Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Hukum & Kriminal, Makassar, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Anatomi Teror Digital : Bagaimana Kebocoran Data Massal Mengancam Civitas Akademika Unhas

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

ruminews.id – Sebagai mahasiswa Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, melihat unggahan BEM FMIPA Unhas bukan sekedar melihat isu sosial, melainkan menyaksikan sebuah “lampu merah” dalam tata kelola siber institusi kita. Dari kacamata teknis, integritas keamanan digital Unhas saat ini berada di titik nadir. Indikasi kelemahan tim IT yang kurang update sebenarnya sudah lama terlihat di depan mata; cukup dengan mengetik kata kunci “Unhas Slot” di browser, kita akan disuguhi kenyataan memilukan di mana domain atas nama kampus justru disusupi situs judi daring. Fenomena web defacement atau SEO injection ini adalah bukti telanjang bahwa sistem kita memiliki celah keamanan (vulnerabilitas) yang tidak teridentifikasi atau bahkan dibiarkan tanpa audit rutin. Jika untuk mengamankan domain saja kita gagal, maka tidak mengherankan jika basis data mahasiswa yang berisi informasi sensitif kini menjadi “ladang terbuka” bagi para aktor jahat. Eksploitasi data ini nampak sangat terorganisir, terutama jika kita melirik fenomena “Passobis” yang sudah menjadi rahasia umum di Sulawesi Selatan. Pola serangan yang menggunakan rentetan nomor telepon dengan kemiripan hampir identik di mana hanya tiga digit terakhir yang berbeda menandakan penggunaan sistem automated dialing atau bulk messaging yang didorong oleh basis data hasil kurasi. Ini bukan lagi sekadar spekulasi; ini adalah penyalahgunaan data PII (Personally Identifiable Information) yang sudah bocor ke tangan para kriminal siber. Mereka tahu siapa kita, di mana kita tinggal, dan menggunakan validitas data tersebut untuk membangun kepercayaan palsu guna keuntungan pribadinya melalui manipulasi psikologis. Dalam bingkai regulasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas memposisikan universitas sebagai pengendali data yang memikul tanggung jawab hukum penuh. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa jalur birokrasi dan kepolisian yang rumit seringkali menjadi jalan buntu bagi mahasiswa yang ingin mengadu. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah segera membentuk lembaga independen perlindungan data pribadi yang memiliki wewenang eksekusi cepat tanpa harus terjebak dalam labirin administratif penegakan hukum konvensional yang sering kali tidak memahami kecepatan dinamika kejahatan siber. Sebagai civitas akademika yang bergelut di bidang teknologi informasi, kami menuntut pihak Sistem Informasi Unhas untuk tidak lagi bersembunyi di balik pernyataan normatif. Kami butuh klarifikasi teknis, Bagaimana audit keamanan dilakukan selama ini? Sejauh mana implementasi kepatuhan terhadap UU No. 27 Tahun 2022 telah dijalankan? Langkah mitigasi konkret apa yang diambil untuk menghentikan kebocoran ini? Diamnya pihak otoritas IT kampus di tengah badai teror yang menimpa mahasiswa dan alumni adalah bentuk pengabaian terhadap etika profesi dan tanggung jawab hukum. Privasi kami bukan komoditas, dan keamanan data kami adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Aksi Mahasiswa Luwu Raya di Kantor Gubernur Sulsel Tercoreng, Oknum Pengamanan Diduga Bawa Busur

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id – Makassar, Gelombang tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya terus menguat. Tak hanya bergema di wilayah Tanah Luwu seperti Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, aspirasi ini juga mendapat dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat Luwu Raya. Dengan semangat membara, rakyat Tanah Luwu menagih janji historis pemekaran wilayah. Puncak aksi tersebut kembali terlihat di Kota Makassar. Pada Senin, 12 Januari 2026, gabungan mahasiswa asal Tanah Luwu yang tengah menempuh pendidikan di Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo. Dalam aksinya, massa menuntut agar Provinsi Luwu Raya segera dimekarkan dan berdiri sendiri, terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, jalannya aksi diwarnai ketegangan. Massa aksi menutup separuh badan Jalan Urip Sumoharjo tepat di depan Kantor Gubernur, sehingga menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Sejumlah pengguna jalan yang hendak melintas sempat mencoba menerobos barisan demonstran, memicu adu mulut dan suasana yang memanas di lokasi aksi. Kericuhan semakin mencederai jalannya demonstrasi setelah muncul dugaan keterlibatan oknum pengamanan di lingkungan Kantor Gubernur. Beberapa oknum terlihat berdiri sejajar dengan aparat Satpol PP dan diduga membawa senjata tajam berupa busur. Kehadiran senjata tersebut menimbulkan keresahan di tengah massa dan dinilai mencoreng prinsip pengamanan aksi yang seharusnya menjunjung tinggi pendekatan persuasif dan demokratis. Sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pengamanan aksi demonstrasi ini turut menuai sorotan tajam. Alih-alih mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, pola pengamanan yang ditampilkan justru dinilai represif dan berlebihan. Kehadiran oknum pengamanan yang diduga membawa senjata tajam berupa busur dianggap sebagai bentuk intimidasi terbuka terhadap massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi secara konstitusional. Hingga aksi selesai, tidak terlihat adanya klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dugaan keterlibatan oknum pengamanan bersenjata tajam tersebut. Ketiadaan penjelasan ini semakin memperkuat kekecewaan massa aksi, yang menilai pemerintah provinsi abai terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meski demikian, mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Mereka menyatakan bahwa perjuangan ini bukan semata tuntutan administratif, melainkan bagian dari ikhtiar kolektif untuk menghadirkan keadilan, pemerataan pembangunan, serta pengakuan terhadap sejarah dan identitas Tanah Luwu. video Lengkapnya Ada Di Akun Tiktok ruminews.id

