Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Bupati Gowa Dorong Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Peran Sosial FKPPI

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa mendorong penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan melalui Musyawarah Cabang X FKPPI Kabupaten Gowa yang berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sabtu (4/4). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi internal sekaligus penguatan posisi organisasi dalam mendukung stabilitas daerah dan agenda pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menekankan bahwa forum ini memiliki fungsi strategis dalam memastikan arah gerak organisasi tetap relevan dengan kebutuhan daerah. Ia melihat FKPPI memiliki basis nilai yang kuat dan dapat berkontribusi dalam menjaga kohesi sosial. “Kabupaten Gowa membutuhkan energi persatuan. Organisasi seperti FKPPI diharapkan menghadirkan kader yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu menjaga ruang publik tetap kondusif,” ujar Talenrang. Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya relasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan organisasi. Pemerintah membuka ruang kolaborasi, namun tetap menempatkan independensi organisasi sebagai prasyarat penting dalam menjaga kualitas kontribusi. “Kami membuka ruang kemitraan yang luas. Namun organisasi juga perlu menjaga sikap kritis dan integritas agar mampu memberi masukan yang berbasis kepentingan publik,” lanjutnya. Dalam konteks dinamika internal organisasi, Bupati Gowa juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas pasca proses musyawarah. Perbedaan pilihan dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dikelola dengan kedewasaan. “Soliditas organisasi menjadi faktor kunci. Siapapun yang terpilih harus didukung bersama, sementara seluruh kader tetap menjadi kekuatan kolektif yang produktif bagi masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Iskandar Lathief, menilai Muscab ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten serta memastikan kesinambungan kepemimpinan yang adaptif terhadap tantangan daerah. “Muscab harus menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kontribusi nyata organisasi di tengah masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya. Melalui Muscab ini, diharapkan lahir kepemimpinan yang mampu mengarahkan organisasi pada peran yang lebih konkret, baik dalam menjaga stabilitas sosial maupun dalam mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan. Turut hadir, Dandim 1409/Gowa, Letkol Inf. Heri Kuswanto, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Gowa, Alim Bahri, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis. (PS)

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Krakatau Steel Raih Laba Bersih Rp5,7 Triliun di Tahun Buku 2025, PB HMI : Kemenangan Industri Baja Nasional

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Raihan laba bersih sebesar Rp5,7 triliun yang dibukukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada tahun buku 2025 merupakan momentum penting yang patut diapresiasi sebagai titik balik kebangkitan industri baja nasional sekaligus fondasi menuju kedaulatan baja Indonesia. Capaian tersebut tidak semata menunjukkan keberhasilan finansial perusahaan, melainkan menjadi bukti bahwa langkah transformasi yang dijalankan secara disiplin, konsisten, dan terukur telah mulai memberikan hasil nyata. Turning Point Krakatau Steel 2025 harus dipandang sebagai fondasi kuat dalam memperkuat keberlanjutan kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing industri baja nasional, serta mendorong hilirisasi industri yang menjadi agenda strategis bangsa.  Transformasi tersebut terlihat dari penguatan fundamental bisnis, restrukturisasi keuangan yang berhasil, peningkatan utilisasi fasilitas produksi, hingga strategi portofolio usaha yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Sepanjang tahun 2025, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar Rp16,05 triliun dengan volume penjualan baja mencapai 944.562 ton atau meningkat 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin dalam meningkatnya kinerja operasional dan kapasitas industri nasional.  Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ratu Nisya Yulianti selaku Wakil Bendahara Umum PB HMI sekaligus Aktivis Perempuan Banten. “Raihan laba bersih Rp5,7 triliun ini merupakan bukti bahwa Krakatau Steel telah memasuki fase kebangkitan baru. Saya mendukung penuh visi kedaulatan baja Indonesia, karena bangsa yang besar tidak boleh terus bergantung pada baja impor. Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri, dan Krakatau Steel adalah pilar strategis bagi cita-cita tersebut,” ujar Ratu Nisya Yulianti. Menurutnya, keberhasilan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Direktur Utama Dr. Akbar Djohan yang menjadikan tahun 2025 sebagai turning point penting dalam sejarah Krakatau Steel. Di bawah kepemimpinan Dr. Akbar Djohan, Krakatau Steel dinilai berhasil menjalankan transformasi yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari tekanan struktural, tetapi juga mengarahkan perusahaan menjadi motor utama penguatan industri baja nasional. Kepemimpinan tersebut menghadirkan arah yang jelas: memperkuat industri, meningkatkan efisiensi, dan membangun keberlanjutan jangka panjang. “Dr. Akbar Djohan telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil langkah strategis dapat membawa Krakatau Steel kembali bangkit. Ini bukan hanya kemenangan perusahaan, tetapi kemenangan industri nasional,” tegasnya. Sebagai perusahaan yang berpusat di Banten, keberhasilan Krakatau Steel juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banten. Melalui penguatan hilirisasi industri baja, Krakatau Steel dinilai berhasil membawa Banten melesat untuk Indonesia bahkan dunia. Keberadaan Krakatau Steel di Banten bukan hanya menghadirkan dampak ekonomi regional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Ratu Nisya Yulianti menegaskan bahwa penguatan Krakatau Steel harus terus dijaga dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, karena industri baja merupakan sektor strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, infrastruktur, manufaktur, hingga percepatan visi Indonesia Emas 2045. “Krakatau Steel hari ini bukan hanya berbicara tentang laba, tetapi tentang harapan baru bagi kemandirian industri nasional. Karena itu, saya menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan baja Indonesia dan mengapresiasi setinggi-tingginya raihan laba bersih Krakatau Steel tahun buku 2025 sebagai tonggak kebangkitan industri baja nasional,” tutupnya.

Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Road Map KOHATI : CAGORA Bertumbuh, Berani, dan Menentukan Arah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Andi Nur Fitri Dewi – Cabang Gowa Raya ruminews.id – Kalau kita bicara tentang KOHATI, sering kali yang muncul di kepala adalah kegiatan, forum, atau sekadar ruang berkumpulnya perempuan di HMI. Tapi kalau dipikir lebih dalam, KOHATI sebenarnya bukan hanya soal itu. Ia adalah ruang proses tempat kita belajar memahami diri, belajar melihat dunia dengan lebih jernih, dan perlahan menyadari bahwa kita punya peran yang tidak kecil, baik di organisasi maupun di masyarakat. Di KOHATI Cabang Gowa Raya, proses itu sedang berjalan. Tidak selalu sempurna, bahkan kadang terasa naik turun. Ada semangat yang besar, tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa arah gerak kita kadang belum benar-benar jelas. Kita aktif..? iya!!. Kegiatan ada, diskusi jalan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah cukup untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar? Di titik ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kita ini sedang sibuk, atau sedang bertumbuh? Karena realitasnya, menjadi perempuan hari ini tidak sesederhana menjalankan peran yang sudah ada. Banyak hal yang harus dihadapi mulai dari tekanan sosial, keterbatasan akses, sampai persoalan yang sering tidak terlihat tapi dirasakan. Di cabang Gowa Raya sendiri, kita tahu betul bahwa masih banyak perempuan yang belum punya ruang untuk berkembang sepenuhnya. Ada yang terhambat oleh lingkungan, ada yang tidak punya kesempatan, dan ada juga yang bahkan belum sadar bahwa dirinya punya potensi. Di sinilah sebenarnya KOHATI punya arti penting. Bukan hanya sebagai tempat diskusi, tapi sebagai ruang yang benar-benar menyiapkan perempuan untuk menghadapi realitas itu. Tapi tentu saja, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak punya arah yang jelas. Road map KOHATI Cabang Gowa Raya ke depan bukan lagi sekadar wacana. Kita butuh arah yang benar-benar kita pahami dan jalankan bersama. Dimulai dari hal yang paling mendasar pada kualitas kader. Bukan hanya aktif secara struktur, tapi punya cara berpikir yang kuat, berani berpendapat, dan tidak mudah ikut arus. Selain itu, kita juga perlu membangun kebiasaan berpikir yang lebih dalam. Diskusi jangan hanya jadi rutinitas, tapi jadi ruang untuk benar-benar mengasah cara pandang. Kita harus mulai membiasakan diri membaca realitas di sekitar, membicarakan isu-isu perempuan yang dekat dengan kita, dan mencoba memahami kenapa itu terjadi. Dari situ, perlahan kita belajar untuk tidak hanya bicara, tapi juga mencari jalan keluar. Ke depannya KOHATI Cabang Gowa Raya juga harus lebih berani keluar dari zona nyaman. Tidak hanya berkutat di internal, tapi mulai hadir di masyarakat. Entah itu melalui kegiatan sosial, advokasi sederhana, atau sekadar menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar. Karena pada akhirnya, ukuran dari gerakan kita bukan seberapa sering kita berkumpul, tapi seberapa besar dampak yang bisa dirasakan. Dalam naungan HMI kita juga perlu lebih percaya diri. KOHATI bukan pelengkap, dan tidak seharusnya merasa seperti itu. Kita adalah bagian dari gerakan yang sama. Artinya, kita juga punya hak untuk berbicara, berpendapat, dan ikut menentukan arah. Perspektif perempuan itu penting, dan kalau tidak kita yang membawanya, lalu siapa lagi? Tapi di tengah semua itu, satu hal yang tidak boleh hilang, KOHATI harus tetap jadi rumah. Tempat kita bisa belajar tanpa takut salah, tempat kita bisa jatuh tapi tidak dibiarkan sendiri. Karena justru dari ruang yang seperti itu, biasanya lahir keberanian yang paling jujur. Akhirnya, semua kembali ke kita sebagai kader. Mau dibawa ke mana KOHATI Cabang Gowa Raya ini? Mau tetap berjalan seperti biasa, atau mulai pelan-pelan berubah dan menentukan arah? Kalau kita serius membangun road map dan benar-benar menjalaninya, bukan tidak mungkin KOHATI Cabang Gowa Raya bisa melahirkan perempuan-perempuan yang kuat, sadar, dan berani. Perempuan yang tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa perubahan di sekitarnnya Perubahan besar itu memang selalu dimulai dari langkah kecil yang kita pilih hari ini.Kita tidak kekurangan potensi, kita hanya butuh keberanian untuk menentukan arah. Jadi hari ini, pilihannya jelas: tetap berjalan seperti biasa, atau mulai bergerak dengan kesadaran. Karena KOHATI Cabang Gowa Raya tidak akan berubah dengan sendirinya ia akan berubah ketika kita berani mengambil peran dan bertanggung jawab atas masa depannya.

