Author name: Fikri Haikal

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar

Ketua Fraksi Gelora DPRD Takalar: Menyoal Penempatan Kepsek dan Guru yang tidak Sesuai Domisili Hingga Pencairan TPP ASN yang lambat

ruminews.id – Takalar, 30 April 2026 – Rapat paripurna Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025 telah memasuki masa akhir yakni laporan pansus yang disampaikan oleh Ketua pansus pada rapat sidang Paripurna DPRD Takalar 30 april 2026 Pada hasil evaluasi pansus LKPJ ketua fraksi Gelora Ahmad Sahid Nyengka kembali mengingatkan bupati Takalar melalui rapat sidang paripurna bahwa agar bupati Takalar dalam mengambil kebijakan pemerintahan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat tidak berdasarkan kepentingan tertentu. Salah satu yang dipertegas kembali adalah komitmen penempatan tenaga pendidik khususnya Kepala Sekolah dan Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus di berikan apresiasi bukan di giring untuk dilakukan pelemahan efektifitas kinerja dengan menempatkan mereka jauh dari tempat domisilinya hal ini tentu akan berdampak pada maksimalnya kinerja mereka dan konidisi tersebut pada tahun 2025 dengan kebijakan bupati menempatkan beberapa Kepala Sekolah dan tenaga pengajar yang jauh dari domisinlinya salah satu laporan tinggal di laikang di tempatkan di Galesong Utara, ada juga Kepala Sekolah domisilinya di Polut ditempatlan di kepulauan tanakeke. Hal ini kami ingatkan kepada bupati bahwa hal ini akan menghambat kinerja mereka Selain terkait penempatan tenaga pendidik. Ahmad sahid nyengka juga menyampaikan bahwa ASN Takalar di pola untuk disiplin tetapi tidak dibarengi dengan hak kewajiban mereka buktinya sampai detik ini TPP ASN belum di bayarkan yang memasuki bulan ke 5. Tetapi Ahmad Nyengka menyampaikan apresiasi kepada pemkab takalar dalam hal ini bupati Takalar karena mampu mebina kedisiplinan ASN tetapi juga di ingat kesejahteraan mereka pak Bupati. Lanjut Ahmad nyengka. Menyampaiakan 2 hal tersebut juga mengingatkan kepada Pemda Takalar terkait pengangkatan P3K pada tahun lalu. Ini juga perlu di perhatika insentif merka. Tidak hanya sekedar diangkat tetapi tidak memperhatikan insentif mereka. Berdasarkan penyampaian ketua fraksi gelora tersebut pada sidang paripurna ketua DPRD Menyampaikan bahwa masukan dan penegasan yang disampaikan oleh anggota DPRD pada sidang paripurna inimerupakan bahagian dari rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

PGR Sulsel Tancap Gas, Ajukan SKT Usai Lengkapi Struktur Hingga Kecamatan

ruminews.id, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sulawesi Selatan resmi mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan menyerahkan berkas administratif ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulsel, Kamis (30/4/2026). Pengajuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, bersama jajaran pengurus wilayah. Turut mendampingi Sekretaris Muhammad Zynur, Wakil Sekretaris Samila Ahmad Rejo dan Muhammad Nur Muin, serta Bendahara Irma Effendy. Hadir pula Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh Alief, sebagai representasi organisasi sayap partai. Rombongan membawa satu kontainer berisi dokumen administratif yang mencakup struktur kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kecamatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota, hingga dokumen DPW tingkat provinsi. Berkas tersebut diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Demson dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Ramli. Asri Tadda mengatakan, penyerahan berkas ini merupakan tahapan penting dalam proses memperoleh legalitas partai secara nasional. “Setelah melalui proses yang cukup panjang, hari ini kami secara resmi menyerahkan berkas administrasi sebagai syarat mendapatkan SKT sekaligus bagian dari tahapan pendaftaran badan hukum partai politik di tingkat pusat,” ujarnya usai penyerahan. Ia menjelaskan, dokumen yang diserahkan meliputi surat keputusan kepengurusan di seluruh tingkatan, dokumen pernyataan dan fotokopi KTP pengurus, hingga surat keterangan domisili kantor sekretariat di tingkat DPC, DPD, dan DPW. Selain itu, pihaknya juga melampirkan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Asri menambahkan, secara administratif pihaknya telah memenuhi ketentuan minimal pembentukan partai politik, yakni 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan. “Di Sulsel, kami menyerahkan berkas dari 18 DPD kabupaten/kota dan 118 DPC kecamatan untuk diverifikasi oleh Kanwil Kemenkum,” jelasnya. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh dokumen yang diajukan. “Sudah menjadi tugas kami untuk menerima dan memverifikasi berkas partai politik yang akan mendaftarkan badan hukum. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tidak ada alasan untuk menunda penerbitan SKT,” kata Andi Basmal. Proses verifikasi ini menjadi tahapan krusial sebelum Partai Gerakan Rakyat yang dideklarasikan 18 Januari 2026 lalu dapat melanjutkan pendaftaran badan hukum ke Kementerian Hukum RI di tingkat pusat sebagai partai politik resmi. (*)

