Opini Archives - Laman 14 dari 71

Yang Hilang dari Kehidupan Modern

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan / Iin Nirmala

Penulis: Andi Faisal – Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Universitas Negeri Makassar ruminews.id – Di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, manusia modern sesungguhnya sedang menghadapi sebuah paradoks. Kita hidup pada masa ketika berbagai kemudahan tersedia dalam genggaman. Berbelanja dapat dilakukan tanpa keluar rumah, informasi dapat diakses dalam hitungan detik, dan berbagai kebutuhan hidup dapat dipenuhi lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, di balik semua kemudahan itu, banyak orang justru merasa semakin lelah, cemas, dan tidak pernah benar-benar puas. Fenomena ini tampak dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial dipenuhi oleh pameran pencapaian, gaya hidup, dan simbol-simbol kesuksesan. Rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih mahal, destinasi wisata yang lebih jauh, serta pengakuan publik yang lebih luas seolah menjadi ukuran keberhasilan hidup. Akibatnya, kehidupan berubah menjadi arena perlombaan yang tidak pernah selesai. Setiap pencapaian segera kehilangan maknanya karena muncul standar baru yang harus dikejar. Di tengah situasi tersebut, menarik untuk menengok dua tradisi pemikiran yang lahir dari latar belakang berbeda, tetapi menawarkan pesan yang serupa: Stoisisme dari Yunani-Romawi dan tasawuf dari tradisi Islam. Bagi para filsuf Stoik, penderitaan manusia sering kali bukan disebabkan oleh kemiskinan, kehilangan jabatan, atau perubahan keadaan. Penderitaan muncul ketika kebahagiaan kita digantungkan pada sesuatu yang berada di luar kendali. Harta dapat hilang, jabatan dapat dicabut, reputasi dapat runtuh, dan keadaan dapat berubah sewaktu-waktu. Ketika identitas seseorang dibangun di atas hal-hal tersebut, ia akan hidup dalam kecemasan yang tidak pernah berakhir. Karena itu, Stoisisme mengajarkan pembedaan yang tegas antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Pikiran, sikap, dan tindakan berada dalam wilayah kita. Sebaliknya, penilaian orang lain, perubahan ekonomi, maupun berbagai peristiwa eksternal berada di luar kuasa kita. Kebijaksanaan, menurut para Stoik, lahir ketika seseorang berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang tidak dapat ia kuasai. Tasawuf menyampaikan pesan yang tidak jauh berbeda, meskipun menggunakan bahasa spiritual yang berbeda. Para sufi tidak memandang dunia atau harta sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Yang mereka kritisi adalah keterikatan hati yang berlebihan terhadap dunia. Dalam pandangan tasawuf, persoalan bukan terletak pada seseorang memiliki harta, melainkan ketika harta memiliki dirinya. Karena itu, para sufi berbicara tentang pentingnya zuhud, yang sering disalahpahami sebagai kemiskinan atau penolakan terhadap dunia. Zuhud sesungguhnya adalah kebebasan batin. Seseorang boleh memiliki kekayaan, kedudukan, dan pengaruh, tetapi semua itu tidak menjadi pusat hidupnya. Ketika sesuatu hilang, ia tidak kehilangan dirinya. Ketika sesuatu bertambah, ia tidak merasa dirinya menjadi lebih mulia. Pada titik inilah Stoisisme dan tasawuf bertemu. Keduanya sama-sama mengajarkan kemerdekaan manusia. Stoisisme berusaha membebaskan manusia dari dominasi keadaan eksternal, sementara tasawuf berusaha membebaskan manusia dari dominasi nafsu dan keterikatan duniawi. Jalannya berbeda, tetapi tujuan akhirnya serupa: manusia yang tidak diperbudak oleh apa yang dimilikinya. Sayangnya, budaya modern justru bergerak ke arah yang berlawanan. Sistem ekonomi kontemporer bertumpu pada konsumsi yang terus-menerus. Kita didorong untuk membeli lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan menampilkan lebih banyak. Identitas perlahan dibangun melalui kepemilikan. Nilai diri diukur melalui simbol-simbol material. Bahkan kebahagiaan sering diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dibeli. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam apa yang oleh para psikolog disebut sebagai hedonic treadmill—berlari tanpa henti untuk mengejar kepuasan yang selalu berpindah. Ketika satu target tercapai, target baru muncul. Ketika satu keinginan terpenuhi, keinginan lain segera mengambil tempatnya. Kita bergerak semakin cepat, tetapi tidak benar-benar sampai ke mana-mana. Kondisi ini menjelaskan mengapa kemajuan material tidak selalu berbanding lurus dengan ketenangan batin. Masyarakat menjadi lebih kaya, tetapi belum tentu lebih damai. Kita memiliki lebih banyak sarana untuk hidup, tetapi belum tentu memahami untuk apa kehidupan itu dijalani. Mungkin persoalan terbesar manusia modern bukanlah kekurangan harta, melainkan ketidakmampuan menentukan batas kapan harus merasa cukup. Stoisisme mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu kita kendalikan. Tasawuf mengajarkan bahwa tidak semua hal layak menjadi tempat bergantung. Di tengah dunia yang terus mendorong manusia untuk memiliki lebih banyak, kedua tradisi tersebut menawarkan pelajaran yang semakin relevan: kebahagiaan tidak ditentukan oleh banyaknya yang kita miliki, melainkan oleh sedikitnya hal yang mampu memperbudak kita.

