Author name: Fikri Haikal

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Kepemimpinan Profetik sebagai Jalan Etis dan Ekologis dalam Intermediate Training HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Suasana ruang pertemuan Hotel LaMacca malam itu terasa damai dan khidmat. Dalam balutan ketertiban dan keakraban, para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur kembali menyelami kedalaman ilmu dan nilai. Di hadapan mereka, hadir Prof. Dr. Ir. Khusnul Yaqin, M.Sc., sosok akademisi sekaligus pemikir Islam kontemporer, membawakan materi yang menggugah kesadaran: “Kepemimpinan Profetik dan Tanggung Jawab Sosial Ekologi.” Dalam penjelasannya, Prof. Khusnul Yaqin menegaskan bahwa kepemimpinan profetik bukan sekadar posisi atau jabatan, melainkan amanah moral dan spiritual yang berpijak pada nilai-nilai kenabian: kejujuran, keadilan, dan pembelaan terhadap yang lemah. Menurutnya, di tengah krisis kemanusiaan dan degradasi lingkungan, kepemimpinan yang berakar pada nilai profetik menjadi semakin mendesak untuk dihidupkan kembali. “Pemimpin profetik,” ucapnya tenang namun tegas, “adalah mereka yang tidak hanya memikirkan manusia, tetapi juga bumi yang menumbuhkan kehidupan. Kepemimpinan yang sejati ialah yang berempati pada alam, karena keadilan sosial tidak akan sempurna tanpa keadilan ekologis.” Forum berjalan tertib dan hangat. Para peserta menyimak dengan penuh perhatian, beberapa mencatat, sementara yang lain tampak merenung seolah setiap kalimat yang keluar dari sang profesor mengetuk nurani mereka untuk melihat kembali relasi manusia dengan lingkungannya. Keakraban pun tampak ketika sesi tanya jawab dimulai; para peserta berani berdialog, bukan sekadar bertanya, melainkan menyambung wacana dengan semangat intelektual yang bersahabat. Prof. Khusnul Yaqin kemudian menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial-ekologi bukanlah konsep tambahan dalam Islam, melainkan bagian dari misi tauhid yang memuliakan ciptaan Tuhan secara menyeluruh. Ia mengajak para kader HMI untuk menjadi “pemimpin berkesadaran ekologis” mereka yang menanam gagasan kebaikan di tengah krisis, menegakkan nilai di tengah kehancuran, dan menumbuhkan kehidupan di tengah kelalaian manusia. “Kita tidak bisa bicara keadilan sosial tanpa memikirkan hutan yang gundul, laut yang tercemar, dan udara yang kita hirup setiap hari. Islam adalah ekologi spiritual mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.” Ketika sesi berakhir, tepuk tangan lembut mengisi ruangan. Wajah-wajah muda yang hadir menampakkan kesan mendalam; mereka tak sekadar mendapatkan ilmu, tapi juga sentuhan nilai. Suasana tetap hangat beberapa peserta berbincang dengan pemateri, bertukar pandangan, bahkan tertawa kecil di sela-sela keseriusan intelektual. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Intermediate Training LK2 HMI Makassar Timur hari itu menorehkan kesan mendalam: bahwa perjuangan intelektual tidak hanya berbicara tentang manusia dan kekuasaan, tetapi juga tentang bumi dan kehidupan. Melalui kepemimpinan profetik, para kader diajak untuk menjadi penjaga nilai dan penjaga alam dua hal yang tak terpisahkan dalam cita-cita besar Islam dan kemanusiaan.