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Membaca Logika Miring Menteri PPPA: Di Tengah Dilindungi, Ada yang Diam-Diam Menanggung Luka

ruminews.id, Jujur saja, saya sempat garuk-garuk kepala setelah membaca usulan dari Arifah Fauzi terkait pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian KRL. Awalnya saya mengira ini sekadar judul yang sensasional. Namun setelah ditelusuri, ternyata usulan ini benar adanya muncul sebagai respons atas tragedi kecelakaan KRL yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Peristiwa itu tentu menyisakan duka yang mendalam. Membayangkan orang-orang yang hanya ingin pulang dan bertemu keluarga, namun justru menjadi korban, bukan hal yang mudah diterima. Fakta bahwa gerbong paling belakang yang merupakan gerbong khusus perempuan, mengalami dampak paling parah membuat empati publik, termasuk dari pemerintah, menjadi sangat wajar. Niat untuk melindungi perempuan jelas patut dihargai. Namun, di titik inilah muncul pertanyaan: apakah solusi yang ditawarkan sudah tepat? Usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian terasa seperti respons cepat atas situasi darurat. Dalam perspektif psikologi kognitif yang dijelaskan oleh Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow, ini bisa disebut sebagai fast thinking, keputusan yang lahir dari dorongan emosional, bukan dari pertimbangan rasional yang matang. Akibatnya, solusi yang muncul cenderung reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Jika logika ini diterapkan, muncul pertanyaan sederhana: siapa yang akan berada di gerbong depan dan belakang? Jawabannya tentu penumpang umum. Artinya, ada kesan bahwa sebagian penumpang ditempatkan pada posisi yang lebih berisiko demi melindungi kelompok lain. Di sinilah logika tersebut terasa janggal. Keselamatan tidak seharusnya dibangun dengan memindahkan risiko dari satu kelompok ke kelompok lain. Nyawa tidak memiliki tingkatan. Nyawa perempuan berharga, demikian pula nyawa laki-laki. Tidak adil jika sistem keamanan secara tidak langsung menempatkan satu kelompok sebagai “penyangga risiko” bagi kelompok lain. Dalam prinsip keselamatan transportasi, standar yang seharusnya dijaga adalah sederhana: semua orang harus selamat. Lebih jauh, pendekatan ini seolah mengamini bahwa kecelakaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Fokusnya bukan lagi pada pencegahan, melainkan pada pengaturan siapa yang lebih aman jika kecelakaan terjadi. Pola pikir seperti ini berbahaya, karena menggeser tujuan utama dari keselamatan itu sendiri. Seharusnya yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan sekadar posisi gerbongnya. Sebagai pengguna transportasi, kita semua memiliki peran yang sama: sebagai individu yang ingin pulang dengan selamat. Tidak ada yang ingin berada di posisi paling rentan hanya karena sebuah kebijakan. Bahkan sebagian perempuan, merasa tidak nyaman jika perlindungan diberikan dengan cara “mengorbankan” orang lain. Keamanan yang ideal adalah ketika sistemnya memang aman untuk semua, bukan karena ada pihak lain yang menjadi tameng. Pada akhirnya, setiap korban dalam kecelakaan bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia, dengan keluarga, harapan, dan kehidupan yang terhenti. Karena itu, keselamatan harus menjadi prioritas tanpa kompromi dan tanpa pembedaan. Dalam konteks ini, kutipan dari Paulo Coelho dalam bukunya The Alchemist terasa relevan: “Everything that happens once can never happen again. But everything that happens twice will surely happen a third time.” Artinya, jika akar masalah tidak benar-benar diperbaiki, tragedi serupa berpotensi terulang, tidak peduli di mana posisi gerbong ditempatkan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perpindahan posisi, melainkan perubahan sistem yang menyeluruh. Kita perlu memastikan bahwa keselamatan menjadi standar utama, bukan solusi sementara. Publik juga perlu tetap kritis, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan, bukan sekadar meredam kepanikan sesaat. Semoga ke depan, setiap langkah kebijakan tidak hanya didorong oleh empati, tetapi juga oleh ketepatan analisis. Karena pada akhirnya, keselamatan adalah hak semua orang.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Menoropong Hilal, Halal Bihalal dan Pelantikan HMI KOMDAK CAB. GOWA RAYA

