Makassar

Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan

Evaluasi Bisnis Akhir Tahun: Untung atau Buntung?

ruminews.id – Setiap akhir tahun, para pelaku usaha biasanya berkumpul dengan ritual yang sama, membuka laporan keuangan sambil bertanya dalam hati, “Sebenarnya saya ini benar-benar untung, atau hanya merasa untung?” Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tetapi punya kekuatan seperti cermin jujur yang tak bisa dibohongi. Angka-angka mungkin terlihat dingin, tapi justru karena itulah ia bicara apa adanya. Di banyak kantor, setelah jam operasional, para pemilik usaha duduk menatap angka-angka itu. Mereka menganggap laporan keuangan sebagai penutup tahun. Padahal, kalau dipikir ulang, laporan itu justru pembuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini mungkin terlewat. Pendapatan boleh naik, laba boleh tercatat, tapi apa artinya jika kas makin tipis dan usaha berjalan terseok-seok? Sering kali, profit dianggap sebagai piala kemenangan. Namun realitasnya lebih rumit. Banyak bisnis tampak “laba” di atas kertas, tapi arus kasnya berdarah pelan-pelan. Ada usaha yang kelihatan makmur, tetapi tetap harus meminjam untuk membayar gaji atau listrik. Ada yang omzetnya besar, tapi gudangnya penuh barang yang tidak bergerak, sementara piutang tak kunjung ditagih. Akhir tahun membuat setiap pengusaha harus menatap fakta bahwa laba itu penting, tapi bukan segalanya. Yang membuat bisnis tetap hidup adalah kemampuan bergerak, bertahan, dan mengambil napas panjang. Dan semua itu hanya mungkin kalau arus kas kuat dan modal kerja terkelola rapi. Masalah lain yang sering menipu adalah soal pelanggan. Banyak yang percaya, semakin banyak pelanggan semakin sehat pula bisnisnya. Kenyataannya belum tentu. Ada pelanggan besar yang tampak menggiurkan, tetapi justru menyimpan beban tersembunyi seperti pembayaran yang lambat, permintaan potongan harga yang melelahkan, atau kebutuhan layanan tambahan yang menyita tenaga. Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk bertanya: Siapa pelanggan yang sebenarnya memberi nilai? Siapa yang justru membuat usaha bekerja keras tanpa hasil sepadan? Memutuskan hubungan dengan pelanggan yang tidak sehat memang tidak populer, tetapi sering menjadi langkah penting agar usaha tidak terus-menerus buntung tanpa sadar. Biaya operasional pun kerap bekerja seperti semut yang kecil, nyaris tak terlihat, tapi jika dibiarkan, koloninya bisa menggerogoti fondasi bisnis. Mulai dari perjalanan dinas, listrik, perawatan mesin, hingga kebiasaan kecil membeli sesuatu “karena biasa begitu”. Pada akhirnya, biaya-biaya yang terlihat remeh itulah yang perlahan memakan margin. Di titik ini, pengusaha perlu meninjau bukan hanya angkanya, tetapi perilaku dan realitas yang menyertainya. Siapa yang memutuskan pengeluaran? Apakah benar dibutuhkan? Banyak usaha bukan tumbang karena pasar yang keras, tetapi karena internal control yang rapuh. Hal lain yang tak boleh luput adalah tim. Di laporan keuangan, tenaga kerja dicatat sebagai beban. Namun dalam kenyataan, merekalah yang menentukan arah langkah usaha. Sayangnya, banyak bisnis memasuki tahun baru dengan struktur organisasi yang makin berat seperti jabatan makin banyak dan bercabang, tetapi fungsi strategis minim, rapat makin sering, namun jarang dieksekusi. Ini pertanyaan yang perlu dijawab jujur: Apakah usaha tumbuh karena kekuatan tim, atau tumbuh meski tim belum siap? Evaluasi akhir tahun adalah waktu untuk melihat hal yang biasanya sensitif, siapa yang harus dipertahankan, siapa yang perlu dikembangkan, dan apakah struktur organisasi masih sesuai dengan arah bisnis ke depan. Menjelang akhir tahun, setiap pelaku usaha seharusnya berhenti sejenak untuk menengok ke dalam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk operasional. Penting untuk menilai apa saja yang sudah tidak lagi relevan tetapi masih dipertahankan hanya karena kebiasaan, apa sebenarnya kekuatan utama yang membuat bisnis tetap bertahan di tengah persaingan, dan bagian mana yang justru harus dikurangi agar fokus bisa kembali tajam. Momen ini bukan sekadar evaluasi, tetapi sebuah ajakan untuk membersihkan apa yang menghambat, menegaskan kembali inti kekuatan yang paling bernilai, dan menyederhanakan langkah agar tahun berikutnya bisa dijalani dengan arah yang lebih jelas dan tenaga yang lebih efisien. Evaluasi akhir tahun memang seperti cermin yang tidak mengenal basa-basi. Ia menunjukkan hal yang mungkin ingin kita hindari. Namun justru dari sanalah hadir kesempatan untuk memperbaiki. Sebab pada akhirnya, pertanyaan besarnya tetap sama: Kita benar-benar untung, atau selama ini hanya menunda kenyataan buntung?. Jawabannya ada pada keberanian untuk membaca laporan keuangan bukan sekadar sebagai ringkasan angka, tetapi sebagai bahan bakar keputusan tahun depan. Bisnis tidak maju karena harapan, tetapi karena strategi yang berpijak pada realitas.