Uncategorized

Menemukan Kembali NDP sebagai Pondasi Pembaruan Pemikiran Islam

ruminews.id, Makassar — Di ruang pertemuan Hotel LaMacca yang tertata rapi dan beraroma keakraban, semangat intelektual para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali berdenyut. Sore itu, suasana Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur berlangsung dalam atmosfer yang tertib, tenteram, dan penuh kehangatan persaudaraan. Di tengah ruangan yang dihiasi wajah-wajah muda penuh semangat, tampil Andi Ryza Fardiansyah, S.H., M.H., seorang intelektual hukum dan kader HMI, membawakan materi yang menggugah: “Menemukan Kembali NDP sebagai Pondasi Pembaruan Pemikiran Islam.” Dengan langkah mantap dan senyum bersahaja, Andi Ryza membuka pembicaraan. Suaranya tenang, namun sarat keyakinan. Ia berbicara bukan sekadar sebagai akademisi, tetapi sebagai kader yang memahami bahwa Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) bukan sekadar dokumen organisasi, melainkan roh intelektual dan moral yang menuntun arah perjuangan HMI di setiap zaman. “NDP,” ujarnya lembut, “bukanlah teks yang harus dihafal, tapi nilai yang harus dihidupi. Ia adalah pondasi pemikiran Islam yang membebaskan, memanusiakan, dan menuntun kita memahami Tuhan melalui kerja dan pengabdian sosial.” Forum terasa hidup dalam kesunyian yang berwibawa. Para peserta menyimak tanpa gaduh; setiap kata yang diucapkan pemateri seolah menyusup ke ruang batin mereka. Tak ada jarak antara pemateri dan peserta hanya ada semangat yang sama untuk menemukan kembali makna perjuangan intelektual dalam bingkai Islam yang progresif. Andi Ryza mengulas bagaimana HMI sejak kelahirannya telah berdiri di antara dua dunia: iman dan ilmu, spiritualitas dan rasionalitas, tradisi dan pembaruan. Ia menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan global dari krisis moral hingga penetrasi kapitalisme pemikiran kader HMI harus kembali pada NDP sebagai basis berpikir, bukan sekadar slogan perjuangan. “Jika kita kehilangan NDP,” tegasnya, “kita kehilangan arah. Sebab di sanalah fondasi Islam yang rasional dan humanis bertemu: tauhid, kemerdekaan berpikir, dan tanggung jawab sosial.” Diskusi berjalan hangat. Peserta LK2 yang datang dari berbagai daerah menyimak dengan penuh perhatian, sesekali mencatat, dan kadang tersenyum ketika pemateri menyelipkan kisah kecil tentang perjuangan kader HMI di masa lalu. Keakraban intelektual memenuhi ruangan suasana yang memadukan semangat belajar dan rasa persaudaraan yang tulus. Ketika sesi tanya jawab dimulai, beberapa peserta mengangkat tangan dengan antusias. Pertanyaan-pertanyaan mereka tak sekadar ingin tahu, tetapi mencerminkan kegelisahan intelektual: bagaimana menerjemahkan NDP dalam konteks kekinian, bagaimana menjadikannya panduan di tengah krisis nilai, dan bagaimana Islam bisa terus hidup sebagai kekuatan pembaruan. Andi Ryza menjawab dengan tenang dan bijak. “NDP adalah tafsir dari realitas dan wahyu. Maka setiap zaman, kita dituntut untuk menafsirkannya kembali agar Islam tidak hanya diucapkan, tapi dihidupkan.” Di akhir sesi, suasana ruangan berubah menjadi hening yang khidmat. Tepuk tangan peserta pecah lembut bukan karena formalitas, tapi sebagai tanda hormat pada kejujuran dan keteduhan gagasan yang baru saja mereka dengar. Malam di Hotel LaMacca itu berakhir dalam damai. Beberapa peserta masih bertukar pandangan sambil menikmati secangkir kopi, sementara Andi Ryza dengan hangat menyapa satu per satu peserta yang menghampirinya. Di antara mereka tumbuh rasa yang sama bahwa NDP bukan masa lalu yang usang, tetapi cahaya yang harus terus dinyalakan di tengah zaman yang kian gelap. Dan di ruang itu, HMI kembali menemukan dirinya: organisasi kader yang berpikir dengan iman, berjuang dengan ilmu, dan menapaki jalan pembaruan dengan keikhlasan.

Uncategorized

Filsafat Islam dan Jalan Rasionalitas: Hidupkan Spirit Hikmah di Forum LK2 Nasional HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Malam itu, Hotel LaMacca menjadi saksi bagaimana gagasan dan kebijaksanaan berpadu dalam suasana yang hangat dan beradab. Dalam ruang pertemuan yang tertata rapi dan penuh ketertiban, ketenteraman, serta keakraban, para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur duduk bersila dengan wajah penuh perhatian. Di hadapan mereka, tampil Noer Ramadhan La Udu, seorang pemikir muda sekaligus kader HMI yang membawakan materi bertajuk “Filsafat Islam: Dari Hikmah ke Rasionalitas, dari Wahyu ke Ilmu.” Dengan suara yang tenang dan penuh kejelasan, Noer Ramadhan membuka perbincangan tentang hakikat ilmu dalam Islam — bukan sekadar sebagai kumpulan pengetahuan, tetapi sebagai jalan menuju kebijaksanaan (hikmah) yang mengantarkan manusia kepada kebenaran. “Wahyu,” ujarnya lembut, “adalah cahaya yang menuntun akal. Sedangkan rasionalitas adalah cermin yang memantulkan cahaya itu ke dalam kehidupan.” Kata-kata itu menembus keheningan. Para peserta terdiam, larut dalam renungan. Filsafat Islam, yang selama ini mungkin dianggap abstrak dan jauh dari kehidupan, malam itu seolah menjelma menjadi sesuatu yang hidup, hangat, dan relevan. Noer Ramadhan menjelaskan bagaimana peradaban Islam klasik berdiri di atas harmoni antara iman dan akal, antara wahyu dan ilmu. Ia menyinggung tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali bukan untuk mengagungkan masa lalu, tetapi untuk mengingatkan bahwa kejayaan Islam lahir dari keberanian berpikir dan keterbukaan terhadap ilmu. “Kita tidak bisa membangun peradaban hanya dengan menghafal masa lalu,” katanya tegas. “Kita harus melanjutkan tradisi berpikir itu menjadikan wahyu sebagai dasar, dan rasionalitas sebagai alat untuk menafsirkan kehidupan.” Forum berjalan begitu tertib. Peserta mendengarkan dengan khidmat, beberapa mencatat dengan tekun, dan sesekali tersenyum ketika pemateri menyelipkan humor ringan tanpa mengurangi bobot pembicaraan. Di sela-sela keseriusan diskusi, suasana keakraban intelektual terasa kental antara pemateri dan peserta, antara generasi yang sama-sama mencintai ilmu dan keindahan berpikir. Sesi tanya jawab menjadi momen reflektif. Pertanyaan-pertanyaan lahir dari kegelisahan yang cerdas: bagaimana filsafat dapat kembali menjadi alat pembebasan, bagaimana wahyu bisa diterjemahkan dalam realitas sosial modern, dan bagaimana rasionalitas Islam berbeda dari sekularisme Barat. Noer Ramadhan menjawab dengan jernih dan rendah hati, menyatukan pandangan klasik dan konteks kontemporer dengan bahasa yang lembut namun bernas. “Ilmu bukan sekadar alat untuk memahami dunia,” tuturnya, “tapi jalan untuk memahami diri dan lewat diri, kita mengenal Tuhan.” Suasana forum berakhir dengan tepuk tangan panjang dan rasa kagum yang tulus. Para peserta bangkit, menyalami pemateri satu per satu. Ada senyum, ada rasa hormat, dan ada kehangatan khas HMI yang selalu mempersatukan pikiran dan persaudaraan. Malam di Hotel LaMacca itu menjadi lebih dari sekadar kegiatan pelatihan; ia menjelma menjadi ruang perjumpaan antara iman dan intelektualitas, antara nalar dan nurani. Di sanalah para kader HMI belajar bahwa menjadi manusia berilmu berarti menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal, antara spiritualitas dan rasionalitas, antara hikmah dan tindakan. Dan di tengah keheningan setelah forum usai, seolah tersisa satu pesan yang lembut namun kuat dari Noer Ramadhan La Udu: “Belajarlah tidak hanya untuk tahu, tapi untuk menjadi bijak. Karena hikmah adalah cahaya, dan ilmu adalah jalannya.”

