Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan

Hukum, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

FMPP Sulsel Pertanyakan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Rektor Unhas

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Forum Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan (FMPP Sulsel) secara resmi menyampaikan keberatan atas pelantikan kembali Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, yang kembali dilantik untuk periode 2026–2030 pada 27 April 2026. Keberatan tersebut dituangkan dalam surat resmi FMPP Sulsel tertanggal 19 Mei 2026 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam surat itu, FMPP Sulsel mempertanyakan belum adanya penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait hasil investigasi atas dugaan pelanggaran netralitas, etika, dan integritas jabatan yang sebelumnya dilaporkan masyarakat. Koordinator FMPP Sulsel, Muh Rafii, menyatakan bahwa publik hingga kini tidak pernah memperoleh informasi terbuka mengenai status akhir pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek terhadap dugaan pelanggaran yang disebut berkaitan dengan dokumen “Surat Pernyataan dan Komitmen (SPK)” pada proses pemilihan Rektor Unhas sebelumnya. “Pelantikan kembali pejabat publik di tengah belum adanya kejelasan hasil investigasi menimbulkan persoalan serius dalam perspektif tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, dan integritas pendidikan tinggi,” tulis FMPP Sulsel dalam pernyataannya. FMPP Sulsel mengungkapkan bahwa laporan awal terkait dugaan pelanggaran etika dan netralitas ASN telah disampaikan sejak November 2025. Menurut mereka, Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek bahkan diketahui telah melakukan proses pemeriksaan dan investigasi pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Namun, hingga pelantikan kembali Prof. Jamaluddin Jompa dilakukan, FMPP Sulsel menilai tidak pernah ada penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan tersebut, termasuk status akhir investigasi, kesimpulan pemeriksaan, ada atau tidaknya pelanggaran, hingga tindak lanjut yang diambil kementerian. FMPP Sulsel menilai kondisi itu berpotensi memunculkan spekulasi publik dan krisis legitimasi institusional di lingkungan pendidikan tinggi. “Transparansi hasil investigasi adalah hak publik dan bagian dari akuntabilitas negara,” tegas FMPP Sulsel dalam dokumen pernyataan sikapnya. Selain menyampaikan keberatan, organisasi masyarakat sipil tersebut juga mendesak Kemdiktisaintek dan Inspektorat Jenderal untuk segera membuka hasil investigasi secara resmi kepada publik, sekaligus menjelaskan dasar pertimbangan administratif dan etik atas pelantikan kembali Rektor Unhas. Mereka juga meminta adanya jaminan bahwa proses pengawasan internal kementerian dilakukan secara objektif, independen, dan bebas dari intervensi politik maupun relasi kekuasaan. FMPP Sulsel menilai persoalan tersebut bukan semata menyangkut individu tertentu, melainkan berkaitan dengan integritas kepemimpinan akademik, marwah perguruan tinggi negeri, serta kredibilitas sistem pengawasan internal negara. Dalam pernyataan sikapnya, FMPP Sulsel juga mendorong reformasi tata kelola kepemimpinan perguruan tinggi yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk penguatan sistem etik dan pengawasan dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi negeri. Tak hanya itu, FMPP Sulsel menegaskan tengah mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak kunjung ada penjelasan resmi dari pihak kementerian. “Apabila Kemdiktisaintek dan Inspektorat Jenderal tetap tidak memberikan kejelasan resmi terkait hasil investigasi tersebut, maka FMPP-SULSEL mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum, administratif, maupun langkah konstitusional lainnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pernyataan organisasi tersebut. FMPP Sulsel menegaskan, langkah itu ditempuh sebagai bagian dari upaya menjaga prinsip akuntabilitas publik, transparansi pemerintahan, netralitas ASN, dan integritas pendidikan tinggi nasional. (*)

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Momentum Bakti Sosial HMJ-MTK UINAM di Masyarakat Desa Paranglompoa