Nasional, Opini, Pemuda, Uncategorized

Momok Menyeramkan di Balik Wisata Keindahan: Ada Kebijakan yang Bobrok dan Moralitas yang Terkikis

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Uncategorized / Iin Nirmala

Penulis : Muh Akhwan Al Wahda M – Founder Komunitas Kawan Baca ruminews.id – Di balik keindahan yang tak terkalahkan, berita duka kembali menyelimuti daerah Bulukumba, insiden tewas nya wisatawan di tebing pantai apparalang kab.bululumba akibat terjatuh dan tenggelam menuai banyak pertanyaan yang kontroversial. setelah beredar beberapa video di media sosial yang memperlihatkan ketika korban sementara terjatuh di laut dan meminta pertolongan, ada begitu banyak wisatawan yang lain yang hanya sebagai penonton, bukan malah mencarikan solusi yang cepat dan darurat untuk korban. di sisi lain perlu di pertegas dan di pertanyakan kembali bagaimana efektivitas dari pemerintah kabupaten Bulukumba dalam mengelola kawasan wisata tersebut serta sistem keamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kejadian yang baru ini memakan korban jiwa. tak bisa di pungkiri bahwa keindahan alam merupakan salah satu keunggulan dan kelebihan yang di miliki oleh suatu daerah, namun bukan berarti keindahan ini menjadi satu momok yang menakutkan untuk masyarakat, tetapi keselamatan adalah satu hal yang sangat utama yang perlu untuk kita perhatikan bersama. jika kita melihat dari kacamata sosial, amat sangat memprihatikan di tengah kerumunan banyak orang yang menyaksikan insiden tersebut, tak satupun yang menjadi penolong atas keselamatan korban, justru yang lebih banyak kita saksikan adalah semua disibukkan untuk mengambil sesi video dan foto sebagai tontonan sosial media. hal ini memperlihatkan bahwa moralitas tak lagi dikedepankan, melainkan di geserkan oleh teknologi media sosial yang sekedar hanya ingin mencari penonton dan viral. maka sepatutnya ini harus menjadi refleksi bagi setiap individu bahwa di era disrupsi jangan sampai kita termakan hegemoni algoritma medial sosial yang sama sekali menghilangkan identitas budaya kita sebagai masyarakat bulukumba yaitu ,Mali’ siparappe tallang sipahua’. dan yang lebih menarik lagi adalah sehari setelah insiden itu terjadi,ada pernyataan dari pihak pemerintah yaitu Kadispora,yang menyatakan tentang wisata pantai apparalang tidak memiliki izin dari pemerintah alias ilegal,dan wisata tersebut yg merupakan milik negara ternyata selama ini di kuasai dan dikelola oleh pihak yayasan tanpa izin yang berarti secara otomatis bahwa retribusi yang selama ini di kenakan oleh pengunjung adalah pungli. hadir beberapa pertanyaan yang sengat besar terhadap pemerintah Bulukumba bahwa mengapa setelah insiden ini baru ada pernyataan sikap dari kadispora mengenai bahwa destinasi wisata ini ilegal dan jika memang benar mesti nya sedari dulu harus di tutup dan juga jika ada bentuk pungli yang secara jelas ,mengapa tak sedari dulu pula untuk di tindak lanjuti. maka dari itu perlu untuk di pertanyakan kembali di mana selama ini fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola insfratruktur wisata dan sebagai pemberi kebijakan terhadap struktur yang ada ,yang salah satu nya adalah pengelolaan wisata dan lingkungan selain itu pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas keluarga korban dan insiden kejadian tersebut.sebab tragedi memilukan ini menjadi salah satu konsekuensi atas bobrok nya sistem pengawasan dan standarisasi keselamatan di destinasi wisata tersebut

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Di Bawah Bayang-Bayang 1998 Krisis Kepercayaan dan Rapuhnya Legitimasi Kekuasaan Di Era Pemerintahan Prabowo Subianto

