Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Gowa, Hukum & Kriminal

SAPMA PP Gowa Geruduk Kantor Pemda dan DPRD, Memberikan Waktu 3×24 Jam Untuk Merespon Tuntutan.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum & Kriminal /

ruminews.id – Gowa, 14 Oktober 2025 – Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa. Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah agar segera mengambil langkah tegas dalam menangani penimbunan kawasan Danau Mawang yang dinilai telah merusak ekosistem dan mengancam kepentingan masyarakat luas. Dalam aksi tersebut, SAPMA PP Gowa menolak keras segala bentuk penimbunan, penguasaan, maupun alih fungsi kawasan danau yang merupakan ruang publik dan aset negara yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Gowa. Tuntutan SAPMA PP Gowa: 1. Mendesak Balai Pompengan dan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk segera menghentikan seluruh aktivitas penimbunan serta melakukan audit menyeluruh terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Danau Mawang. 2. Meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum lingkungan, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi gratifikasi dalam penerbitan SHM tersebut. 3. Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar menegakkan aturan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan memastikan pengamanan aset negara di kawasan perairan publik. 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum dan menyelamatkan Danau Mawang sebagai ruang hidup bersama serta menjaga nilai sejarah dan marwahnya. 5. Usut dan adili mafia tanah di Kabupaten Gowa. 6. Tegakkan supremasi hukum di bawah bingkai NKRI. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan lingkungan hidup serta warisan sejarah masyarakat Gowa. “Kami berharap aksi ini membuka mata para pemangku kebijakan agar segera bertindak menyelamatkan Danau Mawang sebagai kawasan perairan publik yang dilindungi. Pemerintah tidak boleh diam melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di depan mata,” tegas Sigit. Sementara itu, Qadri selaku Jenderal Lapangan (Jenlap) menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh menyepelekan tuntutan ini dan harus bersikap adil, bukan berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. “Kami dari SAPMA PP Gowa meminta agar Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menutup mata demi kepentingan pribadi atau segelintir orang. Ini persoalan keadilan dan hak masyarakat. Kami menegaskan, pemerintah harus menegakkan supremasi hukum dan tidak main-main menghadapi mafia tanah di Kabupaten Gowa,” ujar Qadri. Aksi hari ini juga dinyatakan sebagai aksi pra-kondisi. SAPMA PP Gowa memberikan waktu 3×24 jam kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Gowa untuk merespons tuntutan dan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait. “Jika tuntutan kami diabaikan, SAPMA PP Gowa akan menggelar aksi lanjutan yang jauh lebih besar. Sekalipun hujan mengguyur, langkah kami tidak akan surut. Kami akan terus meneriakkan perlawanan terhadap mafia tanah yang berani merampas aset bersejarah milik rakyat,” tutup Sigit dengan tegas.

DPRD Kota Makassar

Ketua DPRD Makassar Supratman Serap Aspirasi Warga Karuwisi, Soroti Isu Banjir dan Keamanan Lingkungan

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, memulai kegiatan reses perdananya di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, pada Senin (13/10/2025). Karuwisi menjadi lokasi pertama pelaksanaan reses masa sidang kali ini, yang dihadiri sejumlah unsur masyarakat dan pemerintahan setempat. Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Hadir di antaranya Binmas, Babinsa, Lurah dan Sekretaris Lurah Karuwisi, Ketua LPM, pejabat sementara RT/RW, serta tokoh masyarakat. Warga tampak aktif menyampaikan berbagai persoalan di lingkungannya, terutama terkait drainase dan keamanan. Dalam sambutannya, Supratman mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan mulai dari rumah masing-masing. Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. “Mari kita mulai menjaga Makassar dari Kelurahan Karuwisi. Tidak apa-apa kalau di kelurahan lain ada yang mulai kacau, tapi saya berharap Karuwisi tetap solid. Mariki sama-sama jaga Makassar, mulai dari rumah tangga ta,” ujarnya. Supratman juga menjelaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan reses merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi warga. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan partai politik yang telah mengantarkannya menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar. “Bulan September kemarin genap setahun saya menjabat sebagai anggota dewan. Saya bersyukur atas amanah yang diberikan, semua ini berkat dukungan ta semua,” ungkapnya. Sementara itu, Lurah Karuwisi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua DPRD Makassar di wilayahnya. Ia berharap kegiatan reses ini menjadi sarana efektif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan yang lebih baik. “Kami berharap melalui kegiatan ini, aspirasi masyarakat Karuwisi bisa terserap dengan baik dan menjadi perhatian pemerintah,” tuturnya. Dalam sesi dialog, sejumlah warga turut menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka. Salah satunya datang dari Nurlaela, warga setempat, yang menyoroti masalah banjir akibat tumpukan pasir di saluran drainase Jalan Maccini Raya. “Masalah utama di Karuwisi ini adalah banjir. Kami berharap ada pengerukan di Jalan Maccini Raya karena banyak pasir yang menumpuk,” katanya. Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi Supratman untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung kebutuhan warga. Ia berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi perhatian pemerintah kota dalam program pembangunan ke depan.

