Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

DEMA UIN Alauddin Makassar Dukung Penguatan Peran Kementerian Agama dalam RUU Sisdiknas

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Gowa – Kementerian Agama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar Periode 2026 menyatakan dukungan terhadap langkah strategis Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam mengawal kebijakan pendidikan nasional agar mampu mengakomodasi kepentingan pendidikan keagamaan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah VII Kawasan Timur Indonesia ASHESI Perkuat Sinergi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Berintegritas

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Maros, 28 Juni 2026 – Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI) Wilayah VII Kawasan Timur Indonesia sukses menyelenggarakan Pelantikan Pengurus Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada 26–28 Juni 2026 di Gedung Diklat BKPSDM Maros.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Menyikapi Meninggalnya Peserta Program SPPI pada Latihan Dasar Militer Calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Yusphan — Presiden Nasional Bidang Pendidikan dan Hukum Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI) Ruminews.id – Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya sejumlah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tengah mengikuti Latihan Dasar Militer sebagai bagian dari proses pembentukan calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Semoga seluruh almarhum dan almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Tragedi sebagai Alarm Keras untuk Melakukan Evaluasi Total Program KDMP

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Aril – Founder Lentera Aksi Nusantara ruminews.id – Tidak ada satu pun kebijakan publik yang layak dipertahankan tanpa evaluasi, terlebih ketika pelaksanaannya diwarnai dengan jatuhnya korban jiwa. Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, setiap kebijakan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak hidup warga negara. Ketika sebuah program pemerintah menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat mengenai aspek keselamatan peserta, maka negara tidak boleh sekadar memberikan penjelasan administratif. Negara wajib membuka ruang evaluasi secara menyeluruh. Peristiwa meninggalnya sejumlah peserta dalam rangkaian pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah mengguncang kesadaran publik. Terlepas dari penyebab medis masing-masing kasus yang masih memerlukan penjelasan dan investigasi resmi, rangkaian peristiwa tersebut telah memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar kronologi kejadian. Pertanyaan itu adalah apakah desain kebijakan yang digunakan dalam program ini telah disusun berdasarkan prinsip efektivitas, proporsionalitas, dan keselamatan. Dalam kebijakan publik, sebuah program tidak hanya dinilai dari tujuan akhirnya, tetapi juga dari instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan setiap metode yang dipilih. Justru kualitas sebuah kebijakan diukur dari sejauh mana metode yang digunakan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan mampu meminimalkan risiko terhadap masyarakat. Di sinilah relevansi latihan dasar militer (latsarmil) dalam Program KDMP patut dikaji secara kritis. Manajer koperasi merupakan profesi sipil. Tugas utamanya adalah mengelola organisasi ekonomi masyarakat, membangun tata kelola koperasi yang sehat, memperkuat kelembagaan, menyusun strategi bisnis, mengelola keuangan, meningkatkan kapasitas anggota, serta menciptakan inovasi ekonomi desa. Kompetensi tersebut adalah kompetensi manajerial, sosial, dan ekonomi. Pertanyaannya, sejauh mana latihan dasar militer menjadi instrumen yang paling tepat untuk membentuk kapasitas tersebut? Tidak ada yang menolak pentingnya disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat pengabdian, maupun ketahanan mental. Nilai-nilai tersebut memang penting bagi setiap pemimpin. Namun, disiplin bukanlah monopoli pendekatan militer. Integritas tidak hanya lahir dari latihan fisik. Kepemimpinan juga tidak semata-mata dibangun melalui pola pembinaan bercorak militer. Banyak