Daerah, Makassar, Opini

Bonus Demografi Memanggil ; Kolaborasi Pemuda Berkelanjutan

ruminews.id – Bonus demografi merupakan titik awal menuju periode “Indonesia Emas 2045,” saat di mana Indonesia diharapkan setara dengan negara-negara maju. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa memunculkan risiko ancaman sosial dan permasalahan ekonomi. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, hingga generasi muda sangatlah diperlukan untuk menggali potensi bonus demografi agar menjadi keuntungan, bukan beban. “Bonus Demografi Memanggil” adalah seruan bagi seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda, untuk bekerja sama dan memanfaatkan momen bersejarah ini sebagai kekuatan pendorong dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Kaum muda diharapkan dapat menjadi motor perubahan yang berperan aktif dalam bidang pendidikan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi agar bonus demografi tidak hanya menjadi potensi, tetapi juga dapat dicapai sebagai realisasi nyata untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan yang lebih cerah. Kolaborasi pemuda yang berkelanjutan adalah suatu gerakan strategis yang berfokus pada sinergi antara kaum muda untuk menciptakan inovasi sosial dan lingkungan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta kesadaran akan ekologi. Melalui kerjasama antar berbagai sektor seperti akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum, pemuda dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang menghasilkan hasil konkret untuk pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan kesejahteraan manusia dengan pelestarian lingkungan. Contoh nyata dari inisiatif ini meliputi gerakan kepedulian terhadap sampah, inovasi di bidang energi terbarukan, dan digitalisasi dalam ekonomi lokal. Menyatukan bonus demografi dan kolaborasi pemuda berkelanjutan, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi kaum muda yang berada di usia produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersifat inklusif, adil, dan ramah lingkungan. Lalu bagaimana arah kolaborasi Pemuda berkelanjutan? Arah kolaborasi Pemuda berkelanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan nilai kemanusiaan dengan kesadaran ekologis, bukan hanya menghasilkan hasil material tapi juga menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari sistem kehidupan bersama. Dengan demikian, kolaborasi ini memperkuat peran pemuda sebagai pelopor inovasi sosial dan teknologi dalam tantangan kemiskinan, pendidikan, energi terbarukan, dan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi Pemuda diharapkan dapat membentuk ekosistem sosial yang produktif dan kreatif, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, potensi bonus demografi Indonesia dapat dioptimalkan melalui kerjasama pemuda yang berkelanjutan, yang menggabungkan nilai-nilai sosial dan lingkungan demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Jalan Urip Memanas! GMPH Paksa Kejati Buka Aktor Besar Kasus Nanas 60 Miliar

