Admin01, Author at ruminews - Laman 17 dari 64

356 Tahun Sulawesi Selatan, 19 Oktober 1669, Dari Perjanjiaj Boengaya Hingga Kebangkitan Sebagai Identitas Bangsa Indonesia

ruminews.id – Perubahan zaman dan kebiasaan tata kehidupan masyarakat suatu wilayah selalu dipengaruhi dengan adanya beberapa proses perubahan yang baru. Sulawesi selatan dengan tepat pada hari ini berusia 356 tahun, bukan sebuah usia yang muda, namun memperjelas entitas dan identitas daripada sebuah suku dan bangsa yang dalam jajaran kemajemukan Bangsa Indonesia. *SEJARAH AWAL* Tepat 356 tahun yang lalu 19 oktober 1669, namun dari proses pengambilan hari lahirnya Sulawesi Selatan, tak terlepas dari berbagai hal penggabungan beberapa peristiwa sejarah di jazirah selatan Sulawesi dan nasional Indonesia. Tanggal 19 mengacu pada tanggal 19 agustus 1945, peristiwa kesadaran yang dibangun dari Sulawesi Selatan yang hadir di Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta. Bulan oktober mengacu pada peristiwa 15 oktober 1945, dimana seluruh raja kawasan Sulawesi Selatan sepakat mendukung dr. Sam Ratulangi menjadi Gubernur Sulawesi pertama, serta oktober 1674 mengacu pada rekonsiliasi Raja-Raja dan Sultan se-Sulawesi Selatan yang terlibat pada perang Makassar dalam melawan VOC Belanda, pasca runtuhnya Benteng Somba OPU. Tahun 1669 mengacu pada peristiwa 2 tahun pasca Perang Makassar 1666-1669, yang pada akhirnya melahirkan identitas baru Sulawesi Selatan, ditandainya ditandatanginya Perjanjian Boengaya (perjanjian tertua bangsa eropa di Asia Tenggara) Antara Sultan Hasanuddin dengan Cornelis Speelman dari VOC. Sehingga 19 oktober 1669 menjadi suatu pergolakan momentum sejarah antara Sulawesi Selatan dan Indonesia. *PERANG MAKASSAR DAN EFEK PERJANJIAN BOENGAYA* Sebagai penulis peristiwa pasca Perang Makassar 1669 dan juga penandatanganan Perjanjian Boengaya, bukanlah sebuah bentuk kekalahan dalam mempertahankan kedaulatan. Namun I Malombassi Daeng Mattawang Muhammad Baqir Sultan Hasanuddin melakukan sebuah langkah pilihan yang berat. Identitas Sulawesi Selatan mulai terbentuk ketika La Patau Matanna Tikka Sultan Adzimuddin Idris Raja Bone atau Mangkau Bone ke 16 dan juga Ponakan dari Arung Palakka Sultan Sa’aduddin, melakukan sebuah konsolidasi penyatuan Raja-Raja se Sulawesi Selatan, pasca Perang Makassar berakhir di 1669, dengan tujuan kembali memperbaiki tatanan Politik para penguasa di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. *SEBAGAI IDENTIAS BESAR BANGSA INDONESIA* Sebagai penulis, saya menilai Sulawesi Selatan tidak hanya berusia 356 tahun, namun lebih daripada itu kita memiliki peradaban Leang-leang dan juga terutama peradaban literasi, huruf aksara dan tatanan kehidupan yang sangat Jelas dalam Kitab I La Galigo. Hingga abad munculnya negara-negara di Sulawesi Selatan, khususnya Bugis, Makassar, Luwu, Toraja, dan Mandar di Sulawesi Barat. Terdapat tiga identitas negara besar di Sulawesi Selatan dengan simbolik kepemimpinan. Pajung Ri Luwu, Mangkau’e Ri Bone, dan Sombayya Ri Gowa. Mulai dari kepercayaan Dewata’e hingga masuknya Islam, pengenalan peradaban barat, karena banyaknya wilayah pelabuhan bandar niaga di Sulsel sejak zaman dahulu. Somba Opu, paotere, teluk Bone, Siang (pangkep), dan wilayah Wajo, menjadi sebuah tempat persinggahan bagi seluruh pedagang, pelancong negara asing, baik eropa, majapahit, sriwijaya, dan lain-lain. Pasca 1669, Belanda melalui VOC membangun sebuah peradaban baru di Sulawesi Selatan, dengan mengambil alih Benteng Ujung Pandang dan mengubahnya menjadi Fort Rotherdam sebagai kantor pusat pemerintahannya hingga terbentuk negara Hindia Belanda oleh Kerajaan Belanda. Terbentuknya Kota Makassar dan melemahnya kerajaan Tallo di utara Makassar, menjadi