Author name: Fikri Haikal

Daerah, Ekonomi, Makassar, Pendidikan

Dosen Program Studi Manajemen FEB UNM Fasilitasi BIMTEK Peningkatan Kapasitas Koperasi Kelurahan Merah Putih Makassar

ruminews.id, Makassar, 30 Oktober 2025 — Dosen Program Studi Manajemen FEB UNM, Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., menjadi fasilitator dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Bisnis dan Proposal Pinjaman bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar di Claro Hotel Makassar. Kegiatan yang diikuti oleh 153 perwakilan kelurahan se-Kota Makassar ini dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si., serta dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Akhmad Namsum, mewakili Wali Kota Makassar. Dalam sambutannya, Akhmad Namsum menegaskan bahwa keberadaan koperasi di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak peningkatan ekonomi rakyat. “Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah simbol kemandirian warga. Pemerintah Kota Makassar mendorong setiap koperasi untuk menjadi lembaga ekonomi yang kuat, profesional, dan berorientasi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Arlin Ariesta menekankan pentingnya kemampuan manajerial dalam penyusunan rencana bisnis koperasi. “Koperasi harus mampu membuat perencanaan bisnis yang realistis dan berdaya saing agar bisa mengakses permodalan serta berkontribusi langsung pada perekonomian daerah,” tegasnya. Dalam sesi materi, Dr. Abdul Rahman menyampaikan topik “Peran Strategis Koperasi Kelurahan Merah Putih terhadap Perekonomian Daerah”, dengan menyoroti pentingnya tata kelola koperasi berbasis data dan inovasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Daerah, Ekonomi, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan

King of Nusantara Ajak Pengusaha Manca Negara Berinvestasi di Indonesia

ruminews.id, Jakarta – King of Nusantara Sultan Paser 18, Dr. Sultan AMH Andrian Sulaiman, S.T., MBA hadir saat bincang santai di Starbucks Coffee Setiabudi One, Jl HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, (17/10/2025) King of Nusantara Sultan Paser 18 hadir membahas dan memberikan dukungan penuh kepada Program Asta Cita Pemerintah diantaranya Food Security Ia mengatakan, untuk memperkuat utamanya program Ketahanan Pangan dan memperkuat jaringan usaha antar daerah. Dirinya sudah mempelopori pendirian beberapa usaha pendukung di bidang Trading & Investment, Mineral & Energi, serta bidang Pangan, yaitu: Perikanan, Pertanian dan Peternakan. “Tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal. Termasuk mengoptimalkan potensi wilayah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih terkoneksi, efisien, dan inklusif,” kata King of Nusantara sapaan akrabnya, melalui rilis media, Jumat (24/10/2025) di Jakarta. Kata dia, kedepannya diupayakan untuk terus dapat mendukung tercapainya percepatan pembangunan ekonomi nasional. “Pendirian usaha yang dimaksud adalah Royal Nusantara Investment, Pte, Ltd (Trading & Investment), PT. Raja Berkah Anugerah (Mineral & Energi), dan PT. Royal Nuantara Raya Group (Holding Company), PT. Sinar Pangan Nusantara Sukses (Bidang Pangan). Dimana diharapkan kedepannya dapat menjadi konektivitas antar-wilayah, sekaligus sebagai salah satu pilar penting percepatan pembangunan ekonomi nasional,” jelas King of Nusantara. Menurutnya, dengan memperkuat jaringan usaha antar daerah melalui usaha-usaha yang telah didirikan. Diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan, dalam meningkatkan aliran barang dan jasa. “Hal ini untuk memperluas pasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong inovasi dan teknologi lebih efisien,” ujar pria yang disapa King of Nusantara ini. Dalam rangka memperkuat konektivitas ekonomi antar daerah, King of Nusantara juga bersama para pelaku usaha dan warga lokal juga menggelar pertemuan dan diskusi santai dan terbuka. Yang mana sudah dilaksanakan di Ambon (Provinsi Maluku) sebagai Momentum Bangkitnya Usaha Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan (sebagai Kekuatan Maritim Nusantara). “Acara ini diprakarsasi oleh DPP Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (IKMANEMA) dalam konsep Saresehan, pada Rabu, (01/10/2025),” ucapnya. “Melalui program diskusi santai dan terbuka dalam konsep sarasehan ini, diharap dapat memberikan dampak positif yang utamanya untuk memperkuat jejaring usaha antar daerah, membuka peluang investasi baru di sektor kelautan, serta dapat mendorong inovasi pengelolaan perikanan agar lebih berkelanjutan,” imbuh King of Nusantara. Perkuat Daya Saing Ekonomi Lokal Untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal dan mengoptimalkan potensi wilayah. King of Nusantara yang aktif berkiprah dalam pengelolaan dan penanganan kegiatan sosial juga mendirikan Sultan Paser 18 Foundation. Lembaga ini senantiasa turut aktif dalam menghadiri undangan international yang digelar oleh Mancanegara sebagai Narasumber, untuk memperkenalkan kepada para investor agar berinvestasi di Indonesia. Dalam beberapa waktu ini, King of Nusantara juga telah menyempatkan untuk menghadiri Acara “60 th BIRTHDAY CELEBRATION” Tan Seri Jimmy J Guo dan Istri Dato Seri Zhu Zi Sabrina dari Negara Republic Of Nauru. Yang juga pernah berada dalam Asean – China Business Council yang acaranya diselenggarakan di Chuai Heng Banquet Hall 20, Jalan Kamuning off Jalan Imbi,55100 Kuala Lumpur Malaysia, Senin, (04/08/2025). “Acara ini juga dihadiri oleh beberapa Pengusaha Internasional, seperti Negara China, Nauru, Singapore, Hongkong, Thailand, Vietnam, Kamboja dan pengusaha lokal Malaysia,” ujarnya. Dalam sambutannya, King of Nusantara Sultan Paser 18 juga mengajak para Pengusaha Mancanegara untuk ber investasi di Negara Indonesia dalam berbagai bidang usaha/bisnis. Dimana mengikuti aturan dan undang undang yang berlaku di Indonesia dan Perdagangan Internasional antar negara khususnya bidang usaha Swasta/Private. “Kedepan dapat membantu program pembangunan Indonesia secara optimal, yang utamanya dalam menciptakan penguatan jaringan usaha antar daerah. Tentunya, tidak hanya sebatas mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mewujudkan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan wilayah, serta pengembangan potensi lokal yang selama ini kurang tersentuh,” pungkasnya. (red)