negara membangun kapasitas aparatur sipil melalui pendidikan kepemimpinan, pelatihan manajemen, simulasi penyelesaian masalah, praktik lapangan, hingga pembelajaran berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut tetap mampu membentuk karakter tanpa mengabaikan relevansi kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan sipil. Karena itu, ketika muncul pertanyaan publik mengenai relevansi latsarmil dalam pembentukan calon manajer KDMP, pemerintah semestinya tidak melihatnya sebagai bentuk penolakan terhadap program. Sebaliknya, pertanyaan tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Negara tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru kebijakan yang baik adalah kebijakan yang terbuka untuk diuji, dikritisi, dan dievaluasi. Lebih jauh lagi, negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas penyelenggaraan program ini. Dalam prinsip *good governance* pemerintah bukan hanya bertanggung jawab merancang program, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaannya memenuhi standar keselamatan, pengawasan, mitigasi risiko, dan perlindungan terhadap peserta. Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa setiap peserta telah melalui seleksi atau bahwa terdapat penyebab medis pada masing-masing kasus. Penjelasan tersebut memang penting, tetapi tidak menutup kewajiban negara untuk mengevaluasi apakah desain kebijakan, pola pelatihan, sistem pengawasan, kesiapan fasilitas kesehatan, mekanisme tanggap darurat, dan relevansi kurikulum telah memenuhi standar yang semestinya. Inilah mengapa evaluasi total menjadi sebuah keniscayaan. Evaluasi tidak boleh hanya menyentuh permukaan. Negara harus berani meninjau ulang seluruh fondasi Program KDMP, mulai dari dasar filosofis pelatihan, tujuan pembentukan karakter, proporsionalitas penggunaan latsarmil, sistem seleksi peserta, pemeriksaan kesehatan, pengawasan selama pelatihan, hingga mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi hal yang tidak diinginkan Yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah program. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat tentu mendukung lahirnya kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi desa. Namun, dukungan publik tidak dibangun melalui slogan atau target administratif semata. Dukungan publik lahir ketika masyarakat melihat bahwa negara memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan, melakukan koreksi, dan memperbaiki kebijakan secara terbuka. Negara juga harus menyadari bahwa persoalan ini menyangkut nyawa manusia. Dalam konstitusi, perlindungan terhadap hak hidup merupakan salah satu kewajiban fundamental negara. Oleh sebab itu, ketika sebuah program pemerintah diwarnai jatuhnya korban jiwa, respons negara tidak boleh berhenti pada ungkapan belasungkawa. Negara wajib memastikan bahwa setiap fakta diungkap secara transparan, setiap proses dievaluasi secara objektif, dan setiap kelemahan kebijakan diperbaiki secara menyeluruh. Tidak ada target pembangunan yang lebih tinggi daripada keselamatan warga negara. Tidak ada keberhasilan program yang layak dibayar dengan hilangnya kepercayaan masyarakat Dan tidak ada kebijakan publik yang boleh dianggap terlalu sempurna sehingga menutup ruang evaluasi. Momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membangun Program KDMP yang lebih rasional, lebih profesional, dan lebih akuntabel. Evaluasi total bukanlah ancaman bagi program. Sebaliknya, evaluasi total adalah syarat agar program memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Negara yang kuat bukanlah negara yang selalu merasa benar. Negara yang kuat adalah negara yang berani mengevaluasi dirinya sendiri ketika sebuah kebijakan menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Tragedi ini harus menjadi alarm keras bagi negara untuk melakukan evaluasi total Program KDMP, Evaluasi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berorientasi pada keselamatan, martabat, dan perlindungan setiap warga negara. Sebab, pada akhirnya ukuran keberhasilan negara bukan hanya seberapa banyak program yang dilaksanakan, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang ditunjukkan ketika keselamatan warganya dipertaruhkan.

