Ruminews.id, Makassar — Pada Selasa, 18 Agustus 2026 Suasana penuh tawa dan keakraban menyelimuti pemukiman warga di Kelurahan Timungan Lompoa malam ini.
Ruminews.id, Yogyakarta – Dinas Sosial kota Yogyakarta adakan kegiatan ziarah edukatif ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dengan tema Pekan “Jejak Patriot”. Kegiatan ini ikut melibatkan pelajar-pelajar yang ada di kota Yogyakarta dari jenjang SD dan SMP dengan mengundang (6) sekolah setiap sekolah diwakilkan 10 orang anak.
Ruminews.id, Bantaeng – Gerak jalan indah tingkat SD/MI yang diselenggarakan di kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Pada hari Minggu, 16 Agustus 2026 menuai Kontroversi atas hasil dari Panitia Pelaksana, pasalanya juara 1 yang sebelumya telah di umumkan oleh dewan juri tiba-tiba mengalami perubahan.
Penulis: Rafael Dylan Arkananta Krisnawan — Siswa SMA Kolose DeBritto Ruminews.id — Pada 17 Agustus 2026, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Tepat 81 tahun lalu bendera merah putih dikibarkan pertama kali di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Pidato-pidato bernada megah digemakan, memuji keberhasilan bangsa ini keluar dari cengkeraman penjajah yang datang beribu mil jauhnya. Sorak-sorakan gembira yang menyambut kibaran merah putih tinggi di langit. Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang sampai ke setiap sudut jalan raya. Keringat dan darah yang selama ini diberikan kini dibayar lunas. Akhir manis dari perjuangan serta pengorbanan bangsa Indonesia demi Ibu Pertiwi.
Penulis: Muqimah Surganingsih – Dosen PGPAUD FIP UNM ruminews.id – Tanggal 17 Agustus, kita kembali berbicara tentang kemerdekaan. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, perlombaan digelar, dan anak-anak diperkenalkan pada sejarah perjuangan bangsa. Namun, di tengah berbagai persoalan sosial dan kegaduhan dalam kehidupan pemerintahan, ada pertanyaan yang mungkin lebih penting untuk kita renungkan sebagai pendidik, apa sebenarnya makna kemerdekaan bagi anak usia dini, dan karakter seperti apa yang perlu kita tanamkan kepada generasi sekarang?
Penulis : Saldiansyah Rusli – Demisioner ketua Umum DEMA-FAH, Sekjend DEMA-UINAM Ruminews.id – Persoalan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kembali menjadi perhatian mahasiswa. Hingga hari ini, ketika batas waktu pembayaran UKT telah ditutup, pencairan beasiswa yang seharusnya menjadi salah satu instrumen penopang keberlangsungan studi mahasiswa masih belum diterima oleh sebagian mahasiswa penerima. Situasi ini menimbulkan persoalan serius khususnya bagi tata kelola. Sebab, mahasiswa yang memperoleh beasiswa pada dasarnya bukanlah kelompok yang sedang berada dalam posisi ekonomi yang serba berkecukupan. Sebagian merupakan mahasiswa yang membutuhkan dukungan finansial agar dapat terus mengakses pendidikan, sementara sebagian lainnya memperoleh beasiswa atas dasar prestasi yang telah mereka perjuangkan. Ironisnya, ketika pencairan beasiswa belum terealisasi, mahasiswa justru dihadapkan pada tenggat pembayaran UKT yang tidak dapat ditawar. Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa yang harus mati-matian mencari talangan, meminjam kepada keluarga, teman, bahkan mencari sumber pembiayaan lain hanya agar tidak kehilangan haknya untuk mengikuti proses akademik. Di sinilah letak persoalan yang perlu dikritisi ketika hak mahasiswa dan kewajiban pembayaran berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Kampus menuntut mahasiswa menyelesaikan kewajiban finansial sesuai tenggat waktu. Namun, ketika mahasiswa memiliki hak atas bantuan pendidikan berupa beasiswa, pencairannya justru tidak selalu berjalan seiring dengan kebutuhan tersebut. Kondisi semacam ini berpotensi menciptakan dikotomi yang tidak adil. Mahasiswa diminta disiplin terhadap kewajibannya, tetapi sistem juga harus memastikan bahwa hak mahasiswa tidak tertunda ketika hak tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan pendidikan. Lebih jauh, persoalan ini bukan sekadar soal keterlambatan pencairan dana. Ini adalah persoalan mengenai keadilan dalam tata kelola pendidikan. Bagaimana mungkin mahasiswa yang telah dinyatakan layak menerima beasiswa masih harus mencari utang untuk membayar UKT, sementara bantuan yang seharusnya menjadi instrumen meringankan beban mereka belum diterima? Kita tentu memahami bahwa proses administrasi dan pencairan anggaran memiliki mekanisme tersendiri. Namun, pemahaman terhadap mekanisme birokrasi tidak boleh menghilangkan perspektif bahwa di balik setiap berkas terdapat mahasiswa yang sedang mempertaruhkan keberlanjutan studinya. Mahasiswa bukan angka dalam sistem administrasi. Mereka adalah manusia yang memiliki keterbatasan ekonomi, kebutuhan akademik, dan masa depan yang sedang diperjuangkan. Karena itu, kampus perlu memberikan kejelasan secara terbuka mengenai beberapa hal yakni kapan beasiswa akan dicairkan, apa yang menjadi kendala pencairannya, bagaimana nasib mahasiswa penerima beasiswa yang belum mampu membayar UKT, serta apakah terdapat kebijakan khusus agar mahasiswa tidak dirugikan akibat keterlambatan pencairan yang bukan disebabkan oleh mereka. Jangan sampai sistem pendidikan justru melahirkan paradoks: mahasiswa yang seharusnya dibantu karena kondisi ekonominya malah dipaksa mencari talangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Jika pendidikan benar-benar diposisikan sebagai hak, maka kebijakan akademik dan keuangan harus berpihak pada keberlangsungan studi mahasiswa. Kami mendesak pihak kampus dan pihak terkait untuk segera memberikan kepastian, transparansi, dan solusi konkret terhadap pencairan beasiswa yang belum terealisasi. Sebab, persoalan ini bukan hanya tentang kapan uang beasiswa masuk ke rekening mahasiswa. Ini tentang apakah sistem pendidikan hadir untuk membantu mahasiswa bertahan, atau justru membuat mereka semakin terbebani. Mahasiswa memiliki hak mendapatkan kepastian. Mahasiswa berhak mendapatkan transparansi. Dan mahasiswa tidak boleh menjadi korban dari keterlambatan birokrasi.
Ruminews, Palopo — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Selatan resmi melantik jajaran kepengurusan periode 2026–2027 di Saokotae, pada Sabtu (15/8/2026). Dalam pelantikan tersebut, Muhammad Faikar ditetapkan sebagai Ketua Bidang Pengembangan Jaringan dan Perguruan Tinggi PC IMM Kota Palopo periode 2026–2027. Amanah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat peran IMM membangun jejaring strategis dengan perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kapasitas kader. Bidang Pengembangan Jaringan dan Perguruan Tinggi akan berfokus pada tiga agenda utama: Membangun ruang komunikasi dan jaringan dengan perguruan tinggi, melalui kerja sama kelembagaan, forum akademik, maupun kegiatan pengembangan mahasiswa. Mendorong pengembangan kuantitas dan kualitas kader IMM, melalui perluasan jaringan kaderisasi serta penguatan kapasitas intelektual dan kepemimpinan. Mendorong terbukanya akses beasiswa bagi kader IMM, melalui jejaring informasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Muhammad Faikar menyampaikan bahwa amanah tersebut harus dijalankan dengan kerja nyata dan kolaborasi. Menurutnya, pengembangan jaringan perguruan tinggi bukan sekadar memperluas relasi, tetapi juga membuka ruang bagi kader untuk berkembang dan berkontribusi di lingkungan akademik. “Bidang Pengembangan Jaringan dan Perguruan Tinggi harus menjadi ruang yang mempertemukan IMM dengan berbagai potensi di perguruan tinggi. Kita ingin membangun komunikasi produktif, memperkuat kualitas kader, serta membuka akses dan peluang yang memberikan manfaat nyata,” ujar Muhammad Faikar. Ia menambahkan, sinergi dengan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk memperkuat eksistensi IMM di tengah dinamika dunia akademik. Dengan dilantiknya kepengurusan periode 2026–2027, PC IMM Kota Palopo diharapkan mampu menghadirkan gerakan progresif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan kader serta penguatan jaringan kelembagaan. Momentum ini menjadi awal bagi seluruh jajaran pengurus untuk menjalankan amanah dengan semangat kolaborasi, intelektualitas, dan pengabdian, demi terwujudnya kader IMM yang unggul dan berkemajuan.
Penulis: Ishadi Ishak (alumni SPPB XI Megawati Institute) Ruminews.id – Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengibarkan bendera Merah Putih untuk mengenang sebuah peristiwa besar pada tahun 1945, ketika bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Namun, setelah 81 tahun, ada pertanyaan yang tetap relevan untuk diajukan: merdeka untuk apa? Jika kemerdekaan dimaknai sebagai pembebasan dari penjajahan, jawabannya telah kita peroleh sejak Proklamasi. Tetapi jika kemerdekaan dimaknai sebagai jalan menuju masyarakat yang cerdas, berdaulat, sejahtera, dan mampu menentukan masa depannya sendiri, maka perjuangan itu belum selesai. Salah satu medan perjuangan tersebut adalah pendidikan.
Ruminews.id, Makassar – Perkembangan wilayah dan kota yang semakin dinamis menghadirkan berbagai tantangan dalam perencanaan, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, ketimpangan pembangunan, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi.
Ruminews.id, Parepare — Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Lakessi, mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin melaksanakan program kerja berupa pemetaan titik pembuangan sampah, baik tempat pembuangan sampah resmi maupun titik pembuangan sampah liar. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan memanfaatkan waktu di sela-sela pelaksanaan program kerja serta aktivitas KKN lainnya.
