Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Daerah, Jakarta, Pemuda

Benny Ario Minta Publik Hentikan Opini Liar soal Video Golf Kepala BGN

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Pemuda /

ruminews.id – Jakarta, 19 Desember 2025 – Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE), Benny Ario, meminta publik dan media untuk menghentikan penyebaran opini liar terkait video viral yang menampilkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bermain golf di kawasan Sentul, Bogor. Ia menegaskan bahwa berdasarkan data dan klarifikasi yang telah beredar, aktivitas tersebut merupakan bagian dari kegiatan charity golf atau penggalangan dana sosial. Benny Ario menyampaikan bahwa polemik yang berkembang di ruang publik saat ini lebih banyak dipicu oleh potongan video singkat tanpa konteks yang utuh, sehingga memunculkan persepsi keliru dan framing negatif terhadap pejabat negara. “Informasi yang sudah dikonfirmasi di sejumlah media menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan charity golf untuk penggalangan dana sosial, termasuk beasiswa dan bantuan kemanusiaan. Karena itu, publik perlu menghentikan opini liar yang tidak berbasis fakta,” ujar Benny Ario dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/12). Menurut Benny, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga teknokratis yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan penguatan kebijakan gizi nasional. Oleh sebab itu, kinerja pimpinan lembaga tidak dapat diukur semata-mata dari kehadiran fisik di lapangan, melainkan dari fungsi koordinasi dan kebijakan yang dijalankan secara kelembagaan. Ia juga menilai polemik ini menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang utuh dan berimbang di era digital. Tanpa penjelasan yang lengkap, potongan visual mudah disalahartikan dan berkembang menjadi narasi yang tidak sesuai dengan fakta. “Persoalan ini lebih kepada aspek komunikasi publik, bukan pelanggaran etika atau kelalaian tugas. Sampai saat ini tidak ada fakta yang menunjukkan Kepala BGN mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara,” katanya. Benny mengingatkan bahwa kritik publik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus dibangun di atas verifikasi dan pemahaman konteks agar tidak menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif, terutama di tengah situasi bencana yang membutuhkan fokus dan solidaritas bersama. “Kami mengajak masyarakat dan media untuk tetap kritis namun berimbang, serta mengedepankan fakta agar ruang publik tetap sehat dan tidak dipenuhi opini liar,” pungkas Benny Ario.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemuda

DPP KNPI Nilai Keputusan Perpol Polri Sejalan Tujuan Negara

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemuda /

ruminews.id, Jakarta – Putri Khairunnisa, Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengatakan Perpol (Peraturan Kepolisian) Nomor 10 Tahun 2025 terkait Anggota Polri yang bertugas di Luar Struktur Organisasi Polri sejalan dengan tujuan negara. “Saya menilai itu substansinya Perpol ini sejalan dengan tujuan negara,” tegasnya, Jumat (19/12/2025). Sebab menurutnya, sebagaimana 4 (empat) diktum tujuan negara dalam UUD 1945. Melaksanakan fungsi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban, Kepolisian ini diperlukan. Putri Khairunnisa melihat substansi Perpol itu bukan pada posisi jabatan yang diterima tetapi pada kebutuhan personel POLRI di sektor-sektor lembaga pemerintah yang membutuhkan penguatan dari keahlian dan kemampuan penyelidik (intelegensi dan pemetaan stakeholder) dan penyidikan dari Kepolisian. Sebagai contoh, kemampuan personel Polri dalam intelegensi atau pemetaan stakeholder dan penyidikin pada sektor pertambangan dan jasa keuangan dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang, sangat dibutuhkan dan tidak mungkin bisa serta tidak mampu dilakukan SDM ASN pada umumnya di kementerian atau lembaga negara. “Presiden juga pengatakan pada rapat kabinet beberapa hari lalu, bahwa ada oknum jenderal TNI dan POLRI yang terlibat backing tambang ilegal dll. Nah, pada kejadian ini apakah ASN pada umumnya mempunyai kemapuan dan jumlah SDM dalam melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan serta penindakan pada sektor tersebut dengan konsekuensi oknum pangkat yang tinggi melakukan tindak pidana pada sektor pertambangan ? Maka dibutuhkan POLRI secara kelembagaan untuk menempatkan personilnya yang secara kompetensi intelegensi atau pemetaan mampu,” katanya. Lebih lanjut, Khairunnisa yang juga Lulusan Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia ini menerangkan. Perpol tersebut tidak lah hanya dilihat pada konteks hegemoni kekuasaan, atau hanya soal kepastian hukum dan keadilan. Tapi harus juga di lihat dari unsur kemanfaatannya untuk negara. “Harus dilihat juga kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jadi jangan semua hal dalam konteks kekuasaan, hegemoni melihat aturan Perpol ini,” pungkasnya. Diketahui artinya, tanpa harus mengundurkan diri, MK tetap memperbolehkan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di kementerian/lembaga dalam tugas pokok kepolisian tersebut. (red)

