Author name: Fikri Haikal

Ekonomi, Opini, Uncategorized

Tumbangnya Sri Mulyani: Ketika Poros Dunia Bergeser dari IMF ke BRICS

ruminews.id – Sedikit Drama, Banyak Makna Sri Mulyani lengser. Bukan karena tersandung korupsi, bukan karena gagal menjaga fiskal, apalagi bukan karena bocor APBN—tapi justru karena terlalu disiplin, terlalu IMF, terlalu World Bank. Dan mungkin, terlalu Amerika. Bersamaan dengan itu, Prabowo pulang dari Beijing dengan senyum tipis dan dada tegap. Ia tak banyak bicara. Tapi seperti harimau tua yang kembali dari rimba raksasa Tiongkok dan hutan salju Rusia, Prabowo membawa lebih dari sekadar oleh-oleh diplomatik. Ia membawa sinyal pergeseran poros dunia. Babak Baru: Indonesia Tak Lagi di Samping Meja, Tapi Di Tengah Meja Selama ini, posisi Indonesia dalam ekonomi global mirip tamu VIP dalam pesta IMFdihargai, dipuji, tapi tetap disuruh cuci piring. Sri Mulyani adalah duta besar kebanggaan pesta itu. Dengan jargon defisit 3%, tax ratio, dan “confidence investor”, beliau menjaga citra kita di mata Barat. Tapi pesta itu sekarang sepi. Dunia berubah. Amerika sedang demam utang, Eropa terengah-engah, dan IMF kehilangan pamor di negara-negara Selatan. Di sisi lain, BRICS+ tumbuh dengan percaya diri. Yuan, rubel, rupee, bahkan real Brazil, mulai berbicara dengan bahasa baru: kolaborasi tanpa kolonialisasi. Prabowo melihat itu. Dan ia memilih. Pemecatan Bernuansa Geopolitik Tak ada penguasa yang mengganti menteri seberat Sri Mulyani tanpa alasan besar. Publik hanya melihat reshuffle. Tapi orang dalam tahu: ini adalah “reset fiskal”. Dan itu butuh backup strategis dari dua raksasa dunia—China dan Rusia. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin, bisa jadi Prabowo memberi isyarat: “Saya ingin mengubah cara kami mengelola ekonomi. Kami akan lebih berani membelanjakan uang untuk rakyat. Kami tak bisa terus dikekang aturan Washington. Apakah Anda akan mendukung saya?” Dan jawaban mereka mungkin sederhana: “Silakan. Kami siap bantu. Tapi keluarkan dulu ‘penjaga gerbang IMF’ itu.” Momen Kudeta Ekonomi Pemecatan Sri Mulyani bukan soal pribadi. Ini adalah tanda pergeseran ideologi ekonomi Indonesia: Dari austerity ke sovereign spending, Dari defisit ketat ke investasi masif, Dari Barat ke Timur. Dan kita akan menyaksikan: Target pertumbuhan 8% bukan lagi slogan. Kredit murah dari China mengalir deras untuk pangan, energi, dan industri. Oligarki baru mungkin lahir tapi kali ini bukan dari Harvard Club, melainkan dari sekolah kader Beijing dan pabrik baja Vladivostok. Yang Pergi Bukan Musuh, Yang Datang Bukan Malaikat Kita tidak sedang membenci Sri Mulyani. Kita hanya sedang membaca perubahan zaman. Siapa pun yang mengerti sejarah tahu: ada masanya ekonom seperti Soemitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo) memikirkan hal serupa: kemandirian. Kini sejarah berputar. Prabowo seperti ingin menuntaskan ide lama itu bukan dengan teori semata, tapi dengan tindakan konkret. Dan tindakan pertama itu: mencopot simbol rezim fiskal lama. Sri Mulyani, pamit. Epilog Selamat datang di Indonesia versi 2025. Tempat di mana geopolitik menentukan fiskal, dan pertemuan bilateral bisa mengganti Menteri Keuangan. Kita ucapkan salam hormat untuk Bu Ani, dan sekaligus: Selamat datang “Soemitronomic”