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Gowa – Hari ini HMJ-MTK hadir di Dusun Borongbulo Desa Paranglompoa bukan hanya untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial, tetapi juga membawa suara keresahan masyarakat yang selama ini merasa kurang diperhatikan. Bertahun-tahun masyarakat menunggu perubahan, namun yang datang hanya janji tanpa kepastian. Akses jalan di Desa Parnglopo tepatnya Dusun Borongbulo hingga saat ini masih rusak dan sulit dilalui. Masyarakat mendengar berbagai janji perbaikan dari pemerintah, tetapi kenyataannya kondisi jalan masih tetap sama. Hal ini menimbulkan dugaan di tengah masyarakat bahwa pembangunan desa hanya dijadikan bahan janji ketika kepentingan tertentu datang, sementara setelah itu masyarakat kembali dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri. Di bidang kesehatan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan yang layak. Minimnya fasilitas kesehatan dan jauhnya akses pengobatan menunjukkan bahwa perhatian terhadap masyarakat pelosok masih sangat kurang. Padahal kesehatan adalah kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Begitu pula dengan fasilitas pendidikan yang masih terbatas. Anak-anak di Dusun Borongbulo Desa Paranglompoa harus belajar dalam kondisi yang kurang memadai, sementara pemerintah terus menyampaikan berbagai program pendidikan dan pemerataan pembangunan. Namun masyarakat mempertanyakan, mengapa hingga hari ini kondisi pendidikan di desa ini masih jauh dari kata layak? Kami juga melihat adanya kekecewaan masyarakat terhadap berbagai janji pembangunan yang sampai sekarang belum terealisasi. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek pencitraan dan diberikan harapan-harapan kosong tanpa tindakan nyata. Pemerintah harus menyadari bahwa kepercayaan masyarakat akan hilang apabila janji terus diucapkan tanpa bukti yang jelas. “Sampai hari ini masyarakat masih menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. Jalan tetap rusak, fasilitas kesehatan minim, dan pendidikan masih kurang diperhatikan. Kami berharap pemerintah tidak hanya hadir saat membutuhkan suara masyarakat, tetapi juga hadir membawa solusi nyata bagi masyarakat desa,” Ujar Rahman Ketua Umum HMJ-MTK Melalui kegiatan ini, HMJ-MTK menyampaikan kritik secara terbuka agar pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat Dusun Borongbulo Desa Parnglompoa bukan hanya datang ketika membutuhkan dukungan atau kepentingan tertentu. Pembangunan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki akses jalan, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan menyediakan sarana pendidikan yang layak bagi masyarakat Desa Paranglompoa, khususnya Dusun Borongbulo. Karena masyarakat desa juga berhak merasakan pembangunan, keadilan, dan perhatian yang sama seperti daerah lainnya.

Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik

Dari Reformasi 1998 ke “Pesta Babi”: Kembalikan TNI Barak!

