Makassar

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Buka Jalur Gratis ke Sekolah Unggulan

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus membuka ruang dan menyiapkan peluang emas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta unggulan agar menyediakan kuota khusus bagi siswa dari keluarga prasejahtera maupun yang memiliki keterbatasan biaya. Tak hanya itu, Pemkot juga memberikan kesempatan yang sama bagi siswa-siswa dari wilayah kepulauan, sehingga mereka dapat merasakan pendidikan bermutu tanpa terkendala lokasi dan akses. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima kunjungan tim dari Sekolah Islam Athirah di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (24/9/2025). Pertemuan tersebut membahas kerja sama antara Pemkot dan pihak sekolah dalam mendukung program pendidikan inklusif serta peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar. Menurut Munafri, sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta menjadi kunci untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. “Ini sekaligus mengurangi kesenjangan kesempatan belajar di perkotaan dan kepulauan,” ujarnya Munafri. Pertemuan tersebut membahas rencana kolaborasi dalam mendukung pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk pilot project kerja sama Pemkot dengan 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) swasta unggulan. Munafri Arifuddin menegaskan, komitmen tersebut melalui program kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta unggulan, termasuk Sekolah Islam Athirah, agar menyediakan kuota khusus siswa prasejahtera dengan pembiayaan penuh dari Pemkot. “Kerja sama dengan Sekolah Athirah nanti memungkinkan tahun depan kami menyiapkan beberapa anak yang baru masuk untuk bisa ikut bergabung secara gratis, khususnya anak-anak kurang mampu,” kata Munafri. “Itu juga akan kami lakukan di beberapa sekolah lain, termasuk non-Islam seperti Katolik atau Muhammadiyah, agar peluang kesetaraan pendidikan semakin luas,” tambah Appi. Sebagai Wali Kota, Munafri menegaskan bahwa program ini ditujukan untuk anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan kuota dan sistem zonasi. Pemkot akan menanggung biaya SPP siswa penerima program, sehingga mereka bisa menempuh pendidikan setara tanpa membebani keluarga. “Sekolah negeri tidak bisa menampung semua anak. Jadi melalui program kerja sama, anak-anak yang tidak masuk ke negeri dan terkendala zonasi dapat bersekolah di swasta dengan SPP yang kami bayarkan,” jelasnya. Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi pemerintah dan swasta yang dapat diadaptasi secara luas, membuka akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Makassar tanpa terkecuali. Ia menilai langkah ini penting karena pendapatan guru di sekolah swasta dengan SPP rendah sering kali memengaruhi kualitas pengajaran. “Kalau SPP rendah, kualitas bisa menurun karena gaji guru juga rendah. Makanya kami mendorong adanya insentif dan kompetensi agar mutu tetap terjaga,” ucapnya. Untuk memperkuat pembiayaan, Pemkot juga menggandeng corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha. Di sisi lain, Munafri meminta Dinas Pendidikan menyiapkan pelatihan bagi kepala sekolah negeri agar memahami standar pengelolaan sekolah swasta unggulan. “Kami sudah berkomunikasi dengan CSR, untuk mendukung program ini. Nanti Ibu Kadis akan mengumpulkan kepala sekolah untuk pelatihan, agar mereka juga tahu apa yang dilakukan sekolah swasta unggulan,” tuturnya. “Ini bisa jadi embrio lahirnya calon kepala sekolah yang lebih kompeten,” lanjut politisi Golkar itu. Adapun program dirancang Pemkot Makasssar sebagai percontohan juga akan mengintegrasikan kurikulum berbasis budaya lokal dan etika, termasuk kerja sama lintas institusi pendidikan tinggi. Sekolah Islam Athirah akan mengembangkan kurikulum budaya lokal dan adat Makassar, STIBA Makassar mendukung pengajaran Bahasa