bahwa fungsi komunikasi publik belum berjalan secara optimal. Ia mengingatkan bahwa Bakom dibentuk untuk menjembatani pemahaman antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar memproduksi narasi politik. “Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan banyaknya konferensi pers atau besarnya klaim yang disampaikan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah,” tegasnya. Karena itu, Surya mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Qodari di Bakom. “Jika reformasi yang dimaksud memang sedang berlangsung, mengapa masyarakat masih bertanya apa yang sebenarnya sedang diubah? Mengapa pemerintah masih harus menjelaskan makna reformasi setelah muncul demonstrasi mahasiswa? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang perlu dievaluasi secara serius,” ujarnya. Lebih lanjut, Surya menilai tugas utama komunikasi publik bukan menentukan siapa tokoh atau pahlawan perubahan, melainkan memastikan masyarakat memahami perubahan yang sedang berlangsung. “Pemerintah tidak membutuhkan slogan baru. Yang dibutuhkan publik adalah peta jalan yang jelas mengenai apa yang sedang diperbaiki, siapa yang dikoreksi, siapa yang diuntungkan, dan kapan hasilnya dapat dirasakan. Tanpa itu, istilah Reformasi Jilid II akan sulit memperoleh legitimasi di mata masyarakat,” katanya. Menurut Surya, legitimasi reformasi tidak lahir dari deklarasi, melainkan dari kemampuan pemerintah menunjukkan perubahan yang nyata, terukur, dan dipahami publik. “Jika pemerintah meyakini reformasi sedang berlangsung, maka keberhasilan pertama yang seharusnya terlihat adalah keberhasilan menjelaskan reformasi itu kepada masyarakat. Ketika hal tersebut belum tercapai, maka evaluasi terhadap kapasitas komunikasi pemerintah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari,” pungkasnya. — Untuk informasi lebih lanjut: Muhammad Surya Wijaya Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb Ketua Presidium Aktivis 98
