Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Jakarta

IKA UMI Buka Puasa Bersama Menteri Hukum, Andi Muzakkir Aqil Tekankan Peran Strategis Alumni

Tinggalkan Komentar / Jakarta /

ruminews.id – JAKARTA — Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia (IKA UMI) menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama Menteri Hukum Republik Indonesia di Aula Kementerian Hukum, Jakarta, Sabtu (28/02/2026). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi alumni sekaligus ruang dialog mengenai kontribusi alumni UMI bagi pembangunan nasional. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Hukum RI, jajaran pejabat kementerian, serta pengurus dan alumni IKA UMI dari berbagai wilayah Jabodetabek. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban dalam momentum Ramadan. Ketua IKA UMI Makassar Jabodetabek Andi Muzakkir Aqil yang juga Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat peran alumni dalam ruang-ruang strategis nasional. “IKA UMI memiliki banyak sumber daya manusia yang berkiprah di berbagai bidang. Konsolidasi seperti ini penting agar alumni tidak hanya menjaga silaturahmi, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa, termasuk dalam penguatan sistem hukum nasional,” ujar Andi Muzakkir Aqil. Ia juga menilai dialog dengan pemerintah menjadi sarana penting untuk menjembatani gagasan masyarakat dan kebijakan negara. Menurutnya, komunitas alumni perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas dan etika dalam membangun sistem hukum yang kredibel. Ia mengajak IKA UMI untuk terus berperan aktif memberikan masukan dalam upaya memperkuat reformasi hukum dan harmonisasi regulasi di Indonesia. Dialog yang berlangsung setelah sambutan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kepastian hukum bagi investasi hingga penyederhanaan regulasi. Menteri Hukum menyatakan kementeriannya terbuka untuk kolaborasi dengan kalangan alumni dan akademisi. Kegiatan ditutup dengan tausiyah Ramadan, buka puasa bersama, serta doa untuk kemajuan bangsa. Pengurus IKA UMI Makassar Jabodetabek menyatakan silaturahmi ini akan ditindaklanjuti melalui forum diskusi dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa Di Persimpangan Jalan : Antara Pendidikan dan Eksploitasi Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Mahasiswa sebagai generasi muda yang kritis, seharusnya menjadi kekuatan untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Namun di tengah sistem kapitalisme yang mendominasi pada bangsa ini, apakah mahasiswa benar-benar mendapatkan ruang untuk berekspresi ataukah Universitas hanya sekedar menjadi pabrik pencetak pekerja-pekerja yang hanya mengekang pada sektor ekonomi yang menghalau tujuan dari pada tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan seharusnya mendorong, memberikan wawasan yang mengajarkan mahasiswanya untuk berpikir secara bebas, dan mempersiapkan individu mahasiswa untuk berperang aktif untuk kemaslahatan rakyat. Namun realita yang kemudian terjadi hari ini, banyak Universitas di Indonesia yang lebih mengutamakan keuntungan dari pada pengembangan kualitas mahasiswa, pola pikir yang kritis, dan kemampuan untuk bertindak. Pada Februari 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Mencatat lulusan S1- S3 menyentuh 1 Juta Lulusan bergelar menjadi pengangguran, ini adalah bukti pendidikan di Indonesia hanya di jadikan sebagai ladang penghasilan uang bagi mereka yang mengutamakan kepentingan pribadi. Hal tersebut di akibatkan sebab pendidikan yang di berikan tidak sesuai dengan kebutuhan industri, artinya universitas di Indonesia hari ini tidak pantas untuk di jadikan sebagai ruang berekspresi bagi mahasiswa tapi hanya di jadikan sebagai pusat pelatihan untuk mempersiapkan pengikut bukan pemimpin. Kondisi saat ini menuntut adanya refleksi mendalam terhadap arah dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia. Universitas seharusnya tidak hanya menjadi institusi yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi ruang dialektika yang melahirkan kesadaran sosial, keberanian moral, dan integritas intelektual. Ketika pendidikan direduksi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, maka relasi antara kampus dan mahasiswa berubah menjadi relasi produsen dan konsumen, bukan lagi relasi pembimbing dan pembelajar. Dalam situasi ini, mahasiswa berisiko kehilangan identitasnya sebagai agen perubahan dan terjebak dalam logika pasar yang menilai keberhasilan semata dari angka dan gelar. perlu adanya keberanian kolektif untuk mengembalikan marwah pendidikan sebagai proses pembebasan yang memanusiakan, membangun daya kritis, serta menciptakan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tan Malaka mengatakan “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan.” Realitas mahasiswa saat ini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Di sisi lain, tekanan akademik, tuntutan organisasi, serta ekspektasi keluarga menciptakan beban mental yang tidak sedikit. Fenomena kecemasan terhadap masa depan pun semakin nyata, terutama ketika melihat tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan digital menghadirkan peluang sekaligus distraksi; mahasiswa memiliki akses luas terhadap informasi, namun juga rentan terjebak dalam budaya instan dan minim literasi mendalam. Tidak sedikit pula yang mulai apatis terhadap isu sosial dan politik karena merasa suaranya tidak lagi memiliki daya tekan. Mahasiswa berada dalam dilema: antara bertahan mengikuti arus sistem demi keamanan masa depan pribadi, atau mengambil peran sebagai agen perubahan yang kritis terhadap realitas yang ada. Mengakar Pada Akar Rumput, Merambat Pada Peradaban

