Pemerintahan Archives - Laman 136 dari 155

Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik

Babak Baru Korupsi Laptop Chromebook: Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Jakarta – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, sebagai tersangka. “Inisial NAM telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menuturkan penetapan Nadiem sebagai tersangka didasari bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, saksi ahli, hingga dokumen terkait. “Berdasarkan rangkaian alat bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari keterangan saksi, ahli, dokumen, hingga barang bukti lainnya, maka penyidik menetapkan NAM selaku Mendikbudristek periode 2019–2024 sebagai tersangka,” jelasnya. Sebelumnya, Nadiem sudah tiga kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 23 Juni 2025 selama kurang lebih 12 jam, kemudian pemeriksaan kedua pada 15 Juli 2025 sekitar 9 jam. Pada pemeriksaan ketiga hari ini, statusnya resmi berubah menjadi tersangka. Ia juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni 2025 untuk jangka waktu enam bulan. Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya menetapkan empat tersangka lain yang diduga terlibat dalam proyek digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Proyek tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,98 triliun. Keempat tersangka yang telah lebih dulu dijerat yaitu: Sri Wahyuningsih (SW), mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek (2020–2021); Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur SMP Kemendikbudristek (2020); Jurist Tan (JT/JS), staf khusus Mendikbudristek era Nadiem; Ibrahim Arief (IBAM), konsultan perorangan pada proyek infrastruktur teknologi Kemendikbudristek. Dengan ditetapkannya Nadiem sebagai tersangka, total sudah ada lima orang yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook ini.

Daerah, Gowa, Pemerintahan

Putera Mahkota Kerajaan Gowa bersama Koalisi OKP Se Kab Gowa : Dialog Adalah Jalan Terbaik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – Gowa, 2 September 2025 – Putera Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju bin Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaeng Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III, mengundang Koalisi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Gowa dalam agenda silaturahmi dan dialog kebangsaan. Pertemuan ini berlangsung setelah Putera Mahkota menerima laporan dari pasukan Tubarani mengenai adanya wacana aksi besar di wilayah Gowa. Sebagai langkah antisipasi, ia mengajak sejumlah pimpinan OKP untuk duduk bersama, berdiskusi, sekaligus mempererat komunikasi demi menjaga stabilitas daerah. Koalisi OKP yang hadir antara lain IMM, SAPMA PP, Pemuda Katolik, PMKRI, HMI Cabang Gowa Raya, GMNI, GPM, dan PMII. Dalam sambutannya, Putera Mahkota menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap menjunjung kedamaian dan menjaga keharmonisan sosial. “Saya menghargai setiap bentuk penyampaian aspirasi karena itu dijamin undang-undang. Namun saya juga berharap agar pemuda dan mahasiswa di Gowa menyuarakan pendapat secara damai, tidak mudah terprovokasi, serta tetap menjaga martabat daerah ini sebagai tanah yang mulia dan bersejarah,” ujarnya. Dialog ini juga menjadi ajang pembahasan persoalan sosial dan kebijakan publik yang tengah berkembang. Putera Mahkota mengingatkan bahwa pemuda adalah agen perubahan sehingga harus dilibatkan dalam proses demokrasi, tetapi dengan tetap mengutamakan persatuan. “Sebagai pewaris tahta Kerajaan Gowa, saya meyakini peran generasi muda sangat menentukan arah bangsa. Karena itu, saya berpesan agar gerakan mahasiswa maupun OKP tidak dijadikan alat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit,” tambahnya. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas insiden penjarahan dan provokasi destruktif yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya. Menurutnya, tindakan anarkis hanya akan melukai masyarakat dan merusak kohesi sosial. “Saya mengutuk segala bentuk penjarahan dan provokasi destruktif. Mari kita tolak cara-cara yang dapat merusak persaudaraan dan merugikan rakyat sendiri,” tegasnya. Di akhir pertemuan, Putera Mahkota bersama perwakilan OKP sepakat untuk mengutamakan komunikasi, langkah persuasif, dan kolaborasi dalam menjaga keamanan serta kondusivitas Gowa. “Dialog adalah jalan terbaik. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa merawat demokrasi, menjaga kehormatan daerah, dan memperkuat persatuan bangsa,” tutupnya.

