Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Daerah, Makassar

Vonny Ameliani Soan ke Para Senior KNPI, Menautkan Silaturahmi dan Menguatkan Konsolidasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar — Dalam senyap sore yang mengalun pelan di Kota Daeng, langkah Vonny Ameliani Suardi kembali menapaki jejak para seniornya. Ada rasa hormat yang dibawa, ada tekad yang disimpan, dan ada harapan yang ia titipkan pada setiap salam yang terjabarkan. Hari ini, ia bersilaturahmi sekaligus melakukan konsolidasi dengan sejumlah tokoh lintas generasi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sebagai bagian dari ikhtiar membangun energi besar pemuda Sulawesi Selatan. Salah satu pintu yang ia ketuk adalah kediaman Nimatullah, tokoh yang namanya telah mengisi banyak lembar perjalanan pergerakan. Dikenal sebagai politisi, aktivis, sekaligus alumni KNPI Sulsel, Nimatullah adalah sosok yang dalam pandangan banyak anak muda, merupakan mata air pengalaman jernih, deras, dan memberi arah. Pertemuan keduanya berlangsung hangat. Seperti dua gelombang yang saling menyapa di tepian pantai, percakapan itu mengalir tanpa sekat: tentang sejarah pergerakan pemuda, tentang tantangan lintas waktu, hingga tentang kebutuhan KNPI untuk berdiri kokoh sebagai rumah besar yang memayungi keberagaman visi generasi. Vonny datang tidak hanya membawa diri, tetapi membawa kesungguhan. Dalam dirinya, para senior melihat kobaran yang belum padam, semangat baru yang ingin menyambung benang panjang estafet kepemimpinan. Sementara Vonny sendiri, dengan segala hormat, menimba petuah dari mereka yang telah lebih dulu menempuh jalan panjang organisasi. “Silaturahmi adalah nadi organisasi,” begitu kira-kira yang terpantul dari suasana pertemuan itu. Bahwa kekuatan KNPI bukan hanya terletak pada nama besar, tetapi pada kelapangan hati untuk saling merawat hubungan, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di akhir pertemuan, Vonny meninggalkan rumah Nimatullah dengan langkah yang lebih teguh. Ada sinar keyakinan yang tumbuh, bahwa perjalanan konsolidasi ini bukan sekadar ritual politik organisasi, melainkan upaya menyulam kembali jati diri pemuda Sulsel: kuat dalam persaudaraan, matang dalam gagasan, dan kokoh dalam komitmen. Dan di langit Makassar yang mulai temaram, tersimpan harapan bahwa generasi yang datang tidak hanya berjalan, tetapi bergerak dengan kesadaran, menghormati akar, dan menyiapkan cahaya untuk masa depan.

Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan

Hantu-Hantu Yang Bergentayangan Di Kampus

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Budaya senioritas didalam kampus masih marak terjadi, tempat yang semestinya menghadirkan pemikiran-pemikiran pembaharu, malah menjadi sarang orang-orang kolot yang gemar melakukan perpeloncoan. Fenomena ini mungkin terjadi di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Di Indonesia budaya senioritas berkonotasi negatif, ia sering dikaitkan dengan kegiatan perpeloncoan. Perpeloncoanberasal dari bahasa Jawa “pelonco” (kepala gundul), namun maknanya menjadi meluas ke arah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. biasanya perpeloncoan dialami oleh mahasiswa baru (Maba) yang sedang menjalani masa orientasi. Tidak hanya bagi maba, tindakan kekerasan ini akan dirasakan oleh siapapun yang statusnya sebagai junior. Akar sejarah kekerasan ini dimulai pada tahun 1700an, Di Amerika Serikat, Susan Lipkins dalam bukunya Menumpas Kekerasan Pelajar dan Mahasiswa Menghentikan Perpeloncoan di Sekolah (2016). Menjelaskan bahwa kegiatan sejenis ospek terjadi ketika para mahasiswa Oxford University berkunjung ke Harvard sekitar 1700-an. Mereka memperkenalkan fagging–murid muda melayani murid yang lebih tua atau senior. Inilah awal budaya senioritas tumbuh di dalam kampus. ​Di Indonesia perpeloncoan terdeteksi mulai ada pada tahun1898 hingga 1927 ketika masa kolonialisme belanda diSchool tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) yang kini telah bertransformasi menjadi Universitas Indonesia (UI). Pada masa itu, orientasi studi juga dijadikan sebagai suatu ajang perpeloncoan senior kepada juniornya. Hingga sekarang, di era pasca reformasi dimana demokrasi yang menjadi DNA-nya yang salah satu tujuannya adalah menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), masih sangat marak terjadi tindak perpeloncoan di dalam kampus. Padahal pada tahun 1998 salah satu elemen yang meruntuhkan kediktatoran rezim militerisme Soeharto ialah Mahasiswa itu sendiri. Namun, bagaimana mungkin praktik yang mengungkung kebebesan yang tidak sejalan dengan tujuan Demokrasi itu bisa masih tumbuh subur di dalam kampus. Kampus yang seharusnya menjadi tempat orang-orang kritis yang dipersiapkan untuk menciptakan perubahan sosial ke arah yang lebih berkeadilan justru banyak mempertontonkan tindakan yang tidak sewajarnya, dan juga akan sangat berpengaruh bagi masyarakat serta generasi kedepannya. Dikutip dari laman gramediablog.com  “Sebetulnya kegiatan orientasi studi serta pengenalan kampus ini telah ada sejak lama. Pada tahun 1898 hingga 1927, ospek ini telah diterapkan disalah satu institusi pendidikan yang ada yaitu diantaranya pada STOVIA, yang mana kampus ini kemudian berubah menjadi Universitas Indonesia setelah masa kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, orientasi studi ini dijadikan sebagai suatu ajang perpeloncoan senior kepada juniornya. Lalu, pada tahun 1927 sampai 1945 terdapat perubahan dalam pelaksanaan orientasi studi serta pengenalan kampus itu. Institutie Geneeskundige Hogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Kedokteran) juga melakukan ospek dengan lebih formal serta sifatnya tidak memaksa pada mahasiswa baru, jadi hanya akan dihadiri oleh mahasiswa baru yang mau mengikuti kegiatan itu saja”. Namun secara sinoptik hari ini masih banyak kejadian atau peristiwa yang sering kali kita temui terkait perpeloncohan dan kekerasan dalam masa ospek. Hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa arogansi dari penyelengaralah yang menjadi masalah dasar kenapa hal tersebut bisa kita jumpai dengan mudahnya, ospek yang hari ini  saya sebut sebagai bagian dari kekerasan hanyalah implementasi dari budaya militerisme yang merasuk dalam batang tubuh organisasi kampus sebagai penyelengara ospek. Senioritas adalah hasil dari reaksi antara budaya konservatis dan militerialisme dalam organisasi kampus maka saya menyatakan budaya ini harusnya kita tinggalkan sebelum banyak korban akibat budaya ini, sebagai penutup saya mengutip sedikit keresahan kawan-kawan yang belum berani mengatakan tidak pada senioritas ini, biarkan saja ketakutan datang saat petang tapi jangan sampai saat fajar datang kita tak berani menyerukan kebenaran atas penderitaan dan ketakutan yang kita alami. Tapi realitasnya yang terjadi sekarang beberapa oknum mengatas namakan dan menenteng alibi-alibi pemberanan hanya untuk mempengaruhi dan mengambil kontrol terhadap juniornya, apalagi kalo bukan arogansi semata dan mencaplok gelar kakanda terhormat.  Saya mencoba lebih reflektif dengan keresahanku ini, karena saya yakin, saya tidak sendiri tapi saya mencoba menyampaikan melalui tulisan ini terkait keresahan yang mungkin dirasakan hampir semua mahasiswa baru, mau dia kaya-miskin, laki-perempuan, konglomerat-konglomelarat. Dan tentunya sudah banyak yang mengkritik budaya ini bukan hanya saya pribadi, hanya saja ketakutanku akan dianggap heroik bagi para pembaca. Jika kalian yang menganggap hal yang saya lakukan adalah sebuah perlawanan, maka saya katakan hal ini adalah kerja spontanitas dari keresahan saya untuk menyampaikan jeritan tentang budaya mahasiswa, sebab budaya perpeloncohan mestinya hanyut bersama  sejarah dan diluapkan oleh dentuman waktu. Namun naasnya budaya ini masih  dilanggengkan, sehingga hari ini ia masih bertahan dan dianggap relevan. Untuk kalian-kalian atau mereka-mereka yang meresahkan keresahan yang hampir serupa maka kita adalah kawan untuk melawan.