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda / Iin Nirmala

Penulis: Irsan – Pegiat Literasi ruminews.id, Makassar – Dalam politik, sejarah tidak pernah bergerak dalam garis lurus. Ia berputar, menghadirkan kembali berbagai gejala yang pernah muncul pada masa lalu dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, ketika publik mulai membandingkan kondisi Indonesia hari ini dengan situasi menjelang Reformasi 1998, perbandingan tersebut tidak boleh dipahami secara harfiah. Tidak ada krisis moneter sedahsyat 1998, tidak ada keruntuhan institusi negara secara terbuka, dan belum ada ledakan sosial berskala nasiyonal. Namun, terdapat satu variabel yang justru menjadi penentu utama keberlangsungan sebuah pemerintahan kepercayaan publik. Dan di titik inilah persoalan besar mulai terlihat. Pemerintahan Prabowo Subianto dibangun di atas ekspektasi yang sangat tinggi. Janji tentang perubahan, kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan pemerintahan yang tegas berhasil membangun optimisme di tengah masyarakat. Namun, politik tidak pernah diukur dari janji, melainkan dari hasil. Sejauh mana negara mampu menghadirkan rasa keadilan, menjamin kesejahteraan, dan menjaga kepercayaan rakyatnya. Ketika ukuran tersebut digunakan, maka berbagai pertanyaan kritis mulai bermunculan. Tekanan terhadap rupiah yang terus berlanjut hingga menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Dalam ilmu politik, stabilitas ekonomi merupakan salah satu sumber legitimasi kekuasaan. Ketika nilai tukar melemah, daya beli menurun, biaya hidup meningkat, dan kesempatan kerja tidak bertambah secara signifikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka makroekonomi, melainkan persepsi publik terhadap kapasitas pemerintah. Rakyat tidak menilai ekonomi dari pidato pejabat atau presentasi statistik. Rakyat menilai ekonomi dari harga beras, harga minyak goreng, biaya pendidikan, dan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi demikian, pemerintah menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai etalase utama keberhasilannya. Secara konseptual, program tersebut memang memiliki dasar yang kuat. Tidak ada yang salah dengan upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun persoalan muncul ketika program yang dipromosikan sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat justru terseret dugaan korupsi yang melibatkan pejabat yang dipercaya mengelolanya. Di sinilah kontradiksi politik itu tampak begitu telanjang. Negara meminta rakyat percaya bahwa uang publik digunakan demi masa depan generasi bangsa, tetapi pada saat yang sama publik disuguhi kabar mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Negara meminta rakyat bersabar menghadapi tekanan ekonomi, sementara sebagian elite justru diduga memanfaatkan program negara untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, yang terkikis bukan hanya kredibilitas program tersebut, melainkan juga moralitas politik pemerintah secara keseluruhan. Korupsi sesungguhnya bukan hanya kejahatan terhadap keuangan negara. Korupsi adalah kejahatan terhadap kepercayaan publik. Kerugian terbesar dari korupsi bukan terletak pada nominal uang yang hilang, melainkan pada runtuhnya keyakinan masyarakat bahwa negara bekerja untuk kepentingan mereka. Ketika korupsi muncul dalam program yang diklaim sebagai program kerakyatan, maka pesan yang diterima masyarakat sangat jelas: bahkan agenda yang dibungkus atas nama rakyat pun tidak steril dari kepentingan elite. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah munculnya kecenderungan antikritik dalam ruang publik. Demokrasi pada dasarnya bukan sistem yang mengharuskan semua orang setuju terhadap pemerintah. Demokrasi justru hidup dari perbedaan pendapat. Karena itu, ketika kegiatan diskusi, forum akademik, atau pemutaran film yang mengandung kritik terhadap negara menghadapi pembatasan atau pembubaran, persoalannya tidak lagi semata-mata soal sebuah acara. Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan memandang kritik itu sendiri. Kasus pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita menjadi ilustrasi yang menarik. Terlepas dari berbagai alasan administratif dan keamanan yang dikemukakan, peristiwa tersebut mengirimkan pesan politik yang kuat kepada publik. Pesan itu adalah bahwa kritik masih sering dipandang sebagai sesuatu yang harus diawasi, dicurigai, atau dikendalikan. Padahal negara yang percaya diri tidak akan takut terhadap kritik. Hanya kekuasaan yang merasa rapuh yang melihat kritik sebagai ancaman. Di titik ini, bayang-bayang 1998 mulai menemukan relevansinya. Kesalahan terbesar rezim Orde Baru bukan semata-mata korupsi atau krisis ekonomi. Kesalahan terbesarnya adalah kegagalan membaca perubahan suasana batin masyarakat. Ketika pemerintah merasa semua baik-baik saja, justru pada saat itulah ketidakpuasan sedang tumbuh di bawah permukaan. Ketika kritik dianggap sebagai gangguan stabilitas, pemerintah kehilangan instrumen paling penting untuk mengoreksi dirinya sendiri. Hari ini Indonesia memang belum berada dalam situasi 1998. Namun gejala-gejala yang mengarah pada erosi legitimasi tidak boleh diabaikan. Pelemahan ekonomi, kasus korupsi dalam program prioritas negara, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap elite politik, serta munculnya kekhawatiran terhadap menyempitnya ruang kritik merupakan kombinasi yang dalam ilmu politik dikenal sebagai krisis representasi. Rakyat mulai meragukan apakah negara masih benar-benar mewakili kepentingan mereka atau hanya menjadi arena perebutan kepentingan kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Legitimasi kekuasaan tidak pernah runtuh dalam satu malam. Ia terkikis sedikit demi sedikit. Dimulai dari janji yang tidak terpenuhi, ketidakadilan yang dibiarkan, korupsi yang terus berulang, dan kritik yang semakin tidak didengar. Ketika semua itu terakumulasi, rakyat tidak lagi mempertanyakan satu kebijakan tertentu. Mereka mulai mempertanyakan keseluruhan arah pemerintahan. Karena itu, persoalan terbesar yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini bukanlah oposisi politik, bukan pula demonstrasi mahasiswa. Persoalan terbesarnya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang perlahan mengalami erosi. Sebab dalam politik, kekuasaan dapat bertahan menghadapi kritik, tekanan, bahkan krisis ekonomi. Tetapi tidak ada kekuasaan yang mampu bertahan lama ketika rakyat mulai kehilangan alasan untuk percaya. Itulah pelajaran paling berharga dari 1998, dan sekaligus peringatan paling serius bagi siapa pun yang sedang memegang kendali kekuasaan hari ini.

Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Polisi Jangan ‘Main Mata’ dengan Peredaran Narkotika

Tinggalkan Komentar / Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda / Iman Amirullah

Penulis: Andreas Chandra, CPLA – Paralegal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta pemerhati Sosial. Ruminews.id, Yogyakarta — Masyarakat Kabupaten Ketapang dihebohkan dengan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Manis Mata dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus ini kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan publik.