awal pergeseran tata peradaban dari Lokal menuju westerninasi. Namun hikmah dari proses itu adalah, pasca ditanda tanganinya perjanjian Boengaya, yang merugikan pihak Sulawesi Selatan, maka banyak tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang pada akhirnya hijrah meninggalkan Sulawesi Selatan dan berniat berjuang serta menciptakan peradaban baru di daerah lain. *PARA TOKOH DIASPORA HINGGA BERPERAN DALAM LAHIRNYA REPUBLIK INDONESIA* Sebagai Penulis, saya telah banyak melakukan penelitian dan perjalanan menelusuri jejak-jejak para tokoh diaspora Sulawesi Selatan pasca 1669 dan memiliki efek dari perjanjian Boengaya. Syekh Yusuf Al-Makassary di berjuang Tanah Banten dan penyiar Islam di Capetown Afrika Selatan setelah diasingkan oleh VOC, Karaeng Galesong (putra sultan Hasanuddin) bersama Trunojoyo melawan Amangkurat I dan II dan VOC Belanda di Jawa timur dan tengah, La Tenri Lai Arungmatoa Wajo di Batavia, I Adulu Daeng Mangalle di Kerajaan Ayuthia Siam di Thailand dan kelak dua anaknya Daeng Ruru dan Daeng Tulolo dibawa ke Perancis dan menjadi tokoh militer Raja Loius XVI, I Fatimah Daeng Takontu (putri Sultan Hasanuddin di Banten berjuang bersama Syekh Yusuf dan beliau hijrah ke Mempawah Kalimantan Barat, Laskar Arung Palkka di Muara Angke Jakarta Utara, Datu Patujjo (pendiri Petojo, batavia), La Mohang Daeng Mangkona dari Wajo pendiri Kota Samarinda, Sultan Mudaffar dari Tallo pendiri kota Pante Makassar di Timor Leste, Lamaddukelleng dari Wajo ke Kalimantan Timur, para laskar Gowa Tallo yang kemudia mendirikan beberapa kampung kampung Bugis Makassar di tanah Luar Sulawesi Selatan, Kapten daeng Nuruddin pendiri wilayah ciputat, Daeng Menteng dan Daeng Mampang di tanah Batavia, legenda Opu La Tenri Borong Daeng Ri Lakke bersama 5 anak nya opu Daeng Bersaudara hijrah dari tanah luwu menuju Tanah Melayu Johor, Riau, Lingga, dan mendirikan Kesultanan Selangor di Malaysia dan menjadi penguasa Mempawah dan sambas di Kalimantan Barat, mempengaruhi politik tanah melayu, dimana anak Opu Daeng Celak adalah raja Haji Fisabilillah dan cucu keturunan Raja Ali Haji yang kelak menjadi tokoh penting dalam menjadikan Bahasa Melayu menjadi Serapan Resmi menjadi Bahasa Indonesia. Penulis juga telah mendapatkan sebuah fakta, dimana seorang Tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan ponakan Sultan Hasanuddin yang hijrah ke Tanah Mataram, ialah Sulaiman Karaeng Naba yang menjadi Ksatria Mataram dan berketurunan dr Radjiman Widyodiningrat (Ketua Sidang BPUPKI pertama) dan dr Wahidin Sudirohusodo salah satu pencetus Boedi Uetomo, dan Bapak H.M Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12. Sehingga penulis mengambil sebuah intisari, bahwa pengaruh Diaspora Sulawesi Selatan mengakibatkan dampak besar hingga lahirnya Republik Indonesia, karena keturunan-keturunan mereka kemudian menjadi sosok sosok pembaharu di wilayah tanah rantau mereka meski menghadapi budaya dan kebiasaan baru, akulturasi budaya lokal dan westernisasi barat. Maka dari itu perkembangan Sulawesi Selatan yang majemuk dengan tokoh tokohnya sejak era kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi. Memberikan banyak segmentasi di setiap era Presiden Republik Indonesia, tokoh Politik, Ekonom, Ulama, Atlet Nasional, Hingga Gen-Z yang berasal dari Sulawesi Selatan. *URAT NADI WILAYAH INDONESIA* Secara Geografis dengan letak Sulawesi Selatan di tengah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, pertanian, pangan, pertambangan, migas, dan pariwisata harus menjadi sebuah tolak ukur Provinsi ini menjadi Penyangga Nasional, penulis selalu menilai jika Sulawesi Selatan adalah penghubung Nadi antara Indonesia Barat dan Timur. Namun, bukan sebuah bangsa yang besar jika tidak