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik, Sidrap

Aksi Demonstrasi Keluarga Mahasiswa Sidenreng: Dari Reformasi Polri hingga Tuntutan Daerah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik, Sidrap / Fikri Haikal

ruminews.id – Indonesia pada saat ini sedang mengalami polemik/persoalan yang sangat besar. Isu yang sekarang beredar betul-betul kompleks. Organisasi tingkat kedaerahan yang bernama Keluarga Mahasiswa Sidenreng itu turut melakukan aksi demonstrasi yang berlokasi di depan kantor DPRD Kab. Sidrap. Dalam aksinya Keluarga Masiswa Sidenreng menurunkan isu mengenai reformasi polri dan menyuruh aparat kepolisian kirinya dalam menangani massa aksi itu tidak terlalu represif. “Bahwa tugas besar dari pada aparat kepolisan itu adalah menjaga massa aksi dalam menyampaikan pendapatnya bukan malah menjadi musuh bagi masyarakat” ucap Jenderal Lapangan Muh Aslan. Di bawah terik matahari yang panas semangat teman-teman dalam menyampaikan tuntutannya itu tidak kalah panas. Waktu itu aparat kepolisian mendominasi massa aksi tetapi massa aksi dari Keluarga Mahasiswa Sidenreng tidak ada yang getar sedikitpun. Dalam tuntutan aksi yang di bawakan, Keluarga Mahasiswa Sidenreng juga turut membawakan isu-isu problematika kedaerahannya. Persoalan yang di angkat di antara lain meningkatnya kasus HIV/AIDS secara signifikan dalam beberapa tahun kemarin, menyuruh aparat pemerintahan untuk kemudian mengevaluasi wisata taman nona-nonae yang sekarang ini sedang mangkrak dan sudah menelan anggara bermilliaran, dan menuntut insentif dan fasilitas layak bagi guru yang di tempatkan di wilayah terpencil. Aksi berjalan secara damai tanpa kericuhan dan Jenderal lapangan menegaskan bahwa aksi yang dilakukan itu tidak bersifat fomo melainkan murni atas dasar kepentingan masyarakat Indonesia terkhusunya juga masyarakat daerah sidenreng rappang.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aksi Damai, Do’a Dari Timur Untuk Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 2 September 2025 Sepekan terakhir adalah hari-hari yang berat bagi rakyat Indonesia. Jalan-jalan dipenuhi langkah-langkah resah yang berbondong-bondong turun, berusaha menyingkap tabir kepalsuan yang dipertontonkan oleh para wakilnya. Suara mahasiswa dan masyarakat bertemu dalam satu arus kemarahan yang telah lama mengendap di dada, berpaut dengan peliknya kondisi ekonomi bangsa. Dalam pusaran psikologi yang tak menentu, amarah yang menebal, dan harapan yang tak kunjung diindahkan, dinamika di lapangan kadang berujung pada tragedi. Aksi kali ini pun diwarnai duka yang dalam: seorang driver ojol yang ruhnya terenggut oleh ban baja aparat, korban jiwa dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makassar, mahasiswa yang menjadi sasaran salah identifikasi, dan mungkin masih banyak nama yang tak pernah tercatat, luka yang tak pernah sempat disuarakan. Bagi kami, mereka bukan sekadar angka—mereka adalah pejuang keluarga. Dengan kepergian mereka, banyak rumah kehilangan penopang, banyak anak kehilangan cahaya. Maka, sebagai bentuk solidaritas dan doa, kami menghadirkan Ruang Aksi Damai—penitipan harapan agar para syuhada ditempatkan di sisi terbaik-Nya, dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan sebagai tanda iman. Kami menuntut pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak kepolisian untuk tidak berpaling. Keluarga korban kini menanti uluran tangan; bukan hanya belasungkawa, melainkan juga pertanggungjawaban. Negara, dalam wujud aparat dan instansinya, mestilah menjadi garda terdepan, bukan sekadar saksi bisu. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur menggelar aksi damai di bawah langit Flyover Makassar. Mawar kami bagikan, sebagai simbol solidaritas, sebagai tanda duka, sebagai bahasa sunyi untuk mereka yang pergi dalam perjuangan. Namun duka ini tidak boleh membungkam. Meski luka masih basah, kami tetap mengangkat isu yang menjadi alasan kita turun ke jalan: menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, sebagai langkah menekan kerakusan dan korupsi yang terus merampas hak rakyat. Karena itu, banyaknya korban tak boleh dijadikan alasan untuk surut. Gerakan rakyat adalah napas demokrasi, penyeimbang kekuasaan, dan penjaga akal sehat bangsa. Kata-kata ini mungkin klise, namun justru di situlah kekuatannya: pengingat bahwa selama rakyat berani turun, harapan untuk negeri ini tak akan pernah padam.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik

Tegas Kapolrestabes Makassar: Demo Anarkis Bukan Mahasiswa, Tapi Kriminal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Kepolisian menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi insiden ricuh unjuk rasa di Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memastikan setiap aksi penyampaian aspirasi secara damai akan tetap dikawal. Namun, tindakan anarkis tidak lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa ataupun ormas, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak. “Kkomitmen kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa damai, namun akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis,” hal itu disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam deklarasi damai bersama Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025). Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus lalu terjadi karena situasi tidak terkendali. Jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel. “Anggota kami saat itu tidak dilengkapi senjata, hanya bermodalkan tameng. Ini komitmen Kapolri agar tidak menyakiti pengunjuk rasa. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarko,” jelas Arya. Namun, situasi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat menarik diri dan menghindari bentrokan langsung. Menurut Arya, awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap anggota DPR RI. Namun, di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian. “Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan Damkar pun dihalangi massa,” terangnya. Atas kejadian itu, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sudah jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus ditindak tegas sesuai hukum. “Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka penjahat, dan akan kami tindak tegas,” tegasnya. Kapolrestabes menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan tetap dikawal penuh oleh aparat. Namun, jika massa melakukan perusakan, pelemparan bom molotov, hingga penjarahan, maka tindakan tegas akan diambil. Langkah itu termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam sesuai aturan Undang-Undang Unjuk Rasa. Polisi juga akan segera mengusut pelaku kerusuhan di DPRD Kota dengan memeriksa CCTV dan bukti lapangan. “Kami sudah jelas. Selama masih mahasiswa dengan jaket almamater, masih menyuarakan aspirasi, menutup jalan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah anarkis, itu penjahat. Dan saya janji, saya tindak tegas,” ujar Arya. Di akhir pernyataannya, Arya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kota dan TNI untuk menolak anarkisme. “Polisi, Wali Kota, Dandim, akan bersama-sama melawan. Kami harap masyarakat juga ikut bersama, jangan diam. Mari kita tolak anarkisme di Makassar,” tegasnya. Suasana haru menyelimuti pertemuan lintas ormas dan Forkopimda di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (30/8/2025) malam. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan duka mendalam atas tragedi aksi unjuk rasa 29 Agustus lalu yang menewaskan sedikitnya empat orang. Dengan suara bergetar, Supratman menyatakan kesediaannya mengorbankan nyawa demi menjaga keamanan dan kedamaian Makassar. “Kalau hari ini Makassar untuk amannya, ambil nyawanya di Supra. Saya bertaruhkan nyawaku demi waktu Makassar,” jelasnya. “Saya tidak rela Makassar hancur. Kasihan Makassar seperti ini, hanya karena persoalan pusat, masyarakat menjadi korban,” tambah penuh haru. Supratman menegaskan, selama 12 tahun menjadi wakil rakyat hingga periode ketiganya saat ini, DPRD Kota Makassar tak pernah menutup pintu aspirasi. Menurutnya, gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat semua kelompok masyarakat menyampaikan suara. “Tunjukkan pada saya satu saja aspirasi mahasiswa yang ditolak di DPRD Kota Makassar. Tidak ada. Karena rumah DPRD adalah rumah rakyat, rumah kita semua,” tegas politisi NasDem itu. Namun, rasa haru bercampur kesedihan tampak saat ia menyebut gedung DPRD justru dibakar saat unjuk rasa ricuh. “Yang kita sesalkan, kenapa rumah kita sendiri yang dibakar? Tetapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang penting, ke depan kita jaga Makassar agar tetap aman, dan proses pemerintahan tetap berjalan,” kata Supratman. Menurutnya, insiden berdarah yang menewaskan empat jiwa itu harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak pernah terulang. Ia bersama Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, berkomitmen memastikan kota tetap kondusif. “Kami hanya ingin melihat Makassar lebih baik, rakyatnya lebih bahagia. Jangan sampai kejadian kemarin terulang, karena akan menjadi sorotan buruk bagi kota kita,” ucapnya. Dengan penuh harap, Supratman mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga Makassar dari aksi anarkis. Ia menegaskan DPRD tidak pernah melarang demonstrasi, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan damai. “Kalau ada yang mau demo, silakan. Itu hak rakyat. Tapi jangan lagi ada anarki seperti kemarin, karena nyawa manusia yang melayang itu sangat berdosa,” tegasnya. Di akhir pernyataannya, Supratman mengingatkan semua pihak bahwa Makassar adalah rumah bersama. “Makassar ini rumah kita. Jangan sampai rumah kita sendiri yang kita hancurkan,” tutupnya dengan suara bergetar.