Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Istana Gelar Teka-Teki: Menpora Baru, Antara Misteri dan Spekulasi

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Lagi-lagi Istana Negara menggulirkan kejutan politik. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang semula diduduki Dito Ariotedjo resmi kosong sejak Senin (8/9/2025). Sosok yang pernah dielu-elukan sebagai representasi generasi muda itu kini menjadi bagian dari daftar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang membuat publik kian riuh bukanlah soal pencopotan Dito semata. Justru teka-teki tentang siapa penggantinya telah menjelma jadi drama nasional. Istana memilih bungkam, hanya menyisakan sebuah petunjuk samar: “pengganti masih berada di luar kota.” Clue sederhana itu bak percikan api yang menyulut spekulasi liar. Nama yang paling santer mencuat—dan tak pelak membuat jagat maya gaduh—adalah sosok entertainer papan atas, Raffi Ahmad. Mengapa Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Sorotan? Alasannya ternyata sepele, namun menggelitik logika publik. Bertepatan dengan pelantikan lima menteri baru di Istana, Raffi Ahmad justru terlihat tidak berada di Jakarta. Lewat unggahan di Instagram, ia tampak mendampingi sang ibu, Amy Qanita, yang tengah dirawat di rumah sakit di luar kota. Frasa “di luar kota” itu pun terasa selaras dengan kode yang disampaikan Istana. Kecurigaan publik makin kuat karena kedekatan Raffi dengan lingkaran Prabowo bukan rahasia. Sejak 2014 ia dikenal sebagai pendukung setia, bahkan belakangan dipercaya menjabat Utusan Khusus Presiden untuk urusan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ditambah lagi, kiprahnya mengelola RANS Cilegon FC membuatnya dianggap memiliki legitimasi di bidang olahraga. Maka, wajar bila netizen berspekulasi: benarkah “Sultan Andara” akan naik kelas menjadi Menpora? Istana Masih Menutup Rapat Rahasia Sayangnya, publik belum juga memperoleh jawaban. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya mengulang kalimat yang semakin memancing penasaran. “Terkait Menpora, pengganti kebetulan sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat hadir dalam pelantikan hari ini,” ujarnya di halaman Istana Negara. Tak ada nama disebut, tak ada kepastian diberikan. Kursi Menpora pun untuk sementara masih dibiarkan kosong. Dito Ariotedjo: Dari Simbol Muda ke Korban Reshuffle Nasib Dito sendiri terbilang ironi. Ia sempat dielu-elukan sebagai simbol regenerasi politik di kabinet—lulusan Fakultas Hukum UI, pengusaha muda, dan kader Golkar yang meroket cepat. Kolaborasinya bersama Raffi Ahmad dalam RANS Sport dan jabatannya sebagai Ketua Umum AMPI membuatnya dianggap figur ideal. Namun roda politik berputar cepat; masa baktinya kini terhenti lebih dini. Kandidat Lain yang Disebut Meski nama Raffi Ahmad menjadi magnet terbesar, spekulasi tak berhenti di situ. Kabar lain menyebut bahwa Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR dari Partai Golkar, juga masuk radar pengganti. Sosok muda yang dikenal aktif di Komisi XI ini disebut-sebut punya peluang menduduki kursi Menpora. Episode Baru Drama Politik Apakah benar Raffi Ahmad yang akan mengambil alih, atau justru Puteri Anetta yang akan tampil sebagai kejutan? Publik kini hanya bisa menunggu babak selanjutnya dari “sinetron politik” ala Istana—penuh teka-teki, penuh spekulasi, dan tentu saja, penuh kejutan.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Gus Irfan Resmi Jadi Menteri Haji dan Umrah, Prabowo Titip Amanah Pelayanan Terbaik bagi Jemaah