Kesehatan, Luwu Utara, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized

KPA PALHI Gelar Aksi Bakti Sosial di Sepanjang Sungai Plasma Bungadidi

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Luwu Utara, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized /

ruminews.id – Luwu Utara, Minggu 05 April 2026 – Komunitas Pecinta Alam (KPA) PALHI yang bersekretariat di Bungadidi menggelar aksi bakti sosial dengan fokus pada pembersihan lingkungan di sekitar sekretariat, khususnya di sepanjang aliran Sungai Plasma yang selama ini kerap menjadi salah satu objek wisata masyarakat setempat. Kegiatan ini melibatkan anggota KPA PALHI serta partisipasi warga sekitar yang turut ambil bagian dalam membersihkan sampah dan merapikan area bantaran sungai. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang mulai terancam oleh penumpukan sampah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan alam. Ketua KPA PALHI yang kerap disapa Kanda Idul menyampaikan bahwa kegiatan ini berangkat dari kesadaran kolektif organisasi dalam memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, sungai bukan hanya sekadar sumber air, tetapi juga bagian dari ekosistem yang harus dijaga keberlanjutannya. “Sungai Plasma memiliki nilai penting, baik secara ekologis maupun sosial. Selain menjadi tempat wisata bagi masyarakat, sungai ini juga mencerminkan bagaimana kita memperlakukan lingkungan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan kembali kesadaran bersama untuk mencintai dan merawat alam sekitar,” ujarnya. Sepanjang kegiatan, para peserta menyusuri aliran sungai sambil mengumpulkan sampah plastik, dedaunan kering, dan limbah lainnya yang mengganggu keindahan serta kebersihan area tersebut. Selain itu, mereka juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke aliran sungai. “Saya menghimbau agar setiap pengunjung agar sama-sama menjaga kebersihan sepanjang bantaran sungai plasma, serta mengajak warga agar kiranya menjaga bersihan lingkungan yang sehat, Ujar Iksan Sekertaris Umum KPA PALHI” Aksi bakti sosial ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menjadi pemicu gerakan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. KPA PALHI berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan serupa sebagai bentuk nyata kecintaan terhadap alam. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Sungai Plasma tetap menjadi ruang publik yang bersih, nyaman, dan lestari bagi masyarakat, sekaligus menjadi simbol kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan hidup. “Kebersihan bantaran Sungai Plasma bukan milik KPA PALHI melainkan milik kita bersama, kiranya kita bersama sama menjaga kebersihan Sungai terutama Desa Bungadidi, Tambah Iin Peserta Baksos”

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Jalan Tanah Warga Tonrong Terpaksa Tandu Pasien Menuju Puskesmas Tengalembang Sejauh Dua Kilometer.

