Author name: Fikri Haikal

Opini

HMI dan Stigma “Ancaman” di Kampus

ruminews.id – Di banyak kampus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) seolah menjelma monster. Bukan monster nyata, tapi monster imajiner yang hidup di kepala sebagian petinggi kampus. Setiap kali mahasiswa baru masuk, selalu ada narasi yang diperdengarkan dengan nada serius: “Hati-hati, jangan ikut HMI. Mereka itu suka mendoktrin, suka bikin ribut, bahaya untuk masa depanmu.” Lucu sekali melihat bagaimana sebagian kampus memperlakukan HMI. Seolah-olah organisasi mahasiswa ini adalah hantu gentayangan yang siap meneror ruang akademik. Setiap kali mahasiswa baru masuk, selalu ada “bisikan suci” dari petinggi kampus: “Jangan ikut HMI, nanti kamu didoktrin, nanti kamu jadi rusuh, nanti kamu tersesat.” Ironisnya, kalimat semacam ini justru lebih mirip doktrin daripada apa yang dituduhkan kepada HMI. Ironinya, kalimat itu sendiri adalah sebuah doktrin. Jadi, siapa sebenarnya yang suka mendoktrin? Kampus seharusnya menjadi tempat pikiran bebas berkecambah, tapi justru terjebak dalam paranoia. Mereka ingin mahasiswa yang cerdas—asal tidak terlalu kritis. Mereka ingin mahasiswa yang aktif—asal tidak melawan arus. Mereka ingin mahasiswa mengenal organisasi—asal bukan organisasi yang berani bicara. Singkatnya, mereka ingin mencetak generasi yes man yang sopan, lugu, dan siap diatur tanpa banyak tanya. Mengapa kampus begitu panik? Apakah gedung-gedung tinggi itu akan roboh hanya karena beberapa mahasiswa belajar berpikir kritis bersama HMI? Ataukah para petinggi kampus khawatir kursi empuk mereka goyang jika terlalu banyak mahasiswa berani bertanya “kenapa” dan “untuk siapa” kebijakan diambil? Padahal, sejarah HMI tidak bisa dihapus begitu saja dengan stigma murahan. HMI lahir di masa pergulatan identitas bangsa, tumbuh bersama semangat melawan ketidakadilan, dan banyak melahirkan tokoh nasional, melahirkan intelektual, politisi, dan tokoh bangsa. Tapi apa yang diingat kampus? Bukan intelektualitas atau kontribusinya, melainkan label: ribut, keras kepala, pengganggu stabilitas. Stabilitas kata itu terdengar indah. Tapi stabilitas seperti apa yang mereka maksud? Stabilitas kampus yang tenang, steril, tanpa kritik, di mana mahasiswa hanya jadi penghuni kelas yang mengejar IPK lalu pulang dengan selamat? Jika itu yang dimaksud, maka kampus tidak lebih dari pabrik ijazah, bukan ruang intelektual. kampus yang seharusnya jadi ruang paling bebas untuk berpikir, justru alergi terhadap kebebasan itu sendiri. Mereka ingin mahasiswa kritis di atas kertas, tapi jinak di lapangan. Mereka mengajarkan demokrasi di kelas, lalu mengebiri praktik demokrasi di halaman kampus. Bayangkan betapa rapuhnya otoritas kampus jika hanya dengan sekelompok mahasiswa ber-HMI, mereka sudah merasa terancam. Apakah kursi jabatan itu selemah itu, sehingga kritik mahasiswa bisa