ruminews.id, Gowa – Pelantikan Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps HMI-Wati Komisariat Dakwah dan Komunikasi (KOMDAK) Cab. Gowa Raya Periode 2026-2027/1447-144. Pada Minggu (26/4/2026) di Aula Besar Gedung PPG Kampus III UINAM. Agenda pelantikan mengusung tema “Kembali ke Khittah Perjuangan: Menegakkan Nilai Menyatukan Arah. Dalam beberapa sambutan khususnya sambutan Kakanda Prof. Dr. Nurhidayat Muhammad Said, S.Ag., M.Ag yang merupakan alumni Komisariat Dakwah dan Komunikasi mengatakan bahwa kader HMI itu wajib punya kualitas dan integritas tinggi punya pengkonsumsian buku lebih banyak dari mahasiswa lain, jangankan hanya kader seremonial, Ketum Komisariat pun wajib miliki apalagi Ketum Cabang, Ketum Badko dan Ketum Pb. Dulu orang jadi ketua itu di seganinya bukan main, makanya dengan kesadaran ini mari sama-sama rekonstruksi kembali benahi kembali, isi kembali dan jahit kembali demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan Kelancaran kita Ber-HMI. Selanjutnya Orasi Ilmiah yang disampaikan oleh Kakanda Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si, dalam orasi ilmiahnya tersebut, ada tiga kualitas harus dimiliki kader HMI. “Yaitu, wawasan keilmuan, wawasan keagamaan dan wawasan keindonesiaan. Agar dapat menjadi kader yang memiliki potensi, berinovasi, dan unggul sehingga siap bertarung diluar sana “ tuturnya. Dan selanjutnya sambutan Ketua Umum HMI KOMDAK Kurniawan dalam orasinya bahwa mesti kader HMI ini sadar dengan adanya simbol guru besar yang ada di Spanduk. Bahwa spirit kakanda-kakanda yang menjadi guru besar, itu tidak boleh hilang di tubuh HMI khususnya di Komisariat Dakwah dan Komunikasi dan mesti saya sampaikan bahwa kepedihan, kesedihan yang kita alami saat ini dalam proses pembelajaran dan keorganisasian jauh sebelum hari ini yang sekarang sukses diluar sana itu jalan yang sama kita tempuh saat ini. “YAKUSA” Pelantikan HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi dengan tegas akan membawa dan mengayomi komisariat lebih baik lagi, banyak persoalan yang akan dihadapinya. “Saya menginginkan kekompakkan kawan-kawan pengurus dalam menjaga amanah ini bersama,“ ujarnya. Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi memotivasi pengurus baru untuk berjuang melanjutkan bersama dan merasa bahagia di acara pelantikan Komisariat Dakwah dan Komunikasi Acara tersebut turut hadir yaitu alumni Komisariat Dakwah, Ketua Kahmi Rayon UINAM, Ketum Cabang, Sekum Cabang HMI, Bendahara Cabang, Kabid PAO Cabang dan Ketua KOHATI Cabang dan Kasat Intel Gowa dll.

Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik

Wajah Sebenarnya Demokrasi AS

Penulis: Erwin Lessi – Penggiat Literasi ruminews.id – Pernyataan yang mengagungkan Amerika Serikat sebagai “negara paling demokratis di dunia” adalah narasi yang tidak hanya keliru secara faktual, tetapi juga mengabaikan bukti-bukti empiris yang tak terbantahkan tentang kerapuhan sistem politiknya. Data dari lembaga pemeringkat global menunjukkan fakta yang sangat bertolak belakang. Kebenaran pahit pertama yang harus diluruskan adalah status AS saat ini. Indeks Demokrasi dari Economist Intelligence Unit (EIU) secara resmi mengklasifikasikan Amerika Serikat sebagai “flawed democracy” (demokrasi cacat), bukan demokrasi penuh (full democracy), dengan skor 7,85 dari 10. Status ini membuat AS berada di peringkat ke-28 dunia, di bawah negara-negara berkembang seperti Uruguay, Kosta Rika, dan bahkan di bawah posisi Indonesia yang berada di level “flawed democracy” yang sama, tetapi dengan dinamika politik yang berbeda. Sementara itu, negara-negara Nordik seperti Norwegia (peringkat 1) dan Swedia (peringkat 3) justru mendominasi peringkat teratas sebagai “full democracy” dengan skor mendekati sempurna. Kebenaran pahit berikutnya adalah bahwa sistem demokrasi AS secara struktural dirancang tidak adil. Penggunaan Electoral College telah terbukti berulang kali membiarkan kandidat yang kalah suara rakyat (popular vote) tetap memenangkan kursi kepresidenan, seperti yang terjadi pada pemilu 2016 ketika Hillary Clinton unggul 2,5% suara rakyat namun kalah di Electoral College. Ini adalah penyangkalan langsung terhadap prinsip “one person, one vote”. Selain itu, praktik gerrymandering yang sistematis oleh kedua partai besar telah mengubah proses pemilihan menjadi lelucon, di mana politisi justru memilih pemilihnya dan bukan sebaliknya. Lalu, bagaimana dengan kualitas suara rakyat? Maraknya penindasan pemilih (voter suppression) melalui undang-undang KTP yang diskriminatif dan penutupan tempat pemungutan suara, serta disenfranchisement massal terhadap sekitar 4 juta warga karena vonis kriminal (termasuk diskriminasi rasial) membuktikan bahwa hak pilih di AS bukanlah hak universal yang dijamin. Mahkamah Agung melalui putusan Citizens United bahkan melegalkan praktik politik uang, di mana 100 miliarder mengucurkan dana hampir 20% dari total belanja pemilu 2024 untuk mengendalikan proses politik. Dampaknya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah federal AS anjlok ke titik kritis: hanya 23% warga AS yang percaya pada pemerintahannya sendiri, sementara 63% menyatakan tidak percaya. Sebanyak 67% warga AS menganggap melemahnya demokrasi sebagai ancaman kritis tertinggi. Ironisnya, kebebasan pers juga bermasalah, di mana Amerika Serikat merosot ke peringkat 55 dunia menurut Reporters Without Borders (RSF), di bawah Uruguay dan Kosta Rika, dengan situasi dinilai “bermasalah” karena meningkatnya serangan terhadap jurnalis. Amerika Serikat bukanlah mercusuar demokrasi, tapi lebih kepada bentuk studi kasus tentang bagaimana sebuah demokrasi dapat membusuk dari dalam oleh ketidakadilan struktural, polarisasi ekstrem, dan dominasi oligarki. Mengagumi AS sebagai yang paling demokratis sama saja dengan memuji kebocoran di kapal yang sedang tenggelam.