Nasional, Opini

Ilusi Kemampuan Finansial di Era Transaksi Digital

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini / Admin01

‎Yustika Jauhari, S.Ak., M.Ak. – Dosen Akuntansi D4 Universitas Negeri Makassar ruminews.id – Pernahkah kita merasa uang lebih cepat habis saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu, padahal penghasilan tidak banyak berubah? Salah satu penyebabnya mungkin bukan hanya karena kebutuhan hidup yang meningkat, tetapi juga karena cara kita bertransaksi telah berubah secara drastis. ‎Saat ini, hampir semua transaksi dapat dilakukan melalui handphone. Membeli makanan, membayar tagihan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari cukup dilakukan dengan beberapa sentuhan jari. Kehadiran QRIS, dompet digital, dan mobile banking membuat transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. ‎Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital terus meningkat. Nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp500 triliun, sementara pengguna QRIS telah melampaui 50 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi tanpa uang tunai. ‎Di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena yang perlu mendapat perhatian, yaitu ilusi kemampuan finansial. Banyak orang merasa kondisi keuangannya baik-baik saja karena proses pembayaran berlangsung sangat mudah. Padahal, kemudahan bertransaksi tidak selalu mencerminkan kemampuan keuangan yang sebenarnya. ‎Ketika pembayaran masih didominasi uang tunai, seseorang dapat lebih mudah menyadari berapa banyak uang yang telah dikeluarkan. Kini, transaksi cukup dilakukan dengan memindai kode QR atau menekan tombol pembayaran. Akibatnya, pengeluaran sering kali terasa tidak nyata sehingga banyak orang menjadi kurang peka terhadap jumlah uang yang telah dibelanjakan. ‎Fenomena ini didukung oleh berbagai penelitian. Salah satu studi yang dipublikasikan dalam Journal of Consumer Research menunjukkan bahwa konsumen cenderung mengeluarkan lebih banyak uang ketika menggunakan instrumen pembayaran non-tunai karena berkurangnya pain of paying atau rasa kehilangan saat mengeluarkan uang. ‎Kondisi tersebut semakin terlihat di kalangan masyarakat yang akrab dengan teknologi digital. Tidak sedikit orang yang merasa masih mampu berbelanja karena saldo dompet digital tersedia atau limit paylater masih tersisa. Padahal, kemampuan melakukan pembayaran tidak selalu berarti memiliki kondisi keuangan yang sehat. ‎Berbagai promo, cashback, diskon, gratis ongkir, dan fasilitas cicilan juga mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih sering. Ditambah lagi dengan layanan paylater yang semakin mudah diakses. Dalam banyak kasus, limit kredit mulai dianggap sebagai tambahan kemampuan keuangan, padahal sebenarnya merupakan kewajiban yang harus dibayar di kemudian hari. ‎Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai lebih dari 75 persen, tetapi tingkat literasi keuangannya masih lebih rendah. Artinya, akses terhadap layanan keuangan berkembang lebih cepat dibandingkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak. ‎Teknologi tentu bukan pihak yang harus disalahkan. Kemudahan transaksi digital telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan literasi dan disiplin keuangan yang baik. Pada akhirnya, kesejahteraan tidak ditentukan oleh seberapa mudah seseorang bertransaksi, melainkan oleh kemampuannya mengelola uang secara bertanggung jawab agar tidak terjebak dalam ilusi kemampuan finansial.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Refleksi Kondisi Pendidikan dalam Negeri

