Ruminews.id, Makassar — Warga bersama Solidaritas yang tergabung dalam Aliansi Lakkang Bersatu kembali mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Langkah ini merupakan upaya untuk mengawal agenda sidang mediasi sengketa lahan seluas 24,5 hektare dengan nomor perkara 254/Pdt.G/2026/PN Mks, Pada Hari Kamis (25/06/2026).
Ruminews.id, Poso — Tahun ini menjadi tahun yang bersejarah bagi Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) khususnya wilayah pelayanan Klasis Poso Pesisir dan Poso Pesisir Utara.
ruminews.id, SINJAI – Ketua Koordinator Nasional Perhimpunan Putra Putri Kebangsaan (PPPK) Sinjai, Mahyuddin, meminta agar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Sinjai dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan bebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan pihak mana pun, termasuk dari pemerintah. Menurut Mahyuddin, KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan harus mampu menjadi contoh dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Karena itu, seluruh tahapan Musda harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon yang ingin berkompetisi. “Musda KNPI harus dilaksanakan secara demokratis tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah. Biarkan para pemuda menentukan pilihannya secara bebas sesuai mekanisme organisasi,” ujar Mahyuddin. Ia menegaskan bahwa independensi KNPI perlu dijaga agar organisasi kepemudaan tersebut tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen pemuda. Menurutnya, campur tangan pihak luar berpotensi menimbulkan konflik dan mengurangi legitimasi hasil Musda. Mahyuddin juga mengajak seluruh peserta Musda, organisasi kepemudaan (OKP), dan para kandidat untuk mengedepankan persatuan serta menjaga kondusivitas organisasi. Siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan benar-benar merupakan pilihan mayoritas peserta Musda melalui proses yang jujur dan demokratis. “Yang terpenting adalah menjaga marwah organisasi. KNPI harus menjadi milik bersama, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, proses pemilihan harus berlangsung secara fair dan demokratis,” tegasnya. Ia berharap pelaksanaan Musda KNPI Sinjai dapat menjadi momentum konsolidasi pemuda untuk memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan daerah, sekaligus melahirkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen pemuda di Kabupaten Sinjai.
ruminews.id, Kolaka Utara – Ancaman peredaran narkotika di Kabupaten Kolaka Utara menjadi perhatian serius yang tidak boleh dianggap sepele. Ketika penyalahgunaan narkotika mulai mengancam lingkungan masyarakat, hal ini menjadi tanda bahwa semua pihak harus bergerak untuk melindungi generasi muda dari bahaya yang semakin besar. Narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan masa depan. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus pembangunan daerah kini dapat kehilangan arah akibat pengaruh barang terlarang tersebut. Jika ini di biarkan,Dampaknya akan bersifat jangka panjang,penurunan kualitas pendidikan,peningkatan perilaku menyimpan dan rusaknya pengbangunan daerah yaitu generasi muda. dan juga dapat merusak kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.kondisi ini sebagai”alarm merah”bagi masa depan daerah. “Keberhasilan pemberantasan narkoba bukan hanya di ukur dari banyaknya orang yang di tangkap,akan tetapi dari kemampuan negara dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah narkoba masuknya dan beredar di tengah masyarakat.”tegas pardi. Aparat penegak hukum atau polresta Kolaka utara(kolut)harus mengambil langkah tegas dalam memberantas peredaran narkotika, terutama terhadap jaringan pengedar yang mencari keuntungan dengan menghancurkan masa depan anak bangsa. Penindakan harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.Oleh karena itu,kolaborasi antara pemerintah,kepolisian,pihak sekolah dan orng tua dalam edukasi serta pengawasan dini menjadi harga mati. Pemerintah daerah, aparat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga harus bersatu membangun kesadaran tentang bahaya narkoba. Edukasi dan pencegahan harus terus dilakukan agar anak muda memiliki pemahaman serta ketahanan untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba,kolaka utara menjadi korban dari ancaman narkotika. “Sudah saatnya pemda Kolaka Utara(kolut) dan aparat penegak hukum(APH) mengambil langkah konkret dan terukur sebelum kerusakan sosial semakin irreversibel. Menyelamatkan generasi muda bukan hanya tugas satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan daerah yang lebih baik.”tutupnya.