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Imbau Warga Tak Terprovokasi, Jaga Kondusifitas Kota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau seluruh warga masyarakat dan ormas serta pemuda untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing pasca insiden yang terjadi di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025) malam. Hal tersebut disampaikan sesat sebelum, bersilaturahmi dengan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Sugeng Hartono, S.E., M.M, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Mari kita rawat kebersamaan dan rasa persaudaraan demi terciptanya Kota Makassar yang aman, damai, dan jauh dari segala bentuk provokasi,” imbuh Munafri, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Kota Makassar ini adalah rumah kita bersama. Dengan menjaga ketenangan dan saling menghargai, insya Allah Makassar akan selalu menjadi kota yang rukun dan maju bagi kita semua,” tambah Appi berupa ajakan menjaga kota Makassar. Munafri juga menegaskan bahwa demokrasi adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa kekerasan. “Namanya demokrasi, tolong sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang kita tolak adalah kekerasan, premanisme, dan tindakan yang melampaui batas. Karena akibatnya, saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban,” tegasnya. Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan agar masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga ketenangan dan kedamaian Makassar adalah tanggung jawab bersama. “Makassar ini tempat kita semua mencari nafkah, membesarkan anak-anak, dan membangun masa depan,” tutur Appi. “Karena itu, saya mengajak semua warga, mari kita jaga Makassar bersama-sama. Tidak ada lagi sekat, yang ada hanyalah warga Makassar yang ingin menjaga kotanya tetap damai, lanjut politisi Golkar itu. Munafri menutup dengan harapan agar seluruh proses penyelesaian pasca insiden dapat dijalani dengan kepala dingin, tanpa terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. “Mari kita buktikan bahwa warga Makassar mampu menjaga kotanya dengan persaudaraan dan kebersamaan,” pungkasnya. Pada kesempatan ini, Kadam dan jajaran berharap agar insiden terjadi di DPRD Kota Makassar, tak terulang. Apalagi kejadian hingga menelan korban jiwa.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Rapat Koordinasi Nasional, Pegawai Korban Insiden Jadi Perhatian Dapat Santutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Menyikapi insiden tragis yang terjadi di Kota Makassar, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sabtu (30/8/2025) malam pukul 20.00 WITA. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Pimpinan Taspen. Lewat virtual yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, dari lingkup Pemerintah Kota Makassar turut hadir Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kepala BKD, Kepala Diskominfo, Kepala BPBD, Kepala Damkarmat, dan Kepala Kesbangpol. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Munafri memberikan laporan terkait perkembangan penanganan pasca-insiden yang dipicu oleh aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Makassar hingga menyebabkan korban jiwa, baik ASN maupun tenaga non-ASN. Munafri menyampaikan, pemerintah kota memberikan perhatian penuh terhadap para korban, termasuk dengan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi ASN almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, yang gugur saat menjalankan tugas menghadiri rapat paripurna. “Almarhum meninggal saat bertugas di Paripurna, dan usulan kenaikan pangkat ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan dari pemerintah,” jelas Munafri. Selain itu, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap korban non-ASN, di antaranya almarhum Muh Akbar Basri (Abay), staf DPRD Kota Makassar. Munafri menyampaikan bahwa Pemkot akan mengusulkan status almarhum untuk mendapatkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Adapun korban lainnya, Sarinawat, yang merupakan staf pribadi salah satu anggota DPRD Kota Makassar, turut menjadi korban dalam kebakaran gedung DPRD. “Semua proses pemakaman hingga tahlilan akan didampingi penuh oleh pemerintah kota sebagai wujud empati dan rasa tanggung jawab,” tambahnya. Wali Kota juga melaporkan bahwa sejumlah korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sehingga penanganan medis masih terus dipantau secara ketat. “Insya Allah pemerintah kota akan terus mendampingi keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat,” jelasnya. Ia juga, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang langsung menindaklanjuti kasus ini. Langkah percepatan ini diinisiasi langsung oleh Kementerian PANRB, dengan dukungan Presiden Republik Indonesia, sebagai respon cepat atas insiden Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. “Kami berterima kasih, karena arahan Pemerintah ini bukan hanya bentuk himbauan, tetapi juga wujud nyata kepedulian negara kepada ASN dan keluarganya, khususnya di Makassar yang mengalami korban jiwa,” ujarnya. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati langkah cepat dalam memastikan hak-hak ASN maupun non-ASN yang menjadi korban insiden dapat terpenuhi, baik dalam bentuk santunan, penghargaan, maupun perlindungan jaminan sosial. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan percepatan pemenuhan hak-hak ASN korban, antara lain. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, proses pensiun dipercepat bagi ASN yang meninggal dunia, Dana Taspen dan BPJS segera dibayarkan, dengan target pencairan mulai 1 September. Penghargaan anumerta berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi bagi ASN yang gugur saat bertugas. “Semua proses dipercepat agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan hak-haknya,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini. Selain itu, rapat juga membahas langkah pencegahan bagi ASN ke depan. Kementerian menyarankan agar pegawai menerapkan pola kerja dan menyesuaikan penggunaan identitas ASN di ruang publik. Pegawai diimbau untuk berpakaian bebas rapi, tidak selalu menonjolkan atribut kedinasan, demi faktor keamanan. Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, MenPANRB menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons insiden unjuk rasa di DPRD Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian, pendampingan, serta upaya percepatan hak-hak korban yang dilakukan lintas kementerian, mulai dari proses pensiun, pembayaran Taspen, hingga penghargaan anumerta bagi ASN yang gugur dalam tugas. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas gerakan cepat dan pendampingan kepada para korban, serta upayanya untuk mendorong kondusivitas di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar langkah ke depan bisa lebih fokus pada upaya pencegahan. “Mohon catatan dan arahan Mendagri bisa terus diperhatikan, terutama untuk mengurangi potensi konflik berkepanjangan atau munculnya isu-isu baru. Kondisi harus dijaga agar tidak semakin melebar,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan usulan agar keluarga korban non-ASN juga mendapat perhatian berupa santunan, meskipun secara aturan berbeda dengan ASN. “Kami berharap ada solusi agar para non-ASN juga mendapatkan santunan. Sebab mereka juga bagian dari pengabdi di lingkup pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, langkah percepatan administrasi yang dilakukan BKN, di mana proses kenaikan pangkat anumerta serta hak pensiun ASN korban sudah bisa diproses secara digital. “Alhamdulillah, insya Allah mulai 1 September besok, hak pensiun sudah bisa diterima oleh keluarga korban. Ini bukti nyata perhatian negara,” ungkapnya.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Reformasi Polri Dinilai Kewajiban, HMI Koorkom UNM Menyebut DPR RI Adalah Dalangnya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap institusi kepolisian. Dalam aksi unjuk rasa di depan Menara Phinisi UNM, Jalan A. P. Pettarani, Makassar, pada Jumat (29/8/2025), massa yang dipimpin oleh Formatur Ketua Umum HMI Koorkom UNM, Azmi Laitupa, menekankan bahwa reformasi Polri bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Azmi menilai berbagai persoalan yang muncul akibat tindakan aparat kepolisian tidak dapat lagi ditutupi dengan istilah “oknum”. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dari dalam tubuh kepolisian. “Reformasi Polri hari ini bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Sampai kapan kita mau terus dibohongi dengan istilah ‘oknum’? Institusi ini harus berubah dari akarnya, bukan sekadar cuci nama,” tegas Azmi dalam orasi di hadapan massa aksi. Dalam aksi yang diwarnai pemblokadean jalan itu, HMI Koorkom UNM juga menyampaikan kecaman keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Jenderal Lapangan, Muh. Aslan, menegaskan bahwa DPR adalah aktor utama di balik kekacauan hukum dan tindakan represif aparat. “Hari ini, kita semua tahu siapa dalang dari hancurnya demokrasi. Bukan hanya aparat, tapi DPR-lah penyebabnya. Mereka melahirkan kebijakan yang membiarkan aparat bertindak sewenang-wenang. Inilah Dewan Pengkhianat Rakyat yang akan terus menjadi biang kehancuran negeri ini,” kata Aslan. Menurut massa aksi, DPR tidak sekadar lalai, melainkan menjadi sumber persoalan karena regulasi dan sikap politiknya yang dianggap membuka ruang bagi kekerasan aparat. Bagi mahasiswa, selama DPR masih bersikap demikian, tuntutan reformasi kepolisian tidak akan pernah benar-benar terwujud.