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai /

ruminews.id, Sinjai – Sekitar jam 15:00 WITA, Masyarakat Dusun Tonrong Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai bernama Ramlah 22 THN. Mengalami pendarahan setelah melahirkan beberapa hari yang lalu, 02/03/2026. Sebelum pasien tersebut di larikan ke Puskesmas Tengalembang sempat mendapatkan pertolongan pertama oleh salah satu perawat, hingga darahnya berhenti keluar setelah dua jam dan sempat pingsan karena banyak darah yang keluar. Karena ditakutkan kondisinya tidak baik dan demi mendapatkan perawatan yang maksimal keluarga memutuskan untuk membawa ke Puskesmas Tengalembang yang berada di Bonto salama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Pasien tersebut ditandu sejauh 2 km untuk sampai dijalan yang bisa dijangkau mobil ambulance menggunakan alat seadanya berupa sarung juga sebatang bambu. Pasien tersebut ditandu karena kondisi jalan yang masih jalan tanah hingga tidak bisa dilalui mobil. “Iya kami keluarga putuskan untuk kita bawa ke Puskesmas demi pasilitas kesehatan yang cukup dan mudah terkontrol langsung oleh perawat dan dokter. Jelas Syamsul ” “Namun karena kondisi jalanan yang ada di dusun kami ini tepatnya di Dusun Tonrong Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Ambulance karena jalan tanah dan licin saat musim hujan seperti ini. Jelas Syamsul” Jadi ini salah satu contoh apabila ada orang sakit di tempat kami ini harus ditandu untuk samapai ke Puskesmas terdekat “Syamsul berharap agar pembangunan di daerahnya bukan sekedar wacana atau janji saja . “ “Saya berharap pemerintah daerah memperhatikan wilayah Dusun kami ini jangan asal janji dan wacana saja tapi buktikan dengan mengaspal atau cor jalanan kami ini juga”

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Krisis Energi di Depan Mata, Prabowo Jangan Salah Prioritas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Rendi Pangalila (Ketua Umum HMI MPO Komisariat UNM Gunung Sari) ruminews.id, Makassar – Di tengah eskalasi perang global antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, dunia kini tidak lagi sekadar berbicara tentang potensi krisis energi kita sudah berada di ambang nyata kehancuran stabilitas energi global. Namun ironisnya, Prabowo Subianto justru tetap sibuk mendorong program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), seolah-olah Indonesia tidak sedang berdiri di tepi jurang krisis. Fakta global saat ini sangat mengkhawatirkan. Penutupan Selat Hormuz jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia telah mengguncang pasar energi internasional. Bahkan, akibat eskalasi konflik sejak Februari 2026, jalur ini praktis lumpuh, dengan lalu lintas kapal turun drastis hingga hampir berhenti. Dampaknya brutal: harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus lebih Rp1,6 juta per barel (setara dengan lebih dari seratus dolar Amerika), bahkan sempat mendekati Rp1,8 juta per barel dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, distribusi energi global terganggu, suplai jutaan barel per hari terancam hilang, dan negara-negara Asia termasuk Indonesia menjadi pihak yang paling rentan karena ketergantungan tinggi pada impor energi. Ini bukan sekadar krisis regional ini adalah shock energi global yang berpotensi memicu resesi dunia. Bahkan lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan perdagangan global akan anjlok drastis akibat gangguan ini. Lalu di mana posisi Indonesia? Indonesia bukan negara yang siap menghadapi guncangan ini. Ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi, sementara cadangan energi domestik terbatas. Dalam kondisi seperti ini, setiap lonjakan harga minyak global akan langsung menghantam APBN, memperbesar subsidi, dan pada akhirnya menekan rakyat melalui inflasi dan kenaikan harga barang. Namun alih-alih memperkuat fondasi energi nasional, pemerintah justru memilih jalur yang dangkal: mempertahankan program MBG yang menyedot anggaran besar. Ini adalah bentuk kebijakan yang gagal membaca konteks global. Ketika dunia sedang berperang memperebutkan energi, Indonesia justru sibuk membagi-bagikan anggaran untuk program yang secara ekonomi tidak mendesak. Lebih parah lagi, eskalasi konflik belum menunjukkan tanda mereda. ancaman meluas ke jalur energi lain seperti Laut Merah semakin memperbesar potensi krisis berlapis. Artinya, dunia bisa menghadapi dua titik choke point energi sekaligus sebuah skenario mimpi buruk yang akan melumpuhkan rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, melanjutkan MBG bukan hanya salah prioritas ini adalah bentuk kelalaian strategis. Negara seharusnya mengalihkan fokus pada: Penguatan cadangan energi nasional Percepatan transisi energi terbarukan Pengurangan ketergantungan impor Reformasi subsidi agar tepat sasaran Bukan malah terjebak dalam kebijakan populis yang hanya menguntungkan citra politik jangka pendek. Sejarah akan mencatat; negara yang gagal membaca krisis bukan karena tidak punya sumber daya, tetapi karena salah menetapkan prioritas. Dan hari ini, jika kebijakan tidak segera dikoreksi, Indonesia sedang berjalan menuju krisis yang seharusnya bisa dihindari. Jika pemerintah tetap keras kepala, maka ini bukan lagi soal program ini soal kegagalan kepemimpinan dalam menghadapi realitas global.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Tere Liye: Suara Lugas di Tengah Normalisasi Utang Pemerintah

