Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Soroti Dugaan UMKM Tak Dilibatkan dalam Program Seragam Gratis

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews, MAKASSAR — Program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa di Kota Makassar kembali menuai sorotan. Dugaan muncul bahwa tidak semua proses pengadaan seragam melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Temuan ini diungkap Laskar Merah Putih (LMP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Makassar, baru-baru ini. Dalam pemaparannya, LMP menyebut dua toko, yaitu Toko Sinar Bahagia dan Toko Firman di Pasar Butung, yang diduga tidak termasuk dalam daftar 33 UMKM resmi penyedia seragam. Selain itu, nama seorang individu bernama Roy disebut melakukan pembelian seragam dari toko-toko tersebut. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, meminta semua pihak melihat persoalan ini secara objektif. Ia menegaskan pentingnya penelusuran lebih lanjut agar dapat dipastikan apakah proses distribusi sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan UMKM. “Kalau disebut nama Roy sebagai pemenang tender tetapi tidak terdaftar sebagai UMKM, tentu kami perlu mendalami lebih lanjut. Ini bukan soal menyalahkan, tapi bagaimana menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” ujar Ari, Kamis (31/7). Ari juga menyampaikan bahwa sekitar 33 ribu seragam telah didistribusikan kepada siswa. Namun, kualitas dan kesesuaian spesifikasi tetap menjadi perhatian. Jika ditemukan ketidaksesuaian, ia menilai perlu ada langkah korektif.

Daerah, Jakarta, Olahraga, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Percepat Pembangunan Stadion Untia, Studi Lapangan ke JIS