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized

Negara Sibuk Mengurus Sawit, Air Mengurus Rakyat: Air yang Jujur, Negara yang Mengelak

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Air selalu bergerak lebih sigap dibanding negara. Ia turun dari hulu yang telah lama kehilangan pepohonan, dari kawasan hutan yang kini hanya tersisa dalam arsip kebijakan, lalu menyusuri pemukiman, menyapu dapur-dapur warga, dan merendam sisa harapan. Negara, seperti pola yang sudah akrab, baru menyusul kemudian dengan konferensi pers, klarifikasi resmi, serta janji-janji yang terasa jauh dari kenyataan di lapangan. Di Sumatra, banjir tidak lagi dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam. Ia telah menjelma menjadi hasil dari rangkaian Keputusan publik. Air yang merusak rumah, memutus distribusi pangan, dan menjebak anak-anak di wilayah terdampak bukanlah kejadian spontan. Ia merupakan akumulasi dari pilihan politik yang berulang, terstruktur, dan terus dipertahankan atas nama pertumbuhan dan pembangunan. Ketika jurnalis lapangan melaporkan bahwa warga Aceh dan sejumlah wilayah lain di Sumatra masih berjuang mendapatkan makanan setelah banjir surut, negara justru sibuk mempromosikan perluasan sawit, bioenergi, dan jargon ketahanan energi nasional. Tragedi kemanusiaan terdorong ke pinggir wacana, sementara narasi pembangunan tampil dominan di pusat perhatian. Dalam perspektif political ecology, situasi ini sama sekali bukan penyimpangan. (Blaikie dan Brookfield, 1987) telah lama menunjukkan bahwa bencana dan kerusakan lingkungan tidak pernah terlepas dari relasi kuasa, kepentingan ekonomi, serta arah kebijakan negara. Banjir di Sumatra merupakan konsekuensi logis dari model pembangunan yang memperlakukan alam sebagai komoditas, sementara warga diposisikan sebagai ongkos yang dapat dinegosiasikan. Alih fungsi lahan, deforestasi, dan ekspansi perkebunan monokultur secara sistematis telah melemahkan daerah aliran sungai dan daya dukung ekologis. Namun negara terus mereduksi persoalan ini menjadi soal curah hujan ekstrem atau fenomena alam semata. Di titik inilah kebijakan tidak lagi sekadar keputusan, melainkan juga permainan bahasa. Kajian environmental communication menyebut praktik ini sebagai discursive framing (Cox, 2010): penggunaan bahasa teknokratis untuk menormalisasi krisis. Istilah seperti hilirisasi, optimalisasi lahan, dan ketahanan energi bukanlah istilah netral. Ia berfungsi sebagai selubung ideologis yang menutupi kenyataan bahwa pembangunan dipaksakan di atas tubuh warga dan lanskap ekologis yang kian rapuh. Ironinya, ketika sawit dipromosikan sebagai solusi masa depan energi nasional, negara justru gagal memenuhi kebutuhan paling mendasar warganya hari ini, pangan dan rasa aman. Bantuan kemanusiaan diperlakukan sebagai urusan administratif, sebagian bahkan ditolak atau dipulangkan, sementara para pejabat berlomba menjelaskan prosedur. Negara tampak sangat hadir dalam regulasi, tetapi nyaris absen dalam empati. Situasi ini semakin menyentuh dan memalukan, ketika solidaritas justru datang dari warga bantu warga bahkan beberapa bantuan dari luar negeri. Bantuan luar/asing diterima sambil dihitung, dibandingkan, dan dijadikan bahan pembelaan politik. Dalam kerangka state-centered political ecology (Bryant & Bailey, 1997), kondisi ini mencerminkan negara yang lebih sibuk menjaga legitimasi simbolik ketimbang menjalankan tanggung jawab ekologis dan sosialnya. Negara memang hadir di lokasi bencana, tetapi kehadiran itu lebih sering bersifat simbolik. Helikopter, pernyataan resmi, dan konferensi pers menjadi penanda eksistensi, bukan solusi nyata. Yang dipulihkan adalah citra, bukan ekosistem. Yang dijaga adalah stabilitas wacana, bukan keselamatan warga. Setiap kali banjir datang, ia selalu disebut sebagai “ujian”, seolah berasal dari luar kendali manusia. Padahal, dalam kerangka risk society (Beck, 1992), bencana modern justru merupakan risiko yang diproduksi oleh keputusan rasional yang keliru. Dengan kata lain, banjir di Sumatra bukan takdir, melainkan akibat dari sistem pembangunan itu sendiri. Yang paling mengkhawatirkan, pola ini tidak berubah. Model yang terbukti gagal di Sumatra justru hendak direplikasi ke wilayah lain, dengan Papua sebagai sasaran berikutnya atau wilayah-wilayah lainnya. Seolah kehancuran ekologis bukan kesalahan, melainkan tahapan yang belum tuntas. Seolah penderitaan warga hanyalah efek samping sementara demi grafik pertumbuhan yang menjanjikan. Pada titik ini, menyebut banjir sebagai musibah alam terasa sebagai bentuk ketidakjujuran. Ia adalah kekerasan struktural yang dilembagakan, di mana keputusan politik secara perlahan namun pasti merampas ruang hidup warga. Negara bukan tidak mengetahui konsekuensinya, tetapi memilih untuk terus melaju. Air akan selalu menemukan jalannya. Dan selama negara lebih sibuk menyelamatkan sawit, citra, dan narasi pembangunan ketimbang warganya sendiri, banjir di Sumatra bukanlah kegagalan kebijakan, melainkan kebijakan yang bekerja persis sebagaimana dirancang. *Saat air kembali naik dan negara kembali terlambat, siapa yang sebenarnya sedang diuji: alam, atau nurani kita sendiri?* La Ode Muhamad Yuslan _Manusia yang suka menyimak kemungkinan-kemungkinan kecil di sekitar_ Rujukan Teoritis: Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). Land Degradation and Society. London: Methuen. Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). Third World Political Ecology. London: Routledge. Cox, R. (2010). Environmental Communication and the Public Sphere. Thousand Oaks: Sage. Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.