DPRD Kota Makassar

Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar / Admin01

ruminews.id – MAKASSAR – Aksi unjuk rasa di Kota Makassar berujung ricuh. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dibakar massa, Jumat (29/8/2025) malam. Tidak hanya gedung, sejumlah kendaraan roda empat yang diduga milik anggota dewan juga ikut dilalap api. Selain itu, pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin turut dibakar. Pantauan di lapangan menunjukkan, massa awalnya berunjuk rasa dengan menutup dua ruas jalan di depan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Namun, situasi semakin tidak terkendali setelah massa merangsek menuju kantor DPRD Makassar Sambil meneriakkan yel-yel “revolusi”, pengunjuk rasa melempari dan membakar sejumlah fasilitas. Tidak terlihat aparat kepolisian berada di lokasi saat aksi anarkis tersebut berlangsung. Kericuhan juga terjadi di beberapa titik lain, antara lain di depan Kampus Universitas Bosowa (Unibos), Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jalan Urip Sumohardjo, Kampus UNM Jalan AP Pettarani, serta Jalan Sultan Alauddin. Ribuan massa menutup ruas jalan Trans Sulawesi dengan membakar ban bekas. Akibatnya, arus lalu lintas di sejumlah titik utama Kota Makassar lumpuh total. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah terkait insiden tersebut. (*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Laga PSM vs Persebaya, Wali Kota Makassar Hadir Dukungan Penuh

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Dukungan untuk PSM Makassar kembali menguat jelang laga krusial melawan Persebaya Surabaya. Bukan hanya para suporter fanatik yang bersiap hadir di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, tetapi juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama rombongan. Dengan semangat kebersamaan, Munafri turun langsung memboyong rombongan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan komunitas Balaikota Mania untuk memberikan energi tambahan bagi Pasukan Ramang di lapangan hijau. Sebagai mantan CEO PSM, Munafri tak asing dengan atmosfer persaingan sengit Juku Eja melawan Bajul Ijo. Kini, ia kembali hadir bukan di kursi manajemen, melainkan sebagai pemimpin kota dan bagian dari ribuan suporter yang ingin melihat PSM bangkit dari paceklik kemenangan atas lawan klasiknya. Dukungan ini bukan sekadar perjalanan menonton bola, tetapi juga simbol kebersamaan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga semangat olahraga di Makassar. Dukungan penuh diberikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kepada PSM Makassar yang akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan kompetisi Super League 2025/2026. Pertandingan bergengsi itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (31/8/2025) pukul 16.30 WITA. Untuk memberikan support langsung di lapangan, Munafri memastikan dirinya bersama sebagaian OPD terkait, serta komunitas Balaikota Mania Makassar (The Batman) akan hadir menyaksikan laga tersebut. “Insya Allah saya akan hadir saksikan laga PSM vs Persebaya. Kita hadir memberikan support ke PSM,” ujar Munafri, di kantor balai Kota, usai bertemu perwakilan komunitas Balaikota Mania Makassar (The Batman), Kamis (28/8/2025). Mantan CEO PSM Makassar itu bahkan memfasilitasi menyiapkan 6–7 bus gratis sebagai sarana transportasi rombongan menuju ke Parepare nantinya. Armada tersebut akan digunakan oleh para rombongan Wali Kota, serta Balaikota Mania (The Bantman). Hadir juga awak media posting kantor Balai Kota menyaksikan laga tersebut. Mereka bersama rombongan Wali Kota. Adapun leading sektor kenderaan Bus untuk suporter yang mau ke sana. Nanti ada dari bagian umum, dari Dinas Perhubungan, dan dari Satpol. “Yang koordinir Balaikota Mania The Bantman, tapi tentu yang sudah punya tiket. dan kami siapkan 6-7 kendaraan. Ini bagian dari men-support PSM dengan membawa suporter,” jelas Appi. Duel PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya diprediksi berlangsung sengit. Pasukan Ramang tengah mengincar kemenangan setelah beberapa kali kesulitan menaklukkan Bajul Ijo di laga sebelumnya. Kehadiran Wali Kota bersama rombongan besar dari Makassar diharapkan bisa menambah semangat para pemain Juku Eja di lapangan hijau.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan