Pemuda

Hukum & Kriminal, Pemuda

Proyek TPST PAKU Mangkrak – Janji Bupati Hanya Omong Kosong!

ruminews.id – Sabtu, 21 Maret – Polewali Mandar. Permasalahan pengelolaan lingkungan kembali mencoreng wajah pemerintahan daerah. Proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Paku yang gagal total tahun 2024 kini kembali dialokasikan anggaran lebih besar, dengan material yang terbengkalai dan mesin yang tidak beroperasi menjadi bukti pemborosan uang rakyat. DLHK Polman tahun ini borong anggaran Rp 3,8 miliar buat bikin hanggar TPA Paku. Padahal proyek yang sama tahun 2024 dengan dana Rp 1,2 miliar sudah gulung tikar – Rp 600 juta sudah dicucurkan tapi rangka besi baja senilai ratusan juta malah terbengkalai jadi besi karatan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ilyas Gani menyatakan material lama tidak bisa dipakai dan harus dilelang ulang, dengan CV Sawerigading sebagai pemenang tender tahun ini. Belum lagi, DLHK juga mengalokasikan belasan miliar buat pengembangan TPA dan dua unit mesin pengolah sampah senilai Rp 9,5 miliar yang sudah ada namun tidak beroperasi. Sehingga, kejadian ini memantik kritik keras dari Ketua Umum Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) Cabang Binuang, Rifki Alparesi. Menurutnya, pemborosan anggaran yang terus berlanjut tanpa hasil nyata tidak dapat dibiarkan. “Pengalokasian anggaran tahun ini seolah menjadi alibi bagi pemerintah untuk menutupi dosa mereka atas gagalnya proyek tahun lalu,” Tegasnya. “Kondisi lingkungan yang terus merosot tak terkendali dan buruknya pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali mandar adalah bukti bahwa bupati telah gagal sepenuhnya dalam menjalankan ujian dasar pengelolaan lingkungan,” Lanjutnya. Ia juga mendesak Bupati Polman untuk segera memberikan solusi konkret atas permasalahan yang terjadi. “Maka dari itu kami secara kelembagaan mendesak pemerintah daerah Polewali Mandar dalam hal ini Bupati, agar segera membenahi polemik TPA Binuang dan segera merealisasikan janjinya,” Tutup Rifki.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Fitrah dan Kesempatan Baru