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

Penulis : Muhammad Alkun Iradat – Kabid Keilmuan PGLM Butur Makassar ruminews.id, Bagi peradaban bangsa ia tidak hanya di fungsikan sebagai sarana transfer pengetahuan. Tetapi sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran kritis, karakter, dan kesadaran kelas. Dalam konteks model pendidikan modern yang di ukur dari konteks proses belajar yang telah memadukan antara teknologi dan gaya pendidikan yang dialogis. Merespon kompleksitas peradaban intelektual manusia tentu banyak polemik yang kemudian kita dapat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Yang dimana dalam konteks masyarakat yang hidup di pedesaan atau secara letak geografis daerahnya pendidikan masi sangat sulit untuk di jangkau. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tetapi merasakan traveling keilmuan secara ideal hal tersebut telah menggambarkan bahwasanya semangat belajar anak bangsa masi sangat membara dalam jiwa mereka karna itu adalah tuntutan fitrah manusia. Namun perlunya kesadaran kolektif mengenai pandangan beberapa anak bangsa yang telah pesimis terhadap pendidikan mereka melihat pendidikan itu hanya sekedar seremonial belaka atau hanya untuk bersenang-senang dan menghabiskan uang orang tua. Memang hal ini tidak dapat kita pungkiri karna pda dasarnya itu adalah ideologi mereka yang bersumber dari pandangan dunia mereka. Tentu ini menjadi tantangan bagi para intelektual kampus ataupun orang-orang yang peduli terhadap masa depan pendidikan bangsa ini. Sehingga muncul lah pertanyaan yang sangat mendasar kenapa kita harus berpendidikan.? Perlu kita ketahui bersama sebagaimana penulis telah menyebutkan bahwasanya pendidikan adalah sarana bagi kognitif manusia untuk menciptakan kesadaran kritis, kesadaran kelas, dan keadilan sosial. Yah memang hal tersebut terlalu utopis di tengah-tengah realitas pendidikan yang belum merata dan mirisnya lagi telah di manipulasi oleh elit politik,kaum kapitalisme dan oligarki. Namun kita sebagai regenerasi dan calon pemimpin bangsa tidak boleh sinis karena telah menyaksikan dampak dari hasil tangan-tangan rakus mereka. Sebagai anak muda bangsa kita harus merespon secara bijak dan harus selalu optimisme terhadap pendidikan karena sejatinya buatan manusia itu tidak ada yang absolut jika kita yakin dan terus berjuang selayaknya seorang pejuang sejati. Sekalipun itu sebuah sistem sebagai mana ali syariati memandang sejarah tidak pernah netral maka penulis akan merekonstruksi dalam bentuk pendidikan. Pendidikan tidak pernah netral dia akan berpihak jika hari ini pendidikan masi berpihak pada penindasan maka kita harus merenggut kembali pendidikan itu dan berpihak pada kebenaran dan menghilang penindasan di atas dunia. Jika di renungkan secara bijak kita akan mempertanyakan yaitu mengapa pendidikan harus di gratiskan.? Yah perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah manifestasi dari aktualisasi fitrah manusia dan dia berjalan berdasarkan moralitas manusia. Apakah layak pendidikan di samakan dengan bahan komoditas atau di komersialisasikan serta di jadikan sebagai ladang bisnis bagi mereka yang telah kehilangan moralitasnya. Ataukah kita harus kembali berkumpul dan berdiskusi serta menawarkan solusi yang solutif untuk bagaimana negara mampu mengeluarkan kebijakan yang berbasis Demokratis. Agar nantinya setiap daerah-daerah yang sekarang masi sangat sulit menjangkau pedidikan nanti nya di mudahkan dalam proses pendidikan. Karena Pendidikan pada hakikatnya adalah hak dasar setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata Ini menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan untuk tidak Semenah-mena dalam mengeluarkan fatwa agar tidak terjadi penindasan yang terstruktur. Dalam artian kemiskinan, kurang nya lapangan pekerjaan, banyak nya kasus-kasus pelecehan, perampokan, pembunuhan, krisis moral dan lain sebagainya dan jika kita lihat ini adalah hasil dari bobroknya sistem pendidikan di negri ini. Dan ini seharusnya menjadi acuan pokok untuk bagaimana pemerintah bisa sadar dan di tindak lanjuti sebagaimana mestinya bahwa pendidikan adalah hak dan prioritas utama. Namun mirisnya relitas pendidikan yang terjadi sekarang adalah bagaimana pendidikan itu kemudian di pandang oleh negara khusus nya orang nomor satunya negara. Yang kita kenal dengan istilah presiden RI itu kemudian memandang pendidikan bukanlah sesuatu yang paling fundamental dan seharusnya di wajibkan serta di prioritas dalam program kerjanya yang akan di laksanakan dalam akumulasi waktu selama satu periode (5 tahun). Pertanyaan kemudian mengapa pemerintah sekarang tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas.? Yang padahal sudah sangat rasional dan strategis posisi pendidikan dalam sebuah bangsa. Yah lagi dan lagi ego pragmatis pemerintah mulai mendominasi walaupun pendidikan dalam posisi strategis terdapat banyak pertimbangan yang di akumulasi oleh pemerintah sehingga pendidikan menjadi disorientasi. Melalui kebijakan yang berorientasi pada hasil yang instan menjadi daya dorong bagi pemerintah untuk pendidikan di kesampingkan lalu di posisinya di gantikan oleh program yang lebih efisien “katnya” Yaitu makan bergizi gratis (MBG). Jika di lihat dari hasil riset dan mimpi pak prabowo untuk menurunkan tingkat stunting di negaranya yang dulunya di tahun 2023 sebanyak 21,5% dan data di tahun 2024 sebanyak 19,8% artinya telah mengalami penurunan. Namun perlu di tindak lanjuti mengenai kebijakan tersebut karena dari aspek ekonomi banyak skandal yang mengundang kemarahan publik karena anggaran pendidikan itu kemudian di relokasikan ke anggaran program ini dan lebih menyedikanya lagi anggaranya malah di korupsi oleh orang yang di mandat kan langsung untuk menjaga kepercayaan publik dan menjalankan prosedural sebagai mana mestinya. Pertanyaan kemudian jika anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan program ini apakah layak itu di jadikan sebagai program.? Dan kenapa anggaran pendidikan yang di relokasikan.? Yang kita ketahui bersama sebelum nya pendidikan masi belum merata dan di tambah lagi anggaranya di potong untuk program ini kira kira itu logis tidak.? Yang tentu sah sah saja jika dalil nya untuk mencegah stunting Tapi kenyataannya anak SMP dan SMA di berikan juga MBG. Ini mencegah stunting atau mencetak dan mengkavling suara serta hak pilih untuk modal periode selanjutnya.? Sungguh sangat di sayangkan kondisi pendidikan di negri tercinta kita ini karena dalam andangan Tan Malaka tentang pendidikan mengajarkan kita. Bahwa pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat praksis dan ideologis berkaitan langsung dengan perjuangan membebaskan rakyat dari penindasan. Ia melihat pendidikan sebagai alat untuk membentuk cara berpikir yang merdeka, bukan sekadar sarana memperoleh ijazah dan untuk bisa merasakan program prioritas yaitu makan bergizi gratis (MBG). #hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. 🔥✊

