Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Pemuda

BESOK! Pembukaan Pendaftaran Calon Ketua KNPI Sulsel

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) & Musyawarah Daerah (MUSDA) XVI DPD KNPI Sulawesi Selatan akan membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Sulsel mulai besok, Ahad, 7 Desember 2025. Proses pendaftaran dan pengembalian formulir akan dilaksanakan hanya dalam satu hari, sesuai keputusan panitia. Ketua Organizing Committee (OC) Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) & Musyawarah Daerah (MUSDA) XVI, Idham Raihutama, menyampaikan bahwa seluruh mekanisme pencalonan berpedoman pada ketentuan organisasi. “Pendaftaran dibuka secara terbuka dan tetap mengikuti aturan main yang telah ditetapkan organisasi. Semua bakal calon wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Organisasi (PO) No. 3 Tahun 2022,” ujar Idham. Selain persyaratan pokok yang terdapat dalam PO, panitia juga menetapkan beberapa ketentuan administratif tambahan untuk kelancaran proses pendaftaran. Ketentuan tersebut bersifat teknis dan bertujuan memastikan tahapan berjalan tertib dan sesuai prosedur, termasuk hal-hal menyangkut proses registrasi, biaya pengambilan formulir pendaftaran, ketepatan waktu, serta tata cara pengajuan berkas. Bagi pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan maupun teknis pendaftaran, panitia telah menugaskan Sekretaris Panitia, Illham Adam, yang dapat dihubungi di 0813-4369-3008. Panitia mengimbau seluruh pihak yang berminat agar mempersiapkan berkas sejak awal, mengingat waktu pendaftaran yang sangat terbatas. Rilis ini dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) & Musyawarah Daerah (MUSDA) XVI DPD KNPI Sulawesi Selatan.

Pemuda

KBNU Komitmen Solid Dukung Vonny Ameliani Suardi Sejak Awal

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Dukungan keluarga besar Nahdlatul Ulama (KBNU) terhadap Vonny Ameliani Suardi sebagai calon Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan kembali dipertegas. Sejak awal proses penjaringan, KBNU menjadi salah satu unsur pertama yang langsung memberikan rekomendasi dan mandat kepada Vonny, sebagai wujud kepercayaan penuh atas kapasitas dan komitmennya dalam memajukan kepemudaan Sulsel. Ketua GP Ansor Sulsel, Rusdi, menegaskan bahwa posisi KBNU tidak pernah berubah sejak hari pertama. “KBNU solid buat Vonny dan tidak bergeser sedikit pun. Rekomendasi dan mandat sudah kami berikan sejak awal, dan itu komitmen yang kami pegang teguh,” ujar Rusdi. Penegasan serupa datang dari Ketua PMII Sulawesi Selatan, yang memastikan bahwa seluruh unsur KBNU tetap satu suara dalam mendukung Vonny. Menurutnya, tidak pernah ada pembahasan ataupun wacana untuk mengalihkan dukungan kepada kandidat lain. “Dukungan KBNU tidak ada bergeser. Kami komitmen sejak awal bersama Bu Vonny,” tegasnya. Konsistensi dukungan ini, lahir dari penilaian objektif terhadap visi inklusif, rekam jejak, serta kemampuan Vonny dalam membangun ruang kolaborasi pemuda lintas organisasi. Mereka menilai Vonny adalah sosok yang mampu membawa KNPI Sulsel ke arah yang lebih solid dan progresif. Dengan penegasan bersama dari unsur KBNU, diharapkan dinamika menjelang musyawarah KNPI Sulsel tetap berlangsung kondusif dan menjunjung semangat persatuan demi kemajuan pemuda Sulawesi Selatan

Pemuda

Ketua GAMKI Albert Palangda Tegaskan Dukungan: “Vonny Sosok Inklusif untuk KNPI Sulsel”