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Kusfiardy – Pengamat Ekonomi. ruminews.id – Ada satu fakta fiskal yang jarang benar-benar dijelaskan secara jujur kepada publik oleh pemerintah. Namun Tere Liye dengan gamblang menyederhanakan persoalan ini melalui tulisannya di laman Facebook berjudul “Gali Lubang Tutup Lubang” (https://www.facebook.com/share/p/1HeHszMmcz/). Dalam narasinya, ia menyebut bahwa hampir separuh pendapatan negara habis bukan untuk pembangunan, melainkan untuk membayar utang yang terdiri dari pokok dan bunganya. Penjelasan ini bukan sekadar retorika, melainkan potret konsekuensi matematis dari struktur APBN yang terus defisit dan bergantung pada pembiayaan baru. Dalam tulisannya, Tere Liye menyatakan: “Tahukah kalian, total pendapatan Indonesia tahun 2025 itu Rp2.756,3 T. Nah, apesnya, kita harus bayar cicilan pokok utang jatuh tempo dan bunganya sekitar Rp1.314 T (estimasi debt service), nyaris 47–50% dari pendapatan habis untuk beginian. Ini FAKTA dari data resmi dan analisis fiskal. Dari Rp1.314 T itu, cicilan pokok jatuh tempo sekitar Rp800 T, dan bunga sekitar Rp552 T (pagu APBN). Pokok Rp800 triliun ditutup dengan utang baru (refinancing). Bunga juga banyak yang dibiayai dari kas yang didukung utang baru. Jadilah gali lubang tutup lubang. Dengan skenario begini, pemerintah masih punya Rp2.756 T untuk bayar gaji ASN, polisi, tentara, MBG, dll. Malah lebih kok, belanja negara bisa tembus Rp3.451 T. Kok bisa? Karena boleh defisit hingga 3% PDB, dan duitnya dari utang baru.” Dalam kerangka itu, negara tidak lagi sepenuhnya mengelola anggaran untuk masa depan, tetapi sibuk menyelesaikan kewajiban masa lalu. Ketika utang jatuh tempo dibayar dengan utang baru, dan bunga ditutup melalui penerbitan surat utang berikutnya, maka yang terjadi bukan sekadar manajemen fiskal, melainkan pergeseran menuju ketergantungan sistemik. Di titik inilah istilah “gali lubang tutup lubang” tidak lagi terdengar sebagai kritik yang berlebihan, tetapi sebagai deskripsi yang semakin mendekati realitas. Penulis novel satu ini memang keluar dari pakem. Kritik kebijakannya bukan hanya tajam, tetapi juga disampaikan dengan bahasa lugas yang memotong ilusi teknokratis. Ia menyederhanakan satu hal yang sering dikaburkan: utang adalah kewajiban riil yang harus dibayar pokok dan bunga bukan sekadar angka rasio yang bisa “dikelola” dalam presentasi fiskal. Dalam kerangka kebijakan fiskal, penjelasan tersebut justru membuka masalah struktural yang selama ini cenderung disamarkan: Indonesia tidak sedang menghadapi krisis fiskal terbuka, tetapi sedang memasuki fase kelelahan struktural fiskal atau structural fiscal fatigue. Fakta dasarnya sederhana namun implikasinya serius. Negara memiliki pendapatan terbatas, sekitar Rp2.700-an triliun pada 2025, sementara beban pembayaran utang yang mencakup pokok dan bunga telah menembus lebih dari Rp1.300 triliun. Artinya, hampir separuh kapasitas fiskal terserap untuk kewajiban masa lalu. Kondisi ini menciptakan tekanan crowding-out dalam APBN, di mana ruang untuk belanja produktif semakin terdesak oleh kewajiban pembayaran utang. Dalam perspektif teknis, praktik yang disebut sebagai “gali lubang tutup lubang” tersebut dikenal sebagai debt rollover atau refinancing. Praktik ini memang lazim digunakan oleh banyak negara, tetapi persoalan utamanya terletak pada arah penggunaan utang dan kualitas pertumbuhan yang dihasilkan. Jika utang digunakan untuk investasi produktif yang memperluas basis penerimaan negara, maka keberlanjutannya masih dapat dijaga. Namun jika utang lebih banyak digunakan untuk belanja yang tidak meningkatkan kapasitas produksi