Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aksi Damai, Do’a Dari Timur Untuk Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 2 September 2025 Sepekan terakhir adalah hari-hari yang berat bagi rakyat Indonesia. Jalan-jalan dipenuhi langkah-langkah resah yang berbondong-bondong turun, berusaha menyingkap tabir kepalsuan yang dipertontonkan oleh para wakilnya. Suara mahasiswa dan masyarakat bertemu dalam satu arus kemarahan yang telah lama mengendap di dada, berpaut dengan peliknya kondisi ekonomi bangsa. Dalam pusaran psikologi yang tak menentu, amarah yang menebal, dan harapan yang tak kunjung diindahkan, dinamika di lapangan kadang berujung pada tragedi. Aksi kali ini pun diwarnai duka yang dalam: seorang driver ojol yang ruhnya terenggut oleh ban baja aparat, korban jiwa dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makassar, mahasiswa yang menjadi sasaran salah identifikasi, dan mungkin masih banyak nama yang tak pernah tercatat, luka yang tak pernah sempat disuarakan. Bagi kami, mereka bukan sekadar angka—mereka adalah pejuang keluarga. Dengan kepergian mereka, banyak rumah kehilangan penopang, banyak anak kehilangan cahaya. Maka, sebagai bentuk solidaritas dan doa, kami menghadirkan Ruang Aksi Damai—penitipan harapan agar para syuhada ditempatkan di sisi terbaik-Nya, dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan sebagai tanda iman. Kami menuntut pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak kepolisian untuk tidak berpaling. Keluarga korban kini menanti uluran tangan; bukan hanya belasungkawa, melainkan juga pertanggungjawaban. Negara, dalam wujud aparat dan instansinya, mestilah menjadi garda terdepan, bukan sekadar saksi bisu. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur menggelar aksi damai di bawah langit Flyover Makassar. Mawar kami bagikan, sebagai simbol solidaritas, sebagai tanda duka, sebagai bahasa sunyi untuk mereka yang pergi dalam perjuangan. Namun duka ini tidak boleh membungkam. Meski luka masih basah, kami tetap mengangkat isu yang menjadi alasan kita turun ke jalan: menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, sebagai langkah menekan kerakusan dan korupsi yang terus merampas hak rakyat. Karena itu, banyaknya korban tak boleh dijadikan alasan untuk surut. Gerakan rakyat adalah napas demokrasi, penyeimbang kekuasaan, dan penjaga akal sehat bangsa. Kata-kata ini mungkin klise, namun justru di situlah kekuatannya: pengingat bahwa selama rakyat berani turun, harapan untuk negeri ini tak akan pernah padam.