Daerah, Makassar

23 Miliar Menguap, Penanganan Merayap: Polda Sul-Sel Ditanya Serius atau Seremonial

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 19 November 2025 — Aksi Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sul-Sel kembali menggema di Polda Sul-Sel dan Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, membawa satu pesan yang tidak bisa lagi diabaikan: kasus korupsi Pasar Lamataesso harus dituntaskan, bukan terus diputar-putar seperti bola liar tanpa ujung. Dengan anggaran mencapai Rp 23 miliar, publik tentu layak bertanya mengapa sebuah perkara sebesar ini seperti berjalan di tempat? Apakah berkas perkaranya terlalu berat untuk diangkat, atau justru terlalu sensitif untuk disentuh? Massa aksi menilai penyidik Polda Sul-Sel seperti sedang menari di antara dalih teknis: pengujian betonlah, proses ini lah, tahapan itu lah seolah waktu adalah barang yang tidak berharga dan keadilan bisa ditunda sesuka hati. Padahal rakyat hanya ingin melihat satu hal keseriusan. Ryyan Saputra, ketua GMPH Sul-Sel, menegaskan bahwa jawaban penyidik terasa seperti naskah lama yang terus diputar ulang: banyak penjelasan, sedikit penyelesaian. Rakyat tentu berharap penyidik mampu bekerja tegak lurus, bukan “tegak saat konferensi pers, tapi miring saat menangani perkara.” Dan untuk Kapolda Sul-Sel yang baru, publik menaruh harapan besar yang sayangnya justru berubah menjadi pertanyaan besar “Apakah pergantian pucuk pimpinan hanya mengganti nama jabatan, atau benar-benar mengganti cara kerja?” Kasus ini sudah terlalu lama, dan masyarakat semakin cemas bila akhirnya hanya “orang kecil” yang terseret sementara aktor-aktor yang punya kuasa justru lolos hanya karena berdiri di balik tembok yang lebih tinggi. GMPH menegaskan, ini bukan sekadar aksi, tetapi uji integritas institusi penegak hukum. Jangan sampai hukum tampak tegas hanya ketika berhadapan dengan masyarakat biasa, namun mendadak lentur ketika menyentuh meja kekuasaan. Karena itu, GMPH Sul-Sel memastikan bahwa aksi jilid 1 segera digelar. Publik menuntut transparansi, dan tidak akan berhenti sampai melihat bukti nyata bahwa penanganan kasus ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan benar-benar upaya menegakkan hukum secara adil tanpa pilih kasih.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Lurah Borong Imbau Warga Jaga Kondusifitas Jelang Pemilihan RT-RW

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW yang akan digelar serentak pada Desember mendatang, Lurah Borong, Dedi Kurniawan, mengimbau warga Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, untuk menjaga keharmonisan dan memperkuat kebersamaan. Imbauan tersebut disampaikan pada Rabu (19/11/2025). Dedy Kurniawan menegaskan bahwa pemilihan RT-RW bukan hanya menentukan siapa yang terpilih, tetapi menjadi momentum penting untuk arah pembangunan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ke depan. “Saya mengajak seluruh elemen warga Borong untuk menjaga suasana tetap kondusif. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyukseskan pemilihan RT dan RW. Jangan sampai perbedaan pilihan memecah persatuan yang telah kita bangun,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya memilih figur yang mampu menjadi teladan dan pengayom di tengah masyarakat. Jabatan RT dan RW, lanjutnya, tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga integritas serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan warga. “Yang lebih penting dari sekadar kemenangan adalah memilih sosok yang memahami kondisi lingkungan dan mampu menjadi pemimpin yang baik,” tambahnya. Lebih lanjut, Dedy Kurniawan mengingatkan bahwa suasana aman dan damai merupakan kunci keberhasilan proses demokrasi di tingkat kelurahan. Ia berharap masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan tidak mudah terprovokasi. “Mari jadikan pemilihan ini sebagai sarana memperkuat silaturahmi, bukan sumber perpecahan. Dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan lingkungan yang lebih baik serta memilih pemimpin yang amanah,” tutupnya. Pemerintah Kelurahan Borong berharap seluruh tahapan pemilihan RT-RW dapat berlangsung lancar dan menghasilkan pemimpin lingkungan yang berkualitas serta siap bekerja untuk kepentingan warga.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Buka Bimtek Koperasi Merah Putih, Tegaskan Integritas dan Penguatan Tata Kelola