Makassar, Nasional, Opini, Pangkep, Pemuda, Pendidikan

Perempuan dalam Perspektif Islam: Martabat, Peran, dan Tanggung Jawab Sosial

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pangkep, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Dalam perspektif Islam, perempuan adalah sosok yang muliadan terhormat. Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa perempuanmemiliki martabat kemanusiaan yang setara dengan laki-laki. Islam hadir sebagai ajaran pembebasan, terutama pada masa ketika perempuan berada dalam posisi yang terpinggirkan dan diperlakukan secara tidak adil. Kehadiran Islam membawaperubahan mendasar dengan menempatkan perempuansebagai manusia seutuhnya, yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab moral di hadapan Allah SWT. Al-Qur’an secara jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa (QS. An-Nisa: 1). Ayat ini menjadi fondasi teologis bahwa tidak ada hierarkikemanusiaan berdasarkan jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW pun menegaskan pentingnya menghormati dan memuliakan perempuan, sebagaimana tercermin dalambanyak hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam ajaran Islam, ukuran kemuliaan manusiabukanlah jenis kelamin, melainkan ketakwaan dan amal saleh. Perempuan dalam Islam memiliki peran yang sangat pentingdalam kehidupan masyarakat. Sebagai ibu, perempuan adalahmadrasah pertama bagi generasi penerus bangsa. Sebagai istri, perempuan adalah mitra sejajar dalam membangun keluargayang dilandasi kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Lebih dari itu, Islam juga mengakui perempuan sebagaiindividu yang mandiri, yang memiliki hak atas pendidikan, hak bekerja, hak memiliki harta, serta hak untuk berpartisipasidalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Islam tidak hanya memposisikan perempuan sebagai objekperlindungan, tetapi juga sebagai subjek moral dan spiritual. Perempuan dan laki-laki sama-sama memikul amanah sebagaikhalifah di muka bumi. Keduanya bertanggung jawabmenjaga nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangansosial. Dalam banyak ayat Al-Qur’an, amal saleh laki-laki dan perempuan disebutkan secara berdampingan, menegaskanbahwa kontribusi keduanya memiliki nilai yang sama di hadapan Allah SWT. Namun demikian, realitas sosial di berbagai masyarakatMuslim sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antaranilai ideal Islam dan praktik yang terjadi. Diskriminasi, kekerasan, dan pembatasan terhadap perempuan masih kerapditemukan, bahkan tidak jarang dibenarkan atas nama agama. Padahal, ketidakadilan tersebut lebih banyak bersumber daribudaya patriarki, penafsiran agama yang sempit, serta struktursosial yang timpang, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Hipotesa yang patut ditegaskan adalah bahwa perempuandalam Islam memiliki potensi besar untuk menjadi agenperubahan positif dalam masyarakat apabila hak dan kewajibannya dihormati dan dipenuhi. Ketika perempuandiberi akses pendidikan yang layak, ruang partisipasi yang adil, dan perlindungan hukum yang memadai, makakesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Sebaliknya, mengabaikan hak perempuan hanya akanmelahirkan ketidakadilan, konflik sosial, dan ketidakseimbangan dalam kehidupan bersama. Known as part of that effort, peran negara dan sistem hukummenjadi sangat penting. Di Indonesia, UU Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggadapat menjadi instrumen hukum yang memperkuatperlindungan hak-hak perempuan. Kehadiran regulasi initidak bertentangan dengan nilai Islam, justru sejalan denganspirit syariat yang menjunjung tinggi keadilan, perlindunganterhadap yang lemah, dan kemaslahatan umat. Dalam bahasa sastra dan refleksi nilai, perempuan dalamperspektif Islam dapat dipahami sebagai qawwamahpelaksana amanah kehidupan yang memiliki peran strategisdalam membangun masyarakat yang adil dan seimbang. Memuliakan perempuan bukanlah sekadar slogan normatif, melainkan komitmen moral dan sosial yang harus diwujudkandalam sikap, kebijakan, dan praktik kehidupan sehari-hari. Akhirnya, menghormati dan melaksanakan hak sertakewajiban perempuan dalam Islam adalah bagian dari upayamenghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika perempuan diperlakukan secara adil dan bermartabat, makamasyarakat akan tumbuh menjadi lebih beradab, seimbang, dan manusiawi sebuah cita-cita yang sejalan dengan nilailuhur ajaran Islam itu sendiri.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pangkep, Pemuda, Pendidikan