Nasional, Pemuda, Pendidikan

Workshop Produksi Suling Tradisional Sulsel Resmi Dibuka, Perkuat Pelestarian Warisan Budaya

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id – Workshop Produksi Suling Tradisional Sulawesi Selatan resmi dibuka sebagai bagian dari Program Pendanaan Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Mengusung tema “Budaya Maritim”, kegiatan ini menjadi wadah pelestarian sekaligus pewarisan pengetahuan mengenai proses pembuatan alat musik tradisional suling kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan kalangan akademisi. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia sekaligus penerima Program Pendanaan Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026, Bapak Khaeruddin, S.Sn., M.Pd. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan melalui program fasilitasi tersebut. “Program Pendanaan Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya daerah. Melalui workshop ini, kami berharap pengetahuan tentang produksi suling tradisional Sulawesi Selatan tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga diwariskan secara langsung melalui praktik kepada masyarakat. Harapannya, akan lahir generasi yang tidak hanya mampu memainkan suling, tetapi juga memiliki keterampilan membuatnya sehingga keberlangsungan tradisi ini tetap terjaga di masa mendatang.” Sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi nyata pemajuan kebudayaan melalui pelestarian objek budaya yang mulai jarang dipraktikkan oleh masyarakat. “Workshop ini memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian alat musik tradisional Sulawesi Selatan, khususnya suling. Dukungan melalui Program Pendanaan Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 diharapkan mampu mendorong lahirnya ruang-ruang belajar yang menghubungkan para maestro, pengrajin, akademisi, dan generasi muda. Pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui dokumentasi, tetapi harus diwujudkan melalui proses pewarisan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini sangat diperlukan agar warisan budaya tetap hidup, berkembang, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya.” Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, Dr. Arifin Manggau, M.Pd., memberikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat aspek pendidikan dan pengembangan keilmuan. “Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat luar biasa. Pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada kemampuan memainkan alat musik tradisional saja, tetapi juga harus menyentuh aspek pengetahuan mengenai proses penciptaannya. Workshop ini menjadi pemantik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat untuk memahami bahwa sebuah alat musik tradisional memiliki nilai budaya, filosofi, dan teknik produksi yang perlu dipelajari. Dengan demikian, lahir sumber daya manusia yang tidak hanya menjadi pemain, tetapi juga mampu menjadi pengrajin dan penerus tradisi pembuatan suling tradisional Sulawesi Selatan.” Melalui workshop ini, peserta akan mengikuti rangkaian materi dan praktik produksi suling tradisional secara langsung bersama narasumber yang berpengalaman. Diharapkan kegiatan ini mampu memperkuat upaya pelestarian budaya maritim Sulawesi Selatan sekaligus menjadi ruang transfer pengetahuan yang berkelanjutan dalam menjaga eksistensi alat musik tradisional sebagai bagian dari identitas budaya bangsa.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Peserta LATSARMIL KOPDES dan Kampung Nelayan Meninggal: Evaluasi Menyeluruh tidak dapat Ditunda

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, Makassar – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya peserta dalam kegiatan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang diikuti oleh Calon Pengelola Koprasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dipandang sebagai musibah biasa ataupun sekadar risiko dari sebuah kegiatan pelatihan. Hilangnya Empat Nyawa dalam program yang diselenggarakan dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menjadi alarm serius bahwa keselamatan peserta harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan publik. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara yang mengikuti program pemerintah. Oleh karena itu, setiap dugaan kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan wajib dievaluasi secara terbuka, profesional, dan akuntabel. “Tragedi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai standar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, seleksi kesehatan peserta, kesiapan tenaga medis, prosedur mitigasi risiko, mekanisme pengawasan, hingga sistem penanganan keadaan darurat selama pelaksanaan latihan. Evaluasi tidak boleh berhenti pada penyampaian belasungkawa semata, melainkan pemerintah harus menghasilkan perbaikan sistem yang mampu menjamin keselamatan pada setiap program pemerintah di masa mendatang”.ujarnya Lebih lanjut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DEMA UIN Alauddin Makassar memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap relevansi penggunaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) sebagai instrumen pembinaan bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Secara substantif, pengelolaan lembaga ekonomi kerakyatan menuntut kapasitas di bidang tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, perencanaan bisnis, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan pembinaan yang bersifat kemiliteran perlu dikaji secara komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan program, efektivitas capaian pembelajaran, serta prinsip perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak peserta. Kami menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh mengesampingkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya diukur dari capaian target, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keselamatan dan melindungi setiap warga negara yang menjadi bagian dari program tersebut. Kementrian Hukum dan HAM DEMA UINAM Mendesak Pemerintah Serta Instansi Terkait Untuk Mengusut Secara Tuntas Tragedi Meninggalnya Empat Peserta Latsarmil Melalui Investigasi Yang Independen Dan Transparan, Sekaligus Melakukan Evaluasi Menyeluruh Terhadap Penyelenggaraan Program Tersebut. Pemerintah Juga Harus Menjamin Akuntabilitas, Menegakkan Tanggung Jawab Atas Setiap Dugaan Kelalaian, Memenuhi Hak-Hak Keluarga Korban, Serta Memperkuat Sistem Dan Standar Keselamatan Agar Tragedi Serupa Tidak Kembali Terjadi. “Keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama tidak boleh lagi ada korban jiwa dalam program program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejatraan rakyat”tutupnya. Sumber: Fajar – GAM Sulsel