Arab, Universitas Negeri Makassar (UNM) akan berkontribusi pada kurikulum etika dan adat lokal. Di sisi lain, Pemkot tetap melanjutkan pembenahan infrastruktur sekolah negeri untuk memastikan kualitas pendidikan merata. “Kami tidak hanya fokus pada kerja sama dengan swasta, tetapi juga melakukan pembenahan di sekolah negeri agar sama-sama meningkat,” tegas Munafri. Pada kesempatan ini, pihak Sekolah Islam Athirah menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang akan memberikan kesempatan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui kerja sama dengan sekolah swasta unggulan. Direktur Sekolah Islam Athirah, H. Syamril, menegaskan kesiapan lembaganya untuk menampung siswa penerima beasiswa Pemkot. “Kami dari Athirah siap men-support program Pak Wali terkait beasiswa. Anak-anak yang tidak mampu dan mau disekolahkan di swasta itu, kami siap terima kalau program ini jalan,” ujar Syamril. Menurutnya, seluruh unit Sekolah Islam Athirah, termasuk Athirah Baruga atau lokasi Athirah lainya di Makassar, terbuka untuk menerima siswa penerima kuota khusus tersebut. Mekanisme seleksi akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar. “Nanti bisa dipilih oleh Dinas, apakah anak-anak duafa, berprestasi, atau yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kita bisa bicarakan teknisnya,” tambahnya. Selain menampung siswa penerima beasiswa, Athirah juga siap berbagi pengalaman terbaik dalam manajemen pendidikan kepada sekolah negeri maupun swasta lain di Makassar. Pengalaman-pengalaman terbaik yang ada di Athirah siap kami bagikan ke sekolah negeri dan swasta. “Nanti secara spesifik kita akan buka kelas khusus sekitar 20 orang terpilih, kepala sekolah SD dan SMP negeri, dengan 10 modul pelatihan selama tiga bulan. Kami juga punya pelatih khusus,” jelas Syamril. Dengan kesiapan Athirah, program beasiswa dan pelatihan ini diharapkan menjadi model kemitraan pendidikan yang dapat diikuti sekolah swasta lain di Makassar. Program pelatihan itu akan mencakup manajemen sekolah, penguatan kurikulum, pengajaran bahasa Inggris, serta pembinaan adab bagi para guru. “Kami juga siap mendampingi guru bahasa Inggris dan guru adab agar kualitas pengajaran di sekolah negeri bisa meningkat,” ujarnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Sambut Program LMI, Dorong Sinergi Pengelolaan Zakat di Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima audiensi dari Lembaga Amil Zakat Nasional – Lembaga Manajemen Infaq (LMI) di Balai Kota Makassar, Rabu (24/09/2025). Audiensi ini berlangsung dalam rangka silaturahmi Kepala Kantor Wilayah LMI, Suardi, sekaligus penyampaian program kerja lembaga terkait pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Suardi, menjelaskan bahwa pihaknya memperkenalkan profil lembaga beserta kegiatan yang telah dilakukan, termasuk efektivitas penghimpunan serta penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Ia menuturkan, program yang dijalankan LMI berfokus pada pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kesehatan. “Selain menyalurkan bantuan, kami juga menyiapkan program-program pemberdayaan UMKM, beasiswa pendidikan, hingga pelatihan keterampilan yang kadang melibatkan kerjasama dengan perusahaan. Harapannya, meski kecil, bisa memberi kontribusi untuk mendukung kegiatan sosial di masyarakat,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasinya atas kiprah LMI dalam pengelolaan zakat. Ia juga menanyakan lebih jauh mengenai pola penyaluran zakat LMI sebagai lembaga swasta dan bentuk implementasinya bagi masyarakat. Lebih jauh, Munafri mendorong terbangunnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan LMI dalam membuka ruang sinergi untuk memperluas dampak sosial zakat, infaq, dan sedekah, agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat kota. “Klaborasi bisa kita dorong bersama, beberapa kegiatan mungkin kita bisa jalin bersama-sama,” kata Munafri.(*)