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Politik

KKLR Soroti Peran Strategis IKA Unhas dalam Penguatan Ekonomi Luwu Raya

ruminews.id, MAKASSAR – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas), Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menyampaikan harapannya agar IKA Unhas dapat berkiprah lebih optimal dalam mendorong pengembangan wilayah Luwu Raya. Menurut Hasbi, besarnya jumlah serta luasnya sebaran alumni Unhas yang berasal dari Luwu Raya menjadi modal sosial yang sangat penting. Di sisi lain, kawasan Luwu Raya dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, serta sumber daya alam yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Tak hanya itu, wilayah Luwu Raya juga memiliki potensi perikanan dan agro-maritim yang signifikan, didukung oleh garis pantai yang panjang di sepanjang Teluk Bone. “Alumni Unhas dari Luwu Raya cukup banyak. Dan kebetulan juga Ketua IKA Unhas adalah Pak Andi Amran Sulaiman, yang sektor kerjanya sangat relevan dengan potensi utama di Luwu Raya, di samping sektor-sektor prospektif lainnya,” ujar Hasbi. Hasbi yang juga mantan Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Unhas itu menilai, posisi strategis Ketua Umum IKA Unhas saat ini menjadi peluang besar untuk memperkuat kontribusi organisasi alumni, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di Luwu Raya. Ia berharap, berbagai capaian di sektor pertanian di tingkat nasional dapat memberi dampak langsung bagi daerah, termasuk Luwu Raya yang memiliki potensi besar sebagai kawasan penghasil komoditas unggulan. “Kita berharap Pak Mentan Andi Amran Sulaiman terus menorehkan capaian membanggakan, terutama di bidang pertanian yang menjadi tulang punggung bangsa. Dengan demikian, Luwu Raya juga bisa ikut merasakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor ini,” katanya. Lebih lanjut, Hasbi mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan di Luwu Raya, tidak boleh membuat daerah terlena. Ia menilai, dominasi sektor tambang kerap tidak diiringi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Ada sejumlah daerah tambang yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi masyarakatnya masih menghadapi kemiskinan dan pengangguran. Ini terjadi karena sektor non-tambang tidak dikelola secara optimal untuk mengimbangi sektor tambang,” jelasnya. Karena itu, Hasbi menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan antara sektor tambang dan non-tambang. Ia berharap, dengan posisi strategis Ketua Umum IKA Unhas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Luwu Raya dapat memperoleh perhatian lebih dalam mendorong penguatan sektor non-tambang, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan berbasis kerakyatan.

Bone, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Pelantikan dan Musyawarah Kerja Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara: Tonggak Awal Penguatan Peran Pemuda di Kecamatan Ajangale

ruminews.id. Bone – Pengurus Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara resmi dilantik untuk periode 2025-2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMAN 4 Bone pada tanggal 27 April berjalan dengan tertib dan seksama. Pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Camat Kecamatan Ajangale Ibu Andi Teri Lewa, S.Sos.,Msi, Kepala KUA Kecamatan Ajangale, Imam Kelurahan Kecamatan Ajangale, tokoh pemuda dan masyarakat setempat serta teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar. Pelantikan dan Musyawarah Kerja Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara telah sukses diselenggarakan sebagai tonggak awal dalam memperkuat eksistensi organisasi sekaligus meneguhkan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga ruang refleksi dan konsolidasi untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketua Umum Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara, Andi Arya Alfareza dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan titik awal dari tanggung jawab besar dalam mengemban amanah organisasi. Ia mengajak seluruh anggota untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kebangkitan pemuda yang lebih terorganisir, visioner, dan responsif terhadap dinamika sosial. “Pelantikan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang pengabdian. Kami berkomitmen untuk menghadirkan program-program kerja yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen menjadi kunci agar organisasi ini mampu berperan aktif sebagai mitra pembangunan,” tegasnya. Sementara itu dalam sambutannya, Camat Ajangale Ibu Andi Tenri Lewa, S.Sos.,Msi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta menaruh harapan besar terhadap kiprah organisasi ke depan. Beliau menegaskan bahwa Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemuda di Kecamatan Ajangale yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat dengan kontribusi nyata. Lebih lanjut, beliau juga mengajak seluruh pemuda untuk turut membantu pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang ada. “Kami berharap pemuda dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, meningkatkan sosialisasi terkait pencegahan stunting, serta mendukung program-program pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu. Keterlibatan aktif pemuda dalam bentuk kolaborasi, khususnya dalam penyusunan program kerja yang relevan dan tepat sasaran, menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, diharapkan Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara dapat terus tumbuh sebagai organisasi yang solid, inovatif, dan berdaya guna, serta mampu memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan Kecamatan Ajangale dan Kabupaten Bone secara menyeluruh.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

GEN Z Generasi Terbodoh Dalam Sejarah Manusia Modern?