Cibubur, Daerah, Jakarta, Nasional, Pendidikan

PB HMI Sukses Gelar Kemah Bhakti Pemuda 2025: Meneguhkan Jalan Panjang Kepemudaan Menuju Indonesia Berdaulat

ruminews.id, Cibubur, 29 Oktober 2025 — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sukses menggelar Kemah Bhakti Pemuda 2025 dengan mengusung tema “Asta Cita dan Jalan Panjang Kepemudaan: Dari Tantangan Zaman Menuju Indonesia Berdaulat.” Kegiatan ini berlangsung pada 27–29 Oktober 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, dan diikuti oleh ratusan peserta dari HMI Cabang dan Badko se-Indonesia melalui sistem delegasi. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, mengasah kepemimpinan pemuda, serta merumuskan gagasan kebijakan strategis yang berakar dari daerah menuju tataran nasional. Selama tiga hari, para peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan inspiratif bersama narasumber lintas bidang. Hadir di antaranya Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda; Suyudi Ario Seto, Kepala BNN RI; Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR RI; Munadi Herlambang, Perwakilan BNI; Bambang Widyatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten; serta Edi Purwanto, Anggota DPR RI Komisi V. Pada Malam Puncak Api Sumpah Pemuda, acara semakin khidmat dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional seperti Saan Mustofa, Wakil Ketua DPR RI; Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI; Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI; dan Yayat Syariful Hidayat, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Malam puncak ini diisi dengan pembacaan Sumpah Pemuda dan Sumpah Mahasiswa, sebagai simbol komitmen pemuda Indonesia dalam menjaga marwah perjuangan dan keutuhan bangsa. Pada hari terakhir, turut hadir Bursah Zarnubi, Ketua Umum APKASI; dr. Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menteri Pertahanan; dan Gus Falah, Anggota DPR RI. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara generasi muda, dunia kebijakan, dan sektor pembangunan dalam mewujudkan Indonesia berdaulat. Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah ruang pembelajaran kolektif yang melahirkan gagasan dan solidaritas baru antarkader HMI di seluruh Indonesia. “Kemah Bhakti Pemuda bukan sekadar pertemuan, melainkan kawah candradimuka tempat lahirnya pemikiran progresif dan karakter kepemimpinan yang berakar pada semangat keislaman dan keindonesiaan,” ujar Bagas. Sementara itu, Abdul Hakim El, Ketua Bidang PTKP PB HMI, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah konkret dalam menghidupkan nilai Asta Cita HMI di tengah tantangan zaman. “Kami ingin memastikan bahwa semangat intelektualitas, keumatan, dan kebangsaan HMI tidak berhenti di ruang wacana, tetapi menjelma menjadi gerakan nyata yang memberi rekomendasi kebijakan bagi bangsa,” ungkapnya. Sebagai Ketua Pelaksana, Ratu Nisya Yulianti menambahkan bahwa Kemah Bhakti Pemuda ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak karena keberhasilannya menjadi forum inkubator pemikiran daerah yang mengolektifkan rekomendasi kebijakan strategis dari kader HMI di seluruh Indonesia. “Dari Cibubur, kami membawa suara daerah, mengolahnya menjadi gagasan nasional. Ini bukti bahwa HMI terus relevan dalam membentuk arah kebijakan dan masa depan bangsa,” ujarnya. Kegiatan Kemah Bhakti Pemuda PB HMI 2025 menegaskan kembali peran HMI sebagai laboratorium kepemimpinan nasional yang terus melahirkan kader berintegritas, berpikir kritis, dan berkomitmen pada cita-cita keislaman serta keindonesiaan yang berdaulat.

