Daerah

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Matangkan Persiapan Jelang HUT ke-418 Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar, yang akan digelar pada 9 November mendatang di Lapangan Karebosi, Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan berbagai persiapan. Rangkaian kegiatan sosial, budaya, hingga kolaborasi lintas sektor kini disiapkan bukan sekadar sebagai ajang perayaan, tetapi juga sebagai momen kebersamaan dan kepedulian untuk masyarakat. Sejauh ini, berbagai kegiatan telah dan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya menghadirkan partisipasi masyarakat secara luas dalam momentum hari jadi kota. Persiapan tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Makassar. Serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tim ahli Pemkot Makassar, bertempat di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (4/11/2025) malam. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa perayaan HUT ke-418 Kota Makassar, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum kebersamaan dan kepedulian bersama seluruh elemen masyarakat. Munafri menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan membahas kesiapan serta memastikan pelaksanaan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD, dengan fokus utama menghadirkan keterlibatan aktif masyarakat. “Pertemuan ini untuk mematangkan kegiatan sesuai tanggung jawab tiap SKPD. Tapi yang paling penting, bagaimana seluruh masyarakat Kota Makassar bisa ikut terlibat dan merasakan kebersamaan di dalamnya,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT harus dikontrol secara bersama-sama agar berjalan rapi dan terkoordinasi, tanpa kehilangan esensi utama: kehadiran dan partisipasi masyarakat dari semua kalangan. Dia menekankan, pesta ini dinikmati masyarakat, harus rapi dan terkontrol, tapi di dalamnya harus hadir seluruh elemen masyarakat. “Mereka yang datang menonton, yang ikut mengisi acara, semuanya harus berbaur jadi satu,” tuturnya. “Kita juga akan memberi penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih bagi Kota Makassar,” jelasnya melanjutkan. Appi menambahkan, ke depan, perayaan HUT Kota Makassar akan diarahkan agar memiliki anggaran khusus dan konsep terencana jauh hari sebelumnya, bukan sekadar hasil penggabungan dari berbagai kegiatan lintas SKPD. ” Tahun depan kita akan atur agar ada anggaran tersendiri untuk perayaan ini, dengan konsep yang matang dan terukur, bukan hanya kegiatan yang dijahit dari berbagai dinas,” tegasnya. Dalam arahannya, Wali Kota juga menekankan bahwa HUT Makassar harus menjadi momentum berbagi dan menunjukkan empati terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan konsep sosial dan charity dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Lanjut dia, Kota ini butuh sentuhan dan perhatian dari kita semua. Karena itu, ia menginginkan setiap perayaan ulang tahun kota selalu punya nilai sosial. “Kita boleh tertawa dan bergembira, tapi bukan hanya kita, masyarakat juga harus ikut bahagia. Ada banyak orang di luar sana yang berjuang setiap hari, dan mereka juga harus merasakan kehadiran pemerintah,” ungkapnya. Politisi Golkar itu juga mengingatkan agar perayaan HUT tidak berlebihan dalam euforia, namun tetap mengandung makna spiritual dengan menghadirkan doa dan kepedulian terhadap sesama. “Jangan sampai kita terlalu larut dalam euforia perayaan, tapi lupa bahwa ada doa-doa tulus dari masyarakat kecil yang menjadi kekuatan kota ini. Itu yang harus kita jaga,” pesannya. Munafri mengingatkan seluruh ASN agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap kegiatan HUT. Dia mengajak seluruh jajaran SKPD untuk hadir, mendukung, dan memberikan semangat kepada rekan-rekan yang menyelenggarakan kegiatan di lapangan. “Jangan sampai kegiatan hanya dihadiri dinas yang melaksanakan. Datanglah, lihat, apresiasi, beri semangat. Tidak ada ruginya meluangkan untuk hadir. Ini bentuk kepedulian kita,” tuturnya. Menurutnya, dari lebih 23.000 ASN Pemkot Makassar, hanya sebagian yang menunjukkan kepedulian aktif terhadap kegiatan kota. Mantan bos PSM ini berharap seluruh pegawai dapat ikut memeriahkan HUT ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebanggaan bersama. Kepedulian itu tidak cukup hanya di mulut. “Ini bukan acara pribadi, ini acara kita semua. Kewajiban kita untuk membuatnya meriah dan memperlihatkan bahwa pemerintahan ini hadir untuk rakyatnya,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menekankan agar seluruh kegiatan HUT memiliki standar pelaksanaan yang aman, tertib, dan bermakna. Ia mencontohkan kegiatan gerak jalan sehat Korpri yang menjadi ajang silaturahmi dan kepedulian terhadap kebersihan kota. “Saya tidak ingin acara yang glamour, tapi harus punya standar dan makna. Jalan sehat itu bukan sekadar olahraga, tapi ajang silaturahmi seluruh pegawai dan masyarakat,” imbuh Appi. “Kalau melihat sampah di jalan, pungutlah. Mari kita jadikan kegiatan ini momentum kebersamaan dan kepedulian,” sambung Munafri. Ia meminta setiap perangkat daerah agar aktif berkontribusi dan memastikan setiap agenda berjalan dengan tertib, rapi, dan terkoordinasi. “Kewajiban kita bersama untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan ini hadir dan peduli pada masyarakatnya,” tutup Munafri. Rangkaian kegiatan peringatan HUT telah dimulai sejak tangga 2 sampai 8 November, mulai porseni Dispora, Urban Farming Festival yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Perikanan di Anjungan City of Makassar. Setelah itu, akan dilaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Kemenkumham, nikah massal di Lapangan Karebosi, pembukaan Pameran Dekranasda di Trans Studio Mall, serta launching Modul Muatan Lokal (Mulok) SD di Museum Kota Makassar. Sementara itu, akan menjadi hari padat kegiatan dengan agenda jalan sehat Korpri yang melibatkan seluruh ASN dan keluarga, sunatan massal bagi 418 anak, serta donor darah di Lapangan Karebosi. Saat ini juga peran aplikasi LONTARA+ yang kini menjadi media pendaftaran kegiatan jalan sehat dan pemberian nomor undian doorprize HUT Makassar. Pada hari yang sama, akan dilaksanakan pula pemecahan rekor MURI pemasangan gigi palsu terbanyak, pameran UMKM dan kuliner lokal dari 28 booth binaan Dinas Koperasi, serta Kirab Budaya Singara Bulan yang dimotori Dinas Kebudayaan. Sementara di Lapangan Karebosi akan berlangsung konser “100% Anak Makassar” yang menampilkan musisi-musisi lokal seperti Oding Leaders, Gege Abbas, Flowers, dan Teras Sinar. Rangkaian acara akan mencapai puncaknya pada 9 November, dengan Upacara HUT ke-418 Kota Makassar di Lapangan Karebosi pada pukul 07.00 WITA, disusul dengan salat Magrib dan Isya berjamaah, serta penyerahan bantuan bagi anak yatim dan para tahfiz se-Kota Makassar. Malam harinya, perayaan akan ditutup dengan Malam Puncak HUT yang menghadirkan hiburan rakyat bersama artis nasional, termasuk Armada Band dan musisi dari kawasan timur Indonesia. —————————— SURAT EDARAN NOMOR 285 / TAHUN 2025: TENTANG PARTISIPASI MENYEMARAKKAN HARI JADI KOTA MAKASSAR KE-418 TAHUN 2025. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Makassar Ke-418 Tahun 2025, dengan ini dihimbau untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di lingkungan instansi sebagai berikut: 1. Pemasangan umbul-umbul dan dekorasi lainnya di depan