Perempuan dalam Perspektif Islam: Antara Ajaran Mulia dan Realitas Sosial

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pangkep, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Perempuan dalam Islam adalah sosok yang dimuliakan dan dihormati. Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas menempatkan perempuan sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan tanggung jawab yang setaradengan laki-laki. Islam hadir sebagai ajaran pembebasan, terutama bagi perempuan yang pada masa pra-Islam hidupdalam belenggu tradisi yang tidak manusiawi. KehadiranIslam menjadi titik balik yang menegaskan bahwa perempuanbukan objek penindasan, melainkan subjek penuh dalamkehidupan sosial dan spiritual. Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Sebagai ibu, perempuan adalahpendidik pertama dan utama bagi generasi masa depan. Sebagai istri, perempuan adalah mitra sejajar dalammembangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih dari itu, Islam juga mengakui perempuan sebagaiindividu yang mandiri, yang memiliki hak atas dirinya sendiri, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, bekerja, sertaberpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Hak pendidikan bagi perempuan merupakan prinsip mendasardalam Islam. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiapMuslim tanpa membedakan jenis kelamin. Pendidikan bukanhanya sarana pengembangan diri, tetapi juga alatpemberdayaan yang memungkinkan perempuan berkontribusisecara nyata dalam pembangunan masyarakat. Begitu pula dengan hak bekerja dan beraktivitas di ruang publik, selamadilakukan dengan menjunjung nilai etika dan keadilan, Islam tidak pernah melarang perempuan untuk berperan aktif di luarranah domestik. Namun, realitas yang kita saksikan hari ini sering kali bertolakbelakang dengan nilai-nilai luhur tersebut. Di banyakmasyarakat yang mengatasnamakan Islam, perempuan masihmengalami diskriminasi, marginalisasi, bahkan kekerasan. Ironisnya, praktik-praktik ini kerap dibenarkan atas nama agama. Padahal, jika ditelaah secara jujur dan mendalam, ketidakadilan terhadap perempuan lebih banyak bersumberdari budaya patriarki, penafsiran agama yang sempit, sertastruktur sosial yang tidak adil, bukan dari ajaran Islam itusendiri. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara Islam sebagai ajaran dan praktik sosial yang berkembang dalammasyarakat. Islam tidak mengajarkan penindasan terhadapperempuan, justru menempatkan mereka sebagai manusiayang bermartabat dan berhak diperlakukan secara adil. Upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam sejatinyaadalah upaya mengembalikan nilai-nilai keadilan yang telahdiajarkan oleh Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Membangun masyarakat yang adil dan seimbang menuntutkesadaran kolektif untuk menafsirkan ajaran Islam secaralebih humanis dan kontekstual. Perempuan harus dilihatbukan sebagai pihak yang lemah, tetapi sebagai mitra sejajardalam membangun peradaban. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh, perjuangan untukmemuliakan perempuan bukan hanya menjadi wacana, melainkan gerakan nyata menuju keadilan sosial yang sesungguhnya.

Makassar, Pendidikan

Investigasi Inspektorat di Unhas Picu Kekhawatiran Munculnya Skandal “Unhasgate”