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Rekonstruksi NDP sebagai Jalan Pembaruan Pemikiran dan Gerakan HMI

ruminews.id, Makassar — Dalam suasana yang tenang dan penuh keakraban, ruang pertemuan Hotel LaMacca sore itu menjadi saksi lahirnya percakapan intelektual yang bernas dan menggugah kesadaran. Para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur tampak menyimak dengan saksama ketika Tubagus Damanhuri, S.Hum., M.Phil., tampil membawakan materi bertajuk “Rekonstruksi NDP: Sebuah Jalan Menuju Pembaharuan Pemikiran dan Gerakan HMI.” Dengan gaya tutur yang tenang namun berwawasan luas, Tubagus Damanhuri mengajak peserta untuk kembali menelusuri akar ideologis Himpunan Mahasiswa Islam melalui Nilai Dasar Perjuangan (NDP) bukan sebagai teks yang beku, tetapi sebagai ruh yang harus terus hidup dan berkembang mengikuti dinamika zaman. Ia menekankan bahwa rekonstruksi NDP bukan berarti menanggalkan nilai-nilai dasar Islam, melainkan meneguhkannya dalam konteks modern yang lebih relevan dan aplikatif. “NDP adalah fondasi ideologis yang lahir dari kesadaran sejarah dan tanggung jawab intelektual,” ungkapnya. “Namun setiap generasi memiliki tugasnya sendiri: bukan hanya menghafal, tapi juga menafsirkan ulang, agar perjuangan HMI tetap berdenyut di tengah perubahan sosial dan global yang terus bergerak.” Forum berjalan tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta duduk melingkar dalam suasana hangat, menyimak setiap kalimat pemateri dengan pandangan serius namun bersahabat. Diskusi pun mengalir dengan dinamis penuh semangat dialog, tetapi tetap menjaga etika keilmuan dan persaudaraan. Sesekali tawa kecil pecah di sela penjelasan, menandakan bahwa forum ini tak hanya mengasah intelektual, tetapi juga membangun kedekatan emosional antarkader. Dalam paparannya, Tubagus Damanhuri juga menyoroti pentingnya pembaruan pemikiran dan gerakan HMI sebagai bagian dari proses panjang menuju kematangan ideologis. Ia mengingatkan bahwa HMI lahir bukan sekadar untuk melahirkan aktivis, melainkan manusia pembaharu mereka yang berpikir dengan akal Islam, berjuang dengan semangat keadilan, dan berkarya dengan tanggung jawab sosial. “Gerakan HMI yang sejati adalah gerakan yang sadar akan nilai dan realitas. Pembaruan pemikiran harus berjalan seiring dengan pembaruan praksis, agar NDP tetap menjadi kompas dalam setiap langkah perjuangan kader,” tegasnya. Ketika sesi berakhir, tepuk tangan bergema lembut bukan hanya sebagai tanda apresiasi, tapi juga penghormatan terhadap gagasan yang menyentuh nurani. Beberapa peserta masih tampak berdiskusi santai dengan pemateri, menandakan betapa forum tersebut bukan sekadar ruang belajar, melainkan ruang perjumpaan gagasan dan kesadaran. Malam itu, Intermediate Training LK2 HMI Cabang Makassar Timur kembali mempertegas misinya: menumbuhkan kader yang berpikir tajam, berjiwa kritis, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Melalui materi “Rekonstruksi NDP: Sebuah Jalan Menuju Pembaharuan Pemikiran dan Gerakan HMI,” semangat pembaruan itu kembali menyala meneguhkan bahwa HMI akan terus hidup selama kadernya berani berpikir, beriman, dan berjuang dengan penuh kesadaran.