Pemuda

Meneguhkan Konfercab Ke-XVII HMI Cabang Selong sebagai Inkubator Gagasan Inklusif

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Konferensi Cabang (Konfercab) XVII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong merupakan momentum strategis yang tidak semata dipahami sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan struktural, melainkan sebagai ruang dialektika intelektual yang menentukan arah gerak organisasi ke depan. Dalam konteks ini, Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Selong memandang perlu adanya penegasan sikap kolektif bahwa Konfercab harus dikembalikan pada esensi dasarnya sebagai inkubator gagasan yang inklusif, bukan sekadar arena pertarungan kepentingan yang sempit dan pragmatis. Secara konseptual, organisasi kader seperti HMI bertumpu pada prinsip collective leadership dan intellectual movement. Oleh karena itu, Konfercab seyogianya menjadi medium artikulasi ide, kritik konstruktif, serta perumusan agenda strategis yang berangkat dari kebutuhan objektif kader dan tantangan sosial umat serta bangsa. Ketika forum strategis ini direduksi menjadi ajang kompetisi personal yang kering dari adu gagasan, maka yang terjadi adalah degradasi kualitas pengambilan keputusan organisasi. BPL HMI Cabang Selong menilai bahwa kecenderungan pertarungan sempit dalam forum Konfercab berpotensi menyimpan mens rea—niat tersembunyi yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan organisasi. Mens rea semacam ini, apabila dibiarkan, akan bermuara pada tata kelola organisasi yang elitis, eksklusif, dan kehilangan fleksibilitas gerak. Dalam jangka menengah hingga panjang, kondisi tersebut dapat melahirkan stagnasi struktural, menurunnya etos kerja kolektif, serta terhambatnya proses kaderisasi yang seharusnya menjadi jantung pergerakan HMI. Lebih jauh, tata kelola organisasi yang dibangun di atas fondasi konflik kepentingan personal cenderung menghasilkan pola kerja yang kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika sosial. Padahal, HMI sebagai organisasi kader dituntut untuk senantiasa responsif, progresif, dan transformatif. Ketika ruang-ruang deliberatif diinternalisasi dengan logika menang-kalah, maka dialektika intelektual akan tergantikan oleh polarisasi yang kontra-produktif. Oleh sebab itu, BPL HMI Cabang Selong menegaskan pentingnya mengedepankan paradigma inklusivitas dalam Konfercab XVII. Inklusivitas di sini dimaknai sebagai keterbukaan terhadap perbedaan pandangan, pengakuan atas pluralitas gagasan, serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individual maupun kelompok. Dengan demikian, Konfercab tidak hanya melahirkan kepemimpinan struktural, tetapi juga menghasilkan kerangka ideologis dan strategis yang mampu menggerakkan organisasi secara berkelanjutan. Sebagai penutup, BPL HMI Cabang Selong mengajak seluruh kader untuk menjadikan Konfercab XVII sebagai titik tolak revitalisasi nilai-nilai ke-HMI-an: keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan. Hanya dengan menjadikan forum ini sebagai ruang inkubasi gagasan yang sehat dan inklusif, HMI Cabang Selong dapat memastikan bahwa kerja-kerja organisasi ke depan berjalan dinamis, adaptif, dan tetap berpijak pada cita-cita perjuangan yang luhur.

Daerah, Gowa, Pemuda

Akselerasi ‘Quantum Leadership’, Muhammad Amri Resmi Pimpin HMI Cabang Gowa Raya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda /

ruminews.id – ​Gowa, 17 Desember 2025 — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya yang berlangsung sukses di Gedung Dharmawanita Kabupaten Gowa pada tanggal 14 hingga 17 Desember 2025, telah mengukir sejarah baru. ​Melalui proses musyawarah yang demokratis, Muhammad Amri secara resmi terpilih sebagai Formatur Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya periode mendatang. Kemenangan Muhammad Amri disambut hangat oleh seluruh kader, dengan tagline “HMI Konstruktif” yang dinilai relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini. ​Konfercab ke-XII ini sendiri mengusung tema besar “Quantum Leadership: Jalan Baru Kepemimpinan HMI Gowa Raya”, sebuah tema yang menekankan pentingnya terobosan dan kepemimpinan transformatif di era modern. ​Muhammad Amri menegaskan komitmennya untuk menjadikan HMI Cabang Gowa Raya sebagai organisasi yang lebih konstruktif, adaptif, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah. ​”Terima kasih atas amanah ini. ‘HMI Konstruktif’ bukan hanya sekadar slogan, tetapi semangat untuk membangun, bukan merusak; untuk mencari solusi, bukan menambah masalah. Kami akan mengimplementasikan semangat ‘Quantum Leadership’ untuk membawa HMI Gowa Raya ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Amri dengan penuh semangat. ​Diharapkan, di bawah kepemimpinan Muhammad Amri, HMI Cabang Gowa Raya dapat semakin memperkuat perannya sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berintegritas dan yang tetap menjalan nilai ideologis HMI.