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham Hadiri Doa Mengenang dr. Abdul Azis, Sosok yang Menginspirasi Dunia Medis

ruminews.id, Gowa – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri ceramah dan doa bersama mengenang aktivis kemanusiaan sekaligus Ketua IDI Makassar, dr. Abdul Azis yang digelar di Masjid Al Istiqomah, Citraland Celebes, Kabupaten Gowa, Selasa (4/11/2025). Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Nursaidah Sirajuddin, serta ratusan jamaah dan rekan sejawat almarhum. Doa bersama dipimpin oleh Ustadz Das’ad Latif dan Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar, yang menyampaikan pesan keteladanan dan semangat amal jariyah. Dalam momen tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya almarhum di Tanah Suci Mekkah saat menjalankan ibadah umrah, usai menunaikan misi kemanusiaan di Palestina. “Almarhum adalah sosok yang bukan hanya mengabdikan diri di dunia medis, tetapi juga memberikan seluruh hidupnya untuk kemanusiaan. Kota Makassar kehilangan figur teladan yang sangat berdedikasi,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia menambahkan, semangat dan kepedulian almarhum harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya tenaga kesehatan di Makassar, untuk terus melayani masyarakat dengan ketulusan. “Nilai kemanusiaan yang beliau tinggalkan adalah warisan moral yang akan terus hidup di tengah kita,” tambahnya. Dikenal sebagai dokter urologi sekaligus Ketua IDI Makassar, dr. Abdul Azis juga menjabat sebagai Direktur RS Unhas dan aktif memimpin organisasi relawan seperti Mahtan dan Kreki Sulsel. Semasa hidupnya, ia dikenal luas sebagai pribadi rendah hati, pekerja keras, dan selalu hadir di garis depan dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Acara ditutup dengan doa bersama dan ungkapan belasungkawa dari berbagai kalangan yang hadir.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Tinjau Lokasi Barombong, Siapkan Solusi Pembebasan Lahan Jembatan Baru