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Selasa (18/11/2025). Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2025 di Hotel Claro ini diikuti 153 sekretaris dari seluruh kelurahan di Kota Makassar. Pada arahannya, Munafri menegaskan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan landasan kelembagaan koperasi, yang juga sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa penyusunan AD/ART merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan koperasi. Ia meminta seluruh peserta untuk serius mengikuti seluruh rangkaian bimtek, karena materi yang dipelajari akan menjadi acuan langsung dalam pengelolaan KKMP di tiap kelurahan. “Ini bukan kegiatan seremonial. AD/ART yang disusun hari ini akan menjadi dasar pengelolaan koperasi di 153 kelurahan. Kita ingin memastikan koperasi ini tumbuh, sehat, dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Makassar,” tegasnya. Munafri juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan koperasi, terutama bagi sekretaris yang memegang peran vital dalam administrasi dan tata kelola. Menurutnya, banyak koperasi di berbagai daerah bermasalah karena lemahnya integritas pengurus. “Mengelola koperasi bukan hal main-main. Ini institusi resmi yang mengelola keuangan dan memiliki anggota. Pastikan tata kelola berjalan baik dan integritas dijaga sejak awal,” ujarnya. Lebih lanjut, ia meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menjalin kerja sama dengan koperasi, termasuk memanfaatkan aset Pemkot yang berpotensi dijadikan kantor koperasi di tiap wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat identitas dan operasional KKMP. Dengan jumlah penduduk Makassar yang mencapai 1,4 juta jiwa, Munafri optimistis koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama dalam menguatkan sektor UMKM dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Ia juga mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap bimtek dapat menghasilkan standar AD/ART yang kuat, jelas, dan implementatif bagi seluruh KKMP. “Pemerintah Kota Makassar sangat mendukung penuh. Kita ingin Makassar menjadi kota yang tumbuh bersama masyarakatnya melalui koperasi,” tutupnya.(*)

Daerah, Makassar, Pendidikan

Talkshow Komunikasi UNM 2023: Dua Narasumber Muda Inspiratif Kupas Strategi Personal Branding untuk Gen Z

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar – Kegiatan talkshow komunikasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2023 berlangsung sukses dan penuh antusiasme. Talkshow ini merupakan bagian dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam mengelola, mengemas, dan menyajikan kegiatan komunikasi publik secara profesional. Mengusung tema “Personal Branding Masterpiece untuk Gen Z Berkarir”, acara ini menghadirkan dua narasumber muda inspiratif yang sukses di bidangnya: Marysita Azzahra Ratu, S.Pd., seorang wedding content creator, serta Ananda Ratu Azzahra, mahasiswa berprestasi Universitas Hasanuddin dan awardee Beasiswa Unggulan 2024. Sejak pembukaan, suasana talkshow terasa hidup dan penuh energi. Marysita Azzahra Ratu tampil dengan karakter yang hangat dan kreatif, membagikan pengalamannya dalam dunia konten pernikahan yang kini digelutinya. Ia menerangkan bahwa personal branding dalam industri kreatif sangat ditentukan oleh konsistensi, ciri khas karya, dan kemampuan menampilkan keunikan diri. Marysita menegaskan bahwa keberhasilan membangun citra profesional bukanlah hasil instan, tetapi perjalanan panjang yang memerlukan keberanian, ketekunan, dan keaslian. Peserta tampak terinspirasi ketika ia menunjukkan bagaimana personal branding dapat mengubah sebuah passion menjadi peluang karier yang menjanjikan. Sementara itu, Ananda Ratu Azzahra memberikan perspektif berbeda melalui pengalamannya sebagai mahasiswa berprestasi. Dengan prestasi akademik yang kuat dan pengakuan nasional melalui Beasiswa Unggulan 2024, Ananda memaparkan pentingnya membangun personal branding yang kredibel di lingkungan akademik dan profesional. Ia menjelaskan bahwa Gen Z harus memanfaatkan dunia digital, portofolio akademik, dan jejaring kegiatan untuk menunjukkan potensi diri. Gaya penyampaiannya yang lugas, sistematis, dan dekat dengan keseharian mahasiswa membuat sesi ini dipenuhi tanya jawab dan diskusi yang hangat. Sebagai bagian dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, talkshow ini menjadi bukti nyata kemampuan mahasiswa Administrasi Pendidikan UNM dalam menerapkan teori ke dalam praktik. Penyelenggaraan acara yang rapi, kreatif, dan komunikatif mendapat apresiasi baik dari peserta maupun dosen pengampu. Mahasiswa tidak hanya berhasil menghadirkan kegiatan berkualitas, tetapi juga mampu menciptakan ruang edukatif yang relevan dengan tantangan karier generasi muda saat ini. Acara ditutup dengan sesi dokumentasi dan interaksi informal antara peserta dan narasumber, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Banyak peserta mengaku memperoleh sudut pandang baru tentang bagaimana membangun identitas profesional yang kuat dan bermakna. Talkshow ini tidak hanya menjadi ajang belajar, tetapi juga momentum bagi Gen Z untuk mulai menyusun masterpiece personal branding mereka sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang kompetitif.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Pemerintahan