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Konsul Jenderal Australia Kunjungi MCH, Perkuat Ekosistem Kreatif di Kota daeng

ruminews.id, MAKASSAR – Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, bersama tim perwakilan dari berbagai kota di Negeri “Kanguru” melakukan kunjungan ke Makassar Creative Hub (MCH), salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar. Rombongan yang dijuluki berasal dari “Negeri Bawah” atau Land Down Under ini ingin mempelajari inovasi dan pengembangan ekosistem kreatif yang dijalankan MCH. Kunjungan berlangsung di Gedung MCH, Anjungan Pantai Losari, Selasa (23/9/2025). Delegasi Australia yang hadir terdiri atas Alaa Karrar (Melbourne), Anjum Kasmani (Sydney), Iman Balla (Melbourne), Juliana Jamaluddin (Sydney), Luke Gibson (Perth), Qudratullah Wahidi (Melbourne), dan Ridvan Kilic (Melbourne). Selama berada di MCH, rombongan mendapat penjelasan menyeluruh terkait berbagai fasilitas dan program kreatif, mulai dari Classroom/Amphitheater, Studio Konten, hingga ruang podcast. Agenda kunjungan mencakup tur keliling MCH, diskusi bersama para intern MCH, serta pengambilan video singkat di area podcast sebagai dokumentasi. Kunjungan ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan ide antara perwakilan Australia dan pengelola MCH, sekaligus memperkuat kerja sama di bidang industri kreatif dan pengembangan talenta muda antara Makassar dan Australia. Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, mengatakan, rombongan yang seluruhnya berjumlah tujuh Muslim Australia ini datang untuk mengenal lebih dekat ekosistem industri kreatif yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar. “Tahun ini kami datangkan tujuh orang Muslim Australia untuk mengunjungi Jakarta dan Makassar. Sebagai Konsulat, saya sangat bangga bisa berada di Makassar dan berkesempatan berkeliling, termasuk kunjungan ke Al Markaz,” kata Todd Dias. Menurut Todd, kunjungan khusus ke MCH menjadi pengalaman baru sekaligus membuka peluang hubungan kreatif antara Makassar dan Australia. Khusus kunjungan ke MCH, ini tempat yang baru di Makassar dan akan menjalin hubungan yang kreatif. Rombongan Australia yang datang kali ini memang memiliki ketertarikan besar pada dunia kreatif. “Seperti podcast dan berbagai aktivitas yang menjadi fokus MCH. Kami ingin belajar tentang apa itu MCH, apa tujuannya, dan bagaimana program ini berjalan,” ujarnya. Setelah berdiskusi langsung dengan manajemen MCH, Todd menyampaikan apresiasi tinggi atas beragam program yang dijalankan. Ia menilai MCH memiliki komitmen kuat dalam melibatkan masyarakat, termasuk para seniman muda. “Kami sangat terkesan dengan betapa banyak program yang dijalankan MCH dan bagaimana mereka berkomitmen melibatkan masyarakat, termasuk seniman muda, dalam kegiatan di sini. Itu sangat luar biasa,” tuturnya. Todd juga mengungkapkan banyak peluang kerja sama antara Indonesia dan Australia, khususnya di sektor kreatif. Salah satu anggota rombongan, Iman Balla, diketahui merupakan dewan pengurus Museum Islam Australia yang berlokasi di Melbourne. Hal ini membuka kesempatan kolaborasi lintas negara, mulai dari pameran seni hingga festival budaya. “Ada banyak sekali potensi untuk kolaborasi. Iman sendiri merupakan dewan pengurus Museum Islam Australia, jadi ada potensi kerja sama di sana,” jelasnya. “Selain itu, ada berbagai festival fashion dan festival penulis di Australia yang bisa melibatkan lebih banyak partisipan dari Indonesia,” tambah Todd. Rencana kerja sama kreatif antara Makassar Creative Hub (MCH) dan delegasi kreatif Muslim Australia kian terbuka lebar setelah pertemuan dan diskusi yang berlangsung di Gedung MCH, Anjungan Pantai Losari. Perwakilan MCH, Rahmat Mustamin, mengungkapkan banyak peluang kolaborasi yang akan dijalankan pasca kunjungan Konsulat Jenderal Australia Todd Dias bersama tujuh delegasi Muslim Australia. “Banyak sekali potensi kolaborasi yang akan dikerjakan bersama MCH. Selain kunjungan seniman Muslim Australia ke Makassar, terbuka pula peluang untuk mendistribusikan pengetahuan tentang seni dan kebudayaan,” jelas Rahmat. Rahmat memaparkan rencana kegiatan yang akan digarap bersama, di antaranya kelas hybrid yang melibatkan museum seni dan seniman Muslim Australia. Lanjut dia, kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan pertukaran pengetahuan dan kreativitas lintas negara. “Rangkaian kegiatan yang akan kita kerjakan adalah kelas yang sifatnya hybrid dengan museum seni dan seniman Muslim yang ada di Australia,” ungkapnya. Selain itu, potensi lain yang tengah dibahas adalah kolaborasi fashion Muslim, termasuk kegiatan peragaan dan pengembangan desain yang akan dilaksanakan bersama MCH. Agenda ini direncanakan berlangsung pada Februari dan Maret tahun depan. Dalam kesempatan kunjungan, pihak MCH juga memaparkan berbagai program unggulannya, mulai dari kelas inkubasi penulisan, konten kreatif, hingga kelas lintas disiplin yang selama ini menjadi ciri khas MCH. Program-program tersebut telah menjalin kerja sama tingkat nasional dan internasional. Dimana, yang diperkenalkan adalah program-program kelas yang sifatnya inkubasi penulisan, konten kreatif, juga kelas lintas disiplin dan lintas latar belakang. “Kami juga memperkenalkan bagaimana kolaborasi nasional dan internasional yang selama ini dikerjakan MCH bisa dihubungkan dengan teman-teman Muslim Australia,” tutup Rahmat.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Terjun ke Lokasi Kerusuhan Tallo Lakukan Mediasi