Internasional, Jakarta, Pemuda, Politik

Mengutuk Serangan AS-Israel Ke Iran, PB HMI Menyerukan Persatuan Negara-Negara Islam, dan Pembubaran BOP

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Israel dan Amerika Serikat (AS) melakukan serangan keji terhadap Iran. Jumlah korban tewas hingga bangunan yang rusak terus bermunculan. Serangan Israel dan AS ke Iran terjadi pada Sabtu (28/2) waktu Iran. Rudal-rudal kedua negara itu terus berjatuhan di negeri Persia. Jumlah korban tewas di Iran kini mulai dilaporkan berjatuhan. Salah satu yang menonjol, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan di Teheran. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam mengecam keras tindakan kejahatan terhadap kedaulatan yang dilakukan Israel dan juga Amerika Serikat. Ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, Bagas Kurniawan menekankan keberpihakan kepada masyarakat Iran dan mengecam keras sikap amerika serikat dan Israel. Sehingga problematik kemanusiaan menjadi dampak besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya perang dan konflik berkepanjangan. Bagas kurniawan juga menegaskan, efektifitas inovasi negara-negara dunia akan terganggu, berdampak pada ekonomi yang ditunjang pada kebutuhan energi. Bagas kurniawan juga menyampaikan tentang Board Of Peace (BOP) yang patut di evaluasi dan Indonesia bersikap tegas. BOP yang di inisiasi oleh AS dinilai tidak dapat menjalankan kasalitator untuk perdamaian palestina, penekanan ini terjadi, karena AS terlibat keras dalam penyerangan di Iran, bersama Israel, hingga 1 maret 2026 dini hari, AS-Israel menjalankan serangan ke ibukota Teheran, dimana korban dari siswa sekolah yamg terkena rudal jarak jauh Israel, tegas Bagas Kurniawan. Senada dengan hal tersebut Ketua Bidang Hubungan Internasional PB HMI Muhammad Arsyi Jailolo, mengingatkan Jangan sampai kejadian 1914 perang dunia 1 dan 1941 perang dunia 2 terulang. PBB seakan diam dan tidak bergerak, BOP pun harus di evaluasi bahkan dibubarkan saja, jika para inisiatornya tidak menjamin adanya kualitas perdamaian di setiap negara, walau objeknya adalah transisi pemerintahan palestina. Sehingga kita khawatirkan DOB juga akan sama dengan langkah langkah PBB yang tidak dapat menjamin perdamaian di dunia. Jelas Muhammad Arsyi Indonesia sebagai cerminan negara yang ditunjuk sebagai Presiden HAM PBB, harus membuktikan pula bahwa dapat menyelesaikan berbagai masalah ham domestik atau dalam negeri. Penegasan kondisi global ini, sangatlah penting, mengingat potensi pecahnya perang dunia dan gangguan perdamaian dunia harus dicegah. Sikap Amerika Serikat yang tidak memerhatikan perjanjian dan hukum Internasional, memberikan tanda bahwa keamanan dan ketertiban setiap negara harus ditanggung oleh masing-masing negara, PBB tidak lagi memiliki taring yang sifatnya harus memperingatkan kepada Amerika Serikat maupun Israel. PB HMI sangat mengutuk keras serangan AS-Israel ke Iran, meminta BOP di evaluasi total, dan Presiden Prabowo wajib bersikap tegas, dengan kondisi seperti ini, lebih baik Indonesia bersikap Independen aktif, keluar bahkan membubarkan saja BOP, jika cita-cita perdamaian tidak tercapai. Selain daripada itu Indonesia, melalui Presiden dan menteri luar negeri harus memikirkan langkah taktis, dalam menjalankan langkah untuk menciptakan perdamaian, serta mandiri tidak tertekan dengan ancaman determinasi negara asing, apalagi Amerika Serikat dan sekutunya. Kita tidak ingin peristiwa perang dunia terjadi lagi, sehingga Indonesia harus bersikap dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman dari luar. Menanggapi serangan AS Israel ke Iran, PB HMI juga menyerukan persatuan seluruh Negara-negara Islam dan Ummat Islam untuk bersatu melawan segala serangan yang bertujuan memecah belah ummat.