Penulis: Erwin Lessi – Penggiat Literasi  ruminews.id – Bayangkan, kakek-nenek kita mungkin merasa heran melihat anak muda sekarang begitu cepat belajar gadget. Tapi tahukah kamu, ada fakta menarik tentang kecerdasan manusia dari masa ke masa? Para peneliti menemukan fenomena yang disebut Flynn Effect, nama yang diambil dari seorang ilmuwan, James Flynn. Intinya, sejak awal abad ke-20, skor tes IQ penduduk dunia terus naik dari generasi ke generasi. Iya, setiap dekade bisa naik sekitar 3 poin. Jadi anak-anak zaman sekarang rata-rata lebih pintar menjawab soal-soal abstrak, pola, dan logika dibandingkan orang tuanya saat seusia mereka. Penyebabnya? Bukan karena manusia berevolusi lebih cepat, tapi lebih ke lingkungan. Kita hidup di dunia yang semakin kaya stimulasi visual, pendidikan yang lebih baik, nutrisi yang lebih terjaga, dan bahkan tontonan di TV atau game yang melatih otak untuk berpikir simbolis. Kakek nenek yang dulu hanya bergelut dengan sawah, kini cucunya bisa main catur online atau nonton film detektif. Jadi tes IQ yang dulu dibuat di tahun 1950-an, jika diujikan ke anak sekarang, mereka akan mendapat skor jauh lebih tinggi karena sudah terbiasa dengan cara berpikir seperti itu. Namun belakangan, ada kabar mengejutkan. Tren ini mulai berbalik di beberapa negara maju seperti Norwegia, Denmark, Finlandia, bahkan Inggris dan Australia. Para ilmuwan menyebutnya Reverse Flynn Effect. Artinya, skor IQ rata-rata generasi muda justru turun sedikit demi sedikit. Wah, kok bisa? Banyak teori bermunculan. Ada yang menyalahkan terlalu banyak waktu di depan layar ponsel yang membuat konsentrasi pecah, atau sistem pendidikan yang kurang menantang, atau bahkan perubahan pola asuh yang lebih permisif. Ada pula yang bilang karena generasi sekarang lebih kuat di hal-hal praktis tapi lemah dalam penalaran mendalam dan kosakata yang kompleks. Tentu ini masih debat hangat. Sebagian peneliti optimis bahwa penurunan itu kecil dan mungkin hanya fluktuasi sementara. Sebagian lagi justru cemas bahwa kita sedang menyaksikan batas atas dari apa yang bisa dicapai lingkungan modern. Tapi santai saja, buat kita yang awam, fenomena ini sekadar pengingat bahwa kecerdasan itu dinamis, bukan warisan statis. Yang penting bukanlah angka IQ, melainkan bagaimana kita tetap haus belajar, kritis, dan adaptif terhadap zaman yang terus berubah. Jadi, ketika mendengar kabar tentang penurunan skor IQ di beberapa negara, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Generasi Z atau anak-anak sekarang “lebih bodoh” daripada generasi sebelumnya. Tudingan seperti itu terlalu sederhana dan sedikit tidak adil. Sebab, para peneliti yang jeli melihat ada perubahan pola kognitif global yang lebih kompleks dari sekadar naik turun angka. Memang benar, Flynn Effect mulai melambat, bahkan berbalik di beberapa studi di negara-negara Skandinavia, Inggris, atau Jerman. Tapi perlambatan ini tidak serta-merta berarti otak muda-mudi masa kini mengalami degradasi. Yang lebih akurat untuk dikatakan adalah bahwa cara berpikir, fokus, dan jenis literasi kognitif yang mereka andalkan kini berbeda, karena hidup dalam pusaran transformasi digital dan sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan seorang Gen Z yang multitasking dalam satu jam, ia bisa membalas chat, scrolling konten edukasi singkat, memainkan game strategi cepat, lalu nonton tutorial YouTube dua menit. Ia sangat terampil dalam pemrosesan visual cepat, pengenalan pola, dan pengalihan perhatian antar tugas, yang justru tidak banyak diukur oleh tes IQ konvensional. Sementara itu, tes tradisional cenderung menilai hal-hal seperti kosakata yang kaya, penalaran verbal yang panjang, dan kemampuan mempertahankan konsentrasi pada satu soal rumit selama belasan menit. Nah, di situlah letak perbedaan. Bukan hilang, hanya bergeser. Tidak heran, banyak guru dan orang tua merasa anak-anak lebih mudah teralihkan, tapi juga lebih cepat beradaptasi dengan antarmuka digital. Mereka mungkin lemah dalam membaca buku tebal, tapi lincah dalam menyaring informasi dari berbagai sumber yang berseliweran. Inilah tantangan baru yang tidak sempat dihadapi generasi sebelumnya. Jadi, jika skor tes IQ tradisional menurun, itu lebih merupakan alarm bahwa dunia sudah berubah, sementara alat ukurnya mungkin belum sepenuhnya ikut berubah. Kesimpulannya, tidak tepat meratapi “penurunan kecerdasan” Gen Z. Alih-alih, kita diundang untuk memahami bahwa kecerdasan itu tidak tunggal. Masing-masing generasi memiliki pola kognitif unggulannya sendiri, serta kelemahan yang perlu diasah. Alih-alih panik, mari ciptakan lingkungan belajar yang seimbang, tetap melatih konsentrasi mendalam dan literasi klasik, tanpa menafikan kecepatan digital yang menjadi ciri zaman. Karena pada akhirnya, manusia selalu menemukan cara cerdas untuk menyesuaikan diri dengan zamannya dan itulah kecerdasan sejati.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Soppeng