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Olahraga, Pemerintahan /

ruminews.id, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan Stadion Untia, di Kecamatan Biringkanaya. Hal ini ditandai dengan dilakukannya studi lapangan ke Jakarta Propertindo (Jak Pro) atau Jakarta International Stadium (JIS) bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sector pembangunan stadion, Rabu (30/7/2025). Turut hadir dalam kunjungan ini, Sekda Kota Makassar A. Zulkifly Nanda, Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir, Plt Kepala Dinas Penataan Ruang Fuad Azis, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis. Kemudian, Kepala Bappeda Muhammad Dahyal, Kepala DLH Helmy Budiman, Kepala Dinas Perdagangan Evi Aprialty, serta Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Prof. Dr. Nurlina Zubair. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Proyek JIS dari Jakpro, Iwan Takwin, bersama Head of SBU JIS Shinta Syamsu Arief, serta jajaran direksi JIS lainnya. Dalam keterangannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membangun Stadion Untia sebagai pusat pengembangan kawasan ekonomi baru di Kota Makassar. Munafri menyebut bahwa kunjungan ke JIS dilakukan untuk tujuan utama, memperdalam proses perencanaan pembangunan stadion dan belajar dari pengalaman Jakarta dalam membangun infrastruktur berskala besar dan berstandar internasional. “Ada dua hal utama mengapa kami datang ke sini. Pertama, kami sedang dalam proses membangun stadion sepak bola yang akan menjadi trigger atau pemicu tumbuhnya kawasan ekonomi baru di Kota Makassar,” ungkap Munafri. Ia menjelaskan, atmosfer sepak bola yang sangat kuat di Kota Makassar menjadi salah satu alasan strategis pembangunan stadion ini. Meski kapasitasnya kelak hanya sekitar seperempat dari JIS. Sehingga stadion Untia yang direncanakan ini akan menjadi ikon baru kota dan diharapkan mampu memenuhi standar internasional. “Kami targetkan kapasitasnya di angka 15.000 sampai 20.000 kursi. Tapi yang lebih penting dari itu, kami ingin stadion ini memenuhi kaidah dan regulasi internasional agar bisa digunakan di semua level pertandingan, baik nasional maupun internasional,” lanjutnya. Appi juga mengapresiasi Jakarta International Stadium sebagai infrastruktur modern yang dibangun dengan desain canggih, bahkan berhasil diselesaikan di tengah tantangan besar pandemi COVID-19. Menurutnya, JIS adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur modern bisa dibangun di tengah tantangan besar. “Kami ingin pelajari bagaimana perencanaan, manajemen risiko, dan eksekusi proyek stadion yang dilakukan dengan baik di sini,” kata politisi Golkar itu. Stadion Untia, menurut Munafri, bukan hanya proyek olahraga semata. Pemerintah Kota Makassar menjadikan proyek ini sebagai katalisator tumbuhnya pusat ekonomi baru di bagian timur kota, termasuk dengan merancang kawasan komersial dan UMKM yang terintegrasi. Dalam kunjungan ini, Wali Kota juga menyampaikan bahwa tahapan perencanaan teknis Stadion Untia akan dimulai pada akhir 2025. Dokumen seperti FS, DED, Amdal, Amdalalin, hingga sertifikasi lahan tengah dirampungkan agar proses groundbreaking bisa dimulai pada awal 2026. “Kami ingin pembangunan stadion ini menjadi model pembangunan yang terencana, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan dari semua sisi: teknis, legal, dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Munafri. Kunjungan ke JIS menjadi bagian penting dari upaya menyusun pembangunan Stadion Untia dengan pendekatan pembelajaran langsung dari pengalaman terbaik nasional. Munafri berharap proyek ini tak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, budaya, dan kebanggaan warga Kota Makassar. Wali Kota berlatar pengusaha itu, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan matang sebelum memulai tahapan groundbreaking Stadion Untia pada akhir 2025. “Kami ingin memastikan pembangunan Stadion Untia dibangun dengan standar internasional tahun 2025 ini,” ujarnya, usai berbincabg di lapangan JIS. “Oleh karena itu, kami melakukan studi lapangan di JIS untuk melihat langsung kebutuhan teknis, tahapan pembangunan, hingga aspek regulasi seperti standar FIFA, Amdal, Amdalalin, DED, hingga status legalitas lahan,” tambah Munafri. Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Makassar memperlihatkan keseriusan dalam menghadirkan infrastruktur monumental yang tidak hanya membanggakan kota, tapi juga memperkuat ekosistem olahraga nasional. Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang menuntaskan dokumen-dokumen teknis sebagai persyaratan dasar. Pekerjaan perencanaan diharapkan rampung pada akhir 2025 agar proses konstruksi bisa segera dimulai awal tahun 2026. “Kami targetkan seluruh dokumen—mulai dari feasibility study, Amdal, DED hingga sertifikasi tanah bisa diselesaikan di tahun ini. Sehingga akhir 2025 atau awal 2026 kita bisa mulai pekerjaan fisik stadion,” katanya. Apa yang dilakukan Wali Kota Munafri ini tujuanya agar mempercepat pembangunan stadion menjawab harapan masyarakat dan pecinta sepak bola di kota Daeng. Apalagi dalam visi-misi tujuh Program uanggulan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wawali Aliyah Mustika Ilham, Stadion Untia masuk dalam prioritas. Oleh sebab itu, ia menegaskan, rencana pembangunan Stadion Untia dirancang berdiri di atas lahan seluas 6 hektare lebih akan secepatnya terwujud. Meski tidak sebesar JIS, stadion ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan fasilitas olahraga berstandar internasional di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Makassar. Munafri juga menyebut, pembangunan stadion ini bukan hanya fokus pada sektor olahraga, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru di kawasan sekitar. “Kita ingin stadion Untia ini menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Bukan hanya tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga memicu kegiatan UMKM, pariwisata, serta membuka lapangan kerja baru,” tururnya. Appi pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan pengawasan teknis proyek. Pihak Pemkot Makassar, akan melibatkan akademisi perguruan tinggi yang punya kapasitas di bidang arsitektur, teknik sipil, dan tata kota. “Kita butuh transfer pengetahuan dan pemantauan independen agar pembangunan stadion ini benar-benar sesuai dengan best practice, (prosedur, kebijakan dan kegiatan operasional),” imbuhnya. Pada kesempatan ini, Munafri fan Direktur Jakpro Iwan berdiskusi soal teknis Pembangunan stadion. Bahakan memantau lapangan JIS tersebut untuk menjadi acuan dibangun fisik Stadion Untia. Dalam sesi kunjungan Pemerintah Kota Makassar ke Jakarta International Stadium (JIS), Direktur Proyek Jakpro, Iwan Takwin, menyampaikan sejarah, struktur, serta peran strategis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Iwan menjelaskan bahwa Jakpro merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jakpro memiliki fokus utama di sektor infrastruktur strategis dan pengelolaan kawasan. “Jakpro ini adalah satu dari 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kami fokus pada infrastruktur strategis dan pelayanan publik,” ujarnya. Cikal bakalnya berasal dari Badan Pengelola Kawasan Blok M Fluid pada era 70–80an. Dari situ berkembang menjadi PT Jakarta Propertindo pada tahun 2000,” jelas Iwan kepada Wali Kota Makassar dan rombongan. Dalam perjalanannya, Jakpro telah bertransformasi menjadi korporasi besar dengan struktur yang mencakup tujuh anak usaha dan sejumlah afiliasi. Perusahaan ini juga mengelola beberapa