Daerah, Gunungkidul, Politik

DPRD Gunungkidul Bahas Tiga Raperda Prioritas pada Triwulan I 2026

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gunungkidul, Politik /

Ruminews.id, Gunungkidul — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul mulai membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas pada triwulan pertama 2026. Pembahasan ini menjadi bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun berjalan yang telah disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Ketua DPRD Gunungkidul yang juga politisi kawakan PDI Perjuangan, Endang Sri Sumiyartini menjelaskan bahwa ketiga Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD yang disusun untuk memperkuat regulasi daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, regulasi yang adaptif dan responsif sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah, perlindungan warga, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun tiga Raperda yang mulai dibahas meliputi: Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 14/2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 9/2019 tentang PDAM Tirta Handayani Dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan, perwakilan fraksi-fraksi DPRD Gunungkidul turut memberikan pandangan awal terhadap ketiga Raperda tersebut. Secara umum, fraksi-fraksi menyatakan dukungan terhadap pembahasan lanjutan dengan sejumlah catatan dan masukan agar substansi aturan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Endang Sri Sumiyartini menegaskan bahwa proses pembahasan akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pendalaman materi oleh alat kelengkapan dewan sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ia berharap regulasi yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul. Pembahasan tiga Raperda ini menjadi langkah awal DPRD Gunungkidul dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2026, dengan komitmen menghadirkan kebijakan yang solutif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Makassar