Penulis: Muh. Fajar Nur – Bendahara Umum HMI Cabang Gowa Raya ruminews.id – Hari raya bukan sekadar perayaan, melainkan momentum pembenahan diri, ruang hening yang mempertemukan manusia dengan dirinya yang paling jujur. Idul Fitri adalah jeda kosmis dalam riuh kehidupan; sebuah titik di mana manusia diajak menanggalkan segala kepalsuan, lalu kembali kepada fitrahnya yang paling murni. Di titik ini, kesadaran tidak lagi bersifat artifisial, tetapi menjelma sebagai nurani yang hidup, yang mampu membedakan antara yang hakiki dan yang semu. Ramadhan telah menjadi laboratorium spiritual: menahan lapar, dahaga, dan hasrat bukan sekadar disiplin fisik, tetapi proses sublimasi diri. Ia mengajarkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk biologis, melainkan entitas moral yang memiliki kapasitas untuk melampaui dirinya sendiri. Maka Idul Fitri bukanlah garis akhir, melainkan gerbang awal, sebuah kelahiran kembali menuju kesadaran eksistensial yang lebih utuh. Al-Qur’an menegaskan: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat.” (QS. Al-A’la: 14-15). Ayat ini tidak hanya berbicara tentang keberuntungan dalam makna material, tetapi tentang keberhasilan ontologis, keberhasilan manusia dalam meneguhkan jati dirinya sebagai makhluk yang sadar akan asal-usul dan tujuan akhirnya. Penyucian diri (tazkiyatun nafs) menjadi jalan menuju kebebasan sejati: bebas dari belenggu ego, bebas dari dominasi nafsu, dan bebas dari ilusi dunia yang sering menipu kesadaran. Dalam lanskap pemikiran Islam modern, Nurcholish Madjid mengingatkan bahwa agama sejatinya adalah jalan menuju autentisitas kemanusiaan. Ia menolak reduksi agama menjadi sekadar simbol atau ritual kosong. Baginya, keberagamaan harus bertransformasi menjadi kekuatan etis yang membebaskan manusia dari ketertinggalan, ketidakadilan, dan kebekuan berpikir. Dalam terang gagasan ini, Idul Fitri menjadi lebih dari sekadar tradisi tahunan, ia adalah momen revolusi batin, di mana manusia dituntut untuk menghadirkan nilai-nilai ilahiah dalam realitas sosial. Fitrah, dalam pengertian filosofis, bukan hanya keadaan “kembali suci”, tetapi sebuah potensi dasar yang selalu mengarah pada kebenaran. Ia adalah kompas batin yang, jika dirawat, akan menuntun manusia pada jalan keadilan dan kemanusiaan. Namun fitrah juga rapuh; ia bisa tertutup oleh ambisi, keserakahan, dan kealpaan. Oleh karena itu, Idul Fitri adalah kesempatan baru, sebuah momentum untuk membuka kembali tabir yang menutupi nurani, untuk menyalakan kembali cahaya kesadaran yang sempat redup. Dalam dimensi sosial, Idul Fitri mengajarkan rekonsiliasi. Tradisi saling memaafkan bukan sekadar formalitas, melainkan praktik etis yang memiliki kedalaman filosofis: mengakui keterbatasan diri, menerima ketidaksempurnaan orang lain, dan membangun kembali relasi yang lebih manusiawi. Di sinilah nilai ukhuwah menemukan maknanya, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai praksis kehidupan yang nyata. Bagi kader HMI, Idul Fitri juga adalah momen refleksi perjuangan. Bahwa perjalanan panjang dalam himpunan bukan sekadar akumulasi aktivitas, melainkan proses pembentukan karakter dan kesadaran historis. Di tengah dinamika zaman, satu hal yang seringkali menjadi tantangan terbesar bukanlah jarak, bukan pula waktu, melainkan ingatan. Sebab, yang paling jauh di HMI adalah ingatan, termasuk ingatan akan nilai, tujuan, dan cita-cita perjuangan itu sendiri. Ketika ingatan itu memudar, maka arah pun menjadi kabur. Namun ketika ia dijaga, maka setiap langkah akan tetap terarah pada misi besar: terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Lebih jauh, Idul Fitri juga adalah panggilan untuk melampaui diri. Kemenangan sejati tidak berhenti pada keberhasilan mengendalikan diri selama Ramadhan, tetapi pada kemampuan menjaga nilai-nilai itu dalam keseharian. Kejujuran, integritas, empati, dan keberpihakan pada keadilan harus menjadi manifestasi nyata dari fitrah yang telah diperbarui. Tanpa itu, Idul Fitri berisiko tereduksi menjadi sekadar seremoni tanpa substansi. Akhirnya, Idul Fitri adalah tentang harapan, bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk memulai kembali, memperbaiki yang retak, dan meneguhkan yang benar. Ia adalah pengingat bahwa di tengah segala keterbatasan, manusia tetap memiliki ruang untuk menjadi lebih baik, lebih sadar, dan lebih bermakna. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Mohon maaf lahir dan batin. Yakin Usaha Sampai.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Ramadan sebagai Proses, Idul Fitri sebagai Cermin Hasil