Barru, Daerah

BPK Oi Barru Jadi Tuan Rumah Jambore Wilayah Oi se-Sulsel 2025 berlokasi di Tanah Harapan

ruminews.id, Barru — Tanah Harapan, Kabupaten Barru dipastikan menjadi lokasi pelaksanan Jambore Wilayah (Jamwil) Oi Sulawesi Selatan pada 25–26 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Solidaritas dan Sinergi, Oi Sulsel Menuju Munas Oi” yang bertujuan memperkuat koordinasi serta mempererat kebersamaan antaranggota Oi di Sulawesi Selatan. Agenda tahunan tersebut diinisiasi oleh Badan Pengurus Wilayah (BPW) Oi Sulawesi Selatan dan melibatkan sedikitnya 13 BPK Oi dari berbagai kabupaten/kota, di antaranya Makassar, Barru, Maros, Gowa, Takalar, Bantaeng, Sinjai, Wajo, Sidenreng Rappang, Jeneponto, Bulukumba, Pinrang, serta Parepare. Ruang Konsolidasi dan Silaturahmi Anggota Oi Ketua BPW Oi Sulsel menegaskan bahwa Jamwil merupakan momentum strategis untuk memperkuat langkah organisasi menuju agenda nasional, khususnya dalam menyambut Musyawarah Nasional Oi tahun mendatang. “Kami ingin memastikan seluruh struktur organisasi Oi di wilayah Sulsel dapat bergerak bersama dalam satu visi, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kontribusi sosial di tengah masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi. Selain konsolidasi organisasi, kegiatan ini juga akan dibarengi dengan berbagai aktivitas hiburan yang bersifat membangun kebersamaan antaranggota seperti Live Musik hingga Bakti Sosial yang akan menyasar masyarakat sekitar Kabupaten Barru khususnya di Tanah Harapan. Barru Menjadi Lokasi Pilihan Pemilihan Tanah Harapan, Barru sebagai lokasi kegiatan dinilai strategis. Selain memiliki akses yang mudah dijangkau oleh peserta dari berbagai daerah, wilayah ini juga dikenal memiliki antusiasme komunitas yang tinggi terhadap kegiatan sosial dan kebudayaan. Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat setempat turut mendukung kesuksesan acara tersebut. Harapannya, kehadiran peserta dari berbagai kabupaten/kota dapat memberi dampak positif, khususnya dalam promosi wisata dan ekonomi kreatif lokal. Beberapa media lokal seperti Ruminews, Naradesa, Barru Infoku, dan Barru Update turut menjadi mitra publikasi kegiatan ini. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu menyebarkan informasi secara luas, terutama bagi warga Sulawesi Selatan yang ingin mengetahui lebih dekat aktivitas gerakan Oi. Dengan adanya dukungan media massa, eksistensi Oi sebagai organisasi sosial dan kreatif dianggap semakin kuat dan dikenal masyarakat lintas daerah. Perkuat Posisi Oi dalam Gerakan Sosial dan Budaya Oi yang merupakan organisasi dengan basis komunitas seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan ini terus mendorong peran nyata dalam pembangunan karakter anak bangsa. Melalui kegiatan seperti Jamwil, seluruh anggota diharapkan semakin memahami tanggung jawab sosial dan kontribusinya. Kegiatan ini akan menjadi bukti bahwa Oi juga menjadi wadah yang mampu memberikan nilai manfaat melalui aksi nyata solidaritas dan kepedulian.