Ramadan Mengajarkan Kita Peduli: ABI Sulsel Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id – Makassar – Ramadan selalu menghadirkan satu pelajaran sederhana yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern bahwa kebahagiaan sejatinya tumbuh ketika manusia saling menguatkan. Semangat inilah yang terasa hangat dalam kegiatan Buka Puasa Bersama Anak Yatim yang diselenggarakan oleh Ahlulbayt Indonesia (ABI) DPW Sulsel. Di tengah suasana senja Ramadan, bukan sekadar hidangan berbuka yang disiapkan, tetapi juga ruang kasih sayang yang mempertemukan banyak hati dalam satu rasa kepedulian. Tawa anak-anak yatim yang memenuhi ruangan menjadi pengingat bahwa perhatian kecil sering kali memiliki makna yang jauh lebih besar daripada nilai materi itu sendiri. Kegiatan ini mencerminkan wajah Islam yang hidup dalam tindakan nyata. Islam yang hadir sebagai rahmat, yang mengajarkan bahwa mencintai sesama adalah bagian dari ibadah. Jamaah Ahlulbayt melalui ABI menunjukkan bahwa pengabdian sosial bukan agenda musiman, melainkan panggilan moral yang tumbuh dari nilai keteladanan keluarga Nabi Muhammad Saww, yang dikenal karena keberpihakan mereka kepada kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Momentum berbuka puasa bersama ini menjadi lebih dari sekadar acara seremonial. Ia menjelma menjadi perjumpaan kemanusiaan, para relawan, jamaah, dan anak-anak yatim duduk tanpa sekat sosial, berbagi makanan, doa, dan harapan. Dalam kebersamaan itu, terasa bahwa solidaritas sosial masih hidup dan terus dirawat oleh masyarakat. Ketua DPW Ahlulbayt Indonesia (ABI) Sulawesi Selatan, Dr. Imran Latief, M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama anak yatim tersebut merupakan wujud pengabdian sosial organisasi yang bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah kehidupan sosial. Ia menegaskan, ABI sebagai organisasi kemasyarakatan Islam berupaya membangun pemahaman yang lebih sehat dan inklusif melalui tindakan konkret, bukan sekadar wacana atau perdebatan yang berjarak dari kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pendekatan pelayanan sosial menjadi cara paling efektif untuk menumbuhkan saling pengertian. “Kami percaya bahwa stigma tidak diluruskan dengan polemik, tetapi dengan pengabdian. Prinsip kami sederhana, manusia terbaik adalah mereka yang mampu memberi manfaat bagi orang lain,” ungkapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Sungai Tangka, Makassar, Ahad. Imran juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang dialog sosial di tengah keberagaman bangsa Indonesia. ABI, lanjutnya, berkomitmen untuk terus hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat yang aktif berkontribusi dalam memperkuat harmoni sosial dan nilai kemanusiaan di tengah kehidupan berbangsa. Melalui kegiatan ini, ABI ingin menegaskan bahwa keberagamaan tidak berhenti pada ritual, tetapi menemukan maknanya ketika mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ramadan menjadi momentum untuk memperluas empati, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial yang berkelanjutan. Di saat dunia sering dipenuhi kabar perpecahan, kegiatan sederhana seperti ini justru menghadirkan pesan yang menenangkan bahwa Indonesia tetap kuat karena tradisi gotong royong dan kasih sayang antar sesama masih dijaga. Buka puasa bersama anak yatim yang digelar ABI Sulsel, bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang belajar kembali menjadi manusia yang mampu merasakan, berbagi, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, kemuliaan sebuah komunitas tidak diukur dari seberapa besar ia berbicara, tapi seberapa tulus ia peduli. [Erwin]