Aksi Demonstrasi LIKINDO Tegaskan Penolakan Eksekusi yang Dinilai Cacat Hukum di PN Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – Makassar, Aksi demonstrasi digelar oleh Lembaga Investigasi dan Informasi Independen Indonesia (LIKINDO) di depan Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jalan Kartini, sebagai respons atas terbitnya surat pelaksanaan eksekusi objek perkara No. 8 EKS.RIS.LELANG/2025/PN.Mks. Aksi ini dilakukan karena kebijakan eksekusi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan mengabaikan prosedur peradilan yang semestinya. Jenderal Lapangan, Gymzar Gybran, dalam orasinya menyampaikan bahwa secara yuridis, eksekusi tersebut dipersoalkan karena dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Padahal, saat ini masih berlangsung pemeriksaan perkara perdata terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 459/Pdt.G/2025/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar. Menurutnya, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 195 ayat (1) HIR, yang mengatur bahwa eksekusi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan perdata yang telah inkracht, bukan semata-mata berdasarkan risalah lelang. Selain itu, LIKINDO menilai adanya dugaan cacat formil dan maladministrasi dalam proses eksekusi karena dilakukan tanpa konstatering dan tanpa verifikasi dari BPN, sebagaimana diatur dalam PP 18/2021 Pasal 93 ayat (2). Kondisi ini dipandang bukan hanya persoalan teknis prosedural, melainkan menyangkut integritas lembaga peradilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Secara filosofis, penolakan ini berangkat dari pandangan bahwa Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum yang menempatkan aturan dan keadilan sebagai dasar utama penyelenggaraan kekuasaan. Ketika proses hukum yang masih berjalan diabaikan, asas due process of law dianggap runtuh dan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan kewenangan. “Aksi ini merupakan ikhtiar moral agar aparat negara tidak melangkahi hukum, serta memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan kepastian hak yang setara di hadapan hukum, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” tegas Gymzar Gybran. Dengan demikian, demonstrasi ini bukan sekadar bentuk penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi, tetapi juga seruan untuk menjaga marwah peradilan, menegakkan supremasi hukum, dan mencegah perubahan negara dari Rechtsstaat menjadi Machtsstaat.

Makassar, Uncategorized

Reza Rezkiwanto PM Resmi Terpilih Pimpin DPD SP BNI Wilayah 7, Siap Bawa Semangat Marendeng Marampa

Tinggalkan Komentar / Makassar, Uncategorized /

ruminews.id – Makassar — Musyawarah Daerah (Musda) DPD Serikat Pekerja (SP) BNI Wilayah 7 yang digelar pada 14–15 November 2025 di Hotel Ibis Makassar berlangsung sukses dan penuh kekeluargaan. Mengusung tema “Marendeng Marampa” yang berarti aman, tenteram, dan sejuk, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi sekaligus penentuan nahkoda baru kepengurusan SP BNI wilayah 7. Musda tahun ini dihadiri oleh para delegasi dari berbagai cabang BNI wilayah 7 yang turut memberikan pandangan strategis terkait arah perjuangan serikat pekerja ke depan. Suasana musyawarah berjalan dengan kondusif sesuai dengan semangat tema, di mana seluruh peserta mengedepankan dialog yang santun, terbuka, dan penuh rasa persaudaraan. Dalam proses pemilihan yang berlangsung demokratis, transparan, dan partisipatif, Reza Rezkiwanto Putra Muchlis akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD SP BNI Wilayah 7. Dukungan kuat dari mayoritas peserta Musda menjadi bukti kepercayaan terhadap visi dan komitmen Reza dalam memperjuangkan hak serta meningkatkan kesejahteraan anggota serikat pekerja di lingkungan BNI. Reza dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk membangun kepengurusan yang solid, responsif, dan adaptif terhadap dinamika dunia kerja. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi internal serta kolaborasi dengan manajemen guna menciptakan iklim kerja yang aman, harmonis, dan produktif. Dengan terpilihnya Reza Rezkiwanto Putra Muchlis, DPD SP BNI Wilayah 7 kini memasuki fase baru kepemimpinan yang diharapkan dapat membawa organisasi lebih maju, kuat, dan tetap sejuk dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan, Uncategorized