Uncategorized

NDP sebagai Kompas Ideologis dan Praksis Islam dalam Arus Globalisasi Ekonomi: Refleksi dari Intermediate Training HMI Makassar Timur

ruminews.id, Makassar — Malam itu, ruang konferensi Hotel LaMacca kembali dipenuhi suasana yang teduh namun berdenyut dengan semangat intelektual. Para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur duduk berbaris rapi, mencatat, menyimak, dan sesekali saling bertukar pandang penuh keakraban. Dalam forum yang tertib dan hangat tersebut, hadir Fadlun Sangadji, S.T., M.T., membawakan materi bertajuk “NDP sebagai Respon Ideologis dan Praksis terhadap Ekonomi Global.” Dalam pemaparannya, Fadlun Sangadji menegaskan bahwaNilai Dasar Perjuangan (NDP) bukan sekadar dokumen konseptual, melainkan rumusan ideologis yang hidup, lahir dari pergulatan sejarah panjang Himpunan Mahasiswa Islam untuk menemukan jati diri perjuangan Islam dalam konteks modernitas dan globalisasi. Ia menuturkan bahwa NDP pberakar pada ajaran-ajaran pokok Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, menjadi pegangan normatif yang membimbing kader dalam membaca dunia yang terus berubah. “NDP adalah jalan tengah antara keimanan dan rasionalitas. Ia menuntun kader agar tidak hanyut dalam arus global kapitalisme, tapi juga tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. Ia adalah ideologi yang bernafas ilmu dan berspirit iman,” ujarnya dengan nada reflektif. Dalam konteks ekonomi global, Fadlun menguraikan bagaimana kapitalisme dan neoliberalisme telah membentuk pola pikir, struktur sosial, hingga arah kebijakan publik. Ia memandang NDP sebagai respon ideologis bukan hanya untuk menolak dominasi ekonomi global, tetapi juga untuk menawarkan alternatif praksis yang menempatkan manusia sebagai subjek perjuangan, bukan sekadar alat produksi. Fadlun kemudian menelusuri konteks historis kelahiran NDP. Ia menyebutkan tahun 1968 sebagai momentum penting, di mana modernisasi diartikan sebagai rasionalisasi, bukan westernisasi. Lalu memasuki tahun 1970, muncul keharusan untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam demi menjawab tantangan integritas umat di tengah perubahan sosial. Dalam pandangan Fadlun, dua hal inilah yang menandai kelahiran NDP sebagai ideologi modern yang berakar pada iman dan ilmu. “Perjuangan universal harus memenuhi dua syarat,” lanjutnya, “yakni keteguhan pada iman ideologi dan ketetapan pada medan perjuangan ilmu yang luas. Tanpa keduanya, perjuangan hanya akan kehilangan arah.” Forum berjalan tertib, hangat, dan penuh keakraban. Para peserta tampak larut dalam suasana intelektual yang menggugah mencatat dengan tekun, bertanya dengan santun, dan berdialog dalam semangat persaudaraan. Tak ada jarak antara pemateri dan peserta; yang ada hanyalah pertukaran gagasan dalam atmosfer keilmuan yang hidup. Di penghujung sesi, tepuk tangan mengalun lembut. Banyak peserta masih tampak enggan meninggalkan ruangan, seolah diskusi itu menyalakan kembali api kesadaran ideologis yang sempat redup di tengah realitas pragmatis. Malam itu, HMI Cabang Makassar Timur kembali menegaskan perannya sebagai laboratorium pemikiran Islam dan perjuangan kemanusiaan. Melalui materi tentang NDP sebagai respon ideologis dan praksis terhadap ekonomi global, para kader disadarkan bahwa perjuangan bukan sekadar melawan ketimpangan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa iman dan ilmu adalah dua sayap untuk terbang di langit peradaban yang semakin kompleks.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Menyatukan Idealisme dan Profesionalisme, Tekankan Sinergi Kader HMI Menuju Indonesia Emas 2045

ruminews.id, Makassar — Di bawah cahaya hangat ruang pertemuan Hotel LaMacca, suasana siang itu terasa penuh semangat namun tetap tertib dan tenang. Para peserta Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur tampak larut dalam kehangatan forum yang sarat gagasan. Duduk berjejer rapi, mereka menyimak pemaparan dari Husain Anwar, S.Kom., yang membawakan materi bertajuk “Sinergi Aktivisme dan Profesionalisme: Peran Strategis Kader HMI Menuju Indonesia Emas 2045.” Dalam paparannya, Husain Anwar menegaskan bahwa aktivisme dan profesionalisme bukan dua jalan yang berbeda, melainkan dua arus yang harus bertemu dalam satu muara perjuangan. Aktivisme, katanya, adalah api idealisme, semangat memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan perubahan sosial. Sementara profesionalisme adalah tata keterampilan dan tanggung jawab moral, yang memastikan semangat itu tidak berhenti di wacana, tetapi menjelma menjadi karya nyata yang berdampak. “Kader HMI harus mampu menjadi aktivis yang profesional dan profesional yang tetap aktivis,” ujarnya tegas. “Kita tidak cukup hanya bersuara, tapi juga harus membangun; tidak hanya mengkritik, tapi juga berkontribusi.” Husain kemudian menguraikan bahwa sinergi antara aktivisme dan profesionalisme dapat dikenali dari tiga ciri utama: kepemimpinan kolaboratif, transformasi organisasi dan sosial, serta regenerasi dan keteladanan. Menurutnya, tanpa kepemimpinan yang mampu memadukan kolaborasi lintas bidang dan generasi, semangat perubahan hanya akan menjadi gema tanpa arah. Forum berjalan tertib, hangat, dan akrab. Para peserta menyimak dengan penuh antusiasme, beberapa mencatat setiap poin penting, sementara yang lain berdialog dengan pemateri dalam suasana penuh saling menghargai. Diskusi berkembang tidak hanya pada tataran ide, tetapi juga strategi konkret tentang bagaimana kader HMI bisa memainkan peran strategis di berbagai sektor menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks menuju usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Husain Anwar menekankan pentingnya visi Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur yang hanya bisa terwujud melalui sumber daya manusia unggul, kolaboratif, lintas karakter dan bidang, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa kader HMI adalah bagian dari generasi penggerak perubahan, bukan sekadar penonton sejarah. “Indonesia emas hanya akan lahir jika generasi mudanya mampu menggabungkan idealisme perjuangan dengan profesionalitas kerja. Itulah hakikat kader HMI berilmu, berakhlak, dan berdampak,” tutupnya dengan penuh keyakinan. Sesi diakhiri dengan tepuk tangan yang hangat dan senyum yang bersahabat. Para peserta masih tampak berbincang santai, menandakan suasana keakraban intelektual yang hidup dalam forum tersebut. Di ruangan itu, idealisme dan profesionalisme seolah bersalaman meneguhkan arah perjuangan kader HMI untuk terus menapaki jalan menuju Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkemajuan.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Umat Buddha Dukung Program Pengelolaan Sampah Munafri-Aliyah Lewat Program 1000 Pipa Biopori

ruminews.id, MAKASSAR,— Dukungan masyarakat terhadap program lingkungan Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, terus menguat. Hal itu tampak saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Ketua TP PKK Makassar yang juga Ketua Dewan Lingkungan Hidup Makassar, Melinda Aksa meluncurkan Gerakan Bioberkah (Biopori Mengubah Sampah Jadi Berkah) yang digagas Permabudhi Kota Makassar di Vihara Vimalakirti, Minggu (26/10/2025). Gerakan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Munafri menyampaikan apresiasi tinggi kepada umat Buddha di Makassar yang ikut mendukung gerakan lingkungan hidup melalui penerapan biopori dan pengolahan sampah organik. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Makassar yang menempatkan pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu rumah tangga sebagai program prioritas. “Saya senang melihat masyarakat bergerak sendiri, seperti yang dilakukan oleh Permabudhi hari ini. Artinya, kesadaran mulai tumbuh. Pemerintah bisa membuat aturan, tapi perubahan hanya terjadi kalau masyarakat mau ikut bergerak,” ujarnya. Munafri menjelaskan, Pemerintah Kota saat ini tengah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi di setiap RT/RW. Dalam sistem ini, tidak hanya biopori, warga didorong untuk memiliki, teba, dan eco-enzyme di lingkungan masing-masing. Sehingga, dengan dukungan masyarakat, tanggung jawab Ketua RT/RW ke depan tak hanya soal administrasi warga, tetapi juga memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan di wilayahnya. “Setiap RT nanti harus punya sistem pengelolaan sampahnya sendiri. Harus ada biopori, TEBA, dan pemisahan sampah rumah tangga. Ini harga mati. Karena dari situlah keseimbangan lingkungan dimulai,” tegasnya. Munafri juga menguraikan arah besar program lingkungan Makassar menuju kota zero waste pada tahun 2027. Ia menargetkan akan lahir ribuan rumah tangga mandiri sampah, di mana masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada TPA Antang, melainkan mengelola sampahnya sendiri menjadi produk bermanfaat seperti pupuk organik, maggot, atau cairan eco-enzyme. “Kami ingin memberi penghargaan untuk rumah tangga zero waste. Bukan lagi sekadar gerakan komunitas, tapi gaya hidup baru warga Makassar. Kalau ini jalan, beban TPA bisa berkurang drastis dan kota kita akan semakin bersih,” jelasnya. Selain berfungsi mengurai sampah, lanjut Munafri, sistem biopori juga berperan besar mencegah banjir dengan mempercepat resapan air ke tanah. Sementara itu, hasil olahan sampah seperti pupuk dan eco-enzyme dapat digunakan untuk urban farming, yang tengah dikembangkan pemerintah di dua lokasi percontohan. “Kita ingin menunjukkan bahwa bertani tidak harus di desa. Kota juga bisa. Dari sisa dapur bisa jadi pupuk, dari biopori bisa menumbuhkan tanaman, dari maggot bisa jadi pakan ikan dan ayam. Semua punya nilai ekonomi,” ujar Munafri. Lebih jauh, Ia menyampaikan keberhasilan Pemkot Makassar yang tidak termasuk dalam 336 daerah darurat sampah nasional berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti nyata hasil intervensi Pemkot bersama masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Permabudhi Kota Makassar, Suzanna, menyampaikan bahwa gerakan Bioberkah menjadi bentuk sukacita dukungan umat Buddha terhadap program pemerintah. Sebanyak 1.000 pipa biopori akan dibagikan kepada umat Buddha di seluruh vihara di Makassar, dengan 120 pipa pertama diserahkan secara simbolis pada kegiatan tersebut. “Kami ingin berkontribusi untuk Makassar yang lebih bersih. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini langkah spiritual untuk belajar ‘lebih repot’ demi masa depan yang lebih baik. Gerakan ini juga menjadi cara kami menyatukan berbagai aliran umat Buddha melalui semangat peduli lingkungan,” jelas Suzanna. Ia menambahkan, apa yang dilakukan umat Buddha hari ini merupakan bentuk dukungan nyata masyarakat terhadap kebijakan Pemkot Makassar. Gerakan Bioberkah diharapkan menjadi bagian dari rantai perubahan besar menuju kota yang tidak hanya bersih, tetapi juga mandiri dan lestari.(*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Paparkan 7 Program Unggulan di Hadapan Aktivis HMI

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan berbagai inovasi dan program pembangunan strategis yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Paparan tersebut disampaikan orang nomor satu kota Makassar ini, saat menjadi narasumber Stadium General bertema “Creative Hub pada Kelas Progresif” yang digelar oleh HMI Cabang Makassar di Hotel Asyira Makassar, Minggu (26/10/2025). Dalam forum ilmiah tersebut, Munafri didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Acara ini dihadiri pengurus HMI, kader, akademisi, dan pegiat muda dari berbagai kampus di Kota Makassar. Mengawali pemaparannya, Munafri mengatakan pemerintahan yang ia pimpin berjalan dengan prinsip kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa kondisi Kota Makassar saat ini membutuhkan kerja bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif. “Kurang lebih delapan bulan kami dilantik, kami melihat bahwa kondisi Kota Makassar belum ideal, tetapi juga tidak bisa dikatakan tidak maksimal,” kata Appi mengawali paparan materi. “Ada persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga ada prestasi yang harus terus dijaga. Ujungnya satu: pelayanan pemerintah harus sampai ke rakyat dan tepat sasaran,” lanjut politisi Golkar itu. Mantan Bos PSM itu mengurai, dinamika tantangan perkotaan, mulai dari tingginya arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga persoalan pemerataan pembangunan. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan tujuh program unggulan yang saat ini berjalan secara bertahap. Pertama, Penyambungan Jaringan PDAM. Dimana fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga akan air bersih. “PDAM dibenahi agar profesional dan tidak merugikan pelayanan publik,” tuturnya. Kedua, jaminan pelindungan Pekerja Rentan. Pemkot bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebanyak 81.000 pekerja rentan telah mendapat jaminan kerja dan jaminan kematian, dan tahun ini ditambah jaminan hari tua. Ketiga, Seragam Sekolah Gratis. Ini diberikan kepada siswa baru untuk meringankan beban ekonomi keluarga. “Kebijakan fokus pada pengurangan beban rumah tangga alih-alih bantuan tunai,” jelas Appi. Keempat kata dia, pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis olahraga disebut Stadion Untia. Ini tahap perkampungan syarat-sayat untuk dilakukan pembangunan, dimana pembangunan stadion dijadikan trigger pertumbuhan ekonomi wilayah. “Stadion diposisikan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar sarana olahraga,” ungkapnya. Kelima, reformasi sistem pengelolaan Sampah. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA Tamangapa yang kini menampung 1.000 ton per hari. Mengembangkan pengolahan sampah terintegrasi, bank sampah, dan urban farming. Sampah ditukar dengan beras atau minyak melalui kerja sama Pemkot dan Bank Sulselbar. Keenam, Makassar Super Apps “Lontara” Mengintegrasikan ratusan layanan pemerintah dalam satu aplikasi. Kini, sudah berjalan pada versi 1.0 dengan layanan aduan masyarakat. “Layanan ini berfungsi mematau kondisi dan menerima aduan semua persoalan di Makassar, serta laporan,” beber Munafri. Program ketujuh, Makassar Creative Hub. Menjadi pusat pengembangan komunitas kreatif dan digital talenta. Bhakan, terbuka gratis tanpa pungutan biaya. “Tahun ini ditambah lokasi baru, dan tahun depan Creative Hub tambahan akan dibangun di wilayah berbeda,” jelasnya. Lebih lanjut, politisi Golkar ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda melalui program Makassar Super Creative Hub. Dalam kesempatan tersebut, Munafri menjelaskan bahwa Makassar Super Creative Hub merupakan salah satu inovasi pemerintah kota dalam menyiapkan ruang kreativitas digital, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan anak muda. “Creative Hub ini sudah berjalan dengan berbagai kegiatan, baik level lokal, nasional, maupun internasional. Banyak yang bilang terlalu eksklusif, padahal bukan. Jadwalnya yang padat sehingga pengaturannya perlu di-review,” papar Munafri. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak hanya membangun satu Creative Hub. Tahun ini akan dibangun satu lokasi tambahan dan tahun depan ditargetkan tiga Creative Hub baru di kawasan berbeda untuk menjangkau lebih banyak anak muda. Karena satu tidak cukup. Kebutuhan anak muda tentang ruang kreativitas dan peningkatan skill terus bertambah. “Makassar Creative Hub ini hadir untuk upgrading skill, pengembangan komunitas, dan pelatihan kewirausahaan,” jelasnya lagi. Appi menegaskan, fasilitas Creative Hub ini gratis dan inklusif, terbuka tanpa pungutan biaya. Bahkan ruang ini juga dirancang untuk ramah disabilitas. “Di MCH yang pertama di Pantai Losari, ada kafe yang dikelola sahabat difabel tuli Makassar. Ini bukti kita ingin membangun ekosistem kreatif yang inklusif,” tegasnya. Selain tujuh program unggulan tersebut, Munafri juga menegaskan komitmen untuk memperkuat UMKM dan ekonomi lokal. Ia memastikan bahwa 50 persen dari total belanja daerah diarahkan untuk belanja produk lokal. “Kami ingin uang daerah berputar di masyarakat Makassar. Ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya. Alumni FH Unhas ini juga menyampaikan dorongan terhadap gelaran event ekonomi kreatif dan pariwisata, seperti Makassar Half Marathon yang berhasil menarik 10–12 ribu peserta dari berbagai daerah. Event-event ini, kata Munafri, akan membawa dampak ekonomi bagi UMKM dan perhotelan. Munafri menutup pemaparannya dengan mengajak kader HMI agar mengambil peran dalam pembangunan daerah. “Silakan ambil posisi. Mau jadi akademisi, entrepreneur, teknokrat, atau pelaku industri kreatif, semua terbuka. Pemerintah membuka kolaborasi seluas-luasnya,” ungkapnya. Munafri juga mengajak aktivis HMI dan generasi muda Makassar untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi ikut serta mengambil peran strategis. “Pemerintah membuka ruang kolaborasi. Mau jadi pengusaha, pekerja industri kreatif, aktivis sosial, Akademisi, semua terbuka. Tinggal dicocokkan dengan minat dan keahlian,” tegasnya. Ia menutup paparannya dengan pesan kolaborasi dan keberlanjutan pembangunan kota. Dimana, Makassar dibangun bukan oleh pemerintah sendiri. Ini butuh kebersamaan, butuh energi kolektif. “Selama semua bergerak dengan tujuan yang sama, Makassar bisa menjadi kota maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Tekankan Upaya Preventif Kekerasan Seksual Anak