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Dukungan terhadap kandidat Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, kembali bertambah. Kali ini datang dari Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulsel, Albert Palangda, yang menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Vonny dalam memimpin organisasi kepemudaan terbesar di Sulawesi Selatan tersebut. Albert menyampaikan bahwa GAMKI melihat Vonny sebagai figur yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga nilai-nilai inklusif dan keberagaman. Menurutnya, KNPI Sulsel membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen pemuda tanpa sekat, dan Vonny dinilai memenuhi karakter tersebut secara utuh. Ia menambahkan bahwa rekam jejak Vonny dalam berbagai kegiatan kepemudaan memperlihatkan keberpihakan yang jelas terhadap kolaborasi, keterbukaan, serta ruang partisipasi yang setara bagi semua kelompok. “GAMKI memandang Vonny sebagai figur yang tidak hanya berbicara soal perubahan, tetapi konsisten menghadirkannya,” ujar Albert. Dukungan GAMKI tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa organisasi kepemudaan lintas iman dan latar belakang siap bergerak bersama membangun KNPI Sulsel yang lebih solid. Albert menilai bahwa semangat inklusif yang dibawa Vonny sangat sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung GAMKI selama ini. Dengan menguatnya dukungan dari berbagai OKP, termasuk GAMKI, Vonny Ameliani Suardi semakin memperlihatkan posisinya sebagai kandidat yang memiliki kapasitas, jaringan, dan visi kuat. Harapan besar pun muncul agar kepemimpinan baru KNPI Sulsel nantinya benar-benar menjadi wadah pemersatu pemuda dan representasi keberagaman Sulawesi Selatan.

Hukum, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Demokrasi dan Kritik Otoritarianisme dalam Perspektif Cak Nur

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Prof. Dr. Nurcholish Madjid atau lebih populer dipanggil Cak Nur merupakan seorang cendekiawan muslim yang juga penulis buku Islam Doktrin dan Peradaban. Dalam berbagai tulisan dan ceramahnya, Menurut Cak Nur, prinsip-prinsip Islam yang humanis sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, menciptakan masyarakat adil makmur, dan menghargai hak-hak individu tanpa mengorbankan nilai sosial. Nurcholish Madjid menyampaikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal keadilan, musyawarah (syura), dan kebebasan yang bertanggung jawab. Menurut Cak Nur, demokrasi bukan hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga tentang kewajiban moral untuk mendengarkan dan menghormati pandangan orang lain. la menegaskan bahwa demokrasi yang ideal adalah yang mengakomodir semua perbedaan, pluralisme, dan memberikan ruang untuk keberagaman, sebagaimana ajaran Islam yang menghargai hak-hak setiap individu. Dengan demikian, demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus mendukung terciptanya kesejahteraan sosial, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat berpartsipasi aktif dalam proses politik. Demokrasi bagi Cak Nur bukan hanya soal kebebasan memilih pemimpin, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam proses politik untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menekankan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus mampu mengurangi masalah ketimpangan sosial, serta memfasilitasi proses kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, yang akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan golongan sosial, suku, agama, dan ras. Otoritarianisme dalam Kritik Nurcholis Madjid Dalam menghadapi otortarianisme, Cak Nur menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan banyak dampak negatif. la percaya bahwa otoritarianisme sering kali mengabaikan hak-hak dasar rakyat, mereduksi kebebasan individu, serta membatasi ruang untuk pembaruan sosial. Cak Nur mengingatkan bahwa apabila suatu negara tidak memiliki mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap kekuasaan, maka otoritarianisme dapat berkembang menjadi bentuk pemerintahan yang represif. Meskipun dalam beberapa keadaan otoritarianisme dapat dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk menciptakan stabilitas. Cak Nur mengingatkan bahwa sistem ini cenderung memperburuk ketidakadilan. Penyalahgunaan kekuasaan sering kali berkembang dalam sistem pemerintahan yang tidak transparan dan tertutup, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, ia memfokuskan bahwa demokrasi yang sejati tidak hanya berbicara soal mekanisme pemilu, tetapi lebih jauh lagi tentang bagaimana masyarakat secara aktif terlibat dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.  

Jakarta, Nasional, Pemuda

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Nyatakan Dukungan untuk Vonny Ameliani Suardi Maju sebagai Ketua KNPI Sulsel

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemuda /

ruminews.id – Makassar — Dukungan terhadap Vonny Ameliani Suardi untuk maju sebagai calon Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terus menguat. Kali ini, sinyal positif datang dari Ketua Umum TIDAR (Tunas Indonesia Raya), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang memberikan dukungan penuh kepada Vonny, sosok yang juga menjabat sebagai Ketua TIDAR Sulawesi Selatan. “Vonny adalah pemimpin muda yang bekerja dengan hati, mampu merangkul banyak kalangan, dan memiliki visi kuat mengenai masa depan pemuda Sulsel. Kami di TIDAR melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin KNPI Sulsel ke arah yang lebih solid dan inovatif,” ujar Rahayu Saraswati. Dukungan ini semakin menambah energi positif bagi Vonny, yang telah menerima banyak support dari berbagai organisasi kepemudaan, DPD II, serta tokoh pemuda di wilayah Sulawesi Selatan. Rahayu juga menyampaikan bahwa TIDAR pusat siap memberi ruang besar bagi kader muda potensial seperti Vonny untuk terus berkembang di kancah kepemudaan baik Lokal maupun Nasional. Dengan dukungan resmi dari Ketua Umum TIDAR, langkah politik Vonny Ameliani Suardi menuju KNPI Sulsel diprediksi semakin mantap, sekaligus membuka peluang terjadinya konsolidasi besar organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan.