Ekonomi, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Seminar Nasional Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id – Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Seminar Nasional Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI) dapat terselenggara dengan baik pada Jumat, 26 Juni 2026, bertempat di Gedung Diklat BKPSDM Maros dan disiarkan secara hybrid melalui Zoom Meeting. Seminar nasional ini mengangkat tema:

Daerah, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda

Sensus Ekonomi 2026: HMI dan BPS Kota Parepare Bersinergi Kawal Validitas Data

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id – PAREPARE, 26 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Parepare menggelar audiensi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare di Kantor BPS Parepare, Jumat (26/6/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan langkah strategis dan pengawasan bersama demi mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akurat dan akuntabel. Kepala BPS Kota Parepare, Ibu Dian Ernawaty, menyambut hangat inisiatif kolaborasi ini. Pihaknya mengapresiasi kehadiran dan kepedulian kader HMI untuk ikut ambil bagian dalam mengawal proses pendataan di lapangan. “Kami sangat berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan HMI yang siap berdiskusi dan mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BPS membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap elemen masyarakat guna memastikan pendataan berjalan optimal demi menghasilkan data yang lebih baik dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Dian Ernawaty Kepala BPS Kota Parepare. Di tempat yang sama, Ketua Umum HmI Cabang Parepare, Muh. Ilham M., menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda krusial yang berdampak langsung pada arah kebijakan ekonomi daerah. Oleh karena itu, HMI mendorong adanya pengawasan ketat dan pelibatan struktur pemerintahan dari tingkat paling bawah. “Sensus Ekonomi 2026 ini sangat penting. Namun, agar pelaksanaannya maksimal, perlu ada pelibatan dan pengawasan dari semua pihak, termasuk menyentuh tingkat kelurahan hingga Ketua RT dan RW. Hal ini penting agar masyarakat dapat menerima petugas pendata BPS dengan terbuka dan baik,” jelas Ilham. Selain koordinasi kewilayahan, Ilham juga menyoroti aspek kualitas SDM yang diturunkan ke lapangan. Menurutnya, BPS harus menjamin kompetensi para petugas serta memastikan tidak adanya tumpang tindih tugas yang berpotensi menurunkan validitas data. Pertemuan yang berlangsung hangat ini menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi kepemudaan, dan struktur masyarakat lokal adalah kunci utama dalam meminimalisir kendala sektoral selama SE 2026 berlangsung di Kota Parepare. Sumber: Khumaedi (Kontributor Parepare)