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga. Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi momok bagi para pengendara karena padat dan sempitnya akses jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter. Namun kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata. Wali Kota Munafri turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana. Munafri yang baru menjabat belum genap sembilan bulan, tak tinggal diam. Ia bergerak cepat mencari solusi agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa kembali lancar. Pada Selasa (4/11/2025), Appi yang turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri. Jembatan Barombong sendiri memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya. Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diperkirakan akan lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka. Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin menghadirkan solusi nyata atas persoalan klasik warga, sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah terus terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat. “Hari ini kami melihat ini lokasi, untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” jelas Munafri. Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar menyiapkan langkah strategis dengan rencana pembebasan lahan di sekitar jembatan tersebut. Upaya ini merupakan bentuk koordinasi intensif dengan Balai dan pihak pengembang GMTD. Ini menjadi jembatan baru atau kembar nantinya. Selain itu, Pemerintah kota akan fokus pada proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wali Kota yang akrab disapa Appi ini berharap proyek tersebut dapat segera terealisasi, mengingat kemacetan di kawasan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan dari Makassar menuju Takalar maupun sebaliknya. “Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang ada di tempat ini,” lanjutnya. Munafri juga menjelaskan skema kerja sama dalam proyek tersebut, di mana Pemerintah Kota Makassar akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai. “Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” terangnya. Langkah cepat Wali Kota Makassar ini menjadi bagian dari komitmennya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mobilitas perkotaan. Sekaligus memperkuat konektivitas antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar yang semakin tumbuh sebagai koridor ekonomi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Ketika ditanya mengenai target pelaksanaan, Munafri menegaskan bahwa proses pembahasan terus berjalan dan diharapkan bisa segera dimulai awal 2026. “Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov dan GMTD serta Balai,” pungkasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar Super Apps LONTARA+ Unjuk Prestasi di TOP Digital Awards 2025

ruminews.id, MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi kembali mendapat panggung di tingkat nasional. Lewat inovasi unggulannya, Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), Pemkot Makassar kembali unjuk gigi dengan mengikuti ajang Top Digital Awards 2025, salah satu inovasi di bidang transformasi digital pemerintahan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara langsung memaparkan keunggulan dan dampak nyata aplikasi Makassar Super Apps tersebut dalam sesi wawancara penjurian tingkat nasional yang digelar oleh IT Works secara virtual, Senin (3/11/2025) petang. Dari Balai Kota Makassar, Munafri didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Aplikasi LONTARA+, kini menjadi andalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sinergi teknologi dan pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kota digital yang smart citu dan inklusif. Dalam paparannya, Wali Kota Munafri menjelaskan bahwa LONTARA+ merupakan inovasi hasil penyatuan berbagai sistem digital yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah. “Kami membangun sebuah sistem online atau aplikasi yang menggabungkan beberapa aplikasi yang ada sebelumnya di Pemerintah Kota Makassar, yang kami satukan ke dalam satu platform bernama LONTARA,” ujarnya, dihadapan para juri. Lebih lanjut, Appi menjelaskan bahwa penamaan LONTARA memiliki makna historis dan filosofis yang dalam. Bahwa dalam sejarah lokal, nama Lontara adalah aksara atau huruf Makassar yang telah digunakan sejak abad ke-16 dan masih hidup di tengah masyarakat Makassar hingga kini. “Karena itu, kami memberi nama aplikasi ini sebagai Makassar Super Apps LONTARA+, yang menyatukan 358 aplikasi yang sebelumnya berdiri sendiri di tiap SKPD,” jelas Munafri. Dengan semangat kolaborasi dan transformasi digital yang berkelanjutan, Pemkot Makassar terus berupaya menjadikan LONTARA+ bukan sekadar aplikasi, tetapi simbol hadirnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan dekat dengan warganya. Melalui satu aplikasi terpadu, Pemkot Makassar berharap masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat dan efisien, sekaligus memperkuat sistem kontrol pembangunan daerah. “Kami berharap aplikasi ini bisa memberikan segala macam kemudahan untuk mengakses dan mengontrol proses pembangunan di Kota Makassar,” imbuh, politisi Golkar itu. Sebelumnya juga, inovasi andalan Pemkot Makassar LONTARA+ ini, Berkibar di panggung CNN Indonesia Award 2025 di Jakarta, sebuah apresiasi atas dedikasinya membawa Makassar menuju kota yang cerdas, inovatif, dan penuh harmoni. Cakupan Layanan nya mengintegrasikan di SKPD-Pemkot Makassar menjadi satu aplikasi terpadu. Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, pengaduan infrastruktur, pendidikan, bantuan sosial, hingga rencana integrasi pembelian tiket stadion dan informasi publik secara real time. Lebih dari sekadar aplikasi, LONTARA+ adalah simbol perubahan, cerminan semangat kolaborasi dan harmoni dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, bebas dari birokrasi berbelit, dan benar-benar berpihak kepada warga. Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan bahwa, pengembangan aplikasi ini dilakukan melalui berbagai tahap hingga diperkenalkan ke publik. Pada tahap awal, fokus pengembangan diarahkan pada fitur aduan masyarakat, yang menjadi prioritas utama karena menyangkut interaksi langsung antara pemerintah dan warga. “Fitur aduan ini menjadi titik awal yang kami ukur secara detail. Sebelum ada aplikasi ini, kami tidak mampu menghitung secara pasti berapa banyak aduan yang masuk, yang sudah ditindaklanjuti, yang masih proses, atau yang tertunda,” jelasnya. Sebagai pembuktian pada program unggulan online ini. Munafri menyajikan data dari aduan masyarakat untuk ditindak lanjut oleh Pemerintah Kota Makassar, lewat SKPD masing-masing. Sejak dilaunching Juli lalu, maka berdasarkan data periode Juli hingga Oktober 2025, tercatat 820 aduan yang masuk dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 746 aduan telah ditindaklanjuti, 71 masih dalam proses, dan 3 aduan ditangguhkan. “Hal-hal seperti inilah yang kami butuhkan untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam setiap persoalan masyarakat,” beber mantan Bos PSM itu. Pemkot Makassar akan terus mengembangkan meliputi layanan pariwisata, kependudukan, kesehatan, kebencanaan, pendidikan, hingga transportasi. Semua akan dibangun secara berkelanjutan setiap tahun. Apalagi, pengembang Makassar Apps ini berawal dari hasil beberapa kali FGD (Focus Group Discussion) yang kami lakukan. “Dari hasil itu, kami mengetahui bahwa kebutuhan utama masyarakat adalah adanya saluran aduan yang cepat direspons pemerintah,” ungkapnya. Kini, aplikasi LONTARA+ telah masuk ke versi 2.0, setelah sebelumnya diluncurkan versi awal 1.0. Melalui versi terbaru ini, Pemkot Makassar telah mampu menerima umpan balik (feedback) masyarakat secara langsung, yang otomatis diteruskan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Proses ini memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah Kota. Persoalan di masyarakat bisa direspons lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih terukur. Aplikasi ini juga memperkuat transparansi, keamanan data, dan mencegah potensi pungutan liar maupun kebijakan sepihak yang tidak akuntabel. Lebih jauh, ia menekankan bahwa LONTARA+ menjadi langkah konkret menuju pemerintahan yang bersih dan efisien. “Kami berharap aplikasi ini mampu mendorong akuntabilitas yang baik dan mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik,” harap Ketua Golkar Makassar ini. Appi juga memastikan bahwa pengembangan aplikasi LONTARA+ akan terus dilakukan secara bertahap hingga empat tahun ke depan. “Pada tahun mendatang nanti, LONTARA+ akan menjadi satu super apps yang benar-benar menyatukan seluruh layanan publik Kota Makassar dalam satu genggaman,” pungkasnya. Diketahui, ajang TOP Digital Awards 2025 kembali digelar sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan korporasi di seluruh Indonesia yang dinilai berhasil mengimplementasikan serta memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja, daya saing, dan kualitas layanan publik. Kegiatan berskala nasional ini diselenggarakan oleh Majalah IT Works, bekerja sama dengan berbagai asosiasi dan lembaga konsultan teknologi digital, serta didukung oleh para pakar dari Dewan TIK Nasional, Aptikom, Aspekindo, Infocom, dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi ternama. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah penghargaan, tetapi juga ruang pembelajaran bersama bagi seluruh instansi untuk terus memperkuat efektivitas dan kualitas transformasi digital di institusinya masing-masing. Karena kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan penghargaan dan apresiasi tertinggi kepada instansi maupun perusahaan yang sukses dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong inovasi dan peningkatan layanan. Kedua, menjadi sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran, agar seluruh peserta dapat terus mengembangkan strategi digital yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Sesi wawancara penjurian berlangsung selama kurang lebih 75 menit, terbagi dalam tiga tahap, yakni presentasi inovasi digital, pendalaman oleh dewan juri, serta penilaian nilai tambah yang memuat pandangan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Penjurian ini dimonitor secara virtual melalui Zoom Meeting dan direkam secara internal melalui kanal YouTube private channel, khusus untuk kepentingan evaluasi dan penilaian dewan juri. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir jajaran dewan juri