Daerah, Gowa, Pemuda, Pendidikan, Politik, Uncategorized

Uji Publik dan Debat Kandidat Konfercab HMI Gowa Raya: Khidmat Penuh Gagasan, Tegas, Dinamis dan Solutif

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda, Pendidikan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – HMI Cabang Gowa Raya menggelar Uji Publik dan Debat Kandidat Konferensi Cabang (Konfercab) XII pada 1 Desember malam bertempat di Coffee Solution Makassar. Kegiatan ini mengusung tema “Kuantum Leadership: Jalan Baru Kepemimpinan HMI Cabang Gowa Raya” dan menghadirkan tiga panelis, yakni Mujiburrahman, S.Sos., M.Si (Sekretaris Umum HMI Cabang Gowa Raya Periode 2003–2004), Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I (Akademisi, Koordinator Presidium MW FORHATI Sulsel, Mantan Ketua Kohati Indonesia Timur), dan Aflina Mustafaina (Aktivis Perempuan, Dewan Pakar Forhati Sulsel). Turut hadir Muh. Isra DS (Presidium KAHMI Gowa), serta tiga kandidat Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya: A. Wahyu Pratama Hasbi (Komisariat Syariah dan Hukum), Andi Rini Sulestiani (Komisariat Kesehatan dan Ilmu Kedokteran), dan Muhammad Amri (Komisariat Sains dan Teknologi). Acara juga dihadiri jajaran Pengurus Cabang, Pengurus Kohati, komisariat se-Gowa Raya, tim sukses masing-masing kandidat, serta ratusan kader HMI Cabang Gowa Raya. Dalam sambutan Nawir kaling selaku Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya menyampaikan bahwa “Sepanjang HMI Cabang Gowa Raya belum dibubarkan. Maka kita harus saling membersamai satu sama lain”. Nawir menambahkan dalam statemennya bahwa “Sebelum dikeluarkannya SK Karateker dari PB HMI, pengurus HMI Cabang Gowa Raya sebelumnya tidak pernah mendapatkan surat teguran/SP. Baik secara keorganisasian maupun penyampaian lisan kepada kami secara individu di kepengurusan. Kemudian setelah diduga terbit karateker, kami selaku pengurus menumpuh surat Permohonan PK dengan uraian catatan kritis ke PB HMI dengan melampirkan dokumen-dokumen konfercab yang sedang berjalan sejak bulan Juni 2025. Kenapa tertunda, itu ada alasannya. Sementara SK Karateker muncul pada saat bulan November. Hingga saat ini belum ada tanggapan dri PB HMI mengenai Permohonan PK yang kami ajukan. Sebabnya itu kami berkesimpulan bahwa, sekalipun Konfercab versi karateker dijalankan. Maka kami juga tetap menjalankan Konfercab ini sesuai mekanisme organisasi. Ini adalah tantangan bagi kita semua terkait pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah HMI, dan kita tidak mengaminkan itu. Maka HMI Cabang Gowa Raya tidak akan terbelah. Mengenai polemik ini, di ujung sayang ingin menyelesaikan dengan baik-baik. Kepengurusan ini siap saya pertanggungjawabkan di forum Konfercab ke-XII. Secara pribadi dan kelembagaan, saya sangat tidak menginginkan HMI Cabang Gowa Raya terpecah. Mari kita jaga Marwah HMI Cabang Gowa Raya. Untuk para kandidat, persiapkan pengorbanan kalian, selebihnya sisahkan keikhlasan dan rasa syukur. Ketika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendirian. Tetapi ketika ingin berjalan jauh maka jalanlah bersama-sama. (Tutupnya). Dalam kegiatan Uji Publik dan Debat Kandidat Konferensi Cabang ke-XII ini dipandu langsung oleh Aenul Ikhsan selaku Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Gowa Raya bertindak sebagai moderator. Dimulai dengan pembukaan resmi, pencabutan nomor urut, orasi ilmiah dan pemaparan visi misi Kandidat, sesi tanya jawab, dialog solutif, support, saran-saran yang membangun serta diakhiri dengan hikmat dan foto bersama. Visi misi diawali oleh kandidat nomor urut 1 Muhammad Amri dalam visi misinya mendorong gagasan “HMI konstruktif” bahwa “HMI Cabang Gowa Raya kedepannya akan dikelola melalui teknologi dan database digital agar mudah diakses dalam ruang-ruang perkaderan maupun sebagai wadah kader dalam merespon isu-isu kehormatan dan kebangsaan. Ke depan menargetkan minimal 1000 