ruminews.id, Makassar — Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Senin, 24 November 2024. Massa aksi menutup sebagian ruas Jalan Urip Sumoharjo sebagai bentuk desakan agar Kejati mempercepat proses penanganan kasus dugaan korupsi proyek bibit nanas senilai Rp60 miliar di Desa Jangan-Jangan, Kabupaten Barru. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah informasi mengenai penggeledahan di tiga instansi pemerintah serta satu instansi swasta yang disebut berkaitan dengan perkara yang tengah bergulir. GMPH menilai penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak ada pihak yang hanya dijadikan tumbal. Kejati: Kasus Masih Dalam Tahap Penyelidikan Dalam dialog dengan massa aksi, Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmin, menyampaikan bahwa perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Ia menyebut bahwa bidang Pidana Khusus (Pidsus) tengah mengumpulkan dan menelaah sejumlah dokumen yang telah disita dari proses penggeledahan sebelumnya. “Kasus ini sementara dalam tahap penyelidikan. Pidsus masih mengumpulkan seluruh barang bukti, termasuk dokumen-dokumen yang telah melalui proses penyitaan,” ujar Soetarmin. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas desakan GMPH yang mempertanyakan sejumlah nama yang mereka duga ikut terlibat namun belum terlihat dipanggil oleh penyidik. GMPH Pertanyakan Keberanian Penegak Hukum Ketua GMPH Sulsel, Ryyan Saputra, menyampaikan bahwa nama-nama yang mereka duga terlibat telah termuat dalam dokumen tuntutan yang mereka miliki. Ia mempertanyakan alasan Kejati belum memanggil pihak-pihak tersebut. Menanggapi hal itu, Soetarmin menegaskan bahwa Kejati membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan informasi tambahan. Namun, ia juga menyampaikan bahwa setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai prosedur, termasuk laporan yang disampaikan oleh GMPH sendiri. Pernyataan ini kemudian dianggap GMPH sebagai sinyal adanya potensi upaya pembungkaman terhadap gerakan mereka. Empat Tuntutan Massa Aksi Dalam aksinya, GMPH membawa empat tuntutan utama: 1. Menantang Kepala Kejati Sulsel untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi bibit nanas Rp60 miliar. 2. Menegakkan supremasi hukum di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulsel. 3. Mendesak Pidsus untuk memeriksa PJ Gubernur Sulsel berinisial BB dan mantan Bupati Barru berinisial SS atas dugaan keterlibatan dalam program tersebut. 4. Menangkap dan memeriksa Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Barru berinisial A serta mantan Kabid pada instansi provinsi berinisial UN. GMPH: Gerakan Tidak Akan Berhenti GMPH menegaskan akan terus mengawal kasus ini melalui aksi lanjutan hingga para aktor yang mereka duga sebagai pihak utama benar-benar tersentuh proses hukum. “Kami tidak akan tinggal diam. Hukum harus ditegakkan, dan aktor utama harus diproses seadil-adilnya,” tegas Ryyan.

Daerah, Makassar, Opini

Integrasi Akal dan Keadilan Ilahi dalam Tata Kelola Publik: Sebuah Renungan dari Pemikiran Murthada Mutahhari