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Pimpin Langsung Upaya Mediasi Polemik Pasar Pannampu

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menunjukkan komitmennya dalam menata pasar tradisional sekaligus menjaga kepastian hukum atas aset daerah. Salah satunya melalui langkah proaktif mencari solusi atas polemik lahan Pasar Pannampu di Kecamatan Tallo, yang hingga kini masih berstatus sengketa. Pasar seluas 4 hektare yang berlokasi di Kelurahan Pannampu tersebut menjadi perhatian serius Pemkot, setelah adanya gugatan terkait kepemilikan lahan. Untuk itu, Wali Kota Munafri turun langsung memimpin pembahasan bersama Direksi PD Pasar, Camat Tallo, dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset, di Balai Kota Makassar, Senin (3/11/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan solusi atas polemik kepemilikan lahan Pasar Pannampu di Kecamatan Tallo. “Persoalan yang telah berlangsung lama ini, maka pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian atas aset daerah,” ujar Munafri. Langkah ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah dalam mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak, sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dan pengelola pasar agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik Munafri menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. “Pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga kami terus mencari solusi untuk memberikan kepastian hukum atas aset di kota ini,” jelasnya. Ia mengakui, persoalan lahan Pasar Pannampu tersebut berpotensi menimbulkan tarik-ulur kepentingan, jika tidak ditangani secara objektif dan melibatkan pihak penengah yang kredibel. “Saya pikir kalau ini dibiarkan, kita akan berada dalam posisi perdebatan yang tidak akan berujung,” tutur politisi Golkar itu. “Karena itu, saya minta nanti tim Pemerintah Kota secara lengkap untuk duduk bersama dengan pihak yang mengaku pemilik lahan, dengan menghadirkan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai penengah,” tambah Appi. Langkah tersebut, kata Munafri, menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga agar proses penyelesaian berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Munafri menegaskan, tidak punya kepentingan pribadi dalam persoalan ini. Ini tanah atas nama negara, jadi semua proses harus kita jalankan secara terbuka. Langkah mediasi yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian sengketa aset daerah, sekaligus menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Pasar Pannampu. Ia menambahkan, jika nantinya persoalan lahan tersebut memang harus diselesaikan melalui jalur hukum, maka Pemerintah Kota Makassar siap mengikuti proses tersebut. “Kalau memang harus sampai di pengadilan, ya kita iyakan. Karena siapa lagi yang bisa kita percaya kalau bukan tiga lembaga itu,” ungkapnya. “Jadi, perlu keterlibatan pihak BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian yang akan memberikan pandangan dan memastikan prosesnya benar,” tutur Munafri. Menurutnya, penyelesaian sengketa lahan ini tidak hanya menyangkut kepemilikan aset semata, tetapi juga menyentuh nasib para pedagang dan warga yang menggantungkan hidupnya di Pasar Pannampu. “Ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dalam pasar itu, ada yang sedang berjuang membiayai anak sekolahnya. Itu sebabnya, penyelesaiannya harus kita pikirkan baik-baik, agar tidak merugikan mereka,” tegas Appi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak ingin mengambil langkah sepihak sebelum seluruh pihak duduk bersama dan mendapatkan kejelasan hukum yang pasti. “Saya tidak punya hak untuk putiskan ini. Karena itu, nanti kita atur waktu untuk duduk bersama dengan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian, agar keputusan yang diambil bisa disepakati semua pihak,” pungkasnya.