kader dalam satu periode, dan merangkum dalam big data digital, sebagai akses kader mempermudah menjalankan misi kualitas insan cita. “Tentu dalam sebuah kepemimpinan, pentingnya manajemen konflik dalam merespon trouble yang terjadi di internal HMI cabang Gowa Raya khususnya tentu diselesaikan dengan bijak, sikap ideal struktural dan tidak lepas dari aturan main organisasi. Dalam kepemimpinan ke depan, Tetap pada prinsip mengedepankan nilai-nilai keummatan dan kebangsaan, dengan fokus menjadikan HMI Cabang Gowa Raya sebagai laboratorium keilmuan, menjawab tantangan zaman yang berdampingan dengan Artificial Intelegensi. (Tutupnya) Andi Rini Sulestiani selaku Kandidat Nomor urut 2, menekankan “pentingnya membangun jiwa kepemimpinan bagi kader-kader melalui Komisariat” Yang menjadi titik fokus dalam misi calon ketua umum raya yang berlatar belakang Kohati ini menekankan “pentingnya membangun kesadaran kader melalui proses kaderisasi yang baik dan tidak terlalu menekankan pada pragmatisme kader dalam menjalankan misi HMI. Rini juga menekankan “Pentingnya pengembangan skill bagi kader-kader komisariat sehingga kader tidak terlalu berpikir taktis. Membuka akses dan ruang-ruang bagi kader sesuai dengan bidangnya. Agar mewujudkan kader-kader yang berkualitas insan cita. Merespon polemik internal HMI dengan menurunkan ego sentris dan saling simpu merangkul. “Izinkan saya tumbuh seperti bunga tembok, mungkin tumbuh indah di tempat yang keras, tapi tidak untuk datang merusak.” (Tutupnya) Sementara A Wahyu Pratama Hasbi kandidat nomor urut 3 menekankan bahwa “ingin membawa HMI Cabang Gowa Raya melangkah bersama-sama menentukan arah, agar HMI cabang Gowa Raya mampu berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual serta mendorong pentingnya profesionalisme dalam tubuh HMI. Dengan tetap berdiri pada komitmen independensi etis dan independensi organisatoris. Kader HMI cerminanya adalah lima kualitas insan cita, cerminanya NDP. Membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada seluruh kader yang memiliki keterampilan, skil dan kreativitasnya melalui ruang-ruang perkaderan. Mendudukkan problem HMI pada muara perkaderan, mengharmonisasi kepengurusan yang bernuansa intelektual dan semangat perjuangan di tubuh HMI Cabang Gowa Raya. Dalam kesempatan sebagai panilis Mujiburrahman merespon tema konferensi cabang yakni ‘Kuantum Leadership” “tentunya membicarakan mengenai perubahan yang berusaha mengajak kita untuk meninggalkan pola-pola yang tidak mendidik, dan menumbuhkan kepemimpinan dalam tubuh HMI Cabang Gowa Raya yakni kepemimpinan yang progres. Quantum leadership membawa kita untuk pindah dari kepemimpinan yang linear, dari kepemimpinan yang statis,  yang tidak progres. Tapi mengajak kita membawa kepemimpinan manajerial dan adaptasi dengan teknologi. Sehingga kita semua berharap bahwa kepemimpinan HMI ke depan mampu membawa warna yang cerah terhadap agenda-agenda kekaderan. HMI adalah organisasi kader, ini dulu yang harus kita pahami sebagaimana 5 kualitas insan cita dalam tujuan HMI. Mujiburrahman sebagai mantan ketua internal Badko HMI Sulselrabar tahun 2004-2005, juga menyinggung terkait fenomena dualisme kepemimpinan, “Dualisme ini merusak jantung organisasi dan ini bukan sekedar polemik struktural, namun ini mengenai krisis etika dan krisis integritas. Proses menuju pemimpin di HMI itu harus ditempa dengan proses yang matang. Kaderisasi memang nomor satu tapi tidak kalah penting adalah struktural, itu sangat mempengaruhi kebijakan. HMI adalah rule mode organisasi modern. Karena saat ini HMI Cabang Gowa Raya ada dua versi konfercab, maka tugas daripada Nawir dan ketiga kandidat ini adalah selesaikan Konfercab dan membuat rekomendasi kritis ke PB HMI melalui pertimbangan konstitusi, terkait kondisi di HMI Cabang Gowa Raya. Kader-kader HMI ke depan harus banyak-banyak merefleksi diri. Harus memiliki intelektual