ruminews.id – Dalam lintasan pemikiran Murthada Mutahhari, akal bukan sekadar instrumen intelektual. Ia adalah cahaya pencerahanyang membimbing manusia mengenali kebenaran, mengkritisi realitas sosial, dan mengarahkan tindakan moral. Mutahharimenolak pandangan yang menempatkan akal hanya sebagai alat kalkulasi teknis. Baginya, akal adalah fondasi keberadaban manusia—pemberi arah bagi keadilan dan penjaga integritas sosial. Gagasan ini menemukan relevansi kuat saat kita menatap kondisi tata kelola publik di Indonesia. Banyak kebijakan publik hari ini dibangun atas pertimbangan teknokratis—efisiensi, serapan anggaran, efektivitas program. Namun Mutahhari mengingatkan bahwa rasionalitas teknis saja tidak cukup. Pemerintahan yang beradab membutuhkan akal yang bermoral, bukan sekadar akal yang cerdas. Fenomena inilah yang sering tampak dalam praktik governance di berbagai daerah: dokumen perencanaan disusun rapi tetapi program tidak tepat sasaran; indikator kinerja terpenuhi tetapi kemiskinan tetap membandel; audit dilakukan, namun kepercayaan publik tak kunjung pulih. Rasionalitas administratif berjalan, tetapi etika publik tertinggal jauh di belakang. Mutahhari menawarkan jalan: akal harus diikat oleh keadilan ilahi. Keadilan ilahi, dalam pemikirannya, bukan konsep abstrak atau normatif semata. Ia merupakan prinsip hidup yang menuntut setiap tindakan publik berpihak pada kebenaran, kesetaraan, dan kemanusiaan. Keadilan yang tidak lahir dari tekanan aturan, melainkan dari kesadaran moral yang lebih tinggi. Dalam bahasa Mutahhari, keadilan bukan hasil kompromi sosial, melainkan bagian dari fitrah manusia. Ketika prinsip ini dibawa ke ranah tata kelola publik, ia menghadirkan standar etika yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan prosedural. Mengelola anggaran tidak lagi sekadar soal pengendalian dokumen, tetapi soal amanah. Mengawasi proyek bukan sekadar soal memeriksa bukti belanja, tetapi membela nilai-nilai kebenaran. Dan merumuskan kebijakan bukan sekadar menyusun angka, tetapi memastikan keberpihakan pada kelompok yang lemah. Mutahhari juga menekankan bahwa ketidakadilan sosial sering kali bukan hanya akibat perilaku individu, tetapi kegagalan struktur nilai. Inilah yang tampak dalam birokrasi yang lebih menghargai loyalitas politik daripada integritas; dalam program publik yang lebih memperhatikan pencitraan daripada kesejahteraan; dan dalam budaya seremonial yang mengalahkan kebutuhan masyarakat. Dengan membaca pemikiran Mutahhari, kita diingatkan bahwa krisis tata kelola publik sejatinya adalah krisis moral. Ia mencerminkan runtuhnya fungsi akal sebagai penuntun etika. Ketika akal dipisahkan dari keadilan, rasionalitas berubah menjadi justifikasi kekuasaan. Kebijakan menjadi formalitas, dan pengawasan menjadi ritual. Oleh karena itu, integrasi akal dan keadilan ilahi bukanlah wacana keagamaan yang eksklusif. Ia adalah tawaran etis bagi pemerintahan modern. Dalam konteks negara demokrasi, prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan harus tunduk pada nilai moral universal—kejujuran, amanah, keberpihakan, dan kemaslahatan. Tanpa itu, rasionalitas kebijakan hanya menjadi kalkulasi kosong yang kehilangan nilai kemanusiaannya. Kini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita: apakah kebijakan publik kita sudah berpijak pada akal yang bermoral? Apakah aparat negara bekerja berdasarkan kesadaran keadilan, bukan sekadar kepatuhan administratif? Dan apakah tata kelola publik diarahkan untuk memuliakan rakyat, bukan memelihara kepentingan? Mutahhari mengajarkan bahwa masyarakat hanya bisa maju apabila akal dan keadilan berjalan seiring. Tanpa integrasi keduanya, kita memiliki hukum tetapi tidak mendapatkan keadilan; memiliki aturan tetapi tidak menghasilkan kesejahteraan; dan memiliki birokrasi tetapi kehilangan kepercayaan publik. Dalam situasi sosial-politik yang sering dipenuhi kegaduhan, pemikiran Mutahhari memberi kita ruang untuk kembali merenung: negara bukan sekadar mesin kebijakan, melainkan institusi moral. Dan para pengelolanya bukan hanya operator prosedur, tetapi penjaga amanah publik. Wassalam