Daerah, Makassar, Pemuda

Presiden BEM FH UNIBOS Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Mengabaikan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id – Makassar, 17 Desember 2025 — Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa (BEM FH UNIBOS), Ardy Bangsawan, menyampaikan pernyataan sikap konstitusional terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai tidak selaras dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengabaikan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Ardy Bangsawan menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi dan undang-undang merupakan rujukan utama, sedangkan peraturan di bawahnya hanya bersifat menjalankan, bukan membentuk norma baru yang menyimpang atau melampaui kewenangan yang telah ditetapkan. Menurutnya, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas mengatur bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Norma ini bersifat limitatif dan tidak membuka ruang pengecualian melalui peraturan di bawah undang-undang. “Ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bersifat jelas dan tegas. Anggota Polri aktif tidak dibenarkan menduduki jabatan sipil. Ketika Perpol justru membuka ruang pengaturan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka itu menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang,” tegas Ardy Bangsawan. Lebih lanjut, Ardy Bangsawan menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memberikan penegasan konstitusional bahwa pembatasan dan pengaturan terkait jabatan sipil bagi anggota Polri hanya dapat ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh penjelasan pasal, apalagi oleh peraturan internal lembaga. Putusan tersebut secara eksplisit membatalkan frasa dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa syarat pengunduran diri atau pensiun merupakan syarat mutlak dan konstitusional. “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Mengabaikan atau menyimpangi putusan tersebut melalui Perpol adalah bentuk pengingkaran terhadap supremasi konstitusi dan sistem hukum nasional,” lanjutnya. BEM FH UNIBOS memandang bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025, apabila mengatur atau memberi legitimasi terhadap praktik yang tidak sejalan dengan UU Polri dan Putusan MK, secara nyata mencerminkan ketidakpahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, sekaligus berpotensi menormalisasi praktik hukum yang inkonstitusional. Ardy Bangsawan menegaskan bahwa kritik ini diarahkan murni pada norma dan desain kebijakan, bukan pada individu maupun institusi kepolisian sebagai organ negara. “Justru demi menjaga marwah institusi kepolisian dan negara hukum, setiap regulasi harus patuh sepenuhnya pada konstitusi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi,” tutupnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai kritik akademik dan konstitusional, dalam rangka menjaga konsistensi sistem hukum nasional serta memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi, Uncategorized