HMI Sulsel Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas Dugaan Pungli Pengadaan Alsintan di Soppeng

ruminews.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng. Dugaan tersebut dinilai berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi karena berkaitan langsung dengan program bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara. Fungsionaris Badko HMI Sulsel Bidang PTKP, Abdul Azis Nasar, menyayangkan lambannya penanganan dugaan pungli pengadaan alsintan yang dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya kelompok tani penerima bantuan. Menurutnya, praktik pungutan dalam distribusi bantuan pemerintah merupakan bentuk penyimpangan serius yang tidak boleh dibiarkan. “Jika dugaan pungli ini benar terjadi, maka hal tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi telah mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan negara dan membebani petani. Bantuan alsintan seharusnya diberikan secara gratis sesuai ketentuan, bukan justru menjadi objek pungutan,” tegas Abdul Azis. HMI Sulsel menilai Kejati Sulsel perlu mengambil alih penanganan secara komprehensif dengan menelusuri seluruh rantai pengadaan dan distribusi alsintan, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah praktik pungli tersebut berdiri sendiri atau merupakan bagian dari skema penyalahgunaan anggaran yang lebih luas. Menurut HMI Sulsel, dugaan pungli terhadap alsintan berpotensi berdampak langsung terhadap sektor pertanian. Beban biaya yang ditarik dari kelompok tani dapat menghambat akses terhadap bantuan pemerintah, menurunkan produktivitas, serta melemahkan program ketahanan pangan daerah. “Jika kasus pungli hari ini memiliki dampak nyata terhadap ketahanan pangan, maka Soppeng berpotensi mengalami degradasi kemajuan sektor pertanian. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani dan stabilitas pangan daerah,” lanjutnya. HMI Sulsel juga menegaskan bahwa Kejati Sulsel harus bekerja secara transparan dan tidak tebang pilih. Pemeriksaan diminta tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengadaan maupun distribusi alsintan. Lebih lanjut, HMI Sulsel menyatakan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini. Apabila tidak terdapat kepastian hukum dalam waktu dekat, pihaknya akan membawa isu tersebut ke tingkat konsolidasi nasional sebagai bentuk tekanan moral terhadap penegakan hukum. “Di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi yang semakin menegang, praktik pungli dalam sektor pangan tidak boleh dibiarkan. Kami mendesak Kejati Sulsel segera bertindak tegas, usut tuntas, dan sampaikan perkembangan kepada publik secara terbuka. Usut tanpa pandang bulu,” tutup Abdul Azis Nasar. HMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dugaan pungli pengadaan alsintan di Kabupaten Soppeng hingga terdapat kepastian hukum yang jelas demi melindungi kepentingan petani serta menjaga integritas program pertanian pemerintah.