Bone, Daerah, Pemuda

PB HMI: Penderitaan Warga dan Legitimasi Hukum atas Penolakan Pembebasan Lahan Runway Bandara Arung Palakka Bone

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah, Pemuda /

Pemerintah daerah Kabupaten Bone terus membungkus percepatan pembebasan lahan Runway Bandara Arung Palakka dengan dalih bahwa proyek ini merupakan bagian dari kebijakan nasional. Namun, masyarakat yang berada di wilayah terdampak merasakan kenyataan yang sangat berbeda: mereka mengalami tekanan, kehilangan kepastian, dan ketidakadilan yang nyata dalam proses yang seharusnya menjunjung asas-asas kemanusiaan. Penolakan warga bukan hanya reaksi emosional, tetapi tindakan yang memiliki landasan hulum yang kuat untuk menuntut evaluasi hingga penghentian proyek. Banyak warga mengeluhkan bahwa proses pengadaan tanah berjalan tanpa keterbukaan dan tanpa ruang dialog yang memadai. Padahal, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menegaskan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan melalui musyawarah yang jujur, transparan, dan menghormati hak masyarakat. Pasal 36-42 UU tersebut menegaskan kewajiban pemerintah untuk membuka seluruh informasi, memberikan kesempatan keberatan, serta memastikan nilai ganti rugi yang layak berdasarkan penilaian independen. Ketika musyawarah hanya menjadi formalitas atau masyarakat merasa ditekan untuk menyetujui sesuatu yang tidak mereka pahami, maka proses tersebut telah cacat hukum secara prosedural. Selain itu, penderitaan warga yang merasa terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G dan Pasal 28H, yang menjamin hak setiap orang atas rasa aman, perlindungan harta benda, dan kehidupan yang layak. Tanah yang selama ini menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai angka dalam laporan proyek. Proses pembebasan lahan yang mengabaikan keamanan sosial dan ekonomi warga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Warga juga berhak meminta keterbukaan dokumen-dokumen proyek berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk dokumen AMDAL, peta area terdampak, penetapan lokasi (penlok), serta dasar perhitungan ganti rugi. Bila dokumen tersebut tidak dibuka atau hanya diberikan secara terbatas, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk menolak proses lanjutan seluruh proyek karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak publik untuk mengetahui. Lebih jauh lagi, pembangunan bandara wajib memiliki AMDAL yang sah dan melibatkan masyarakat secara aktif, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 26 UU 32/2009 menegaskan bahwa tanpa pelibatan masyarakat, dokumen AMDAL dapat dinyatakan batal. Jika AMDAL tidak disusun dengan benar atau tidak mencerminkan kondisi sosial nyata masyarakat maka izin lingkungan proyek otomatis tidak memiliki dasar hukum, dan proyek wajib dihentikan sampai seluruh proses diperbaiki. Dalam konteks pengadaan tanah, masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas lokasi, nilai ganti rugi, hingga mekanisme pelaksanaan proyek berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2018 dan atau Perpres No. 78 Tahun 2023 dan aturan turunannya. Penolakan masyarakat atas dasar ketidaksesuaian prosedur adalah bagian dari mekanisme hukum yang sah dan wajib dihormati oleh pemerintah. Pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan keberatan masyarakat dengan alasan mengejar target pembangunan. Karena itu, penolakan masyarakat terhadap pembebasan lahan Runway Bandara Arung Palakka bukanlah pelanggaran terhadap kebijakan nasional. Justru sebaliknya: penolakan tersebut adalah hak yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi ketika pembangunan mulai mengabaikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak warga. Pembangunan yang mengorbankan rakyat bukanlah wujud kemajuan, melainkan bentuk pemaksaan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika pemerintah daerah terus bersikeras melanjutkan proses yang cacat secara prosedural dan tidak manusiawi, maka masyarakat memiliki legitimasi hukum penuh untuk menuntut: * evaluasi total proses pembebasan lahan, * penundaan atau moratorium proyek, * bahkan pembatalan penetapan lokasi bila ditemukan pelanggaran administratif dan lingkungan. Pembangunan seharusnya menjadi jembatan menuju kesejahteraan, bukan sumber luka sosial. Sebab ketika negara gagal menjaga rakyatnya, maka penolakan adalah bentuk terakhir dari mempertahankan marwah, hak, dan masa depan masyarakat. Billahitaufiq walhidaayat Wassalamualaikum Wr. Wb. Penulis : Pahrian (Wasekjend PB HMI)  