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah preventif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya kasus kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, komunitas hingga lingkungan keluarga. Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat menjadi narasumber pada Workshop Ruang Publik Ramah Anak: Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual, yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Minggu (25/10/2025). “Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, Orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, tokoh agama, hingga media harus bergerak bersama,” tegas Munafri di hadapan peserta emak-emak. Dalam paparannya, Munafri menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak. Ia menegaskan pentingnya pengawasan berbasis kasih sayang serta edukasi dini kepada anak terkait batasan pergaulan segala macam. Nilai moral, serta keberanian untuk melapor jika mengalami tindak kekerasan. Apalagi banyak kasus kekerasan seksual terjadi karena lemahnya edukasi di tingkat keluarga dan minimnya keberanian anak bercerita. “Orang tua harus membangun komunikasi hangat dan ruang aman bagi anak. Menjaga anak dari pergaulan bebas,” imbuh Appi. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemerintah Kota Makassar menjalankan berbagai layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau diskriminasi. Upaya perlindungan tersebut dijalankan secara terpadu bersama. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Serta unit penyedia layanan psikologis, hukum, dan medis. Serta fasilitas pengaduan cepat melalui aplikasi Lontara Plus dan call center 112. Munafri juga menegaskan pentingnya sinergi multipihak. Dia memetakan skema kolaborasi, dimana Pemerintah Kota serta kebijakan perlindungan anak, alokasi anggaran, peran KemenPPPA, dan Supervisi. Selain itu, program perlindungan nasional, masyarakat dan komunitas Pengawasan sosial dan edukasi lingkungan. “Keterlibatan tokoh agama serta pendidikan edukasi moral dan nilai sosial. Media dan dunia usaha kampanye perlindungan anak dan dukungan CSR,” jelasnya. Pemkot Makassar juga menghadirkan Ruang Publik Ramah Anak (RPRA) sebagai salah satu instrumen pencegahan kekerasan di wilayah permukiman. Konsep RPRA menurut Munafri adalah menjamin hak anak bermain dan berekspresi secara aman. Dilengkapi aksesibilitas, pengawasan, dan kontrol keamanan. Terintegrasi dengan fungsi edukasi, sosial, kesehatan, dan penguatan karakter. Melibatkan komunitas dan peningkatan peran masyarakat. Program inovatif tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk di tingkat kelurahan dan Kecamatan. “Lorong ramah anak, taman tematik edukatif, car free day lorong, ruang laktasi publik, lorong bebas asap rokok,” tutur mantan bos PSM itu. Dalam kesempatan ini, Appi menampilkan data UPTD PPA Kota Makassar mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat 134 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perempuan 112 kasus dan laki-laki 22 kasus. Seluruh korban telah menerima layanan bantuan berupa asesmen psikologis, pendampingan hukum, perlindungan sementara, hingga pemulihan sosial. Langkah preventif dan responsif Pemkot Makassar. Edukasi perlindungan anak di 15 kecamatan, sosialisasi RPRA di Kelurahan, Sekolah ramah anak dan parenting. Juga pelatihan keamanan bagi pengelola fasilitas publik, kolaborasi dengan akademisi, sekolah, tokoh agama, dan lembaga sosial. Sedangkan upaya responsif membuka layanan cepat UPTD PPA 24 jam. Pelaporan online melalui aplikasi Lontara Plus, Call Center Darurat 112. “Pendampingan psikologis dan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi anak korban kekerasan,” tenagnya. Menurutnya, Kota Makassar harus menjadi kota yang tidak hanya maju dalam infrastruktur, tetapi juga maju dalam perlindungan moral dan keselamatan anak-anak. Ia menambahkan bahwa Muslimat NU bersama jaringan organisasi perempuan dan lembaga pendidikan harus menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar, untuk memperkuat edukasi perlindungan anak hingga ke tingkat kelurahan. Appi menekankan bahwa penguatan nilai, komunikasi, dan fungsi pendidikan dalam rumah tangga merupakan benteng pertama melindungi anak dari potensi kekerasan fisik maupun psikologis. Pola penguatan rumah tangga akan menjadi elemen yang sangat kuat dalam proses pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ia mengaskan, perlindungan anak adalah isu kemanusiaan yang tidak bisa didelegasikan kepada satu atau dua lembaga saja. Penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, di tingkat akar rumput. “Tentu, tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir membuat kebijakan dan layanan perlindungan, tapi kekuatan utama tetap ada pada keluarga, lingkungan, dan komunitas yang peduli,” tegasnya. Di akhir paparan, Munafri menegaskan bahwa kegiatan perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni atau seremoni wacana belaka. “Ini bukan agenda seremonial untuk sekadar berkumpul lalu selesai. Kita ingin ada aksi nyata yang berkelanjutan,” saran Munafri. “Minimal di tingkat organisasi, kami Pemerintah akan memastikan edukasi dan materi pencegahan kekerasan seksual benar-benar sampai ke masyarakat,” tambah politisi Golkar itu.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Jadi Narasumber di Workshop Muslimat NU, Munafri Dorong Penguatan Keluarga Cegah Kekerasan Anak