Ekonomi, Jakarta

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ekonomi Indonesia Tumbuh Stabil di Atas 5 Persen

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta / Admin01

ruminews.id – Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah capaian positif dalam satu tahun kepemimpinan, terutama di bidang ekonomi. Fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga, dan kesejahteraan meningkat menjadi catatan penting selama periode tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Kamis (16/10). Pada Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12%, salah satu tertinggi di antara negara G20. Menkeu optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik hingga akhir tahun. “Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu. Inflasi juga terjaga rendah di 2,65% (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56% dari PDB. Masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menjelaskan, pencapaian ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp200 T di Bank Himbara yang bertujuan produktif mendukung aktivitas ekonomi. “Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu. Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah. Pasar modal pun merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025. Menurut Menkeu, hal ini mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. “Walaupun sekarang ada koreksi naik sebentar-sebentar ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah perbaikan ekonomi yang akan kita ciptakan ke depan, bukan cuman sesaat. Kita perbaiki pondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan saya yang ada yang sudah belajar selama berapa tahun,” pungkas Menkeu. (dj/al) Sumber : Kemenkeu.go.id

Daerah, Gowa

Putra Mahkota Kerajaan Gowa Puji Husniah Talenrang: Gowa Jadi Daerah Teladan Tekan Stunting di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa / Admin01

ruminews.id – Makassar, 19 Oktober 2025 — Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju, menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-356 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada hari Minggu (19/10). Kegiatan ini mengusung tema “Sulsel Maju dan Berkarakter”, yang mencerminkan semangat pembangunan daerah yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan. Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Rusdi Masse, para Bupati dan Wali Kota dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan berbagai capaian strategis yang telah diraih selama masa kepemimpinannya, termasuk kemajuan di bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Putra Mahkota Kerajaan Gowa menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat pembangunan yang diusung dalam tema tahun ini. Dalam tanggapannya, beliau menyatakan, “Semoga dengan tema Sulsel Maju dan Berkarakter ini, Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin maju dan berkembang pesat tanpa meninggalkan karakter kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang berlandaskan Islam.” Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Kerajaan Gowa terhadap pentingnya keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian nilai-nilai kultural yang telah menjadi jati diri masyarakat Sulawesi Selatan selama berabad-abad. Dalam kesempatan yang sama, Putra Mahkota Kerajaan Gowa juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE, MM atas prestasi yang membanggakan, karena Kabupaten Gowa berhasil meraih peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan program penurunan angka stunting. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan generasi yang sehat serta berdaya saing tinggi. Momentum Hari Jadi ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi ajang refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Kehadiran Putra Mahkota Kerajaan Gowa dalam acara ini menegaskan peran serta Kerajaan Gowa sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang senantiasa mendukung pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekonomi, Opini

Mungkin Kapitalisme Lebih Islami Dari Yang Kita Bayangkan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini / Admin01

