Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Makassar, Pemerintahan, Politik

Munafri Arifuddin Resmi Dilantik, Babak Baru Kepemimpinan Makassar Dimulai

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar ke-21 dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wakil Wali Kota ke-10 untuk periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, bersama dengan ratusan pasangan kepala Daerah hasil Pilkada 2024 lainnya. Acara ini diawali dengan kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. Setelah prosesi pelantikan, Munafri menyampaikan rasa syukur atas selesainya tahapan penting dalam perjalanan panjang Pilkada 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah masyarakat dan berjanji bekerja maksimal untuk kemajuan Kota Makassar dalam lima tahun ke depan. Sebelumnya, pada 8 Februari 2025, DPRD Kota Makassar secara resmi menetapkan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam rapat paripurna. Keputusan ini menjadi langkah akhir dari proses panjang Pilkada 2024, yang telah melalui berbagai tahapan, termasuk penghitungan suara dan verifikasi dari KPU. Munafri, yang akrab disapa Appi, bukanlah nama baru dalam dunia politik Makassar. Setelah dua kali gagal dalam pemilihan sebelumnya, kemenangan kali ini menjadi bukti kerja keras dan dukungan besar dari masyarakat. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Munafri juga pernah menjabat sebagai CEO PSM Makassar, klub sepak bola kebanggaan kota ini. Masyarakat Makassar menaruh harapan besar pada kepemimpinan Munafri dan Aliyah. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi kota ini, seperti kemacetan, tata kota yang perlu dibenahi, serta peningkatan pelayanan publik, kepemimpinan yang kuat dan inovatif sangat diperlukan. Dalam pidatonya, Munafri menegaskan bahwa ia akan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang lebih modern, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Ia juga berjanji akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Sebagai pemimpin baru, Munafri dan Aliyah diharapkan dapat membawa Kota Makassar ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Seperti kata bijak, “Seorang pemimpin sejati bukan hanya mereka yang berkuasa, tetapi mereka yang mampu melayani rakyatnya dengan sepenuh hati.” Dengan semangat baru, Makassar kini memasuki babak baru kepemimpinan. Masyarakat menantikan langkah nyata dari pemimpin baru ini untuk membawa perubahan yang lebih baik dan menjadikan Makassar sebagai kota yang maju, nyaman, dan berdaya saing tinggi.

Gowa, Politik

H. Rohandi: Semoga Gowa Semakin Gemilang di Bawah Kepemimpinan Husniah Talenrang dan Darmawangsah Muin

Tinggalkan Komentar / Gowa, Politik /

ruminews.id, Gowa – Presiden RI, Prabowo Subianto melantik 481 pasangan kepala dan wakil kepala daerah di Istana Negara, Kamis (20/2/25) hari ini. Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih, Husniah Talenrang-Darmawangsyah Muin termasuk yang dilantik. Usai dilantik, seluruh kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 ini akan mengikuti retreat di Akmil Magelang selama tujuh hari, 21-28 Februari 2025. Dalam dua hari terakhir, ucapan selamat atas pelantikan Husniah-Darmawangsyah betebaran. Baik dalam bentuk karangan bunga, flyer di media sosial, baliho di pinggir jalan maupun iklan di koran dan media online. Pengusaha Gowa, H. Rohandi, turut memberi ucapan selamat kepada Husniah Talenrang- Darmawangsyah. Tetapi, Rohandi bukan orang yang baru muncul setelah pasangan yang diusung Partai PAN, Gerindra, Golkar, PDIP, Demokrat ini memenangkan Pilkada Gowa 2024. Pengusaha property ini telah membersamai perjuangan Husniah Talenrang-Darmawangsyah sejak keduanya resmi mendeklarasikan diri berpasangan di Pilkada Gowa. H. Rohandi bahkan dipercaya menjadi Koordinator Tim Relawan Kabupaten Husniah Talenrang-Darmawangsyah Muin (Hati Damai) . Dia turut berkeringat di lapangn selama masa kampanye. Mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran dan materi demi memenangkan Hati Damai. “Selamat atas pelantikan ibu Sitti Husniah Talenrang dan bapak Darmawangsyah Muin,” ujar pemilik sekolah Al Qalam Gowa ini. H. Rohandi optimis, di bawah kepemimpinan Husniah Talenrang, Kabupaten Gowa semakin maju dan rakyatnya kian sejahtera. Kordinator Relawan Kabupaten Hati Damai ini mengajak seluruh masyarakat Gowa untuk bersatu dan bersama-sama membangun daerah di bawah komando pasangan Hati Damai. “Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Gowa yang lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kepemimpinan Ibu Husniah Talenrang akan membawa kemajuan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gowa,” tutupnya.