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Parade Wastra, Dekranasda Makassar Angkat Keelokan Baju Bodo di Expo Kreatif Andalan 2025

ruminews.id, MAKASSAR — Dekranasda Kota Makassar tampil memukau dalam Parade Wastra Expo Kreatif Andalan Sulsel 2025, yang digelar di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sabtu (22/11/2025). Di bawah arahan Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, 15 pengurus terbaik melangkah anggun membawa identitas kota diiringi alunan lagu Anging Mammiri. Antusiasme pengunjung terasa kuat. Banyak pengunjung mengabadikan momen ini dan memberikan apresiasi langsung kepada kontingen Makassar. Penampilan kontingen Makassar semakin memikat lewat Baju Bodo modern rancangan desainer lokal @Serasastudio.id, yang dijahit langsung oleh peserta Pelatihan Menjahit Dekranasda Makassar. Busana tersebut dipadukan dengan Sarung Sutra Makassar bermotif kotak khas daerah dengan kombinasi warna hijau–merah–kuning. Tak hanya itu, perhiasan etnik karya Ibu Juwalia, salah satu anggota Dekranasda Makassar, memberi aksen kuat yang menonjolkan karakter budaya sekaligus menyatukan elemen busana dan kriya dalam satu kesatuan yang elegan. Keanggunan tampilan semakin lengkap berkat Kipas Anyaman Lontara berbahan serat alami produksi @rama.art.mks, hijab lokal @sealuna.official bernuansa senada, serta selop UMKM Makassar @stopy_indonesia. Selain tampil di parade, Dekranasda Kota Makassar juga menghadirkan produk unggulan di booth nomor 16, yang berada di sisi kanan panggung. Dengan dekorasi khas Ayam Jago Makassar, pengunjung dapat menemukan berbagai karya perajin kota ini, mulai dari tas serat alam berbahan eceng gondok, lontara, dan pelepah jagung, hingga kerajinan kayu dan perhiasan etnik bercorak Sulawesi Selatan. Makassar turut memperkenalkan Tumbler Khas Makassar, produk kreatif yang mendukung Gerakan Membawa Tumbler sebagai simbol komitmen kota terhadap budaya, kreativitas, dan kepedulian lingkungan. Melalui penampilan di parade wastra, Dekranasda Kota Makassar ingin menegaskan bahwa budaya bukan hanya warisan untuk dikenang, tetapi hidup melalui karya, inovasi, dan cinta para pengrajinnya.(*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Dekranasda Kota Makassar Raih Juara 2 Parade Wastra di Penutupan Expo Kreatif Andalan 2025