Daerah, Kolaka Utara, Pendidikan

Ketua Umum PP HIPPERMAKU Muhammad Raihan Kamal, S.IP Dorong Pemprov Sultra Lebih Adaptif dan Proporsional dalam Program Beasiswa Daerah

ruminews.id, Kolaka Utara – Pendidikan merupakan pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui dukungan pendidikan yang merata, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang siap berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi bentuk nyata komitmen untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka. Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Kolaka Utara (PP HIPPERMAKU) Periode 2025–2027, Muhammad Raihan Kamal, S.IP, menyampaikan bahwa bantuan pendidikan tidak seharusnya hanya difokuskan pada pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga perlu mencakup berbagai kebutuhan akademik lainnya. Hal itu meliputi biaya seminar proposal, seminar hasil, penelitian, serta kegiatan ilmiah yang menunjang penyelesaian studi mahasiswa. Menurutnya, kebijakan beasiswa yang lebih proporsional dan fleksibel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Lebih lanjut, Muhammad Raihan Kamal menilai bahwa Pemprov Sultra perlu lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal sistem pengelolaan beasiswa. Ia menyarankan agar program beasiswa dibuka setiap saat (open submission) dengan sistem pengajuan dan pengumpulan berkas secara digital (online) melalui platform resmi pemerintah daerah. “Banyak mahasiswa Sulawesi Tenggara yang menempuh pendidikan di luar daerah seperti Makassar, Jakarta, Yogyakarta, dan berbagai kota lainnya. Ketika proses pengumpulan berkas masih dilakukan secara manual di biro kesekretariatan di Kendari, tentu menjadi kendala bagi mereka. Karena itu, Pemprov perlu menghadirkan sistem digital agar mahasiswa dapat mengakses bantuan pendidikan tanpa hambatan mobilisasi,” ujar Muhammad Raihan Kamal. Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan beasiswa bukan hanya mempermudah mahasiswa, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses seleksi maupun penyaluran bantuan. Dengan sistem yang modern dan adaptif, beasiswa daerah akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh mahasiswa Sultra di mana pun mereka menempuh pendidikan. Melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis teknologi, PP HIPPERMAKU berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memperkuat komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sebab, investasi terbaik bagi masa depan daerah adalah memastikan setiap generasi muda mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tenggara.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri: Kota Makassar Siap Jadi Rumah Ramah Santri