Gowa, Pemuda, Pendidikan

Dialog & Buka Puasa HMI Cabang Gowa Raya: Dorong Penyelesaian Konstitusional dan Integrasi Gerakan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Gowa — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar kegiatan Dialog dan Buka Puasa Bersama dalam rangka Road to Pelantikan, Raker dan Upgrading, Minggu (01/03/2026) di Kopi Bundu, Balai Aroepala. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Demisioner Pengurus, Komisariat sejajaran HMI Cabang Gowa Raya, kader aktif, serta alumni. Hadir sebagai narasumber Muh. Isra DS (Presidium MD KAHMI Gowa), Prof. Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I (Akademisi, Presidium FORHATI Sulsel), dan Fitrah Syahdanul (Ketua KPU Kabupaten Gowa) yang juga dikenal sebagai mentor Formatur Muh. Amri dalam gagasan “HMI Konstruktif”. Mengusung tema “Silaturahmi sebagai Kesadaran Kolektif: Integrasi Gerakan Menghalau Amputasi Sejarah”, forum berlangsung dialogis dan reflektif, dengan penekanan pada pentingnya menjaga keutuhan organisasi melalui mekanisme konstitusional. Presidium MD KAHMI Gowa, Muh. Isra DS, dalam pemaparannya menegaskan bahwa dinamika dalam tubuh organisasi merupakan hal yang lumrah, namun penyelesaiannya harus tetap berpijak pada konstitusi HMI. “HMI adalah organisasi kader yang berdiri di atas aturan dan mekanisme yang jelas. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui konferensi yang baik, terbuka, dan sah secara konstitusional. Tidak boleh ada proses yang mengelabui aturan atau mengabaikan legitimasi organisasi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa menjaga marwah organisasi berarti menjaga kesinambungan sejarah dan komitmen kolektif kader. HMI bisa bertahan sampai sekarang ini bukan semata karena simbol, lambang atau jabatan alumninya tapi karena kader HMI setia pada panggilan sejarahnya, tetap mampu menjaga api idealisme di tengah angin zaman yang terus berubah, kunci Isra DS. Sementara itu, Prof. Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif sebagai fondasi integrasi gerakan. “Silaturahmi bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi ruang konsolidasi nilai. HMI Cabang Gowa Raya harus diselesaikan melalui konferensi yang bermartabat, partisipatif, dan tidak melampaui kesadaran kolektif keluarga besar HMI,” ujarnya. Menurutnya, organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang legitimate dan beretika. Ketua KPU Kabupaten Gowa, Fitrah Syahdanul, turut menegaskan bahwa konferensi cabang merupakan forum tertinggi dalam struktur HMI di tingkat cabang. “Konferensi adalah ruang penyelesaian yang paling konstitusional. Semua dinamika harus kembali ke sana. Jangan sampai ada langkah-langkah yang justru mengaburkan aturan atau melampaui kesadaran kolektif kader dan alumni,. Yakin Usaha Sampai” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh elemen HMI Cabang Gowa Raya untuk menjaga integritas proses dan mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan. Dialog dan buka puasa bersama ini menjadi momentum memperkuat integrasi gerakan menjelang pelantikan dan agenda kelembagaan lainnya. Seluruh narasumber sepakat bahwa penyelesaian yang baik hanya dapat ditempuh melalui konferensi yang sah, terbuka, serta berlandaskan konstitusi HMI. Kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan, sebagai simbol komitmen menjaga persatuan dan kesinambungan sejarah HMI Cabang Gowa Raya.

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Prabowo Siap Mediasi AS-Iran, 58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Terdampak Eskalasi Timur Tengah

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi meredakan eskalasi militer di Timur Tengah menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Sabtu (28/2), Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang berdampak pada meningkatnya konflik bersenjata di kawasan tersebut. “Dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” demikian pernyataan Kemlu. Pemerintah Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta diplomasi. Indonesia juga kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penyelesaian perbedaan melalui cara-cara damai. Kemlu menegaskan, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. Serangan Israel-AS ke Iran Kantor berita Agence France-Presse (AFP) melaporkan militer Israel menargetkan lokasi para pejabat senior Iran yang tengah berkumpul saat melakukan serangan ke Ibu Kota Teheran, Sabtu (28/2). “Serangan pagi ini dilakukan secara bersamaan di beberapa lokasi di Teheran, tempat para pejabat senior dalam jajaran politik-keamanan Iran berkumpul,” demikian laporan AFP. Selain Teheran, serangan Israel juga dilancarkan ke sejumlah kota lain seperti Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermansyah. Operasi tersebut disebut diikuti oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan telah memulai operasi militer AS di Iran. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Bahrain. Situasi ini memicu kekhawatiran meluasnya konflik terbuka di kawasan. Kabar Simpang Siur soal Khamenei Di tengah eskalasi, muncul kabar simpang siur mengenai kondisi Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sebelumnya, Israel mengklaim Khamenei tewas dalam serangan Sabtu (28/2). Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut terdapat banyak tanda bahwa Khamenei telah meninggal. “Dia tidak lagi bersama kita,” ujarnya. Namun, pemerintah Iran membantah kabar tersebut. Media yang berafiliasi dengan negara Iran, termasuk Tasnim News Agency dan Mehr News Agency, melaporkan bahwa Khamenei masih hidup dan dalam kondisi baik serta tetap memimpin. Sementara itu, sumber yang dikutip CNN menyebut Israel mengklaim telah memperoleh foto jenazah Khamenei dan pengumuman resmi sedang disiapkan, meski belum ada konfirmasi independen. Puluhan Ribu Jemaah Umrah Terdampak Dampak konflik juga dirasakan warga Indonesia di kawasan. Sejumlah maskapai menghentikan operasional penerbangan di wilayah Timur Tengah usai serangan Israel-AS terhadap Iran. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengungkapkan sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi dan terdampak situasi tersebut. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat. “Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/2). Ia juga meminta seluruh PPIU menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Pemerintah Indonesia menegaskan keselamatan warga negara menjadi prioritas utama serta mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak memicu kepanikan. Di tengah situasi yang terus berkembang, inisiatif mediasi yang ditawarkan Indonesia menjadi salah satu upaya diplomatik untuk mencegah konflik meluas dan menjaga stabilitas kawasan serta keamanan global.