Opini

Jolly Roger di Atas Ladang Merah Putih

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Di sebuah negeri yang katanya Merdeka, rakyat menggantungkan harapanya pada tiang bambu reyot yang di tancapkan di Tengah ladang kering. Di ujung tiang itu berkibar sang merah putih, tapi seiring berjalanya waktu merah putih itu mulai pudar, lusuh, koyak dan tak lagi menyuarakan siapa-siapa kecuali nama-nama yang kini duduk di singgahsana. Namun menjelang hari kelahiran ibu pertiwi sang merah putih tidak lagi berkibar sendirian di tiang- tiang bendera truk dan jalanan. Kini menjelang hari lahir bangsa datang sehelai bendera bukan merah putih, bukan lambing negara dan juga bukan symbol partai. Bendera itu bergambar tengkorak tertawa seperti menghina, memakai topi Jerami reyot dan mengibarkan pesan yang lebih jujur. Dengan pesan “kami bukan penjahat, kami hanya tak ingin terus di jajah”. Pengibaran bendera one piece bukan tampa sebab, ini adalah bentuk kekecewaan dan bentuk pemberontakan dan juga bentuk kritik terhadap penguasa negri yang tidak ingin rakyat miskin kota hidaup dengan sejahterah. Kita bisa lihat Sejarah bagaimana orang-orang yang mengkritik peerintah berusaha di culik dan di bunuh, tahun 1965, negara menumpahkan darah ratusan ribu orang atas nama ideologi tak peduli siapa benar dan siapa salah, dan parahnya setelah darah mengering negara menyuruh rakyat lupa. Selanjutanya Sejarah mencatat tahun 1997- 1998 para aktivis Kembali menghilang bukan karena tengelam di laut seperti sampun novel Laila s chudhori tapi di seret oleh negara. Ada wiji thukul, hermawan hendrawan, bimo patrus dan banyak lagi yang tak pernah Kembali. Apa dosa mereka? Mereka hanya bersuara mereka hanya mengkritik, mereka tak ingin diam saat rakyat di injak-injak, Itu hanya Sebagian wajah kelam Sejarah, kita juga bisa lihat baru-baru ini tahun 2022 rakyat Desa Wadas yang menolak tambang batu andesit, dan yang datang untuk melawan adalah instrument negara, mereka bersenjata lengkap. Kasus yang sama yang dihadapi oleh warga desa rempang yang menolak penggusuran atas nama investasi asing dan lagi-lagi negara mengirip pasukan bersenjata untuk melawan rakyatnya sendiri. Padahal dalam konstitusi kita sudah jelas melindungi yang termuat dalam pasal 28G 1945. Tapi hukum hanya jadi teks suci yang mati dan tidak punya taring terhadap politik. Hukum seperti jarring laba-laba nyamuk kecil terperangkap, gajah lewat beitu saja. Petani bisa di penjara karena mempertahankan tanahnya, mahasiswa di krimininalisasi akibat orasi, tapi anak pejabat yang punya paman melabrak konstitusi di anggap investasi anak muda. Hal ini bisa kita cek dalam putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Masih banyak potret yang bisa kita lihat seperti tambang di pulau-pulau kecil, mafia tanah,undang-undang TNI, perampasan tanah adat, dan baru-baru ini RKUHAP. Negara ini pun seolah dipimpin oleh para Celestial Dragons kaum elit yang tak pernah menyentuh tanah, tak tahu bau keringat petani, tak kenal harga beras di pasar, tapi bisa menentukan nasib jutaan orang dari ruang berpendingin. Mereka tinggal di atas awan hukum, kebal terhadap jerat konstitusi. Sementara rakyat, seperti kru Topi Jerami, hanya ingin hidup tenang di kapal kecil mereka. Tapi seperti Luffy yang tak pernah diam melihat ketidakadilan, rakyat pun kini mulai mengangkat layar. Mereka tak lagi percaya pada Pemerintah Dunia, mereka tahu “keamanan negara” hanyalah nama lain dari ketakutan penguasa pada suara yang tak bisa mereka kendalikan. Bagi mereka, menolak tambang bukan ancaman. Menolak digusur bukan makar. Menolak diam bukan kejahatan. Tapi negara memperlakukan mereka seolah mereka bajak laut sungguhan dikejar, ditangkapi, dipukul, dilabeli. Namun sejarah selalu berulang dan seperti yang kita pelajari dari cerita Luffy dan krunya, selama ada yang berani bermimpi, akan selalu ada yang berani melawan. Di antara reruntuhan kepercayaan pada negara, tumbuh gerakan kecil dari bawah. Di kampus-kampus, warung kopi, lorong kota, hingga ladang-ladang yang hendak ditambang, rakyat mulai membentuk kru mereka sendiri. Bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk mempertahankan hak hidup yang terus dirampas. Mereka bukan tokoh utama dalam buku sejarah, tapi merekalah pengisi baris- baris kecil yang membentuk arus zaman. Seperti kru Topi Jerami yang datang dari latar belakang yang berbeda penyintas, pemikir, pejuang, pemimpi rakyat pun kini menyatukan luka dan marah mereka menjadi satu bendera: bukan untuk menjatuhkan negara, tapi untuk mengingatkan bahwa negeri ini tak hanya milik para pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Dan di situlah ironi paling tajam: bahwa bendera bajak laut kini justru terasa lebih membela rakyat ketimbang bendera negara. Bahwa simbol dari dunia fiksi mampu menjadi cermin dari kenyataan, yang tak sanggup diungkap oleh pidato kenegaraan. Bahwa di tengah sunyinya suara keadilan, tengkorak dengan topi jerami itu justru berbicara paling lantang menolak tunduk, menolak lupa, dan menolak menyerah. Kini, menjelang ulang tahun negeri yang katanya merdeka, suara rakyat tak lagi terwakili oleh parade seremonial atau pidato formal yang dibacakan tanpa rasa. Suara rakyat justru hidup di jalanan, di mural yang disiram cat, di spanduk yang dicabut paksa, dan di bendera bajak laut yang terus berkibar meski dikecam. Mungkin negara lupa bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bendera yang dikibarkan tinggi, tapi tentang siapa yang bisa hidup dengan layak di bawahnya. Luffy tidak pernah meminta menjadi pahlawan. Ia hanya tak tahan melihat temannya disakiti, tanah dirampas, dan keadilan diperdagangkan. Dalam dunia nyata, kita tak punya Buah Iblis, tak punya kapal Going Merry, dan tak bisa bertarung dengan tinju api. Tapi kita punya satu hal yang lebih kuat: keberanian untuk bersuara. Untuk tidak diam. Untuk menolak tunduk. Karena jika rakyat terus diperlakukan seperti bajak laut, maka jangan salahkan jika akhirnya mereka benar- benar mulai berlayar. Dan mungkin, ketika merah putih tak lagi cukup untuk bicara, tengkorak bertopi jerami itulah yang akan menjadi suara mereka.