Uncategorized

Ketua DPRD Puji Kepemimpinan Danny Pomanto Saat Pamitan ke Forkopimda Makassar

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, mengakhiri masa jabatannya dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, Rabu (19/2/2025). Didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, Danny berpamitan sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Salah satu momen penting terjadi saat Danny mengunjungi Gedung DPRD Makassar, di mana ia disambut langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama para anggota dewan. Kehangatan silaturahmi semakin terasa dengan suguhan makanan khas Makassar, Coto.   Dalam sambutannya, Ketua DPRD Makassar, Supratman, memberikan apresiasi besar terhadap kinerja Danny Pomanto. Ia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Danny, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kemajuan pesat, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).   “Beliau (Danny Pomanto) luar biasa. Selama hampir dua periode kepemimpinannya, PAD Kota Makassar mengalami peningkatan signifikan tanpa meninggalkan beban utang. Jika masa jabatannya bertambah satu tahun saja, saya yakin PAD kita bisa menembus Rp2 triliun,” jelas Supratman.   Ia juga menekankan bahwa hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny berlangsung sangat harmonis dan produktif.   “Komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan sangat baik. Kolaborasi ini bukan hanya sekadar kerja sama, melainkan juga persaudaraan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.   Sebelum ke DPRD, Danny lebih dulu mengunjungi Kantor Polres Pelabuhan Makassar, diterima Kapolres Pelabuhan AKBP Restu Wijayanto, S.I.K. Ia kemudian melanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan Kantor Pengadilan Tinggi Makassar. Setiap kunjungan diisi dengan perbincangan ringan dan saling menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun.   Kunjungan silaturahmi diakhiri dengan kunjungan ke Markas Kodim 1408/BS Makassar. Dalam setiap pertemuan, Danny menegaskan bahwa dirinya pamit sebagai wali kota, namun bukan sebagai sahabat.   “Terima kasih kepada seluruh Forkopimda. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya pamit sebagai wali kota, tapi hubungan persahabatan kita akan terus terjaga dan semakin baik ke depan,” tutur Danny.

Politik

Kawendra: Jangan Sampai Hak Pekerja Terzalimi, Desak PT SBI Lindungi Hak Pekerja

Tinggalkan Komentar / Politik /

ruminews.id- JAKARTA, Anggota DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya penerapan regulasi dalam proses akuisisi dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama Serikat Pekerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (PT SBI) pada Senin (17/2/25). “Ketika berbicara soal regulasi, memang benar bahwa dalam proses akuisisi seharusnya ada tahap cut-off terlebih dahulu,” ujar Kawendra. Ia menekankan bahwa proses cut-off ini harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan aturan yang berlaku, guna memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Menurut Kawendra, dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama. “Di era Pak Prabowo, kita ingin semua orang sejahtera. Kita tidak ingin ada hak-hak yang terzalimi. Karena itu, kita harus cari tahu siapa yang menjadi penyebab tertundanya proses ini, hingga akhirnya hak-hak pekerja terancam dan tercederai. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya. Kawendra mengusulkan agar Komisi VI DPR RI segera mengambil langkah tegas berdasarkan hasil RDPU tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mendorong penerapan aturan yang tepat dalam menyelesaikan kasus ini. “Kami mengusulkan untuk segera mengeluarkan surat resmi dari Komisi VI berdasarkan hasil RDPU hari ini, agar pihak SBI menerapkan regulasi yang ada dengan benar, tanpa perlu berlarut-larut mencari solusi lain,” ungkapnya. Ia berharap rapat tersebut dapat menghasilkan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan pekerja. “Mudah-mudahan kita bisa mendorong kebijakan yang lebih baik. Seharusnya ada peningkatan upah dan kesejahteraan. Jangan dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Masa di era Pak Prabowo kesejahteraan karyawan tidak berkembang?” tambahnya. Lebih lanjut, Kawendra meminta agar manajemen PT SBI tidak menghindar dari mediasi dan diskusi dengan serikat pekerja. “Kita berjuang bersama, mohon doa dan dukungan dari teman-teman. Kita dorong agar ada mediasi dan dialog dengan serikat pekerja. Jangan terus menghindar. Kalau terus seperti itu, nanti kami panggil mereka kesini,” pungkasnya.