ruminews.id – Kata “kapitalisme” sering membuat sebagian orang spontan cemberut, seolah-olah Kapitalisme adalah iblis ekonomi yang mencuri kesejahteraan rakyat dan menimbun harta di tangan segelintir orang. Tapi mari kita tarik napas sebentar, lepaskan semua prasangka, dan coba melihatnya bukan dari kacamata ideologi, melainkan dari sisi moralitas manusia yang bekerja dan berinovasi. Adam Smith, yang kerap dicap sebagai “bapak kapitalisme”, sering kali disalahpahami. Banyak yang mengutip The Wealth of Nations (1776) dan berhenti di sana, seolah kapitalisme hanyalah soal “tangan tak terlihat” yang mengatur pasar. Padahal, Smith yg seorang filsuf dan profesor filsafat moral, lebih dulu menulis The Theory of Moral Sentiments (1759), sebuah karya etis yang menjadi fondasi moral dari seluruh pemikirannya. Dalam buku itu, Smith menulis dengan lembut namun tegas: “No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.” (Tiada masyarakat yang dapat benar-benar makmur dan bahagia bila sebagian besar warganya hidup miskin dan sengsara.) Kapitalisme pada dasarnya lahir dari dorongan paling manusiawi yaitu keinginan untuk memperbaiki hidup melalui kerja, kreativitas, dan tanggung jawab pribadi. Dalam bentuk aslinya, kapitalisme tidak mengajarkan kerakusan, melainkan menekankan meritokrasi (bahwa siapa yang bekerja keras, berpikir cerdas, dan berani mengambil risiko pantas mendapatkan hasil yang sepadan). Bukankah itu sejalan dengan nilai universal keadilan? Bahkan, dalam Islam pun, semangat itu diakui. Rasulullah sendiri seorang pedagang, bukan birokrat. Ia tidak membenci laba, hanya mengutuk riba dan tipu daya. Masalahnya bukan pada kapitalisme itu sendiri, tapi pada manusia yang lupa bahwa kekayaan bukan tujuan, melainkan amanah. Kapitalisme yang sehat justru mengandung semangat keadilan distributif dimana keuntungan yang dihasilkan tidak berhenti di saku individu, tetapi turut mengalir dalam ekosistem sosial lewat pajak yang adil, kesempatan kerja, atau inovasi yang mempermudah hidup orang banyak. Kapitalisme yang bermoral bukanlah soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mampu membuat nilai tambah bagi sesama. Sayangnya, dalam praktik modern, kapitalisme sering berubah menjadi kompetisi rakus tanpa moral. Tapi bukankah itu kesalahan kita sendiri, bukan sistemnya? Kapitalisme tidak pernah menyuruh kita memonopoli, menindas, atau menyuap. Kapitalisme hanya menyediakan ruang bagi manusia untuk berkreasi dan diuji kejujurannya. Sama seperti pisau dapur, bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Semua tergantung siapa yang memegangnya. Yang menarik, jika kita membaca lebih dalam, semangat kapitalisme awal sesungguhnya sangat dekat dengan etika kerja Protestan dan juga prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Keduanya sama-sama memuliakan kerja keras, menghargai kejujuran, dan mengutuk kemalasan. Islam bahkan menegaskan bahwa “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Itu bukan slogan kapitalis tapi prinsip moral universal tentang martabat manusia yang produktif. Di sinilah seharusnya kita menempatkan kapitalisme. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat. Kapitalisme akan memuliakan manusia jika dikendalikan oleh moral, dan akan menindas manusia jika dilepaskan tanpa kendali nilai. Kapitalisme yang bermoral memberi ruang bagi meritokrasi (menghargai hasil dari kerja dan bakat) sambil tetap menjaga keseimbangan sosial melalui keadilan distributif. Jadi, mungkin bukan kapitalismenya yang harus dihapus, melainkan kerakusan yang harus disembuhkan. Sebab kapitalisme sejati bukan tentang menimbun, tapi tentang menumbuhkan. Dan di tangan manusia yang beriman pada nilai keadilan, Kapitalisme bisa menjadi motor kebaikan, bukan sumber kesenjangan. [Erwin]

Ekonomi, Opini, Politik

Metamorfosis Oligarki di Indonesia (Dari Modal, Moral, hingga Narasi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Politik / Admin01