membuatnya oleng? Ataukah sebenarnya bukan HMI yang berbahaya, melainkan nurani mahasiswa yang bisa hidup kembali ketika bertemu ruang kaderisasi? kampus sering menuduh HMI suka mendoktrin, padahal mereka sendiri mendoktrin mahasiswa baru dengan larangan sepihak. Kampus menuduh HMI berbahaya, padahal yang berbahaya justru sikap kampus yang anti-pikiran bebas. Kampus menuduh HMI mencuci otak, padahal mereka sendiri yang berusaha membatasi akal sehat dengan ketakutan. Kampus bicara demokrasi di kelas, tapi mencekik demokrasi di halaman. Mereka mengajarkan mahasiswa untuk kritis, tapi menutup pintu ketika kritik diarahkan pada kebijakan kampus. Mereka menuntut mahasiswa jadi agen perubahan, tapi panik ketika mahasiswa benar-benar bergerak. Bukankah ini ironi terbesar pendidikan tinggi kita? Stigma terhadap HMI di kampus biasanya berakar dari dua hal. Pertama, ketakutan struktural: bahwa HMI bisa melahirkan mahasiswa yang berani bersuara, mengkritik, dan tidak tunduk sepenuhnya pada narasi resmi kampus. Kedua, trauma historis: gesekan antara aktivis HMI dengan birokrasi kampus atau pemerintah di masa lalu, yang akhirnya diwariskan dalam bentuk larangan halus kepada generasi berikutnya. Sebenarnya yang ditakuti bukanlah HMI sebagai organisasi, melainkan ide yang hidup di dalamnya: keberanian untuk bertanya, keberanian untuk bersuara, keberanian untuk melawan kemapanan yang tidak adil. Itulah yang dianggap ancaman—bukan untuk mahasiswa, tapi untuk kenyamanan birokrasi kampus. Jika kampus benar-benar percaya pada intelektualitas, mereka seharusnya memberi ruang bagi mahasiswa untuk mencoba, menilai, dan menentukan sendiri apakah HMI cocok bagi mereka. Melarang HMI hanya menunjukkan satu hal: kampus tidak percaya pada mahasiswa. Mereka menganggap mahasiswa terlalu naif, terlalu bodoh untuk memilih jalannya sendiri. Dan di sinilah letak tragedinya: kampus yang seharusnya melahirkan pemikir bebas justru melahirkan paranoia. Paranoia yang diwariskan dari generasi birokrat lama ke birokrat baru, sampai akhirnya menjadi semacam takhayul institusional. Bahwa HMI itu hantu. Bahwa organisasi mahasiswa itu penyakit. Bahwa kebebasan berpikir itu ancaman. Padahal, jika kita jujur, HMI tidak pernah menjadi hantu. Yang berhantu itu adalah rasa takut kampus pada suara kritis. Rasa takut yang terlalu lama dipelihara, hingga kampus lupa bahwa mengekang mahasiswa justru lebih berbahaya: melahirkan generasi yang tidak percaya diri, tidak berani bersuara, dan hanya jadi penonton di tengah perubahan bangsa. Maka, ketika petinggi kampus berkata: “Jangan ikut HMI, nanti kamu didoktrin,” mahasiswa seharusnya tersenyum. Sebab pada saat itu, mereka sedang menyaksikan ironi telanjang: bahwa kampus yang mengaku rumah intelektual, ternyata bisa lebih dogmatis daripada organisasi yang mereka tuduh.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