Daerah, Makassar, Nasional

Aliansi Mahasiswa Makassar Datangi Kantor DPW PAN Sulsel, Kantor Tertutup Rapat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional /

ruminews.id – Makassar, 02 September 2205 – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar mendatangi kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan. Namun, setibanya di lokasi, kantor dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci, bahkan tidak terlihat satu pun pengurus berada di dalam. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan dari massa aksi. Mereka menilai Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak mampu menghadapi langsung mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi di depan kantor partai berlambang matahari putih itu. “Kami menganggap Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang, tidak memiliki keberanian menemui mahasiswa. Padahal, kami datang secara terbuka menyuarakan tuntutan,” tegas Bung Cimeng selaku Jenderal Lapangan. Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Makassar dengan tegas menyuarakan tuntutan kepada DPP PAN di Jakarta agar segera mengambil sikap tegas. Mereka menuntut pemecatan Uya Kuya dan Eko Patrio dari keanggotaan partai sekaligus dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Menurut mereka, kedua figur publik sekaligus politisi PAN tersebut dianggap tidak layak lagi menyandang status kader partai karena dinilai mencederai marwah politik kebangsaan. “Aliansi Mahasiswa Makassar mendesak DPP PAN segera memecat Uya Kuya dan Eko Patrio sebagai kader PAN dan sebagai anggota DPR RI. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka gelombang aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar,” tutup pernyataan sikap dari jenderal lapangan.

Daerah, Makassar

ALMASI Melakukan Aksi Belasungkawa dan Do’a Bersama, DEMA Saintek: Balon Hitam jadi Simbol Duka

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 02 September 2025 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Saintek hadir di pertigaan Jl. A. P. Pettarani dan Jl. Sultan Alauddin Makassar melaksanakan momen refleksi dan duka terhadap korban. Aliansi Mahasiswa Saintek menyelenggarakan Doa Bersama dan Aksi Bela Sungkawa untuk menghormati para korban Tragedi Demonstrasi yang baru saja berlalu. Acara yang dipimpin oleh Ketua Umum DEMA Fakultas Sains dan Teknologi, Muh. Alwi Nur yang juga selaku jenderal lapangan, ini berlangsung dengan damai Sebagai simbol duka mendalam, setiap peserta membawa balon hitam. Setelah dipanjatkan doa, dilepaskan bersamaan ke udara. Pemandangan balon hitam yang melayang menjadi pengingat, bahwa di balik setiap data yang kita proses, ada nyawa yang hilang dan duka yang nyata. Aksi ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang mendalam juga menegaskan peran Aliansi Mahasiswa Saintek tidak hanya sebagai kelompok studi, tetapi juga sebagai agen moral yang peduli pada isu-isu sosial. Momen ini menjadi bukti bahwa di balik kecerdasan intelektual, terdapat empati dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui aksi ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya dialog dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. “Kita harus hati-hati terhadap provokasi. Pengrusakan fasilitas publik bukan perjuangan, tapi kejahatan yang justru melemahkan rakyat. Kita bangsa dengan kebebasan berpendapat, bukan kebebasan merusak,” tegas Alwi. Lebih lanjut, DEMA Saintek UINAM mengatakan “Oknum yang menjarah atas nama uang rakyat tidak lain mencerminkan sifat koruptor kecil yang merasa tidak dapat bagian. Ini bukan jalan perjuangan, melainkan perilaku yang mencoreng nama rakyat itu sendiri,” tambahnya. Dalam Orasi nya Alwi juga Menyempatkan mengajak seluruh masyarakat yang hadir di tengah aksi untuk sama sama berdoa untuk korban. Terakhir DEMA Saintek UINAM menyampaikan harapan untuk menjaga Kota Makassar dengan memberikan sikap intelektual untuk merespon segala fenomena yang terjadi di Indonesia, utamanya di Kota Makassar. “Mari Bersama-sama menjaga kota kita. Makassar kota demonstran kota tempat lahirnya para aktivis bangsa, makassar bukan tempat bagi anarko dan para orang-orang serakah. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Adalah pembelajaran semua pihak, Mari memunujukka sikap intektual yang lahir dari kota demostran.”

