Pemerintahan

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Makassar–Pemerintah Kawasaki Kolaborasi Tekan Kebocoran Air

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang, terus memperkuat kolaborasi teknis dalam upaya penanganan kebocoran air melalui program Non-Revenue Water (NRW), yang menjadi bagian dari proyek kerja sama teknis di bawah Japan International Cooperation Agency (JICA). Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran terkait, seperti Kepala Bappeda Makassar, Muhammad Dahyal, Kabag Kerja Sama Andi Zulfitra Dianta, dan Asisten Pemerintahan Firman Hamid Paggara. Sementara delegasi Pemerintah Kota Kawasaki dipimpin oleh Shiratori Shigeyuki, Chief Executive Officer Public Enterprise Kawasaki Waterworks and Sewerage. Pertemuan ini membahas capaian serta tindak lanjut dari kerja sama teknis yang telah berjalan sejak 2022, yang berfokus pada peningkatan kapasitas Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar dalam mengatasi kebocoran air bawah tanah dan menekan angka kehilangan air (NRW). Perwakilan Kawasaki Jepang, Shiratori Shigeyuki mengatalan, pihaknya hadir untuk menyampaikan salam hormat dan melaporkan capaian dari proyek kerja sama teknis antara Kawasaki dan Perumda Air Minum Makassar yang diberi nama “MAKAPLOS” (Makassar–Kawasaki Project Losses). “Alhamdulillah, proyek ini berjalan baik berkat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar,” ujar Shiratori Shigeyuki. Dia menjelaskan, proyek ini mencakup pelatihan deteksi dan perbaikan kebocoran bawah tanah, pengadaan alat survei, serta pengembangan sistem perencanaan pengendalian kebocoran. Hingga saat ini, enam jenis peralatan telah diberikan kepada Perumda Air Minum Makassar dan telah digunakan dalam pilot area untuk mendeteksi serta menangani kebocoran secara langsung. Shiratori menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengundang staf-staf PDAM Makassar, untuk mengikuti pelatihan langsung di Kawasaki, guna melihat bagaimana sistem dan teknologi pendeteksian kebocoran diterapkan secara komprehensif di Jepang. “Melalui proyek ini, kami tidak hanya membangun kapasitas teknis, tetapi juga menjalin hubungan yang erat antara masyarakat dan pemerintah kedua kota,” tuturnya. “Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut, bahkan setelah proyek berakhir Oktober tahun ini,” harapnya, menambahkan. Selain Makassar, hasil dan metode dari proyek ini direncanakan akan menjadi referensi pembelajaran bagi daerah sekitar seperti Gowa, Takalar, dan Maros. MaKaPro menggelar pelatihan pertama dengan melibatkan peserta dari Perumda Air Minum se-Maminasata (Makassar, Maros, Takalar, Gowa). Bahkan, dokumentasi pelatihan telah dikemas dalam bentuk video pembelajaran yang dapat dijadikan rujukan jangka panjang. Proyek NRW ini tidak hanya menguatkan aspek teknis, tetapi juga menjadi contoh model kerja sama internasional yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. “Harapan kami, dengan berakhirnya fase proyek di Oktober 2025, kerja sama Makassar–Kawasaki dapat terus berlanjut dalam format yang lebih luas dan strategis,” harapnya. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kesinambungan kerja sama antara Kota Makassar dan Kota Kawasaki, Jepang, khususnya dalam penguatan sistem air bersih dan penanganan kebocoran air. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari delegasi Pemerintah Kota Kawasaki, yang dipimpin oleh Chief Executive Officer Public Enterprise Kawasaki Waterworks and Sewerage, Shiratori Shigeyuki, di Kantor Balai Kota Makassar. Munafri menyambut baik keberlanjutan kerja sama ini dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kawasaki atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan pelayanan air bersih di Makassar. “Kami mendukung penuh proyek ini. Kehilangan air adalah persoalan besar bagi PDAM dan masyarakat. Maka program yang berbasis teknologi dan penguatan SDM seperti ini sangat dibutuhkan. Kami juga terbuka untuk kolaborasi lanjutan di masa mendatang,” kata Appi. Ia juga menyatakan pentingnya sinkronisasi antara program teknis dan penganggaran. Ia mengapresiasi langkah tim Jepang yang turut menyusun kolom anggaran dalam rencana pengendalian kebocoran, sehingga implementasinya lebih terukur dan bisa dilaksanakan dengan baik. “Kami sangat berterima kasih atas kerja sama ini. Tapi saya berharap, kerja sama antara Makassar dan Kawasaki tidak hanya berhenti pada proyek yang sudah berjalan,” tuturnya. “Ke depan, kita harus melihat peluang kerja sama lainnya yang memberikan manfaat lebih luas bagi kedua kota,” tambah Munafri. Ia juga meminta agar hasil dari proyek yang dikenal dengan nama MAKAPLOS (Makassar–Kawasaki Project Losses) dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, terutama terkait capaian, tantangan, dan peluang lanjutan dari program ini. “Kalau bisa, kami ingin tahu secara singkat dan konkret apa saja yang sudah menjadi bagian dari kerja sama ini. Karena di Makassar masih banyak hal yang bisa dikembangkan. Bisa saja, beberapa poin dari kerja sama ini dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih spesifik,” lanjutnya. Wali Kota juga membuka peluang untuk memperluas ruang kerja sama dengan Pemerintah Kota Kawasaki, tidak hanya terbatas pada air bersih, tetapi juga bidang lain seperti lingkungan, transportasi, hingga teknologi kota pintar (smart city). ‘Kami menyambut baik jika ada rencana lanjutan atau tindak lanjut teknis. Saya pastikan jajaran kami siap untuk mendampingi dan memperkuat komunikasi agar kerja sama ini tidak putus sampai di sini,” tutup Munafri.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Siap Tuntaskan Izin PBG PTUN Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan renovasi gedung dan status lahan milik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi dari jajaran PTUN Makassar di Kantor Balai Kota, Rabu (6/8/2025). Audiensi ini dipimpin oleh Ketua PTUN Makassar, Fajar Wahyu Jatmiko, SH., yang secara langsung memaparkan beberapa hal penting yang membutuhkan dukungan dari Pemkot. Aantara lain proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk renovasi kantor PTUN di Jalan Pendidikan Raya, serta penanganan lahan kosong yang berada tepat di depan kantor tersebut. “Kami datang untuk berkoordinasi dan mencari solusi bersama Pemkot. Terkait dengan PBG, saat ini prosesnya masih dalam tahap administratif,” ujarnya. “Kami berharap bisa mendapatkan arahan dan bantuan dari Pak Wali Kota agar prosesnya bisa segera ditindaklanjuti,” tambah Fajar Wahyu Jatmiko. Ia juga menyinggung persoalan lahan kosong di depan kantor PTUN yang hingga saat ini masih bermasalah karena adanya klaim dari pihak lain. Permasalahan ini, menurutnya, sudah pernah dikomunikasikan sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya, namun belum mendapatkan titik terang. “Semoga ada solusi terbaik dari Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi kami dengan Pak Wali Kota yang baru,” harap dia. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan mendukung penuh proses administrasi yang dibutuhkan PTUN Makassar. “Kami dari Pemkot akan bantu secepatnya, terutama soal perizinan. Selama prosesnya sesuai aturan, kami akan percepat agar bisa berjalan lancar. Kami juga akan coba carikan jalan keluar terkait status lahan yang masih bermasalah,” tegas Munafri. Lebih lanjut, Munafri menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lintas sektor dan perangkat daerah terkait agar seluruh tahapan teknis dapat segera diselesaikan. “Kami juga berharap, agar sinergi antara Pemkot Makassar dan PTUN terus terjaga, mengingat pentingnya peran PTUN sebagai lembaga hukum tata usaha negara di daerah,” harapnya.

DPRD Kota Makassar

Warga Protes Proyek PSEL, DPRD Dorong Pemkot Tinjau Ulang Penetapan Lokasi

ruminews.id- MAKASSAR – Rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea kembali menuai sorotan. Kali ini, giliran DPRD Kota Makassar yang menyoroti sejumlah kejanggalan prosedural dalam proyek strategis tersebut dan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) meninjau ulang penetapan lokasi. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Makassar, Selasa (6/8), bersama perwakilan warga dari empat lingkungan di antaranya Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia. Dalam forum tersebut, warga secara tegas menyampaikan keresahan mereka terhadap proses perencanaan proyek yang dinilai tertutup dan tidak partisipatif. Meski demikian, warga pada prinsipnya sangat mendukung hadirnya proyek PSEL sebagai solusi pengolahan sampah berkelanjutan. Namun, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap lokasi pembangunan yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman padat dan fasilitas umum. Ketua RW 05 Kelurahan Bira, H. Akbar Adhy, menilai pembangunan PSEL dilakukan tanpa dasar komunikasi yang memadai dengan masyarakat setempat. “Pembangunan ini muncul tiba-tiba. Tidak ada sosialisasi, bahkan lurah dan camat pun tidak tahu. Ini aneh. Siapa yang ambil keputusan? Kenapa warga tidak dilibatkan?” seru Akbar. Senada, warga Alamanda, Dadang Anugrah, menyoroti lokasi proyek yang terlalu dekat dengan pemukiman dan fasilitas pendidikan seperti SMPN 6 Makassar. Ia khawatir dampak polusi udara dari insinerator PSEL akan membahayakan kesehatan anak-anak dan warga sekitar. “Kami bukan menolak PSEL sebagai konsep, tapi tolong cari lokasi yang tidak mengorbankan lingkungan hidup kami. Ini soal keselamatan,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan keprihatinannya terhadap proses penetapan lokasi proyek yang dinilai cacat prosedural. Ia menilai penolakan warga sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin keterlibatan publik dan transparansi.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar–Unhas Perkuat Kolaborasi Pembangunan di Pulau

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali mempertegas komitmennya dalam membangun kota secara inklusif dan berbasis riset, termasuk Pembangunan di Pulau. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Hasanuddin (Unhas), yang dilaksanakan di Kampus Unhas, Tamalanrea. Penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa. Keduanya sepakat memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penataan wilayah kepulauan, penanganan banjir, hingga pembangunan infrastruktur strategis di Kota Makassar. “MoU ini bukan hanya seremoni, tapi bentuk komitmen untuk menjawab persoalan nyata di lapangan, baik di darat dan terutama di Keplualauan,” jelas Munafri. “Kami membutuhkan banyak masukan, riset, dan kolaborasi akademik dari Unhas untuk membangun kota ini secara terarah,” tambah Appi. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama strategis antara Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Hasanuddin, kedua pihak merencanakan kunjungan langsung ke wilayah kepulauan di Kota Makassar. Langkah ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan serta merumuskan solusi konkret dan berbasis riset dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pulau. “Kami Pemerintah Kota menaruh harapan besar agar bersama Unhas membangun wilayah Pulau. Perlu menjadi fokus bersama dalam hal pembangunan, banyak yang kami bernahi di Pulau. Jadi, bisa kita kunjungi kembali pulau,” imbuh Appi. Munafri menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh masyarakat pesisir dan kepulauan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota ingin membangun kembali pola komunikasi yang kuat dengan Unhas, khususnya untuk merumuskan solusi konkret atas tantangan di wilayah pulau-pulau. “Kita perlu lihat lagi seperti apa kondisi pulau-pulau kita saat ini. Di situlah kita ingin hadir. Warga pulau juga punya hak atas pembangunan yang adil,” ungkapnya. Selain itu, penanganan banjir menjadi salah satu isu utama yang tengah berjalan. Munafri menggarisbawahi bahwa kerja sama teknis dan akademis dengan Unhas sangat dibutuhkan dalam menyusun strategi jangka panjang. Termasuk dalam hal pengelolaan drainase, tata ruang, dan pembangunan kawasan rendah resiko bencana. Kerja sama juga meliputi pengembangan kawasan baru seperti di wilayah Muntia, yang selama ini dikenal sebagai kawasan nelayan dengan keterbatasan ekonomi. Pemkot Makassar merencanakan pembangunan kawasan terpadu yang meliputi stadion baru, penguatan sektor ekonomi masyarakat, dan penyediaan fasilitas penunjang. “Kami ingin menjadikan Untia sebagai kawasan yang punya nilai tambah. Tak hanya membangun stadion, tapi juga menciptakan ekosistem pendukung di sekitarnya,” jelas Munafri. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyinggung soal tantangan besar yang dihadapi Kota Makassar, yakni pengelolaan sampah yang kian kompleks. Menurutnya, Makassar saat ini menghadapi situasi darurat kampung, dengan volume sampah harian mencapai 1.000 hingga 1.300 ton, mayoritas merupakan sampah organik. “Masalah kita bukan hanya menumpuk, tapi juga mendalam. Kami butuh pendekatan yang berbasis sains dan teknologi, dan di sinilah peran Unhas sangat kami harapkan,” tegasnya. Appi juga menyampaikan bahwa hampir semua kajian dan dokumen penting yang dibawa ke Forum Perangkat Daerah (FPD) dilakukan dengan pendampingan dari akademisi Unhas. “Keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan berbasis data dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, dalam sambutannya turut menyambut baik perpanjangan kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa Unhas selalu siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan berbasis riset dan keberlanjutan. Kerja sama ini diharapkan tak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga mempercepat terwujudnya visi Makassar sebagai kota maju, hijau, dan inklusif, dengan dukungan penuh dari kekuatan akademik. Jamaluddin Jompa, menegaskan pentingnya mengakselerasi kolaborasi antara Unhas dan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Menurutnya, kolaborasi antara institusi akademik dan pemerintah harus benar-benar dioptimalkan, tidak hanya sebatas kedekatan fisik atau pertemuan seremonial. “Kita Unhas ini secara geografis dekat dengan Pemkot, tapi jangan hanya dekat secara lokasi. Kita harus dekat dalam aksi, kerja nyata, dan solusi bersama,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unhas secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai kesenjangan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur ekonomi. “Masyarakat di pulau-pulau sering kali hanya jadi objek simpati. Padahal mereka butuh solusi konkret yang menyentuh langsung kehidupan mereka,” ujarnya. Guru besar Ilmu Kelautan itu menyebutkan, bahwa saat ini Unhas bersama mitra dari Jepang tengah mendorong hadirnya teknologi terapan seperti cold storage berbasis tenaga surya yang memungkinkan hasil tangkapan nelayan langsung tersimpan dalam rantai dingin untuk menjaga kualitas produk laut. Inovasi ini disebut bisa mendongkrak nilai jual ikan lokal, termasuk untuk kebutuhan restoran sushi dan pasar ekspor. Rektor juga menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat sekitar kampus harus menjadi prioritas awal. Ia mencontohkan berbagai masalah sosial di kawasan belakang kampus, seperti akses jalan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang masih belum terselesaikan. “Kampus ini harus menjadi laboratorium hidup. Jika ada masalah di sekitar kita, maka di situlah inovasi dan kontribusi Unhas harus hadir pertama kali,” katanya. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek infrastruktur seperti jalan di sekitar kampus yang belum rampung meskipun telah direncanakan sejak lama. Menurutnya, proyek ini harus dikawal agar dapat segera memberikan manfaat bagi warga. Prof. Jamaluddin menyampaikan bahwa Unhas siap menjadi mitra aktif dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai program strategis Pemkot Makassar. Ia menilai kehadiran Wali Kota Munafri Arifuddin merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap sinergi kampus dan birokrasi. “Ini harus dimanfaatkan bersama demi kepentingan masyarakat luas, baik di kota maupun di pulau,” ujar Prof. Jamaluddin. Ia juga menekankan bahwa semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi untuk membawa perubahan nyata. “Jangan tunggu sempurna dulu, yang penting bergerak. Kita kolaborasi, akselerasi, dan terus evaluasi,” imbuh dia. Dia juga menegaskan komitmen Unhas untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Kota Makassar melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota. “Sekali lagi saya tekamankan, Unhas berada di Makassar. Tentu tidak elok jika inovasi-inovasi dari kampus ini tidak diterapkan di kota tempat kami berdiri,”” tegas Prof. Jamaluddin. Menurutnya, hampir semua bidang keilmuan dan riset yang dikembangkan di Unhas berpotensi besar untuk diimplementasikan di Makassar mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah. Lanjut dia, tata ruang, hingga penguatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan kawasan pesisir serta kepulauan. Makassar adalah kota yang sangat ideal untuk menjadi laboratorium penerapan hasil-hasil kajian. “Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar punya kompleksitas, sekaligus peluang yang luar biasa untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri,

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham Terima Audiensi Dian Kemala, Dukung Perayaan HUT RI & HUT Organisasi

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari jajaran Pengurus Cabang Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (Dian Kemala) Kota Makassar, yang berlangsung di Ruang Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (5/8/2025). Ketua, Hasniah Arief, yang menyampaikan rencana kegiatan organisasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dirangkaikan dengan Hari Jadi Dian Kemala ke-26. Acara tersebut direncanakan akan digelar pada bulan Agustus ini di SPN Batua. Dalam momen tersebut Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas semangat kebangsaan dan kebersamaan yang terus dijaga oleh organisasi Dian Kemala. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memberikan dukungan terhadap kegiatan yang membawa nilai-nilai positif, khususnya yang berkaitan dengan semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap jasa para purnawirawan. “Saya menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Semangat kebersamaan dan nasionalisme yang dibawa oleh Dian Kemala adalah bagian dari semangat Kota Makassar.” ujar Aliyah Mustika Ilham. Lebih lanjut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi antara para purnawirawan dan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan karakter bangsa, khususnya di Kota Makassar. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota dalam audiensi ini, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Haeruddin, yang juga menyampaikan dukungannya dalam kegiatan masyarakat yang berorientasi pada kebangsaan dan persatuan. Jajaran Pengurus Dian Kemala yang hadir dalam audiensi, Hasniah Arief (Ketua), Tuti Sa’ban (Wakil Ketua), Rahmawat (Penasehat), Nuraeni Yuliman (Bendahara), dan Sukawati Syarif (Sekretaris Organisasi). Dengan semangat kolaborasi Pemerintah Kota Makassar bersama organisasi kemasyarakatan seperti Dian Kemala diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Ketua PGRI Sulsel Sebut Program Seragam Gratis Pemkot Makassar Sangat Bermanfaat

ruminews.id, MAKASSAR — Program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, terus menuai respons positif dari berbagai kalangan. “Program ini meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi orang tua yang tergolong kurang mampu,” ujarnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Hasnawi Haris, Senin (4/8/2025). Prof. Dr. Hasnawi Haris, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan tersebut. Ia menilai, program ini memiliki nilai manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks pemerataan akses pendidikan. “Seragam gratis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Makassar tentu sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang berada dalam keterbatasan ekonomi,” jelasnya. “Tapi, tentu saja tidak semua masyarakat akan memandang kebijakan ini dari sudut yang sama,” tambah guru besar UNM itu. Ia menyebutkan, dalam realisasi kebijakan publik, perbedaan persepsi merupakan hal yang wajar. Namun, sebagai Ketua PGRI Sulsel, dirinya menekankan pentingnya pemerintah menjalankan program ini secara konsisten dan bertanggung jawab. “Program ini merupakan janji kampanye dari Pak Wali dan Ibu Wawali, sehingga sudah sepatutnya ditunaikan. Ini bukan hanya soal janji politik, tapi juga soal komitmen pada pemerataan kesempatan bagi seluruh anak bangsa,” tambahnya. Hasnawi juga menilai dinamika dalam proses distribusi yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, menurutnya, penting memastikan tidak ada kendala administratif atau teknis yang menghambat pendistribusian. Selain itu, ia menyebut adanya aspirasi dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal yang ingin dilibatkan dalam proses produksi seragam. Menurut Hasnawi, hal tersebut bisa menjadi nilai tambah apabila dikelola secara adil dan transparan. “Ini bisa jadi sinergi positif antara kebijakan pendidikan dan penguatan ekonomi lokal, selama pelaksanaannya dikawal dengan baik,” jelasnya. Hasnawi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program ini tetap harus dijalankan hingga tuntas, dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan. “Kuncinya ada di pelaksanaan. Selama program ini bermanfaat dan dijalankan sesuai aturan, tentu akan mendapat apresiasi dari masyarakat luas,” pungkasnya.

DPRD Kota Makassar

PD Pasar Siapkan Relokasi, DPRD Tinjau Kesiapan Pasar Terong

ruminews.id – MAKASSAR — Komisi B DPRD Kota Makassar meninjau langsung Pasar Terong untuk melihat kesiapan relokasi pedagang yang selama ini menempati area jalan Sawi, Senin (4/8). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas penertiban area pasar dan pengembalian fungsi fasilitas umum. Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, didampingi anggota komisi serta Direktur Utama Perumda Makassar Raya beserta jajaran. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas yang akan digunakan pedagang. “Pagi ini kami meninjau langsung gedung relokasi pedagang Jalan Sawi di Pasar Terong. Kunjungan ini untuk memastikan tempat yang disiapkan sudah layak dan aman digunakan,” ujar Ismail. Dalam peninjauan tersebut, rombongan berdiskusi dengan pihak pengelola terkait kelengkapan sarana, kelayakan bangunan, dan aspek keselamatan bagi pedagang. Ismail menegaskan, proses relokasi harus berjalan tertib tanpa merugikan pihak manapun. “Kami berharap relokasi ini menjadi solusi yang adil, dengan tetap mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kelangsungan usaha para pedagang di lokasi baru,” katanya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Rasyid, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah agar proses relokasi berjalan lancar tanpa merugikan pedagang. “Kunjungan Komisi B ini untuk memastikan kesiapan kami menindaklanjuti hasil RDP. Kami ingin para pedagang yang menempati badan jalan bisa pindah ke lokasi baru yang lebih nyaman dan tertata,” jelas Ali.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dukung QRIS, Ingatkan Pemkot soal Kesiapan Lapangan

ruminews.id – MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor layanan publik. Namun, mereka mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) tidak hanya fokus pada seremoni peluncuran, tetapi juga memastikan kesiapan teknis di lapangan.   Program digitalisasi layanan ini resmi dimulai dengan peluncuran QRIS di sektor terminal, pasar tradisional, dan PDAM oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Senin (28/7), di Pasar Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.   Anggota Komisi B DPRD Makassar, Umiyati, menilai langkah ini sebagai terobosan penting, namun harus dibarengi dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.   “Digitalisasi itu penting, tapi jangan hanya tampak canggih di permukaan. Pertanyaannya, apakah semua juru parkir sudah punya perangkat untuk akses QRIS? Apakah di pasar perangkatnya tersedia? Di PDAM, bagaimana sistem integrasinya?” ujar Umiyati, Senin (4/8/2025).   Ia menekankan pentingnya perangkat pendukung, seperti ponsel pintar bagi para juru parkir, serta kelengkapan identitas berupa ID card dengan barcode QRIS yang mencantumkan lokasi tugas.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham Dorong Penguatan Organisasi PPTI Sebelum Kolaborasi Program

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kembali menunjukkan komitmennya terhadap isu kesehatan masyarakat dengan menerima audiensi dari Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kota Makassar di Ruang Kerjanya, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (4/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, Aliyah menyampaikan apresiasi atas langkah PPTI Makassar yang akan segera mengadakan pelantikan pengurus baru sebanyak 25 orang pada bulan Agustus ini yang merupakan pelantikan perdana untuk tingkat Kota Makassar. “Saya sangat menghargai semangat PPTI dalam berperan aktif menekan angka penyebaran TBC di Kota Makassar. Pelantikan pengurus ini adalah awal yang baik untuk memperkuat struktur organisasi agar ke depannya dapat berkolaborasi lebih efektif dengan pemerintah,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terbuka untuk menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti PPTI, dalam mendukung visi Makassar sebagai kota yang unggul di bidang kesehatan. Namun demikian, Aliyah Mustika Ilham mendorong agar PPTI terlebih dahulu merampungkan pelantikan kepengurusan barunya sebagai dasar pijakan kolaborasi lebih lanjut. “Silakan lanjutkan pelantikan pengurus baru terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa duduk bersama lagi untuk membahas program-program yang bisa dijalankan secara kolaboratif,” tambahnya. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin, beserta jajaran dinas kesehatan yang siap mendukung langkah-langkah teknis dan kebijakan di lapangan. Sementara itu, jajaran PPTI Kota Makassar turut hadir, Misriani Ilyas (Ketua), AKBP (Purn) Yusni Ahmadi (Wakil Ketua), Irmawati Umar (Sekretaris), Johar Sanusi Bandu (Koordinator Bidang Penyuluhan dan Diklat), dan Rismawati (Bendahara). Melalui pertemuan ini, Aliyah Mustika Ilham kembali menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan selalu mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara menyeluruh di Kota Makassar.

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Dalami Dugaan Diskriminasi Karyawan oleh Toko Ritel

ruminews.id – Makassar – DPRD Kota Makassar melalui Komisi A dan Komisi B menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan keluarga pelapor, Jumat (1/8/2025). Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti laporan dugaan diskriminasi karyawan dan pencemaran nama baik oleh jaringan ritel modern tersebut.   Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi DPRD Makassar itu, berbagai isu strategis ikut disorot, mulai dari kepatuhan terhadap perizinan, pajak, hingga pelanggaran etika perusahaan terhadap karyawan.   Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyampaikan keprihatinannya atas informasi terkait dugaan diskriminasi terhadap karyawan perempuan berhijab di sejumlah gerai Alfamidi dan jaringan serupa.   “Saya menerima laporan, termasuk dari FPI, bahwa ada kecenderungan beberapa gerai meminta karyawan melepas jilbab saat bertugas. Jika benar, ini bukan hanya diskriminasi, tapi pelanggaran hak konstitusional dalam beragama,” tegasnya.

Scroll to Top