HMI dalam Cita Indonesia Emas 2045 ‎Ketua Umum HMI Cabang Pangkep Ikuti Advance Training LK III HMI Badko Kalimantan Selatan

ruminews.id – ‎Pangkep, 4 September 2025 – Muhammad Fadly, resmi mengikuti forum Advance Training (LK III) yang digelar HMI Badan Koordinasi Kalimantan Selatan sejak 31 Agustus hingga 07 September 2025. Forum ini menjadi salah satu jenjang tertinggi dalam perkaderan formal HMI yang dirancang untuk membentuk kader unggul, kritis, dan memiliki wawasan kepemimpinan strategis. ‎ ‎Dalam keterangannya, Fadly menegaskan bahwa partisipasi HMI dalam forum seperti ini adalah bentuk komitmen organisasi untuk ikut menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, seratus tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi momentum perwujudan cita kolektif bangsa: menghadirkan Indonesia yang adil, makmur, berdaya saing global, namun tetap berkarakter kebangsaan dan berkeadaban. ‎ ‎“Indonesia Emas bukan sekadar jargon pembangunan. Ia adalah proyek peradaban yang membutuhkan SDM unggul, kritis, dan berintegritas. HMI melalui perkaderan formal seperti LK III meneguhkan perannya untuk memastikan bahwa generasi muda Islam dan bangsa ini siap menjawab tantangan global,” ujar Fadly. ‎ ‎Lebih jauh, ia menyoroti fenomena bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2040. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas bila dikelola dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan karakter generasi muda. Namun, tanpa perencanaan yang matang, bonus tersebut bisa berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya pengangguran, ketimpangan sosial, dan melemahnya daya saing bangsa. ‎ ‎Fadly menegaskan, di sinilah peran HMI menjadi relevan. Sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia, HMI telah memiliki nilai dasar perjuangan (NDP) yang menjadi pedoman kader untuk mengintegrasikan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Hal ini membuat HMI selalu hadir sebagai bagian dari civil society yang mampu mengawal pembangunan nasional sekaligus menjaga arah moral bangsa. ‎ ‎“Advance Training bukan hanya forum diskusi intelektual, tapi juga ruang kaderisasi kepemimpinan transformasional. Kami ingin melahirkan kader yang tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga mampu bertindak strategis untuk membawa perubahan nyata di masyarakat,” tambahnya. ‎ ‎Kegiatan LK III ini menghadirkan berbagai materi strategis mulai dari geopolitik, ekonomi global, peran civil society, hingga penguatan ideologi kebangsaan. Para peserta dituntut untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu merumuskan gagasan strategis yang dapat diterapkan di level lokal maupun nasional. ‎ ‎Dengan partisipasi Ketua Umum HMI Cabang Pangkep dalam forum ini, diharapkan lahir pemikiran-pemikiran baru dan rekomendasi strategis bagi bangsa. HMI menegaskan kesiapannya untuk terus menjadi garda depan dalam mencetak generasi unggul, berdaya saing global, serta berintegritas moral demi mewujudkan cita Indonesia Emas 2045. ‎

Opini, Pendidikan

Kampus Megah, Intelektualitas yang Rapuh

ruminews.id – Di tengah kota Makassar, berdiri sebuah kampus megah. Pilar-pilarnya menjulang, arsitekturnya gagah, catnya berkilau. Namun di dalamnya, segala yang bernama kebebasan, intelektualitas, dan keberanian justru merapuh. Di balik kemegahan bangunan, ada kehampaan: belajar hanya soal absen, organisasi dicurigai, diskusi ditakuti, suara mahasiswa dibungkam. Kampus, yang seharusnya menjadi rahim peradaban dan ladang subur bagi lahirnya gagasan, perlahan menjelma penjara yang membungkam. Ruang organisasi dibatasi, diskusi dan kajian intelektual dihapus seolah menjadi virus yang menakutkan. Akademia kehilangan denyutnya, hanya tersisa rutinitas kaku bernama absen dan presentasi kelompok yang miskin esensi. Ironisnya, organisasi yang seharusnya menjadi lidah perlawanan justru kehilangan orientasi. Mereka bagai perahu tanpa kompas, terombang-ambing dalam arus birokrasi kampus, lupa bahwa sejarah mahasiswa adalah sejarah keberanian melawan ketidakadilan. Sementara itu, mahasiswa lain larut dalam apatisme: lebih nyaman menjadi penonton daripada pelaku, lebih rela menjadi angka dalam presensi daripada suara yang menuntut perubahan. Lebih parah lagi, tenaga pengajar yang seharusnya menyalakan api pengetahuan justru banyak yang hadir tanpa ruh. Alih-alih menginspirasi dan menyalakan api intelektual, banyak yang hanya hadir sebagai pengisi waktu, mengulang slide lama, menjejali mahasiswa dengan formalitas, seakan kuliah hanya rutinitas administratif, bukan proses pencerahan. Pendidikan akhirnya kehilangan makna, tinggal kulit tanpa isi, sekadar prosedur administratif menuju ijazah. Inilah wajah kampus kita hari ini: represif pada gerakan, kaku pada organisasi, kerdil pada kebebasan. Megah di bangunan, rapuh di pemikiran. Juga membunuh jiwa bangsa. Sebab, dari ruang-ruang diskusi yang dibungkam itulah seharusnya lahir pemikiran kritis, dari organisasi yang dipersempit itulah terbentuk kepemimpinan yang visioner. Jika semua itu dihapuskan, maka kampus hanya akan melahirkan generasi yang patuh, bukan generasi yang berpikir; generasi yang tunduk, bukan generasi yang berani. Pertanyaannya sederhana: Apakah kita rela kampus menjadi pabrik gelar tanpa jiwa? Apakah kita akan terus diam ketika ruang belajar, ruang berorganisasi, dan ruang berpikir kita dilucuti? Jika mahasiswa diam, maka sejarah akan mencatat kita sebagai generasi yang kalah sebelum berjuang.