Daerah, Makassar, Pemuda, Pendidikan

Pelantikan Akbar Forum Anggota Mahasiswa Persatuan Insinyur Indonesia Komisariat Perguruan Tinggi Se – Sulawesi Selatan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia (FIM PII) sukses menyelenggarakan Pelantikan Akbar Forum Anggota Mahasiswa Persatuan Insinyur Indonesia (FAM PII) Komisariat Perguruan Tinggi se–Sulawesi Selatan yang berlangsung di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang, Makassar, pada Sabtu, 29 November 2025. Kegiatan monumental ini disambut antusias oleh para peserta dan menjadi ajang konsolidasi besar mahasiswa teknik dari berbagai kampus di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh 270 mahasiswa dari 12 perguruan tinggi, yaitu: Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Bosowa, UIN Alauddin Makassar, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Institut Teknologi B.J. Habibie, Universitas Andi Djemma Palopo, dan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Turut hadir pula puluhan praktisi insinyur, akademisi, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel, yang memberikan dukungan penuh terhadap penguatan peran insinyur muda di daerah. Rangkaian acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertema “Hilirisasi dan Industrialisasi Sumber Daya Alam untuk Penguatan Investasi Nasional”, menghadirkan pembicara dari Kementerian ESDM RI, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, PT Vale Indonesia, dan PT Freeport Indonesia. Pernyataan Para Pimpinan PII Ir. H. Teguh Iswara Suardi, S.T., M.Sc, Ketua FIM PII Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa pelantikan ini adalah langkah strategis dalam memperkuat kaderisasi keinsinyuran di tingkat mahasiswa. “Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa teknik memiliki ruang pembinaan, aktualisasi, dan jejaring sejak dini. FAM PII adalah wadah yang mempersiapkan calon insinyur dengan etika profesi, kompetensi, dan karakter kuat,” ujarnya. Prof. Dr. Ir. Rustan Tarakka, ST., MT., ASEAN Eng., Ketua PII Cabang Makassar, menegaskan pentingnya regenerasi yang berkelanjutan dalam dunia teknik. “Insinyur muda harus memiliki perspektif global namun tetap menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Antusiasme mahasiswa hari ini menunjukkan bahwa masa depan profesi insinyur berada di tangan yang tepat,” katanya. Dr.Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT., IPM., AER, Plt. Ketua PII Wilayah Sulawesi Selatan, memberikan apresiasi terhadap inisiatif FIM PII dalam memperkuat pembinaan keinsinyuran. “Kita membutuhkan lebih banyak insinyur profesional untuk mendukung agenda hilirisasi, industrialisasi, dan pembangunan daerah. PII Wilayah Sulsel akan terus mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini,” ungkapnya. Kegiatan Pelantikan Akbar FAM PII ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat jaringan mahasiswa teknik dan meningkatkan kesiapan generasi muda menghadapi tantangan pembangunan nasional. Diharapkan, melalui kegiatan ini, FAM PII se–Sulawesi Selatan semakin solid, kolaboratif, dan berdaya saing dalam dunia keinsinyuran.