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Silaturahim Munajat Santri dan Ulama Pesantren (SITARUPA) se-Indonesia Timur yang digelar di Balai Manunggal Prajurit Jenderal M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Selasa (28/10/2025). Acara religius yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Santri 2025 itu menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya santri, kiai, dan pimpinan pondok pesantren dari 11 Provinsi di kawasan Indonesia Timur berkumpul di Kota Makassar dalam satu majelis besar. Dengan mengusung semangat persatuan umat, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang doa bersama seribu santri, tetapi juga memperkuat silaturahmi ulama pesantren. Serta membuka ruang kolaborasi melalui Pesantren Business Forum sebagai langkah nyata memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi mengucapkan selamat datang kepada para kiai, ulama, dan santri dari berbagai daerah yang hadir di Kota Makassar. Ia menyebut kehadiran mereka menjadi rahmat bagi kota ini. “Selamat datang di Kota Makassar, kota lahirnya para pemberani. Kehadiran para santri dan ulama di kota ini tentu membawa harapan besar untuk kemajuan pesantren, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar,” ucap Appi. Di hadapan ribuan santri dan ulama, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen kuat mendukung kemajuan pesantren. Salah satunya melalui penyiapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pengelolaan Pesantren, kini sudah dibahas bersama DPRD lewat pandangan umum fraksi, ditargetkan disahkan pada tahun 2026 mendatang. “Komitmen kami terhadap perkembangan pesantren dan pendidikan Islam sudah kami jalankan,” tuturnya. “Tahun ini kami telah mengajukan Rancangan Perda Sistem Pengelolaan Pesantren dna dibahas bersama Dewan. Insya Allah akan disahkan DPRD Kota Makassar pada 2026,” lanjutanya. Ia menjelaskan, Perda tersebut sangat penting untuk memberikan payung hukum bagi keberlangsungan pesantren, termasuk tata kelola kelembagaan, penguatan kurikulum keagamaan, dan perlindungan santri. “Kami tidak ingin pesantren hanya dijadikan objek atau dikambinghitamkan ketika ada persoalan. Pemerintah harus hadir melindungi santri, para pengajar, dan lembaga pesantren,” tegasnya. Mantannbos PSM itu menambahkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mencegah perpecahan bangsa dan menjaga persatuan umat. Menurutnya, pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga penjaga nilai moral masyarakat dan perekat persatuan bangsa. “Kami berharap doa mustajab dari para ulama senantiasa menyertai perjalanan kami dalam membangun kota ini,” tuturnya. Pada kesempatan ini, orang nomor satu Kota Makassar itu menyampaikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak akan berhasil tanpa doa para ulama dan peran kalangan pesantren. “Di Makassar ini hidup 1,4 juta jiwa. Apa yang kami lakukan sebagai pemerintah tidak akan cukup tanpa doa-doa para ulama,” jelasnya. Selain itu, Appi juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Makassar. Menurutnya, Kota Makassar harus menjadi kota yang taat pada agama, sekaligus tetap hidup dalam keberagaman. “Kami tidak membedakan siapa pun, dari mana pun asalnya. Inilah bingkai toleransi yang harus kita jaga,” tegasnya lagi. Mengakhiri sambutannya, Appi mengajak seluruh tamu untuk menikmati suasana Kota Makassar dan keramahan warganya. “Nikmatilah Kota Makassar. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sampaikan kepada kami agar kami terus berbenah,” pesan Munafri. “Ada dua larangan di Makassar. Pertama, dilarang diet. Kedua, dilarang buru-buru pulang. Minimal dua sampai tiga hari tinggal di Makassar, rasakan semilir angin Mamiri dan keindahan Pantai Losari,” tambah Appi disambut tawa peserta.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Jamu Delegasi ACRS 2025: Selamat Enjoy

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung menjamu para delegasi The 46th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 2025 yang dilaksanakan oleh Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) di Kota Makassar. Dalam agenda ACRS 2025 Cultural Dinner yang digelar di atas Kapal Pinisi sambil berlayar di perairan Pantai Losari, Selasa (28/10/2025) malam, Wali Kota Munafri, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Suasana keakraban terasa hangat ketika para delegasi dari berbagai negara menikmati semilir angin Mamiri khas Makassar di atas kapal. Mereka juga disuguhi kuliner tradisional seperti pisang epe, yang menjadi ikon kuliner pesisir Makassar. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh delegasi internasional yang hadir. “Selamat datang di Makassar. Selamat menikmati malam di Makassar, nikmati angin mamiri, dan mari kita bersama-sama menikmati kuliner tradisional khas Makassar,” ujarnya. “Selamat menikmati malam ini dan semoga pelayaran kita menyenangkan. Terima kasih,” lanjutnya. ACRS 2025 menjadi momentum penting memperkenalkan Makassar sebagai kota maritim modern dengan keramahan budaya yang tetap melekat kuat. Ia menegaskan bahwa Makassar merasa bangga menjadi tuan rumah pertemuan ilmiah terbesar di Asia dalam bidang teknologi penginderaan jauh tersebut. “Malam ini bukan sekadar jamuan makan malam, tetapi perayaan budaya, persahabatan, dan kolaborasi yang mempertemukan kita lintas bangsa,” tambahnya. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi internasional, institusi nasional, serta akademisi dunia, di antaranya. Prof. Kohei Cho, Sekjen Asian Association on Remote Sensing (AARS). Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke, perwakilan ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) Prof. Dr. Agustin, perwakilan Indian Society of Remote Sensing (ISRS).