Daerah, Gowa

Skandal Dana JKN di RS Syekh Yusuf Gowa: Ketika Kesehatan Rakyat Dikorupsi, Hukum Seolah Tak Bernyali

ruminews.id, Gowa — Dana untuk rakyat, yang seharusnya menjamin akses kesehatan warga miskin, justru dijadikan ladang bancakan oleh segelintir elite birokrasi rumah sakit. RSUD Syekh Yusuf, simbol layanan kesehatan milik daerah, kini tercoreng oleh dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai lebih dari Rp3,3 miliar. Dan yang paling tragis: direktur rumah sakit sendiri jadi tersangka utama. Kejaksaan Negeri Gowa akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Namun, publik bertanya: mengapa baru sekarang? Dimana taring kejaksaan selama ini? Penyidikan sudah berjalan sejak 2023, tapi penetapan tersangka baru diumumkan saat tekanan publik mulai menguat. Ketua DPC GMNI Gowa, Nurdin Khaliq Sadewa, menyebut kasus ini sebagai wajah bobroknya birokrasi kesehatan. “Ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan. Saat rakyat antre berobat, mereka justru sibuk mengatur aliran dana JKN,” tegasnya. Khaliq mendesak Pemda, Bupati, dan DPRD Gowa tidak tutup mata. Ia menyebut ini sebagai momentum untuk “membongkar budaya busuk di balik meja rumah sakit”. GMNI Gowa juga menuntut agar Kejari Gowa benar-benar menunjukkan keberpihakan pada keadilan rakyat, bukan tunduk pada tekanan elite. “Kalau hukum lumpuh saat rakyat dizalimi, lalu untuk siapa hukum itu hidup?” tutupnya tajam. Kini masyarakat menunggu: akankah kasus ini dituntaskan hingga ke akar, atau hanya berhenti pada pengorbanan tiga nama, sementara aktor besar lainnya tetap duduk manis?

Nasional, Pemerintahan, Politik

Gus Irfan Resmi Jadi Menteri Haji dan Umrah, Prabowo Titip Amanah Pelayanan Terbaik bagi Jemaah

ruminews.id, JAKARTA – Di bawah atap megah Istana Negara, Senin (8/9/2025), Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan resmi mengemban amanah baru. Presiden Prabowo Subianto melantik putra Nahdlatul Ulama itu sebagai Menteri Haji dan Umrah, sebuah jabatan yang sarat tanggung jawab, menyentuh hati jutaan umat yang mendambakan perjalanan suci ke Tanah Haram. Usai prosesi pelantikan, Gus Irfan menyampaikan pesan yang dititipkan langsung oleh Presiden. “Beliau menyampaikan, lakukan apa pun yang perlu dilakukan, asal pelayanan terbaik bisa diberikan kepada jemaah haji kita,” tutur Gus Irfan, dengan nada penuh tekad di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia mengakui, tugas yang kini dipikul bukanlah beban ringan. Sepuluh bulan terakhir, dirinya telah menyaksikan langsung dinamika dan tantangan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun di Saudi Arabia. Dari situ, ia menyadari betapa besar kebutuhan akan perbaikan layanan yang tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual para jemaah. “Ini bukan sekadar jabatan, melainkan amanah besar. Saya tahu persis betapa berat medan haji, dan karena itu saya bertekad menjalankan pesan Presiden: berikan yang terbaik,” ujarnya dengan mata berbinar. Lebih jauh, Gus Irfan menegaskan kementerian yang dipimpinnya akan berupaya menghadirkan layanan yang lebih ramah, terutama dalam soal biaya. “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berusaha agar biaya haji lebih bersahabat bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya. Kini, dengan restu Presiden dan harapan rakyat, Gus Irfan menapaki babak baru. Sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya tentang birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir melayani tamu-tamu Allah dengan sepenuh hati.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Istana Berganti Wajah: Prabowo Merombak Kabinet, menteri baru Dilantik

ruminews.id, Jakarta – Istana Negara kembali menjadi panggung pergantian para nakhoda kementerian. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas Dito Ariotedjo dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Namun, penggantinya belum bisa diperkenalkan hari ini lantaran sang calon penerus masih berada di luar kota. “Untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, penggantinya kebetulan sedang tidak berada di Jakarta, sehingga belum dapat mengikuti prosesi pelantikan,” tutur Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Senin (8/9/2025). Prasetyo menambahkan, pelantikan Menpora baru akan digelar dalam waktu dekat, bersamaan dengan agenda resmi berikutnya. “Akan dijadwalkan kembali pada prosesi selanjutnya,” ujarnya. Meski demikian, hari ini tetap menjadi momen bersejarah dengan lahirnya para pemegang amanah baru di Kabinet Indonesia Maju. Berikut nama-nama menteri dan wakil menteri yang telah mengucap sumpah di hadapan Presiden: Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah

Uncategorized

KONTROVERSI BERAS OPLOSAN, HMI CABANG MAKTIM : INI MERUGIKAN MASYARAKAT DAN BULOG HARUS TANGGUNG JAWAB!

ruminews.id -Beberapa minggu terakhir, masyarakat dibuat kecewa sekaligus panik akibat maraknya pemberitaan soal beras oplosan. Isu ini makin ramai dibicarakan setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjadi sosok pertama yang menyuarakannya ke publik. Tak heran jika temuan tersebut langsung menyedot perhatian luas. Baru-baru ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur juga ikut angkat suara. Mereka menyoroti kinerja Perum Bulog dalam menjaga kualitas beras yang beredar di masyarakat. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan HMI Cabang Makassar Timur, Aidil Fitra Mufila—yang akrab disapa Aidil—menyampaikan keprihatinannya. “Kami sangat prihatin dengan isu ini, karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Kualitasnya harus dijaga. Tapi dengan mencuatnya kasus ini, saya ingin menyampaikan rasa kecewa terhadap kinerja Bulog dalam memastikan kualitas beras yang beredar di tengah masyarakat,” ujar Aidil. Isu ini semakin runyam setelah penyidik Polri menemukan banyak kasus serupa di berbagai daerah. Dan yang bikin masyarakat makin curiga, muncul pernyataan dari Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, yang menyebut bahwa “mengoplos beras itu adalah hal yang biasa dan diperbolehkan.” Pernyataan ini sontak memicu tanda tanya besar di publik. Aidil pun menanggapi pernyataan tersebut dengan kritis. “Temuan Polri di beberapa daerah mempertegas bahwa kualitas beras di pasaran sedang dalam kondisi darurat. Ini jelas menjadi rapor merah bagi Bulog. Apalagi, saya sempat membaca pernyataan Direktur Bisnis Bulog yang membolehkan pengoplosan beras asal sesuai standar. Kami curiga, itu hanya bentuk pembelaan semata untuk menutupi kemungkinan keterlibatan oknum di tubuh Bulog dalam kasus beras oplosan ini,” tutupnya.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Sri Mulyani Lengser, Purbaya Yudhi Sadewa Menjadi Nahkoda Baru Kementerian Keuangan

ruminews.id, Jakarta – Senin sore (8/9/2025), halaman Istana Negara kembali menjadi panggung sejarah. Presiden Prabowo Subianto resmi menggeser Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan, posisi yang telah ia duduki sejak 2016. Digantikanlah ia oleh sosok ekonom kawakan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini dipercaya menakhodai kapal besar bernama Kementerian Keuangan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, lebih dahulu mengumumkan kabar ini dalam konferensi pers. Ia menyebutkan bahwa pergantian tersebut lahir dari “pertimbangan, masukan, dan evaluasi” yang dilakukan presiden secara berulang. Dari ruang-ruang sunyi pertimbangan itu, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang menetapkan Purbaya sebagai penerus. Purbaya bukan nama asing di jagat ekonomi. Ia baru saja menuntaskan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah lembaga yang menjadi benteng terakhir bagi stabilitas perbankan nasional. Kini, ia diminta menyiapkan strategi baru mengelola arus uang negara, di tengah derasnya gelombang tantangan fiskal. Pelantikan Purbaya berlangsung berbarengan dengan perombakan sejumlah kementerian lain: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejarah pun ditorehkan pula dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru. Sri Mulyani, yang pernah dipuja sebagai simbol disiplin fiskal dan integritas kebijakan, kini menutup babak panjangnya di Kementerian Keuangan. Namun akhir Agustus lalu, namanya sempat diguncang gelombang kritik. Kebijakan pajak dan anggaran dinilai memberatkan masyarakat, hingga rumah pribadinya di Bintaro menjadi sasaran penjarahan sekelompok orang tak dikenal. Estafet kepemimpinan berpindah tangan. Dari Sri Mulyani kepada Purbaya, dari masa lalu penuh kontroversi kepada masa depan penuh tanda tanya. Sejarah akan mencatat: di tengah hiruk pikuk politik dan gelisahnya rakyat, Prabowo memilih jalannya sendiri—meramu kabinet, menata ulang strategi, dan menunjuk nakhoda baru untuk mengawal denyut ekonomi negeri.

Daerah, Hukum, Kriminal, Pare-pare, Uncategorized

Alumni STIEM Bongaya Desak Hukuman Berat untuk Pelaku Pembunuhan Suriani Tahir

ruminews.id, Makassar – Sejumlah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEM) Bongaya mendesak agar pelaku pembunuhan terhadap Suriani Tahir, pegawai PT Hino Kumala Parepare, dijatuhi hukuman maksimal. Sigit Sugiarto, mewakili para alumni, menyebut peristiwa ini menimbulkan keprihatinan serius, terutama terkait keamanan pekerja perempuan di ruang kerja. Apalagi, insiden tragis itu terjadi di dalam kantor perusahaan tempat korban bekerja. “Kasus ini menjadi catatan kelam soal minimnya jaminan keselamatan karyawan, khususnya perempuan. PT Hino Kumala sebagai korporasi juga harus ikut bertanggung jawab,” ujar Sugiarto yang juga merupakan Ketua Sapma PP Kab Gowa. Ia menambahkan, pekerja seharusnya memperoleh rasa aman saat berada di kantor, bukan justru menjadi korban tindak kekerasan. “Kami berharap aparat kepolisian segera menuntaskan berkas perkara pelaku, sekaligus menekan perusahaan agar tidak lepas tangan,” tegasnya. Diketahui, Suriani Tahir, yang juga merupakan alumni STIEM Bongaya, ditemukan tewas pada Jumat (29/8/2025) dini hari di kantor PT Hino Kumala, Jalan HM Arsyad, Kelurahan Watan Soreang, Kecamatan Watan Soreang, Kota Parepare. Kasat Reskrim Polres Parepare, Muh Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa pelaku berinisial KA sudah diamankan. Dari hasil pemeriksaan, korban tewas setelah ditikam karena melawan saat hendak diperkosa. Sementara itu, pihak PT Hino Kumala belum banyak memberikan komentar. General Manager PT Hino Kumala, Jhony Tanaka, hanya meminta agar konfirmasi langsung diarahkan ke Kepala Cabang Parepare. “Silakan ditanyakan ke kepala cabang di Parepare. Saya sendiri berkantor di Makassar,” kata Jhony singkat.

Opini

DEVIL’S ADVOCATE’ ARIEF BUDIMANTA

ruminews.id – KAMI merawat kelompok kecil dalam grup WhatsApp bentukan Almarhum Ichan Loulembah, seorang sahabat yang berjasa besar menjalin pertemanan yang terus meluas, yang dimulai dari grup WA, Blackberry (dan yahoogroups di era sebelumnya). Arief Budimanta adalah anggota aktif di grup selusinan orang itu. Sering juga kami berkumpul, kebanyakan di rumah Tatat Rahmi Utami, sebuah simpul yang merekat kami semua. Tak jarang kami kedatangan “bintang tamu” yang menyegarkan acara dengan gosip-gosip politik mereka, atau penjelasan kenapa suatu kebijakan diambil, jika bintang tamu itu kebetulan menduduki jabatan tertentu. Pada acara meriung di rumah “Mami Tatat” di Jakarta Selatan itulah Arief hampir tak pernah absen. Diam-diam kami berkomitmen untuk menjadikan kelompok kecil ini persaudaraan yang hangat, melampaui sekadar perkawanan. Dan karena ini pula jika Arief atau anggota lain terpaksa absen, ia akan sungguh-sungguh memohon maaf atas ketidakhadirannya. Kehadiran Arief selalu kami tunggu. Sebab ia hampir tak pernah datang dengan tangan kosong — tidak seperti saya — tapi selalu beserta menu andalan dan favorit kami semua: jengkol balado istimewa, buatan Pradha Sony, isterinya yang terkadang ikut serta. (Tapi tanpa kehadirannya pun Arief tak jarang menenteng jengkol titipan Sony). Tentu saja bukan hanya jengkol balado itu yang kami tunggu dari kehadiran Arief, tapi terutama ide dan info-info ekonomi nasional dan politik. Ia adalah orang yang tepat untuk diharapkan tentang hal itu. Dalam seperempat abad terakhir ia selalu dekat dengan pusat kekuasaan. Mula-mula di lingkungan PDI Perjuangan — ia dekat dengan Ibu Megawati, Pak Taufiq Kiemas dan Puan Maharani. Lalu ia menduduki macam-macam jabatan di seputar penasihat kebijakan ekonomi. Ia pernah bekerja di tingkat teras Kementerian Keuangan, di Komite Ekonomi Nasional, staf khusus Presiden bidang ekonomi, dan entah apalagi. Ia alumnus IPB, kampus tempat ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) — dari pendapa besar inilah kami semua dijalin oleh Ichan, praktis para alumni dari semua kampus besar-kecil di seluruh Indonesia. HMI, dengan caranya sendiri, memang turut mengukuhkan keindonesiaan. *** Partisipasi Arief di grup WA sering tak menyenangkan. Untuk hampir semua diskusi, ia tampil sebagai “good guy”, selalu mementahkan kritik-kritik keras para anggota lain tentang kebijakan negara, tentang perilaku tak patut pejabat tinggi, dsb. Kami semua sering heran dan jengkel dengan tendensi moderasinya; pada gayanya yang sering “sok bijak” dalam melunakkan kritik politik peserta yang kadang memang terasa terlalu keras. Kadang kami bimbang untuk mengkualifikasi sikapnya: apakah opininya itu murni sesuai keyakinannya, atau ia sengaja berperan sebagai “devil’s advocate” untuk memancing argumen-argumen yang lebih baik (atau lebih “panas”). Ataukah itu caranya mengingatkan bahwa duduk perkaranya bukanlah seperti yang dipotret oleh peserta lain — dengan kata lain: itu cara dia menyatakan bahwa kami semua cuma “sok tahu” tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan pengambil keputusan. Hal yang menambah kejengkelan: ia tak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, melalui postingan WA. Hanya dalam “temu darat” ia ada kalanya mengisahkan cerita balik-layar yang melatari suatu kebijakan. Rupanya ia memegang teguh etika jabatan; tak gampang membocorkan sesuatu, bahkan kepada lingkaran sehabatnya sendiri. Mungkin juga karena