Daerah, Gowa, Hukum, Pendidikan

Satintelkam Polres Gowa Ajak Jemaah An-Nadzir Bersinergi Ciptakan Situasi Kamtibmas Yang Aman Dan Kondusif Di Kabupaten Gowa

ruminews.id, GOWA — Satuan Intelkam (Satintelkam) Polres Gowa terus memperkuat langkah preemtif dan preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukumnya, personel Satintelkam Polres Gowa melaksanakan kegiatan silaturahmi dan dialog kamtibmas bersama jemaah An-Nadzir di Kabupaten Gowa, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang harmonis antara kepolisian dan kelompok masyarakat keagamaan. (4/11/2025) Kegiatan ini dilakukan dalam semangat kemitraan strategis untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan tokoh-tokoh agama, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial menjelang momentum Hari Pahlawan serta berbagai isu nasional yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, petugas intelijen Polres Gowa mengajak jemaah An-Nadzir untuk bersama-sama menjaga suasana aman dan kondusif di lingkungan masing-masing, serta turut berperan aktif dalam mencegah munculnya paham atau aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan sosial maupun konflik horizontal di masyarakat. Pihak jemaah An-Nadzir menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah Polri dalam menjaga ketertiban umum serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan persaudaraan antarumat beragama di Kabupaten Gowa. Dialog yang berlangsung secara terbuka dan penuh keakraban itu juga menjadi sarana penting dalam mempererat hubungan emosional antara aparat kepolisian dengan komunitas keagamaan, guna menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra strategis masyarakat. Kegiatan seperti ini menjadi bagian dari implementasi pendekatan humanis Polri dalam mewujudkan keamanan berbasis partisipasi masyarakat. Satintelkam Polres Gowa menegaskan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai elemen masyarakat guna memastikan setiap potensi kerawanan sosial dapat terdeteksi dan diantisipasi sejak dini, sejalan dengan upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional yang kondusif.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Rektor UNM Dinonaktifkan, Menteri Dikti Saintek Tunjuk Prof. Farida sebagai Plh: Lembaga Tetap Berjalan dalam Ketertiban

ruminews.id – Makassar, Angin perubahan kembali berhembus di Universitas Negeri Makassar (UNM). Kabar penonaktifan Rektor UNM dari jabatannya mencuat ke ruang publik seperti gelombang yang pelan namun pasti mencapai tepian. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan rektor sementara guna memberi ruang bagi proses disiplin yang tengah berjalan. Keputusan ini bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah halaman baru dalam perjalanan lembaga pendidikan besar yang telah melahirkan ribuan intelektual di bumi Sulawesi Selatan. Di tengah dinamika tersebut, kampus oranye tidak dibiarkan tanpa nahkoda. Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Rektor UNM. Penunjukan ini menegaskan bahwa roda akademik, birokrasi, dan pembinaan kemahasiswaan harus tetap bergerak dengan tertib, stabil, dan berkeadaban.

Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan

Feodalisme Berkedok Adab

ruminews.id – Ada sebuah adagium tak tertulis di dunia persilatan santri: kalau mau jadi santri, siap-siaplah jongkok. Bukan cuma jongkok pas antre mandi, tapi jongkok dalam artian filosofis. Saking filosofisnya, kadang lagi enak-enak minum susu saset di depan kamar, eh, Pak Kyai lewat, refleks itu badan langsung merunduk dalam-dalam, seolah susu di tangan lebih hina dari air kobokan. Ini adab, kata mereka. Ta’dzim pada guru, sang pewaris nabi. Sebuah tradisi luhur yang menjaga agar ilmu tetap berkah. Pertanyaannya, benarkah tradisi semacam ini murni bentuk adab tanpa cela? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, kita sedang mempraktikkan ghuluw, sikap berlebihan yang justru dilarang dalam agama? Beberapa waktu lalu, jagat maya dibuat riuh oleh sebuah tayangan televisi nasional yang mengintip kehidupan pesantren. Alih-alih jadi tontonan penyejuk iman, acara itu justru memantik perdebatan sengit. Satu kubu membela mati-matian tradisi sebagai wujud hormat tak ternilai. Kubu seberang mengecamnya sebagai praktik feodalisme usang yang sudah tak relevan di zaman di mana kesetaraan dijunjung tinggi. Yang paling seru justru bukan di acaranya, tapi di kolom komentar. Di sanalah suara-suara kritis yang selama ini mungkin hanya jadi bisik-bisik di pojok kobong, akhirnya meledak. Mulai dari pertanyaan lugu, “Kenapa harus sampai segitunya, sih?” hingga analisis tajam soal relasi kuasa yang timpang antara kyai dan santri. Dari Jongkok Sampai Cium Kaki: Di Mana Garis Batasnya? Di tengah perdebatan, seorang netizen melempar sebuah hadis yang seolah menampar kita semua. “Ini hadis yang mungkin lupa diajarkan di pesantren-pesantren tertentu,” tulisnya, dengan nada satir yang menusuk. Hadis itu mengisahkan sahabat Mu’adz bin Jabal yang baru pulang dari Syam. Terpesona melihat penduduk Syam sujud kepada para uskup dan pemimpin agama mereka, Mu’adz pun melakukan hal yang sama kepada Rasulullah ﷺ setibanya di Madinah. Niatnya baik: kalau para pemimpin agama lain saja dihormati sedemikian rupa, Rasulullah jelas lebih berhak. Tapi apa jawaban Nabi? Beliau tidak lantas tersenyum bangga. Beliau justru bertanya, “Apa ini, wahai Mu’adz?” Setelah mendengar penjelasan Mu’adz, Rasulullah ﷺ bersabda dengan tegas, “Janganlah kalian lakukan itu. Sungguh, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya…” (HR. Ahmad no. 19403 dan Ibnu Majah no. 1853. Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits ini). Jelas sekali. Nabi, manusia termulia sejagat raya, menolak penghormatan yang menyerupai ibadah. Sujud, puncak ketundukan, hanya untuk Allah. Titik. Kisah ini seharusnya menjadi alarm. Jika sujud kepada Nabi saja dilarang, bagaimana dengan tradisi jalan merunduk (ngepel), cium tangan bolak-balik, bahkan sampai cium kaki kyai? Bagi pembela, ini murni adab. Tapi bagi yang kritis, inilah ghuluw yang mengkhawatirkan. “Presiden lewat aja nggak segitunya,” celetuk netizen lain. “Artis K-Pop lewat malah pada histeris. Lah, ini kok bisa sampai merendahkan diri serendah itu?” Kyai, Santri, dan Amplop: Saat Berkah Bersinggungan dengan Kuasa Masalahnya, soal penghormatan ini seringkali nggak berhenti di gestur fisik. Ia merembet ke ranah lain yang lebih sensitif: ekonomi dan kuasa. “Kyai yang kaya raya, tapi umat yang kasih amplop,” tulis seorang komentator. Kalimat pendek ini adalah kritik pedas terhadap ketimpangan yang seringkali tak terucap, tapi nyata terasa. Amplop bisa jadi simbol sedekah, tapi juga bisa jadi penanda relasi patron-klien yang tak sehat. Belum lagi soal “berkah”. Tradisi berebut sisa minuman kyai, atau mencium tangan sambil menyelipkan “salam tempel”, bagi sebagian adalah wujud harapan berkah. Tapi di mata yang lain, ini adalah praktik yang sangat rentan dieksploitasi dan bisa menjerumuskan pada kultus individu. Membuka Kotak Pandora Hipokrisi Publik Tayangan televisi itu, sadar atau tidak, telah membuka kotak pandora. Ia memaksa kita melihat hal-hal yang selama ini coba kita abaikan. Di tengah perdebatan soal jongkok, muncul pertanyaan yang lebih menusuk tentang konsistensi kita. “Ada oknum Kyai cabul [1], publik banyak yang DIAM. Ada pejabat Kemenag korupsi kuota haji [2], Korupsi Al-Qur’an [3], publik cenderung DIAM. Ada lembaga filantropi besar menyelewengkan dana umat [4], publik juga adem ayem. Tapi begitu ada tayangan kritis soal tradisi pesantren, langsung BERISIK dan teriak-teriak pelecehan!” Sentilan ini menyadarkan kita bahwa yang dibutuhkan publik sebenarnya adalah keadilan. Kritik jangan hanya tajam ke luar, tapi juga harus berani menghujam ke dalam. Masalah predator seksual berkedok agama dan korupsi dana umat jelas jauh lebih merusak citra Islam ketimbang sebuah tayangan televisi. Takdzim yang Tidak Mematikan Akal Tentu, di tengah segala kritik, ada pembelaan yang tulus. Banyak yang merasa penghormatan pada kyai lahir dari cinta sejati, dari rasa syukur atas ilmu yang tak ternilai. Ikatan batin antara guru dan murid yang kadang “lebih kuat dari ikatan darah”. Hormat mereka bukan karena takut, tapi karena cinta. Ini valid dan tak bisa dimungkiri. Masalahnya, bagaimana membedakan mana penghormatan yang lahir dari cinta, dan mana yang lahir dari doktrin yang membekukan nalar kritis? Jawabannya mungkin bisa kita temukan dari para kyai itu sendiri, yang telah menggambar batas tegas di mana takdzim yang sehat berakhir dan feodalisme buta dimulai. Seperti ditegaskan oleh KH. Ahmad Mustofa Bisri, “Takdzim itu bukan mematikan akal. Santri hormat kepada kiai, tapi juga berpikir kritis. Kalau semua diserahkan tanpa berpikir, itu bukan adab itu perbudakan batin.” Pandangan ini menggemakan apa yang pernah dikatakan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bahwa feodalisme lahir ketika takdzim telah kehilangan ruh keilmuannya dan hanya menyisakan simbol-simbol kosong tanpa pemahaman. Artinya, ketika rasa hormat telah bergeser menjadi rasa takut, dan loyalitas tidak lagi lahir dari kebenaran melainkan status, maka di situlah seorang guru telah menjadi pusat kuasa yang tak tersentuh kritik. Pada titik inilah, takdzim sejati yang seharusnya membebaskan manusia dari keangkuhan ego justru berbalik menjadi kepatuhan buta yang membelenggu. Mungkin inilah saatnya membuka ruang dialog yang lebih sehat. Pesantren, sebagai institusi yang luar biasa penting, harus siap beradaptasi. Adab itu esensial, tapi adab tidak boleh mematikan akal sehat. Seperti kata seorang bijak, “Adab itu perendahan hati, bukan perendahan diri.” Menghormati guru itu sebuah keharusan. Tapi, menjaga martabat diri sebagai manusia merdeka dan memelihara keberanian untuk berpikir kritis, mungkin adalah berkah ilmu yang sesungguhnya. ________________________________________ Ditulis oleh seorang yang pernah mondok 3 tahun, dan hingga hari ini masih suka nyium tangan kepada yang lebih tua, tapi sambil mikir, ini adab atau ghuluw, ya? [1] Kurniawan Fadilah, “Bejat! Ustaz di Bekasi Cabuli Anak Angkat dan Keponakan,” detik.com, Sep. 25,