Nasional, Opini, Pemuda

Bulan Muharram: Titik Temu Sejarah Kemanusiaan di Karbala

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis: Rendi Pratama (Alumni Sastra Arab Unhas) ruminews.id – Setiap peradaban memiliki peristiwa yang melampaui ruang dan waktunya. Ada peristiwa yang tidak berhenti sebagai catatan sejarah, melainkan berubah menjadi sumber inspirasi moral bagi generasi-generasi sesudahnya. Dalam tradisi Islam, salah satu peristiwa itu adalah Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah (680 M). Selama lebih dari empat belas abad, Karbala terus dikenang bukan semata-mata karena tragedinya, melainkan karena nilai-nilai kemanusiaan yang dikandungnya. Di tengah dunia yang masih dipenuhi perang, pengungsian, kemiskinan, ketimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan, Karbala kembali menghadirkan pertanyaan yang selalu relevan: apakah keadilan masih layak diperjuangkan ketika harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar? Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh manusia yang percaya bahwa martabat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan apa pun. Setiap tanggal 10 Muharram, jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia mengenang sebuah peristiwa yang berlangsung di padang Karbala pada tahun 61 Hijriah. Peristiwa yang terjadi lebih dari empat belas abad lalu itu tidak lagi sekadar menjadi bagian dari sejarah Islam. Sebagian mengenangnya melalui puasa Asyura, sebagian melalui doa dan majelis keagamaan, sebagian lagi melalui tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun. Namun sesungguhnya, Karbala telah “melampaui” batas ruang, waktu, bahkan identitas mazhab. Ia telah menjadi bahasa universal tentang martabat manusia. Pandangan tersebut menemukan pijakannya dalam pemikiran Kuntowijoyo. Bagi sejarawan Indonesia itu, sejarah bukan sekadar rekaman masa lampau, melainkan ilmu yang menghadirkan kesadaran. Nilai sejarah tidak berhenti pada fakta, tetapi terletak pada kemampuannya membimbing manusia membaca masa kini. Jika kita membaca sejarah peristiwa Karbala dengan seksama, Karbala bukan hanya kisah gugurnya Imam Husain bin Ali bersama keluarga dan para sahabatnya, melainkan pelajaran mengenai bagaimana kekuasaan dapat kehilangan legitimasi moral ketika mengabaikan keadilan. Karena itulah Karbala tidak pernah benar-benar selesai sebagai masa lalu. Ia terus hadir setiap kali kekuasaan membungkam kritik, ketika hukum diperalat untuk kepentingan politik, atau ketika kelompok yang lemah kehilangan hak-haknya. Dalam pengertian inilah Karbala adalah sejarah yang hidup. Jika dibaca melalui pendekatan semiotika Roland Barthes, Karbala juga merupakan ruang yang dipenuhi simbol. Air yang dihalangi bukan sekadar persoalan biologis, melainkan tanda tentang bagaimana kekuasaan dapat merampas hak hidup manusia. Padang Karbala melambangkan kesunyian moral ketika mayoritas memilih diam. Darah Husain menjadi simbol bahwa kebenaran sering kali menuntut pengorbanan yang tidak kecil. Simbol-simbol tersebut terus direproduksi dalam ingatan kolektif sehingga Karbala tidak lagi menjadi milik satu komunitas agama, tetapi menjadi bahasa universal tentang perlawanan terhadap ketidakadilan. Di sinilah pemikiran Ali Shariati memperoleh relevansinya. Sosiolog Iran itu menolak memahami Asyura sebagai sekadar ritual kesedihan. Baginya, tangisan atas Husain adalah kesadaran sejarah. Tangisan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari lahirnya keberanian moral. Doa pun tidak dipahami sebagai pelarian dari kenyataan sosial, tetapi sebagai energi spiritual yang menggerakkan tindakan. Ketika doa dipisahkan dari perjuangan, agama kehilangan daya transformasinya. Sebaliknya, ketika doa melahirkan keberanian membela yang tertindas, agama kembali menjadi kekuatan pembebasan. Pembacaan yang lebih mendalam dikemukakan oleh filsuf dan islamolog Prancis Henry Corbin. Melalui hermeneutika spiritualnya, Corbin memandang Karbala sebagai realitas batin yang terus berlangsung sepanjang sejarah manusia. Setiap zaman memiliki “Karbala”-nya