ruminews.id, MAKASSAR — Expo Kreatif Andalan 2025 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Minggu (23/11/2025). Penutupan berlangsung meriah, menandai berakhirnya pameran kreatif Sulsel yang menghadirkan karya-karya unggulan UMKM dan perajin dari 24 kabupaten/kota. Wakil Gubernur Sulsel menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta expo yang telah menunjukkan wajah baru kreativitas daerah. Ia menekankan pentingnya konsistensi, kualitas, dan inovasi agar produk lokal semakin percaya diri bersaing di tingkat nasional. “Sulawesi Selatan punya potensi besar, dan Expo Kreatif ini adalah bukti nyata kekuatan kreativitas masyarakat kita,” ujar Wakil Gubernur Sulsel itu. Malam penutupan juga diramaikan dengan fashion show inklusif oleh anak-anak Down Syndrome binaan Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan penuh percaya diri, mereka memperagakan busana berbasis wastra daerah, menghadirkan suasana haru dan kebanggaan di antara pengunjung. Momen ini menjadi salah satu highlight yang memperlihatkan komitmen Dekranasda dalam memberikan ruang kreatif bagi semua kalangan. Pada kategori yang paling dinantikan, Dekranasda Kota Makassar berhasil meraih Juara 2 Parade Wastra, sebuah prestasi membanggakan yang diperoleh setelah 15 pengurus Dekranasda Kota Makassar tampil memukau di runway. Mengusung wastra khas Makassar dengan sentuhan modern, para pengurus memperagakan busana baju bodo yang menonjolkan warna, serta interpretasi baru terhadap budaya lokal. Harmoni antara desain, aksesori, dan koreografi penampilan membuat Makassar mendapat apresiasi besar dari dewan juri dan penonton. Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. “Prestasi ini adalah hasil kerja kolektif. Para pengurus tampil dengan penuh energi, percaya diri, dan berhasil membawa karakter wastra Makassar ke panggung yang lebih luas,” katanya. Dengan capaian ini, Dekranasda Kota Makassar berharap motivasi para perajin dan pelaku kreatif semakin meningkat. Sebagai penutup, capaian Juara 2 Parade Wastra ini menjadi langkah awal yang semakin menguatkan posisi Makassar di kancah kreativitas nasional. Terlebih, tahun depan Hari Kesatuan Dekranasda tingkat Nasional Makassar menjadi tuan rumah untuk acara tersebut, sebuah kesempatan besar untuk menampilkan potensi terbaik daerah. Dengan semangat yang sudah terbangun di Expo Kreatif Andalan tahun ini, Dekranasda Kota Makassar siap menyongsong perhelatan tersebut dengan persiapan yang lebih matang dan kolaborasi yang lebih luas, menjadikan Makassar pusat perhatian dunia kriya dan wastra Indonesia.(*)

Daerah, Makassar

Lembaga Keumatan Kristen Di Tangan Seorang Lulusan Teknik

ruminews.id – Pertemuan Raya Senior (PRAYA) Pengurus Nasional Perkumpualan Senior (PNPS) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) akan dilaksanakan pada tanggal 26-30 November 2025 di Kota sorong, Porvinsi Papua Barat Daya PRAYA PNPS GMKI digelar sebagai ajang konsolidasi organisasi senior GMKI yang ada diseluruh Indonesia untuk membicarakan serta memberikan rumusan tentang arah organisasi secara internal dan bagaimana memberikan kontribusi bagi Pembangunan Indonesia. Dalam giat ini juga akan dilaksanakan pemilihan pemimpin yang baru bagi PNPS GMKI. Tentu diharapkan dalam Praya kali ini dapat memilih sosok senior yang mampu membawa organisasi PNPS GMKI dalam era kontribusi berdampak. PNPS GMKI harus hadir sebagai organisasi penghimpun senior-senior GMKI Seluruh Indonesia untuk mengisi ruang-ruang diskursus yang terarah dan kontruktif.. Tentu harus dibutuhkan sosok Calon Ketua Umum PNPS GMKI yang berintegritas dan low profile untuk menjawab tantangan saat ini. ” ” Sosok Bung William Sabandar adalah orang yang cocok untuk memimpin PNPS GMKI saat ini. William Sabandar yang terjun dalam dunia profesional. Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pekerjaan Umumm hingga menjadi Direktur MRT. Figurnya sangat banyak disukai oleh kalangan senior GMKI dimanapun berada. Bung William Sabandar yang merupakan seorang lulusan dari Teknik Universitas Hasanuddin dan melanjutkan studinya diberbagai Negara yang membuat beliau sangat konstruktif dan terukur dalam bertindak. Tentu ini menjadi modal baik bagi PNPS GMKI Kedepannya. Bukan sebuah kebetulan bahwa saat ini Lembaga Keumatan Kristen seperti GMKI dan GAMKi juga dipimpin oleh lulusan Teknik. Prima Surbakti dan Sahat Martin Philip Sinurat adalah lulusan dari Fakultas Teknik ITB, kita bisa melihat sepak terjang mereka berdua yang sangat cemerlang dan terarah membawa kedua organisasi ini. Banyaknya program-program kerjasama dan beasiswa yang diberikan kepada anggota hingga konsolidasi organisasi yang jalan. Ini bukan sebuah kebetulan tetapi ini semangat Anak Teknik yang selalu melantangkan suaranya dengan nyaring “We Are The Champion” GMKI, GAMKI & PNPS GMKI tentu harus kolaborasi yang baik kedepannya untuk menjadi ruang belajar, konsolidasi, diskusi dan berkat bagi setiap masyarakat Indonesia. Dengan semangat dan kolaborasi yang nyata tentu akan memberikan dampak yang besar bagi Gereja, Perguruan Tinggi & Masyarakat Indonesia. William Sabandar merupakan Calon Ketua Umum PNPS GMKI yang sangat ideal dimasa saat Ini. “Pendidikan adalah jembatan untuk membangun peradaban yang lebih baik” satu kalimat yang terkutip dalam bukunya yang berjudul “Membangun MRT”. Melihat semangat itu tentu PNPS GMKI akan semaki maju ditangannya.