Nasional, Uncategorized

Dari Dermaga ke Bangku Sekolah: Harapan Buruh Pelabuhan Indonesia

Tinggalkan Komentar / Nasional, Uncategorized /

SURAT TERBUKA Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka Di Tempat Perihal: Dukungan Penuh Presiden dan Wakil Presiden terhadap Program “BURUH SEKOLAH & BURUH SARJANA” untuk Buruh Pelabuhan Indonesia Dengan hormat, Melalui surat terbuka ini, kami dari Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia menyampaikan aspirasi dan harapan besar kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, agar berkenan memberikan dukungan penuh terhadap program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, sebagai bagian dari komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup buruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, buruh pelabuhan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi barang, logistik nasional, serta stabilitas ekonomi Indonesia. Namun di balik peran penting tersebut, masih banyak buruh pelabuhan yang menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Melalui program “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”, kami meminta agar negara hadir melalui kebijakan nyata dan menyeluruh, antara lain : 1. Penyediaan kuota pendidikan khusus bagi buruh pelabuhan dan keluarganya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Sekolah Rakyat. 2. Jaminan pendidikan dasar dan menengah bagi buruh yang belum lulus sekolah. 3. Peluang melanjutkan pendidikan tinggi hingga sarjana, khususnya bagi buruh dan anak-anak buruh yang berprestasi. 4. Program sertifikasi profesi dan pelatihan keterampilan bagi buruh pelabuhan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Kami percaya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak cukup hanya dengan bantuan ekonomi, tetapi harus dimulai dari pendidikan dan pengakuan kompetensi. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, buruh pelabuhan akan memiliki masa depan yang lebih baik dan layak dalam sistem ekonomi nasional yang makin kompleks dan modern. Kami juga mendorong agar program ini menjadi bagian dari program prioritas nasional, dengan kolaborasi lintas kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha pelabuhan. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mendengarkan suara buruh pelabuhan dan mengambil langkah konkret untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia ttd Subhan Hadil – Koordinator Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia & Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia

Opini

Mati Suri DPRD Kabupaten Luwu: Ketika Fungsi Kontrol Hanya Jadi Formalitas

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – ‎Indonesia menganut prinsip Trias Politica yang menegaskan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Idealnya, masing-masing pilar memiliki fungsi yang saling mengimbangi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel. ‎ ‎Namun, dinamika politik di daerah, termasuk di Kabupaten Luwu, kerap menunjukkan gejala yang menyimpang dari ideal tersebut. ‎ ‎Salah satu catatan penting adalah melemahnya fungsi pengawasan legislatif, dalam hal ini DPRD Kabupaten Luwu. DPRD seharusnya berperan sebagai pengawas utama jalannya pemerintahan daerah sekaligus mitra kritis bagi eksekutif dalam pengambilan kebijakan. ‎ ‎Namun, realitas yang muncul justru menunjukkan ketergantungan legislatif terhadap eksekutif, terutama dalam aspek anggaran dan dukungan politik. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya independensi DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol. ‎ ‎Selain faktor struktural, aspek politik juga menjadi hambatan serius. Pragmatisme politik kerap mendominasi orientasi sebagian anggota DPRD, di mana kepentingan jangka pendek seperti posisi strategis dan akses pada proyek tertentu lebih menonjol dibandingkan tanggung jawab pengawasan. Akibatnya, fungsi representasi rakyat dan peran sebagai pengimbang eksekutif menjadi terpinggirkan. ‎ ‎Jika pola ini terus berlangsung, kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin menurun. Fungsi legislatif bukan sekadar prosedural, melainkan juga substansial: memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan warga Luwu akan semakin besar. ‎ ‎Untuk itu, DPRD Kabupaten Luwu perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Kemandirian legislatif harus diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas anggota dewan, transparansi kerja, maupun keberanian mengambil posisi kritis terhadap kebijakan eksekutif. Dengan demikian, DPRD dapat kembali meneguhkan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi yang memastikan adanya check and balance dalam pemerintahan daerah. ‎ ‎Akhirnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja DPRD. Partisipasi publik melalui media, forum warga, maupun jalur-jalur demokrasi lainnya akan menjadi dorongan kuat bagi DPRD agar tidak terjebak dalam “mati suri”, melainkan hadir sebagai institusi yang benar-benar bekerja untuk rakyat Luwu.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik

Tegas Kapolrestabes Makassar: Demo Anarkis Bukan Mahasiswa, Tapi Kriminal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Kepolisian menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi insiden ricuh unjuk rasa di Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memastikan setiap aksi penyampaian aspirasi secara damai akan tetap dikawal. Namun, tindakan anarkis tidak lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa ataupun ormas, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak. “Kkomitmen kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa damai, namun akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis,” hal itu disampaikan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam deklarasi damai bersama Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (31/8/2025). Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus lalu terjadi karena situasi tidak terkendali. Jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel. “Anggota kami saat itu tidak dilengkapi senjata, hanya bermodalkan tameng. Ini komitmen Kapolri agar tidak menyakiti pengunjuk rasa. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarko,” jelas Arya. Namun, situasi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat menarik diri dan menghindari bentrokan langsung. Menurut Arya, awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap anggota DPR RI. Namun, di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian. “Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan Damkar pun dihalangi massa,” terangnya. Atas kejadian itu, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sudah jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus ditindak tegas sesuai hukum. “Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka penjahat, dan akan kami tindak tegas,” tegasnya. Kapolrestabes menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan tetap dikawal penuh oleh aparat. Namun, jika massa melakukan perusakan, pelemparan bom molotov, hingga penjarahan, maka tindakan tegas akan diambil. Langkah itu termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam sesuai aturan Undang-Undang Unjuk Rasa. Polisi juga akan segera mengusut pelaku kerusuhan di DPRD Kota dengan memeriksa CCTV dan bukti lapangan. “Kami sudah jelas. Selama masih mahasiswa dengan jaket almamater, masih menyuarakan aspirasi, menutup jalan, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah anarkis, itu penjahat. Dan saya janji, saya tindak tegas,” ujar Arya. Di akhir pernyataannya, Arya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah kota dan TNI untuk menolak anarkisme. “Polisi, Wali Kota, Dandim, akan bersama-sama melawan. Kami harap masyarakat juga ikut bersama, jangan diam. Mari kita tolak anarkisme di Makassar,” tegasnya. Suasana haru menyelimuti pertemuan lintas ormas dan Forkopimda di Warkop SIJA, Jalan Sawerigading, Minggu (30/8/2025) malam. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan duka mendalam atas tragedi aksi unjuk rasa 29 Agustus lalu yang menewaskan sedikitnya empat orang. Dengan suara bergetar, Supratman menyatakan kesediaannya mengorbankan nyawa demi menjaga keamanan dan kedamaian Makassar. “Kalau hari ini Makassar untuk amannya, ambil nyawanya di Supra. Saya bertaruhkan nyawaku demi waktu Makassar,” jelasnya. “Saya tidak rela Makassar hancur. Kasihan Makassar seperti ini, hanya karena persoalan pusat, masyarakat menjadi korban,” tambah penuh haru. Supratman menegaskan, selama 12 tahun menjadi wakil rakyat hingga periode ketiganya saat ini, DPRD Kota Makassar tak pernah menutup pintu aspirasi. Menurutnya, gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat semua kelompok masyarakat menyampaikan suara. “Tunjukkan pada saya satu saja aspirasi mahasiswa yang ditolak di DPRD Kota Makassar. Tidak ada. Karena rumah DPRD adalah rumah rakyat, rumah kita semua,” tegas politisi NasDem itu. Namun, rasa haru bercampur kesedihan tampak saat ia menyebut gedung DPRD justru dibakar saat unjuk rasa ricuh. “Yang kita sesalkan, kenapa rumah kita sendiri yang dibakar? Tetapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang penting, ke depan kita jaga Makassar agar tetap aman, dan proses pemerintahan tetap berjalan,” kata Supratman. Menurutnya, insiden berdarah yang menewaskan empat jiwa itu harus dijadikan pelajaran bersama agar tidak pernah terulang. Ia bersama Forkopimda, termasuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, berkomitmen memastikan kota tetap kondusif. “Kami hanya ingin melihat Makassar lebih baik, rakyatnya lebih bahagia. Jangan sampai kejadian kemarin terulang, karena akan menjadi sorotan buruk bagi kota kita,” ucapnya. Dengan penuh harap, Supratman mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga Makassar dari aksi anarkis. Ia menegaskan DPRD tidak pernah melarang demonstrasi, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan damai. “Kalau ada yang mau demo, silakan. Itu hak rakyat. Tapi jangan lagi ada anarki seperti kemarin, karena nyawa manusia yang melayang itu sangat berdosa,” tegasnya. Di akhir pernyataannya, Supratman mengingatkan semua pihak bahwa Makassar adalah rumah bersama. “Makassar ini rumah kita. Jangan sampai rumah kita sendiri yang kita hancurkan,” tutupnya dengan suara bergetar.