Penulis: Muh Arifin Ilham – Sekbid SPM PC IMM KOTA PALOPO ruminews.id, Ramadan sebagai Proses, Idul Fitri sebagai Cermin Hasil. Bulan Ramadan bukan sekadar rutinitas ibadah tahunan, melainkan sebuah proses panjang pembentukan diri. Selama sebulan penuh, umat Islam menjalani latihan spiritual yang intens melalui puasa, salat, tilawah, serta berbagai amalan kebaikan lainnya. Semua itu bukan hanya bertujuan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga membentuk karakter yang lebih sabar, disiplin, dan penuh empati. Dalam proses ini, Ramadan menjadi ruang refleksi yang mendalam. Setiap individu diajak untuk menahan hawa nafsu, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta meningkatkan kedekatan dengan Tuhan. Nilai-nilai kejujuran, kepedulian sosial, dan kesederhanaan tumbuh seiring dengan ibadah yang dijalankan secara konsisten. Puncak dari perjalanan tersebut hadir dalam Idul Fitri. Hari kemenangan ini bukan sekadar perayaan, melainkan cermin dari sejauh mana proses Ramadan berhasil membentuk diri seseorang. Tradisi saling memaafkan mempererat silaturahmi serta berbagi kebahagiaan menjadi indikator nyata dari keberhasilan menjalani Ramadan. Namun demikian, Idul Fitri sejatinya bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah titik awal untuk menjaga nilai-nilai yang telah dibangun selama Ramadan agar tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi tantangan sesungguhnya bagi setiap individu. Dengan demikian, Ramadan sebagai proses dan Idul Fitri sebagai cermin hasil merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari seberapa khusyuk menjalani ibadah, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku setelah Ramadan berlalu.

Makassar, Nasional, Pemuda

Perayaan Dies Natalis ke-73, GMKI Cabang Makassar Hidupkan Semangat Kaderisasi Lewat Perlombaan Antar Komisariat yang Inspiratif

ruminews.id – Makassar, Dalam semangat perayaan Dies Natalis ke-73, GMKI Cabang Makassar menghadirkan lebih dari sekadar rangkaian kegiatan, ia menghadirkan energi baru dalam proses kaderisasi. Suksesnya pelaksanaan perlombaan antar komisariat menjadi bukti bahwa organisasi ini terus bergerak, bertumbuh, dan mampu menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang hidup bagi setiap kader. Perlombaan antar komisariat ini menjadi panggung bagi kader untuk mengekspresikan potensi terbaiknya. Di dalamnya, tercermin semangat kebersamaan, sportivitas, dan daya juang yang tidak hanya membangun kompetisi sehat, tetapi juga mempererat ikatan solidaritas. Setiap proses yang dilalui menjadi bagian dari perjalanan pembentukan karakter membentuk kader yang tidak hanya cakap, tetapi juga tangguh dan berintegritas. Momentum Dies Natalis ke-73 ini juga menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi terletak pada kesediaan setiap kader untuk terus belajar, berproses, dan saling menguatkan. Keberhasilan kegiatan ini bukan hanya soal terselenggaranya acara, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai organisasi benar-benar dihidupi dalam setiap langkah. Ketua panitia dalam keterangannya menyampaikan harapan besar dari kegiatan ini. “Kami ingin perlombaan ini menjadi ruang tumbuh bagi seluruh kader. Bukan hanya untuk berkompetisi, tetapi untuk belajar tentang kerja sama, tanggung jawab, dan makna kebersamaan. Dies Natalis ke-73 ini adalah momentum untuk meneguhkan bahwa GMKI Cabang Makassar terus melahirkan kader yang siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat yang terbangun harus terus dijaga. “Apa yang kita capai hari ini bukan akhir, tetapi awal untuk melangkah lebih jauh. Kaderisasi harus terus hidup, terus bergerak, dan terus memberi dampak,” tambahnya. Dengan semangat Dies Natalis ke-73, GMKI Cabang Makassar tidak hanya merayakan perjalanan panjang organisasi, tetapi juga menyalakan harapan baru. Bahwa dari ruang-ruang sederhana seperti perlombaan ini, lahir kader-kader yang kelak akan menjadi motor perubahan—tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Uncategorized