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin (Pilrek Unhas) kini berada di bawah bayang-bayang ancaman krisis tata kelola yang disebut-sebut berpotensi menjadi kasus terbesar sepanjang sejarah Kampus Merah. Eskalasi pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) ke tahap investigasi memperkuat kekhawatiran munculnya skandal yang mulai dikenal dengan sebutan “Unhasgate”. Diketahui, sejak awal Januari 2026 Inspektorat Kemendiktisaintek meningkatkan status penanganan aduan terkait Pilrek Unhas dari klarifikasi administratif menjadi investigasi. Dalam sistem pengawasan pemerintahan, langkah tersebut mengindikasikan adanya dugaan kuat yang memerlukan pendalaman menyeluruh terhadap aktor, mekanisme, dan kemungkinan pelanggaran etik maupun disiplin. Indikasi keseriusan investigasi terlihat dari pemeriksaan maraton terhadap sejumlah guru besar dan pejabat-pejabat struktural Unhas dalam beberapa hari terakhir. Pemeriksaan dalam skala luas ini dinilai tidak lazim dan hampir tanpa preseden dalam sejarah perguruan tinggi negeri tersebut. Inisiator Solidaritas Alumni Peduli Unhas (SAPU), Asri Tadda, menilai situasi ini menunjukkan bahwa persoalan Pilrek tidak lagi berdiri sebagai konflik personal antarkandidat. “Yang sedang diuji bukan hanya individu, tetapi sistem tata kelola akademik Unhas secara keseluruhan,” ujarnya, Jumat (10/1/2026). Ancaman krisis kian terasa dengan munculnya dugaan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam proses penjaringan calon rektor di Senat Akademik. Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada keberadaan dokumen Surat Pernyataan dan Komitmen (SPK) yang dikaitkan dengan rektor petahana, Prof. Jamaluddin Jompa, yang disebut memuat sejumlah poin berpotensi melanggar prinsip netralitas Pilrek. Jika dugaan-dugaan tersebut terbukti, kata Asri, maka konsekuensinya dinilai bukan sekadar pembatalan proses atau sanksi individual, melainkan guncangan legitimasi terhadap mekanisme pemilihan rektor Unhas. Situasi ini diperumit oleh dinamika penjadwalan Pilrek yang berubah-ubah. Agenda pemilihan yang semula ditetapkan pada 14 Januari 2026 sempat dimajukan ke 12 Januari dan direncanakan berlangsung di Kampus Unhas Jakarta (PSDKU), sebelum akhirnya dikembalikan ke jadwal awal. Perubahan mendadak tersebut memicu spekulasi dan mempertebal kesan ketidakpastian di tengah proses investigasi yang masih berjalan. Menurut Asri, kombinasi antara investigasi Inspektorat, dugaan pelanggaran etik, serta inkonsistensi teknis penyelenggaraan Pilrek berpotensi menyeret Unhas ke dalam krisis kepercayaan publik. “Inilah yang oleh sebagian kalangan mulai disebut sebagai ancaman ‘Unhasgate’,” kata Asri. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah. Jika seluruh aduan tidak terbukti, pemulihan nama baik pihak-pihak yang diperiksa harus dilakukan secara terbuka dan adil. Namun sebaliknya, jika pelanggaran terkonfirmasi, maka Unhas dinilai harus berani melakukan pembenahan menyeluruh. Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas kini berada pada posisi strategis untuk mencegah krisis tersebut berkembang lebih jauh. Keputusan dan sikap institusional yang diambil menjelang Pilrek 14 Januari 2026 akan menjadi penentu, apakah Kampus Merah mampu meredam potensi “Unhasgate”, atau justru mencatatkannya sebagai bab kelam dalam sejarah tata kelola pendidikan tinggi terbesar di Indonesia Timur itu. (*)

Makassar, Opini, Pemuda

Bandit Senyap : Retaknya Simbol Wajah Islam Moderat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Opini, Pemuda /