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Uncategorized

Sedang Menghabiskan Jatah Kalah

ruminews.id – SAYA sudah mengalami banyak kekalahan dalam kontestasi politik praktis sejak terjun ke dunia politik pada Pemilu 2024 lalu. Dalam setiap pertempuran politik itu, saya selalu berdiri di sisi yang sama sisi perubahan, sisi yang melawan petahana dan menantang kenyamanan status quo. Di Pilpres 2024, saya menjadi bagian dari perjuangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN), sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) AMIN Sulawesi Selatan. Kami berjuang membawa gagasan perubahan bangsa, dengan segala keterbatasan dan tekanan yang ada. Hasilnya, pasangan kami dinyatakan kalah oleh KPU. Di Pileg, saya juga maju sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil XI (Luwu Raya). Meski tak begitu maksimal, saya sempat turun ke lapangan, menyapa warga, berdiskusi tentang masa depan daerah, dan memperjuangkan politik yang lebih bersih serta berbasis gagasan. Hasilnya? Sudah jelas. Saya tidak terpilih sebagai pemenang. Petahana akhirnya masih duduk kembali. Belum cukup sampai di situ. Dalam Pilkada Serentak 2024, saya kembali turun gelanggang. Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, saya dipercaya menjadi Juru Bicara pasangan Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA). Kami membawa visi baru mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Global Food Hub. Namun lagi-lagi, hasilnya belum berpihak. Gubernur petahana (Andi Sudirman Sulaiman) masih menang, meskipun kami harus berjuang hingga titik akhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Di Pemilihan Bupati Luwu Timur, kampung halaman saya sendiri, saya ikut membantu pasangan Isrullah Achmad – Usman Sadik. Kami berhadapan dengan petahana (Budiman) dan rival bebuyutannya (Irwan Bachri Syam) yang memiliki infrastruktur politik dan kekuasaan yang lebih mapan. Hasilnya, kami juga kalah. Meski di kasus ini petahana juga ikut tumbang. Terakhir, bahkan di ranah akademik, dalam penjaringan calon Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) 3 November 2025, calon yang saya dukung Prof. dr. Budu, Ph.D juga belum berhasil mengalahkan perolehan suara petahana. Meski masih ada tahap selanjutnya di Majelis Wali Amanat (MWA), tapi sepertinya sulit menggeser posisi Prof Jamaluddin Jompa yang meraup lebih dari 80 persen suara Senat Akademik (SA) Unhas. Nah, tersisa satu kontestasi beraroma politik praktis yang belum saya lewati, yakni Pemilihan Ketua RT serentak yang segera akan dilaksanakan di Kota Makassar. Di level inipun, saya mungkin bisa saja kembali kalah. Tapi karena kurang tertarik, jadi kita skip saja. Melawan Petahana Kalau saya coba tarik benang merah dari semua kekalahan itu, terdapat satu pola terlihat jelas, bahwa semuanya terjadi karena saya selalu melawan petahana. Saya selalu memilih posisi berseberangan dengan kekuasaan yang mapan, bukan karena ingin kalah, tapi karena yakin bahwa perubahan hanya bisa lahir dari keberanian menantang kenyamanan lama. Saya masih belum suka mencari posisi aman. Saya selalu memilih berada di sisi yang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri. Dan itulah harga dari idealisme politik yang harus menempuh jalan yang berat, panjang, dan penuh luka. Tapi juga jalan yang paling jujur dan bisa dibanggakan kelak. Politik sebagai Proses Banyak orang melihat politik sebagai soal menang dan kalah. Tapi bagi saya, politik adalah lebih sebagai proses untuk menjadi. Kekalahan memberi saya banyak pelajaran tentang strategi, tentang komunikasi, tentang membaca arah angin politik, tapi lebih dari itu. Kekalahan juga menjadi kesempatan berharga untuk memahami manusia dan makna perjuangan. Saya belajar bahwa dukungan publik bukan hanya dibangun lewat kampanye, tapi lewat ketulusan yang konsisten. Saya belajar bahwa tidak semua orang siap untuk perubahan, tapi perubahan tetap harus diperjuangkan. Dan saya belajar bahwa kadang, kalah hari ini adalah bagian dari cara Tuhan mempersiapkan kemenangan yang lebih besar esok. Menghabiskan Jatah Kalah Saya pernah membaca kalimat ini: “Setiap orang punya jatah kalah. Habiskanlah jatah kalahmu di awal, supaya sisanya tinggal kemenangan.” Saya menyukainya. Mungkin memang saya sedang menghabiskan jatah kalah saya. Kekalahan demi kekalahan bukan pertanda akhir, tapi pembersihan. Mungkin Tuhan sedang menguji seberapa teguh saya bertahan pada jalan yang saya yakini benar. Mungkin semua ini adalah cara alam semesta menyiapkan ruang agar kemenangan nanti tidak membuat saya lupa diri. Menang dengan Terhormat Saya tidak tahu kapan giliran kemenangan itu tiba. Tapi saya tahu satu hal. Ketika saatnya datang, saya ingin menang dengan cara yang benar dan terhormat bukan karena manipulasi, bukan karena kekuasaan uang, tapi karena gagasan, kerja, dan kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, politik bukan soal siapa yang menang lebih dulu, tapi siapa yang tetap tegak sampai di akhir pengabdian. “Saya tidak pernah benar-benar kalah. Saya hanya sedang belajar lebih dalam tentang bagaimana caranya menang dengan benar.” Kira-kira begitu.