Hukum & Kriminal, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Babak Baru Korupsi Laptop Chromebook: Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka

ruminews.id, Jakarta – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, sebagai tersangka. “Inisial NAM telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menuturkan penetapan Nadiem sebagai tersangka didasari bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, saksi ahli, hingga dokumen terkait. “Berdasarkan rangkaian alat bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari keterangan saksi, ahli, dokumen, hingga barang bukti lainnya, maka penyidik menetapkan NAM selaku Mendikbudristek periode 2019–2024 sebagai tersangka,” jelasnya. Sebelumnya, Nadiem sudah tiga kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 23 Juni 2025 selama kurang lebih 12 jam, kemudian pemeriksaan kedua pada 15 Juli 2025 sekitar 9 jam. Pada pemeriksaan ketiga hari ini, statusnya resmi berubah menjadi tersangka. Ia juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni 2025 untuk jangka waktu enam bulan. Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya menetapkan empat tersangka lain yang diduga terlibat dalam proyek digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Proyek tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,98 triliun. Keempat tersangka yang telah lebih dulu dijerat yaitu: Sri Wahyuningsih (SW), mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek (2020–2021); Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur SMP Kemendikbudristek (2020); Jurist Tan (JT/JS), staf khusus Mendikbudristek era Nadiem; Ibrahim Arief (IBAM), konsultan perorangan pada proyek infrastruktur teknologi Kemendikbudristek. Dengan ditetapkannya Nadiem sebagai tersangka, total sudah ada lima orang yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook ini.