ruminews.id – Di Athena kuno, korupsi tak pernah sekadar soal angka. Ia adalah soal pengkhianatan terhadap Polis. Bayangkan sebuah sore di abad ke-5 SM. Di bawah bayang-bayang Parthenon, para Logistai auditor negara yang dipilih lewat undian bekerja dalam senyap. Mereka memeriksa buku-buku keuangan para pejabat yang purnatugas. Tak ada ampun. Jika seorang pejabat terbukti menilap drachma, hukumannya bukan sekadar denda. Ia bisa terkena Atimia: pencabutan hak sipil total. Namanya dihapus dari sejarah Patungnya tak boleh berdiri, dan dalam kasus ekstrem, ia dipaksa meminum racun hemlock, mati perlahan dengan tubuh yang kaku mulai dari kaki hingga jantung berhenti berdetak. Korupsi, bagi orang Yunani, adalah racun bagi jiwa kota. Ia harus dimurnikan, terkadang dengan darah. Tapi itu masa lalu. Ribuan tahun kemudian, di tahun 2026, di negeri yang jauh dari Laut Aegea, kita menyaksikan drama yang lebih banal. Tak ada racun hemlock. Tak ada perenungan filsafat di alun-alun. Yang ada hanya rompi oranye dan kilatan lampu kamera yang menyilaukan. Tahun 2026, yang mestinya menjadi gerbang harapan, justru membuka Tabir hitam Kementrian agama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gus Yaqut Cholil Chaumas sebagai Tersangka Korupsi Dana Haji 2023 – 2024. Gus Yaqut ini Bukan sekadar mantan menteri agama, Ia anak Kiyai, adik kandung Ketua PBNU dan ia adalah simbol wajah Islam Moderat di Indonesia. Tentu Ini adalah nisan bagi integritas bagi wajah Islam moderat Indonesia. Ironinya menyesakkan sampai ke ulu hati, bukan karena pasal hukumnya. Tetapi, karena kementrian Agama ini seperti Altar Suci, yang Mengurusi Iman dan doa Ummat di republik ini. Ia tidak hanya mengkorupsi mengkorupsi uang. Ia juga mengkorupsi kepercayaan Ummat. Ada semacam mental disorder dalam struktur lembaga negara kita. bila korupsi menjadi semacam refractory disease? Apakah kita perlu seperti China di era Deng Xiaoping? Atau seperti Korut? Yang korupsi langsung digantung hidup-hidup?. Dulu, Umar bin Khottab menjadi Hakim di masa Kepemimpinan – Khalifah Abu Bakar. Dua tahun kemudian, Umar minta mengundurkan diri dari jabatannya. Di tanya mengapa mundur?. Umar menjawab, saya cuman terima gaji Buta dan selama dua tahun tidak ada satupun perkara yang di tangani. Kita bayangkan, Kalau semua Pimpinan lembaga – lembaga peradilan di bangsa kita, ramai-ramai mengundurkan diri, karena tidak ada satu pun kasus yang masuk. Sebab, bukanlah suatu prestasi yang patut di banggakan, jika koroptur semakin banyak di tangkap. Justru, prestasi bisa di bentangkan, Jika tidak ada satupun kasus korupsi yang masuk. Dalam islam, jiwa manusia itu terhubung dengan harta secara negatif dari dua kutub. Pertama, sebelum memiliki harta (Tamak) dan kedua, setelah memiliki harta (bakhil). Sebelum memiliki harta, manusia punya karakter negatif yang bernama keserakahan, dalam Terminologi Al Qur’an di sebut “Tamak” – Dia ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Orang bisa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal (Korupsi), salah satu yang mendorongnya adalah keserakahan, bukan karena ketidak-cukupan. Kalau seseorang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, karena alasan ketidakcukupan, tentu konsekuensi hukumnya berbeda. Hukum mencuri di dalam ajaran islam adalah memotong tangan. Tetapi, Umar Bin Khottab pernah tidak memberlakukan Hukum tersebut, karena di dorong oleh motiv kelaparan. Masalahnya, koruptor di negeri ini mencuri, bukan karena survival insting – bertahan hidup. Tetapi, karena keserakahan. Koruptor memang selalu menemukan celah. Celah regulasi. Celah dokumen. Celah kewenangan. Tidak perlu profesor. Cukup orang yang tahu di mana laci kunci berada. KPK menyelidiki kasus ini. Melalui, juru bicaranya, menjelaskan modusnya: membagi rata kuota tambahan, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, dari 20.000 penambahan Kuota Haji. Teori Korupsi: Rose-Ackerman, (1999, hlm. 15) menyatakan, korupsi itu sederhana. Ia muncul ketika batas negara dan pasar sengaja dibuat kabur. Dalam sejarah Kementrian agama, Sudah ada dua orang Mantan menteri yang masuk Daftar Hitam KPK : Gus Yaqut (2026) dan surya Dharma Ali (2014). Dua – duanya terkait kasus Korupsi dana Haji. Ibadah paling sakral, paling emosional dan paling rawan menjadi ladang dosa birokrasi. Apakah mereka tidak malu, bahwa Ibadah Haji itu di tempuh dengan Air mata, tabungan belasan tahun dan antrean panjang ribuan jama’ah. Malu sebetulnya sederhana. Kita diajari sejak kecil. Malu kalau menyontek. Malu kalau berbohong. Malu kalau makan jatah teman. Tapi begitu masuk lembaga negara, pelajaran itu mendadak lenyap. Malu dianggap penyakit. Padahal justru itulah vitamin. Di Jepang, seorang pemimpin mundur hanya karena janji tak terpenuhi. Di negeri ini, seorang pejabat bisa tetap tersenyum di layar TV meski skandalnya menumpuk seperti tumpukan utang negara. Bedanya? Di budaya malu. Tanpa malu, lembaga – lembaga negara hanya menjadi panggung ketawa. Korupsi disebut “penyimpangan administrasi”. Janji palsu disebut “dinamika kebijakan”. Aib menjadi sekadar “mis-komunikasi”. Dan rakyat diminta tertawa, meski di bohongi berkali – kali. Seorang sosiolog, Stanislav Andreski pernah merumuskan istilah “kleptokrasi” dalam bukunya The African Predicament. Bagi Andreski, korupsi bukan sekadar penyimpangan birokrasi. Ia adalah sistem di mana aparatus negara secara sadar diubah menjadi mesin penimbun kekayaan bagi segelintir elit. Negara bukan lagi pelayan, melainkan mangsa. Para pejabat ini, mungkin tanpa sadar, sedang mempraktikkan teori Andreski dengan presisi yang mengerikan. Mereka menjadikan jabatan sebagai alat ekstrak, menyedot sumber daya publik ke rekening pribadi. Ini mengingatkan kita pada teori kedua, dari Mancur Olson tentang “Bandit Menetap” (Stationary Bandit). Olson berargumen bahwa penguasa tiran (bandit menetap) seharusnya punya insentif untuk tidak mencuri semua harta rakyatnya, agar rakyat bisa terus berproduksi dan dipajaki di masa depan. Berbeda dengan “Bandit Kelana” yang datang, jarah, lalu pergi. Namun, apa yang kita lihat di kementrian agama ini adalah anomali. Mereka menjarah seolah tak ada hari pertanggung jawaban di yaumil Mahsyar. Mereka merusak “kebun” tempat mereka menggelar altar Jariyah. Kenapa ini terus terjadi? Mungkin karena kekuasaan, seperti kata Lord Acton, memang korup. Tapi di Indonesia, korupsi terasa lebih “renyah”. Ia dinikmati ramai-ramai. Ia menjadi pelumas roda pemerintahan yang macet. Di Yunani dulu, seorang koruptor takut pada Ostracism pengasingan sosial. Di sini, rasa malu itu sudah lama menguap. Rompi oranye KPK tak lagi menakutkan; ia nyaris menjadi busana dinas terakhir sebelum pensiun di Sukamiskin. Wajah-wajah di televisi itu tak menampakkan penyesalan layaknya Oedipus yang mencungkil matanya sendiri karena dosa. Mereka tersenyum. Melambaikan tangan. Seolah berkata: “Ini hanya giliran saya yang sedang sial.” Gus Yaqut adalah cermin paling retak. Dari simbol islam Moderat. Mungkin kita salah