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Bayang di Balik Ojol: Siapa Menggerakkan Pembubaran Massa di Makassar?

Penulis: F. H. Kalindra – Penggiat Literasi Nasional ruminews.id, Makassar – Di jalan-jalan yang pernah riuh oleh teriakan idealisme kini muncul pola yang ganjil sebuah bayang-bayang yang bergerak tanpa nama, tanpa seragam, namun terasa terarah. Makassar kota yang akrab dengan denyut perlawanan mahasiswa seakan memasuki babak baru dalam dinamika unjuk rasa. Di kampus-kampus ternama seperti UNM dan UMI, malam tak lagi sekadar menjadi saksi panjangnya aksi melainkan juga menjadi panggung bagi hadirnya kekuatan yang tak sepenuhnya dapat dijelaskan. Ada ironi yang mengendap di sana ketika mahasiswa berdiri membawa suara perubahan justru mereka berhadapan dengan kelompok yang selama ini dikenal sebagai pekerja jalanan ojek online yang kesehariannya bergelut dengan panas dan hujan demi nafkah. Namun dalam momen-momen tertentu mereka menjelma menjadi barisan yang bergerak serempak membubarkan bahkan menyerang. Apakah ini murni keresahan? Ataukah ada tangan-tangan tak kasatmata yang menata langkah mereka? Di titik inilah kecurigaan tumbuh gerakan yang seharusnya organik terasa seperti telah disusupi kepentingan yang lebih besar, seolah ada skenario yang dimainkan dengan rapi massa dibubarkan tetapi aparat tak perlu turun tangan, ketertiban dipulihkan namun tanpa jejak resmi. Nama aparat tetap bersih tak tercoreng dalam catatan konflik sementara wajah-wajah lain dijadikan perisai. Narasi ini bukan sekadar tudingan melainkan kegelisahan yang lahir dari pola berulang. Sebab jika benar ada orkestrasi di balik layar maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan demonstran, tetapi juga kejujuran ruang publik itu sendiri. Ketika kekuasaan tak lagi tampil secara terang, melainkan bersembunyi di balik wajah rakyat maka batas antara yang otentik dan yang direkayasa menjadi kabur. Dan bila pola semacam ini terus dipelihara dampaknya akan menjalar lebih jauh dari sekadar benturan sesaat tapi akan membentuk persepsi sedikit demi sedikit masyarakat akan digiring pada kesimpulan yang disederhanakan. Bahwa setiap aksi mahasiswa adalah gangguan, bahwa demonstrasi hanya membawa kerugian bagi rakyat kecil seperti yang direpresentasikan oleh ojol. Dalam konstruksi semacam ini tak ada lagi ruang untuk membedakan antara aksi yang tertib dan yang melampaui batas. Semuanya dilebur dalam stigma yang sama. Aksi-aksi mahasiswa yang sejatinya organik yang berjalan sesuai aturan dan membawa aspirasi yang sah akan ikut terseret dalam arus sentimen negatif. Dukungan publik perlahan terkikis digantikan oleh rasa jenuh dan curiga. Ketika masyarakat telah berpaling maka suara mahasiswa kehilangan gaungnya bukan karena ia salah tetapi karena citranya telah lebih dulu dilemahkan. Makassar pun berdiri di persimpangan yang tak sederhana. Ini bukan semata soal demonstrasi atau pembubaran massa melainkan tentang bagaimana kebenaran dan persepsi saling bertarung dalam ruang publik. Ketika yang samar lebih dipercaya dari pada yang nyata dan ketika kekuasaan memilih bersembunyi di balik wajah rakyatnya sendiri maka yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban melainkan juga kejujuran dalam kehidupan berdemokrasi.

Scroll to Top