*KNPI Makassar Perkuat Soliditas Pemuda Lewat Bukber Bersama Wali Kota dan OKP se-Kota Makassar*

ruminews.id, Makassar – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Makassar menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, serta para Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Makassar, dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan, yang berlangsung di Balai Kota Makassar Kamis, (19/032026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan elemen kepemudaan, sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun Kota Makassar ke arah yang lebih maju dan inklusif. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas peran aktif KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan yang terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong partisipasi generasi muda. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Makassar Baso Muhammad Ikram dalam keterangannya menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang konsolidasi dan penguatan komitmen bersama. “Momentum Ramadan ini harus kita maknai sebagai ruang memperkuat ukhuwah dan solidaritas pemuda. KNPI sebagai rumah besar OKP harus mampu menjadi jembatan kolaborasi antara pemuda dan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa KNPI Makassar menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong program-program kepemudaan yang produktif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam merumuskan dan menjalankan agenda pembangunan daerah,” tambah Baso Muhammad Ikram. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengurus DPD KNPI Kota Makassar yang diserahkan langsung oleh Baso Muhammad Ikram sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. Kegiatan buka puasa bersama ini diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah, yang semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan seluruh elemen kepemudaan di Kota Makassar.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Krisis Kesejahteraan Guru di Halmahera Selatan: Gaji PPPK Terpotong, Tunjangan Profesi dan Daerah Khusus Mandek

ruminews.id, Labuha, Halmahera Selatan – Dunia pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan tengah dibayangi awan mendung. Semenjak dilantik pada bulan Desember 2025 telah dilakukan pengumpulan berkas pemenuhan administrasi Gaji Pokok hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Daerah Khusus di Daerah Terpencil namun hal ini belum terealisasi dengan semestinya. Ratusan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melaporkan kondisi memprihatinkan terkait hak-hak finansial mereka yang tidak kunjung dipenuhi secara utuh oleh Pemerintah Daerah. Terhitung sejak Januari hingga Maret 2026, para guru mengaku hanya menerima pembayaran gaji selama dua bulan, sementara hak satu bulan sisanya masih tertahan tanpa kejelasan yang pasti. Persoalan ini semakin pelik dengan mandeknya penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi, serta Tunjangan Daerah Khusus yang menjadi tumpuan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil. Kondisi ini diduga kuat merupakan dampak langsung dari karutmarutnya pengelolaan administrasi dan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Administrasi yang Lamban, Guru yang Dikorbankan Ketidakpastian ini memicu gelombang keresahan di kalangan tenaga pendidik. Berdasarkan keterangan para guru di lapangan, proses administrasi yang tidak profesional di tingkat daerah menjadi penghambat utama. Alih-alih mendapatkan apresiasi atas pengabdiannya, para guru justru dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi yang mengancam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga mereka. “Kami telah menunaikan kewajiban mengajar secara penuh selama tiga bulan ini, namun mengapa hak kami dibayarkan setengah-setengah? Alasan kendala administrasi sudah tidak relevan lagi di tengah tuntutan kinerja yang tinggi dan harga kebutuhan pokok yang terus naik,” ungkap salah satu guru PPPK yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan profesi. Tunjangan Daerah Khusus dan TPG: Hak yang Terabaikan Selain persoalan gaji pokok, tertahannya Tunjangan Daerah Khusus menjadi sorotan tajam. Tunjangan ini merupakan amanat undang-undang bagi guru yang bertugas di daerah sulit, menantang, dan tertinggal di pelosok Halmahera Selatan. Mandeknya tunjangan ini, ditambah dengan belum cairnya TPG bagi guru yang telah tersertifikasi, dinilai sebagai bentuk pengabaian serius terhadap kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa. Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada dapur para guru, tetapi juga pada moralitas tenaga pendidik di lapangan. Banyak guru yang terpaksa berutang demi menutupi biaya operasional dan transportasi menuju sekolah yang jaraknya cukup jauh dan membutuhkan biaya besar, terutama di wilayah kepulauan. Desakan Kepada Pemerintah Daerah Atas kondisi yang tidak kunjung membaik, para guru melalui forum komunikasi mereka menyampaikan tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan: Segera Melunasi Tunggakan Gaji: Meminta BPKAD dan Dinas Pendidikan segera mencairkan sisa gaji bulan Maret yang hingga kini belum masuk ke rekening para guru. Audit dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi: Mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem birokrasi dan administrasi keuangan di dinas terkait agar keterlambatan serupa tidak menjadi “tradisi” tahunan yang merugikan. Transparansi Pencairan Tunjangan: Meminta pemerintah daerah memberikan jadwal pasti terkait pencairan TPG dan Tunjangan Daerah Khusus tanpa ada potongan atau penundaan lebih lanjut. Atensi Khusus Bupati: Meminta perhatian langsung dari Bupati Halmahera Selatan untuk turun tangan menyelesaikan sengkarut birokrasi ini, mengingat kesejahteraan guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di daerah. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah konkret untuk menyelesaikan krisis penggajian ini. Jika dalam waktu dekat belum ada kejelasan, para guru mengancam akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung

Hukum & Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Air Keras dan Arah Politik (K)Indonesi(T)a

Penulis: AKHWATUL FAJRI – BENDAHARA DEPARTEMEN SOSIAL DAN POLITIK SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA (SEMMI) CABANG BULUKUMBA PERIODE 2025-2026 ruminews.id – Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis yang dalam hal ini dikaitkan dengan figur Andrie Yunus bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebuah gejala sosial dan politik yang mengandung dimensi serius terhadap keberlangsungan negara hukum dan kualitas demokrasi kita. Ketika kemudian muncul berita mengenai penangkapan empat oknum tentara oleh TNI sebagai terduga pelaku, publik dihadapkan pada dua realitas sekaligus, harapan atas penegakan hukum dan kecemasan atas potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dari perspektif hukum, tindakan penyiraman air keras merupakan bentuk kekerasan berat yang secara substansial melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri. Dalam konstruksi negara hukum “rechtsstaat”, tidak boleh ada satu pun actor baik sipil maupun militer yang kebal dari proses hukum. Penangkapan 4 Anggota oleh TNI terhadap anggotanya sendiri dapat dibaca sebagai langkah awal yang positif, tetapi ini belum cukup. Transparansi proses peradilan, akuntabilitas institusi, serta keterbukaan akses publik terhadap informasi menjadi prasyarat mutlak agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat dan ditegakkan “justice must not only be done, but must also be seen to be done”. Secara sosial, peristiwa ini mencerminkan adanya degradasi dalam cara menyelesaikan konflik dan perbedaan pandangan. Aktivisme, yang sejatinya merupakan bagian dari dinamika masyarakat sipil yang sehat, justru direspon dengan kekerasan ekstrem. Ini adalah alarm keras bahwa ruang sipil kita tengah mengalami tekanan. Jika pola intimidasi semacam ini dibiarkan, maka akan lahir efek gentar “chilling effect” di kalangan masyarakat, khususnya aktivis dan kelompok kritis, yang pada akhirnya membungkam partisipasi publik. Sementara itu, dari sudut pandang politik, kasus ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil. Ketika institusi bersenjata terseret dalam dugaan tindakan represif terhadap aktivis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas individu, tetapi legitimasi institusi itu sendiri. Negara demokratis mensyaratkan supremasi sipil atas militer, serta pembatasan yang jelas terhadap peran militer dalam ranah non pertahanan. Oleh karena itu, proses hukum yang objektif dan tidak protektif menjadi ujian penting bagi komitmen reformasi sektor keamanan. Sebagai Bendahara Departemen Sosial dan Politik SEMMI Cabang Bulukumba Periode 2025–2026, saya memandang bahwa peristiwa ini harus dijadikan momentum reflektif sekaligus korektif. Kita tidak boleh terjebak dalam euforia penangkapan semata, tetapi harus mendorong pembenahan sistemik. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penghukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Lebih jauh, kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian integral dari mekanisme kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktivis bukan musuh negara, mereka adalah cermin yang memantulkan wajah kekuasaan entah itu tampak bersih atau justru penuh noda. Dengan demikian, respons terhadap kasus ini tidak cukup berhenti pada aspek legal formal, tetapi harus merambah pada rekonstruksi etika kekuasaan, penguatan ruang sipil, serta revitalisasi komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Hanya dengan cara itu, kita dapat memastikan bahwa peristiwa serupa tidak menjadi pola, melainkan anomali yang benar-benar kita tinggalkan.