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – Di bawah atap megah Istana Negara, Senin (8/9/2025), Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan resmi mengemban amanah baru. Presiden Prabowo Subianto melantik putra Nahdlatul Ulama itu sebagai Menteri Haji dan Umrah, sebuah jabatan yang sarat tanggung jawab, menyentuh hati jutaan umat yang mendambakan perjalanan suci ke Tanah Haram. Usai prosesi pelantikan, Gus Irfan menyampaikan pesan yang dititipkan langsung oleh Presiden. “Beliau menyampaikan, lakukan apa pun yang perlu dilakukan, asal pelayanan terbaik bisa diberikan kepada jemaah haji kita,” tutur Gus Irfan, dengan nada penuh tekad di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia mengakui, tugas yang kini dipikul bukanlah beban ringan. Sepuluh bulan terakhir, dirinya telah menyaksikan langsung dinamika dan tantangan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun di Saudi Arabia. Dari situ, ia menyadari betapa besar kebutuhan akan perbaikan layanan yang tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual para jemaah. “Ini bukan sekadar jabatan, melainkan amanah besar. Saya tahu persis betapa berat medan haji, dan karena itu saya bertekad menjalankan pesan Presiden: berikan yang terbaik,” ujarnya dengan mata berbinar. Lebih jauh, Gus Irfan menegaskan kementerian yang dipimpinnya akan berupaya menghadirkan layanan yang lebih ramah, terutama dalam soal biaya. “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berusaha agar biaya haji lebih bersahabat bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya. Kini, dengan restu Presiden dan harapan rakyat, Gus Irfan menapaki babak baru. Sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya tentang birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir melayani tamu-tamu Allah dengan sepenuh hati.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Istana Berganti Wajah: Prabowo Merombak Kabinet, menteri baru Dilantik

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Istana Negara kembali menjadi panggung pergantian para nakhoda kementerian. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas Dito Ariotedjo dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Namun, penggantinya belum bisa diperkenalkan hari ini lantaran sang calon penerus masih berada di luar kota. “Untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, penggantinya kebetulan sedang tidak berada di Jakarta, sehingga belum dapat mengikuti prosesi pelantikan,” tutur Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Senin (8/9/2025). Prasetyo menambahkan, pelantikan Menpora baru akan digelar dalam waktu dekat, bersamaan dengan agenda resmi berikutnya. “Akan dijadwalkan kembali pada prosesi selanjutnya,” ujarnya. Meski demikian, hari ini tetap menjadi momen bersejarah dengan lahirnya para pemegang amanah baru di Kabinet Indonesia Maju. Berikut nama-nama menteri dan wakil menteri yang telah mengucap sumpah di hadapan Presiden: Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Sri Mulyani Lengser, Purbaya Yudhi Sadewa Menjadi Nahkoda Baru Kementerian Keuangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Senin sore (8/9/2025), halaman Istana Negara kembali menjadi panggung sejarah. Presiden Prabowo Subianto resmi menggeser Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan, posisi yang telah ia duduki sejak 2016. Digantikanlah ia oleh sosok ekonom kawakan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini dipercaya menakhodai kapal besar bernama Kementerian Keuangan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, lebih dahulu mengumumkan kabar ini dalam konferensi pers. Ia menyebutkan bahwa pergantian tersebut lahir dari “pertimbangan, masukan, dan evaluasi” yang dilakukan presiden secara berulang. Dari ruang-ruang sunyi pertimbangan itu, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang menetapkan Purbaya sebagai penerus. Purbaya bukan nama asing di jagat ekonomi. Ia baru saja menuntaskan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah lembaga yang menjadi benteng terakhir bagi stabilitas perbankan nasional. Kini, ia diminta menyiapkan strategi baru mengelola arus uang negara, di tengah derasnya gelombang tantangan fiskal. Pelantikan Purbaya berlangsung berbarengan dengan perombakan sejumlah kementerian lain: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejarah pun ditorehkan pula dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru. Sri Mulyani, yang pernah dipuja sebagai simbol disiplin fiskal dan integritas kebijakan, kini menutup babak panjangnya di Kementerian Keuangan. Namun akhir Agustus lalu, namanya sempat diguncang gelombang kritik. Kebijakan pajak dan anggaran dinilai memberatkan masyarakat, hingga rumah pribadinya di Bintaro menjadi sasaran penjarahan sekelompok orang tak dikenal. Estafet kepemimpinan berpindah tangan. Dari Sri Mulyani kepada Purbaya, dari masa lalu penuh kontroversi kepada masa depan penuh tanda tanya. Sejarah akan mencatat: di tengah hiruk pikuk politik dan gelisahnya rakyat, Prabowo memilih jalannya sendiri—meramu kabinet, menata ulang strategi, dan menunjuk nakhoda baru untuk mengawal denyut ekonomi negeri.

Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik

Babak Baru Korupsi Laptop Chromebook: Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, sebagai tersangka. “Inisial NAM telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menuturkan penetapan Nadiem sebagai tersangka didasari bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, saksi ahli, hingga dokumen terkait. “Berdasarkan rangkaian alat bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari keterangan saksi, ahli, dokumen, hingga barang bukti lainnya, maka penyidik menetapkan NAM selaku Mendikbudristek periode 2019–2024 sebagai tersangka,” jelasnya. Sebelumnya, Nadiem sudah tiga kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 23 Juni 2025 selama kurang lebih 12 jam, kemudian pemeriksaan kedua pada 15 Juli 2025 sekitar 9 jam. Pada pemeriksaan ketiga hari ini, statusnya resmi berubah menjadi tersangka. Ia juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni 2025 untuk jangka waktu enam bulan. Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya menetapkan empat tersangka lain yang diduga terlibat dalam proyek digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Proyek tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,98 triliun. Keempat tersangka yang telah lebih dulu dijerat yaitu: Sri Wahyuningsih (SW), mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek (2020–2021); Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur SMP Kemendikbudristek (2020); Jurist Tan (JT/JS), staf khusus Mendikbudristek era Nadiem; Ibrahim Arief (IBAM), konsultan perorangan pada proyek infrastruktur teknologi Kemendikbudristek. Dengan ditetapkannya Nadiem sebagai tersangka, total sudah ada lima orang yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook ini.

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik, Sidrap

Aksi Demonstrasi Keluarga Mahasiswa Sidenreng: Dari Reformasi Polri hingga Tuntutan Daerah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik, Sidrap /