ia sendiri punya kritik terhadap suatu kebijakan, tapi tak mungkin ia ungkapkan demi menjaga esprit de corps. Sebab bagaimanapun ia adalah bagian dari lingkaran itu. Menyatakan hal sebaliknya akan terkesan ia “cuci tangan” terhadap kebijakan yang kami anggap buruk. Tapi kami semua tahu: di lubuk hatinya yang terdalam ia memendam keprihatinan besar tentang Indonesia dan masa depannya. Ia berusaha mematahkan prospek suram dengan menjaga spirit positifnya sebagai intelektual yang berada di lingkungan pengambil kebijakan ekonomi. Kami tahu hal ini dari percakapan-percakapan personal yang intensif, biasanya di larut malam. Terhadap perkembangan situasi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, misalnya, ia, menurut dokter jantungnya, tampak jelas “stres dan banyak pikiran” — terlihat dari kondisi pembuluh darahnya. *** Tampaknya ia sering merasa hanya menjadi sekrup kecil dalam proses pengambilan kebijakan negara, padahal ia ingin berperan lebih besar — dengan bekal grand theory “ekonomi konstitusi” yang ia coba kembangkan (untuk membedakannya dari “ekonomi Pancasila” yang gagal mekar, atau “ekonomi kerakyatan” yang hanya tersisa slogannya, atau “ekonomi gotong-royong”, yang tak pernah berhasil dibangun landasan teorinya yang kokoh). Ketika praktik-praktik ekonomi dilihatnya semakin jauh dari semangat “ekonomi konstitusi”, ia tampaknya kelelahan sebagai pemikir, dan mungkin merasa ia sebaiknya berjalan memutar, bukan lagi mengandalkan jalur negara untuk mewujudkan gagasan besarnya itu. Kepada sahabatnya ia menyatakan ingin fokus mengembangkan perekonomian di lingkungan Muhammadiyah (ia sejak beberapa tahun lalu menjabat Ketua Majelis Ekonomi persyarikatan itu). Belum sebulan silam ia menggelar simposium untuk mempromosikan konsep ekonomi “Al Maun”, sebuah surah pendek Quran yang dijadikan battle cry oleh pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Ia berusaha membangun rumusan akademis tentang pokok-pokok pemikiran ekonomi Muhammadiyah berdasarkan prinsip itu, ide yang telah terbukti mampu membuat Muhammadiyah menjadi ormas raksasa yang kaya. Ia juga ingin mengabdikan diri untuk ikut membimbing Generasi-Z, mungkin dengan sejumlah metode baru yang sudah cukup ia pelajari; suatu isyarat bahwa ia merasa tak banyak yang bisa diharapkan dari generasinya dan generasi di bawahnya. Mungkin ia yakin kemajuan Indonesia hanya bisa disandarkan pada generasi terbaru itu, generasi ketiga anak laki-lakinya. Tekad mulia itu terhalang dengan cara yang sangat getir. Jumat lewat tengah malam, atau Sabtu dini hari sekali, ia terdiam dalam usia 57 di sebuah rumah sakit. Saya terkesiap mendengar kabarnya, tersesak dengan mata berkaca-kaca; sebab sampai dua hari sebelumnya ia normal belaka seperti biasa. Ia kadang memang mengeluhkan berat badannya, tapi dengan wajah yang selalu ceria dan segar, dengan kemeja lengan panjangnya yang selalu sangat putih, dan dengan saling ledek yang kocak setiap kami berjumpa, saya tak pernah menangkap sedikit pun indikasi negatif kesehatannya. Dan saya tidak sanggup mengantar ke rumahnya yang terakhir. Kematian sahabat adalah hal yang paling saya benci. Saya tidak bisa menyaksikannya masuk suatu liang yang tak memungkinkannya keluar lagi selama-lamanya. Arief Budimanta Sebayang, terima kasih atas pengabdianmu hingga detik terakhir hidupmu. Terima kasih atas persahabatan tiga dasawarsa yang hangat dan produktif. Saya hanya bisa menangisi kepergianmu yang terlalu cepat. *** *Selamat Jalan Kakanda Arief*

Opini

HMI dan Stigma “Ancaman” di Kampus

ruminews.id – Di banyak kampus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) seolah menjelma monster. Bukan monster nyata, tapi monster imajiner yang hidup di kepala sebagian petinggi kampus. Setiap kali mahasiswa baru masuk, selalu ada narasi yang diperdengarkan dengan nada serius: “Hati-hati, jangan ikut HMI. Mereka itu suka mendoktrin, suka bikin ribut, bahaya untuk masa depanmu.” Lucu sekali melihat bagaimana sebagian kampus memperlakukan HMI. Seolah-olah organisasi mahasiswa ini adalah hantu gentayangan yang siap meneror ruang akademik. Setiap kali mahasiswa baru masuk, selalu ada “bisikan suci” dari petinggi kampus: “Jangan ikut HMI, nanti kamu didoktrin, nanti kamu jadi rusuh, nanti kamu tersesat.” Ironisnya, kalimat semacam ini justru lebih mirip doktrin daripada apa yang dituduhkan kepada HMI. Ironinya, kalimat itu sendiri adalah sebuah doktrin. Jadi, siapa sebenarnya yang suka mendoktrin? Kampus seharusnya menjadi tempat pikiran bebas berkecambah, tapi justru terjebak dalam paranoia. Mereka ingin mahasiswa yang cerdas—asal tidak terlalu kritis. Mereka ingin mahasiswa yang aktif—asal tidak melawan arus. Mereka ingin mahasiswa mengenal organisasi—asal bukan organisasi yang berani bicara. Singkatnya, mereka ingin mencetak generasi yes man yang sopan, lugu, dan siap diatur tanpa banyak tanya. Mengapa kampus begitu panik? Apakah gedung-gedung tinggi itu akan roboh hanya karena beberapa mahasiswa belajar berpikir kritis bersama HMI? Ataukah para petinggi kampus khawatir kursi empuk mereka goyang jika terlalu banyak mahasiswa berani bertanya “kenapa” dan “untuk siapa” kebijakan diambil? Padahal, sejarah HMI tidak bisa dihapus begitu saja dengan stigma murahan. HMI lahir di masa pergulatan identitas bangsa, tumbuh bersama semangat melawan ketidakadilan, dan banyak melahirkan tokoh nasional, melahirkan intelektual, politisi, dan tokoh bangsa. Tapi apa yang diingat kampus? Bukan intelektualitas atau kontribusinya, melainkan label: ribut, keras kepala, pengganggu stabilitas. Stabilitas kata itu terdengar indah. Tapi stabilitas seperti apa yang mereka maksud? Stabilitas kampus yang tenang, steril, tanpa kritik, di mana mahasiswa hanya jadi penghuni kelas yang mengejar IPK lalu pulang dengan selamat? Jika itu yang dimaksud, maka kampus tidak lebih dari pabrik ijazah, bukan ruang intelektual. kampus yang seharusnya jadi ruang paling bebas untuk berpikir, justru alergi terhadap kebebasan itu sendiri. Mereka ingin mahasiswa kritis di atas kertas, tapi jinak di lapangan. Mereka mengajarkan demokrasi di kelas, lalu mengebiri praktik demokrasi di halaman kampus. Bayangkan betapa rapuhnya otoritas kampus jika hanya dengan sekelompok mahasiswa ber-HMI, mereka sudah merasa terancam. Apakah kursi jabatan itu selemah itu, sehingga kritik mahasiswa bisa membuatnya oleng? Ataukah sebenarnya bukan HMI yang berbahaya, melainkan nurani mahasiswa yang bisa hidup kembali ketika bertemu ruang kaderisasi? kampus sering menuduh HMI suka mendoktrin, padahal mereka sendiri mendoktrin mahasiswa baru dengan larangan sepihak. Kampus menuduh HMI berbahaya, padahal yang berbahaya justru sikap kampus yang anti-pikiran bebas. Kampus menuduh HMI mencuci otak, padahal mereka sendiri yang berusaha membatasi akal sehat dengan ketakutan. Kampus bicara demokrasi di kelas, tapi mencekik demokrasi di halaman. Mereka mengajarkan mahasiswa untuk kritis, tapi menutup pintu ketika kritik diarahkan pada kebijakan kampus. Mereka menuntut mahasiswa jadi agen perubahan, tapi panik ketika mahasiswa benar-benar bergerak. Bukankah ini ironi terbesar pendidikan tinggi kita? Stigma terhadap HMI di kampus biasanya berakar dari dua hal. Pertama, ketakutan struktural: bahwa HMI bisa melahirkan mahasiswa yang berani bersuara, mengkritik, dan tidak tunduk sepenuhnya pada narasi resmi kampus. Kedua, trauma historis: gesekan antara aktivis HMI dengan birokrasi kampus atau pemerintah di masa lalu, yang akhirnya diwariskan dalam bentuk larangan halus kepada generasi berikutnya. Sebenarnya yang ditakuti bukanlah HMI sebagai organisasi, melainkan ide yang hidup di dalamnya: keberanian untuk bertanya, keberanian untuk bersuara, keberanian untuk melawan kemapanan yang tidak adil. Itulah yang dianggap ancaman—bukan untuk mahasiswa, tapi untuk kenyamanan birokrasi kampus. Jika kampus benar-benar percaya pada intelektualitas, mereka seharusnya memberi ruang bagi mahasiswa untuk mencoba, menilai, dan menentukan sendiri apakah HMI cocok bagi mereka. Melarang HMI hanya menunjukkan satu hal: kampus tidak percaya pada mahasiswa. Mereka menganggap mahasiswa terlalu naif, terlalu bodoh untuk memilih jalannya sendiri. Dan di sinilah letak tragedinya: kampus yang seharusnya melahirkan pemikir bebas justru melahirkan paranoia. Paranoia yang diwariskan dari generasi birokrat lama ke birokrat baru, sampai akhirnya menjadi semacam takhayul institusional. Bahwa HMI itu hantu. Bahwa organisasi mahasiswa itu penyakit. Bahwa kebebasan berpikir itu ancaman. Padahal, jika kita jujur, HMI tidak pernah menjadi hantu. Yang berhantu itu adalah rasa takut kampus pada suara kritis. Rasa takut yang terlalu lama dipelihara, hingga kampus lupa bahwa mengekang mahasiswa justru lebih berbahaya: melahirkan generasi yang tidak percaya diri, tidak berani bersuara, dan hanya jadi penonton di tengah perubahan bangsa. Maka, ketika petinggi kampus berkata: “Jangan ikut HMI, nanti kamu didoktrin,” mahasiswa seharusnya tersenyum. Sebab pada saat itu, mereka sedang menyaksikan ironi telanjang: bahwa kampus yang mengaku rumah intelektual, ternyata bisa lebih dogmatis daripada organisasi yang mereka tuduh.