Uncategorized

Komisi B DPRD Makassar Sidak Pasar Sawah, Tindaklanjuti Keluhan Pungutan Retribusi

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

MAKASSAR — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Sawah, Selasa (18/2/2025), untuk menindaklanjuti keluhan para pedagang terkait pungutan retribusi oleh Perumda (PD) Pasar Makassar Raya. Para pedagang mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp1,5 juta per kios dengan janji akan dibangunkan kanopi dan dipasang CCTV. Namun hingga kini, janji tersebut belum direalisasikan.   “Keluhan pedagang adalah soal pungutan retribusi Rp1,5 juta untuk pembangunan kanopi dan pengadaan CCTV. Faktanya, mereka yang sudah membayar belum melihat realisasi dari janji itu,” ujar Anggota Komisi B DPRD Makassar dari Fraksi Golkar, Arifin Majid.   Berdasarkan pengecekan di lapangan, Arifin mengungkapkan bahwa dari 258 pedagang, baru sekitar 15 orang yang telah melunasi pembayaran. Sisanya masih mencicil atau belum membayar sama sekali.   “Dari total 258 pedagang, yang sudah lunas baru sekitar 15 orang. Jika dihitung, pembayaran baru mencapai sekitar 30 hingga 40 persen. Ini menjadi alasan PD Pasar belum melaksanakan pembangunan,” jelasnya.   Komisi B DPRD Makassar kemudian mengusulkan agar PD Pasar segera merealisasikan pembangunan kanopi dan pemasangan CCTV sesuai dengan persentase dana yang telah terkumpul.   “Kami menyarankan agar PD Pasar mulai merealisasikan pembangunan berdasarkan dana yang sudah ada, yakni sekitar 30 persen. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pedagang,” tambah Arifin.   Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Makassar, Tenri Uji, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan jajaran PD Pasar. Mereka berjanji akan memulai pembangunan dalam waktu dekat.   “Kami sudah bertemu dengan Direktur Umum PD Pasar. Mereka berkomitmen untuk segera merealisasikan pembangunan kanopi dan pemasangan CCTV dalam minggu ini, menyesuaikan dengan jumlah dana yang sudah terkumpul,” kata Tenri.   Tenri juga menambahkan, setelah ada realisasi fisik di lapangan, para pedagang berjanji akan melunasi tunggakan pembayaran retribusi tahun 2024, yang saat ini tercatat mencapai sekitar Rp700 juta.   “Pedagang menyatakan kesediaan untuk melunasi sisa tunggakan setelah ada kejelasan pembangunan yang dijanjikan,” tutup Tenri.

Uncategorized

DPRD Makassar Tinjau Pasar Sawah, Respons Keluhan Pedagang Soal Fasilitas Tak Kunjung Dibangun