Daerah, Makassar

HMI Kolektif” Jadi Arah Baru: Pengurus Koorkom UNM Resmi Dilantik

ruminews.id, Makassar — Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) Cabang Makassar resmi dilantik pada Kamis, 20 November 2025 di Ballroom C Menara Phinisi UNM. Pelantikan ini mengukuhkan Azmi Dzulfikar Laitupa sebagai Ketua Umum periode 1447–1448 H / 2025–2026 M, didampingi Sekretaris Umum Gymzar Gybran Akmal dan Bendahara Umum Muhammad Ilham Rizaldi Sailu. Acara pelantikan turut dihadiri oleh Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, serta Sekretaris Umum KAHMI UNM, Ir. Muhammad Farid, M.T., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. Kehadiran dua tokoh tersebut mempertegas dukungan struktural dan moral terhadap arah gerak HMI Koorkom UNM di periode mendatang. Dalam sambutannya, Ketua Umum HMI Koorkom UNM, Azmi Dzulfikar Laitupa, menegaskan bahwa kepengurusannya akan dibangun dengan gagasan utama “HMI Kolektif”, yaitu upaya memperkuat kembali kesatuan gerak dan semangat kebersamaan di lingkungan HMI UNM. “Hari ini cita-cita terbesar kami adalah membangun semangat kolektivitas. HMI Koorkom UNM harus kembali menjadi satu rumah, satu gerak, dan satu tujuan. Tidak boleh ada yang berjalan terpecah. Kita ingin mengembalikan marwah kebersamaan itu,” ujarnya. Dukungan dan pesan penguatan juga disampaikan oleh Sekretaris Umum KAHMI UNM, Ir. Muhammad Farid. Ia menegaskan bahwa HMI tetap hadir sebagai kekuatan moral-intelektual di kampus. “Hari ini HMI masih menunjukkan taringnya, masih menunjukkan eksistensinya. Saya berharap hal-hal baik akan mengarungi HMI Koorkom UNM ke depannya. KAHMI UNM tentu siap bersinergi, apa yang bisa kami dukung, akan kami dukung,” tuturnya. Pelantikan ini menandai dimulainya kerja-kerja strategis HMI Koorkom UNM dalam memperkuat koordinasi kelembagaan, memulihkan tradisi kolektif organisasi, serta menyatukan potensi kader dalam satu komando yang solid untuk periode satu tahun ke depan.

Daerah, Gowa, Makassar, Nasional

Kolaborasi Insinyur Muda dan Mahasiswa UINAM Dorong Mutu Proyek Strategis dan Layanan Perumahan Publik