ruminews.id – Takalar, 25 Juni 2026 – Kepala Desa Kalekomara yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI Kabupaten Takalar, Parawangsah, menghadiri kegiatan penerimaan rapor semester di SMP Negeri 6 Polombangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Kamis (25/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Parawangsah memberikan apresiasi kepada para siswa yang berhasil meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Bentuk apresiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian hadiah berupa tas sekolah dan buku kepada sejumlah siswa berprestasi. Menariknya, seluruh hadiah yang diberikan berasal dari dana pribadi Parawangsah sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi. Menurut Parawangsah, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa. Ia berharap bantuan sederhana yang diberikan dapat menambah semangat belajar para siswa dalam meraih cita-cita. “Kita ingin memberikan motivasi kepada anak-anak agar terus belajar dan berprestasi. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk mendukung tumbuh kembang generasi penerus,” ujar Parawangsah. Pihak sekolah menyambut baik kehadiran Kepala Desa Kalekomara dalam kegiatan tersebut. Dukungan yang diberikan dinilai menjadi bentuk sinergi positif antara pemerintah desa dan lembaga pendidikan dalam membangun kualitas sumber daya manusia di daerah. Aksi yang dilakukan Parawangsah mencerminkan sosok pemimpin yang humanistik, dekat dengan masyarakat, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan pendidikan. Langkah ini juga menjadi contoh nyata bahwa perhatian terhadap pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan langsung yang mampu memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pelajar. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berkontribusi dalam mendukung pendidikan serta menciptakan lingkungan yang mendorong lahirnya generasi muda Takalar yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Sumber: Susi Bebo’ (Kontributor Takalar)
ruminews.id, Mamuju Tengah – 24/06/2026 BRMP (Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) melakukan kunjungan dan monitoring terhadap beberapa titik penangkaran kakao milik CV. Mario Mandiri Perkasa, hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi bibit sesuai jumlah dan spesifikasi sebelum disalurkan ke kelompok-kelompok tani. Hilirisasi kakao yang di canangkan pemerintah melalui kemeterian pertanian merupakan program strategis dalam rangka penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi Masyarakat. Saat melakukan kunjungan ke beberapa titik penangkaran, BRMP mengapresiasi kinerja CV. Mario Mandiri perkasa bahwasanya kondisi bibit yang di tangkar dalam keadaan sehat, sesuai spesifikasi bibit unggul dan beberapa sudah dalam kondisi siap salur. “Kunjungan dan monitoring ini kami lakukan dalam rangka pendampingan dan memastikan kondisi bibit sesuai spesifikasi sebelum disalurkan pada kelompok-kelompok tani, kami mengapresiasi kinerja CV. Mario Mandiri Perkasa dari beberapa titik penangkaran semua dalam kondisi baik sesuai juknis dan spesifikasi bibit yang akan disalurkan pada kelompok tani” ungkap Muhtar LO tim teknis yang melakukan monitoring pada penangkaran kakao. Menurutya BRMP optimis bahwa program hilirisasi ini akan berjalan maksimal setelah melihat kondisi penangkaran kakao secara langsung bahwa semua aspek teknis telah terpenuhi mulai dari perawatan, sanitasi, pengendalian HPT dll semua sudah sesuai juknis dan rekomendasi hasil riset. Saat di konfirmasi via telepon Elya Panggalo selaku Direktur CV. Mario Mandiri Perkasa mengatakan bahwa: “Program ini Adalah program strategis nasional dalam rangka penguatan ekonomi petani, kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, sebagai mitra pemerintah tentunya sinergitas dengan semua stakeholder sangat penting dalam rangka menyukseskan program ini” tandasnya.
Ruminews.id, Watampone — Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Muhammadiyah Bone Kelas B semester 4 angkatan 2024 berhasil menyusun modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 1 kali pertemuan.
ruminews.id, Makassar – Arah politik Sulawesi Selatan mulai menjadi perhatian publik seiring meningkatnya dinamika politik daerah dan munculnya berbagai figur yang diprediksi akan memainkan peran penting dalam percaturan politik mendatang. Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kebutuhan akan kepemimpinan yang responsif, masyarakat dinilai semakin kritis dalam menilai kualitas para pemimpin dan arah kebijakan daerah. Rahim, mahasiswa Sulawesi Selatan asal Sinjai, menilai bahwa perhatian masyarakat terhadap perkembangan politik daerah menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kepemimpinan yang berintegritas. Menurutnya, politik Sulawesi Selatan selama ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sejumlah tokoh besar yang memiliki jaringan kuat dan kontribusi panjang dalam perjalanan politik daerah maupun nasional. Nama-nama seperti Andi Amran Sulaiman, Syahrul Yasin Limpo, Nurdin Halid, dan Taufan Pawe kerap menjadi bagian dari diskursus publik ketika membahas arah politik Sulawesi Selatan. “Sulawesi Selatan tidak pernah kekurangan tokoh besar. Banyak figur yang memiliki pengaruh, pengalaman, dan kontribusi bagi daerah. Namun masyarakat hari ini mulai mempertanyakan apakah masa depan politik Sulsel hanya akan berputar pada lingkaran elite yang sama atau membuka ruang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang membawa gagasan segar dan solusi konkret,” ujar Rahim, Kamis (25/6/2026). Ia menilai bahwa pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, telah mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya faktor popularitas dan kekuatan jaringan politik menjadi pertimbangan utama, kini masyarakat mulai memberi perhatian lebih besar pada rekam jejak, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. “Hari ini masyarakat semakin cerdas dalam menilai pemimpin. Mereka tidak hanya melihat siapa