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, Makassar , 17 Februari 2025 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan peninjauan langsung ke Pasar Sawah yang terletak di Jalan Gunung Latimojong, Kecamatan Ujung Pandang, Senin (17/2/2025), guna menindaklanjuti keluhan para pedagang terkait fasilitas pasar yang belum terealisasi.   Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, didampingi Sekretaris Komisi B, Andi Tenri Uji Idris, serta anggota Komisi B lainnya, yakni Basdir dari Fraksi PKB dan Hartono dari Fraksi PKS.   Ismail menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan respons terhadap aspirasi pedagang yang disampaikan sebelumnya kepada Komisi B. Para pedagang mengeluhkan pungutan administrasi untuk pembangunan kanopi dan pemasangan CCTV, yang hingga kini belum direalisasikan, meskipun telah berlangsung lebih dari satu tahun.   “Awalnya ini muncul dari aspirasi pedagang Pasar Sawah. Mereka mengeluhkan pungutan untuk pembangunan kanopi dan CCTV, namun sampai sekarang belum ada pembangunan. Kami turun langsung untuk memediasi masalah ini, dan alhamdulillah sudah ada solusi yang dicapai,” ujar Ismail, Selasa (18/2/2025).   Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pihak Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar telah merespons positif dan berjanji akan segera membangun fasilitas yang dijanjikan. Pembangunan kanopi dan pemasangan CCTV dijadwalkan dimulai pada bulan Februari dan ditargetkan rampung pada Maret 2025.   Ismail menegaskan, jika PD Pasar tidak menepati komitmennya, maka DPRD Makassar akan mengambil langkah tegas untuk menindaklanjutinya.   “Jika janji itu tidak ditepati, tentu kami akan mengambil tindakan. Ini bentuk tanggung jawab kami dalam mengawal aspirasi masyarakat,” tegasnya.   DPRD Makassar berharap, melalui langkah cepat ini, keresahan pedagang dapat segera teratasi dan fasilitas pasar dapat segera digunakan untuk mendukung kenyamanan beraktivitas di Pasar Sawah.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik

Menguatkan Peran Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan Kepala Daerah Baru dan Harmonisasi APBD 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR- Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari 2025 menjadi tonggak awal bagi pemerintahan baru di tingkat daerah. Selain membawa harapan baru, periode ini menjadi ujian tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam menjaga agar pelaksanaan Perda APBD 2025 berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas. Di tengah dinamika ini, peran masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin disorot.” Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemerintahan. Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih rendah. Banyak warga belum memahami peran strategis mereka atau justru bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam pengawasan kebijakan pemerintahan masih sangat minim. Padahal, masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan kebijakan kepala daerah berjalan sesuai Perda APBD dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan. Ia menambahkan, peran masyarakat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel. “Partisipasi masyarakat melalui forum resmi seperti Musrenbang atau penyampaian aspirasi langsung kepada DPRD adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat,” katanya. Tantangan Pemerintahan Baru: Harmonisasi Kebijakan Di sisi lain, kepala daerah yang baru dilantik dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, efisiensi belanja daerah, hingga pelaksanaan program nasional seperti penyediaan makanan bergizi gratis di kabupaten/kota. Tantangan ini membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memantau prioritas anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. “Kepala daerah sering kali terburu-buru memaksakan visi-misinya ke dalam kebijakan yang sedang berjalan, termasuk Perda APBD 2025. Namun, yang seharusnya mereka lakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan visi-misi ke dalam kebijakan lima tahun ke depan. Tanpa harmonisasi ini, kebijakan hanya akan tumpang tindih dan tidak efektif,” jelas Andi Januar Jaury Dharwis Dalam situasi ini, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan penyampai aspirasi, memastikan pemerintah daerah tidak melenceng dari aturan dan kebutuhan daerah. “Ketika masyarakat proaktif, pemerintah akan lebih terarah dan hati-hati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Hal ini juga akan meminimalkan praktik penyimpangan atau kebijakan yang hanya bersifat politis,” tambahnya. Ajakan untuk Memperkuat Peran Masyarakat Dalam menghadapi dinamika pemerintahan baru, masyarakat diimbau untuk lebih aktif berpartisipasi, baik melalui forum resmi seperti Musrenbang, pengaduan publik, atau diskusi dengan DPRD. Peran masyarakat sangat penting untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD yang juga diharapkan lebih tegas dalam menjaga kepala daerah agar tetap berjalan di jalur yang benar. “Pelantikan kepala daerah seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dengan pengawasan masyarakat yang kuat, pemerintahan daerah akan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat,” tegas pengamat tata kelola pemerintahan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di era pemerintahan baru ini. Keberhasilan pelaksanaan Perda APBD 2025 dan program-program strategis lainnya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Daerah, Makassar