ruminews.id – Panggung ekonomi-politik Indonesia memang selalu menarik untuk diamati, terutama karena pemain utamanya jarang benar-benar berganti. Dulu, istilah “9 Naga” sempat populer sebagai simbol sekelompok taipan yang diyakini mengendalikan denyut ekonomi nasional. Mereka tak banyak bicara, tapi perputaran uang di negeri ini kerap mengikuti arah langkah mereka. Dari tambang hingga pangan, dari ekspor hingga impor, semua seolah tak lepas dari kendali tangan-tangan halus di balik layar. Kini, muncul istilah baru yang ramai dibicarakan, yaitu “9 Haji”. Bukan ustaz, bukan penceramah, tapi para pengusaha Muslim lokal yang sukses luar biasa. Mereka bukan pemain global seperti para naga, tapi memiliki pengaruh kuat di wilayah domestik. Menguasai sektor-sektor vital seperti properti, konstruksi, energi, hingga perdagangan kebutuhan pokok. Mereka kerap tampil religius, sederhana, dan nasionalis, namun jaringan bisnisnya menembus hingga ke lingkar kekuasaan. Bedanya dengan “naga” bukan pada watak kapitalismenya, tapi pada gaya berbisnisnya yg lebih hangat, lebih lokal, dan lebih lihai membaca sentimen umat. Dan di era digital ini, muncul pula generasi baru yang disebut “9 Aktor”. Para pengendali narasi. Mereka tidak berbisnis tambang atau properti, tetapi persepsi publik. Mereka membentuk opini, menciptakan wacana, dan memainkan emosi massa. Mereka tahu, di era algoritma, satu kalimat viral bisa lebih berharga daripada satu ton batu bara. Mereka menjual influence, bukan barang. Tapi efeknya sama yaitu kekuasaan berpindah tangan tanpa rakyat sempat menyadarinya. Demokrasi kita pun pelan-pelan berubah menjadi panggung besar yang diproduksi oleh tiga lapis kekuatan tersebut. Naga yang menguasai hulu ekonomi, Haji yang menguasai pasar domestik, dan Aktor yang menguasai pikiran rakyat. Mereka bertemu di satu titik kepentingan yang sama yakni stabilitas untuk bisnis, bukan keadilan untuk publik. Sementara rakyat sibuk memperdebatkan simbol-simbol politik, para pemain lama sudah saling berbagi peran di belakang layar. Yang satu mengatur harga, yang lain mengatur wacana, sisanya mengatur arah kebijakan. Dan seperti biasa, rakyat hanya mendapat sisa tepuk tangan dari panggung yang tak pernah mereka tulis naskahnya. Ironinya, negeri ini tampak semakin religius di permukaan, tapi semakin oligarkis di dalamnya. Label “Haji” kini tak sekadar tanda ibadah, tapi juga simbol status dan jaringan ekonomi. Dan bila dahulu “Naga” menguasai karena modal, kini “Haji” menyaingi mereka lewat network berupa jaringan keagamaan, politik, dan sosial yang menyatu rapi dalam semangat dagang yang dibungkus nilai-nilai moral. Oligarki di Indonesia bukan punah tapi berevolusi. Dari “9 Naga” ke “9 Haji”, dan kini mungkin menuju “9 Aktor”. Mereka tidak lagi bersembunyi, karena kini oligarki telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri yg lengkap dengan doa pembuka rapat dan pencitraan di media sosial. Dan selama rakyat masih memilih dengan perasaan daripada pemahaman, maka setiap periode kita hanya akan menyaksikan satu hal; Nama-nama boleh berganti, tapi sembilan kursi kekuasaan itu tak pernah benar-benar kosong.

Makassar

Nurkanita Kahfi Ajak OKP Bersatu Lewat Rapimpurda KNPI Sulsel 2025

Tinggalkan Komentar / Makassar / Admin01

ruminews.id – MAKASSAR — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) 2025 sebagai langkah strategis menuju pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mulo, Makassar, pada Jumat (18/10/2025), dan dihadiri oleh seluruh unsur pengurus serta perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) Se-Sulsel. Ketua KNPI Sulsel, Nurkanita Kahfi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Rapimpurda sebagai forum konsolidasi menjelang Musda. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sekadar tahapan administratif, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat persatuan di tubuh pemuda Sulawesi Selatan. “Melalui Rapimpurda, kita akan menetapkan peserta yang akan mengikuti pelaksanaan Musda nantinya,” ujar Nurkanita. Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk tetap solid dan bersinergi dalam membangun daerah. “Rapimpurda ini menjadi wujud semangat kebersamaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Sulawesi Selatan,” tambahnya. Ia berharap Musda mendatang dapat melahirkan gagasan dan pemimpin muda yang mampu membawa perubahan nyata bagi kemajuan daerah. Sementara itu, Koordinator Steering Committee Rapimpurda KNPI Sulsel, Sakinah Fitrianti, menjelaskan bahwa forum tersebut digelar dengan mekanisme sidang pleno yang membahas sejumlah agenda penting. “Pelaksanaan Rapimpurda ini untuk menetapkan rancangan materi Musda, kepesertaannya, serta status peserta Musyda yang akan datang,” jelasnya. Sakinah, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Sulsel, menambahkan bahwa agenda lain dalam Rapimpurda adalah penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Musda. “Semua keputusan strategis terkait Musda akan dibahas secara resmi di forum ini agar pelaksanaan Musda nantinya berjalan lancar dan sesuai dengan AD/ART organisasi,” ujarnya. Dengan digelarnya Rapimpurda 2025 ini, KNPI Sulsel menunjukkan kesiapannya dalam menyongsong Musda yang akan menjadi ajang konsolidasi besar pemuda di Sulawesi Selatan. Momen ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi kebangkitan semangat kolaborasi dan kepemimpinan muda demi kemajuan daerah dan bangsa.