Nexus: Ketika Jaringan Informasi Menjadi Arena Politik Peradaban

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Yuval Noah Harari, melalui bukunya Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, sesungguhnya sedang mengajukan satu tesis besar: peradaban manusia tidak dibangun oleh kebenaran, melainkan oleh jaringan informasi yang dipercaya bersama. Dari mitos leluhur hingga kecerdasan buatan, sejarah manusia adalah sejarah tentang siapa yang mengendalikan arus informasi dan untuk kepentingan apa. Dalam perspektif komunikasi politik, argumen ini sangat relevan. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada senjata atau teritori, melainkan pada kemampuan membentuk narasi yang hidup di dalam jaringan. Negara, demokrasi, bahkan konsep kedaulatan publik bertahan karena dipercaya, dibicarakan, dan direproduksi secara kolektif. Jaringanlah yang memungkinkan jutaan orang, yang tidak saling mengenal, merasa menjadi bagian dari satu komunitas politik. Harari menegaskan bahwa keunggulan Homo sapiens tidak bersumber dari kecerdasan individu, tetapi dari kapasitas berkolaborasi dalam skala besar melalui fiksi kolektif uang, hukum, agama, dan ideologi. Dalam bahasa komunikasi modern, fiksi ini bekerja sebagai grand narrative yang mempersatukan publik. Tanpa jaringan informasi, narasi tersebut akan runtuh, dan bersamanya runtuh pula legitimasi kekuasaan. Sejarah media memperlihatkan pola yang konsisten. Lukisan gua berfungsi sebagai simbol kolektif, tulisan paku memungkinkan administrasi negara, kitab suci membangun otoritas moral, dan media sosial kini menjadi ruang produksi makna politik. Algoritma TikTok, X, dan Meta bukan sekadar teknologi distribusi pesan, tetapi aktor politik non-negara yang menentukan apa yang terlihat, dipercaya, dan diperdebatkan publik. “Informasi tidak selalu menginformasikan; ia menghubungkan, bahkan ketika ia adalah kebohongan.” Pernyataan Harari ini menemukan pembenarannya dalam berbagai studi komunikasi politik. Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) di Science menunjukkan bahwa informasi palsu menyebar lebih cepat dan luas dibandingkan informasi faktual, terutama karena daya emosionalnya. Dalam konteks digital, kebenaran kalah bukan karena lemah secara rasional, tetapi karena kalah secara algoritmik. Kasus global memberikan bukti konkret. Skandal Cambridge Analytica dalam Pemilu AS 2016 memperlihatkan bagaimana data, psikometri, dan mikro-targeting digunakan untuk memanipulasi preferensi politik pemilih. Di Myanmar, laporan PBB (2018) menyimpulkan bahwa Facebook berperan signifikan dalam menyebarkan ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya. Sementara dalam konflik Palestina–Israel, berbagai riset media menunjukkan bagaimana algoritma media sosial memperkuat disinformasi, dehumanisasi, dan polarisasi ekstrem bukan karena niat moral, tetapi karena logika engagement. Di titik inilah Harari mengajukan kritik paling radikal: kecerdasan buatan bukan sekadar alat, melainkan sistem pengambil keputusan otonom. AI memiliki kecerdasan instrumental kemampuan mencapai tujuan—tetapi tidak memiliki kesadaran, empati, atau tanggung jawab moral. Dalam etika AI, ini sejalan dengan peringatan Nick Bostrom (2014) dan Shoshana Zuboff (2019): ketika keputusan publik diserahkan pada sistem yang hanya mengoptimalkan efisiensi dan atensi, maka nilai kemanusiaan berisiko terpinggirkan. Fenomena shared hallucinations narasi keliru yang diproduksi AI dan dipercaya secara kolektif menjadi ancaman serius bagi demokrasi deliberatif. Ketika publik tidak lagi berbagi realitas yang sama, ruang diskusi rasional runtuh. Politik berubah menjadi kompetisi