Hukum, Luwu Timur, Pemerintahan

Ramadan Petani Laoli di Tengah Ancaman Penggusuran Pemkab Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Hukum, Luwu Timur, Pemerintahan /

ruminews.id, LUWU TIMUR – Ramadhan tahun ini tidak hanya menjadi bulan ibadah bagi warga Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili. Ia juga menjadi bulan penuh kegelisahan—bulan ketika doa dan kecemasan berjalan beriringan. Di tengah kewajiban menahan lapar dan dahaga, para petani di dusun kecil itu menghadapi ancaman kehilangan lahan yang selama ini mereka garap. Lahan yang mereka tanami dan tempati ternyata berada dalam area 395 hektare yang kini berstatus Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan telah disewakan kepada PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) untuk pembangunan kawasan industri terintegrasi. Bagi warga, Ramadhan kali ini terasa berbeda. “Puasa bukan penghalang bagi kami untuk tetap menjaga tanah ini. Justru di bulan suci ini, doa-doa kami semakin kencang agar keadilan berpihak pada rakyat kecil,” ujar seorang petani, Minggu (1/3/2026). Kalimat itu sederhana. Namun di baliknya tersimpan kegelisahan panjang tentang status tanah yang kini diperebutkan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan hidup warga. *Dari Lahan Kompensasi ke Sengkarut Legalitas* Secara historis, lahan di Desa Harapan merupakan bagian dari kewajiban kompensasi kehutanan atas pembangunan PLTA Karebbe—proyek energi yang dikelola oleh PT Vale Indonesia Tbk (dahulu PT INCO). Pada 2006, melalui nota kesepahaman dengan Pemkab Luwu Timur, perusahaan tambang tersebut berkewajiban menyediakan lahan kompensasi sebagai konsekuensi penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan rezim kehutanan saat itu, lahan pengganti semestinya diserahkan sebagai kawasan hutan kompensasi—bukan menjadi objek komersial. Namun pada 20 Juni 2007, lahan itu disertifikatkan sebagai Hak Pakai atas nama PT INCO. Status inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan hukum: bagaimana lahan yang lahir dari kewajiban kompensasi kehutanan dapat berubah menjadi hak penggunaan yang kemudian berujung pada transaksi komersial? Pada 2022, PT Vale Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkab Luwu Timur. Lahan tersebut dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Dua tahun kemudian, pada 28 Agustus 2024, terbit Sertifikat HPL atas nama pemerintah daerah. Rantai administrasi itu berlanjut pada September 2025, ketika Pemkab Luwu Timur menandatangani perjanjian pemanfaatan HPL dengan PT IHIP selama 50 tahun. Nilai sewa untuk lima tahun pertama tercatat sebesar Rp4,445 miliar. Lima Pertanyaan yang Belum Terjawab Sejumlah dokumen kajian hukum menyoroti setidaknya lima persoalan mendasar yang hingga kini belum dijawab secara terbuka. Pertama, adanya dugaan pergeseran titik koordinat antara peta MoU 2006, Sertifikat Hak Pakai 2007, dan Sertifikat HPL 2024. Dalam hukum pertanahan, identitas objek adalah unsur esensial. Jika batas berubah, maka objek pun dianggap berbeda. Kedua, dasar hukum pensertifikatan Hak Pakai atas lahan yang berasal dari kewajiban kompensasi kehutanan. Ketiga, mekanisme hibah dari pemegang Hak Pakai kepada pemerintah daerah. Secara doktrin agraria, Hak Pakai bukan hak milik. Mekanisme yang lazim jika hak tersebut tidak lagi digunakan adalah pelepasan kepada negara, bukan hibah langsung. Keempat, penerbitan HPL yang bergantung pada keabsahan rantai hak sebelumnya. Kelima, penyewaan lahan selama 50 tahun kepada PT IHIP—yang memunculkan pertanyaan mengenai persetujuan DPRD serta aspek “clear and clean” di lapangan, termasuk keberadaan warga yang telah lama bermukim dan menggarap lahan tersebut. Tanpa audit hukum dan geospasial independen, seluruh rangkaian itu masih menyisakan ruang sengketa. Perlawanan Sunyi Di Dusun Laoli, perlawanan tidak hadir dalam bentuk demonstrasi besar atau spanduk-spanduk protes. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi dimana warga tetap menanam, tetap berbuka puasa bersama, dan tetap menjaga kebersamaan. Setiap sore, menjelang azan Magrib, warga berkumpul di pelataran rumah sederhana. Obrolan mereka tak lagi hanya soal harga pupuk atau hasil panen, tetapi juga tentang kabar terbaru rencana pengosongan lahan. Bagi pemerintah daerah, kawasan industri diproyeksikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun bagi petani Laoli, tanah bukan sekadar aset yang bisa dihitung dalam appraisal. Ia adalah sumber nafkah, ruang hidup, dan jejak sejarah keluarga. Ramadhan kali ini menjadi cermin kontras itu. Di satu sisi, ambisi percepatan investasi. Di sisi lain, kegelisahan warga kecil yang merasa berdiri di atas lahan dengan status yang belum sepenuhnya terang. “Kalau memang ini tanah negara, kami hanya ingin kejelasan. Kalau harus pergi, bagaimana nasib kami?” kata seorang ibu rumah tangga dengan suara pelan. Di bulan yang diyakini sebagai bulan keadilan dan pengampunan, warga Dusun Laoli memilih bertahan dengan cara mereka sendiri—berpuasa, berdoa, dan menjaga tanah yang mereka yakini sebagai bagian dari hidupnya. Puasa dan perlawanan mereka mungkin sunyi. Namun di atas lahan kompensasi yang problematik itu, suara keadilan justru terdengar paling nyaring. (*)