DPRD Kota Makassar

Supratman Ajak Warga Bangkala Wujudkan Lingkungan Bersih dan Tertib Lalu Lintas

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar / Admin01

ruminews.id – Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, melanjutkan agenda reses perdananya di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kamis (16/10). Dalam kegiatan ini, ia mendengarkan langsung keluhan masyarakat terkait retribusi sampah, kemacetan lalu lintas, serta pentingnya kampanye bebas asap rokok di lingkungan warga. Supratman menegaskan, kegiatan reses menjadi ruang penting bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Agenda ini wadah kami menampung masukan warga yang nantinya akan diperjuangkan dalam kebijakan di dewan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya semangat kepedulian sosial melalui gerakan “Jagai Makassar ta, mulai dari jagai anakta.” Politisi yang telah memasuki periode ketiga di DPRD Makassar itu menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat. “Setahun sudah saya memimpin DPRD Makassar. Amanah ini akan terus saya jaga dengan bekerja untuk kepentingan rakyat,” katanya di hadapan peserta reses. Turut hadir dalam kegiatan tersebut istri Supratman, unsur Binmas dan Babinsa, serta Lurah Bangkala Muhammad Dapri yang baru dilantik pada 29 September lalu. Dalam sambutannya, Dapri menyoroti pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga agar lingkungan tetap bersih dan volume sampah ke TPS dapat dikurangi. Warga juga aktif menyampaikan aspirasi. Hasrul, warga BTN Makkio Baji, mengeluhkan kemacetan yang terjadi setiap pagi dan sore hari. Sementara Ibu Erna berharap pemerintah lebih gencar mengampanyekan area bebas asap rokok di sekolah, puskesmas, dan tempat umum demi melindungi anak-anak dari bahaya rokok pasif. Menutup kegiatan, Supratman berjanji akan membawa seluruh masukan warga ke Rapat Paripurna DPRD Makassar untuk dibahas bersama Pemerintah Kota. “Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan agar melahirkan kebijakan nyata yang berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan

DPRD dan KPK Perkuat Komitmen Antikorupsi di Makassar

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan / Admin01

ruminews.id – MAKASSAR — DPRD Kota Makassar menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK RI dan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (15/10/2025). Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mencegah praktik korupsi di daerah. “Kami mendukung penuh langkah-langkah pencegahan korupsi dan siap bekerja sama dengan KPK serta pemerintah kota,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pimpinan dan anggota DPRD, jajaran SKPD, serta pejabat Pemkot Makassar. Mereka juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Supratman menegaskan DPRD akan terus memperketat fungsi pengawasan terhadap program dan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kerja sama DPRD dan KPK. Ia menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata dalam setiap pekerjaan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, menyampaikan bahwa kehadiran KPK bukan untuk menekan, melainkan memberi edukasi tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik. “Kami hadir untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” jelasnya. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar dan DPRD akan menerapkan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas KPK. Program ini diharapkan memperkuat sistem pencegahan korupsi agar lebih konsisten, terukur, dan efektif di seluruh sektor pemerintahan.

Gowa, Hukum & Kriminal

SAPMA PP Gowa Desak Pemda Tertibkan Menjamurnya Toko Modern di Kabupaten Gowa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum & Kriminal / Admin01