DPRD Kota Makassar

Didampingi Istri Tercinta, Supratman Gelar Reses Pertama Titik Kedua di Kelurahan Batua

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, melanjutkan kegiatan reses pertamanya di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Senin (13/10/2025). Kunjungan ini menjadi titik kedua dalam rangkaian reses masa sidang pertama DPRD Makassar tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Supratman hadir didampingi istri tercintanya, yang selama ini setia mendampingi sejak masa pengabdiannya sebagai pegawai kontrak hingga kini dipercaya masyarakat menjadi anggota dewan 3 periode dan di amanahkan partai untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar. Di hadapan warga, Supratman mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat kepedulian sosial melalui slogan khas Makassar, “Jagai Makassar ta”, yang ia gaungkan sebagai bentuk ajakan menjaga kota mulai dari lingkungan keluarga. Jagai Makassar ta, mulai dari jagai anak ta. Kalau kita mau Makassar aman, nyaman, dan bersih, semua harus dimulai dari rumah tangga ta sendiri,” ujar Supratman di hadapan warga Batua. Ketua DPRD Makassar itu menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat bertujuan untuk menyerap aspirasi warga, khususnya yang berkaitan dengan masalah kebersihan dan pelayanan publik di Kelurahan Batua. “Saya hadir di tengah-tengah kita tidak lain untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya warga Batua,” ungkapnya. Supratman juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai pengangkutan sampah yang kerap terlambat dilakukan. Ia berharap pemerintah kelurahan dapat lebih sigap dalam menangani hal tersebut. “Saya berharap kepada Lurah agar pengangkutan sampah tidak lagi terhambat. Kadang keresahan masyarakat muncul karena sampahnya lambat diangkut,” tegasnya. Politisi yang genap setahun menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar pada September lalu itu turut menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah mempercayakannya menjadi wakil rakyat hingga tiga periode berturut-turut. “Saya bersyukur bisa dipercaya hingga tiga periode. Ini semua berkat kepercayaan dan dukungan masyarakat. Tanpa itu, saya bukan siapa-siapa,” ujarnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Babinsa, Lurah Batua, Pj RT/RW, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, Lurah Batua berharap agar masyarakat, khususnya di Kampung Camba Jawayya, dapat menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi lonjakan sampah di TPA, sesuai instruksi Wali Kota Makassar. “Kami berharap warga bisa terus menjaga kebersihan agar volume sampah yang dikirim ke TPA dapat berkurang,” katanya. Dalam sesi tanya jawab, seorang warga bernama Pak Skrening menyampaikan keluhan soal banjir tahunan yang kerap melanda kawasan Swadaya. “Masalah utama di daerah kami ini adalah banjir yang setiap tahun datang. Kami ingin ada perhatian serius dari pemerintah karena kami juga bagian dari warga Makassar,” ujarnya Menanggapi hal itu, Supratman berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menyampaikannya langsung ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Tidak usah risau. Untuk persoalan ini kita percayakan saja sama saya. Akan saya sampaikan langsung ke Dinas PU. Kirimkan saja alamat lengkapnya, dan saya yang akan mengusulkannya,” tegasnya. Kegiatan reses di Kelurahan Batua berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Warga berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan bebas banjir.

Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal

SAPMA PP Gowa Soroti Kinerja BPN: Diduga Ada SHM Ilegal di Kawasan Danau Mawang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal /

ruminews.id – Gowa, 13 Oktober 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa mengecam keras aktivitas penimbunan dan penguasaan lahan di kawasan danau yang dikelola Balai Pompengan. Aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang secara hukum merupakan milik negara dan bagian dari kawasan lindung perairan umum. Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan ruang publik dan pengkhianatan terhadap kepentingan lingkungan serta masyarakat. “Kami menemukan adanya upaya penimbunan dan pengakuan kepemilikan pribadi di kawasan danau. Ini jelas tidak sesuai aturan, bahkan berpotensi sebagai praktik mafia tanah yang harus diusut tuntas,” tegasnya. SAPMA PP Gowa menilai bahwa penerbitan SHM di kawasan danau bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain melanggar tata ruang, tindakan ini juga mengancam ekosistem dan menghilangkan fungsi danau sebagai penampung air dan pengendali banjir. Oleh karena itu, SAPMA PP Gowa menyatakan lima sikap tegas: 1. Menolak keras segala bentuk penimbunan dan penguasaan lahan di kawasan danau milik Negara. 2. Mendesak Balai Pompengan dan Pemkab Gowa segera menghentikan aktivitas penimbunan dan menertibkan pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan pribadi. 3. Meminta aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan ATR/BPN) untuk menyelidiki dugaan terbitnya SHM dan mengusut dugaan mafia tanah di kawasan tersebut. 4. Mendorong pemerintah provinsi dan pusat mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan kawasan danau dari kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan fungsi ruang publik. 5. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa ikut serta mengawal dan melawan praktik mafia tanah yang merugikan negara dan generasi mendatang. SAPMA PP Gowa menegaskan akan menggelar aksi damai pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, sebagai bentuk komitmen untuk mengawal penegakan hukum dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Gowa. SAPMA PEMUDA PANCASILA KABUPATEN GOWA. “Bergerak, Berani, Berpikir Kritis untuk Keadilan Lingkungan!”.

Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wamendagri Nobatkan Makassar sebagai Role Model Digitalisasi Daerah

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR – Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, ke Kota Makassar menjadi ajang apresiasi terhadap kemajuan sistem pelayanan publik berbasis digital. Dalam lawatannya di Kota daeng mantan Wali Kota Bogor itu, ke Command Center Kota Makassar pada Sabtu (11/10/2025) meninggalkan kesan mendalam. Didampingi Kepala Diskominfo, Dr. Muhammad Roem, Bima Arya tampak mengamati layar-layar besar di lantai 7 Gedung Makassar Government Center (MGC) yang menampilkan data aduan masyarakat, lengkap dengan status tindak lanjutnya, bukti nyata transformasi digital pelayanan publik di Kota Makassar. Bima Arya turut meninjau Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC. Ia menilai, keberadaan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menjadi bukti nyata transformasi digital pemerintah daerah dalam merespons aduan masyarakat secara cepat dan transparan. Melalui layar monitor besar, setiap aduan warga tampak terpantau jelas mulai dari proses penerimaan hingga tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait. “Kota Makassar ini salah satu kota dengan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang top! Keren sekali Pak Wali Munafri Arifuddin dan Pak Kadis Kominfo, Pak Roem,” ujar Bima Arya dikutip dari video dan caption di akun medsos pribadinya. “Ini contoh konkret kota yang siap menjadi model nasional,” tambah mantan Wali Kota Bogor itu. Ia menambahkan, sistem digital yang dibangun Pemkot Makassar akan menjadi salah satu pilot project sistem emergency satu atap di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan darurat dan aduan publik dalam satu platform digital, agar penanganan setiap persoalan warga bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Dia datang menggunakan kenderaan umum Bajaj Maxride modern ramah lingkungan yang menjadi moda transportasi rendah emisi di kota ini. Menurutnya, keberadaan MGC bukan hanya sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga pusat kendali pengawasan kota dan inovasi ekonomi digital. Melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), warga kini dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan hanya dalam genggaman. Aplikasi tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, informasi lowongan kerja, hingga fitur tanggap darurat dan pembelian tiket stadion. Semua terhubung dalam satu sistem yang dikelola secara terintegrasi oleh Pemkot Makassar. “Hari ini saja, laporan-laporan masuk bisa langsung ditindaklanjuti. Bahkan ada kasus ASN yang baru diterima P3K tapi berubah sikap, langsung dilaporkan lewat sistem ini,” tuturnya. “Jadi pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara cepat,” lanjut Bima Arya sambil tersenyum. Wamendagri itu menegaskan, dari hasil kunjungannya, Makassar termasuk dalam empat kota dengan digitalisasi birokrasi terbaik di Indonesia. Dia berharap inovasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan melayani dengan sentuhan teknologi. “Insya Allah, Makassar akan jadi salah satu model nasional untuk sistem pelayanan digital terintegrasi. Ini bukti nyata kota yang bertransformasi menuju pemerintahan cerdas,” pungkasnya.