Uncategorized

Cipayung Plus Gowa Gelar Longmarch dan Dialog Terbuka dengan Pemerintah

Gowa – 3 September 2025. Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Gowa, yang beranggotakan PMKRI, HMI Gowa Raya, IMM, GMNI, Komca Pemuda Katolik, dan SAPMA PP, menggelar aksi longmarch dari perbatasan Makassar–Gowa menuju Kantor Bupati serta DPRD Gowa. Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari jajaran Polres Gowa dan Kodim 1409. Dalam pergerakannya, massa menyuarakan sejumlah isu strategis di tingkat nasional maupun lokal. Tuntutan Nasional meliputi: Mendesak reformasi Polri serta pencopotan Kapolri. Mewujudkan transparansi dalam penanganan kasus hukum. Evaluasi prosedur pengamanan aksi massa. Pengesahan RUU Perampasan Aset. Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Penegakan supremasi hukum dan HAM. Evaluasi program MBG. Sementara untuk tuntutan daerah, massa menekankan: Pencopotan Kapolda Sulsel. Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak di Gowa. Evaluasi terhadap aktivitas pertambangan. Transparansi PAD dari sektor tambang legal. Pemberantasan praktik tambang ilegal. Momen menarik terjadi ketika Bupati Gowa turun langsung ke jalan dan duduk bersama peserta aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kehadiran Ketua DPRD Gowa juga menjadi perhatian, di mana ia berkomitmen menyalurkan tuntutan Cipayung Plus melalui mekanisme resmi DPRD. Dalam jalannya aksi, masing-masing pimpinan organisasi mahasiswa dan pemuda menyampaikan orasi: Kalvin (Ketua PMKRI Gowa): menekankan bahwa reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak demi tegaknya supremasi hukum. Nawir (Ketua HMI Cabang Gowa Raya): menyatakan konsolidasi aksi ini berhasil dan tuntutan utama, baik nasional maupun lokal, sudah tersampaikan dengan damai. Khaliq (Ketua GMNI Gowa): mengkritisi tambang ilegal dan kebijakan pajak yang dianggap merugikan rakyat kecil. Nurafni (Ketua IMM Gowa): menegaskan kenaikan pajak adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Antonio (Ketua Pemuda Katolik Gowa): menggarisbawahi pentingnya transparansi PAD dan menolak kebijakan yang hanya menguntungkan elit. Sigit (Ketua SAPMA PP Gowa): mengecam mafia tanah serta tambang ilegal, dan menegaskan aparat harus netral. Aksi berlangsung kondusif hingga berakhir. Sebagai penutup, Cipayung Plus Gowa menyampaikan apresiasi kepada Polres Gowa dan Kodim 1409 atas pengawalan sejak titik awal hingga aksi selesai dengan aman.

Daerah, Soppeng

HMI Soppeng Gelar Aksi, Sebut di Soppeng Banyak Masalah, Akan Ada Aksi Lanjutan?

ruminews.id, SOPPENG – Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Soppeng menggelar aksi demonstrasi serentak di dua lokasi strategis di Kabupaten Soppeng, yakni di depan Mapolres Soppeng dan Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Senin (01/09). Demonstrasi tersebut disambut Pimpinan DPRD Soppeng, H. A. Muhammad Farid Kaswadi (Ketua), Naspiding (Wakil Ketua I), dan Muhammad Taufan (Wakil Ketua II). Juga hadir menemui massa Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng, H. Salahuddin, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, dan Dandim 1423/Soppeng, Letkol RH Manurung. Nursandi selaku jendral Lapangan mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap situasi kebangsaan yang dinilai semakin memprihatinkan. Dalam orasinya menyampaikan bahwa kondisi bangsa saat ini membutuhkan keberanian semua elemen masyarakat untuk bersuara dan mendesak perubahan nyata, terutama dari para wakil rakyat. “Melihat kondisi kebangsaan hari ini yang sedang tidak baik-baik saja, kami menuntut DPRD Kabupaten Soppeng agar menyampaikan aspirasi kami ke pusat, dalam hal ini ke DPR RI,” tegas Nursandi. Adapun lima poin utama tuntutan aksi adalah sebagai berikut: Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR Meski beberapa ketua partai telah menyatakan penolakan secara lisan, massa menuntut penolakan tersebut ditegaskan dalam bentuk hukum yang mengikat. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurut massa, pengesahan RUU ini penting untuk memberi efek jera terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Menuntut transparansi anggaran DPR, kami menilai pengelolaan anggaran DPR masih tertutup dan rawan penyalahgunaan. Merevisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), Revisi dianggap penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Menuntut pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan dan hentikan kekerasan terhadap massa aksi. HMI Cabang Soppeng juga mendesak pihak kepolisian melalui Polres Soppeng segera mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan yang diduga menjadi korban kekerasan. Selain itu, mereka meminta pihak kepolisian menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap peserta aksi di seluruh Indonesia. Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib dan damai. Sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan, aksi ditutup dengan doa bersama dan salat ghaib untuk seluruh korban yang gugur dalam berbagai aksi demonstrasi di tanah air. Terakhir, Nursandi menuturkan bahwa akan melakukan aksi lanjutan dengan isu masalah daerah yang ada di Kabupaten Soppeng. “Kami melihat banyak permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Soppeng, segera kami akan lakukan konsolidasi untuk menuntut Pemda menyelesaikan beragam masalah yang ada, semoga tidak ada tindakan represif terhadap kami jika mencoba membuka beragam kasus yang ada di daerah,” tutupnya. (*)