yang memiliki nama besar, tetapi juga siapa yang mampu bekerja, memiliki gagasan, dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya. Rahim menambahkan bahwa berbagai persoalan yang masih dihadapi Sulawesi Selatan, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, lapangan kerja bagi generasi muda, hingga penguatan ekonomi daerah, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat tidak lagi mudah terpengaruh oleh narasi politik semata, melainkan menuntut hasil dan manfaat nyata dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah. “Yang dibutuhkan Sulawesi Selatan bukan hanya tokoh yang dikenal luas, tetapi pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata. Rakyat ingin melihat kerja dan hasil, bukan sekadar pencitraan politik,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan. Menurutnya, daerah membutuhkan munculnya figur-figur baru yang memiliki kapasitas, keberanian, dan visi yang mampu menjawab tantangan zaman. “Demokrasi akan berkembang jika memberi kesempatan kepada generasi baru untuk tampil dan berkompetisi secara terbuka. Sulawesi Selatan membutuhkan regenerasi politik yang sehat agar lahir pemimpin-pemimpin yang mampu membawa daerah ini lebih maju dan kompetitif,” ujarnya. Rahim juga menegaskan bahwa meningkatnya perhatian masyarakat terhadap arah politik daerah seharusnya menjadi momentum bagi para elite politik untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kedekatan dengan masyarakat. “Ketika masyarakat mulai aktif mengawasi dan mengkritisi arah politik daerah, itu bukan ancaman. Justru itu tanda bahwa demokrasi berjalan. Yang berbahaya adalah ketika masyarakat sudah tidak lagi peduli terhadap jalannya pemerintahan,” katanya. Di akhir keterangannya, Rahim berharap seluruh elemen politik di Sulawesi Selatan dapat menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. “Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya besar karena pengaruh politiknya, tetapi pemimpin yang besar karena pengabdiannya kepada rakyat. Itulah yang akan menentukan masa depan Sulawesi Selatan ke depan,” pungkas mahasiswa asal Sinjai tersebut.
Ruminews.id, Bone — Dewan Perwakilan Cabang Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Kecamatan Awangpone di bawah pimpinan Ketua Hisbu Tsaqib sukses menggelar aksi “Gerak Peduli Awangpone” jilid VIII pada Jumat hingga Ahad, 5-7 Juni 2026 di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
ruminews.id, MAMUJU – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulawesi Barat (Sulbar) di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat, Selasa (23/6/2026), berakhir ricuh setelah massa aksi tidak kunjung ditemui oleh pimpinan DPRD untuk berdialog. Sejak siang hari, ratusan mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi secara bergantian. Aksi awalnya berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Namun situasi mulai memanas ketika mahasiswa meminta pimpinan DPRD Sulbar hadir secara langsung untuk menerima dan menanggapi aspirasi mereka. Setelah menunggu lebih dari satu jam tanpa kepastian, massa aksi mulai menunjukkan kekecewaan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mahasiswa berupaya mendekati pintu masuk gedung DPRD Sulbar. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan berusaha menghalau massa sehingga terjadi aksi saling dorong di depan gerbang kantor legislatif tersebut. Dalam insiden tersebut, seorang kader Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Barat, Aco Riswan, mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan mahasiswa, Aco Riswan diduga terkena pukulan saat kericuhan berlangsung. Akibatnya, korban mengalami pendarahan pada bagian hidung sebelum akhirnya dievakuasi oleh rekan-rekannya menuju rumah sakit. Meski sempat terjadi kericuhan, massa aksi tetap bertahan di depan Kantor DPRD Sulbar hingga sore hari. Mereka terus mendesak agar pimpinan DPRD Sulbar menemui mahasiswa dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta audit dan peninjauan kembali Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Selain isu nasional, mahasiswa juga mengangkat berbagai persoalan daerah yang dinilai mendesak untuk diselesaikan. Sedikitnya terdapat 18 tuntutan yang disampaikan, mencakup isu demokrasi, ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, hingga perlindungan hak-hak masyarakat di Sulawesi Barat. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut dan mendesak pemerintah serta DPRD Sulbar untuk memberikan respons konkret atas aspirasi yang mereka suarakan. Berikut 18 Tuntutan Cipayung Plus Sulbar: Nasional Menolak perluasan kewenangan Polri yang dinilai mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Mendesak TNI kembali fokus pada fungsi pertahanan negara dan tidak masuk ke ranah sipil. Menolak sentralisasi kekuasaan serta mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih bermakna. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk transparansi anggaran, distribusi, dan dampaknya. Mengaudit dan mengevaluasi secara total program KDKMP agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat, khususnya nelayan dan petani. Memulihkan stabilitas nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lokal Menolak rencana penambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat. Menolak pembangunan batalion militer di Sulawesi Barat dan meminta anggaran negara diprioritaskan untuk pelayanan dasar. Mendorong penguatan sektor pertanian dan kelautan sebagai penopang utama ekonomi masyarakat Sulbar. Memastikan penetapan kawasan hutan lindung memiliki kepastian hukum yang jelas serta tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat. Mempercepat penanganan dan penurunan angka stunting melalui program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. Mengevaluasi pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya terkait batasan belanja pegawai yang berdampak terhadap PPPK. Mewujudkan ruang aman bagi perempuan di Sulawesi Barat. Membebaskan tahanan politik di Kabupaten Majene.