Daerah, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Program Pertashop Dinilai Gagal, Aktivis CLAT dan DPW SPRINDO MIGAS SULAWESI Desak Pertamina Bertanggung Jawab

ruminews.id, Makassar — Kekecewaan dan kemarahan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Dewan Perwakilan Wilayah Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas (DPW SPRINDO Migas Sulawesi) bersama aktivis CLAT (Cinta Lingkungan dan Anti Tipikor) di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Senin (3/11/2025). Mereka menilai program Pertashop Pertamina telah gagal dan justru menyengsarakan pelaku usaha kecil yang semula berharap dapat menjadi bagian dari pemerataan energi nasional. Dalam orasinya, massa menuding Pertamina menerapkan kebijakan tebang pilih dalam penjualan BBM bersubsidi. “Kami menduga Pertamina hanya memberikan izin penjualan BBM bersubsidi kepada pengusaha tertentu yang sudah memiliki SPBU. Ini jelas merugikan pelaku UMKM Pertashop kecil,” tegas Fahmi Sofyan, salah satu perwakilan aksi. Suasana sempat memanas ketika massa membakar ban dan mendesak DPRD Sulsel untuk memfasilitasi audiensi dengan Komisi VI DPR RI agar suara mereka didengar langsung di tingkat pusat. “Insya Allah, paling lambat bulan ini DPRD Sulsel akan memfasilitasi RDP bersama DPR RI. Kami akan kawal perjuangan ini,” janji Lukman B. Kaddy, anggota Komisi D DPRD Sulsel, di hadapan massa. Dalam mediasi di kantor Pertamina, ketegangan kembali meningkat. Ketua DPW SPRINDO Migas Sulawesi, Ari Wibowo, dengan suara bergetar menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketidakadilan yang dirasakan para pelaku Pertashop. “Kami tidak diberi izin menjual Pertalite, hanya Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Masyarakat desa tak mampu membeli BBM non-subsidi. Apakah ini yang disebut kemitraan adil?” ujarnya sambil menepuk dada menahan emosi. Ari mengungkapkan, banyak pelaku usaha Pertashop kini terjerat hutang akibat janji manis yang tak terealisasi. “Dulu kami dijanjikan keuntungan. Berdasarkan kajian Pertamina, bank pun berani memberi kredit. Tapi kenyataannya kami rugi. Banyak yang bangkrut, rumah tangga hancur, usaha gulung tikar. Pertamina harus bertanggung jawab!” tegasnya lantang. Setelah mediasi tak membuahkan hasil, massa aksi meninggalkan kantor Pertamina sambil berjanji akan kembali dengan kekuatan lebih besar. “Dari sekitar 500 Pertashop di Sulawesi, coba lihat sendiri, berapa yang masih bertahan? Ini bukti nyata kegagalan program Pertashop. Kami akan datang lagi, lebih banyak, sampai keadilan ditegakkan dan tuntuntan kami dipenuhi”. tutup Ari Wibowo penuh emosi.

Scroll to Top