DPRD Kota Makassar

Bapenda dan DPRD Komisi B Kota Makassar Bahas Strategi Ekonomi Pemerintah Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id- Makassar – Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menghadiri undangan Dewan Perwakilan Raktar Daerah terkait rapat kerja bersama mitra komisi B di Ruang Rapat Kantor DPM PTSP Lantai 2 Kota Makassar pada hari Jumat-sabtu tanggal 03-04 Oktober 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Andi Asminullah beserta pejabat struktural Bapenda membahas strategi ekonomi Pemerintah Kota Makassar khususnya tentang bagaimana pengelolaan pendapatan daerah yang bisa berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan Kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah juga menyampaikan pencapaian pendapatan pajak daerah Kota Makassar. Rapat ini dipimpin ketua komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail. Dalam penjelasannya, Ismail menegaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi terkini, terutama di tengah tantangan global yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Komisi B DPRD Kota Makassar berharap Pemerintah Kota Makassar dapat berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang adil bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.

DPRD Kota Makassar

Kominfo Makassar Gelar Sosialisasi SPLP untuk Integrasi Layanan Publik

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLP) di Hotel Novotel Makassar, Kamis (9/10/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk Integrasi Layanan Publik pada Makassar Super Apps.” Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menekankan pentingnya setiap OPD memiliki operator yang menangani urusan digitalisasi. “Saya selalu minta kepada kepala OPD, bapak dan ibu sekalian, agar menetapkan operator atau orang yang menangani soal digitalisasi atau produk digital di OPD,” ujarnya. Menurutnya, hal itu penting karena setiap produk dan kebijakan saling berkaitan satu sama lain. “Satu produk atau satu kebijakan pasti terkait dengan kebijakan lain, seperti SPLP yang kita bahas hari ini,” tambahnya. Roem berharap, melalui forum ini, seluruh OPD bisa menyatukan arah dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan layanan digital. “Forum ini diharapkan membangun sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat interoperabilitas sistem serta menyatukan standar data,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pengembangan Lontara Plus sebagai wajah pelayanan publik digital Kota Makassar yang modern dan inklusif. Roem yang juga menjadi pembicara turut membahas perkembangan Lontara Plus, terutama dalam hal pengaduan masyarakat. Ia menekankan pentingnya merespons aduan warga dengan cepat dan tuntas. “Setiap aduan masyarakat harus direspons maksimal, mulai dari admin hingga penanganan di lapangan,” tegasnya. Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Sulsel, Sultan Rakib, sebagai narasumber yang membagikan pandangan tentang penguatan sistem layanan digital daerah. Melalui pertemuan ini, diharapkan terus terbangun kolaborasi antar-OPD guna mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan bagi masyarakat.

DPRD Kota Makassar, Olahraga

Asnawi Cup 2025 Meriah, Supratman Dukung Jadi Agenda Tahunan Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar, Olahraga /

ruminews.id – MAKASSAR — Bintang PSM Makassar, Asnawi Mangkualam, kembali menyapa publik Kota Daeng lewat turnamen Asnawi Mangkualam Cup 2025 yang digelar di Lapangan Kampus UPRI, Jalan Nipa-Nipa, Minggu (5/10/2025). Laga pamungkas turnamen ini berlangsung meriah. Ribuan warga memadati tribun sederhana untuk menyaksikan pertandingan final yang turut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) bersama istrinya Melinda Aksa, serta Ketua DPRD Makassar Supratman. Appi dan Supratman tampak akrab berbaur dengan penonton, meladeni swafoto, sekaligus memberikan dukungan bagi para pemain muda. Sorak-sorai penonton semakin menggema ketika Asnawi turun langsung ke lapangan bersama. Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Supratman menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap kegiatan olahraga seperti Asnawi Cup. “Sepak bola bukan hanya olahraga, tapi juga sarana pembinaan anak muda agar disiplin dan berprestasi. Harapan saya, turnamen ini bisa jadi agenda rutin di Makassar,” tegasnya. Sementara Asnawi sendiri mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat. “Alhamdulillah, turnamen berjalan lancar. Saya senang melihat semangat adik-adik dan dukungan warga. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meriah,” kata Asnawi.

Ekonomi, Opini, Teknologi

Menyambut Era Algoritmokrasi Ekonomi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Teknologi /

ruminews.id – Kita akan memasuki fase kehidupan dimana keputusan ekonomi tidak lagi dibuat di ruang rapat kementerian atau lantai bursa, tetapi di ruang server yang dingin dan senyap. Harga tiket pesawat, peluang kredit, bahkan siapa yang muncul di linimasa media sosial Anda, semuanya diatur oleh algoritma. Dunia sedang bergerak ke arah baru, ke sebuah rezim yang belum sepenuhnya kita pahami, di mana logika digital menggantikan logika ekonomi konvensional. Saya menyebutnya: Algoritmokrasi Ekonomi. Istilah ini berasal dari dua kata: algorithm dan kratos. Kata pertama berakar dari nama ilmuwan Muslim abad ke-9, Al-Khwarizmi, pelopor aljabar yang warisannya melahirkan revolusi digital. Kata kedua berasal dari bahasa Yunani, berarti kekuasaan. Secara harfiah, algoritmokrasi berarti “pemerintahan oleh algoritma”. Jika demokrasi adalah kekuasaan rakyat, plutokrasi kekuasaan modal, maka algoritmokrasi adalah kekuasaan “kode” atau aturan-aturan digital yang mengatur perilaku manusia tanpa kita sadari. Fenomena ini tidak datang melalui kudeta atau revolusi, melainkan lewat inovasi yang menjanjikan kemudahan. Kita menyambutnya dengan antusias. Algoritma mempermudah hidup, mempercepat keputusan, dan menghapus bias manusia. Namun di balik kemudahan itu, tumbuh bentuk kekuasaan baru yang jauh lebih subtil. Sebuah kekuasaan yang tidak menampakkan wajahnya, tidak berpidato, tetapi menentukan arah hidup miliaran orang setiap hari. Shoshana Zuboff menyebutnya kapitalisme pengawasan, di mana data pribadi menjadi komoditas utama. Frank Pasquale menamainya black box society (masyarakat kotak hitam), karena keputusan yang memengaruhi hidup kita kini diambil oleh sistem yang tidak bisa diaudit. John Danaher, filsuf teknologi, bahkan memperingatkan munculnya algocracy, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh algoritma, bukan manusia. Dalam dunia algoritmokrasi ekonomi, pasar dan negara tidak lagi menjadi pusat gravitasi ekonomi. Mekanisme harga yang dulu dianggap sebagai “tangan tak terlihat” kini digantikan oleh tangan tak berwujud, berupa kode yang bekerja melalui data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI). Ketika algoritma menentukan harga dinamis ojek daring, mengatur logistik, atau memprediksi permintaan, ia sedang menggantikan mekanisme pasar klasik. Saat sistem prediktif menentukan siapa berhak menerima bantuan sosial atau kredit, algoritma sedang mengambil peran negara dalam menentukan keadilan distribusi. Ironisnya, semua itu terjadi tanpa kita benar-benar menyadarinya. Kita hidup dalam kenyamanan yang dikendalikan. Setiap klik, setiap pembelian, setiap pencarian di internet, adalah bentuk partisipasi dalam ekonomi algoritmik. Suatu sistem di mana perilaku manusia menjadi sumber daya mentah untuk prediksi dan kontrol. Dalam paradigma ini, manusia tidak lagi sepenuhnya menjadi aktor ekonomi, melainkan objek data ekonomi. Kita bukan lagi produsen dan konsumen dalam pengertian klasik, melainkan kumpulan variabel yang terus diukur, diproses, dan dimonetisasi. Namun, algoritmokrasi ekonomi bukanlah kutukan yang tak terhindarkan. Ia adalah fase evolusi baru dalam sejarah ekonomi, yaitu sebuah bentuk teknopolitik di mana kekuasaan berpindah dari tangan modal ke tangan data. Ia bisa menjadi berkat, jika diarahkan untuk menciptakan keadilan dan transparansi baru. Tapi ia juga bisa menjadi bencana, jika dibiarkan bekerja tanpa akuntabilitas dan refleksi etis. Di sinilah filsafat memiliki peran mendesak. Kita harus meninjau ulang pertanyaan lama dengan cara baru: apa arti keadilan ketika algoritma menentukan peluang hidup seseorang? Apa makna kebebasan jika pilihan kita telah dikurasi oleh sistem rekomendasi? Dan apa yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi di dunia ketika mesin memahami kita lebih baik daripada kita memahami diri sendiri? Algoritmokrasi Ekonomi memaksa kita untuk menimbang kembali batas antara efisiensi dan kemanusiaan. Sebab di balik logika dingin data, selalu ada keputusan moral yang diambil oleh seseorang (atau sesuatu) atas nama kebaikan bersama. Pertanyaannya: siapakah yang mengontrol pengontrol itu? Apakah kita masih memiliki ruang untuk bertanya, berdebat, dan menegosiasikan nilai-nilai di tengah algoritma yang mengklaim netralitas mutlak? Pasar pernah kita percayai sebagai mekanisme alami, negara pernah kita andalkan sebagai pengatur moral kolektif. Kini, algoritma mengambil alih keduanya dengan wajah yang tak kasat mata. Di era ini, filsafat bukan lagi sekadar renungan akademik, melainkan kebutuhan politik. Sebuah upaya mempertahankan makna kemanusiaan di tengah dunia yang semakin dikalkulasi. Sebab jika kita tidak memikirkan cara manusia mengatur algoritma, maka cepat atau lambat, algoritmalah yang akan mengatur manusia.

Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Sulsel Hadirkan Mesin Pencetak KTP Mobile Pertama, Gubernur: Dekatkan Layanan ke Desa

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id – SULSEL – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meluncurkan mesin pencetak KTP mobile pertama di Sulsel melalui program Layanan Dukcapil Bergerak (LDB), di Halaman Rujab Gubernur Sulsel, Rabu (1/10/2025). Inovasi ini menjadi terobosan pemerintah provinsi untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Menurutnya, program ini hadir sebagai kelanjutan dari inovasi sebelumnya, yakni Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB). Jika PKB berfokus pada akses kesehatan, maka LDB dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama KTP elektronik. “Alhamdulillah, kami meluncurkan mesin pencetak KTP mobile pertama di Sulawesi Selatan melalui program Layanan Dukcapil Bergerak. Setelah ada PKB, kini hadir LDB untuk memudahkan masyarakat kita, khususnya di desa,” ungkap Andi Sudirman Sulaiman. Dengan adanya mesin ini, masyarakat tak lagi harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor kecamatan atau Kantor Dukcapil kabupaten/kota. KTP dapat langsung dicetak dan diterima di tempat, sehingga memangkas waktu yang biasanya menjadi kendala warga di pelosok. Peluncuran LDB ditandai dengan uji coba percetakan KTP elektronik kepada salah satu masyarakat yang baru pertama kali mendaftarkan KTP. Hasilnya, KTP berhasil tercetak dengan lancar hanya dalam hitungan menit. Ia menyebut uji coba ini menjadi tonggak awal bagi penerapan program serupa di wilayah lain. “Inovasi ini akan kita jadikan sebagai pilot project. Alhamdulillah, uji coba berjalan lancar dan memberikan optimisme besar bahwa pelayanan ini bisa diperluas ke seluruh daerah di Sulsel,” jelasnya. Ke depan, kata Andi Sudirman, Pemprov Sulsel berencana mereplikasi program LDB ke berbagai kabupaten/kota. “Harapannya ini mampu menjawab tantangan pelayanan publik, sekaligus menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Scroll to Top