sendiri, yakni saat ketika manusia harus menentukan pilihan antara kepentingan dan nurani, antara kekuasaan dan keadilan. Dalam perspektif ini, Imam Husain tidak hanya menjadi tokoh sejarah, tetapi simbol manusia yang menjaga cahaya moral di tengah gelapnya kekuasaan. Interpretasi tersebut ternyata juga mendapat perhatian luas di dunia akademik. Prof. Hugh N. Kennedy, Guru Besar Emeritus Sejarah Arab di SOAS University of London, menjelaskan bahwa konflik-konflik awal Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai pergulatan mengenai legitimasi moral kepemimpinan. Merujuk pandangan akademik yang lain, Prof. Oliver Scharbrodt, Professor of Islamic Studies di Lund University yang sebelumnya mengajar di University of Birmingham, melihat bahwa ingatan terhadap Karbala telah berkembang menjadi collective memory yang membangun solidaritas sosial lintas bangsa dan etnis. Seluruh perspektif tersebut mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Karbala adalah titik temu sejarah kemanusiaan. Sejarah menjelaskan konteksnya, semiotika mengungkap simbol-simbolnya, Ali Shariati menghadirkan etika perlawanannya, Henry Corbin membuka dimensi spiritualnya, sedangkan kajian akademik kontemporer menunjukkan relevansinya dalam pembahasan etika politik, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, pesan Karbala menemukan relevansinya dalam kehidupan berbangsa. Negara ini dibangun di atas cita-cita keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan semangat persatuan dalam keberagaman. Namun, cita-cita tersebut masih terus diuji oleh berbagai persoalan. Konflik agraria yang berlarut-larut, ketimpangan ekonomi, praktik korupsi yang menggerus kepercayaan publik, diskriminasi terhadap kelompok rentan, hingga berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan identitas menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan keadilan belum pernah benar-benar usai. Dalam situasi demikian, Karbala mengajarkan bahwa keberpihakan kepada kebenaran tidak selalu ditentukan oleh jumlah pendukung, melainkan oleh keberanian mempertahankan prinsip ketika berhadapan dengan tekanan kekuasaan. Bagi Indonesia, Karbala memberikan ‘karpet merah’ untuk cerminan adil kewargaan. Pesan itu bukan untuk mempertajam perbedaan mazhab atau agama, melainkan memperkuat kesadaran bahwa kekuasaan harus selalu dikendalikan oleh nilai-nilai keadilan. Kritik terhadap ketidakadilan tidak identik dengan permusuhan terhadap negara; sebaliknya, ia merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga kehidupan demokrasi. Dalam perspektif ini, Karbala selaras dengan semangat Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki dimensi pertanggungjawaban moral. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menolak segala bentuk penindasan. Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling meniadakan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menempatkan musyawarah dan kritik sebagai bagian dari tata kelola yang sehat. Adapun Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan etis yang sejalan dengan perjuangan Imam Husain dalam menolak legitimasi kekuasaan yang kehilangan keadilan. Karena itu, memperingati 10 Muharram tidak cukup dimaknai sebagai ritual mengenang tragedi sejarah. Momentum tersebut seharusnya menjadi ruang refleksi publik untuk bertanya: apakah kebijakan negara telah berpihak kepada mereka yang lemah, apakah pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh warga, dan apakah hukum telah berdiri sama tegak bagi semua orang. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu merupakan wujud nyata dari apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai fungsi sejarah yang membangun kesadaran, bukan sekadar menyimpan kenangan. Sejarah Karbala akhirnya menemukan maknanya ketika nilai-nilai yang lahir darinya diterjemahkan menjadi keadilan sosial, keberanian terhadap keadilan, dan tanggung jawab kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah dunia yang masih menyaksikan perang, pengungsian, kelaparan, dan dehumanisasi, Karbala mengingatkan bahwa ukuran