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan

Rupiah Rp18.000: Alarm Ekonomi Nasional Dan Ujian Ketahanan Indonesia

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan / Fikri Haikal

Penulis: Muh. Fachri Dangkang (Fungsionaris PB HMI Bidang Ekonomi Pembangunan) ruminews.id – Tekanan rupiah hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar AS bukan sekadar peristiwa pasar valuta asing, melainkan sinyal adanya tekanan simultan pada stabilitas eksternal, kredibilitas kebijakan, ekspektasi inflasi, dan struktur neraca pembayaran Indonesia. Berdasarkan JISDOR Bank Indonesia, rupiah berada di Rp18.039/US$ pada 4 Juni 2026, melemah dari Rp17.931/US$ sehari sebelumnya. Angka ini penting karena Rp18.000 bukan hanya level teknis, tetapi juga level psikologis yang dapat memengaruhi perilaku importir, eksportir, investor portofolio, pelaku industri, konsumen, dan otoritas kebijakan. Tulisan ini berargumen bahwa pelemahan rupiah saat ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh “menguatnya dolar AS”, tetapi merupakan hasil interaksi antara gejolak global, defisit transaksi berjalan, defisit migas, arus modal portofolio yang volatil, kebutuhan pembayaran utang valas, ekspektasi fiskal, serta persepsi pasar terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi domestik. Dampaknya luas: dari inflasi impor, kenaikan biaya produksi, tekanan APBN, kenaikan beban utang valas, potensi perlambatan kredit, hingga pelemahan daya beli masyarakat. Pendahuluan: Rupiah Rp18.000 sebagai Sinyal Makroekonomi Dalam perekonomian terbuka, nilai tukar bukan hanya harga mata uang. Nilai tukar adalah harga kepercayaan terhadap kemampuan suatu negara menjaga stabilitas makroekonomi, mengelola inflasi, mempertahankan arus modal, membiayai transaksi berjalan, dan menjaga konsistensi kebijakan fiskal-moneter. Ketika rupiah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, yang sedang terjadi bukan hanya pelemahan nominal mata uang. Yang sedang terjadi adalah proses repricing risiko Indonesia oleh pasar. Investor, pelaku usaha, bank, eksportir, importir, dan masyarakat sedang menyesuaikan ulang ekspektasinya terhadap inflasi, suku bunga, biaya impor, kemampuan BI melakukan stabilisasi, serta arah kebijakan fiskal pemerintah. Secara fundamental, Indonesia belum berada dalam krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 masih tercatat 5,61% yoy, inflasi Mei 2026 masih dalam sasaran BI di 3,08% yoy, dan neraca perdagangan Januari–April 2026 masih surplus US$5,64 miliar. Namun, stabilitas tersebut sedang diuji oleh pelemahan rupiah yang relatif tajam, defisit transaksi berjalan, defisit migas, serta gejolak pasar keuangan global. Dengan demikian, tesis utama kajian ini adalah: Indonesia tidak sedang mengalami krisis makroekonomi, tetapi sedang menghadapi tekanan eksternal dan ekspektasional yang dapat berkembang menjadi tekanan ekonomi riil apabila tidak dikelola secara kredibel, terukur, dan konsisten. Konteks Data Makroekonomi Terkini Beberapa indikator utama perlu dijadikan dasar awal. Pertama, JISDOR Bank Indonesia mencatat kurs rupiah di Rp18.039/US$ pada 4 Juni 2026, naik dari Rp17.931/US$ pada 3 Juni, Rp17.863/US$ pada 2 Juni, dan Rp17.789/US$ pada 26 Mei. Artinya, tekanan rupiah terjadi dalam tempo yang relatif cepat. Kedua, Bank Indonesia merespons tekanan tersebut dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dalam RDG 19–20 Mei 2026. BI menyatakan kenaikan ini ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak gejolak global, termasuk perang di Timur Tengah, sekaligus menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5% ± 1%. Ketiga, dari sisi sektor riil, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup tinggi. BPS mencatat PDB triwulan I-2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan mencapai 5,61% yoy, tetapi secara kuartalan terkontraksi 0,77% qoq, yang menunjukkan adanya unsur musiman dan tidak boleh dibaca secara berlebihan sebagai akselerasi permanen. Keempat, neraca perdagangan masih surplus, tetapi kualitas surplusnya melemah. BPS mencatat ekspor Januari–April 2026 mencapai US$92,15 miliar, naik 5,48% yoy, sementara impor mencapai US$86,51 miliar, naik lebih cepat sebesar 13,40% yoy. Surplus perdagangan Januari–April 2026 sebesar US$5,64 miliar berasal dari surplus nonmigas US$14,16 miliar, tetapi tergerus oleh defisit migas US$8,52 miliar. Kelima, transaksi berjalan Indonesia kembali defisit. BPS mencatat transaksi berjalan triwulan I-2026 sebesar minus US$4,007 miliar. Data ini menunjukkan bahwa secara eksternal Indonesia membutuhkan pembiayaan dari sisi transaksi modal dan finansial untuk menutup kebutuhan devisa. Keenam, dari sisi fiskal, APBN masih berada dalam batas aman, tetapi semakin ekspansif. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga April 2026 sebesar Rp918,4 triliun, belanja negara telah menembus lebih dari Rp1.000 triliun, dan defisit APBN April 2026 berada di Rp164,4 triliun atau 0,64% PDB. Mengapa Rupiah Tertekan? 3.1. Tekanan Global: Dolar AS, Geopolitik, dan Risk-Off Sentiment Faktor pertama adalah tekanan global. Rupiah adalah mata uang emerging market, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan sentimen risiko global. Ketika terjadi ketidakpastian geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, investor global cenderung masuk ke aset safe haven seperti dolar AS dan US Treasury. Dalam situasi ini, mata uang negara berkembang biasanya mengalami tekanan. Reuters melaporkan bahwa Bank Indonesia melihat pelemahan rupiah dipengaruhi oleh ketegangan di Timur Tengah, tingginya suku bunga The Fed, dan keluarnya investor global dari pasar emerging markets. BI juga menyebut pembayaran utang valas korporasi pada April–Mei ikut meningkatkan permintaan dolar. Artinya, tekanan rupiah tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari fenomena global di mana negara emerging market importir energi cenderung lebih rentan ketika harga minyak naik, dolar menguat, dan investor global mengurangi eksposur terhadap aset berisiko. 3.2. Defisit Transaksi Berjalan dan Ketergantungan pada Pembiayaan Eksternal Defisit transaksi berjalan adalah faktor fundamental yang perlu diperhatikan serius. Ketika transaksi berjalan defisit, artinya kebutuhan devisa untuk impor barang, jasa, pendapatan primer, dan transfer berjalan lebih besar daripada devisa yang masuk dari ekspor dan penerimaan eksternal lainnya. Defisit transaksi berjalan sebesar sekitar US$4 miliar pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan dari capital inflow. Selama investor asing masuk melalui FDI, SBN, saham, SRBI, atau instrumen keuangan lain, tekanan ini masih dapat dikelola. Tetapi ketika investor global sedang risk-off, defisit transaksi berjalan membuat rupiah menjadi lebih rentan. Dalam bahasa ekonomi internasional, ini adalah masalah external financing requirement. Negara dengan defisit transaksi berjalan membutuhkan kepercayaan investor asing untuk membiayai defisit tersebut. Apabila kepercayaan melemah, nilai tukar menjadi instrumen penyesuaian. 3.3. Defisit Migas sebagai Titik Lemah Struktural Surplus perdagangan Indonesia masih terlihat positif, tetapi struktur di baliknya menunjukkan kerentanan. Surplus nonmigas sebesar US$14,16 miliar pada Januari–April 2026 tergerus oleh defisit migas US$8,52 miliar. Ini berarti kebutuhan impor energi masih menjadi sumber utama tekanan devisa. Defisit migas bukan sekadar persoalan perdagangan. Ia berhubungan langsung dengan stabilitas rupiah, inflasi, subsidi energi, dan APBN. Ketika harga minyak global naik, Indonesia membutuhkan lebih banyak dolar untuk mengimpor BBM, LPG, crude oil, dan produk energi lain. Jika pada saat yang sama rupiah melemah, biaya impor energi dalam rupiah naik ganda: karena harga dolar naik