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terjun langaung meninjau lokasi kerusuhan perang kelompok yang terjadi di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Tallo, Selasa (23/9/2025) malam, sekitar pukul 19.40 WITA. Bentrok antarkelompok pemuda ini terjadi beberapa hari, meluas hingga ke sejumlah titik, di antaranya Jalan Kandea, jalan 148, Jalan Lembo, dan Jalan Layang dan sekitar, di wilayah Tallo. Akibat bentrokan, sejumlah warga dilaporkan mengalami luka-luka dan beberapa rumah warga hangus terbakar. Kedatangan orang nomor satu di Kota Makassar, itu untuk memediasi dan melakukan negosiasi guna mencari solusi serta menggali penyebab konflik. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Munafri bertemu Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dan Dandim 1408/Makassar Kolonel Inf Franki Susanto, sudah ada di lokasi. Usai melihat kondisi di lapangan maaih mencekam. Munafri memerintahkan 40 personel Satpol PP untuk siaga dan bergantian menjaga ketenteraman serta ketertiban di lokasi, membantu jajaran Polsek dan Koramil, minimal selama beberapa pekan ke depan. Sementara itu, pihak Kecamatan Tallo diintruksikan mendirikan posko sementara bagi warga yang rumahnya terdampak kebakaran. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan keprihatinannya atas kerusuhan perang kelompok yang pecah di Kecamatan Tallo. “Saya merasa sangat prihatin atas kejadian ini. Penguatan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan harus dimaksimalkan,” tegas Munafri di lokasi kejadian. Bentrokan antarkelompok pemuda itu menyebabkan sedikitnya lima rumah dan satu unit mobil terbakar, meski hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Ia memastikan akan berkoordinasi dengan kepolisian, Kodim, dan Satpol PP untuk mendirikan posko penjagaan bersama di titik-titik rawan, sebagai langkah pengendalian Kamtibmas. Pemerintah Kota Makassar masih menunggu hasil investigasi detail dari tim penanggulangan bencana dan kebakaran terkait penyebab dan kerugian pasti. Meski tidak ada korban jiwa, Wali Kota memastikan bantuan darurat bagi warga yang rumahnya terbakar, termasuk pendirian posko sementara untuk menampung korban. “Harapan kita, semua elemen harus bergerak bersama menjaga keamanan. Kita harus turun ke bawah dan bekerja maksimal,” harap Munafri. Ia juga menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku kerusuhan menyebabkan sebagian warga kehilangan tempat tinggal. “Tindakan seperti ini tidak boleh terulang lagi. Harus ada solusi, dan tindakan tegas,” tegasnya. Sedangkan, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menegaskan langkah tegas serta terukur dalam menangani kerusuhan perang kelompok yang pecah di wilayah Tallo. Ia memastikan posko-posko pengamanan akan dibangun di titik simpul yang menjadi lokasi berkumpulnya para pelaku tawuran. “Posko nanti kita siapkan di titik simpul, tempat para pelaku biasa berkumpul. Untuk pelaku, kita dalami, dan jika ada yang tertangkap akan segera kami sampaikan,” kata Arya. Menurut Arya, pemicu bentrokan berasal dari konflik lama antarkampung. Permasalahannya antara kampung yang sudah lama. “Kami berupaya menyelesaikan, tetapi masyarakat juga harus saling berkoordinasi dan duduk bersama mencari solusi,” katanya. “Nanti kami usahakan mempertemukan kedua pihak. Ini satu kelurahan, hanya beda lorong saja, tapi perselisihannya sudah terjadi sejak tahun 1980-an,” tambah dia. Kapolrestabes menambahkan, untuk saat ini bentrokan melibatkan kelompok dari Jalan 148 dan Jalan Layang, sementara titik lain terus diantisipasi. “Nanti ada penambahan personel dari Brimob, Polres, dan Satpol seperti arahan Wali Kota,” ungkapnya. Terkait pelaku, Arya menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung. Ini namanya massa, siapa yang memprovokasi belum di tahu. “Nanti akan kita dalami,” tutupnya.