ruminews.id – Gowa, 14 Oktober 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menyoroti maraknya pembangunan toko modern yang kini menjamur di berbagai titik wilayah Kabupaten Gowa. Fenomena ini dinilai semakin mengancam keberlangsungan usaha kecil masyarakat seperti warung tradisional, kios, dan pedagang kaki lima (ga’de-ga’de) yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat kecil. Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengendalikan laju pertumbuhan toko-toko modern seperti Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret, agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. “Bagaimana mungkin pedagang kecil bisa bertahan kalau mereka harus berkompetisi dengan pemodal besar yang memiliki jaringan dan modal raksasa? Ini bentuk ketimpangan yang nyata, dan pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat kecil,” tegasnya. SAPMA PP Gowa menilai bahwa kebijakan Pemkab Gowa yang menggaungkan komitmen pengentasan kemiskinan melalui program-program seperti Lacak Kemiskinan, menjadi kontradiktif apabila di saat yang sama pemerintah justru membiarkan ekspansi toko modern tanpa pengawasan ketat. “Kalau pemerintah daerah benar-benar berpihak pada masyarakat miskin, seharusnya ada pembatasan dan evaluasi terhadap izin-izin toko modern yang beroperasi. Kalau tidak, komitmen pro-rakyat Bupati Gowa patut dipertanyakan,” lanjut Sigit. Sementara itu, Sekretaris SAPMA PP Gowa, Rahman Lewa, menambahkan bahwa SAPMA PP Gowa tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Ia menegaskan bahwa organisasi siap turun langsung melakukan pengawasan dan mendesak tindakan nyata dari Pemkab Gowa. “Kami akan segera melayangkan surat resmi untuk audiensi dengan Bupati Gowa dan Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, SAPMA PP Gowa akan melakukan aksi lapangan sebagai bentuk tekanan moral terhadap pemerintah,” ungkapnya. SAPMA PP Gowa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan rakyat kecil, serta mendesak agar Pemerintah Daerah menghentikan perluasan toko modern, menertibkan izin yang tidak sesuai regulasi, dan mengembalikan keadilan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. “Tugas kami jelas — mengerem ketimpangan ekonomi dan memastikan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil bukan sekadar slogan. Hentikan dan tertibkan! Jangan biarkan toko modern menjamur tanpa kendali,” tutup Ketua SAPMA PP Gowa.

Gowa, Hukum & Kriminal

SAPMA PP Gowa Geruduk Kantor Pemda dan DPRD, Memberikan Waktu 3×24 Jam Untuk Merespon Tuntutan.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum & Kriminal / Admin01

ruminews.id – Gowa, 14 Oktober 2025 – Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa. Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah agar segera mengambil langkah tegas dalam menangani penimbunan kawasan Danau Mawang yang dinilai telah merusak ekosistem dan mengancam kepentingan masyarakat luas. Dalam aksi tersebut, SAPMA PP Gowa menolak keras segala bentuk penimbunan, penguasaan, maupun alih fungsi kawasan danau yang merupakan ruang publik dan aset negara yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Gowa. Tuntutan SAPMA PP Gowa: 1. Mendesak Balai Pompengan dan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk segera menghentikan seluruh aktivitas penimbunan serta melakukan audit menyeluruh terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Danau Mawang. 2. Meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum lingkungan, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi gratifikasi dalam penerbitan SHM tersebut. 3. Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar menegakkan aturan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan memastikan pengamanan aset negara di kawasan perairan publik. 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum dan menyelamatkan Danau Mawang sebagai ruang hidup bersama serta menjaga nilai sejarah dan marwahnya. 5. Usut dan adili mafia tanah di Kabupaten Gowa. 6. Tegakkan supremasi hukum di bawah bingkai NKRI. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan lingkungan hidup serta warisan sejarah masyarakat Gowa. “Kami berharap aksi ini membuka mata para pemangku kebijakan agar segera bertindak menyelamatkan Danau Mawang sebagai kawasan perairan publik yang dilindungi. Pemerintah tidak boleh diam melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di depan mata,” tegas Sigit. Sementara itu, Qadri selaku Jenderal Lapangan (Jenlap) menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh menyepelekan tuntutan ini dan harus bersikap adil, bukan berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. “Kami dari SAPMA PP Gowa meminta agar Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menutup mata demi kepentingan pribadi atau segelintir orang. Ini persoalan keadilan dan hak masyarakat. Kami menegaskan, pemerintah harus menegakkan supremasi hukum dan tidak main-main menghadapi mafia tanah di Kabupaten Gowa,” ujar Qadri. Aksi hari ini juga dinyatakan sebagai aksi pra-kondisi. SAPMA PP Gowa memberikan waktu 3×24 jam kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Gowa untuk merespons tuntutan dan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait. “Jika tuntutan kami diabaikan, SAPMA PP Gowa akan menggelar aksi lanjutan yang jauh lebih besar. Sekalipun hujan mengguyur, langkah kami tidak akan surut. Kami akan terus meneriakkan perlawanan terhadap mafia tanah yang berani merampas aset bersejarah milik rakyat,” tutup Sigit dengan tegas.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01