ruminews.id, MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir sebagai narasumber dalam Workshop Ruang Publik Ramah Anak bertajuk “Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual” yang digelar oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar berkolaborasi dengan TP PKK Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Minggu (26/10/2025). Munafri menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan seksual dilakukan sejak dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Menurutnya, keluarga memiliki peran sebagai benteng pertama yang harus mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. “Persoalan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum, tapi tanggung jawab kolektif kita semua. Pencegahan paling awal harus datang dari keluarga,” ujarnya. Ia menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual di Kota Makassar yang terjadi akibat lemahnya pengawasan lingkungan dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Wali kota yang akrab disapa Appi itu juga menyoroti perlunya kewaspadaan orang tua terhadap lingkungan pendidikan dan keagamaan anak. Ia menegaskan agar para orang tua memastikan keamanan dan kredibilitas pihak yang berinteraksi dengan anak-anak, termasuk guru ngaji. “Periksa baik-baik siapa yang kita percayai mendidik anak. Jangan karena terlihat alim lalu kita lepas begitu saja. Pengawasan tetap harus ada,” katanya. Lebih jauh, Munafri menyebut akar persoalan kekerasan seksual sering kali berawal dari faktor sosial-ekonomi dan rendahnya pendidikan keluarga. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan dan ketidaktahuan sering melahirkan keputusan-keputusan keliru seperti pernikahan dini, yang kemudian menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada siklus kekerasan antar generasi. “Kita harus putus mata rantai ini dengan memperkuat pendidikan dan ketahanan keluarga,” tambahnya. Munafri juga menekankan bahwa pemerintah harus hadir sebagai benteng kedua setelah keluarga. Jika keluarga gagal melindungi anak, maka pemerintah wajib memastikan adanya sistem perlindungan yang kuat. “Jangan sampai benteng di rumah tangga jebol, pemerintah juga jebol. Pemerintah harus hadir melalui regulasi, fasilitas, dan sistem pengaduan yang efektif,” tegasnya. Sebagai langkah konkret, ia menyebut Pemerintah Kota Makassar akan membangun klaster pengaduan di tingkat RT dan RW yang langsung terhubung dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kekerasan. Selain itu, ia juga menggagas konsep akupuntur arsitektur, pembangunan ruang terbuka di kawasan padat penduduk agar anak-anak memiliki tempat bermain dan berinteraksi yang aman. “Kita akan membeli lahan di wilayah padat minimal 200–300 meter untuk dibuatkan ruang bermain anak. Ini penting agar anak punya ruang ekspresi yang aman dan terkontrol,” jelasnya. Munafri mengapresiasi kolaborasi Muslimat NU dan TP PKK Kota Makassar dalam menyuarakan edukasi pencegahan kekerasan seksual. Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan keluarga dan perlindungan anak di tengah masyarakat. “Muslimat NU dan PKK ini adalah ujung tombak. Mereka punya jaringan luas dan pengalaman besar dalam mendampingi keluarga. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan mereka,” ujarnya. Di akhir penyampaiannya, Munafri menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komunikasi dan hubungan emosional dalam keluarga sebagai dasar membangun generasi yang sehat dan berkarakter.(*)

Scroll to Top