Hukum & Kriminal, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

KontraS Soroti Perbedaan Data TNI dan Polri, Publik Pertanyakan Kredibilitas Penanganan Kasus Andrie Yunus

ruminews.id, Jakarta – Perbedaan data yang dirilis oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus memicu polemik di ruang publik. Situasi ini semakin menguat setelah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam identitas terduga pelaku yang diumumkan kedua institusi tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya lebih dahulu mengumumkan dua orang terduga pelaku. Namun tak lama berselang, Mabes TNI justru merilis empat nama terduga pelaku versi mereka. Perbedaan jumlah maupun inisial ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: bagaimana mungkin dua institusi negara menghasilkan data yang tidak selaras dalam satu kasus yang sama? KontraS menilai langkah cepat kedua institusi dalam mengumumkan pelaku justru memberi kesan adanya upaya saling mendahului demi menjaga citra masing-masing. TNI sebagai institusi yang disebut-sebut terdampak langsung oleh isu mengingat korban dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritisi militer dinilai memiliki kepentingan untuk segera mengklarifikasi keterlibatan anggotanya. Di sisi lain, Polri melalui penyelidikan yang diklaim berbasis bukti digital, termasuk rekaman CCTV, menyatakan bahwa data yang mereka miliki telah kuat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Choirul Anam, yang menegaskan pentingnya objektivitas bukti visual dalam mengungkap kasus tersebut. “Objektivitas CCTV itulah yang paling penting. Kami melihat penyidikan ini dilakukan dengan dasar bukti digital yang kuat,” ujar Choirul Anam. Perbedaan versi ini tak hanya memicu perdebatan di kalangan pengamat, tetapi juga memunculkan mosi tidak percaya dari publik terhadap transparansi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Narasi yang saling bertolak belakang berpotensi memperkeruh proses penegakan hukum dan membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat. Pengamat menilai, alih-alih berlomba mengumumkan pelaku, kedua institusi seharusnya mengedepankan koordinasi dan integrasi data demi menjaga kepercayaan publik. Sebab, yang menjadi fokus utama bukan hanya siapa pelaku di lapangan, melainkan juga pengungkapan aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan dan konsistensi data dari kedua institusi, sembari berharap proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan institusional.