Makassar, Pendidikan

Macca Parents Gathering 2026 Gelar Talkshow Perkuat Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Kegiatan ini diselenggarakan oleh Macca Education dalam rangka Macca Parents Gathering 2026 dengan mengusung tema “Active Collaboration: Membangun Lingkungan yang Sehat untuk Anak.” Acara ini menjadi ruang kolaborasi antara orang tua, pendidik, dan komunitas pendidikan untuk memperkuat peran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Talkshow Parenting 1: The Psychology of Connection digelar sebagai ruang edukasi dan refleksi bagi para orang tua dalam memahami pola pengasuhan anak berbasis koneksi emosional. Kegiatan ini menghadirkan Ibu Titin Florentina, M.Psi., Psikolog, sebagai narasumber utama dan dipandu oleh Moderator Risqayanti Usmadi yang mengarahkan jalannya diskusi secara interaktif dan komunikatif. Dalam sambutannya, moderator membuka diskusi dengan menekankan pentingnya peran ayah dan bunda sebagai satu tim dalam mendidik anak. Risqayanti Usmadi mengajak peserta untuk terlibat aktif, berbagi pengalaman, serta menyimak materi dengan sudut pandang reflektif terhadap hubungan emosional di dalam keluarga. Ibu Titin Florentina dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pendidikan anak tidak bisa dilepaskan dari kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Menurutnya, orang tua perlu “hadir secara utuh” di hadapan anak, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional, agar anak merasa aman, diterima, dan dipahami. Ia menjelaskan bahwa kebahagiaan anak berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangannya. Pada usia dini, anak merasa bahagia ketika mampu melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti merapikan barang atau menyelesaikan tugas kecil, terlebih ketika usaha tersebut mendapatkan apresiasi dari orang tua. Memasuki usia sekolah, kebahagiaan anak banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial, perhatian dari orang tua, serta pengakuan atas kemampuan dan usaha yang ia lakukan. Anak mulai membandingkan dirinya dengan teman sebaya, sehingga dukungan dan validasi dari orang tua menjadi sangat penting dalam membangun rasa percaya diri. Sementara itu, pada fase remaja, Ibu Titin menekankan bahwa anak membutuhkan ruang untuk berekspresi, menjalin pertemanan, serta membangun identitas diri. Pada tahap ini, waktu kebersamaan dengan orang tua cenderung berkurang karena anak lebih banyak berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga orang tua perlu menyesuaikan pendekatan agar tetap terhubung secara emosional. Lebih lanjut, Ibu Titin menjelaskan bahwa rasa aman dan kepercayaan atau trust dibangun sejak anak dilahirkan melalui respons orang tua yang konsisten dan penuh empati. Keamanan emosional, menurutnya, bukan hanya soal terpenuhinya kebutuhan fisik, tetapi juga ketika anak merasa didengar tanpa dihakimi. Dalam sesi diskusi yang dipandu Risqayanti Usmadi, peserta diajak memahami pentingnya validasi emosi sebelum memberikan koreksi kepada anak. Orang tua didorong untuk mendengarkan perasaan anak, mengakui emosinya, dan baru kemudian memberikan arahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selain itu, disampaikan pula pentingnya keselarasan pola asuh antara ayah dan ibu. Perbedaan aturan dan sikap dalam menghadapi anak dinilai dapat membingungkan anak, sehingga komunikasi dan kesepakatan bersama antar orang tua menjadi kunci dalam membangun pengasuhan yang sehat. Talkshow ini ditutup dengan pesan bahwa membangun generasi yang kuat, bahagia, dan berdaya dimulai dari rumah. Melalui koneksi emosional yang aman dan penuh empati, anak diharapkan tumbuh dengan kepercayaan diri serta kemampuan menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Kegiatan parenting yang diselenggarakan Macca Education berlangsung semarak dengan penampilan teatrikal siswa dari Center Adhyaksa, Citraland, dan Perintis sebagai pembuka acara. Penampilan ini menyuguhkan ekspresi kreatif dan kolaboratif para siswa, sekaligus menjadi simbol pentingnya ruang berekspresi dalam tumbuh kembang anak. Talkshow Parenting 2 bertajuk “Concrete Love: Rahasia Anak Smart & Eksis Tanpa Kehilangan Masa Kecil” yang menghadirkan Dian Fiqhy, KOL Parenting Macca Education, sebagai narasumber. Sesi ini dipandu oleh Moderator Risqayanti Usmadi yang mengarahkan diskusi secara interaktif dan komunikatif bersama para orang tua peserta. Dalam pemaparannya, Dian Fiqhy menjelaskan bahwa konsep anak “smart” tidak semata diukur dari kecerdasan akademik, melainkan juga kecerdasan emosional dan sosial. Menurutnya, anak yang cerdas adalah anak yang mampu mengenali perasaannya, bersikap sabar, serta memahami apa yang ia butuhkan dalam situasi tertentu. Ia mencontohkan bagaimana anak yang memiliki kecerdasan emosional mampu mengelola diri dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat bermain. Ketika anak mampu menahan diri, memahami keinginannya, dan berkomunikasi dengan baik, hal tersebut menjadi indikator penting dari perkembangan sosial yang sehat. Lebih lanjut, Dian Fiqhy menekankan bahwa lingkungan sekolah dan rumah memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak yang kreatif dan percaya diri. Anak yang diberikan ruang bereksplorasi akan tumbuh dengan semangat belajar yang lebih tinggi serta tidak kehilangan masa kecilnya meskipun diarahkan untuk berprestasi. Sesi diskusi yang dipandu Risqayanti Usmadi juga mengajak orang tua untuk merefleksikan pola asuh yang diterapkan di rumah. Orang tua diingatkan agar tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses tumbuh kembang anak yang seimbang antara bermain, belajar, dan bersosialisasi. Kegiatan Macca Parents Gathering 2026 ditutup dengan suasana penuh kehangatan melalui makan bersama seluruh peserta. Kebersamaan tersebut semakin berkesan dengan pertunjukan dari anak-anak Macca Education, yang menampilkan kreativitas dan keceriaan sebagai wujud nyata lingkungan belajar yang sehat, suportif, dan membahagiakan bagi anak.