Daerah, Pangkep, Pendidikan

HMI dalam Cita Indonesia Emas 2045 ‎Ketua Umum HMI Cabang Pangkep Ikuti Advance Training LK III HMI Badko Kalimantan Selatan

ruminews.id – ‎Pangkep, 4 September 2025 – Muhammad Fadly, resmi mengikuti forum Advance Training (LK III) yang digelar HMI Badan Koordinasi Kalimantan Selatan sejak 31 Agustus hingga 07 September 2025. Forum ini menjadi salah satu jenjang tertinggi dalam perkaderan formal HMI yang dirancang untuk membentuk kader unggul, kritis, dan memiliki wawasan kepemimpinan strategis. ‎ ‎Dalam keterangannya, Fadly menegaskan bahwa partisipasi HMI dalam forum seperti ini adalah bentuk komitmen organisasi untuk ikut menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, seratus tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi momentum perwujudan cita kolektif bangsa: menghadirkan Indonesia yang adil, makmur, berdaya saing global, namun tetap berkarakter kebangsaan dan berkeadaban. ‎ ‎“Indonesia Emas bukan sekadar jargon pembangunan. Ia adalah proyek peradaban yang membutuhkan SDM unggul, kritis, dan berintegritas. HMI melalui perkaderan formal seperti LK III meneguhkan perannya untuk memastikan bahwa generasi muda Islam dan bangsa ini siap menjawab tantangan global,” ujar Fadly. ‎ ‎Lebih jauh, ia menyoroti fenomena bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2040. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas bila dikelola dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan karakter generasi muda. Namun, tanpa perencanaan yang matang, bonus tersebut bisa berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya pengangguran, ketimpangan sosial, dan melemahnya daya saing bangsa. ‎ ‎Fadly menegaskan, di sinilah peran HMI menjadi relevan. Sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia, HMI telah memiliki nilai dasar perjuangan (NDP) yang menjadi pedoman kader untuk mengintegrasikan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Hal ini membuat HMI selalu hadir sebagai bagian dari civil society yang mampu mengawal pembangunan nasional sekaligus menjaga arah moral bangsa. ‎ ‎“Advance Training bukan hanya forum diskusi intelektual, tapi juga ruang kaderisasi kepemimpinan transformasional. Kami ingin melahirkan kader yang tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga mampu bertindak strategis untuk membawa perubahan nyata di masyarakat,” tambahnya. ‎ ‎Kegiatan LK III ini menghadirkan berbagai materi strategis mulai dari geopolitik, ekonomi global, peran civil society, hingga penguatan ideologi kebangsaan. Para peserta dituntut untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu merumuskan gagasan strategis yang dapat diterapkan di level lokal maupun nasional. ‎ ‎Dengan partisipasi Ketua Umum HMI Cabang Pangkep dalam forum ini, diharapkan lahir pemikiran-pemikiran baru dan rekomendasi strategis bagi bangsa. HMI menegaskan kesiapannya untuk terus menjadi garda depan dalam mencetak generasi unggul, berdaya saing global, serta berintegritas moral demi mewujudkan cita Indonesia Emas 2045. ‎

Scroll to Top