Ekonomi, Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

AI Connect Makassar dan Kodeka Labs Bekali Talenta Digital Bangun AI Chatbot melalui Workshop N8N

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

ruminews.id, – MAKASSAR, 19 Juni 2026 AI Connect Makassar bersama Kodeka Labs sukses menyelenggarakan workshop bertajuk “Intelligent Workflow Orchestration with N8N” di Telkom AI Center of Excellence (AI CoE) Makassar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas talenta digital Indonesia dalam menguasai teknologi otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Workshop yang diikuti oleh 25 peserta tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pembangunan workflow otomatis menggunakan platform N8N. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan konsep dasar workflow automation, integrasi Application Programming Interface (API), hingga implementasi AI chatbot yang terhubung dengan platform Telegram. Kegiatan dibuka oleh Business and Community Lead Telkom AI Connect Makassar, Sunarti M.R. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kemampuan merancang workflow otomatis kini menjadi salah satu kompetensi yang semakin dibutuhkan di berbagai sektor industri. “Kemampuan merancang workflow yang terotomatisasi menjadi keterampilan yang semakin dicari industri. Melalui workshop ini, kami ingin membekali peserta tidak hanya dengan teori, tetapi juga pengalaman praktis membangun workflow cerdas yang dapat diterapkan di berbagai skenario bisnis dan pengembangan solusi digital,” ujar Sunarti. Pada sesi utama, peserta memperoleh materi dari dua narasumber Kodeka Labs, yakni Chief Technology Officer (CTO) Agung Kartika Ardhiyanda dan AI Engineer A. Tasdik Bijaksana. Keduanya mengulas konsep Intelligent Workflow Orchestration, arsitektur N8N, pemanfaatan node-based automation, integrasi berbagai layanan melalui API, hingga penerapan logika percabangan (branching) dalam membangun alur kerja otomatis. Selain sesi teori, peserta mengikuti praktik langsung (hands-on) dengan membangun mini project berupa AI chatbot yang memiliki persona khusus sehingga mampu menghasilkan respons yang lebih natural. Melalui integrasi N8N, model AI, dan Telegram, setiap peserta merancang workflow yang dapat diuji secara langsung menggunakan akun Telegram masing-masing. Sesi praktik tersebut menjadi tantangan bagi peserta untuk mengombinasikan kemampuan workflow orchestration, pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP), serta integrasi layanan digital dalam satu solusi yang utuh. Beragam chatbot dengan karakteristik unik berhasil dikembangkan dalam waktu sekitar satu jam. Salah satu peserta, Raynato Lienardy, mengaku memperoleh pengalaman baru yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. “Saya sangat terbantu dengan sesi hands-on yang diberikan. Selain memahami cara kerja N8N, saya juga jadi mengerti bagaimana mengintegrasikannya dengan Telegram untuk membuat AI chatbot menggunakan Groq secara langsung. Mini project individu di akhir kegiatan menjadi tantangan yang mengasah kreativitas sekaligus pemahaman teknis saya,” katanya. Melalui kolaborasi dengan Kodeka Labs, AI Connect Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ruang belajar yang aplikatif sekaligus mendorong pengembangan ekosistem talenta digital, khususnya di bidang kecerdasan buatan, workflow automation, dan integrasi teknologi cerdas. Program AI Connect merupakan bagian dari inisiatif Telkom AI Center of Excellence yang bertujuan mempercepat adopsi AI melalui kegiatan pembelajaran, showcase inovasi, serta konsultasi bisnis. Sementara itu, Kodeka Labs merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan solusi berbasis kecerdasan buatan dan otomatisasi cerdas untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Melalui kegiatan seperti ini, kedua institusi berharap semakin banyak talenta digital yang memiliki kompetensi praktis dalam membangun solusi AI yang siap diterapkan untuk menjawab kebutuhan industri dan transformasi digital di Indonesia.

Scroll to Top