ruminews.id – Indonesia pada saat ini sedang mengalami polemik/persoalan yang sangat besar. Isu yang sekarang beredar betul-betul kompleks. Organisasi tingkat kedaerahan yang bernama Keluarga Mahasiswa Sidenreng itu turut melakukan aksi demonstrasi yang berlokasi di depan kantor DPRD Kab. Sidrap. Dalam aksinya Keluarga Masiswa Sidenreng menurunkan isu mengenai reformasi polri dan menyuruh aparat kepolisian kirinya dalam menangani massa aksi itu tidak terlalu represif. “Bahwa tugas besar dari pada aparat kepolisan itu adalah menjaga massa aksi dalam menyampaikan pendapatnya bukan malah menjadi musuh bagi masyarakat” ucap Jenderal Lapangan Muh Aslan. Di bawah terik matahari yang panas semangat teman-teman dalam menyampaikan tuntutannya itu tidak kalah panas. Waktu itu aparat kepolisian mendominasi massa aksi tetapi massa aksi dari Keluarga Mahasiswa Sidenreng tidak ada yang getar sedikitpun. Dalam tuntutan aksi yang di bawakan, Keluarga Mahasiswa Sidenreng juga turut membawakan isu-isu problematika kedaerahannya. Persoalan yang di angkat di antara lain meningkatnya kasus HIV/AIDS secara signifikan dalam beberapa tahun kemarin, menyuruh aparat pemerintahan untuk kemudian mengevaluasi wisata taman nona-nonae yang sekarang ini sedang mangkrak dan sudah menelan anggara bermilliaran, dan menuntut insentif dan fasilitas layak bagi guru yang di tempatkan di wilayah terpencil. Aksi berjalan secara damai tanpa kericuhan dan Jenderal lapangan menegaskan bahwa aksi yang dilakukan itu tidak bersifat fomo melainkan murni atas dasar kepentingan masyarakat Indonesia terkhusunya juga masyarakat daerah sidenreng rappang.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aksi Damai, Do’a Dari Timur Untuk Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 2 September 2025 Sepekan terakhir adalah hari-hari yang berat bagi rakyat Indonesia. Jalan-jalan dipenuhi langkah-langkah resah yang berbondong-bondong turun, berusaha menyingkap tabir kepalsuan yang dipertontonkan oleh para wakilnya. Suara mahasiswa dan masyarakat bertemu dalam satu arus kemarahan yang telah lama mengendap di dada, berpaut dengan peliknya kondisi ekonomi bangsa. Dalam pusaran psikologi yang tak menentu, amarah yang menebal, dan harapan yang tak kunjung diindahkan, dinamika di lapangan kadang berujung pada tragedi. Aksi kali ini pun diwarnai duka yang dalam: seorang driver ojol yang ruhnya terenggut oleh ban baja aparat, korban jiwa dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makassar, mahasiswa yang menjadi sasaran salah identifikasi, dan mungkin masih banyak nama yang tak pernah tercatat, luka yang tak pernah sempat disuarakan. Bagi kami, mereka bukan sekadar angka—mereka adalah pejuang keluarga. Dengan kepergian mereka, banyak rumah kehilangan penopang, banyak anak kehilangan cahaya. Maka, sebagai bentuk solidaritas dan doa, kami menghadirkan Ruang Aksi Damai—penitipan harapan agar para syuhada ditempatkan di sisi terbaik-Nya, dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan sebagai tanda iman. Kami menuntut pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak kepolisian untuk tidak berpaling. Keluarga korban kini menanti uluran tangan; bukan hanya belasungkawa, melainkan juga pertanggungjawaban. Negara, dalam wujud aparat dan instansinya, mestilah menjadi garda terdepan, bukan sekadar saksi bisu. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur menggelar aksi damai di bawah langit Flyover Makassar. Mawar kami bagikan, sebagai simbol solidaritas, sebagai tanda duka, sebagai bahasa sunyi untuk mereka yang pergi dalam perjuangan. Namun duka ini tidak boleh membungkam. Meski luka masih basah, kami tetap mengangkat isu yang menjadi alasan kita turun ke jalan: menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, sebagai langkah menekan kerakusan dan korupsi yang terus merampas hak rakyat. Karena itu, banyaknya korban tak boleh dijadikan alasan untuk surut. Gerakan rakyat adalah napas demokrasi, penyeimbang kekuasaan, dan penjaga akal sehat bangsa. Kata-kata ini mungkin klise, namun justru di situlah kekuatannya: pengingat bahwa selama rakyat berani turun, harapan untuk negeri ini tak akan pernah padam.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik

Tegas Kapolrestabes Makassar: Demo Anarkis Bukan Mahasiswa, Tapi Kriminal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Kepolisian menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi insiden ricuh unjuk rasa di Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memastikan setiap aksi penyampaian aspirasi secara damai akan tetap dikawal. Namun, tindakan anarkis tidak lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa ataupun ormas, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak. “Kkomitmen kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa damai, namun akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis,” hal itu disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam deklarasi damai bersama Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025). Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus lalu terjadi karena situasi tidak terkendali. Jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel. “Anggota kami saat itu tidak dilengkapi senjata, hanya bermodalkan tameng. Ini komitmen Kapolri agar tidak menyakiti pengunjuk rasa. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarko,” jelas Arya. Namun, situasi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat menarik diri dan menghindari bentrokan langsung. Menurut Arya, awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap anggota DPR RI. Namun, di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian. “Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan Damkar pun dihalangi massa,” terangnya. Atas kejadian itu, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sudah jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus ditindak tegas sesuai hukum. “Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka penjahat, dan akan kami tindak tegas,” tegasnya. Kapolrestabes menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan tetap dikawal penuh oleh aparat. Namun, jika massa melakukan perusakan, pelemparan bom molotov, hingga penjarahan, maka tindakan tegas akan diambil. Langkah itu termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam sesuai aturan Undang-Undang Unjuk Rasa. Polisi juga akan segera mengusut pelaku kerusuhan di DPRD Kota dengan memeriksa CCTV dan bukti lapangan. “Kami sudah jelas. Selama masih mahasiswa dengan jaket almamater, masih menyuarakan aspirasi, menutup jalan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah anarkis, itu penjahat. Dan saya janji, saya tindak tegas,” ujar Arya. Di akhir pernyataannya, Arya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kota dan TNI untuk menolak anarkisme. “Polisi, Wali Kota, Dandim, akan bersama-sama melawan. Kami harap masyarakat juga ikut bersama, jangan diam. Mari kita tolak anarkisme di Makassar,” tegasnya. Suasana haru menyelimuti pertemuan lintas ormas dan Forkopimda di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (30/8/2025) malam. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan duka mendalam atas tragedi aksi unjuk rasa 29 Agustus lalu yang menewaskan sedikitnya empat orang. Dengan suara bergetar, Supratman menyatakan kesediaannya mengorbankan nyawa demi menjaga keamanan dan kedamaian Makassar. “Kalau hari ini Makassar untuk amannya, ambil nyawanya di Supra. Saya bertaruhkan nyawaku demi waktu Makassar,” jelasnya. “Saya tidak rela Makassar hancur. Kasihan Makassar seperti ini, hanya karena persoalan pusat, masyarakat menjadi korban,” tambah penuh haru. Supratman menegaskan, selama 12 tahun menjadi wakil rakyat hingga periode ketiganya saat ini, DPRD Kota Makassar tak pernah menutup pintu aspirasi. Menurutnya, gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat semua kelompok masyarakat menyampaikan suara. “Tunjukkan pada saya satu saja aspirasi mahasiswa yang ditolak di DPRD Kota Makassar. Tidak ada. Karena rumah DPRD adalah rumah rakyat, rumah kita semua,” tegas politisi NasDem itu. Namun, rasa haru bercampur kesedihan tampak saat ia menyebut gedung DPRD justru dibakar saat unjuk rasa ricuh. “Yang kita sesalkan, kenapa rumah kita sendiri yang dibakar? Tetapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang penting, ke depan kita jaga Makassar agar tetap aman, dan proses pemerintahan tetap berjalan,” kata Supratman. Menurutnya, insiden berdarah yang menewaskan empat jiwa itu harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak pernah terulang. Ia bersama Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, berkomitmen memastikan kota tetap kondusif. “Kami hanya ingin melihat Makassar lebih baik, rakyatnya lebih bahagia. Jangan sampai kejadian kemarin terulang, karena akan menjadi sorotan buruk bagi kota kita,” ucapnya. Dengan penuh harap, Supratman mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga Makassar dari aksi anarkis. Ia menegaskan DPRD tidak pernah melarang demonstrasi, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan damai. “Kalau ada yang mau demo, silakan. Itu hak rakyat. Tapi jangan lagi ada anarki seperti kemarin, karena nyawa manusia yang melayang itu sangat berdosa,” tegasnya. Di akhir pernyataannya, Supratman mengingatkan semua pihak bahwa Makassar adalah rumah bersama. “Makassar ini rumah kita. Jangan sampai rumah kita sendiri yang kita hancurkan,” tutupnya dengan suara bergetar.

