Penulis: Dewi Anjani — Masyarakat Makassar Ruminews.id, Makassar — Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di berbagai daerah dan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
ruminews.id – Makassar, 17 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Jilid II: Orde Baru Gaya Baru” pada Selasa (17/6). Aksi yang dimulai sejak pukul 17.00 WITA di sepanjang Jalan A.P. Pettarani dan berlanjut hingga Jalan Sultan Alauddin tersebut berlangsung sampai sekitar 20.00 WITA, dengan membawa 13 tuntutan yang dianggap sebagai representasi keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan kondisi demokrasi nasional saat ini. Dalam aksi tersebut, massa HMI Cabang Gowa Raya menyoroti berbagai persoalan mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan BBM non-subsidi, dugaan kembalinya praktik-praktik otoritarianisme, hingga tuntutan reformasi sektor keamanan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Taufikurrahman, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. “Gerakan Reformasi 1998 lahir dari keberanian mahasiswa melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hari ini, semangat itu harus kembali dihidupkan ketika ruang demokrasi semakin menyempit, kritik mulai dibungkam, dan kebijakan negara semakin jauh dari kepentingan rakyat. HMI Cabang Gowa Raya hadir untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak padam,” tegas Taufikurrahman. Menurutnya, berbagai kebijakan yang lahir belakangan ini menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan melemahnya kontrol publik terhadap negara. “Kami melihat adanya gejala kemunduran demokrasi. Ketika kritik dianggap ancaman, ketika aparat lebih sering berhadapan dengan rakyat daripada melindungi rakyat, maka mahasiswa memiliki kewajiban historis untuk mengingatkan negara agar kembali pada cita-cita reformasi. Ini bukan sekadar aksi demonstrasi, tetapi panggilan moral untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia,” lanjutnya. Sementara itu, Jenderal Lapangan, Thafdil, menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang dibawa merupakan hasil konsolidasi dan kajian terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. “Kami turun ke jalan bukan karena kepentingan kelompok tertentu, melainkan karena realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta berbagai bentuk ketidakadilan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika suara rakyat tidak didengar di ruang-ruang formal, maka jalanan akan menjadi mimbar perjuangan,” ujar Thafdil dalam orasinya. Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal berbagai isu strategis nasional hingga pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat. Di tengah jalannya aksi, massa mengaku mendapat intimidasi dan upaya pembubaran oleh sejumlah orang tak dikenal (OTK). Kehadiran kelompok tersebut sempat memicu ketegangan dan mengganggu jalannya penyampaian aspirasi. HMI Cabang Gowa Raya mengecam segala bentuk tindakan yang menghalangi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi. “Siapa pun yang berupaya membungkam suara mahasiswa dan rakyat sesungguhnya sedang melawan semangat demokrasi itu sendiri. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun,” tegas Taufikurrahman. Melalui aksi Reformasi Jilid II ini, HMI Cabang Gowa Raya menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan cita-cita reformasi tetap hidup demi terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, berdaulat, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penulis: Akbar Mujadid Nusantara – Kader HmI ruminews.id – Indonesia saat ini sedang berada pada fase yang menentukan arah masa depannya. Berbagai capaian pembangunan yang diraih dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan optimisme bahwa bangsa ini mampu menjadi negara maju dan berdaya saing global. Namun, di balik harapan tersebut, masih terdapat berbagai persoalan yang menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Indonesia hari ini ibarat berada di sebuah persimpangan jalan: antara harapan akan masa depan yang lebih baik dan ketidakpastian yang muncul akibat berbagai tantangan yang belum terselesaikan. Dari sisi ekonomi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah situasi global yang penuh gejolak. Pembangunan infrastruktur yang masif, transformasi digital, serta upaya hilirisasi industri menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing nasional. Berbagai proyek strategis nasional juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat, sulitnya akses lapangan pekerjaan yang layak, serta tingginya biaya pendidikan dan kesehatan masih menjadi keluhan yang sering terdengar. Di tengah berbagai indikator makroekonomi yang menunjukkan tren positif, sebagian masyarakat justru masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya harus diukur melalui angka pertumbuhan, tetapi juga melalui sejauh mana manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat. Di bidang politik dan demokrasi, Indonesia patut berbangga karena mampu mempertahankan sistem demokrasi pascareformasi selama lebih dari dua dekade. Pemilihan umum yang berlangsung secara berkala menjadi bukti bahwa mekanisme demokrasi masih berjalan. Akan tetapi, kualitas demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga membutuhkan ruang partisipasi publik yang sehat, kebebasan berekspresi yang terjamin, serta pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara negara. Meningkatnya polarisasi politik, maraknya penyebaran disinformasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sebagian institusi negara menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol demokratis, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Demokrasi yang kuat justru lahir dari keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan untuk terus melakukan perbaikan. Sementara itu, penegakan hukum masih menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan. Masyarakat berharap hukum dapat menjadi instrumen keadilan yang berlaku setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kedudukan politik. Namun berbagai kasus yang muncul sering kali menimbulkan persepsi bahwa keadilan belum sepenuhnya dapat diakses secara merata. Ketika kepercayaan publik terhadap hukum melemah, maka legitimasi negara sebagai negara hukum juga akan menghadapi tantangan yang serius. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa dekade mendatang merupakan peluang yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa apabila didukung oleh kualitas pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban sosial yang memperbesar angka pengangguran dan ketimpangan. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah bangsa ke depan. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjadi penonton dari berbagai dinamika yang terjadi, tetapi juga harus menjadi pelaku perubahan yang mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Kesadaran kritis, literasi yang kuat, serta kepedulian terhadap kepentingan publik menjadi modal penting dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada akhirnya, Indonesia hari ini memang berada di persimpangan harapan dan ketidakpastian. Harapan hadir melalui berbagai potensi besar yang dimiliki bangsa, sementara ketidakpastian muncul dari berbagai tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Pilihan arah yang diambil hari ini akan menentukan wajah Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan generasi muda untuk memastikan bahwa harapan dapat mengalahkan ketidakpastian. Sebab masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar tantangan yang dihadapi, melainkan oleh seberapa besar keberanian bangsa ini untuk menjawab tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang visioner, dan partisipasi masyarakat yang aktif.
Penulis: Haerul Fadli, S.KM – Penggiat Literasi ruminews.id – Aroma nasi goreng terasi buatan Ibu mengepul hangat di udara, tetapi bagi Arka, wewenang pagi itu kalah memikat dibanding pendar cahaya lima inci di genggamannya. Ibu jari remaja itu bergerak lincah, menyapu layar dengan kecepatan yang konstan. Wajahnya menekuk, matanya sayu menatap deretan unggahan kehidupan orang lain yang tampak berkilau tiada tara. Setiap guliran layar seolah menjadi hakim yang ketat bagi hidupnya sendiri, menyisakan ruang hampa yang kian menganga di dalam dadanya. ”Arka, nasi gorengnya dingin nanti,” tegur Ibu lembut dari balik bar dapur, membuyarkan denting notifikasi yang terus bertubi-tubi. Arka hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. Di layar ponselnya, sebuah video pendek menampilkan tumpukan pencapaian hebat remaja seusianya di kota besar seperti beasiswa internasional, bisnis digital beromzet jutaan, hingga perjalanan keliling dunia dengan visual yang memanjakan mata. Seketika, dadanya terasa sesak oleh rasa cemas yang tak kasat mata, sebuah fenomena kecemasan digital yang nyata merayap di kalangan generasi muda saat ini. Mengapa hidupnya di Kota Palopo terasa