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Menolak Tambang Logam Tanah Jarang di Mamuju: Menjaga Hak Masyarakat atas Lingkungan yang Sehat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

Muhammad Adam Rifqi – Founder Generasi Hijau Institute ruminews.id – Rencana pengembangan tambang logam tanah jarang di Kabupaten Mamuju perlu disikapi secara kritis dan hati-hati. Di tengah berbagai janji mengenai investasi, lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur, masyarakat perlu melihat persoalan ini secara lebih mendalam, terutama dari perspektif hukum, lingkungan, dan kepentingan generasi masa depan. Mamuju selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan kualitas lingkungan yang masih terjaga. Udara yang bersih, kawasan hutan yang relatif lestari, serta wilayah pesisir yang menjadi sumber kehidupan masyarakat merupakan aset yang tidak ternilai. Dalam perspektif hukum, kondisi lingkungan yang sehat bukanlah sekadar keuntungan alamiah, melainkan hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan, termasuk pertambangan, harus terlebih dahulu memastikan bahwa hak tersebut tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Aktivitas pertambangan logam tanah jarang merupakan kegiatan ekstraktif yang memiliki risiko lingkungan yang sangat besar. Pembukaan lahan dalam skala luas akan menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, meningkatnya erosi, kerusakan daerah aliran sungai, serta hilangnya habitat berbagai jenis flora dan fauna. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan saat ini, tetapi juga akan diwariskan kepada generasi mendatang. Ketika hutan rusak dan ekosistem terganggu, maka yang hilang bukan hanya pohon, melainkan juga sumber air bersih, perlindungan dari bencana, dan keseimbangan alam yang selama ini menopang kehidupan masyarakat. Pemerintah sering kali menjanjikan bahwa kehadiran tambang akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Namun, janji tersebut perlu diuji berdasarkan pengalaman di berbagai daerah pertambangan di Indonesia. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal justru hanya memperoleh pekerjaan dengan posisi terbatas, sementara tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan tertentu didatangkan dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Akibatnya, masyarakat setempat tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan dampak lingkungan dan sosial yang harus mereka tanggung. Realitas ini dapat dilihat dari sejumlah kawasan industri berbasis pertambangan di Indonesia. Kehadiran investasi besar tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara merata. Sebaliknya, sering kali terjadi ketimpangan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, konflik sosial, serta berkurangnya ruang hidup masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha tradisional lainnya. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat lokal berpotensi menjadi penonton di tanahnya sendiri. Selain isu ketenagakerjaan, pemerintah juga kerap menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai alasan untuk mendukung investasi tambang. Jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas lainnya sering dipromosikan sebagai manfaat yang akan dinikmati masyarakat. Namun, harus dipahami bahwa pembangunan infrastruktur pada wilayah pertambangan pada umumnya lebih ditujukan untuk menunjang aktivitas industri dan distribusi hasil tambang. Tidak sedikit daerah kaya sumber daya alam yang hingga hari ini masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Mamuju memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan hasil laut. Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang budaya dan identitas masyarakat. Kehadiran aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan sedimentasi, pencemaran perairan, dan kerusakan ekosistem pesisir. Jika laut tercemar, maka nelayan akan menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Hasil tangkapan ikan menurun, kualitas perairan memburuk, dan sumber penghidupan masyarakat perlahan menghilang. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah keuntungan ekonomi yang dijanjikan mampu menggantikan hilangnya udara bersih, rusaknya hutan, tercemarnya laut, dan berkurangnya ruang hidup masyarakat? Jika jawabannya tidak, maka masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk menolak rencana pertambangan tersebut. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kemajuan tidak boleh diukur hanya dari besarnya investasi yang masuk atau banyaknya sumber daya alam yang dieksploitasi. Kemajuan sejati adalah ketika pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan yang menjadi penopang kehidupan. Mamuju memiliki modal pembangunan yang jauh lebih berharga, yaitu lingkungan yang sehat, sumber daya perikanan yang melimpah, potensi pertanian, serta keindahan alam yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Karena itu, menolak tambang logam tanah jarang bukan berarti menolak pembangunan. Sebaliknya, penolakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat. Masyarakat Mamuju berhak mewariskan udara yang bersih, hutan yang hijau, laut yang sehat, dan ruang hidup yang layak kepada anak cucunya. Jangan sampai kekayaan alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sumber kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Mamuju tidak membutuhkan pembangunan yang mengorbankan masa depan. Mamuju membutuhkan pembangunan yang menjaga manusia, melindungi lingkungan, dan menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Menjaga Mamuju hari ini berarti menjaga kehidupan generasi yang akan datang. Sumber: Muhammad Adam Rifqi S.H (Presiden BEM FH UMI 2025/Founder Generasi Hijau Institute)

Ekonomi, Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Lapangan Kerja di Tengah Bayang-Bayang Rupiah Rp19.000

