Ruminews.id, Madiun — Tahun Akademik 2026/2027 ini, Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT), sebelumnya Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) menerima beberapa mahasiswa baru yang berlatar Kristiani.
Ruminews.id – MALANG, Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melaksanakan Projek Kepemimpinan bertajuk MERAKI (Merchandise Ramah Karya Inklusif) bersama penyandang disabilitas binaan LKS Bersama Anak Bangsa Malang. Kegiatan berlangsung di Kantor II LKS Bersama Anak Bangsa Malang, Sabtu (26/9/2026).
ruminews.id, MAKASSAR — Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Guest Lecture bertema “Translation Research into Health Policy” pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-44 FKM Unhas dengan menghadirkan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Prof. Asnawi Abdullah, S.KM., MHSM., M.Sc., HPPF., DLSHTM., Ph.D., sebagai narasumber. Kegiatan ini mengangkat isu penting mengenai bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan kesehatan yang relevan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Diskusi juga menjadi ruang bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa, untuk memahami tantangan dalam menjembatani dunia penelitian dengan proses pengambilan kebijakan. Dekan FKM Unhas, Ansariadi, SKM., M.Sc.PH., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Guest Lecture tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis FKM Unhas ke-44. Ia juga menekankan pentingnya publikasi ilmiah sebagai bagian dari pengembangan budaya akademik dan kontribusi perguruan tinggi. “Guest Lecture hari ini menjadi rangkaian dari perayaan Dies Natalis FKM Unhas yang ke-44,” ujar Ansariadi. Sementara itu, Prof. Asnawi dalam sesi utama menekankan bahwa penelitian tidak seharusnya berhenti pada publikasi ilmiah. Hasil riset, menurutnya, perlu dikomunikasikan secara efektif kepada para pengambil kebijakan agar pengetahuan yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kesehatan. “Riset berdampak jika dikomunikasikan kepada para pengambil kebijakan,” tegas Prof. Asnawi. Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara hasil penelitian dan kebijakan. Dalam pemaparannya, Prof. Asnawi menyebut hanya sekitar 6 persen hasil riset yang dapat digunakan dalam proses kebijakan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah belum optimalnya keterhubungan antara peneliti, institusi pendidikan tinggi, dan pengambil kebijakan. Menurutnya, peneliti perlu memahami proses pembuatan kebijakan sekaligus menguasai persoalan kesehatan yang menjadi objek penelitian. Pemahaman tersebut penting agar hasil riset tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengambil kebijakan. Dalam konteks tersebut, Prof. Asnawi turut menjelaskan pentingnya policy modeling sebagai pendekatan untuk memperkirakan berbagai kemungkinan dampak suatu kebijakan sebelum diterapkan. Dengan memanfaatkan data dan pemodelan, pengambil kebijakan dapat memperoleh gambaran mengenai konsekuensi kebijakan dalam jangka menengah dan panjang, termasuk kemungkinan dampaknya dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Ia juga mendorong peneliti untuk lebih responsif terhadap dinamika permasalahan kesehatan masyarakat. Perubahan struktur demografi, meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, serta besarnya beban penyakit tidak menular menjadi sejumlah isu yang membutuhkan dukungan riset agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi, kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga dinilai semakin penting dalam mendukung kegiatan penelitian dan perumusan kebijakan kesehatan. “Di masa sekarang, skill AI yang kuat menjadi sebuah kekuatan,” ungkap Prof. Asnawi. Melalui Guest Lecture tersebut, mahasiswa dan sivitas akademika FKM Unhas didorong untuk melihat penelitian dalam perspektif yang lebih luas. Riset tidak hanya diposisikan sebagai produk akademik dalam bentuk publikasi, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan kebijakan yang menjawab persoalan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem penelitian yang tidak berhenti pada produksi pengetahuan, tetapi mampu menjembatani temuan ilmiah dengan kebutuhan kebijakan dan pelayanan kesehatan di masyarakat.
Oleh: Muh Sakil (PKPT IPMIL Raya Undipa) ruminews.id, – Kampus semestinya bukan sekadar tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar. Ia adalah ruang pembentukan karakter, pengembangan nalar kritis, sekaligus institusi yang menjunjung tinggi etika, hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi semestinya dipandang sebagai persoalan serius, bukan sekadar konflik antarmahasiswa yang dapat diselesaikan secara administratif. Rangkaian peristiwa yang terjadi di lingkungan Universitas Dipa (UNDIPA) Makassar dalam beberapa waktu terakhir patut menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang disampaikan, dalam rentang sekitar dua minggu terjadi sejumlah insiden, mulai dari penyerangan ketika pemasangan spanduk, perobekan spanduk, dugaan penganiayaan terhadap kader mahasiswa, hingga pelemparan batu ke area sekretariat mahasiswa. Rangkaian tersebut menunjukkan adanya eskalasi konflik yang semestinya mendapatkan respons serius dari seluruh pihak terkait. Persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana institusi pendidikan tinggi merespons setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Ketika kekerasan muncul secara berulang dan respons kelembagaan dipersepsikan tidak tegas, maka persoalannya berkembang menjadi pertanyaan tentang tata kelola, perlindungan terhadap sivitas akademika, serta konsistensi penegakan aturan internal. Ketika Sanksi Kampus Dipertanyakan Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan adalah penanganan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian insiden tersebut. Menurut informasi yang disampaikan, sejauh ini baru kasus penganiayaan yang mendapatkan sanksi dari pihak kampus, sementara sejumlah insiden lain seperti penyerangan saat pemasangan spanduk, perobekan spanduk, dan pelemparan batu ke sekretariat mahasiswa disebut belum mendapatkan sanksi disiplin. Jika informasi tersebut benar, pertanyaan mengenai konsistensi penegakan aturan internal kampus menjadi sesuatu yang wajar. Kampus tentu memiliki mekanisme sendiri dalam menjaga ketertiban dan disiplin mahasiswa. Proses tersebut berbeda dengan proses pidana yang berjalan melalui aparat penegak hukum. Sanksi akademik atau administratif pada prinsipnya merupakan bagian dari tata kelola internal institusi, sedangkan proses pidana merupakan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum. Karena itu, menunggu proses kepolisian tidak serta-merta dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan apakah kampus perlu mengambil tindakan internal. Namun demikian, penerapan sanksi internal tetap harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, bukti yang memadai, asas keadilan, dan hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi. Di sinilah pentingnya transparansi. Ketika Wakil Rektor III yang juga dikaitkan dengan fungsi Satgas Tiga Dosa disebut memberikan jawaban bahwa pihak kampus mengikuti keputusan kepolisian dan belum mengetahui identitas pelaku, sementara pihak pelapor menyatakan telah menyerahkan bukti, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai sejauh mana bukti tersebut telah diverifikasi dan bagaimana mekanisme penanganannya. Jangan sampai muncul kesan bahwa keberanian mengambil tindakan hanya dilakukan ketika persoalan sudah menjadi perhatian publik, sementara perkara lain dibiarkan berjalan tanpa kepastian. Kampus Tidak Boleh Menjadi Ruang Abu-Abu Perguruan tinggi membutuhkan kewibawaan institusional. Namun kewibawaan tidak lahir dari kemampuan menutup konflik atau menjaga citra semata. Kewibawaan justru lahir dari keberanian menegakkan aturan secara objektif. Kampus tidak boleh menjadi ruang abu-abu ketika terjadi pelanggaran. Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan atau tindakan yang melanggar ketentuan internal harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya, siapa pun yang dituduh melakukan pelanggaran juga berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang adil. Prinsip tersebut penting agar penegakan disiplin tidak berubah menjadi tindakan yang diskriminatif. Jika satu pihak diberikan sanksi sementara dugaan pelanggaran serupa dari pihak lain tidak diproses secara transparan, maka kepercayaan mahasiswa terhadap mekanisme kelembagaan akan tergerus. Lebih jauh, pembiaran terhadap tindakan kekerasan berpotensi menciptakan preseden buruk. Mahasiswa dapat memperoleh pesan bahwa intimidasi, perusakan, atau kekerasan merupakan cara yang dapat digunakan ketika terjadi perbedaan kepentingan. Padahal, kampus seharusnya mengajarkan hal sebaliknya: bahwa perbedaan diselesaikan melalui argumentasi, dialog, mekanisme organisasi, dan prosedur hukum. Penegakan Hukum Tidak Semestinya Menunggu Korban Bertambah Persoalan berikutnya adalah proses hukum terhadap laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian. Pertanyaan mengenai lambannya penanganan laporan penyerangan maupun pelemparan batu ke area sekretariat mahasiswa perlu dijawab secara terbuka oleh pihak kepolisian. Bukan untuk menghakimi proses yang sedang berjalan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat mendapatkan kepastian mengenai tahapan penanganannya. Dalam konteks ini, penting membedakan antara laporan yang belum selesai diproses dengan laporan yang sengaja diabaikan. Penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum. Namun, masyarakat tetap berhak mempertanyakan perkembangan suatu perkara, terutama apabila perkara tersebut berkaitan dengan keselamatan dan keamanan lingkungan pendidikan. Penegakan hukum tidak seharusnya dipahami hanya sebagai tindakan setelah korban jatuh. Pencegahan juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan. Ketika terdapat laporan mengenai ancaman, penyerangan, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan lanjutan, respons aparat perlu mempertimbangkan potensi eskalasinya. Sebab, menunggu konflik berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius bukanlah pendekatan yang ideal dalam menciptakan rasa aman. Setiap institusi tentu memiliki kepentingan menjaga reputasi. Namun reputasi yang sehat tidak dibangun dengan menyembunyikan persoalan. Justru sebaliknya, institusi yang berani mengakui adanya masalah, memprosesnya secara transparan, memberikan ruang klarifikasi kepada semua pihak, dan menjatuhkan sanksi berdasarkan bukti akan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Karena itu, jika benar terdapat serangkaian dugaan pelanggaran di lingkungan UNDIPA, langkah yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan normatif. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme keamanan kampus, penanganan konflik mahasiswa, prosedur pengaduan, serta koordinasi antara pihak kampus dan aparat penegak hukum. Pihak kampus perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme penanganan setiap laporan, tanpa mengorbankan hak privasi pihak yang terlibat. Sementara kepolisian perlu memberikan informasi mengenai perkembangan perkara sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Keterbukaan semacam itu penting agar ruang publik tidak dipenuhi asumsi, dugaan, dan spekulasi. Menjaga Marwah Kampus dengan Kepastian, Bukan Pembiaran Pada akhirnya, persoalan di UNDIPA tidak semestinya hanya dibaca sebagai konflik antara kelompok mahasiswa. Ada persoalan yang lebih besar di baliknya: bagaimana sebuah perguruan tinggi memastikan lingkungan akademiknya tetap aman, demokratis, dan tunduk pada aturan. Kampus memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang merasa terintimidasi ketika menyampaikan pendapat. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan masyarakat diproses secara profesional sesuai hukum. Mahasiswa pun memiliki kewajiban menjaga agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi tindakan yang melanggar hak orang lain. Karena itu, penyelesaian persoalan ini harus diarahkan pada kepastian dan keadilan, bukan pada siapa yang paling kuat secara organisasi maupun siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Jika terdapat pelanggaran, proseslah berdasarkan bukti. Jika tidak terbukti, berikan ruang pemulihan nama baik. Jika terjadi tindak pidana, biarkan mekanisme
Penulis :Abd rohim – Peserta LK2 HMI Jakarta Pusat Ruminews.id – Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026, menghadirkan dua materi yang membahas pentingnya kapasitas kader HMI dalam memahami persoalan bangsa melalui perspektif ideologis, politik, dan kebangsaan. Materi pertama membahas posisi HMI sebagai kekuatan problem solver, sementara materi kedua menguraikan demokrasi dan representasi politik dalam kaitannya dengan upaya menjaga integritas nasional
ruminews.id, MAKASSAR — Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMPN 37 Makassar terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis kebutuhan peserta didik. Salah satu bentuk pengembangan tersebut diwujudkan melalui dua program inovatif, yakni APPAKA BAJI untuk penguatan pendidikan karakter dan MA’BACA (Mari Belajar Membaca) sebagai kelas tambahan untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar siswa. Kedua program tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekolah serta kebutuhan individual peserta didik. Kehadirannya memperluas peran layanan BK yang selama ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan persoalan siswa, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan, pengembangan potensi, pembentukan karakter, dan peningkatan kemampuan dasar peserta didik. Program APPAKA BAJI berfokus pada penguatan nilai-nilai karakter siswa. Melalui program ini, peserta didik diarahkan untuk memahami sekaligus menerapkan nilai etika, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kemampuan mengenali dan mengembangkan potensi diri. Pendekatan tersebut menempatkan pendidikan karakter tidak sebatas pada pemahaman konsep. Nilai-nilai yang diperkenalkan diharapkan dapat diterapkan siswa dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial. Sementara itu, MA’BACA hadir sebagai bentuk pendampingan bagi peserta didik yang masih membutuhkan penguatan dalam kemampuan membaca. Program ini dikembangkan melalui extra class dengan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Pendekatan individual menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan MA’BACA. Siswa mendapatkan pendampingan secara bertahap sehingga proses belajar dapat berlangsung sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka. Dengan demikian, peserta didik tidak diposisikan untuk mengikuti pola belajar yang seragam, melainkan memperoleh dukungan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Pengembangan APPAKA BAJI dan MA’BACA juga menunjukkan upaya SMPN 37 Makassar menerapkan layanan pendidikan yang berangkat dari persoalan nyata di lingkungan sekolah. Program tidak semata dibuat sebagai kegiatan tambahan, tetapi diawali dengan proses identifikasi terhadap kebutuhan dan kondisi peserta didik. Dalam konteks layanan BK, pendekatan tersebut memperlihatkan pergeseran peran guru BK dari sekadar menangani siswa ketika menghadapi masalah menjadi bagian dari proses pengembangan peserta didik secara lebih menyeluruh. Layanan BK dapat berperan dalam membangun karakter sekaligus mendukung kemampuan dasar yang dibutuhkan siswa dalam proses pendidikan. Kedua program tersebut juga menjadi bagian dari upaya sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adaptif terhadap keberagaman karakter dan kemampuan peserta didik. Pendekatan berbasis kebutuhan memungkinkan sekolah memberikan pendampingan yang lebih kontekstual sekaligus membuka ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai potensinya. Jika dikembangkan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala, APPAKA BAJI dan MA’BACA berpotensi menjadi praktik baik dalam pengembangan layanan pendidikan berbasis kebutuhan peserta didik. Pengalaman tersebut juga dapat menjadi referensi bagi satuan pendidikan lain dalam merancang program yang berangkat dari persoalan dan karakteristik lingkungan sekolah masing-masing. Melalui inovasi tersebut, SMPN 37 Makassar berupaya memperkuat layanan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan penguatan kemampuan literasi dasar. Inisiatif tersebut menegaskan bahwa inovasi pendidikan dapat dimulai dari pemetaan kebutuhan yang sederhana, kemudian diterjemahkan menjadi program yang konkret dan berkelanjutan. Dari ruang layanan BK, kebutuhan siswa dibaca, didampingi, dan dikembangkan menjadi bagian dari upaya membangun peserta didik yang berkarakter dan memiliki kemampuan literasi yang lebih baik.
Ruminews.id, Makassar — Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (Pilketos) Serentak se-Sulawesi Selatan menjadi momentum penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini di lingkungan sekolah. Salah satunya dilaksanakan di SMK Negeri 2 Makassar, yang turut menyelenggarakan proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2026/2027.
Ruminews.id, Luwu Timur — Malam ramah tamah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Posko V Universitas Muhammadiyah Palopo digelar di Dusun Pulembang, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Rabu, 30 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga Desa Maramba.
ruminews.id – MAKASSAR — Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (Pilketos) serentak di 1.132 SMA/SMK se-Sulawesi Selatan mendapat apresiasi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel. Pelaksanaan yang melibatkan sistem pemungutan suara digital ini dinilai bukan sekadar memilih ketua OSIS, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi para siswa yang sebagian di antaranya akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu mendatang. Ketua KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, mengatakan proses Pilketos yang dirancang menyerupai tahapan pemilu memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai bagaimana menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi bekal pengetahuan sekaligus keterampilan bagi generasi muda dalam memahami proses demokrasi sebelum mereka menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang sebenarnya. Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menilai Pilketos serentak memiliki potensi lebih besar dari sekadar agenda tahunan sekolah. Jika dikelola dan dikawal dengan baik, menurut Saiful, pelaksanaan tersebut dapat menjadi salah satu contoh tata kelola pemilihan yang dapat memberikan pembelajaran demokrasi sejak lingkungan sekolah. Yang menarik, Pilketos Sulsel menggunakan satu platform e-voting yang menghubungkan bilik suara digital di seluruh sekolah peserta ke dalam satu sistem penghitungan. Sistem tersebut dirancang agar proses penghitungan dapat berlangsung secara transparan dan terverifikasi, sekaligus memungkinkan proses pemilihan dipantau secara langsung. Konsep ini menghadirkan pengalaman baru bagi siswa dalam mengenal pemungutan dan penghitungan suara berbasis teknologi. Dengan cakupan hingga 1.132 SMA/SMK, Pilketos serentak Sulsel menjadi salah satu momentum besar untuk memperkenalkan praktik demokrasi kepada generasi muda sejak bangku sekolah. Bagi para siswa, pemilihan ketua OSIS bukan hanya tentang menentukan pemimpin organisasi sekolah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar mengenai hak suara, proses pemilihan, transparansi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Masyarakat dapat melihat informasi dan sistem e-voting Pilketos Sulsel melalui website berikut. https:/pilketos.sulselprov.go.id/
Penulis: Rahmatullah Usman ( Buruh Tinta) ruminews.id – Kritikus Mazhab Frankfurt, Herbert Marcuse memandang bentuk baru dari sebuah pengontrolan manusia melalui rasionalitas teknologi, yang dianggap paling rasional dalam membentuk cara manusia berbudaya. Rasionalisasi atas kemajuan industri, tampak nyata dalam membantu manusia membuat keputusan; standar hidup, orientasi, kesadaran, dan kenyamanan. Singkatnya, tata surya dari kesadaran manusia diserahkan oleh kuasa teknologi.