Pertama di Indonesia! Badko HMI Sulsel Gelar HMI Awards untuk Kepala Desa dan Lurah Berprestasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar, 15 Februari 2025 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (BADKO HMI SULSEL) sukses menggelar Tablig Akbar dan Zikir Bersama perayaan Dies Natalis ke-78 tahun.  Ada hal yang menarik dalam Dies Natalis ke 78 oleh Badko HMI Sulsel kali ini, terdapat rangkaian acara pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Lurah se Sulawesi Selatan yang dikemas dalam bentuk “HMI Awards”. Diketahui sebelumnya, acara penghargaan terhadap Kepala Desa dan Lurah alumni HMI tersebut pertama kali dilakukan dan diinisiasi oleh BADKO HMI Sulsel. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS. yang sekaligus menjadi Keynote Speaker dalam hal ini mewakili Bapak Wakil Menteri Desa PDT. Mulyadin menyampaikan jika HMI Awards yang dilaksanakan oleh Badko HMI Sulsel menguatkan posisi HMI dan sumbangsihnya dalam menjaga kedaulatan bangsa, menurutnya kepala-kepala desa yang pernah berkecimpung di dunia HMI memiliki potensi besar menjadi motor penggerak dan menjadi corong contoh baik dalam membangun desa yang Berpodaman untuk menyukseskan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto pada poin ke 6 (enam) “membangun Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” serta mendukung mengimplementasikan 12 (dua belas) Rencana Aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan spirit Kementerian Desa PDT “Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia” “Kita tentu berharap bahwa kualitas Kepala Desa dan Lurah yang pernah aktif dan berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam tentu memiliki potensi dan pengalaman yang jauh lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan di desa-desa masing-masing” ungkapnya. Beliau juga turut memberikan apresiasi terhadap gagasan HMI Award yang digelar dengan tema “Sumbangsih Nyata Kader HMI Terhadap Kedaulatan Bangsa”. Ketua Umum Badko HMI Sulsel, Asrullah Dimas menyampaikan jika kegiatan ini diinisasi pertama kali oleh Badko HMI Sulsel, tujuannya tak lain adalah memberikan apresiasi sekaligus menjadi ajang silaturahmi para kader HMI yang telah menjadi Lurah maupun Kepala Desa. “Acara ini menjadi langkah pertama HMI se-Indonesia untuk memberikan apresiasi terhadap kader yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa ini, sekaligus memperkuat konsolidasi dan silaturahmi ke-HMI-an antara alumni dengan pengurus dan kader HMI lainnya” ungkapnya. Dimas pun berharap agar kegiatan serupa dapat digelar di seluruh indonesia, mengingat desa merupakan akar rumput dari kontribusi nyata membangun negeri ini. “Selain itu kita berharap juga bahwa desa-desa dapat diberikan program-program pembangunan yang lebih baik lagi, disisi lain HMI akan terus hadir menjadi mitra kritis dalam pembangunan bangsa termasuk untuk desa-desa dan kelurahan di seluruh Sulawesi Selatan” jelasnya.

Daerah, Gowa, Politik

Husniah Talenrang Antusias Mengikuti Retreat atau Pembekalan Kepala Daerah di Magelang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Politik /