algoritmik, bukan pertarungan gagasan. Namun, Nexus tidak berhenti pada pesimisme. Pesan terpenting Harari adalah penolakan terhadap determinisme teknologi. AI adalah hasil pilihan politik manusia, bukan takdir sejarah. Desain algoritma, regulasi platform, literasi digital, dan etika teknologi adalah wilayah keputusan kolektif bukan domain teknokrat semata. Pertanyaan Harari, “Jika kita tidak bisa mengubah masa depan, untuk apa membicarakannya?”, seharusnya dibaca sebagai seruan politik. Membicarakan AI, disinformasi, dan jaringan informasi bukan sekadar wacana akademik, melainkan bentuk tanggung jawab warga dalam mempertahankan masa depan demokrasi. Di era ketika jaringan informasi mampu membentuk realitas sosial, pertarungan sesungguhnya bukan antara manusia dan mesin, melainkan antara nilai kemanusiaan dan logika algoritma. Nexus mengingatkan kita: peradaban tidak runtuh karena teknologi terlalu canggih, tetapi karena manusia gagal mengendalikan jaringan yang mereka ciptakan sendiri. La Ode Muhamad Yuslan Manusia yang suka nyimak kemungkinan-kemungkinan kecil di sekitar.

Daerah, Makassar, Pemuda

KEJAM SULSEL Tantang Kejari Maros untuk segera menetapkan tersangka kasus Korupsi Gaji Outsourching Kereta Api

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id, Makassar – Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan (KEJAM – SULSEL) angkat bicara terkait Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran gaji tenaga kerja outsourcing Kereta Api.  Azhari Hamid, S.H., Selaku Ketua Umum Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan (KEJAM SUL-SEL) kembali menyoroti Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran gaji tenaga kerja outsourcing Kereta Api di Kabupaten Maros merupakan bentuk kejahatan serius yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Fakta bahwa 370 orang saksi telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Maros menunjukkan bahwa kasus ini bukan persoalan sepele, melainkan dugaan kejahatan sistematis dan terorganisir. Diketahui, Kasus dugaan penyimpangan pembayaran ini melibatkan dua perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan BPKA Sulsel. Kedua perusahaan tersebut yakni PT First Security Indonesia (FSI) dan PT Cemerlang Intan Sejati (CIS). Berdasarkan temuan awal, kedua perusahaan itu diduga melakukan pemotongan dan bahkan tidak membayarkan upah karyawan selama dua tahun terakhir. Azhari menegaskan bahwa Korupsi terhadap gaji pekerja adalah kejahatan yang paling biadab, karena dilakukan dengan merampas hak orang kecil demi kepentingan segelintir elite. Para pekerja outsourcing adalah tulang punggung pelayanan publik, namun justru menjadi korban praktik kotor yang diduga melibatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kami mendesak Kejaksaan Negeri Maros untuk segera menetapkan tersangka tanpa kompromi dan tanpa intervensi. Jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jangan pula hukum dijadikan alat tawar-menawar kepentingan.ujarnya Kami memperingatkan, apabila penegakan hukum dalam kasus ini berlarut-larut atau berhenti di tengah jalan, maka patut diduga adanya upaya melindungi pelaku tertentu. Kami tidak buta hukum dan tidak akan diam melihat keadilan dipermainkan. Dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Maros tidak mampu menuntaskan dan menetapkan para Tersangka dalam kasus tersebut maka kami akan Menggelar Aksi Demontrasi sebagai bentuk perlawanan moral terhadap Korupsi. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh pelaku, baik aktor lapangan maupun aktor intelektual, diseret ke meja hijau dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat Maros Sulawesi Selatan.