Makassar, Nasional, Politik

HUT ke-1 Gerakan Rakyat, DPD Gowa Perkuat Barisan dan Tebar Kepedulian

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, GOWA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Gowa menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka Milad perdana organisasi tersebut, Jumat (27/2/2026). Peringatan satu tahun berdirinya organisasi diisi dengan agenda konsolidasi internal serta aksi sosial berbagi takjil kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan partisipasi dalam peringatan milad secara nasional melalui Zoom Meeting yang diikuti jajaran pengurus hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kabupaten Gowa. Agenda tersebut dipusatkan di Sekretariat DPD Gerakan Rakyat Gowa, Jalan Manggarupi, Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Ketua DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Gowa, A. Karim Alwie, menyebut milad pertama menjadi momentum penting untuk memperkuat barisan dan menyatukan langkah organisasi ke depan. “Milad perdana ini kami jadikan sebagai ajang konsolidasi dan penguatan internal, agar seluruh struktur mulai dari DPD hingga DPC semakin solid dalam menjalankan program organisasi,” ujarnya. Usai agenda nasional, kegiatan dilanjutkan dengan aksi sosial berbagi takjil di bulan Ramadan. Pembagian dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pengurus, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan di lapangan. Takjil dibagikan kepada pengguna jalan di sejumlah titik strategis, di antaranya Jalan Poros Pertigaan Malino dan perempatan lampu merah Sungguminasa. Selain itu, pengurus juga menyalurkan takjil ke sejumlah masjid di wilayah Kabupaten Gowa. Karim menegaskan, kegiatan berbagi tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk hadir dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat tidak hanya berhenti pada konsolidasi internal, tetapi juga bergerak nyata melalui aksi sosial yang menyentuh masyarakat,” tegasnya. Rangkaian milad perdana ini dihadiri jajaran pengurus DPD dan DPC se-Kabupaten Gowa, sebagai wujud kekompakan serta kesiapan organisasi dalam mengawal agenda perjuangan ke depan. (*)