Daerah, Gowa, Pemerintahan

Putera Mahkota Kerajaan Gowa bersama Koalisi OKP Se Kab Gowa : Dialog Adalah Jalan Terbaik

ruminews.id – Gowa, 2 September 2025 – Putera Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju bin Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaeng Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III, mengundang Koalisi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Gowa dalam agenda silaturahmi dan dialog kebangsaan. Pertemuan ini berlangsung setelah Putera Mahkota menerima laporan dari pasukan Tubarani mengenai adanya wacana aksi besar di wilayah Gowa. Sebagai langkah antisipasi, ia mengajak sejumlah pimpinan OKP untuk duduk bersama, berdiskusi, sekaligus mempererat komunikasi demi menjaga stabilitas daerah. Koalisi OKP yang hadir antara lain IMM, SAPMA PP, Pemuda Katolik, PMKRI, HMI Cabang Gowa Raya, GMNI, GPM, dan PMII. Dalam sambutannya, Putera Mahkota menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap menjunjung kedamaian dan menjaga keharmonisan sosial. “Saya menghargai setiap bentuk penyampaian aspirasi karena itu dijamin undang-undang. Namun saya juga berharap agar pemuda dan mahasiswa di Gowa menyuarakan pendapat secara damai, tidak mudah terprovokasi, serta tetap menjaga martabat daerah ini sebagai tanah yang mulia dan bersejarah,” ujarnya. Dialog ini juga menjadi ajang pembahasan persoalan sosial dan kebijakan publik yang tengah berkembang. Putera Mahkota mengingatkan bahwa pemuda adalah agen perubahan sehingga harus dilibatkan dalam proses demokrasi, tetapi dengan tetap mengutamakan persatuan. “Sebagai pewaris tahta Kerajaan Gowa, saya meyakini peran generasi muda sangat menentukan arah bangsa. Karena itu, saya berpesan agar gerakan mahasiswa maupun OKP tidak dijadikan alat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit,” tambahnya. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas insiden penjarahan dan provokasi destruktif yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya. Menurutnya, tindakan anarkis hanya akan melukai masyarakat dan merusak kohesi sosial. “Saya mengutuk segala bentuk penjarahan dan provokasi destruktif. Mari kita tolak cara-cara yang dapat merusak persaudaraan dan merugikan rakyat sendiri,” tegasnya. Di akhir pertemuan, Putera Mahkota bersama perwakilan OKP sepakat untuk mengutamakan komunikasi, langkah persuasif, dan kolaborasi dalam menjaga keamanan serta kondusivitas Gowa. “Dialog adalah jalan terbaik. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa merawat demokrasi, menjaga kehormatan daerah, dan memperkuat persatuan bangsa,” tutupnya.