Membongkar Ilusi Pembangunan dalam Program Satu Juta Rumah dan Urbanisasi Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Program Satu Juta Rumah yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 sering digadang gadang sebagai solusi pemenuhan kebutuhan hunian layak. Namun, bagi saya, program ini justru memperkuat dominasi pasar dan memperlemah peran negara dalam menjamin hak atas papan bagi masyarakat kecil. Rumah adalah hak asasi manusia bukan komoditas pasar. Negara seharusnya memastikan keadilan dalam akses terhadap perumahan, bukan sekadar mengejar target kuantitas unit yang dibangun. Akan tetapi di lapangan, program ini gagal menjawab persoalan struktural. Pemerintah mendorong skema pembiayaan jangka panjang seperti KPR dan FLPP yang menjerat masyarakat berpenghasilan rendah dalam beban finansial, sementara pengembang dan investor diuntungkan melalui berbagai insentif serta kemudahan perizinan. Negara kini berperan sebagai fasilitator pasar, bukan pelindung rakyat. Transformasi ini adalah bentuk neoliberalisasi perumahan, di mana fungsi negara bergeser menjadi perpanjangan tangan kepentingan kapital. Fenomena urbanisasi Kota Makassar semakin memperjelas ketimpangan ruang tersebut. Pertumbuhan kota lebih menguntungkan kelas menengah ke atas melalui pembangunan kawasan elit, apartemen mewah, dan pusat bisnis. Di sisi lain, masyarakat miskin terpinggirkan ke wilayah pinggiran kota dan kumuh dengan fasilitas yang minim. Sebagai tawaran solusi alternatif, saya mengajukan beberapa langkah berbasis keadilan sosial dan kolektivitas: 1. Reformasi agraria perkotaan agar tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 2. Penguatan koperasi perumahan dan swakelola warga. 3. Pengawasan ketat terhadap pengembang serta pengendalian harga tanah oleh negara. 4. Penegasan kembali peran negara sebagai pelindung rakyat kecil, bukan investor. Program Satu Juta Rumah, menurut saya, hanyalah “ilusi pembangunan” dalam wajah neoliberalisme. Ketika rumah dijadikan komoditas, rakyat dikorbankan. Negara yang seharusnya hadir untuk menjamin hak hak rakyat justru menjadi alat kepentingan kapital.

Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan

IKA FKM Unhas Resmi Dilantik: Malam Pengabdian yang Menyalakan Harapan Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Pada Jumat malam, 14 November 2025, langit Kota Daeng seakan merunduk memberi ruang bagi sebuah peristiwa penting yang mengalir di ruang megah Claro Hotel. Di sana, dalam cahaya lampu yang teduh namun khidmat, keluarga besar Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas menapaki babak baru perjalanan pengabdiannya. Ketua IKA Pusat Universitas Hasanuddin, yang juga Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, hadir memimpin langsung prosesi pelantikan sebuah momen yang tidak sekadar seremonial, tetapi ikrar moral untuk melanjutkan karya, menjaga marwah, dan memperkuat jejaring pengabdian alumni. Dalam suasana yang mengalir tenang, namun berdenyut penuh semangat, nama-nama penjaga nahkoda organisasi pun disahkan. Dr. Azri Rasul diberi mandat sebagai Ketua Umum IKA Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sampingnya, Andi Ikram Rifki mengemban peran Sekretaris Umum, sementara Dewi Rizki dipercaya sebagai Bendahara, sebuah formasi yang diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi arah langkah organisasi ke depan. Pelantikan itu bukan hanya penyerahan jabatan, melainkan amanah panjang yang tumbuh dari kepercayaan para alumni. Sebuah kesanggupan untuk menyatukan gagasan, memperkuat solidaritas, dan menempatkan IKA FKM Unhas sebagai ruang pergerakan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Di bawah sorot lampu ballroom yang berpendar hangat, harapan-harapan baru itu mengalir seperti sungai yang menemukan muaranya. Malam itu, sejarah kecil ditulis dengan tinta kebersamaan dan IKA Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas resmi memulai pelayaran barunya, membawa cita-cita besar untuk masa depan kesehatan bangsa.

Scroll to Top