Daerah, Gowa, Politik

Boikot NASDEM, PAN, dan GOLKAR : PECAT Politisi Viral, Selamatkan Demokrasi!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Politik /

ruminews.id, Gowa – 31 Agustus 2025, Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, dengan tegas menyatakan sikap untuk memboikot Partai NASDEM, PAN, dan GOLKAR. Sikap ini lahir dari kekecewaan mendalam atas wajah DPR yang kini semakin terdegradasi menjadi panggung hiburan, bukan lagi lembaga terhormat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Fenomena viralnya sejumlah anggota dewan dari ketiga partai ini menjadi bukti nyata : 1. NASDEM: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach 2. PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya 3. GOLKAR: Adies Kadir Figur-figur tersebut lebih dikenal karena sensasi dan pencitraan ketimbang gagasan dan kerja nyata untuk rakyat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa partai politik justru sengaja menjadikan DPR sebagai ajang populer dan tontonan publik, sementara penderitaan rakyat terus diabaikan. TUNTUTAN KAMI : 1. Boikot total terhadap NASDEM, PAN, dan GOLKAR pada setiap momentum politik, termasuk Pemilu mendatang. 2. Mendesak Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paloh, untuk segera memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan partai. 3. Mendesak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk segera memecat Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan partai. 4. Mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia untuk segera memecat Adies Kadir dari keanggotaan partai. 5. Menghentikan praktik politik pencitraan dan politik artis yang merendahkan nilai demokrasi. 6. Mengembalikan DPR pada fungsinya sebagai rumah rakyat, bukan panggung hiburan. AKSI KONKRET, Sebagai bentuk penegasan sikap, SAPMA PP Kabupaten Gowa akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPW NASDEM, PAN, dan GOLKAR Sulawesi Selatan. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap partai-partai yang telah mengkhianati amanah rakyat dengan lebih mementingkan popularitas daripada perjuangan. Kami menyerukan dan mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk bersatu dalam barisan perlawanan rakyat. DPR bukan panggung hiburan! Politik bukan untuk artis dan selebritas! Demokrasi bukan untuk dipermainkan! Hidup Rakyat! Boikot Partai Pengkhianat!

Daerah, Makassar, Politik

Dari Makassar, seruan pembubaran PAN dan NASDEM menjadi Tuntutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Politik /