Opini

Prabowo vs Jokowi: Pertarungan Senyap

ruminews.id – Jika menengok ke susunan kabinet Prabowo–Gibran, aroma “lanjutan” pemerintahan Jokowi cukup terasa. Lebih dari enam belas menteri lama kembali masuk jajaran, termasuk nama-nama penting seperti Sri Mulyani, Erick Thohir, Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, hingga Bahlil Lahadalia. Mereka adalah figur-figur yang lahir dan besar dalam orbit Jokowi. Langkah ini bisa dibaca sebagai strategi menjaga stabilitas, karena menggeser terlalu banyak orang lama tentu berisiko menimbulkan kegaduhan politik. Tetapi di sisi lain, publik melihat adanya kesinambungan pengaruh, seolah-olah Prabowo hanya meneruskan mesin lama, bukan membentuk mesin barunya sendiri. Satu hal yang kemudian ramai dibicarakan publik adalah mengapa Presiden Prabowo Subianto tidak kunjung mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Padahal, secara konstitusi, mencopot dan mengangkat Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Artinya, tanpa perlu izin siapa pun, Prabowo bisa melakukannya kapan saja. Namun faktanya, sampai hari ini Kapolri masih tetap duduk nyaman, bahkan mendampingi presiden dalam berbagai agenda kenegaraan. Dari situ muncul opini bahwa Prabowo tampak “tersandera” oleh kekuatan politik lawannya, terutama jaringan kekuasaan yang dibangun Jokowi selama satu dekade terakhir. Dalam konteks ini, Kapolri menjadi figur paling simbolis. Listyo Sigit adalah “warisan” Jokowi yg dipilih langsung oleh mantan presiden itu pada 2021. Hubungannya dengan Jokowi dikenal dekat, dan sebagian analis menilai Polri di bawah kendalinya masih lebih condong pada kepentingan politik lama. Pertanyaan publik pun sederhana, jika Prabowo benar-benar ingin menegaskan kemandirian, mengapa ia tidak segera mencopot Kapolri? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Mencopot Kapolri terlalu cepat bisa dibaca sebagai langkah frontal yang mengundang perlawanan dari berbagai kubu, termasuk partai-partai yang masih bernaung di bawah pengaruh Jokowi. Di internal Polri sendiri belum terlihat jelas sosok jenderal yang murni loyal kepada Prabowo, sehingga pergantian tanpa calon pengganti yang solid justru bisa menimbulkan instabilitas. Belum lagi faktor Gibran sebagai wakil presiden, putra Jokowi, yang membuat setiap langkah terkait Kapolri menjadi sangat sensitif. Dari sinilah muncul kesan bahwa Prabowo belum sepenuhnya bebas. Ia mungkin memilih menahan diri dan menunggu waktu yang tepat, tetapi di mata publik, ketidakmampuan mengganti Kapolri menghadirkan gambaran seorang presiden yang masih dibatasi ruang geraknya. Polri pun tampak masih tunduk pada kepentingan lama, dan selama Listyo masih menjabat, bayang-bayang Jokowi seakan hadir di ruang kerja Prabowo. Tentu saja, semua ini hanyalah opini bebas yang lahir dari pembacaan atas dinamika politik mutakhir. Bisa benar, bisa juga keliru. Tetapi setidaknya, opini ini layak diperhitungkan, karena menunjukkan betapa kompleksnya pertarungan kekuasaan di balik layar. Prabowo mungkin bukan sepenuhnya lemah, tetapi ia jelas tidak sepenuhnya merdeka. Ada kompromi, ada kalkulasi, ada warisan kekuasaan yang masih membatasi langkahnya. Pertanyaan sesungguhnya kini bukan lagi apakah ia mampu mengganti Kapolri, melainkan kapan dan sejauh mana ia berani melakukannya.

Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik, Sidrap

Aksi Demonstrasi Keluarga Mahasiswa Sidenreng: Dari Reformasi Polri hingga Tuntutan Daerah