begitu sempit, datar, dan menjemukan? Mengapa ia rasanya tertinggal begitu jauh di belakang, sementara dunia di luar sana berlari begitu kencang? Suara tarikan kursi di seberang meja memecah lamunannya yang mulai menggelap. Abdi, ayahnya, duduk dengan ketenangan seorang pendidik yang sarat pengalaman. Alih-alih langsung menyantap sarapan atau memarahi kedisplinan Arka yang buruk, guru paruh baya itu justru meletakkan sebuah benda kuno berbahan logam tepat di samping piring Arka. Sebuah kompas saku penjelajah dengan goresan-goresan tipis di permukaannya, saksi bisu perjalanan waktu. Arka melirik benda itu sekilas, dahinya mengernyit heran. “Ayah, zaman sekarang kan sudah ada GPS dan peta digital di HP yang jauh lebih akurat. Buat apa Ayah masih menyimpan dan mengeluarkan kompas lama seperti ini?” Abdi tersenyum tenang, menyendok nasi goreng ke piringnya sendiri dengan gerakan yang teratur. “Alat boleh saja berganti dan semakin canggih, Arka. Tapi filosofi dasarnya tetap sama, tidak pernah berubah oleh zaman. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau jarum kompas yang sensitif ini didekatkan ke magnet kuat lainnya?” Arka menghentikan sapuan jarinya di layar ponsel, mencoba mengingat pelajaran sekolah. “Jarumnya bakal kacau dan bergerak acak, Yah. Dia tidak akan bisa lagi menunjukkan arah utara yang asli karena terganggu oleh medan magnet luar.” ”Tepat sekali,” Abdi mengetuk pelan tepi layar ponsel Arka yang masih menyala terang, menampilkan sebuah artikel berita dengan judul bombastis nan provokatif tentang krisis global yang memicu kepanikan masal. “Gawaimu ini, Arka, sejatinya adalah magnet luar yang sangat kuat dan manipulatif. Setiap hari, dari mata pertama kali terbuka di pagi hari hingga malam saat kamu kelelahan dan mau tidur, kamu membiarkan pikiranmu didekatkan secara paksa pada magnet-magnet itu. Isinya adalah distorsi realitas seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga standar hidup palsu orang lain yang belum tentu nyata di balik layar. Hasilnya, arah langkah hidupmu ikut kacau, cemas, dan ragu-ragu karena jarum kompas di dalam kepalamu berputar tanpa arah yang jelas.” Arka tertegun membisu. Kata-kata ayahnya menghantam tepat di hulu hatinya, menelanjangi segala kekalutan yang ia pendam sendiri selama ini. Memang benar, belakangan ini ia merasa menjadi pemuda yang begitu penakut. Ia ragu untuk mengambil peluang beasiswa lokal, enggan mengikuti kompetisi kreator, dan selalu menunda rencana masa depannya hanya karena sering membaca komentar-komentar negatif di media sosial yang menyebut bahwa masa depan generasi muda saat ini sudah runtuh. Tanpa sadar, cara pandangnya telah teracuni oleh asupan informasi yang keliru dan tidak higienis bagi mentalnya. ”Sebelum kamu melangkah keluar dari pintu rumah setiap pagi,” lanjut Abdi dengan nada yang kian hangat namun sarat akan ketegasan, “pikiranmu harus diberi Nutrisi Pikiran yang benar dan seimbang terlebih dahulu. Sarapan itu bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan fisik biologismu, tapi juga untuk membangun benteng cara pandangmu. Gawai di tanganmu itu sejatinya adalah kompas terbaik dan paling kuat di abad ini jika digunakan dengan bijak. Tapi ingatlah baik-baik, kompas tidak pernah berjalan secara mandiri. Cara pandang dan kesadaran kitalah yang memegang kendali penuh untuk menentukan ke mana arah langkah kaki kita akan tertuju.” Keheningan yang khidmat menyelimuti meja makan untuk beberapa saat, hanya menyisakan suara detak jam dinding yang teratur. Arka menatap ponselnya yang masih berkedip menampilkan notifikasi baru, lalu beralih menatap kompas tua milik ayahnya yang jarumnya kini telah kembali tenang menunjuk satu arah yang pasti. Sesuatu yang besar di dalam dirinya mendadak bergeser. Kecemasan yang berbulan-bulan menggerogoti rasa percaya dirinya perlahan menyusut, menguap digantikan oleh sebuah kesadaran baru yang sangat jernih. Teknologi bukanlah musuh jahat yang harus dijauhi atau dikutuk, melainkan sebuah alat luar biasa yang selama ini gagal ia kendalikan karena ia membiarkan dirinya yang dikendalikan. Sejak sarapan pagi yang bersejarah bagi hidupnya itu, Arka mengubah total pola konsumsi digitalnya secara drastis. Ia mulai menerapkan diet informasi, memilah berita dengan kritis, menutup dan memblokir akun-akun negatif yang hanya memicu kecemasan, serta mulai mengisi ruang digitalnya dengan hal-hal yang edukatif dan membangun kapabilitas diri. Berbekal latar belakang pemahamannya yang kuat tentang isu-isu kesehatan lingkungan dan sosial, Arka mulai memberanikan diri menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk konten edukasi yang segar, kreatif, dan solutif. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Kini, layar ponsel Arka tidak lagi dipenuhi oleh rasa iri, rasa tidak percaya diri, atau ketakutan tak berdasar akibat hoaks. Melalui akun kreator digital yang ia bangun dengan konsisten, ia bertransformasi menjadi sosok penggerak literasi digital muda yang disegani di lingkungannya. Ia aktif membagikan konten edukasi kesehatan masyarakat, cara menyaring berita bohong, serta untaian motivasi yang membawa dampak nyata dan kebermanfaatan bagi teman-teman sebayanya untuk bangkit dari keterpurukan digital. Arka tersenyum lebar menatap layar ponselnya pagi itu, melihat grafik interaksi positif dan diskusi sehat yang terbangun di kolom komentarnya. Dengan gerakan yang mantap dan tenang, ia meletakkan ponselnya dengan posisi menghadap ke bawah di atas meja makan sebagai simbol kendali diri yang mutlak. Ia lalu menyendok sarapan nasi gorengnya dengan penuh rasa syukur dan khidmat. Di dalam genggamannya kini, dunia tidak lagi terasa sempit dan menakutkan karena kini dialah nahkoda sejati yang memegang kemudi kompas kehidupan, siap melangkah pasti menyongsong masa depan yang cerah. Biodata Penulis Haerul Fadli, S.KM adalah profesional Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Mega Buana Palopo yang aktif sebagai
Ruminews.id, Luwu Timur – Delapan hari pasca laporan dugaan tindak pemerkosaan yang dialami seorang pemudi berinisial W dilayangkan kepada aparat penegak hukum, hingga kini pihak korban dan pendampingnya mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa.
Ruminews.id, TAKALAR _ Selasa 16 Juni 2026_Ruang-ruang diskusi mahasiswa sering kali diidentikkan dengan kepulan asap rokok, kerutan dahi memikirkan teori-teori Marxisme hingga Islamisme, atau debat kusir yang tak kunjung usai. Namun, pemandangan berbeda terlihat di sekitar kawasan Masjid Agung Takalar baru-baru ini.
Penulis : Mujahid Turaihan – Koordinator Isu Hukum & Ham Bem PTMA Indonesia Timur Ruminews.id – Pemerintah dan korporasi penyedia energi sering kali menggunakan narasi dikotomi saat mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi (seperti Pertamax series atau Dex series). Narasi yang dilempar ke publik biasanya seragam: “Ini hanya berdampak pada kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang mampu, tidak akan mengganggu hajat hidup orang banyak.” Namun, di atas panggung realitas ekonomi, sekat antara komoditas subsidi dan non-subsidi tidak pernah benar-benar kedap air. Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa memitigasi efek kederasannya ke sektor subsidi adalah sebuah kenaifan ekonomi. Berikut adalah anatomi kritis bagaimana kenaikan BBM non-subsidi justru mendistorsi dan membebani BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar): Migrasi Massal Konsumen (Efek Substitusi) Hukum dasar ekonomi tidak bisa diredam oleh sekadar imbauan moral. Ketika selisih harga antara BBM non-subsidi dan subsidi semakin melebar (misalnya selisih antara Pertamax dan Pertalite), batas psikologis kelayakan finansial konsumen akan jebol. Masyarakat kelas menengah yang sebelumnya “sadar diri” dan memilih BBM non-subsidi demi merawat mesin kendaraan mereka, secara rasional akan menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Hasilnya? Migrasi massal secara instan ke BBM bersubsidi. Dampaknya: Antrean di jalur Pertalite menjalar panjang, sementara jalur Pertamax sepi melengang. BBM bersubsidi yang kuotanya sudah dibatasi oleh APBN justru habis lebih cepat dari jadwal karena harus menampung limpahan konsumen baru. Efek Domino pada Biaya Logistik dan Inflasi Terselubung Banyak yang lupa bahwa kendaraan niaga ringan seperti mobil boks logistik, angkutan komoditas pangan antarwilayah, dan kurir e-commerce sebagian menggunakan BBM non-subsidi untuk mengejar efisiensi waktu dan performa mesin. Ketika harga operasional mereka naik akibat BBM non-subsidi yang mahal, para pelaku usaha dihadapkan pada dua pilihan pelik: Menaikkan tarif layanan/harga barang, yang memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Turun kelas menggunakan BBM bersubsidi (Solar/Pertalite) demi bertahan hidup, yang secara langsung merebut jatah masyarakat yang lebih membutuhkan. Jebakan Fiskal: Anggaran Subsidi Justru Berpotensi Membengkak Niat awal menaikkan harga BBM non-subsidi