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar

Celebes Law And Transparency (CLAT) Gelar Aksi di Kejati Sulsel: Menyambut Kajati Baru.

ruminews.id, Makassar, Senin 27 Oktober 2025 Puluhan massa dari Celebes Law And Transparency (CLAT) hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Aksi ini merupakan bentuk sambutan dan sekaligus tantangan “selamat datang” kepada Kepala Kejati Sulsel yang baru, dengan pesan agar segera menunjukkan ketegasan dan profesionalisme dalam menuntaskan berbagai perkara hukum yang mandek di Sulawesi Selatan, khususnya dugaan penyalahgunaan dana aspirasi mantan anggota DPR RI Komisi V periode 2019–2024, Muhammad Fauzi, serta kasus pengrusakan oleh anggota DPRD Tana Toraja, Dahlan Kembong. Dalam pernyataannya, Andi Rifky, Jenderal Lapangan CLAT, menegaskan bahwa aksi hari ini merupakan wujud kepedulian publik terhadap penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. “Kami datang untuk menyambut sekaligus menantang Kajati baru agar benar-benar menunjukkan keberpihakan pada kebenaran. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum siapapun pelakunya, apalagi pejabat publik, harus diproses secara terbuka dan tuntas,” ujar Andi Rifky di tengah orasi massa. Ia menegaskan bahwa CLAT telah mengajukan pengaduan resmi ke Kejati Sulsel pada 22 Oktober 2025, terkait dugaan penyalahgunaan dana aspirasi yang bersumber dari APBN melalui Komisi V DPR RI. Dalam laporan tersebut, CLAT menemukan dugaan pungutan fee sebesar 20% hingga 25% dari nilai proyek yang disalurkan melalui sejumlah kelompok tani di Dapil Sulawesi Selatan III, serta penerima manfaat yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). “Dana aspirasi adalah hak rakyat, bukan alat memperkaya diri. Kami menuntut Kejati Sulsel segera menindaklanjuti laporan kami dengan memanggil seluruh pihak terkait dan mengusut aliran dana secara menyeluruh,” tegas Rifky. Selain kasus dana aspirasi, CLAT juga menyoroti kasus dugaan pengrusakan yang melibatkan anggota DPRD Tana Toraja, Dahlan Kembong, yang saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam hal ini, CLAT meminta agar Kejaksaan segera melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan dan melakukan penahanan terhadap tersangka, untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tanpa intervensi politik. “Jangan ada kesan bahwa pejabat daerah bisa kebal hukum. Dahlan Kembong harus segera ditahan dan disidangkan agar masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan di Sulawesi Selatan,” tambah Rifky. Aksi CLAT yang berlangsung damai ini diwarnai dengan orasi dan pembacaan pernyataan sikap di depan gerbang utama Kejati Sulsel. Massa membawa berbagai spanduk bertuliskan “Selamat Datang Kajati Baru, Bersihkan Sulsel dari Korupsi!”, “Usut Fee 25% Dana Aspirasi!”, dan “Tahan Dahlan Kembong, Hukum Jangan Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas!” CLAT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum dua kasus besar tersebut, sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang bersih dan berintegritas di Sulawesi Selatan. “Kedatangan Kajati baru harus menjadi momentum pembenahan total. CLAT akan terus mengawal, melaporkan, dan turun ke jalan bila ada upaya pembiaran. Kami percaya, keadilan tidak akan hadir kalau rakyat diam,” tutup Andi Rifky.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