ruminews.id – Indonesia pada saat ini sedang mengalami polemik/persoalan yang sangat besar. Isu yang sekarang beredar betul-betul kompleks. Organisasi tingkat kedaerahan yang bernama Keluarga Mahasiswa Sidenreng itu turut melakukan aksi demonstrasi yang berlokasi di depan kantor DPRD Kab. Sidrap. Dalam aksinya Keluarga Masiswa Sidenreng menurunkan isu mengenai reformasi polri dan menyuruh aparat kepolisian kirinya dalam menangani massa aksi itu tidak terlalu represif. “Bahwa tugas besar dari pada aparat kepolisan itu adalah menjaga massa aksi dalam menyampaikan pendapatnya bukan malah menjadi musuh bagi masyarakat” ucap Jenderal Lapangan Muh Aslan. Di bawah terik matahari yang panas semangat teman-teman dalam menyampaikan tuntutannya itu tidak kalah panas. Waktu itu aparat kepolisian mendominasi massa aksi tetapi massa aksi dari Keluarga Mahasiswa Sidenreng tidak ada yang getar sedikitpun. Dalam tuntutan aksi yang di bawakan, Keluarga Mahasiswa Sidenreng juga turut membawakan isu-isu problematika kedaerahannya. Persoalan yang di angkat di antara lain meningkatnya kasus HIV/AIDS secara signifikan dalam beberapa tahun kemarin, menyuruh aparat pemerintahan untuk kemudian mengevaluasi wisata taman nona-nonae yang sekarang ini sedang mangkrak dan sudah menelan anggara bermilliaran, dan menuntut insentif dan fasilitas layak bagi guru yang di tempatkan di wilayah terpencil. Aksi berjalan secara damai tanpa kericuhan dan Jenderal lapangan menegaskan bahwa aksi yang dilakukan itu tidak bersifat fomo melainkan murni atas dasar kepentingan masyarakat Indonesia terkhusunya juga masyarakat daerah sidenreng rappang.

Opini

Di Tengah Gelombang, Persatuan Harus Jadi Pelabuhan

ruminews.id – ‎Makassar, 2 September 2025, Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian publik. Seketika penulis memberi perhatian bahwa aksi massa adalah hak konstitusional rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa aspirasi yang lahir dari nurani tidak boleh kehilangan arah dari tujuan sejatinya: memperjuangkan kebenaran dan keadilan. ‎ ‎Tragedi di Tengah Aspirasi ‎ ‎Demonstrasi yang dipelopori mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil berlangsung di sejumlah titik strategis Makassar: mulai dari Flyover, kawasan Jalan Urip Sumoharjo, hingga depan Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar. Tuntutan utama yang digaungkan adalah pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI serta desakan agar pemerintah lebih serius mendengarkan suara rakyat. ‎ ‎Namun, dinamika tersebut berubah menjadi tragedi. Gedung DPRD Makassar terbakar, puluhan kendaraan hangus, infrastruktur pemerintahan rusak, dan sejumlah orang menjadi korban. Insiden ini memicu keprihatinan mendalam di tingkat nasional sekaligus menjadi peringatan bahwa ruang demokrasi harus dijaga agar tetap aman, damai, dan konstruktif. ‎ ‎Seruan Moral: Demokrasi Harus Dirawat ‎ ‎Menanggapi situasi tersebut, penulis menegaskan pentingnya kejernihan sikap dalam berdemonstrasi. Demo itu hak rakyat yang sah, bagian dari denyut demokrasi kita. Tetapi ketika aspirasi bergeser dari tujuannya, ia justru merusak nilai demokrasi itu sendiri. ‎ ‎Bagi saya, demokrasi tidak hanya tentang menyuarakan kritik, tetapi juga tentang merawat ruang bersama agar tidak tercerai-berai oleh kepentingan sesaat. Aspirasi rakyat, menurutnya, harus menjadi kekuatan moral yang mendorong perubahan, bukan alasan untuk menambah luka sosial. ‎ ‎ Persatuan Adalah Jalan, Bukan Polarisasi ‎ ‎Saya menutup pesan ini dengan ajakan untuk kembali menempatkan persatuan sebagai pelabuhan di tengah gelombang perbedaan. ‎ ‎’Bangsa ini akan kuat bila mampu mendengar satu sama lain. Demokrasi tidak diukur dari siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling tulus mendengar. Aspirasi rakyat harus menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa, bukan bara yang membakar persaudaraan.’ ‎ ‎Ini menjadi pengingat bahwa di tengah gejolak politik dan sosial, bangsa ini membutuhkan kedewasaan kolektif untuk menjaga demokrasi agar tetap hidup, sehat, dan bermartabat. Persatuan bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kritik menjadi jembatan menuju kebaikan bersama, bukan jurang perpecahan. ‎

Scroll to Top