biasanya adalah untuk korporasi (seperti Pertamina) agar tidak merugi akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia. Namun, efek migrasi konsumen yang disebutkan di poin pertama justru menciptakan bumerang bagi negara. Jika volume konsumsi Pertalite dan Solar melonjak tajam karena perpindahan konsumen Pertamax, maka beban kompensasi dan subsidi yang harus dibayar negara kepada badan usaha justru berpotensi membengkak. Alih-alih menghemat kas negara, kebijakan ini malah memindahkan beban finansial dari kantong korporasi ke kas APBN melalui jalur subsidi yang jebol. Ketegangan Sosial di SPBU Secara horizontal, gesekan sosial tidak dapat dihindari. Pengemudi ojek online, angkutan umum, dan masyarakat rentan yang secara regulasi merupakan hakikat penerima BBM bersubsidi, harus berebut ruang, waktu, dan kuota dengan mobil-mobil kelas menengah yang ikut mengantre di jalur subsidi. Kebijakan ini secara tidak langsung menciptakan kanibalisme kelas di lapangan. Kesimpulan Menaikkan harga BBM non-subsidi dengan asumsi “tidak akan mengganggu rakyat kecil” adalah bentuk pemikiran linier yang mengabaikan sifat dinamis pasar. Ekonomi adalah ekosistem yang saling terhubung. Selama celah harga antara yang bersubsidi dan non-subsidi terlampau jauh, dan selama sistem pembatasan pembelian subsidi di lapangan masih bolong-bolong, maka setiap rupiah kenaikan pada BBM non-subsidi adalah lonceng kematian bagi ketahanan kuota BBM bersubsidi. Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan parsial. Mengelola energi bukan sekadar menaik-turunkan angka di papan SPBU, melainkan mengelola psikologi massa dan daya tahan perut masyarakat.
Ruminews.id, Gowa — Solidaritas Mahasiswa Sadar Isu Desa (SOMASI Desa) secara tegas mengecam dugaan praktik cacat hukum, maladministrasi, dan nepotisme dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Buakkang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa. Temuan SOMASI Desa menunjukkan adanya dua Surat Keputusan dengan nomor, tanggal, dan pejabat penandatangan yang sama, namun berisi penunjukan nama yang berbeda. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kekacauan administrasi yang tidak dapat ditoleransi dan berpotensi sebagai manipulasi dokumen pemerintahan. “Ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif. Ini indikasi serius adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan upaya mengelabui publik,” tegas Saldi, Ketua Bidang Riset dan Advokasi SOMASI Desa. Lebih jauh, dasar pemberhentian Sekretaris Desa sebelumnya juga dipersoalkan. Berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri, pensiun sebagai PNS pada usia 58 tahun tidak otomatis mengakhiri jabatan sebagai perangkat desa, yang secara hukum masih dapat menjabat hingga usia 60 tahun. “Jika pemberhentian dilakukan hanya dengan alasan pensiun PNS, maka keputusan tersebut diduga kuat cacat yuridis dan tidak sah secara hukum,” lanjutnya. SOMASI Desa juga menyoroti dugaan kuat adanya konflik kepentingan, dimana penunjukan Plt Sekretaris Desa diduga melibatkan hubungan keluarga dengan Kepala Desa. Praktik seperti ini dinilai mencederai prinsip objektivitas, profesionalitas, dan integritas pemerintahan desa. Atas situasi tersebut, SOMASI Desa menyatakan sikap tegas: Mengecam keras dugaan praktik nepotisme dan penyalahgunaan jabatan di Desa Buakkang. Menilai penerbitan dua SK dengan nomor yang sama sebagai indikasi cacat hukum serius yang harus segera dibatalkan. Menegaskan bahwa keputusan yang cacat yuridis tidak memiliki legitimasi dan tidak boleh dijalankan. SOMASI Desa mendesak: Ombudsman Republik Indonesia untuk segera turun tangan mengusut dugaan maladministrasi secara menyeluruh. Inspektorat Kabupaten Gowa untuk melakukan audit investigatif dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Pemerintah Kabupaten Gowa dan Dinas PMD untuk tidak tinggal diam serta segera mengambil langkah korektif demi menjaga marwah pemerintahan desa. “Kami mengingatkan, jabatan kepala desa bukan ruang kekuasaan absolut. Tidak boleh ada praktik yang mengarah pada nepotisme dan manipulasi hukum. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa,” tegas Saldi. SOMASI Desa memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk menempuh jalur hukum apabila tidak ada langkah tegas dari pihak berwenang. “Masyarakat tidak boleh dibodohi dengan keputusan yang diduga cacat hukum. Pemerintahan desa harus bersih, transparan, dan tunduk pada aturan, bukan pada kepentingan pribadi,” tutupnya.
ruminews.id Makassar — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Cokroaminoto Makassar (BEM FISEH UCM) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Merah Putih Dalam Krisis: Selamatkan Pendidikan, Ekonomi, dan Demokrasi Indonesia” sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin mengancam kesejahteraan rakyat, kualitas pendidikan, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Aksi ini dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa BEM FISEH UCM, Anugrah Usman. Dalam aksi tersebut, BEM FISEH UCM menilai bahwa kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi krisis multidimensi. Pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, berbagai kebijakan pemerintah dinilai tidak menjawab kebutuhan mendasar rakyat, bahkan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional. Presiden Mahasiswa BEM FISEH UCM, Anugrah Usman, menegaskan bahwa mahasiswa tidak dapat tinggal diam melihat berbagai persoalan yang semakin membebani masyarakat. “Hari ini kami hadir sebagai representasi suara rakyat yang semakin terhimpit oleh krisis ekonomi, pendidikan yang terabaikan, serta demokrasi yang terus mengalami kemunduran. Negara harus kembali berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite. Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar kembali kepada amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” tegas Anugrah Usman. Dalam aksi tersebut, BEM FISEH UCM menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu: Stabilkan dan Perkuat Kembali Nilai Rupiah BEM FISEH UCM menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat, meningkatnya biaya produksi industri, serta melemahnya ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur guna menstabilkan serta memperkuat kembali nilai rupiah demi melindungi kesejahteraan rakyat. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih Mahasiswa menilai Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih masih menyisakan berbagai persoalan tata kelola, pengawasan, transparansi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan. Pemerintah didesak untuk menghentikan kedua program tersebut dan melakukan evaluasi serta audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaannya. Murnikan 20% APBN untuk Pendidikan Sesuai Amanat Konstitusi BEM FISEH UCM menegaskan bahwa Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 secara jelas mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Namun dalam praktiknya, alokasi tersebut dinilai belum sepenuhnya digunakan secara murni untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dituntut memastikan seluruh anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, sarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembalikan TNI-POLRI ke Barak BEM FISEH UCM menolak semakin luasnya keterlibatan aparat bersenjata dalam ruang-ruang sipil. Mahasiswa menilai fenomena tersebut berpotensi mengikis prinsip supremasi sipil dan mengancam demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Pemerintah dituntut mengembalikan TNI dan POLRI pada fungsi pokoknya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara serta menghentikan perluasan peran aparat dalam sektor-sektor sipil. Sahkan RUU Perampasan Aset Dalam upaya memberantas korupsi secara menyeluruh, BEM FISEH UCM mendesak DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara demi kepentingan rakyat. Anugrah Usman menambahkan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk kritik, tetapi juga peringatan kepada pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. “Kami ingin menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik dan berdiri bersama rakyat. Ketika pendidikan terancam, ekonomi melemah, dan demokrasi mengalami kemunduran, maka mahasiswa memiliki kewajiban historis untuk bersuara dan bergerak. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal masa depan Indonesia,” ujar Anugrah Usman. Melalui aksi “Merah Putih Dalam Krisis: Selamatkan Pendidikan, Ekonomi, dan Demokrasi Indonesia”, BEM FISEH UCM menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan perjuangan rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera.