Daerah, Gowa, Politik

Boikot NASDEM, PAN, dan GOLKAR : PECAT Politisi Viral, Selamatkan Demokrasi!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Politik /

ruminews.id, Gowa – 31 Agustus 2025, Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, dengan tegas menyatakan sikap untuk memboikot Partai NASDEM, PAN, dan GOLKAR. Sikap ini lahir dari kekecewaan mendalam atas wajah DPR yang kini semakin terdegradasi menjadi panggung hiburan, bukan lagi lembaga terhormat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Fenomena viralnya sejumlah anggota dewan dari ketiga partai ini menjadi bukti nyata : 1. NASDEM: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach 2. PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya 3. GOLKAR: Adies Kadir Figur-figur tersebut lebih dikenal karena sensasi dan pencitraan ketimbang gagasan dan kerja nyata untuk rakyat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa partai politik justru sengaja menjadikan DPR sebagai ajang populer dan tontonan publik, sementara penderitaan rakyat terus diabaikan. TUNTUTAN KAMI : 1. Boikot total terhadap NASDEM, PAN, dan GOLKAR pada setiap momentum politik, termasuk Pemilu mendatang. 2. Mendesak Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paloh, untuk segera memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan partai. 3. Mendesak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk segera memecat Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan partai. 4. Mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia untuk segera memecat Adies Kadir dari keanggotaan partai. 5. Menghentikan praktik politik pencitraan dan politik artis yang merendahkan nilai demokrasi. 6. Mengembalikan DPR pada fungsinya sebagai rumah rakyat, bukan panggung hiburan. AKSI KONKRET, Sebagai bentuk penegasan sikap, SAPMA PP Kabupaten Gowa akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPW NASDEM, PAN, dan GOLKAR Sulawesi Selatan. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap partai-partai yang telah mengkhianati amanah rakyat dengan lebih mementingkan popularitas daripada perjuangan. Kami menyerukan dan mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk bersatu dalam barisan perlawanan rakyat. DPR bukan panggung hiburan! Politik bukan untuk artis dan selebritas! Demokrasi bukan untuk dipermainkan! Hidup Rakyat! Boikot Partai Pengkhianat!

Daerah, Makassar, Politik

Dari Makassar, seruan pembubaran PAN dan NASDEM menjadi Tuntutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Politik /

ruminews.id, Aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengagendakan aksi unjuk rasa depan kantor DPW PAN dan NASDEM sulsel dan akan berniat memboikot kantor DPW PAN dan NASDEM Sulsel. Aksi ini menyusul buntut kegaduhan yang terjadi diakibatkan ulah kader partai PAN dan NASDEM, Ahmad Sahroni (Bendahara Umum NASDEM), Eko Hendro Purnomo (Sekjend PAN), bagi masyarakat identitas mereka tak bisa dilepaskan dari jabatannya di Partai Politik. Maka sudah wajar bagi aktivis dan masyarakat agar kedua partai ini membubarkan diri. Masyarakat jikalau PAN dan NASDEM tidak membubarkan diri, maka akan menempuh jalur konstitusional. Sebagaimana amanat Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. UU No. 8 Tahun 2011, jo. UU No. 7 Tahun 2020), mempersyaratkan yang memiliki legal standing pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah melalui Jaksa Agung. Kami ribuan masyarakat SULSEL akan menyurat ke Jaksa Agung agar melakukan upaya ini. Karena seandainya Partai NASDEM dan PAN tidak ada di Negeri ini, tentunya kegaduhan serta kejadian pembakaran objek vital negara seperti kantor DPRD tidak akan terjadi tentunya. “Ujar Cimeng penanggungjawab gerakan” Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai aspirasi ini tersampaikan sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa segala aspirasi masyarakat akan didengar dan ditindak lanjuti, tentunya kami akan mengajak seluruh elemen bangsa termasuk kawan-kawan yang lagi berduka dalam kemanusiaan, teman-teman dari ojek online untuk sama- sama bersolidaritas agar nawacita perjuangan ini menghasilkan hasil perjuangan yang konkrit. “Tutup aktivis Cimeng pasca Konsolidasi”

Scroll to Top