Daerah, Kota Yogyakarta, Pemuda, Pendidikan

PMKRI Yogyakarta Resmi Tunjuk Nahkoda Baru untuk Periode 2026-2027

Ruminews.id, Yogyakarta – Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta periode 2026–2027 resmi digelar sebagai bagian dari proses estafet kepemimpinan organisasi mahasiswa Katolik tersebut. Momentum ini menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa arah gerak organisasi lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kepemimpinan baru ini dinakhodai oleh Decky Kevin Pradekta, yang sebelumnya terpilih melalui forum Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC). Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menutup masa jabatan kepengurusan sebelumnya dan menjadi titik awal konsolidasi organisasi ke depan. Pelantikan yang berlangsung pada 14 Maret 2026 di Margasiswa PMKRI Yogyakarta mengusung tema “Bergerak Bersama, Berdampak Nyata, Pro Ecclesia et Patria.” Tema ini mencerminkan komitmen kolektif untuk memperkuat peran organisasi, tidak hanya dalam kaderisasi internal, tetapi juga dalam menjawab persoalan sosial yang lebih luas. Dalam arah kepemimpinannya, Decky Kevin Pradekta menekankan pentingnya menjadikan PMKRI Yogyakarta sebagai ruang kaderisasi yang tangguh dan adaptif. Fokus tersebut diarahkan untuk mendorong transformasi sosial dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar organisasi atau yang dikenal sebagai “tiga benang merah” PMKRI. Sejumlah agenda strategis juga menjadi prioritas dalam periode ini, antara lain penguatan ideologi kader melalui internalisasi nilai, pembenahan sistem kaderisasi, serta mendorong aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga relevansi organisasi di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam kesempatan tersebut, Edigius Ronikung yang telah resmi demisioner sebagai Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta periode 2024–2025 menyampaikan pesan penutup. Ia menekankan bahwa proses kaderisasi harus terus berjalan. Edigius juga meyakini bahwa kepemimpinan Kevin akan membawa warna baru bagi PMKRI Yogyakarta. Ia berharap organisasi ini semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas. Romo Agustinus Daryanto, SJ., selaku moderator yang melantik sekaligus memberkati kepengurusan baru, mengingatkan pentingnya pelayanan yang tulus. Menurutnya, kader PMKRI perlu melayani dengan semangat nilai-nilai kekatolikan di tengah situasi bangsa yang penuh tantangan. Menutup rangkaian acara, Kevin mengajak seluruh kader untuk bekerja bersama demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Baginya, PMKRI Yogyakarta tidak sedang meratapi masa lalu, tetapi sedang menjemput masa depan. Ia juga menyinggung pentingnya sikap discerning, yaitu membedakan roh, agar setiap langkah organisasi selaras dengan kehendak Tuhan dan kebutuhan masyarakat. Kevin kemudian mengutip falsafah Jawa yang sarat makna. “Mubra-mubru semu miring, mumbul-mumbul kaya mbulan.” Ungkapan ini menggambarkan bahwa meskipun tampak goyah, seseorang akan kembali bangkit dan bersinar seperti rembulan di tengah kegelapan. Ia juga mengingatkan pepatah lain: “Kahyangan iku ora adoh, nanging cedhak sajroning dodo, angger gelem nyawiji lan makarya.” Artinya, kejayaan tidaklah jauh, melainkan dekat di dalam diri, asalkan ada kemauan untuk bersatu dan bekerja nyata. Pelantikan ini turut dihadiri berbagai perwakilan organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, menandakan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam memperkuat gerakan mahasiswa. Melalui semangat tersebut, kepengurusan baru PMKRI Yogyakarta diharapkan mampu menghadirkan gerakan kader yang solid, reflektif, dan berdampak bagi masyarakat luas.

Pemuda, Soppeng

HMI Cabang Soppeng Gelar Milad ke-79 Dirangkaikan dengan Buka Puasa Bersama di Rumah Jabatan Wakil Bupati

ruminews.id, Soppeng – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Soppeng melaksanakan kegiatan Milad ke-79 yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Wakil Bupati Soppeng. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, serta dihadiri oleh kader dan alumni HMI, organisasi kepemudaan, organisasi internal kampus, serta unsur Forkopimda se-Kabupaten Soppeng. Mengusung tema “Menyatukan Langkah, Menguatkan Silaturahmi, dan Mengabdi untuk Bangsa dan Negara”, kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan organisasi sekaligus mempererat hubungan antar kader, pemuda, dan elemen mahasiswa. Ketua Umum HMI Cabang Soppeng, Nursandi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni milad, melainkan memiliki makna yang lebih dalam. “Agenda ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus ajang konsolidasi bagi seluruh kader HMI. Melalui momentum ini, kita ingin memperkuat kebersamaan dan merumuskan langkah strategis agar HMI terus hadir sebagai organisasi yang memberikan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa,” ujarnya. Sementara itu, wakil bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan kegiatan seperti ini sangat positif karena tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi pemikiran dan gerakan. Kami berharap HMI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah serta menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya peran organisasi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki potensi besar dalam melahirkan gagasan serta gerakan yang konstruktif. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan kultum yang dibawakan oleh Kakanda Marwis, S.Ag., M.Si. Dalam penyampaiannya, ia mengajak seluruh kader untuk menjadikan momentum Ramadan sebagai sarana memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ibadah, serta meneguhkan komitmen pengabdian kepada umat dan bangsa

Scroll to Top