DPRD Kota Makassar, Uncategorized

DPRD Makassar Dukung Percepatan Pembangunan Jembatan Baru Barombong

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar, Uncategorized /

ruminews.id – Makassar — DPRD Kota Makassar mendukung percepatan pembangunan Jembatan Baru Barombong sebagai solusi mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Sekretaris Komisi B DPRD Makassar, Andi Tenri Uji, menyebut proyek tersebut sebagai kebutuhan mendesak masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan permukiman yang pesat di Barombong dalam beberapa tahun terakhir membuat arus lalu lintas semakin padat, terutama pada jam sibuk. “Saya sangat mendukung pembangunan Jembatan Baru Barombong. Ini sudah menjadi keluhan rutin warga dan harus segera direalisasikan,” ujar Tenri. Dukungan serupa juga disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin. Ia menilai pembangunan jembatan sekaligus perluasan akses jalan di kawasan Barombong tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut mobilitas warga dan perkembangan kota. “Membangun fasilitas publik adalah prioritas. Jembatan Barombong tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. Ini soal kemacetan, mobilitas warga, dan pertumbuhan kota ke depan,” tegas Appi saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di Hotel Rinra, Selasa (10/6). Appi juga meminta sinergi PT GMTD dalam merealisasikan rencana pembangunan tersebut. Ia menyebut keluhan warga soal akses jalan yang kerap terhambat harus dijawab dengan langkah konkret.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Apresiasi Percepatan Digitalisasi Pembayaran QRIS di Pasar, Terminal, dan PDAM

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar mempercepat transformasi sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar, terminal, dan PDAM.   Menurut Ismail, peluncuran sistem digitalisasi pembayaran layanan publik dan retribusi di Pasar Daya, Pasar Terong, Terminal Daya, serta PDAM merupakan terobosan penting dalam peningkatan pelayanan publik.   “Saya hadir bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam momen penting ini yang mencerminkan keseriusan kita membangun pelayanan publik yang lebih efisien, terbuka, dan terpercaya,” ujarnya.   Ia menambahkan, transformasi digital tidak hanya mengubah metode pembayaran, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih rapi dan minim celah kebocoran. Dengan berkurangnya transaksi tunai, potensi penyalahgunaan dapat ditekan, sementara masyarakat mendapat kemudahan transaksi yang cepat dan aman.   “Transformasi digital ini adalah bagian dari membangun kepercayaan. Semoga menjadi langkah baik untuk lompatan perubahan berikutnya di Kota Makassar,” kata Ismail.   Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, menegaskan penerapan QRIS di pasar, terminal, dan PDAM merupakan langkah strategis mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.   “Hari ini mulai berlaku QRIS untuk pembelian karcis di terminal, belanja di pasar, dan pembayaran PDAM,” kata Munafri saat menghadiri Launching Sistem Transaksi Digital/Non-Tunai Berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7).   Munafri menilai, penerapan QRIS memudahkan masyarakat bertransaksi tanpa membawa uang tunai. Harga pembayaran menjadi tepat tanpa pembulatan, sementara pelaku usaha dan UMKM memperoleh pencatatan otomatis untuk laporan keuangan.   “Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi regulator,” tegasnya.   Ia menyebutkan, tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan saat ini baru mencapai sekitar 40 persen. Melalui digitalisasi, pemerintah berharap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditekan.   “Kalau masih pakai uang tunai, potensi kebocoran sangat besar. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” jelas Munafri.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Terima Audiensi SAPMA PP soal Insiden Tuduhan Pencurian di Alfamidi