Daerah, Luwu Timur, Makassar, Pemerintahan, Pemuda

Pastikan Kebutuhan Asrama, Wakil Ketua I DPRD dan Plt Kepala Disparpora Luwu Timur Kunjungi Mahasiswa di Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Luwu Timur, Makassar, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, Makassar – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jihadin Paruge, kembali melakukan kunjungan ke Asrama Mahasiswa Luwu Timur di Kota Makassar. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua kalinya, yang dilakukan bersama Plt Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Safaat DP, S.Kom, pada hari minggu 11 Januari 2026 Kunjungan kedua ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur dalam memastikan secara langsung apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan asrama mahasiswa, sekaligus menindaklanjuti hasil kunjungan sebelumnya. Dalam keterangannya, Jihadin Paruge menegaskan bahwa kunjungan ulang tersebut bertujuan untuk melihat kondisi terkini asrama, mendengar aspirasi mahasiswa secara langsung, serta memastikan kebutuhan asrama dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada. “Ini adalah kunjungan kedua kami ke asrama mahasiswa. Kami ingin memastikan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan asrama agar bisa diperjuangkan dan ditindaklanjuti ke depannya,” ujar Jihadin Paruge. Sementara itu, Plt Kepala Disparpora Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Safaat DP, S.Kom, menyampaikan pentingnya sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Menurutnya, mahasiswa merupakan aset daerah yang perlu mendapatkan perhatian, pembinaan, dan dukungan yang serius. “Mahasiswa adalah mitra strategis pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti demi peningkatan kenyamanan dan keberlangsungan pembinaan mahasiswa Luwu Timur,” ungkapnya. Kunjungan tersebut mendapat sambutan positif dari mahasiswa penghuni asrama. Andika, salah satu mahasiswa penghuni asrama, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran langsung Wakil Ketua I DPRD serta Plt Kepala Disparpora Luwu Timur. “Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatian yang diberikan. Harapan kami, apa yang menjadi kebutuhan asrama dapat segera ditindaklanjuti demi kenyamanan dan kelancaran aktivitas mahasiswa,” ujar Andika. Sementara itu, Haikun, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (PP IPMALUTIM), berharap kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret dan berkelanjutan. “Kami berharap kunjungan ini menjadi titik awal dari tindak lanjut nyata terhadap kebutuhan asrama mahasiswa. IPMALUTIM siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengawal aspirasi mahasiswa demi kemajuan Luwu Timur,” tegas Haikun. Melalui kunjungan kedua ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan mahasiswa Luwu Timur di Makassar, serta terwujud peningkatan fasilitas dan pembinaan mahasiswa secara berkelanjutan demi mencetak sumber daya manusia Luwu Timur yang unggul dan berdaya saing.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Macca Parents Gathering 2026: “Active Collaboration” Bangun Lingkungan Sehat bagi Anak