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik /

Penulis: Andi Akram Al Qadri – Ketua Bidang ESDM BADKO HMI Sulawesi Selatan ruminews.id, Makassar – Pernyataan “Kembalikan TNI ke barak” hari ini tidak boleh lagi dibaca sebagai romantisasi sejarah reformasi 1998 semata. Ia telah bertransformasi menjadi kritik struktural yang mendesak di tengah masifnya perluasan peran militer dalam dimensi ekonomi-politik domestik. Ketika seragam loreng tidak lagi sekadar berjaga di tapal batas negara, melainkan ikut mengamankan konsesi, menggerakkan roda korporasi, hingga memperluas struktur komando teritorial lewat pembangunan batalyon-batalyon baru di wilayah domestik, demokrasi kita sedang mengalami regresi yang serius. Kita wajib membedah fenomena ini secara empiris dengan mengonfrontasi realitas lapangan yang terekam dalam film dokumenter “Pesta Babi” (produksi Watchdoc), menelusuri penetrasi ekonomi institusi pertahanan lewat Koperasi Merah Putih, serta menganalisis implikasi penambahan komando teritorial lewat kacamata tata negara khususnya melihat tren pembangunan batalyon baru di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Anatomi Konflik Agraria dalam Sinematografi Pesta Babi Untuk memahami mengapa militer harus dipisahkan dari urusan domestik, kita harus menyaksikan kejujuran visual yang dihadirkan oleh Watchdoc melalui dokumenter Pesta Babi. Film ini secara radikal membongkar bagaimana wilayah-wilayah pedalaman Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, diubah menjadi arena penindasan struktural. Istilah “Pesta Babi” dalam dokumenter tersebut menjadi metafora satir yang tajam: sebuah perayaan keserakahan para elite politik, korporasi raksasa, dan oligarki yang berpesta pora di atas tanah adat dan ruang hidup masyarakat sipil. Namun, film ini tidak berhenti pada kritik terhadap korporasi. Fokus krusial yang dibedah adalah eksistensi aparat keamanan, termasuk TNI, yang kerap hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai tameng pengaman investasi. Dokumenter tersebut merekam bagaimana instrumen kekerasan negara dikerahkan untuk meredam resistensi petani yang mempertahankan tanahnya dari ekspansi perkebunan skala besar dan pertambangan. Kehadiran militer di wilayah konflik agraria ini menciptakan teror psikologis dan asimetri kekuasaan yang nyata. Ini adalah konfirmasi visual dari apa yang ditulis oleh sosiolog tata negara sebagai hilangnya fungsi defensif militer dan berganti menjadi fungsi represif domestik. Institusionalisasi Bisnis: Keterlibatan TNI dalam Koperasi Merah Putih Sengkarut ekonomi politik yang digambarkan dalam Pesta Babi menemukan bentuk institusionalnya yang lebih rapi dalam keterlibatan langsung struktur militer pada sektor komersial melalui pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih. Langkah TNI yang menaruh atensi besar, sumber daya manusia, dan jejaring komandonya untuk membangun serta menggandeng Koperasi Merah Putih dalam berbagai proyek strategis menunjukkan bahwa “syahwat bisnis” militer belum sepenuhnya padam pasca-reformasi. Dalam jurnal ilmiah internasional Journal of Contemporary Asia, para peneliti ekonomi politik sering membedah bagaimana military business (bisnis militer) Indonesia pasca-Orde Baru melakukan kamuflase. Ketika regulasi (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI) secara eksplisit melarang tentara berbisnis secara korporat, institusi militer mengalihkan penetrasi ekonominya melalui kendaraan hukum sekunder seperti yayasan dan koperasi. Keterlibatan aktif struktural TNI dalam menyokong, mengonsolidasikan, dan memperluas jaringan Koperasi Merah Putih di sektor-sektor basah seperti logistik pangan, distribusi komoditas, hingga kemitraan investasi dengan swasta menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest) yang akut. Koperasi yang seharusnya menjadi pilar ekonomi kerakyatan, di tangan institusi bersenjata berubah menjadi gurita kapitalisme militer. Sektor swasta sipil dan UMKM tidak akan pernah bisa bersaing secara adil dengan entitas bisnis yang pengurus atau pelindungnya memiliki otoritas komando senjata. Lebih jauh lagi, keterlibatan perwira dalam mengurus manajemen Koperasi Merah Putih menguras energi profesionalisme prajurit, menjebak mereka dalam kalkulasi untung-rugi dagang, dan menjauhkan mereka dari tugas pokok mempelajari doktrin perang modern. Ekspansi Batalyon: Mengamankan Kedaulatan atau Mengunci Ruang Sipil? Di tengah menguatnya cengkeraman ekonomi tersebut, kebijakan pertahanan kita belakangan ini justru diwarnai oleh gelombang pembangunan batalyon-batalyon baru di berbagai daerah. Gejala ini juga terlihat sangat nyata di Sulawesi Selatan (Sulsel), di mana struktur komando teritorial diperkuat secara masif melalui pembentukan unit-unit tempur baru, termasuk Batalyon Penyangga Daerah serta rencana pembentukan Kodam baru yang memecah konsentrasi wilayah. Secara resmi, pemerintah dan markas besar militer selalu menggunakan narasi penguatan wilayah penumpang logistik, pertahanan pangan, dan percepatan pembangunan daerah untuk membenarkan penambahan unit-unit militer ini di Sulsel. Namun, jika kita menggunakan pisau analisis Samuel P. Huntington dalam bukunya The Soldier and the State (1957), ekspansi struktur teritorial hingga tingkat lokal ini justru memicu pertanyaan besar terkait konsep objective civilian control (kontrol sipil objektif). Huntington menegaskan bahwa profesionalisme militer dicapai dengan membatasi ruang lingkup militer hanya pada wilayah pertahanan eksternal. Ketika batalyon-batalyon baru dibangun secara masif di berbagai wilayah termasuk Sulawesi Selatan yang secara geopolitik domestik merupakan wilayah padat aktivitas ekonomi sipil, jalur logistik, dan memiliki beberapa titik rawan konflik agraria serta industri ekstraktif fungsi kehadiran militer rentan bergeser. Alih-alih menjadi benteng penahan invasi asing, pembangunan batalyon baru ini dikhawatirkan berfungsi sebagai alat kontrol teritorial untuk mengamankan stabilitas ekonomi elite, memastikan kelancaran rantai pasok korporasi termasuk proyek yang melibatkan jaringan Koperasi Merah Putih, dan mengawasi gerak-gerik gerakan sosial kemasyarakatan agar tidak mengganggu jalannya “pesta babi” eksploitasi ekonomi. Kesimpulan: Menolak Normalisasi Dwi-Fungsi Gaya Baru Perlu dengan tegas menyatakan penolakan, bahwa membiarkan rentetan fenomena ini berlanjut mulai dari represi agraria, gurita bisnis Koperasi Merah Putih yang disokong institusi, hingga ekspansi batalyon baru adalah bentuk normalisasi terhadap Dwi-Fungsi gaya baru. Kita sedang menyaksikan jarum jam sejarah diputar paksa kembali ke era pra-1998, di mana moncong senjata dan buku rekening korporasi berada di tangan yang sama. Sebagaimana berulang kali dinngetkan dalam tajuk rencana harian Kompas dan Koran Tempo, pertahanan negara yang kuat tidak dibangun dengan cara membiarkan tentara mengurus perdagangan, mengelola koperasi skala raksasa, atau menjaga lahan milik investor. TNI yang dihormati adalah TNI yang berada di barak, dilatih dengan teknologi mutakhir, dicukupi kesejahteraannya secara penuh oleh APBN, dan fokus pada geopolitik global. Kembalikan TNI ke barak sekarang juga. Hentikan “pesta babi” agraria, cabut keterlibatan TNI dari bisnis Koperasi Merah Putih, dan evaluasi ulang pembangunan batalyon di Sulsel yang mengintervensi ruang hidup sipil. Meletakkan kembali militer di bawah supremasi sipil secara absolut adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh rezim mana pun.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Transformasi Gerakan Kritis Untuk Konstruksi Kepemimpinan Produktif