PP HIPPERMAKU Resmi Dilantik: Di Bawah Nahkoda M. Raihan Kamal, Siap Wujudkan Program Kerja yang Berdampak bagi Pembangunan Daerah

ruminews.id, Makassar, 27 Oktober 2025 — Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pengurus Pusat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kolaka Utara (PP HIPPERMAKU) resmi dilantik di Kota Makassar. Pelantikan ini menjadi babak baru bagi HIPPERMAKU untuk memperkuat peran mahasiswa dan pemuda Kolaka Utara dalam mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor melalui gagasan, kolaborasi, dan kerja nyata. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Talk Show bertema “Pembangunan Kepemudaan”, yang menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dengan materi “Membangun Kepemimpinan Mahasiswa dan Pemuda untuk Kemajuan Daerah” dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Drs. Achmad Hendra Hakamuddin, S.STP., MPA dengan materi “Makassar Creative Hub: Ruang Kreasi Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045.”   Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara H. Kamal Mustafa, S.Pi., M.M, Plt. Kepala Dinas Perindustrian Kolaka Utara Andi Khaerul Rijal, S.Sos, Ketua Kadin Kolaka Utara Abdul Gafur, Pejabat Eselon III Kolaka Utara, para Kepala Desa lingkup Kolaka Utara, Humas PT. CSM, serta para tokoh pemuda seperti Ketua BAKOPMIST, Ketua KNPI Kota Makassar, Ketua BAKORD HIPMI PT Sulsel, Ketua Karang Taruna Kampus Sulsel, Dewan Senior HIPPERMAKU, organisasi kepemudaan (OKP) Kolaka Utara, dan tamu undangan dari berbagai organisasi di Kota Makassar. Dalam sambutannya, Muhammad Raihan Kamal, S.IP yang resmi dilantik sebagai Ketua Umum PP HIPPERMAKU periode 2025–2027 menegaskan bahwa HIPPERMAKU di bawah kepemimpinannya akan menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan program kerja yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah. “HIPPERMAKU akan hadir bukan sekadar organisasi mahasiswa daerah, tetapi sebagai wadah produktif yang melahirkan ide dan aksi nyata. Kita ingin memastikan bahwa semangat pemuda Kolaka Utara tercermin dalam kontribusi langsung terhadap pembangunan di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi kreatif, maupun pengembangan sumber daya manusia,” ujar Raihan. Dalam sesi talk show, Bupati Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda dan pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda harus berani tampil dengan inovasi serta gagasan yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani fiskal pemerintah. Sementara itu, Drs. Achmad Hendra Hakamuddin, memaparkan bahwa model creative hub seperti di Makassar dapat menjadi inspirasi bagi pemuda Kolaka Utara untuk menciptakan ruang kolaboratif dalam bidang ekonomi kreatif dan kewirausahaan sosial. “Kreativitas dan kepemimpinan pemuda harus diarahkan pada produktivitas. Ketika ide-ide mereka difasilitasi dengan ruang yang tepat, dampaknya akan sangat besar terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Pelantikan dan talk show ini menjadi momentum penting bagi HIPPERMAKU untuk mempertegas posisinya sebagai wadah intelektual muda Kolaka Utara yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan semangat “Bersatu, Berkarya, dan Berkontribusi untuk Kolaka Utara,” PP HIPPERMAKU di bawah kepemimpinan M. Raihan Kamal siap membangun gerakan kepemudaan yang inovatif, kolaboratif, dan berdampak nyata dalam mendukung pembangunan daerah menuju Kolaka Utara yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Masyarakat Beri Amplop Aspirasi saat Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov. Sulsel di Kelurahan Tombolo, Gowa