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar — DPRD Kota Makassar menerima audiensi massa Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila yang menggelar aksi di depan gedung dewan, Senin (28/7/2025). Mereka menuntut pertanggungjawaban manajemen Alfamidi atas dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap salah seorang warga. Aksi ini dipicu insiden pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, ketika seorang warga bernama Putra bersama rekannya, Cici, dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu gerai Alfamidi. Namun, setelah diperiksa melalui rekaman CCTV, tuduhan tersebut tidak terbukti. Ketua SAPMA PP Kota Makassar, Husnul Mubarak, menyebut kejadian itu sebagai bentuk arogansi pihak Alfamidi. Ia menilai menahan dan menggeledah pelanggan di depan umum tanpa bukti kuat mencederai hak warga. “Kami tidak bisa diam. Tuduhan palsu ini mencemarkan nama baik warga Makassar dan melukai rasa keadilan. Alfamidi harus bertanggung jawab,” tegas Husnul. SAPMA PP mendesak manajemen Alfamidi membuat klarifikasi dan permohonan maaf terbuka kepada korban, serta meminta pemerintah kota dan DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Makassar Fraksi PKS, Hartono, menyatakan dewan akan mengagendakan pemanggilan terhadap manajemen seluruh jaringan ritel besar, termasuk Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret.

DPRD Kota Makassar

Pedagang Pasar Cidu Tolak Skema Ganjil Genap, DPRD Makassar Siapkan RDP

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar — Puluhan pedagang Pasar Cidu mendatangi Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Pettarani, Senin (28/7/2025). Mereka menyampaikan penolakan terhadap rencana penerapan skema ganjil genap yang diusulkan pemerintah kecamatan sebagai solusi mengurai kemacetan di sekitar pasar. Perwakilan pedagang menilai kebijakan tersebut sangat merugikan karena membatasi hari mereka berjualan. Dengan skema itu, pedagang hanya diizinkan berdagang secara selang-seling. “Kalau kami tidak bisa jualan selama 10 hari dalam sebulan, tentu sangat memukul ekonomi kami. Ini adalah satu-satunya sumber penghasilan,” ujar Ishak, pedagang kuliner Pasar Cidu, saat menyampaikan aspirasi di hadapan legislator. Menurutnya, selama lima tahun berdagang di lokasi tersebut, tidak pernah ada teguran maupun pemberitahuan resmi soal pelanggaran aturan. Ia pun mempertanyakan mengapa kebijakan ganjil genap tiba-tiba muncul tanpa sosialisasi jelas. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Makassar Fraksi PKS, Hartono, menegaskan penataan pasar tidak boleh mengorbankan mata pencaharian warga. Ia mengusulkan agar segera digelar rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan seluruh pihak terkait.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Aliyah Mustika Ilham: Pemkot Makassar Dukung Kegiatan Kepemudaan yang Positif dan Efisien

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda Kota Makassar dengan menerima audiensi dari Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Cabang Makassar di ruang kerjanya, Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (25/7/2025). Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Festival Pengkaderan Nasional HMI yang akan dilaksanakan pada 27 Juli hingga 6 Agustus 2025 dan direncanakan diikuti oleh ribuan kader HMI dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan ini, Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim, menyampaikan maksud kedatangannya yang berharap kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Kota Makassar demi menyukseskan agenda tersebut. Menanggapi hal itu, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas semangat kader HMI dan menegaskan bahwa Pemkot Makassar mendukung kegiatan-kegiatan positif yang mampu membangun karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. “Kami di Pemerintah Kota Makassar selalu terbuka untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan yang positif dan produktif. Kegiatan seperti Festival Pengkaderan ini adalah bagian dari proses membangun generasi unggul yang berdaya saing dan berintegritas,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Namun demikian, Aliyah Mustika Ilham juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi. Ia menegaskan bahwa bentuk dukungan dari Pemkot Makassar harus melalui mekanisme yang jelas dan sesuai regulasi. Turut hadir mendampingi dalam audiensi ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Fathur Rahim, dan Kepala Bagian Umum, Firnandar Sabara. Sementara dari pihak HMI, hadir Ketua Umum KOHATI Cabang Makassar, Marwati Sumardi, Ketua Panitia Syafika Naura, dan Sekretaris Panitia Lelanur Pratiwi. Melalui audiensi ini, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Pemkot Makassar senantiasa mendukung pada penguatan kapasitas anak muda sebagai agen perubahan, namun tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. “Pemuda adalah mitra strategis dalam pembangunan. Mari kita kolaborasi dengan tetap menjaga integritas, akuntabilitas, dan semangat untuk memajukan Makassar yang unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan,” tutupnya.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Resmikan Pabrik Coklatana, Harap Serap Tenaga Kerja Lokal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Makassar terus mendorong pertumbuhan industri berbasis produk lokal yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat meresmikan pabrik coklatana PT Agrinesia Raya yang berlokasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Jumat (25/7/2025), di Kecamatan Biringkanaya. Dalam sambutannya, Wali Kota menyatakan dukungan penuh atas kehadiran pabrik tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor industri makanan dan membuka peluang kerja bagi warga Makassar. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas berdirinya pabrik ini,” ujarnya. “Kehadiran PT Agrinesia Raya di Makassar tentu memberikan dampak positif, khususnya dalam menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat rantai pasok industri makanan kita,” tambah Munafri. Wali Kota juga mengungkapkan bahwa sebagian besar harapan tenaga kerja yang direkrut oleh pabrik tersebut merupakan warga lokal, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membuka akses seluas-luasnya terhadap lapangan pekerjaan. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa kebutuhan akan lapangan kerja di Makassar masih tinggi. Alhamdulillah, pihak perusahaan telah melibatkan tenaga kerja dari warga Makassar sendiri. Ini sangat membantu,” jelasnya. Munafri menekankan, kehadiran PT Agrinesia Raya menjadi contoh baik kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hadirnya pabrik cokelat ini diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem industri kuliner khas Makassar. Besar harapan produk yang dihasilkan PT Agrinesia bisa menjadi bagian dari identitas kuliner Makassar yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. “Tentu, ini membuka peluang besar bagi Makassar untuk lebih dikenal melalui produk-produk unggulan,” harap Appi. Lanjut dia, Kota Makassar dikenal sebagai kota yang kaya akan ragam kuliner, dari makanan tradisional hingga olahan modern. Dengan hadirnya industri makanan berskala besar seperti ini, Pemkot berkomitmen untuk terus menjadi fasilitator dan pembuka jalan bagi pelaku usaha, baik di sektor UMKM maupun industri menengah-besar. Ke depan, Pemerintah Kota Makassar akan terus mendorong hadirnya berbagai unit usaha makanan dan minuman melalui berbagai skema dukungan. “Karena kita sadar, Makassar sejak dulu adalah kota jasa dan perdagangan, dan hari ini, posisi itu makin kuat,” tuturnya. Ia juga menekankan bahwa peluang pasar di Kota Makassar sangat potensial. Dengan populasi warga yang mencapai 1,4 juta jiwa dan meningkat hingga 2 juta jiwa di siang hari karena mobilitas urban. Menurutnya, pasar domestik Makassar menjadi sangat strategis bagi pengembangan industri makanan. Dimana Makassar memiliki daya serap pasar yang sangat besar. Ini peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang. “Namun tentu saja, kita juga berharap ada kontribusi balik, seperti kepatuhan dalam membayar pajak agar pembangunan kota tetap berjalan lancar,” tegas Wali Kota.

Daerah, Kesehatan, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Dampingi Menag Resmikan RS UIN Alauddin

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, dalam peresmian Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar, Kamis (24/7/2025). Berlokasi di Kampus Lama UIN Alauddin, Jl. Sultan Alauddin, kehadiran rumah sakit ini menjadi tonggak penting sinergi antara sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan nilai-nilai spiritualitas. Rumah sakit ini tidak hanya berperan sebagai pusat layanan medis, tetapi juga sebagai rumah sakit pendidikan yang mengedepankan pendekatan holistik menggabungkan ilmu kedokteran modern dengan kearifan lokal dan spiritualitas Islam. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan harapan besar atas kehadiran rumah sakit ini sebagai bukti nyata sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintah daerah. “Kehadiran RS UIN Alauddin menjadi momentum penting bagi penguatan sistem pelayanan kesehatan di Kota Makassar,” ujar Aliyah. Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk menjalin kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Rumah sakit ini melayani masyarakat,” tuturnya, Pada kesempatan teraebut, dalam sambutannya, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa RS UIN Alauddin memiliki posisi strategis, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara konseptual. Menurutnya, rumah sakit ini memiliki keistimewaan karena mengusung pendekatan holistik yang memadukan ilmu pengobatan modern dengan nilai-nilai tradisional dan spiritual. “Kami ingin rumah sakit ini menjadi unggul karena mampu menggabungkan metode pengobatan ilmiah dengan kearifan lokal. Dulu, masyarakat Nusantara hidup bersahabat dengan alam tanpa rumah sakit, tapi tetap sehat,” jelasnya. “Kini, kita ingin menghadirkan kembali keharmonisan itu, selaras antara sains, spiritualitas, dan alam,” tambah Nasaruddin, yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ia mengajak seluruh sivitas akademika UIN Alauddin dan pengelola rumah sakit untuk mengelola fasilitas ini secara komprehensif, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dalam setiap layanan yang diberikan. Sebagai rumah sakit pendidikan di bawah naungan perguruan tinggi keagamaan, RS UIN Alauddin diharapkan mampu menjadi model rumah sakit integratif yang menjawab kebutuhan masyarakat modern, sekaligus merawat akar-akar budaya dan spiritual bangsa.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Jawab Kebutuhan Transportasi Siswa Lewat Bus Gratis

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional 2025, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan akses pendidikan dengan menambah jumlah armada bus sekolah gratis bagi pelajar di kota ini. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya nyata Pemkot untuk menghadirkan fasilitas ramah anak dan mendukung kemudahan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah yang belum terjangkau angkutan umum. Menurutnya, Pemerintah kota Makassar berkomitmen menambah armada bus sekolah sebagai upaya memastikan anak-anak kita bisa bersekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa beban biaya tambahan. “Ini adalah bentuk perhatian kami terhadap masa depan generasi emas Indonesia,” kata Munafri saat memberikan keterangan di kantor Balai Kota Makassar, Rabu (24/7/2025). Saat ini, Pemkot Makassar telah mengoperasikan lima unit bus sekolah yang melayani sejumlah koridor utama. Namun, Wali Kota menyatakan jumlah tersebut belum mencukupi, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah pinggiran kota yang belum dilayani angkutan umum. “Bus sekolah tetap beroperasi dan akan kita tambah jumlahnya. Hanya saja saat ini, prioritas kami adalah penambahan armada angkutan umum. Tujuanya memperluas rute layanan bus sekolah,” jelas Munafri. Selain penambahan armada, Pemkot juga tengah mengkaji sistem pengadaan kendaraan operasional melalui skema penyewaan dibandingkan pembelian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran serta memastikan keberlanjutan pemeliharaan armada. Selama ini, pengadaan kendaraan dengan sistem beli menyisakan persoalan aset. “Kalau kita pakai sistem sewa, maka penyedia kendaraan bertanggung jawab atas kondisi dan perawatan. Bahkan jika terjadi kerusakan atau kecelakaan kecil, unit bisa segera diganti. Ini sedang kami hitung untung-ruginya,” papar Munafri. Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga menekankan dampak ekonomi dari penyediaan bus sekolah gratis bagi keluarga di Makassar. Ia menyebutkan bahwa biaya transportasi harian kerap menjadi beban tambahan bagi orang tua, terutama bagi mereka yang harus menyewa kendaraan untuk mengantar anak ke sekolah. “Kalau satu anak butuh Rp10.000 per hari untuk transportasi, dalam sebulan bisa mencapai Rp200.000. Kalau ada bus sekolah gratis yang rutin, itu bisa mengurangi beban ekonomi rumah tangga secara signifikan,” ujar Appi. Langkah ini merupakan bagian dari visi Pemkot Makassar dalam menciptakan kota yang inklusif, layak anak, dan peduli terhadap pendidikan sebagai investasi jangka panjang bangsa. Terkait target ideal jumlah bus sekolah tambahan, Munafri menyampaikan bahwa Pemkot masih dalam tahap kajian teknis. Politisi Golkar itu kembalibmenekankan pentingnya perencanaan matang, termasuk penentuan rute atau koridor prioritas serta potensi penggunaan ganda bus pada waktu-waktu nonaktif sekolah. Kita ingin layanan ini efisien. Misalnya, pagi antar anak sekolah, lalu siangnya bisa melayani rute umum tertentu. “Tapi semua itu harus melalui kajian terlebih dahulu. Jika memungkinkan, ke depan kita bahkan akan dorong penggunaan bus listrik,” jelasnya.

Scroll to Top