ruminews.id – ​Makassar, 21 November 2025 – Tiga organisasi dalam satu kolaborasi, yaitu Forum Insinyur Muda (FIM) PII Sulawesi Selatan (Sulsel), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) UINAM, dan Forum Anggota Mahasiswa (FAM) PII UINAM, sukses berkolaborasi dalam kegiatan strategis. Acara ini mengusung tema “Penguatan Peran, Kompetensi, dan Teknologi Profesi untuk Menjamin Mutu Proyek Strategis Nasional dan Layanan Perumahan Publik”. ​Kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasi peran Insinyur dalam proyek strategis nasional, sekaligus memastikan kesiapan dan kompetensi insinyur muda dalam mengawal mutu dan kualitas konstruksi demi mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Dalam Penyampaian Materinya, Ketua FIM PII Sulawesi Selatan yang sekaligus Anggota DPR-RI Komisi V, Ir. Teguh Iswara Suardi, S.T., M.Sc, menyoroti urgensi infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan regional. ​“Kami berharap ada integrasi transportasi antar daerah yang menghubungkan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Infrastruktur semacam ini tidak hanya akan menjadi solusi pengurangan kemacetan, tetapi juga berpotensi besar menjadi pembangkit ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Ir. Teguh. Diskusi inti dalam acara ini berfokus pada peran Insinyur (Engineer) sebagai penjamin mutu dan kualitas (quality control) proyek konstruksi, termasuk optimalisasi peran PII melalui inisiatif “Klinik PKP”. Klinik ini diharapkan menjadi pusat layanan konsultasi teknis dan sarana bagi masyarakat untuk menerapkan teknologi digital, demi meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan proyek, termasuk program perumahan publik. Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas diri. ​Ketua DEMA Saintek, Muh. Alwi Nur, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan investasi penting bagi masa depan mereka. “Kegiatan ini adalah langkah awal yang fundamental bagi mahasiswa. Ini merupakan persiapan penting untuk menghadapi tantangan dunia keprofesian yang kompleks dan dinamis di masa mendatang,” tegas Muh. Alwi Nur. ​Acara ini menegaskan komitmen bersama antara organisasi profesi, mahasiswa, dan akademisi dalam mencetak insinyur yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi untuk mengawal pembangunan nasional.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

GMPH Sul-Sel Desak Kejati: Pj Gubernur 2023–2024 Diminta Turut Diperiksa dalam Dugaan Korupsi Nanas 60 M

ruminews.id, Makassar – Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sulawesi Selatan kembali mengarahkan sorotan publik terhadap perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi proyek bibit nanas senilai Rp60 miliar yang berlokasi di Desa Jangan-Jangan, Kabupaten Barru. Kasus yang telah menyita perhatian masyarakat ini dinilai penuh tanda tanya dan membutuhkan langkah hukum yang lebih terbuka dan tegas dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. GMPH Sul-Sel mengapresiasi tindakan progresif Kejati Sul-Sel yang telah melakukan penggeledahan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sul-Sel, serta kantor BKAD Provinsi Sul-Sel. Langkah ini dianggap sebagai sinyal awal bahwa Kejati mulai serius membuka tabir penggunaan anggaran jumbo yang dinilai janggal tersebut. Namun apresiasi itu tak lantas menutup pandangan kritis GMPH. Mereka menegaskan bahwa Kejati, khususnya bagian Pidsus, harus berani melangkah lebih jauh dan tidak berhenti pada level dinas saja. Mahasiswa mendesak agar Kejati turut memeriksa Pj Gubernur Sul-Sel periode 2023–2024, Bahtiar Baharuddin, serta adanya dugaan keterlibatan di antara lain Mantan Bupati Barru Suardi Saleh yang menjabat selama 2 priode 2017-2021 dan 2021-2025 yang di duga terlibat di dalam kasus bibit nanas 60 miliar mengingat program kerja pada masa tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan proyek bibit nanas yang kini dipersoalkan. Menurut GMPH, transparansi penegakan hukum adalah harga mati. Mereka mempertanyakan mengapa sejumlah pihak yang dianggap memiliki posisi strategis dalam program tersebut belum tersentuh proses pemeriksaan. Mahasiswa menilai, tanpa membuka seluruh mata rantai kebijakan, penanganan kasus ini berpotensi berjalan pincang dan menyisakan kecurigaan publik. Sebagai tindak lanjut, GMPH Sul-Sel menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat, guna memastikan perkara ini tidak berhenti di tengah jalan dan seluruh pihak yang berpotensi mengetahui atau terlibat dalam proses penganggaran dapat dimintai keterangan secara terang benderang.

Scroll to Top