ruminews.id, Gowa, 26 Oktober 2025 — Viral Kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, diwarnai penyerahan ‘Amplop Aspirasi’ dari masyarakat Tinggimae. Amplop tersebut berisi laporan dan keprihatinan warga terhadap dugaan Mafia tanah dan pungli (sertifikasi ilegal) di Jl. Tinggimae, Lingkungan Pa’bangngiang, yang kini tengah diproses di kepolisian. Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan tahun sidang 2025/2026 tersebut dihadiri langsung oleh Andi Tenri Indah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, hadir didampingi oleh Lurah Kelurahan Tombolo perwakilan Polri. Warga menyampaikan bahwa tanah negara yang telah lama mereka tempati justru diklaim sepihak dan disertifikatkan atas nama pribadi oleh oknum tertentu melalui program PTSL. Masyarakat menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan, disertai dugaan pungutan liar, penyerobotan lahan warga, serta upaya menggiring warga untuk menghentikan proses hukum yang masih berjalan di Polres Gowa. Dalam video yang beredar, pemberian amplop aspirasi dari warga tersebut diwakilkan melalui narasi dari salah satu aktivis Sospol, Sultan. Sultan mengatakan, “Menyambung dari ungkapan pak lurah bahwa ‘Rakyat tentu tak pernah ragu untuk menyampaikan keluhan’. Justru yang sering membuat kami ragu sebagai rakyat adalah keseriusan atau kesungguhan dalam menyelesaikan keluhan itu. Jadi reses adalah momen curhat-curhatan yang dijamin oleh hukum. Komisi E sebagai komisi Kesejahteraan Rakyat tentu sangat dekat dan sangat relevan dengan kondisi persolan hidup dan hajat hidup masyarakat Tombolo pada khususnya”. “Belakangan ini, beberapa bulan ini. Kesejahteraan itu terganggu dengan maraknya bayang-bayang mafia tanah dan pungli di Tombolo itu sendiri. Khusus tempat yang kita gunakan reses saat ini. Tentu dari tidak adanya kepastian hukum dan political will dari pihak legislatif, membuat kami sedih selaku masyarakat. Tentu walaupun kami pihak masyarakat mendapatkan bantuan pendidikan, kesehatan tapi tempat tinggal yang kami tempati Itu tidak jelas dan di bawah bayang-bayang mafia tanah dan pungli. Itu sama saja, ‘tena na sannang tinro ta’ (artinya: tidak tenang tidurnya).. ‘betullll’ (sorak masyarakat/audiens reses). Sultan mengakhiri diolog dengan memberikan Amplop khusus kepada Andi Tenri Indah selaku ketua Komisi E sekaligus Mantan Pacar/istri dari Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin dengan pemberian Surat Aspirasi. “Jika ingin lebih jelasnya, kami dari ‘Aliansi Masyarakat Tombolo’ sudah menyiapkam dan mengurai beberapa persoalan yang ada di Tombolo ini. Tentu anggota Dewan bukan hanya sebagai Simbol tapi orang yang selalu ingin mendengar dan dekat dengan hati masyarakat. Apalagi kita dengar-dengar tadi bahwa di sini adalah salahsatu penyumbang suara teebanyak. Tentu kami meminta, selaku anggota dewan untuk betul-betul memperjuangkan kami. Terlepas dari persoalan suara, itu sudah lewat. Selaku anggota dewan dan juga istri wakil Bupati, itu sudah menjadi kewajiban. Dan tentu ibu dewan lebih paham”. “Maka dari itu, mewakili masyarakat di sini, kami akan memberikan amplop. Jadi permasalahannya sudah kita urai bu. Jadi, mohon dibaca-baca. (Tutupnya melalui pemberian amplop di depan audiens reses). Selaku pihak legislatif, Andi Tenri Indah langsung menerima amplop dan menyambung dengan lantang bahwa, “Saya benci mafiah tanah, saya juga sudah jadi korban mafiah tanah. Jadi aspirasi sudah diterima, nanti saya juga akan membantu, menyampaikan ini ke Bapak Kapolres untuk diperoses segera. Terkait temuan pungli, saya akan berusaha membantu, supaya secepatnya untuk diperoses seadil-adilnya. (Tegas Ketua Komisi E DPRD Prov. Sulsel di depan peserta reses)   “Persoalan ini bukan hanya sengketa tanah biasa, tapi menyangkut keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kalau tanah rakyat bisa diambil semena-mena lewat permainan administrasi, berarti ada yang salah dalam sistem kita,” tegas Sultan, aktivis sosial-politik yang turut hadir memberi dukungan moral kepada warga. Sultan menekankan bahwa amplop aspirasi yang diberikan masyarakat adalah simbol keresahan publik terhadap lemahnya pengawasan negara atas kebijakan pertanahan di tingkat daerah. Ia juga meminta DPRD turun langsung mengawal proses hukum agar tidak ada intervensi yang menghambat penyidikan. Gowa Darurat Mafiah Tanah dan Pungli. Pertemuan berlangsung terbuka dan penuh harapan. Warga berharap momentum ini menjadi awal pembenahan tata kelola pertanahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini merasa terpinggirkan.

Scroll to Top