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

Penulis : Andi Yaumil Imam Hidayat – Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar ruminews.id, Gowa – Pemerintahan yang demokratis pada hakikatnya dibangun di atas kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut lahir dari kesesuaian antara janji yang disampaikan kepada rakyat dengan realisasi kebijakan yang dijalankan setelah memperoleh mandat kekuasaan. Oleh karena itu, setiap janji politik yang disampaikan kepada masyarakat tidak boleh dipandang sebagai retorika semata, melainkan sebagai komitmen moral dan tanggung jawab konstitusional yang wajib dipenuhi. Dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhkan dengan optimisme mengenai penciptaan 19 juta lapangan kerja sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran terhadap tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi menyentuh angka Rp19.000 per dolar Amerika Serikat. Dua angka tersebut menjadi simbol dari dua kemungkinan yang berbeda: harapan akan kesejahteraan atau ancaman terhadap stabilitas ekonomi rakyat. Pertanyaannya, apakah bangsa ini sedang berada di jalur menuju terwujudnya 19 juta lapangan kerja, atau justru sedang bergerak menuju kenyataan pahit berupa melemahnya rupiah hingga Rp19.000 per dolar? Lebih jauh lagi, apakah janji penciptaan lapangan kerja tersebut merupakan program yang benar-benar terukur dan realistis, atau hanya menjadi bagian dari politik janji yang kerap menghiasi panggung demokrasi Indonesia? Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan mandat yang sangat jelas mengenai tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara itu, Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Norma konstitusi tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara wajib menghadirkan kebijakan ekonomi yang mampu membuka kesempatan kerja secara luas dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah kepada rakyat, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, keberhasilan suatu pemerintahan tidak dapat diukur hanya dari besarnya target yang diumumkan kepada publik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana target tersebut mampu direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja tentu terdengar menjanjikan. Akan tetapi, publik berhak mengetahui bagaimana peta jalan pelaksanaannya, sektor mana yang akan menjadi penopang utama, serta bagaimana kualitas pekerjaan yang akan tersedia bagi masyarakat. Lapangan kerja yang dimaksud tidak boleh sekadar dihitung dari jumlah semata. Yang jauh lebih penting adalah apakah pekerjaan tersebut mampu memberikan penghasilan yang layak, perlindungan hukum bagi pekerja, jaminan sosial, dan peluang peningkatan kesejahteraan. Sebab pada akhirnya, tujuan pembangunan bukan sekadar menurunkan angka pengangguran secara statistik, melainkan meningkatkan kualitas hidup warga negara secara menyeluruh. Di tengah harapan tersebut, kondisi ekonomi global menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan pasar internasional berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Salah satu indikator yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga barang impor meningkat, biaya produksi bertambah, inflasi berpotensi naik, dan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelemahan rupiah bukanlah persoalan teknis ekonomi yang hanya dipahami para akademisi atau pelaku pasar. Pelemahan rupiah berarti harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, biaya pendidikan yang meningkat, dan beban hidup yang semakin berat. Dalam konteks tersebut, menjaga stabilitas ekonomi sesungguhnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi hak-hak ekonomi warga negara. Dari perspektif negara hukum kesejahteraan (welfare state), pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara administratif, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Kekuasaan politik harus digunakan untuk menciptakan keadilan sosial, bukan sekadar mempertahankan citra atau popularitas. Yang patut menjadi perhatian adalah kecenderungan sebagian elite politik untuk lebih fokus membangun narasi optimisme daripada menghadirkan transparansi dan akuntabilitas. Janji-janji besar sering kali disampaikan dengan penuh keyakinan, namun minim mekanisme evaluasi yang memungkinkan publik mengukur tingkat keberhasilannya. Akibatnya, masyarakat sering kali berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian, sementara kondisi ekonomi terus bergerak dengan segala tantangannya. Dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan bagian dari partisipasi warga negara dalam menjaga kualitas demokrasi. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjawab kritik tersebut dengan data, transparansi, dan kinerja yang dapat diuji secara objektif. Rakyat Indonesia tidak membutuhkan perlombaan retorika. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa lapangan pekerjaan benar-benar tersedia, bahwa harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, bahwa daya beli masyarakat terlindungi, dan bahwa negara hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi. Sebab kesejahteraan tidak lahir dari pidato, melainkan dari kebijakan yang efektif dan berpihak kepada kepentingan publik. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai 19 juta lapangan kerja dan bayang-bayang rupiah Rp19.000 bukanlah sekadar perdebatan ekonomi atau politik. Pertanyaan tersebut sesungguhnya merupakan ujian terhadap kualitas akuntabilitas pemerintahan dalam menjalankan mandat konstitusi. Apakah pemerintah mampu membuktikan bahwa janji yang disampaikan kepada rakyat adalah komitmen yang akan diwujudkan, atau justru akan menjadi bagian dari daftar panjang janji politik yang terlupakan setelah kekuasaan diperoleh? Sejarah akan mencatat jawabannya. Namun sebelum sejarah menuliskannya, rakyat berhak untuk terus bertanya, mengawasi, dan menagih. Sebab dalam negara demokrasi, kekuasaan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Nasional, Opini, Pemuda

Pancasila Sebagai Kompas Moral dan Hukum

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda / Iman Amirullah

Penulis: A.C. Dewandono – Paralegal (CPLA) dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Seri Pekikan Bumi Dan Jeritan Papa: Menguji Konsep Gotong Royong Kosmis Kita Bagian III: Pancasila Sebagai Kompas Moral dan Hukum Menghadapi tumpang-tindihnya krisis ini, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan kompas penunjuk arah. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh kebijakan pembangunan wajib tunduk pada pemulihan harkat kemanusiaan serta keadilan sosial.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini