Pemerintahan

Ruminews.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong percepatan pembangunan akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang, guna mendukung operasional stasiun yang diperkirakan dimulai awal tahun 2025. “Pentingnya aksesibilitas yang memadai dari dan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang karenanya kami mendorong percepatan pembangunan akses jalan guna mendukung operasional stasiun yang diperkirakan dimulai awal tahun depan,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Menhub bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo melakukan peninjauan Stasiun Kereta Cepat Karawang, Jawa Barat. Dudy menekankan pentingnya percepatan pembangunan akses jalan menuju ke stasiun itu, sehingga masyarakat mendapatkan hasil yang optimal dari keberadaan stasiun tersebut. Menurut Menhub stasiun itu akan menjadi salah satu titik strategis dalam pengembangan sistem transportasi cepat dan terintegrasi di Indonesia. Rencana operasional Stasiun Kereta Cepat Karawang ini, lanjut Menhub, merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan transportasi cepat yang terintegrasi. “Kami berharap ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Karawang dan sekitarnya,” ujarnya. Sebagai bagian dari rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), untuk mendukung operasional Stasiun Kereta Cepat Karawang, frekuensi perjalanan kereta akan ditingkatkan dari 48 menjadi 62 perjalanan kereta per hari. Sebanyak 31 perjalanan kereta akan berhenti di Stasiun Kereta Cepat Karawang. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi kemacetan, dan mempercepat pergerakan barang dan orang, terutama antara Karawang dan Jakarta, serta dapat menjadi pusat transportasi strategis. Keberadaan stasiun ini diharapkan pula menjadi pendorong utama pengembangan kawasan sekitar, menciptakan peluang ekonomi baru, dan memperkuat sektor industri di Karawang. Adapun untuk mendukung konektivitas stasiun Kereta Cepat Karawang dengan daerah sekitar, stasiun ini direncanakan akan terhubung dengan moda transportasi lain seperti bus pengumpan (feeder) dan angkutan umum. Dalam persiapan menuju operasional, Menhub menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan akses jalan dan persiapan teknis lainnya. Dengan rencana beroperasinya Stasiun Kereta Cepat Karawang, Kemenhub juga telah berkomitmen untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, khususnya di Stasiun Kereta Cepat Karawang. Upaya ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi modern, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

Ruminews.id – Pemerintah Kota Jakarta Barat menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) untuk mengantisipasi banjir menjelang libur Natal dan tahun baru. “Rapat untuk mengingatkan seluruh jajaran agar sama-sama menjaga kondisi terlebih di musim penghujan,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat. Uus menyebut melalui rapat tersebut seluruh jajaran Pemkot Jakbar bekerja dalam sektornya masing-masing untuk mengantisipasi banjir. “Seluruh jajaran, baik di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, untuk sama-sama mengantisipasi, terutama di malam libur Natal dan tahun baru, karena di sini (Jakarta) masuk musim hujan,” ungkap Uus. “Harapannya bahwa di akhir tahun 2024 ini walaupun musim hujan, tapi tidak terjadi banjir atau musibah,” ujar Uus. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Agus Irwanto juga mengatakan banjir menjadi potensi kerawanan utama di wilayah Jakarta Barat pada saat perayaan Natal dan tahun baru. “Kondisi saat ini kan hujan, potensi kerawanannya tentunya adanya genangan, banjir,” kata Agus. Namun demikian, Satpol PP Jakbar sudah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat, TNI-Polri serta pihak gereja untuk memitigasi potensi tersebut. “Tentunya kita sudah mitigasi, sudah kita rancang agar semua anggota Satpol PP bisa mengantisipasi dengan berkolaborasi, dengan bersinergi dengan pihak gereja maupun tokoh masyarakat setempat dan juga TNI dan Polri dan juga SKPD yang lain,” kata Agus. Diketahui, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) setempat telah menyiagakan 148 pompa stasioner, 70 pompa bergerak dan 50 pompa apung serta secara rutin melakukan pengerukan saluran untuk mengantisipasi banjir di wilayah tersebut. Sementara itu, Suku Dinas Pertamanan dan Huta Kota (Sudin Tamhut) telah memangkas sebanyak 7.701 pohon di wilayah setempat mulai Januari hingga Oktober 2024 untuk mengantisipasi pohon tumbang jika terjadi hujan atau angin lebat.

Ruminews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim) meraih penghargaan pada aspek kesejahteraan masyarakat dengan fiskal tinggi dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan PT Tempo Media Group, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Samarinda, Jumat, mengatakan penghargaan Kemendagri ini mendorong dan memotivasi jajarannya agar bisa meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Salah satu yang dilakukan Kaltim yakni transformasi ekonomi dari sebelumnya struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian perlahan mulai bergeser pada sektor lain seperti sektor jasa dan pengolahan. Transformasi ekonomi memberi pengaruh pada indeks-indeks lainnya, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim. “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah memberikan keyakinan kepada kami, bahwa apa yang kami lakukan bermanfaat dan kita yakin Kaltim akan bisa melakukan berbagai program lain yang lebih baik lagi,” kata Akmal Malik usai menerima penghargaan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta. Pada kesempatan itu, Akmal mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, penilaian penghargaan dilakukan dengan mengutamakan objektivitas, transparan dengan metode kualitatif, kuantitatif, dan observasi kelapangan dengan melihat persepsi publik sehingga penilaian dapat dipertanggungjawabkan Dalam melakukan penilaian juga tidak spesifik menilai pada kepala daerahnya, namun pada kinerja pemerintahannya. Indikator penilaiannya adalah semua kinerja pemerintahan bukan faktor personal. “Saya lihat mereka yang mendapatkan penghargaan ini memang orang-orang yang layak. Bagi daerah yang belum mendapatkan apresiasi dalam acara ini maka akan termotivasi untuk lebih kompetitif lagi, berusaha lebih maju karena nantinya kita akan mengadakan acara seperti ini lagi,” pesan Mendagri.