Daerah, Makassar, Pemuda

Dialog Pemuda Muda Bergerak Sulsel Dorong Peran Kritis Generasi Muda

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id, MAKASSAR – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Muda Bergerak Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Dialog Pemuda bertema “Muda Bergerak – Indonesia Hebat” di Warkop Resopa Makassar, Minggu (30/11) malam. Kegiatan ini dipandu Sekretaris DPW Muda Bergerak Sulsel, Faisal, dan menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, serta Ketua Bidang Politik DPW Muda Bergerak Sulsel, Firdaus. Dalam sambutannya, Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh Alief mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya adalah wadah aktualisasi bagi kaum muda yang menginginkan perubahan bagi bangsa dan daerah. “Muda Bergerak adalah wadah berjuang bagi kawan-kawan muda untuk mendorong perubahan dan perbaikan nasib rakyat dan bangsa kita. Kita fokus pada program-program sosial kemasyarakatan dan kepemudaan, termasuk dari aspek politik,” ungkapnya. Alief mengajak kepada pemuda di wilayah ini untuk ikut bergabung di Muda Bergerak agar potensinya bisa lebih besar menggerakkan perubahan. “Kami mengundang kawan-kawan muda di Sulsel untuk bergabung bersama kami di Muda Bergerak. Inilah platform perjuangan anak-anak muda untuk masa depan bangsa lebih baik,” ajaknya. Dialog Pemuda DPW Muda Bergerak Sulsel bertema “Muda Bergerak – Indonesia Hebat” di Warkop Resopa Makassar, Minggu (30/11) malam (Foto: Dok GR Sulsel) Memasuki sesi diskusi, Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda menekankan pentingnya peran kritis kaum muda dalam membaca persoalan bangsa. Ia mengajak generasi muda untuk tidak sekadar menyoroti fenomena di permukaan, tetapi menelusuri akar masalah secara lebih komprehensif. “Inilah perlunya kita mempelajari dan mengkaji setiap masalah. Kita harus tahu hulunya di mana, sehingga apa yang kita lakukan di hilir benar-benar memberi dampak,” ujar Asri. Ia juga mendorong agar anak muda tetap gelisah dan terus bergerak. “Filosofi kita adalah bergerak. Kita harus gelisah melihat keadaan di sekitar kita, lalu mencarikan solusinya melalui aksi konkret sebagai elemen perubahan di wilayah masing-masing,” tambahnya. Dialog Pemuda DPW Muda Bergerak Sulsel bertema “Muda Bergerak – Indonesia Hebat” di Warkop Resopa Makassar, Minggu (30/11) malam (Foto: Dok GR Sulsel) Dialog ini dihadiri sejumlah tokoh pemuda Makassar dan berlangsung hangat. Sesi tanya jawab berjalan interaktif, membahas berbagai isu seputar peran dan eksistensi generasi muda di tengah dinamika bangsa saat ini. Muda Bergerak diketahui merupakan organisasi sayap dari ormas Gerakan Rakyat. Usai acara, Asri Tadda menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus dan kader Muda Bergerak Sulsel. “Apresiasi kami kepada Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel Dinda Muhammad Alief dan para pengurus, termasuk DPD kabupaten/kota di seluruh Sulawesi Selatan. Yuk, terus bergerak untuk Indonesia Menyala,” ujarnya. Turut hadir dalam kegiatan ini Bendahara DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Irma Effendy; Humas DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Rury P. Asri; serta pengurus DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Gowa, Muh. Anwar. (*)

Bantaeng, Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized

Simposium Kepemudaan HmI Cabang Bantaeng 2025

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id, Bantaeng – Pada tanggal 28 November 2025, Simposium Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bantaeng, resmi digelar dengan mengusung tema “ Literasi Insan Cita :Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT”. Kegiatan ini menghadirkan peserta s dari berbagai latar belakang organisasi kedaerahan, serta narasumber dari Pegiat Literasi, Plh kejaksaan negeri Bantaeng, dan Ketua Badko Sulsel Bidang politik dan demokrasi. Simposium ini menegaskan bahwa pemuda bukan hanya penerus, tetapi aktor utama dalam memastikan masa depan pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan berkeadilan. Simposium ini bertujuan memperkuat jejaring kepemudaan serta mendorong kolaborasi dan membuka peluang bagi pemuda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan, melalui kegiatan ini, Akbar Fadli selaku ketua Bidang PTKP HmI Cabang Bantaeng, “menegaskan akan terus mengawal roda berjalannya kepemerintahan di kab. Bantaeng, serta mengharapkan lahir komitmen baru yang mendorong kreativitas, kepemimpinan, serta aksi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.” Dengan kegiatan ini, kami menegaskan kesiapan untuk berkontribusi bagi masa depan Bantaeng yang lebih progresif dan berintegritas.

Scroll to Top