maupun penerimaan, maka yang terjadi adalah akumulasi kewajiban tanpa peningkatan kemampuan bayar. Dalam kondisi seperti ini, risiko debt trap tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan menjadi kecenderungan struktural. Pemerintah kerap merujuk pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto yang masih berada di bawah 40 persen sebagai indikator keamanan fiskal. Secara normatif, angka ini memang terlihat aman, tetapi secara ekonomi politik indikator tersebut memiliki keterbatasan mendasar. PDB adalah ukuran output ekonomi, bukan sumber kas pemerintah. Negara tidak membayar utang dari PDB, melainkan dari penerimaan fiskal, terutama pajak. Di sinilah kontradiksi muncul. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran lima persen, namun rasio pajak justru stagnan di kisaran sembilan hingga sepuluh persen terhadap PDB, bahkan sempat mengalami penurunan pada periode pandemi dan belum pulih secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya disfungsi dalam transmisi pertumbuhan terhadap penerimaan negara, di mana ekonomi tumbuh tetapi tidak cukup terkonversi menjadi pendapatan fiskal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti sempitnya basis pajak, dominasi sektor informal, insentif fiskal yang menggerus penerimaan, serta praktik penghindaran pajak. Dalam situasi ini, pembiayaan negara secara bertahap bergeser dari berbasis penerimaan menuju berbasis utang. Ketika utang terus meningkat, tekanan untuk meningkatkan penerimaan menjadi tidak terhindarkan, dan pada titik inilah beban tersebut secara tidak langsung berpindah kepada masyarakat. Beban itu tidak hadir dalam bentuk pembayaran utang secara langsung, melainkan melalui kenaikan pajak konsumsi seperti PPN, perluasan objek pajak, pengurangan subsidi, serta meningkatnya komersialisasi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena ini mencerminkan praktik fiscal extraction, di mana negara meningkatkan ekstraksi sumber daya dari masyarakat untuk menjaga kesinambungan fiskalnya Dinamika yang lebih mengkhawatirkan adalah kontraksi kelas menengah. Di satu sisi, belanja bantuan sosial terus meningkat sebagai bantalan stabilitas sosial dan politik, tetapi di sisi lain kelas menengah mengalami tekanan daya beli akibat stagnasi pendapatan riil dan meningkatnya biaya hidup. Hal ini menciptakan struktur ekonomi yang timpang, di mana negara semakin bergantung pada utang sementara basis pajak produktif justru melemah. Dengan demikian, kritik Tere Liye menjadi relevan bukan karena ia sepenuhnya presisi secara teknokratis, tetapi karena ia menangkap inti persoalan yang sering dihindari. Arah fiskal Indonesia sedang bergerak menuju ketergantungan struktural pada utang. Persoalannya bukan sekadar apakah utang itu besar atau rasionya masih terlihat aman, melainkan apakah utang tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas produksi nasional dan memperkuat penerimaan negara, atau justru menciptakan ilusi stabilitas di atas fondasi fiskal yang rapuh. Jika tren ini berlanjut, maka skenario yang paling mungkin terjadi bukanlah krisis fiskal yang datang secara tiba-tiba, melainkan erosi perlahan kapasitas negara, di mana semakin banyak pendapatan habis untuk membayar masa lalu dan semakin sedikit ruang tersisa untuk membiayai masa depan. Pada titik itu, “gali lubang tutup lubang” bukan lagi sekadar kritik, melainkan telah menjadi desain sistem itu sendiri sebuah desain yang secara perlahan menjauhkan praktik pengelolaan negara dari amanat konstitusi. Padahal, tujuan bernegara telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketika ruang fiskal semakin tersandera oleh kewajiban