ruminews.id, Gowa- Bupati Gowa terpilih, Husniah Talenrang, antusias menyambut rencana retreat atau pembekalan kepala daerah yang akan dilangsungkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 505 kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 akan mengikuti retreat selama tujuh hari usai dilantik sebagai kepala daerah periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025. Bupati Gowa terpilih, Husniah Talenrang, mengaku sangat antusias untuk mengikuti retreat kepala daerah. Apalagi, seluruh kepala daerah akan menginap di tenda layaknya orang berkemah. Sekadar diketahui, sejak muda, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gowa ini, memang hobi berkemah. Saat ini, Husniah juga menjabat Ketua Kwarcab Pramuka Gowa dengan masa jabatan hingga lima tahun ke depan. “Kegiatan retreat ini sangat bermanfaat bagi kepala daerah sebelum melaksanakan tugasnya. Sebab sangat banyak materi yang akan diperoleh oleh kepala daerah selama tujuh hari mengikuti retreat, khusus terkait tupoksi seorang kepala daerah,” ujar Husniah, Kamis (13/2/25). Anggota DPRD Gowa periode 2019-2024 ini mengaku sudah mempersiapkan seluruh kebutuhannya untuk menguikuti retreat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pembekalan bagi kepala daerah akan berfokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), wawasan kebangsaan, serta arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Asta Cita. Menurutnya, program retreat yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para kepala daerah. “Kepala daerah itu enggak semua latar belakangnya politik pemerintahan. Ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama, ada yang budayawan, macem-macem. Nah penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi,” ujar Bima saat meninjau lokasi glamping retreat kepala daerah di Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025). Selain memperdalam pemahaman tentang peran dan kewajiban sebagai pemimpin daerah, Bima menyampaikan, para kepala daerah juga akan mendapatkan arahan dari berbagai kementerian guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional. “Yang kedua, ya harus mendengar arahan dari kementerian terkait, terkait dengan Asta Cita. (Itu) penting,” jelas Bima. Bima menambahkan, pembekalan ini juga mencakup materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menekankan wawasan nasional dan ketahanan negara. “Sekarang kan dipadatkan saja, jadi satu. Satu minggu ini ya Lemhannas, ya dari Kemendagri, itu kan lebih hemat. (Sehingga) teman-teman (kepala daerah) itu bisa langsung bekerja,” ujarnya. Bima menyampaikan retreat kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025. Pihaknya terus memastikan kesiapan seluruh fasilitas di Akmil, termasuk tenda-tenda yang akan ditempati oleh para kepala daerah selama satu pekan. “Jadi kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda, dan lain-lain. Dan rasanya ini sudah sangat siap ya,” ujar Bima. Dirinya berharap, melalui pembekalan yang lebih terstruktur dan efisien ini para kepala daerah dapat segera menjalankan tugas dengan pemahaman yang selaras dengan kebijakan nasional. “Itu sudah tradisi lah. Di Indonesia itu dari dulu kepala daerah itu menjalani pembekalan. Nah sekarang perbedaannya adalah disatukan, dibuat lebih efektif dan efisien,” pungkas Bima.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Rifat vs Gatot: Persaingan Ketat Menuju Ketua HIPMI Makassar 2025.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

ruminews.id, Makassar- Pendaftaran bakal calon Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Makassar resmi ditutup hari ini. Hingga batas akhir pendaftaran, hanya dua kandidat yang mengajukan diri, yaitu Rifat Syawal dan Gatot Ariwin . (12/2/2025) Kedua calon ini akan bersaing dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2025. Rifat, seorang pengusaha di yang dikenal dengan inovasinya dalam mengembangkan bisnis. Sementara itu, Gatot, yang bergerak di sektor konstruksi, memiliki pengalaman panjang dalam proyek-proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Kedua Calon Ketua HIPMI Makassar sama sama memiliki Kekuatan besar di internal HIPMI. Ini terbukti saat Pengembalian Formulir Bakal Calon Ketua HIPMI Makassar, Dimana Gatot di dampingi oleh Hasrul Kaharuddin, Ardi, Jul sandy dan erte mudayya mereka semua adalah Tokoh Muda yang sudah punya rekam jejak di Kota makassar. Sementara Rifat Syawal di dampingi oleh Rahmat Setiawan, Dimas yusran dan Andika Wahyuda. Mereka semua adalah Generasi Yang progresif di HIPMI Makassar. Ketua Panitia Rakmat Baitullah menyatakan bahwa proses selanjutnya adalah verifikasi berkas dan kelayakan calon. Setelah itu, akan diadakan serangkaian debat dan presentasi visi-misi untuk memperkenalkan program kerja masing-masing kandidat kepada anggota HIPMI Makassar. Ucapnya. Sementara itu Ketua SC Fahrozy Pratama juga menambahkan bahwa pemilihan Ketua HIPMI Makassar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi menuju kemajuan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Tuturnya.

Scroll to Top