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – Hujan yang mengguyur Kota Makassar pada Minggu pagi tak mengurangi kehangatan suasana di Ballroom Sandeq C, Hotel Claro. Ruangan justru terasa hidup oleh kehadiran keluarga-keluarga yang berkumpul dalam kegiatan Macca Parents Gathering 2026, sebuah forum yang menegaskan pentingnya kolaborasi aktif antara orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam membangun lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Acara dibuka dengan penampilan teatrikal kolaboratif dari siswa Center Adhyaksa Citraland bersama Perintis. Pertunjukan ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan kreativitas anak-anak dalam lingkungan pendidikan yang saling mendukung. Dalam sambutannya, Manager MACCA, Muh. Lutfi, menekankan bahwa pendidikan terbaik tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, keberhasilan pendidikan lahir ketika kedua orang tua berjalan seirama dan terlibat aktif dalam proses mendidik anak. Ia menyebutkan, hingga kini sekitar 1.500 alumni telah menjadi bagian dari perjalanan belajar MACCA, sementara 200 orang tua telah mempercayakan amanah pendidikan anak-anak mereka. Sistem pendidikan di MACCA, kata dia, menjadi kuat karena dibangun melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Makassar dari Dinas Pendidikan, yang diwakili oleh Sirajuddin Emba, S.Sos., M.Si. Kehadiran pemerintah menunjukkan dukungan terhadap upaya memperkuat sinergi antara keluarga dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem belajar yang sehat, aman, dan berorientasi pada masa depan anak. Mengusung tema “Active Collaboration: Membangun Lingkungan yang Sehat untuk Anak,” Macca Parents Gathering 2026 menjadi ruang temu dan refleksi bersama bagi orang tua dan pendidik. Forum ini menegaskan bahwa pendidikan bukan semata tanggung jawab sekolah, melainkan kerja kolektif yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak demi menyiapkan generasi yang berkarakter dan berdaya saing.

Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – ACEH-SUMATERA – Sebagai wujud nyata kepedulian dan solidaritas antar daerah, Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung mengantarkan dan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam yang melanda Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Langkah ini bukan sekedar simbolis, tetapi menjadi pesan kuat bahwa penderitaan di satu daerah adalah duka bersama seluruh warga di tanah air. Penyerahan bantuan pertama dilakukan di Provinsi Aceh pada Senin (5/1/2026). Bantuan kemanusiaan Pemkot Makassar diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, sebagai bentuk sinergi antar pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Selanjutnya, pada Selasa (6/1/2026), Wali Kota Makassar kembali menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara. Penyerahan diterima langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya. Dengan menempuh perjalanan lintas Provinsi, Wali Kota Makassar memastikan bantuan dari Pemkot Makassar sampai langsung ke tangan pemerintah daerah setempat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak. “Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana alam di Aceh dan Sumatera. Alhamdulillah bantuan sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat,” ujar Munafri, Selasa (6/1). Orang nomor satu Kota Makassar ini menyampaikan, bahwa Pemkot Makassar, telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatra Utara. Adapun total bantuan yang disalurkan Pemerintah Kota Makassar untuk korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara sebesar ratusan juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu percepatan pemulihan pascabencana. Ia menegaskan komitmen kolaborasi dan kepedulian lintas wilayah dalam kepedulian sosial. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu percepatan pemulihan pascabencana. “Melalui misi kemanusiaan ini, kami Pemerintah Kota Makassar berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban para korban bencana serta mempererat rasa persaudaraan antar daerah di Indonesia,” tutur politisi Golkar itu. Munafri menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan rangkaian misi kemanusiaan Pemkot Makassar sebagai bentuk empati dan dukacita kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. “Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Makassar membawa misi kemanusiaan ke tiga Provinsi yang terdampak bencana. Kemarin dan hari ini di Aceh dan Sumut,” katanya. “Sebelum tahun baru, Wakil Wali Kota Makassar (Ibu Aliyah Mustika Ilham), telah lebih dulu ke Sumatera Barat dan bertemu langsung dengan Gubernur Sumatera Barat untuk menyampaikan amanah dari Pemerintah Kota Makassar,” tambah Munafri. Diketahui, rombongan Pemkot Makassar saat memberikan bantuan di Provinsi Aceh. Di daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut, bantuan kemanusiaan diserahkan dan diterima langsung oleh Sekretaris Provinsi Aceh sebagai perwakilan Pemerintah Aceh. “Kemarin kami ke Aceh dan bertemu dengan Sekretaris Provinsi Aceh, untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Pemkot Makassar kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” lanjutnya. Rangkaian misi kemanusiaan ini kemudian ditutup dengan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara. Di sana, Wali Kota Makassar, Munafri bersama rombongan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumut. “Dan sekarang kita berada di Sumatera Utara bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Sumut dan seluruh jajarannya,” ungkap Munafri. Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan, bantuan yang disalurkan tersebut merupakan wujud simpati, solidaritas, serta kepedulian seluruh masyarakat Kota Makassar terhadap saudara-saudara di Sumatera yang sedang tertimpa musibah. “Ini adalah bentuk kepedulian kami, serta turut berduka cita atas apa yang melanda saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara ini,” ucapnya. Dua juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh selama proses penyerahan bantuan. “Terima kasih atas penerimaan yang sangat luar biasa dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera dan seluruh jajarannya. Salam hormat kami untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara,” tutup Munafri. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta sejumlah pejabat lainnya.

Scroll to Top