Badan Gizi Nasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

IPAL dan SLHS Diabaikan: Program MBG di Sulsel Berpotensi Jadi Bom Waktu Bagi Kesehatan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id – Makassar, April 2026 — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, menunjukkan celah serius dalam aspek dasar sanitasi. Di tengah ambisi peningkatan gizi masyarakat, sejumlah dapur MBG justru beroperasi tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dua komponen yang seharusnya bersifat non-negotiable dalam sistem pangan massal. Data regional mengindikasikan ratusan hingga ribuan dapur di Indonesia Timur belum memenuhi standar tersebut, hingga berujung pada penghentian operasional. Namun, masalah utamanya bukan sekadar penghentian, melainkan lemahnya pengawasan sejak awal implementasi. Dwiky Prasetyo menekankan secara tegas “Jami menilai bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, telah menunjukkan bentuk kelalaian serius terhadap standar dasar kesehatan lingkungan. Fakta bahwa masih banyak dapur beroperasi tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah bukti nyata bahwa program ini dijalankan tanpa kesiapan sistem yang matang. Secara ilmiah, ketiadaan IPAL berarti limbah organik dengan beban BOD dan COD tinggi berpotensi dibuang langsung ke lingkungan, mempercepat degradasi kualitas air dan meningkatkan risiko kontaminasi mikrobiologis. Di sisi lain, absennya SLHS menunjukkan tidak adanya jaminan terhadap kontrol higiene, membuka peluang terjadinya foodborne diseases dalam skala massal. Ironisnya, program yang dirancang untuk memperbaiki status gizi justru berisiko menciptakan beban kesehatan baru jika dijalankan tanpa disiplin standar. Ini bukan sekadar persoalan teknis, ini adalah kegagalan tata kelola. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka MBG di Sulawesi Selatan tidak hanya kehilangan legitimasi publik, tetapi juga berpotensi menjadi sumber krisis kesehatan lingkungan yang sistemik. Standar bukan pelengkap. Tanpa IPAL dan SLHS, dapur MBG bukan solusi melainkan ancaman.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Peran Strategis KOHATI dalam Menjawab Tantangan Perempuan di Era Disrupsi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Andi Nur Fitri Dewi ruminews.id – Kita sedang hidup di masa yang serba cepat. Informasi bergerak tanpa batas, teknologi berkembang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk beradaptasi, dan standar kehidupan termasuk standar menjadi “perempuan ideal”dibentuk oleh algoritma, bukan lagi oleh nilai yang utuh. Inilah yang disebut sebagai era disrupsi: sebuah masa ketika perubahan bukan hanya terjadi, tetapi mengguncang cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Di tengah kondisi ini, perempuan sering berada di posisi yang rentan sekaligus strategis. Rentan, karena masih banyak yang terjebak dalam tekanan sosial: harus sempurna secara fisik, harus berhasil secara ekonomi, namun tetap dibatasi oleh konstruksi lama yang tidak selalu adil. Strategis, karena perempuan memiliki peran besar dalam membentuk arah keluarga, masyarakat, bahkan peradaban. Di sinilah KOHATI (Korps HMI-Wati) mengambil peran penting. KOHATI tidak cukup hanya menjadi ruang berkumpul atau simbol organisasi perempuan. KOHATI harus menjadi ruang tumbuh tempat perempuan belajar memahami realitas, mengasah cara berpikir kritis, dan berani mengambil peran dalam perubahan sosial. Salah satu tantangan terbesar di era ini adalah banjir informasi. Tidak semua yang viral itu benar, tidak semua yang populer itu bernilai. Tanpa kemampuan berpikir kritis, perempuan mudah terjebak dalam arus opini yang membingungkan, bahkan merugikan dirinya sendiri. Karena itu, KOHATI perlu mendorong kadernya untuk memiliki literasi digital yang kuat mampu memilah informasi, memahami konteks, dan tidak mudah terprovokasi. Selain itu, isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, eksploitasi perempuan dan anak, serta ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi masih menjadi persoalan nyata. Era digital justru menghadirkan bentuk baru dari masalah lama seperti kekerasan online, perdagangan manusia berbasis jaringan digital, hingga objektifikasi perempuan di media sosial. KOHATI harus hadir tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai penggerak, menyuarakan, mengedukasi, dan terlibat dalam solusi. Namun, peran strategis KOHATI tidak berhenti pada advokasi. Yang tidak kalah penting adalah membangun kualitas internal kader. Perempuan KOHATI harus menjadi pribadi yang utuh cerdas secara intelektual, kuat secara mental, dan memiliki pijakan nilai yang jelas. Di tengah arus perubahan yang seringkali mengaburkan batas benar dan salah, nilai keislaman harus tetap menjadi kompas utama bukan sebagai batasan, tetapi sebagai arah. KOHATI juga perlu menyesuaikan cara geraknya. Pendekatan lama yang terlalu formal dan kaku mungkin tidak lagi efektif menjangkau generasi sekarang. Dibutuhkan strategi yang lebih adaptif memanfaatkan media sosial sebagai ruang edukasi, membangun komunitas diskusi yang inklusif, serta menciptakan program yang benar-benar menjawab kebutuhan perempuan hari ini. Di sisi lain, penting bagi KOHATI untuk membangun solidaritas antar perempuan, bukan justru terjebak dalam budaya saling membandingkan atau menjatuhkan. Era disrupsi sering kali memperkuat kompetisi yang tidak sehat, terutama melalui media sosial. Padahal, kekuatan perempuan justru terletak pada kemampuan untuk saling mendukung dan menguatkan. KOHATI dapat menjadi ruang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, belajar bersama, dan tumbuh tanpa rasa takut dihakimi. KOHATI juga perlu berperan dalam mendorong perempuan agar berani masuk ke ruang-ruang strategis, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun kebijakan publik. Perempuan tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi pengambil keputusan. Dengan begitu, perspektif perempuan tidak hanya didengar, tetapi juga diperhitungkan dalam setiap proses pembangunan. Inilah langkah nyata untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi di era disrupsi benar-benar inklusif dan berkeadilan. Pada akhirnya, era disrupsi bukan hanya tentang perubahan teknologi, tetapi juga tentang perubahan peran. Perempuan tidak lagi cukup hanya menjadi penonton dalam arus besar ini. Perempuan harus hadir sebagai pengambil peran, penentu arah, dan pencipta solusi. KOHATI memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Dengan memperkuat kaderisasi, memperluas wawasan, dan tetap berpegang pada nilai, KOHATI dapat melahirkan perempuan-perempuan yang tidak hanya mampu bertahan di era disrupsi, tetapi juga mampu memimpin dan memberikan perubahan – perubahan. Karena sejatinya, perempuan yang berdaya bukan hanya mereka yang mampu mengikuti perubahan, tetapi mereka yang mampu mengarahkan perubahan itu sendiri.

Opini, Pemuda, Politik

Grassroots Socialism di Desa Jombe Kab. Jeneponto

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemuda, Politik /

Penulis: Abipraya – Pemuda Jombe Ruminews.id, Jeneponto – Ada hal yang menarik di Desa Jombe, yang menjadi bagian dari Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa sederhana perbaikan jalan menjelma menjadi cermin reflektif tentang relasi antara masyarakat, negara, dan makna kolektivitas itu sendiri. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat untuk bekerja, bersekolah, dan berinteraksi sosial, bukan lagi sekadar infrastruktur fisik. Ia berubah menjadi simbol keterhubungan sosial, bahkan medan praksis dari nilai-nilai yang semakin langka dalam kehidupan modern: gotong royong. Apa yang terjadi di Jombe tidak lahir dari program pemerintah, bukan pula dari proyek yang dikemas secara birokratis. Ia muncul dari kesadaran kolektif masyarakat yang menolak pasif dalam menunggu. Dalam lanskap sosial yang kerap ditandai oleh ketergantungan terhadap negara, masyarakat Jombe justru mengambil peran aktif bukan sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai ekspresi tanggung jawab sosial. Konsep yang mereka praktikkan secara implisit mencerminkan semangat sosialisme akar rumput (grassroots socialism), di mana kepemilikan dan tanggung jawab atas ruang hidup dibagi secara kolektif. Tidak ada hirarki komando yang kaku. Tidak ada instruksi formal. Namun pekerjaan berjalan. Bapak-bapak mengkat pasir, mengangkut kerikil, mengaduk semen menggali dan meratakan tanah. Ibu-ibu menyiapkan kopi dan gorengan, memastikan energi sosial tetap terjaga. Semua bergerak dalam ritme yang organik, ada kesadaran bersama yang tidak perlu dinarasikan. Di titik inilah esensi praksis sosialis itu menemukan bentuknya yang paling konkret. Sosialisme tidak hadir sebagai ideologi yang kaku atau jargon politik, melainkan sebagai praktik keseharian: kerja bersama tanpa kalkulasi untung-rugi individual, distribusi peran yang lahir dari kebutuhan kolektif, dan orientasi pada kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tidak ada upah yang diperhitungkan, namun ada kepuasan moral yang dibagi. Tidak ada kontrak formal, namun ada komitmen sosial yang mengikat lebih kuat daripada regulasi. Praksis ini juga memperlihatkan bahwa solidaritas bukan sekadar empati pasif, melainkan tindakan aktif yang terorganisir secara spontan. Setiap individu hadir bukan sebagai subjek yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan yang saling bergantung. Dalam kerangka ini, kerja tidak lagi dimaknai sebagai beban individual, melainkan sebagai ekspresi keberadaan sosial manusia itu sendiri bahwa menjadi manusia berarti hadir untuk yang lain. Fenomena ini menjadi semakin relevan jika dibaca dalam konteks modernisasi. Modernitas, dengan segala perangkatnya, seringkali mereduksi relasi sosial menjadi transaksional. Negara hadir sebagai penyedia, masyarakat sebagai penerima. Dalam logika ini, inisiatif kolektif perlahan terkikis, digantikan oleh ekspektasi terhadap “yang berwenang”. Namun di Jombe, relasi itu tidak sepenuhnya berjalan satu arah. Masyarakat tetap menunjukkan kapasitasnya untuk bergerak bersama, mengisi ruang-ruang yang belum tersentuh secara optimal. Dengan demikian, gotong royong di Jombe bukan sekadar aktivitas fisik memperbaiki jalan. Ia adalah praktik politik dalam arti yang paling mendasar pengelolaan kehidupan bersama. Di sana, solidaritas tidak diucapkan, melainkan dikerjakan. Kolektivitas tidak hanya didiskusikan, melainkan dijalankan. Jalan yang mereka perbaiki mungkin akan kembali rusak suatu hari nanti. Namun nilai yang mereka bangun rasa memiliki, tanggung jawab bersama, dan kepercayaan sosial adalah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada beton yang mereka cor. Dalam dunia yang semakin individualistik, Jombe mengingatkan kita bahwa masyarakat tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga mampu bergerak bersama dalam menjaga dan merawat ruang hidupnya.

Scroll to Top