Makassar, Pemuda, Politik

Setahun Gerakan Rakyat, DPW Sulsel Perkuat Struktur dan Arah Gerakan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Politik /

ruminews.id – MAKASSAR, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan menggelar refleksi dan buka puasa bersama dalam rangka peringatan HUT ke-1 organisasi tersebut, Jumat (27/2/2026). Kegiatan yang berlangsung sederhana dan penuh kehangatan itu dihadiri unsur Dewan Pakar, pengurus DPW Muda Bergerak Sulsel, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP GR, Sarju Junaedi. Sebelum berbuka puasa, para pengurus mengikuti secara daring siaran langsung seremonial HUT ke-1 GR dari Kantor DPP Gerakan Rakyat di Jakarta melalui kanal YouTube resmi organisasi. Acara tingkat pusat itu turut dihadiri tokoh nasional Anies Baswedan. Ketua DPW GR Sulsel, Asri Tadda, dalam sambutannya menyampaikan refleksi perjalanan satu tahun organisasi tersebut. Ia menilai, dalam waktu relatif singkat, GR telah melahirkan sejumlah badan dan organisasi sayap sebagai bentuk penguatan struktur dan fungsi gerakan. “Tak terasa Gerakan Rakyat telah berdiri satu tahun. Dari organisasi ini telah lahir Badan Siaga Bencana (BAGANA), Badan Keamanan dan Pengawalan (BAKAWAL), Muda Bergerak, Perempuan Bergerak, Serikat Nelayan Rakyat (SENARA), hingga yang terbaru Partai Gerakan Rakyat,” ujar Asri. Usai berbuka puasa dan santap malam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi internal mengenai arah dan strategi pengembangan organisasi ke depan. Forum tersebut membahas penguatan konsolidasi, efektivitas struktur, serta sinergi antara ormas dan partai. Asri menjelaskan, saat ini Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan tengah fokus menuntaskan persyaratan administratif sebagai bagian dari proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. “Sementara Partai GR fokus pada urusan administratif, ormas GR Sulsel akan melakukan reshuffle dan restrukturisasi pengurus agar lebih optimal melaksanakan fungsi-fungsi keorganisasian ke depan,” katanya. Ia menambahkan, restrukturisasi tersebut direncanakan rampung sebelum pelaksanaan kegiatan Vox Populi yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026 dan direncanakan dihadiri Anies Baswedan. Dari unsur Ormas GR Sulsel, kegiatan tersebut dihadiri antara lain Bendahara DPW GR Sulsel Irma Effendy, Wakil Ketua POK Fuad Kesuma Fikar, Wakil Sekretaris POK Renaldy, serta sejumlah pengurus lainnya. Sementara dari unsur Partai GR Sulsel hadir Wakil Ketua PGR Sulsel Muh Azhar dan Wakil Sekretaris PGR Sulsel Samila Achmad Rejo. Dari organisasi sayap Muda Bergerak Sulsel, Ketua DPW Muh Alief bersama jajaran pengurus turut mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-1 tahun 2026, DPW GR Sulsel juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial, di antaranya berbagi buku ke perpustakaan wilayah Sulawesi Selatan, penanaman pohon, serta berbagi takjil Ramadan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi sekaligus konsolidasi internal bagi Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan dalam memasuki tahun kedua perjalanan organisasinya. (*)

Scroll to Top