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Arfan – Mahasiswa ruminews.id – Di tengah laju zaman semakin cepat dan arus perubahan sosial yang kompleks, gerakan kritis tidak lagi cukup dimaknai sebagai ruang perlawanan terhadap ketidakadilan semata. Gerakan kritis hari ini dituntut untuk bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak hanya mampu menggugat keadaan, tetapi juga menghadirkan alternatif perubahan yang nyata. Dalam konteks ini, transformasi gerakan kritis menjadi fondasi penting dalam membangun kepemimpinan produktif—kepemimpinan yang mampu berpikir visioner, konkret, dan memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam gerak laju historis kemahasiswaan bangsa ini telah mencatat. Peristiwa Gerakan Mahasiswa 1966 dan Reformasi Indonesia 1998 menjadi bukti bahwa kekuatan kritis mahasiswa mampu memengaruhi arah kebijakan nasional. Namun, tantangan gerakan kontemporer jauh lebih kompleks. Persoalan hari ini tidak hanya berkaitan dengan otoritarianisme politik, tetapi juga menyangkut pengangguran, kerusakan lingkungan, disrupsi teknologi, krisis moral, hingga ketimpangan ekonomi. Sayangnya dewasa ini, sebagian gerakan masih terbelenggu pada pola lama: reaktif terhadap isu, kuat dalam retorika, tetapi lemah dalam keberlanjutan metodelogi gerakan selanjutnya, juga kadang kala selesai di meja kekuasaan. Demonstrasi sering menjadi tujuan akhir, bukan alat perjuangan. Kritik di media sosial kerap berhenti sebagai opini tanpa aksi lanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi gerakan dari sekadar oposisi menuju gerakan yang transformatif dan produktif. Transformasi Gerakan Kritis adalah upaya memperkuat basis intelektual gerakan. Kritik yang berkualitas harus lahir dari riset, diskusi, tradisi membaca, dan pemahaman terhadap realitas sosial. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam membangun budaya intelektual agar kader tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga pemikir perubahan. membangun orientasi produktif, Gerakan harus mampu menghasilkan karya nyata seperti rekomendasi kebijakan, program pemberdayaan masyarakat, gerakan literasi, penguatan ekonomi komunitas, hingga inovasi digital yang menjawab kebutuhan publik. Pemimpin yang lahir dari gerakan seperti ini akan terbiasa bekerja dengan hasil, bukan sekadar narasi. Di Era saat ini, kolaborasi lintas sektor adalah solutif nyata kepemimpinan, sehingga mampu beradaptasi dengan zaman dan mendorong inovasi kreatif sekaligus mempercepat penyelesaian problem kompleks di tengah masyarakat Kepemimpinan produktif tidak diukur dari seberapa banyak program yang dijalankan, tetapi juga dari integritas, konsistensi nilai, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Pada dasarnya, gerakan kritis harus berkembang menjadi ruang pembentukan pemimpin yang tidak hanya berani melawan ketidakadilan, tetapi juga mampu membangun peradaban. Kritik adalah energi awal perubahan, sedangkan produktivitas adalah bukti nyata kepemimpinan. Ketika keduanya berjalan seiring, maka akan lahir generasi pemimpin yang progresif, relevan, dan siap menjawab tantangan zaman.

Palopo, Pemuda, Pendidikan, Politik

Usung Tagline New Era, Tim Fahmi–Nabila Siap Bawa Era Baru Kemaslahatan Mahasiswa FEBI UIN Palopo

Tinggalkan Komentar / Palopo, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, PALOPO – Tim Pemenangan Pasangan Calon Fahmi Ilyazir Zam dan Nabila Ananta resmi menggelar konferensi pers hari ini, Senin (18/05). Mereka menegaskan komitmen total untuk memenangkan paslon demi membawa perubahan substantif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Tim Pemenangan menyatakan bahwa momentum ini adalah titik balik untuk membawa FEBI masuk ke era baru kepemimpinan yang progresif dan berdampak nyata. “Kemenangan Fahmi–Nabila bukan sekadar kontestasi Pemilma Raya UIN Palopo, melainkan sebuah kewajiban untuk menjamin kemaslahatan nyata bagi seluruh mahasiswa FEBI. Kami membawa arah gerak yang konkret, bukan janji manis,” tegas Juru Bicara Tim Pemenangan. Sebagai episentrum gerakan, tim resmi memperkenalkan Tagline NEW ERA melalui konsistensi akselerator perjuangan for dema febi 2026. Di depan awak media, Tim Pemenangan menyerukan konsolidasi total kepada seluruh elemen mahasiswa FEBI untuk menyatukan barisan. “Kabinet ini adalah mesin penggerak. Kami mengajak seluruh mahasiswa FEBI UIN Palopo menjadi aktor perubahan, bukan sekadar penonton. Bersama Fahmi Ilyasir Zam-Nabila Ananta, kita akselerasikan perjuangan ini,” tutupnya.

Nasional, Pendidikan, Yogyakarta

Viral di Media Sosial, Ahli Waris Benarkan Jual Rumah Pahlawan Nasional dr. Sardjito

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pendidikan, Yogyakarta /

Ruminews.id, Yogyakarta — Rumah bersejarah milik Pahlawan Nasional Prof. dr. Sardjito di Jalan Cik Di Tiro Nomor 16, Terban, Kota Yogyakarta, resmi ditawarkan untuk dijual oleh pihak ahli waris. Kabar penjualan rumah yang juga dikenal sebagai kediaman Rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mendadak menjadi sorotan publik setelah informasi penjualannya beredar luas di media sosial.

Nasional, Pendidikan, Yogyakarta

Rayakan 1 Abad Jemaat Ahmadiyah Indonesia, JAI Yogyakarta Gelar Bedah Buku dan Dialog Kebangsaan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pendidikan, Yogyakarta /

Ruminews.id, Yogyakarta — Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Daerah Istimewa Yogyakarta berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan bedah buku ‘100 Tahun Bersama: Menenun Resiliensi, Meneguhkan Identitas Bangsa dan Solidaritas Kemanusiaan’ yang digelar di Aula Koinonia, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, Rabu (6/5/2026).

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Kapitalisme Negara Berseragam Koperasi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Ada dua pernyataan menarik yang keluar dari mulut para petinggi negara soal Koperasi Merah Putih. Pertama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut program ini sebagai upaya mengoreksi arah ekonomi yang “terlalu liberal dan kapitalis” menuju ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi. Kedua, Wakil Menteri yang sama juga pernah menyebut skema ini sebagai “kapitalisme rakyat” ala negara-negara kapitalis maju. Dua wajah dari satu entitas yang sama. Di satu sisi menjadi antitesis kapitalisme, di sisi lain justru mengimitasi logika kapitalis. Inilah paradoks Koperasi Merah Putih yang patut menjadi perhatian serius publik, sebuah proyek ekonomi kerakyatan paling masif dalam sejarah Indonesia yang, secara ironis, justru mengadopsi praktik Kapitalisme Negara. Gajah di Ruang Tamu Praktik Kapitalisme Negara adalah sistem di mana negara bertindak sebagai pemilik sekaligus pengelola utama alat-alat produksi namun tetap berorientasi pada laba dan persaingan pasar layaknya perusahaan swasta. Ciri-cirinya antara lain dominasi BUMN di sektor strategis, pembiayaan besar-besaran dari APBN, dan kontrol negara atas rantai pasok ekonomi. Jika diamati satu per satu, hampir seluruhnya hadir dalam desain Koperasi Merah Putih. Anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp83 triliun pada 2026, ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, goresan transparansi mulai luntur ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan PMK No. 15/2026. Arah kebijakan ini mengubah skema pendanaan koperasi secara fundamental di mana aset gerai, gudang, hingga cold storage yang dibangun dari pinjaman tidak lagi menjadi milik koperasi, tapi aset pemerintah daerah atau desa. Di lain sisi, utangnya tetap ditanggung APBN melalui pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil jika koperasi tak mampu membayar. Secara sederhana, rakyat melalui pajak membangun aset yang pada akhirnya menjadi milik negara, sambil tetap menanggung risiko kredit macet. Bahkan, lembaga kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperingatkan skema ini berpotensi menjadi beban ganda bagi masyarakat jika koperasi tidak berkembang optimal, dengan risiko kredit macet yang bisa mencapai Rp85,96 triliun pada tahun keenam operasional. Logika Kapitalis Berbalut BUMN Salah satu indikasi paling kuat dari praktik Kapitalisme Negara adalah penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah BUMN yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara, sebagai pelaksana utama pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih. Logikanya sederhana, negara menggunakan badan usaha milik negara untuk menjalankan fungsi ekonomi yang idealnya jadi mandat koperasi. Ironi semakin pekat saat PT Agrinas mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India pada awal 2026, di tengah lesunya industri otomotif dalam negeri yang penjualannya turun 7,2 persen sepanjang 2025. Jumlah impor ini nyaris setara total penjualan pikap domestik tahun lalu. Sebuah paradoks yang nyaring di mana negara hadir untuk menggerakkan ekonomi desa, tapi hadir lewat kantong BUMN yang mengeruk devisa untuk membeli barang dari luar negeri yang menciptakan sirkuit ekonomi justru bocor ke luar. Peringatan dari Muhammadiyah Bukan tanpa kritik. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang sejatinya menyambut baik program ini, memberikan peringatan keras bahwa sistem ekonomi yang terlalu lama diwarnai liberalisme dan kapitalisme telah membentuk pola pikir pengurus dan pengelola yang cenderung kapitalistik. Akibatnya, “tidak mustahil jasadnya koperasi tapi ruhnya CV atau perseroan terbatas.” Anwar juga menyoroti Himbara yang “dipaksa mengejar profit sebesar-besarnya” sehingga pembiayaan lebih banyak mengalir ke usaha besar ketimbang UMKM. Ini ironi berlapis. Sebuah program yang menamakan dirinya “antitesis kapitalisme” justru dikhawatirkan akan jatuh ke dalam kubangan yang sama oleh penggerak utamanya sendiri. Ekonom Wijayanto Samirin bahkan menyebut tanpa tiga prasyarat utama (kualitas kebijakan publik berbasis data, birokrasi profesional, dan tingkat korupsi rendah) arah Kapitalisme Negara berpotensi bergeser menjadi kapitalisme kroni, di mana manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan produktivitas justru merosot. Jembatan Emas atau Lorong Gelap? Pertanyaan besar yang harus dijawab bukanlah “apakah Koperasi Merah Putih berhasil atau gagal”, tapi “bagaimana kita mengukurnya?” Apakah dengan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan 5,61 persen di kuartal pertama 2026 yang diklaim BPS sebagai dampak program ini? Atau dengan kualitas hidup petani yang selama ini bergantung pada tengkulak? Presiden sendiri mengklaim program ini memberi jaminan pasar bagi petani. Dulu hasil panen tidak terserap, kini ada kepastian. Lalu kenapa toh skema pendanaannya justru menyerupai model bisnis yang selama ini dianggap sebagai masalah? Jika koperasi ini benar-benar menjadi “sokoguru” ekonomi nasional sebagaimana cita-cita konstitusi, maka harus ada garis tegas yang membedakannya dari praktik Kapitalisme Negara yang hanya mengganti pakaian kapitalisme global dengan setelan birokrasi lokal. Tanpa garis itu, Koperasi Merah Putih bukan hanya berisiko menjadi gajah di ruang tamu yang tidak bisa diabaikan, tapi juga menjadi simbol kegagalan paling menyedihkan di mana upaya melawan sistem justru terjebak dalam sistem yang sama. Toh, seperti ironi besar seorang pejuang yang terbakar oleh api yang hendak dipadamkannya sendiri.

Ekonomi, Infotainment, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Negarawan dengan kualitasnya: Ketika Intelektualitas Dipanggil Dunia, dan Kekuasaan Tersandung Logika Dolar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Infotainment, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: F.H Kalindra – Penggiat Literasi  ruminews.id – Di tengah riuh pemberitaan nasional beberapa hari terakhir, publik seperti disuguhkan dua wajah kepemimpinan yang kontras. Pada satu sisi, ada sosok yang sedang membawa gagasan Indonesia ke panggung global, pada sisi lain ada pemimpin negara yang justru melontarkan logika ekonomi yang memantik perdebatan di ruang publik. Di Riyadh, Arab Saudi, nama Anies Baswedan kembali muncul dalam forum internasional. Melalui unggahan media sosialnya, Anies mengabarkan keterlibatannya dalam Riyadh Competitiveness Forum (RCF) sebagai bagian dari Dewan Penasihat Royal Commission for Riyadh City (RCRC). Dalam forum tersebut, Jakarta disebut menjadi salah satu contoh transformasi transportasi publik terintegrasi yang dijadikan tolok ukur pembelajaran bagi Riyadh. Ini bukan sekadar perjalanan luar negeri biasa, melainkan pengakuan bahwa pengalaman tata kota Indonesia memiliki nilai di mata dunia. Narasi Anies di Riyadh menyiratkan satu hal penting: diplomasi intelektual. Ketika seorang tokoh Indonesia diminta berbagi pengalaman pembangunan kota kepada negara lain, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan nama pribadi semata, tetapi martabat pengetahuan bangsa. Ada kebanggaan ketika Indonesia hadir bukan sebagai murid, tetapi sebagai rujukan. Namun pada saat yang hampir bersamaan, perhatian publik juga tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus kisaran Rp17 ribuan. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu terlalu khawatir selama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih tersenyum, bahkan melontarkan pernyataan bahwa masyarakat desa “tidak pakai dolar.” Pernyataan itu memang tampak dimaksudkan untuk menenangkan publik di tengah kekhawatiran ekonomi. Namun, problemnya terletak pada pesan yang ditangkap masyarakat: seolah pelemahan rupiah bukan sesuatu yang signifikan bagi kehidupan rakyat kecil. Padahal, dalam realitas ekonomi modern, rakyat desa justru menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap efek domino melemahnya rupiah. Masyarakat desa mungkin tidak memegang dolar di dompet mereka, tetapi harga kebutuhan hidup mereka diam-diam dipengaruhi dolar setiap hari. Petani membeli pupuk yang sebagian bahan bakunya impor. Nelayan bergantung pada solar dan mesin kapal yang komponennya terhubung pada harga global. Pedagang kecil menjual mi instan yang berbahan baku gandum impor. Pengrajin di desa menggunakan bahan baku, alat, atau ongkos logistik yang terpengaruh kurs dolar. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat, harga barang naik, dan pada akhirnya inflasi menjalar hingga ke warung-warung kecil di pelosok kampung. Dengan kata lain, rakyat desa memang tidak bertransaksi memakai dolar, tetapi mereka hidup dalam ekonomi yang dipengaruhi dolar. Kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah bukan sekadar angka di layar Bloomberg atau perdebatan elite di Jakarta. Dampaknya nyata: harga pangan bisa naik, biaya produksi membengkak, ongkos transportasi meningkat, hingga daya beli masyarakat melemah. Bahkan ketika pemerintah menahan harga melalui subsidi, tekanan fiskal negara ikut bertambah. Karena itu, seorang presiden idealnya tidak hanya menenangkan, tetapi juga menunjukkan empati ekonomi dan sensitivitas bahasa. Dalam situasi sulit, publik membutuhkan pemimpin yang menjelaskan realitas dengan jujur: bahwa tantangan memang ada, tetapi pemerintah punya langkah konkret menghadapinya. Menenangkan rakyat penting, tetapi jangan sampai ketenangan berubah menjadi kesan meremehkan persoalan. Di titik inilah publik membandingkan dua narasi besar: satu figur sedang berbicara di forum internasional tentang daya saing kota masa depan, sementara figur lain menghadapi tantangan ekonomi domestik dengan pernyataan yang dianggap sebagian masyarakat terlalu simplistis. Tentu, membangun negara tidak bisa hanya diukur dari pidato luar negeri atau satu potongan pernyataan di dalam negeri. Namun sejarah selalu mencatat bagaimana seorang negarawan berbicara pada saat genting. Karena kepemimpinan bukan sekadar tentang jabatan, melainkan kemampuan membaca keresahan rakyat dan menerjemahkannya menjadi keyakinan tanpa mengecilkan akal sehat masyarakat. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat di panggung internasional, tetapi juga tajam memahami denyut ekonomi rakyat hingga ke desa-desa terpencil. Sebab bagi warga kampung, harga beras, pupuk, minyak goreng, dan ongkos hidup jauh lebih nyata daripada sekadar candaan tentang kurs dolar. kualitas kenegarawanan seperti apa yang sesungguhnya sedang dibutuhkan Indonesia?

Ekonomi, Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Inflasi Rupiah: Geliat MBG di Kampus, Sibuk Urus Isi Perut, Bukan Isi Pikiran

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Razak Usman – Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa ruminews.id – Di tengah inflasi rupiah yang terus menekan daya beli masyarakat, kampus perlahan mengalami pergeseran orientasi. Universitas yang dahulu dibayangkan sebagai ruang dialektika dan laboratorium peradaban, kini mulai bergerak menjadi ruang logistik sosial. Mahasiswa tidak lagi sepenuhnya disibukkan oleh pencarian ilmu dan pergulatan gagasan, melainkan oleh kecemasan bertahan hidup. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kos, transportasi, hingga tekanan ekonomi keluarga membuat banyak mahasiswa hidup dalam logika survival. Pikiran yang semestinya dipenuhi diskursus ilmiah dan kritik sosial justru habis untuk memastikan makan esok hari. Dalam situasi seperti ini, inflasi tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi telah menjelma menjadi krisis epistemik, krisis cara berpikir. Fenomena geliat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan kampus menjadi simbol paling nyata dari perubahan itu. Negara mulai membawa dapur masuk ke universitas. Perguruan tinggi didorong menjadi bagian dari rantai distribusi pangan nasional melalui pembangunan dapur MBG dan skema pelayanan gizi berbasis kampus. Secara administratif mungkin terlihat progresif, tetapi secara filosofis menyimpan pertanyaan mendasar, apakah kampus masih fokus membangun kesadaran intelektual, atau mulai sibuk mengurus isi perut semata? Tidak ada yang salah dengan pemenuhan gizi. Bangsa yang lapar memang sulit berpikir jernih. Namun masalah muncul ketika orientasi kampus perlahan bergeser dari pusat produksi gagasan menjadi operator teknokrasi negara. Kampus akhirnya tampak sibuk memastikan mahasiswa kenyang secara biologis, tetapi lalai memastikan mereka kenyang secara intelektual. Khususnya di Sulawesi Selatan, kampus semestinya tidak terjebak dalam rutinitas pragmatis dan administratif. Perguruan tinggi harus kembali menjadi pintu solusi keummatan dan kebangsaan. Sebab problem daerah hari ini jauh lebih besar daripada sekadar urusan konsumsi pangan. Minimnya edukasi publik, lemahnya kontrol akademik terhadap arah pembangunan daerah, ketimpangan pendidikan, eksploitasi sumber daya, redupnya daya saing generasi muda, hingga matinya tradisi intelektual adalah problem besar yang membutuhkan keberanian kampus untuk hadir sebagai kekuatan moral dan ilmiah. Ironisnya, tradisi diskusi di banyak kampus mulai redup. Perpustakaan kehilangan gairah, ruang baca sepi, sementara budaya pragmatis tumbuh subur. Mahasiswa lebih akrab dengan proposal kegiatan dibanding literatur pemikiran. Aktivisme kehilangan basis intelektualnya, dan akademik kehilangan keberpihakan sosialnya. Kampus akhirnya seperti mercusuar yang lampunya masih menyala, tetapi kehilangan arah cahaya. Ia tampak hidup secara fisik, namun redup secara ideologis. Padahal Sulawesi Selatan memiliki sejarah panjang sebagai rahim gerakan dan intelektualisme. Dari tanah ini lahir ulama, pemikir, teknokrat, dan aktivis yang menjadikan kampus sebagai arena pergulatan ide dan keberanian moral. Kini, semangat itu perlahan terkikis oleh tekanan ekonomi dan budaya instan. Menjelang Hari Kebangkitan Nasional dan momentum Reformasi Mei, situasi ini seharusnya menjadi bahan refleksi besar bagi dunia kampus. Sebab sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa perubahan tidak pernah lahir dari generasi yang sibuk menenangkan perutnya sendiri, tetapi dari generasi yang gelisah melihat ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Kebangkitan nasional lahir dari kesadaran intelektual, sementara reformasi 1998 lahir dari keberanian moral mahasiswa melawan kemapanan kekuasaan. Hari ini ancamannya memang tidak selalu berbentuk represi terbuka, tetapi hadir lebih halus melalui pragmatisme, ketergantungan ekonomi, budaya instan, dan matinya tradisi berpikir kritis. Kampus perlahan diarahkan menjadi ruang yang tertib secara administratif, tetapi steril dari keberanian intelektual. Mahasiswa didorong menjadi generasi adaptif terhadap sistem, bukan generasi yang mampu mengoreksi arah sistem itu sendiri. Nurcholish Madjid pernah mengingatkan bahwa intelektual sejati bukan hanya manusia terdidik, tetapi manusia yang memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ketika kampus terlalu sibuk mengurus proyek dan terlalu dekat dengan pragmatisme kekuasaan, maka daya kritisnya perlahan mati. Secara filosofis, bangsa yang terlalu sibuk mengurus isi perut tanpa membangun isi pikiran akan mudah diarahkan. Sebab manusia yang lapar secara intelektual lebih mudah tunduk dibanding manusia yang kenyang kesadarannya. Penjajahan modern tidak selalu hadir dengan senjata, kadang ia datang melalui pembiasaan berpikir dangkal dan matinya keberanian intelektual. Karena itu, HMI memandang kampus bukan sekadar tempat mencetak tenaga kerja, melainkan ruang lahirnya insan akademis pencipta, pengabdi, yang bernapas Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Hari ini tugas mahasiswa bukan hanya bertahan hidup, tetapi menjaga api kesadaran agar kampus tidak berubah menjadi sekadar dapur besar tanpa gagasan. Sebab bangsa besar tidak lahir hanya dari perut yang kenyang, tetapi dari pikiran yang merdeka. Yakin Usaha Sampai

Scroll to Top