Bone, Daerah, Makassar, Olahraga, Pemerintahan, Uncategorized

Ketua KONI Sulsel Diperiksa Kejati, Dana Hibah Rp17,5 Miliar Jadi Sorotan

ruminews.id, Makassar – Ketua KONI Sulsel sekaligus Wakil Ketua II DPRD Sulsel, Yasir Machmud, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terkait penggunaan dana hibah Rp17,5 miliar tahun anggaran 2024. Dana tersebut diperuntukkan bagi persiapan kontingen Sulsel menuju PON XXI Aceh–Sumut 2024. Yasir mengaku telah memberikan klarifikasi bersama sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) serta menyerahkan dokumen penggunaan anggaran. Ia merinci sekitar Rp16,6 miliar digunakan untuk tiket, peralatan, training centre, vitamin, pengobatan, hingga uang saku atlet. Sedangkan Rp900 juta dipakai untuk operasional KONI. Adapun anggaran Rp14 miliar dikelola langsung oleh Dispora Sulsel untuk akomodasi dan transportasi kontingen. “Kami sudah jelaskan semua penggunaan anggaran, fokus kami hanya agar atlet tampil maksimal di PON,” tegas Yasir, Senin (22/9/2025). Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan proses penyelidikan atas dana hibah tersebut masih berjalan. Beberapa pengurus cabor juga dimintai keterangan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan. Sebelumnya, KONI Sulsel mengajukan Rp35 miliar, namun hanya menerima Rp17,5 miliar sesuai Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 16 Tahun 2024. Profil Singkat Yasir MachmudYasir lahir di Watampone, 1 Februari 1983. Ia berkarier sebagai pengusaha sebelum terjun ke politik bersama Partai Gerindra pada 2013. Pada Pemilu 2024, ia terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel dan kini menjabat Wakil Ketua II. Selain itu, ia juga menjabat Ketua KONI Sulsel (2022–2026), Ketua Repnas Prabowo–Gibran Sulsel, serta aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Pemerintahan

GMPH Sul-Sel Desak Copot Kepala Kejati Sul-Sel, Tuntut KPK Periksa Dugaan Korupsi ART DPRD Tana Toraja

ruminews.id, Makassar – Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sulawesi Selatan kembali menggebrak publik dengan menggelar aksi unjuk rasa jilid 4, Senin sore (22/9), menuntut Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar serius menuntaskan dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) DPRD Tana Toraja tahun 2017 serta 2019–2024. Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WITA ini berlangsung hampir satu jam dengan memblokade ruas jalan Urip Sumoharjo. Puluhan massa GMPH Sul-Sel menahan truk dan mengibarkan spanduk bertuliskan tuntutan keras: “Copot Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel! Tangkap dan Periksa Willem Simbolangi, Yohanis Lintin Paembongan, dan Eviviana Rombe Datu Terduga Kasus ART DPRD Tana Toraja 2019–2024.” Aksi tersebut menimbulkan kemacetan panjang di salah satu jalur utama Kota Makassar. Ironisnya, meski demonstrasi berlangsung di depan kantor Kejati Sul-Sel, pihak kejaksaan kembali memilih bungkam dan tidak menemui massa. Hal ini memantik kekecewaan dan amarah mahasiswa. Ryyan Saputra, Ketua GMPH Sul-Sel, menegaskan bahwa aksi jilid 4 merupakan bentuk pengawalan serius terhadap kasus dugaan korupsi yang terkesan ditutup-tutupi. “Kami kecewa. Kejati Sul-Sel yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, justru bersembunyi dan tidak berani menemui kami. Kami tidak butuh janji kosong dari orang yang sama, kami ingin langsung bertemu jaksa yang menangani kasus ini,” tegas Ryyan. GMPH Sul-Sel juga menyoroti sikap Kejati Sul-Sel yang dinilai lamban, tidak transparan, dan terkesan melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat. Karena itu, mereka mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan memeriksa Kepala Kejati Sul-Sel. Ryyan menutup dengan ultimatum keras: “Aksi jilid 5 akan kami gelar besok. Kami pastikan tekanan massa akan terus berlanjut hingga kasus ini benar-benar terbongkar di hadapan publik.”

Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized

Abd. Jalal Bohari Pimpin DPW Tani Merdeka Sulsel, Siap Dukung Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo

ruminews.id – JAKARTA, 21, September 2025 — Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia (DPW-TMI) Wilayah Sulawesi selatan resmi memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN-TMI), Penyerahan SK tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat DPN Tani Merdeka Indonesia Duren tiga, Pancoran Jakarta Selatan. (Minggu/21/09/2025) Ketua DPW TMI Provinsi Sulawesi selatan Abd. Jalal Bohari S,Sos. Didampingi Ketua Dewan pembina TMI DPW Sulsel Dr. Mulyadin Abdullah, M.Si. menerima SK tersebut di kantor sekretariat DPN Tani Merdeka Indonesia yang diserahkan langsung oleh ketua umum DPN-TMI Don Muzakkir didampingi oleh sekjend H. Nandang Sudrajat, Bendahara Umum Fahmi dan Ketua Bidang Organisasi Ayman Adnan. SK ini menjadi legalitas resmi yang memperkuat posisi organisasi dalam menjalankan program pemberdayaan petani dan peternak di wilayah Sulawesi selatan. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan petani harus berhenti diposisikan sebagai objek. Ia menegaskan petani punya hak menentukan arah kebijakan pangan dan pembangunan. “Petani bukan sekadar penyedia pangan, tetapi penentu arah masa depan negeri. Melalui Tani Merdeka, kita ingin petani berdiri tegak dengan martabat,” kata Don Muzakir. Sesaat setelah penerimaan SK Ketua DPW TMI Sulawesi Selatan ketika di wawancarai menyatakan Siap Melaksanakan Tugas dan tanggung jawab yang di amanahkan. Lebih lanjut Abd. Jalal Bohari S,Sos. menegaskan pembetukan TMI DPW Sulawesi Selatan ini merupakan implementasi progmam nasional tentang ketahanan pangan dan memastikan bahwa siap mendukung program Swasembada pangan yang di canangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, setelah menerima SK ini hal pertama yang kami lakukan adalah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan struktrur organisasi hinga tingkat desa demikian Tegasnya.

Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kanda Dhihram Tenrisau: Advokasi Berdasarkan Data, Antara Strategi, Aktor, dan Tantangan

ruminews.id – Makassar, 20 September 2025 – Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur, digelar Sabtu, 20 September 2025, salah satu sesi penting dibawakan oleh Kanda Dhihram Tenrisau dengan materi berjudul “Advokasi Berdasarka Data ” Dalam pemaparannya, Dhihram menekankan bahwa advokasi adalah proses sistematis untuk mendukung tujuan atau kelompok tertentu dengan memengaruhi pembuat kebijakan maupun publik. Ia menyebutkan bahwa advokasi tidak cukup dengan semangat, tetapi harus dilandasi data yang kuat, strategi yang tepat, serta keberanian dalam menghadapi konflik kepentingan. Dari sisi tahapan, ia menjelaskan tujuh langkah advokasi kebijakan, mulai dari penentuan isu strategis, identifikasi masalah, penyusunan agenda, konsultasi publik, pembahasan dan pengesahan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, advokasi juga menuntut pemetaan aktor dan pengaruh, serta penentuan strategi melalui pendampingan, kajian kebijakan, kampanye publik, dialog, koalisi, maupun aksi demonstrasi. Dari perspektif penggunaan data, Dhihram menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi. Ia merujuk pada buku Berbohong dengan Statistik karya Darrell Huffl sebagai pengingat bahwa data dapat memperkuat argumen, namun juga bisa menyesatkan bila dipelintir. Karena itu, kader dan aktivis advokasi harus menjadikan data sebagai instrumen pembelaan publik, bukan alat manipulasi. Menutup sesinya, Dhihram menekankan bahwa advokasi yang berbasis data, dilaksanakan dengan strategi yang terukur, serta berlandaskan etika akan lebih berpeluang menciptakan perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mengingatkan, advokasi sejati bukanlah tentang ego kelompok, melainkan tentang keberanian mencegah derita dan bencana bagi masyarakat luas.

Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kader LKMI HMI Cabang Makassar Timur Gelar Kampanye Digital Kesehatan: Ajak Masyarakat Kurangi Konsumsi Gula Berlebih

ruminews.id – Makassar, 21 September 2025. Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025, peserta LKMI HMI Cabang Makassar Timur menggelar aksi nyata kampanye kesehatan pada kegiatan Car Free Day dan area olahraga masyarakat di pagi hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan integrasi transformasi digital kesehatan melalui inovasi kampanye publik yang menyentuh langsung masyarakat. Pada kesempatan ini, para kader membagikan selebaran poster digital interaktif. Poster tersebut dilengkapi dengan kode QR yang dapat dipindai menggunakan smartphone, sehingga masyarakat dapat langsung mengakses konten kampanye kesehatan dan menyebarkannya ke berbagai platform media sosial. Isi dari poster mengangkat isu konsumsi gula berlebih, yang menurut data kesehatan nasional menjadi salah satu penyumbang utama meningkatnya kasus obesitas, diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, hingga kematian dini. Muhammad Raid Nabhan, selaku Koordinator Steering yang turut turun langsung bersama peserta, menyampaikan bahwa kampanye ini bukan sekadar simbolis, tetapi wujud keterlibatan aktif kader HMI dalam menjawab tantangan transformasi kesehatan. “Data menunjukkan sekitar 28,7% penduduk Indonesia masih mengonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi batas anjuran. Akibatnya, penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung terus meningkat, bahkan menjadi penyebab kematian tertinggi. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi konsumsi manis. Aksi sederhana ini bisa menyelamatkan masa depan generasi kita,” ujarnya. Lebih jauh, Raid menegaskan bahwa transformasi digital harus dipahami bukan hanya soal sistem elektronik atau kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana kader mampu memanfaatkannya untuk menyuarakan kampanye kesehatan yang lebih luas, cepat, dan berdampak. “Kami ingin memastikan pesan dan harapan dari kegiatan inibisa sampai ke setiap smartphone, setiap rumah, dan setiap hati,” tambahnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi nyata perilaku hidup sehat, karena selain membagikan poster, kader juga mengajak masyarakat sekitar untuk rutin berolahraga dan menjaga kesehatannya. Semangat kolaborasi antara kader kesehatan HMI dan masyarakat diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun budaya sehat yang bukan hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aksi ini, LKMI HMI Cabang Makassar Timur menegaskan bahwa transformasi kesehatan bukan hanya agenda pemerintah, tetapi juga gerakan sosial yang lahir dari kesadaran masyarakat dimulai dari pilihan sederhana di meja makan, hingga kebiasaan rutin menjaga tubuh tetap bugar

Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

Dian Sidik Arsyad: Transformasi Kesehatan. Masa Depan Digitalisasi Kesehatan Indonesia

ruminews.id – Makassar, 20 September 2025 – Dalam rangkaian Latihan Kader Kesehatan Tahun 2025 LKMI HMI Cabang Makassar Timur, salah satu sesi penting menghadirkan materi bertajuk “Transformasi Kesehatan; Masa Depan Digitalisasi Kesehatan Indonesia” yang dibawakan oleh Dian Sidik Arsyad, SKM., MKM., Ph.D. Dalam pemaparannya, Dian Sidik menegaskan bahwa masa depan sistem kesehatan Indonesia akan sangat bergantung pada digitalisasi. Mulai dari penerapan rekam medis elektronik, telemedicine, pemanfaatan big data kesehatan, hingga kecerdasan buatan, semuanya akan menjadi pondasi dalam pembangunan layanan kesehatan yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan tanpa tantangan. Ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Jika transformasi digital hanya menyentuh kota-kota besar, sementara wilayah terpencil tertinggal, maka teknologi justru bisa memperlebar jurang ketidakadilan. Karena itu, ia mendorong para kader HMI untuk hadir sebagai agen perubahan. Tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penjaga nilai kemanusiaan, memastikan setiap inovasi digital benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan menghadirkan kemaslahatan bagi semua lapisan masyarakat.

Scroll to Top