Daerah, Makassar, Pemuda

Ketua DPD KNPI Sulsel Terpilih, Vonny Ameliani Suardi, Buka Pelantikan LMND Sulsel 2025–2027

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda /

ruminews.id, Makassar — Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani Suardi, di Undang menghadiri sekaligus Membuka Kegiatan Pelantikan Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Sulawesi Selatan periode 2025–2027 yang digelar di Hotel Maxone, Makassar, Senin malam (15/12/2025). Pelantikan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari berakhirnya masa bakti kepengurusan LMND Sulsel periode 2023–2025 sekaligus pengukuhan pengurus baru untuk periode 2025–2027. Kegiatan ini mengangkat tema “Sulawesi Selatan Masa Depan Indonesia”, yang menegaskan komitmen LMND dalam memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan demokrasi di daerah Vonny Ameliani Suardi, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua PD Tidar Sulsel, Kehadirannya mencerminkan posisi strategis KNPI Sulsel di bawah kepemimpinannya yang baru terpilih, sebagai mitra utama organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan lintas ideologi dan latar belakang. Dalam momentum tersebut, pelantikan dipimpin langsung oleh Pengurus LMND dengan Ketua LMND Sulsel Adri Fadhli dan Sekretaris Arjuna Swara sebagai penanggung jawab kegiatan. Acara berlangsung khidmat dan sarat dengan semangat persatuan, dihadiri oleh berbagai elemen pemuda, mahasiswa, serta tokoh organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan Kehadiran Vonny sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel terpilih dinilai mempertegas arah kepemimpinan KNPI ke depan yang inklusif, kolaboratif, dan terbuka terhadap gerakan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan semangat konsolidasi pemuda Sulawesi Selatan untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan Sulsel maju dan Berkarakter.

Daerah, Gowa, Pemuda

Konfercab Ke-12 HMI Cabang Gowa Raya Resmi Dibuka, Akan Diselesaikan Sebaik dan Sehormat-hormatnya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda /

ruminews.id, Gowa — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-12 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya resmi dibuka di Gedung Dharmawanita Kabupaten Gowa, Sabtu. Forum tertinggi di tingkat cabang ini ditegaskan akan diselesaikan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, sesuai dengan nilai dan mekanisme organisasi. Pembukaan Konfercab dihadiri oleh Isra’ DS, Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Gowa mengisi Stadium General, Juga dibuka langsung oleh Iwan Mazkrib, Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan HAM; hadir Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya; Ketua Umum Kohati HMI Cabang Gowa Raya beserta jajaran; Ketua-ketua Komisariat se-Cabang Gowa Raya, kader dan tamu undangan serta para kandidat. Konfercab ke-12 HMI Cabang Gowa Raya mengusung tema “Quantum Leadership; Jalan Baru Kepemimpinan HMI Cabang Gowa Raya”. Rangkaian kegiatan Konfercab ini telah berlangsung sejak Juni 2025, melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan struktur penyelenggara, Pendaftaran Bakal Calon Kandidat, Penetapan Kandidat, Sayembara Tema (penulisan karya tulis ilmiah), Launching Tema, Uji Publik dan Debat Kandidat, hingga pelaksanaan Pembukaan dan Forum Konfercab. Dalam sambutannya, Nawir Kalling, Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, menekankan bahwa dinamika dan perbedaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan organisasi. Ia mengingatkan bahwa konflik bukan hanya dialami pada satu periode kepemimpinan tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah HMI. “Saya masih ingat para pendahulu saya, para mantan Ketua Umum, juga melewati dinamika yang berbeda-beda. Konflik atau hal-hal yang memecah belah bukan hanya terjadi pada kepemimpinan saya. Karena itu, sejak awal saya selalu membawa tagline HMI kolaboratif,” ujarnya. Nawir mengisahkan bahwa sebelum dirinya terpilih sebagai formatur Ketua Umum, HMI Cabang Gowa Raya sempat berada dalam situasi dualisme kepemimpinan dengan dua struktur yang sama-sama memiliki Surat Keputusan (SK). Hingga akhirnya, melalui proses organisasi, terbit satu SK PB HMI di bawah kepemimpinan Raihan Aryatama. “Tugas terberat saya adalah menyatukan HMI Cabang Gowa Raya, dari struktur cabang hingga komisariat. Alhamdulillah, dengan ikhtiar dan keinginan bersama, kita mampu mengembalikan posisi HMI Cabang Gowa Raya agar kembali diperhitungkan di tingkat lokal, regional, hingga nasional,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa dinamika internal yang terjadi tidak boleh dipahami sebagai perpecahan, melainkan sebagai tantangan bersama yang harus dihadapi dengan pikiran terbuka. “HMI Cabang Gowa Raya bukan hanya milik pengurus, tetapi milik seluruh kader dan keluarga besar HMI. Prinsip berjalan bersama harus kita pegang. Siapapun dari tiga kandidat yang bertarung, jika masih ada anggapan HMI Gowa Raya terbelah, maka tugas utamanya adalah menyatukan kembali,” tegas Nawir. Sementara itu, Isra’ DS, Presidium MD KAHMI Kabupaten Gowa, menilai Konfercab sebagai momentum penting pembelajaran kader. Menurutnya, dinamika internal harus disikapi secara dewasa dan bijak. “HMI adalah tempat kita ditempa, belajar bertumbuh, dan menyelesaikan persoalan keumatan dan kebangsaan. Dinamika internal adalah tantangan yang harus membuat kita semakin dewasa dalam berorganisasi,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa KAHMI akan terus membersamai dan memberikan dukungan kepada HMI Cabang Gowa Raya, siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum. “Siapapun yang terpilih, tetap satu dan bersama-sama membesarkan HMI Cabang Gowa Raya. KAHMI akan selalu memberikan support dalam menjaga nama baik himpunan,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Iwan Mazkrib, Ketua Badko HMI Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan HAM, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab etik dan organisatoris. Ia hadir diminta langsung mewakili Ketua Umum Badko HMI Sulsel yang berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. “Badko HMI Sulawesi Selatan tidak berharap Konfercab ini hanya melahirkan Ketua Umum terpilih, tetapi melahirkan keberanian kolektif: berani mengkritik diri sendiri, berani membongkar kesadaran palsu yang meninabobokan, dan berani mengembalikan misi HMI kompas ideologis,” tegasnya. Mazkrib menilai bahwa HMI Cabang Gowa Raya tidak sedang berada dalam masalah serius, melainkan sedang menjalani dinamika internal yang wajar dalam organisasi kader. Namun ia mengingatkan agar kader tidak terjebak pada apa yang disebutnya sebagai dekadensi kesadaran palsu. “Kesadaran palsu adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok merasa berada di jalan yang benar, padahal luput mengurai persoalan secara objektif. Kader harus kritis, tidak lengah, dan mampu membaca dinamika sesuai mekanisme serta ketentuan organisasi,” jelasnya. Ia menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa kekuatan HMI tidak terletak semata pada struktur yang rapi, tetapi pada sikap kritis, kebijaksanaan kader, dan kemampuan merawat kebersamaan. “Yang membuat HMI bertahan bukan hanya struktur, tetapi kesadaran kritis dan kebijaksanaan dalam merespons kondisi himpunan. Yakin usaha sampai,” pungkasnya.

Scroll to Top