ruminews.id, Aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengagendakan aksi unjuk rasa depan kantor DPW PAN dan NASDEM sulsel dan akan berniat memboikot kantor DPW PAN dan NASDEM Sulsel. Aksi ini menyusul buntut kegaduhan yang terjadi diakibatkan ulah kader partai PAN dan NASDEM, Ahmad Sahroni (Bendahara Umum NASDEM), Eko Hendro Purnomo (Sekjend PAN), bagi masyarakat identitas mereka tak bisa dilepaskan dari jabatannya di Partai Politik. Maka sudah wajar bagi aktivis dan masyarakat agar kedua partai ini membubarkan diri. Masyarakat jikalau PAN dan NASDEM tidak membubarkan diri, maka akan menempuh jalur konstitusional. Sebagaimana amanat Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. UU No. 8 Tahun 2011, jo. UU No. 7 Tahun 2020), mempersyaratkan yang memiliki legal standing pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah melalui Jaksa Agung. Kami ribuan masyarakat SULSEL akan menyurat ke Jaksa Agung agar melakukan upaya ini. Karena seandainya Partai NASDEM dan PAN tidak ada di Negeri ini, tentunya kegaduhan serta kejadian pembakaran objek vital negara seperti kantor DPRD tidak akan terjadi tentunya. “Ujar Cimeng penanggungjawab gerakan” Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai aspirasi ini tersampaikan sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa segala aspirasi masyarakat akan didengar dan ditindak lanjuti, tentunya kami akan mengajak seluruh elemen bangsa termasuk kawan-kawan yang lagi berduka dalam kemanusiaan, teman-teman dari ojek online untuk sama- sama bersolidaritas agar nawacita perjuangan ini menghasilkan hasil perjuangan yang konkrit. “Tutup aktivis Cimeng pasca Konsolidasi”

Daerah, Makassar

DEMA Saintek Desak Aparat Usut Dalang Kerusuhan: Aspirasi Rakyat Jangan Ditunggangi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 31 Agustus 2025 – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar (DEMA Saintek UINAM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang meluas di berbagai daerah, termasuk Makassar, yang memakan korban jiwa. Ketua DEMA Saintek, Muh Alwi Nur, menegaskan bahwa bangsa ini dibangun atas dasar semangat kebersamaan, gotong royong, dan kebebasan berpendapat. Namun sangat disayangkan, kebebasan itu kini sering ditunggangi oleh provokator yang mengarahkan aksi menuju perusakan fasilitas publik, penjarahan, bahkan pembakaran gedung rakyat. “Kita ini bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, bukan bangsa yang membenarkan kebebasan merusak. Saat aspirasi berubah menjadi anarki, rakyat sendiri yang paling dirugikan. Nyawa manusia jauh lebih berharga dari sekadar kepentingan politik jangka pendek,” ujar Alwi. Kejanggalan yang Perlu Dijawab Dalam pandangan DEMA Saintek, ada beberapa kejanggalan yang harus segera dijelaskan oleh aparat, khususnya pihak kepolisian, agar rakyat tidak terus dibuat bingung dan kehilangan kepercayaan: Mengapa aparat nyaris tak terlihat saat aksi berlangsung? Apakah benar aparat memilih diam karena tersinggung stigma publik? Mengapa massa aksi bisa kompak membawa bom molotov? Dari mana mereka mendapatkannya dan bagaimana bisa lolos dari pantauan aparat? Mengapa pembakaran terjadi serentak di berbagai daerah? Apakah ada pembiaran pada malam itu Mengapa setelah kejadian justru muncul ancaman penembakan demonstran, bukan pencegahan pengrusakan fasilitas umum sejak awal? Dengan beberapa kejanggalan tersebut kami pihak DEMA Saintek mendesak agar institusi Kepolisian segara mengusut kejanggalan tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap ruang-ruang demokrasi dan institusi. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk melemahkan institusi kepolisian, melainkan agar Polri dapat kembali meneguhkan dirinya sebagai pengayom rakyat, bukan pihak yang justru menakut-nakuti rakyat. Kepercayaan publik kepada Polri hanya bisa dijaga dengan keterbukaan, keberanian mengusut dalang kerusuhan, dan sikap adil dalam menegakkan hukum. Ajakan untuk Kebersamaan DEMA Saintek UINAM mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk tidak terjebak provokasi. Aspirasi harus tetap disalurkan dengan damai, intelektual, dan bermoral. Perusakan fasilitas publik, penjarahan, dan kekerasan bukanlah jalan perjuangan, melainkan justru melemahkan rakyat sendiri. “Mari kita jaga Kota Daeng dari provokasi. Mari rawat kebersamaan, semangat demokrasi, dan ruang intelektual yang sehat. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai kita kehilangan rasa persaudaraan. Hanya dengan persatuan, kita bisa menghadirkan perubahan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” tutup Alwi.

Scroll to Top