Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Pendidikan

Dosen UNESA Dampingi Sekolah di Malang Bangun Branding Lewat Media Sosial

Tinggalkan Komentar / Pendidikan /

ruminews.id – Malang, 17 Juni 2025 — Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Program Studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital dunia pendidikan. Melalui kegiatan bertajuk “Pengembangan Keterampilan Social Media Marketing untuk Mendukung Branding Sekolah di SMA Hasanuddin Wajak Malang”, tim dosen UNESA membantu sekolah beradaptasi dengan perubahan era digital melalui strategi branding dan pelatihan keterampilan pemasaran digital. Acara ini berlangsung pada hari Selasa, (17/06/2025) dimulai pukul 07.00 WIB, yang diikuti oleh guru serta siswa SMA Hasanuddin Wajak, Kabupaten Malang. Kegiatan ini diinisiasi oleh tim PKM yang diketuai oleh Dr. Muhammad Fachmi, S.E., M.M., bersama empat dosen anggota, yakni Nadia Nur Thahirrah, S.E., M.SM., Dr. Ratih Amelia, S.E., M.M., Fresha Kharisma, S.E., M.SM., dan Ika Diyah Candra Arifah, S.E., M.Com. Kegiatan turut dibuka oleh Kepala Sekolah, Ratna Faradisa, M.Pd., yang menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dengan UNESA. Kegiatan PKM dirancang secara partisipatif dan aplikatif, dengan melibatkan pemateri oleh Nadia Nur Thahirrah, S.E., M.SM., dosen muda Program Studi S1 Bisnis Digital UNESA. Materi yang diberikan mencakup pembuatan konten kreatif dan menarik (poster, reels, caption edukatif), pemanfaatan aplikasi desain digital seperti Canva dan CapCut, strategi penggunaan hashtag dan peningkatan engagement, serta penjadwalan konten dan analisis insight di Instagram dan Facebook. “Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam bidang social media marketing, yang pada akhirnya mampu meningkatkan citra sekolah melalui promosi digital yang efektif, sekaligus membekali siswa dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan era digital,” ujar Nadia. Ketua Tim PKM, Dr. Muhammad Fachmi, S.E., M.M., menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem pendidikan digital yang berkelanjutan. “Melalui kegiatan PKM, kami ingin membantu sekolah-sekolah agar lebih siap menghadapi persaingan era digital. Guru dan siswa tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga kreator konten yang mampu memperkuat citra positif sekolah,” jelasnya. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Guru dan siswa secara langsung mempraktikkan pembuatan konten promosi sekolah yang diunggah ke akun resmi media sosial SMA Hasanuddin Wajak. Hasil karya mereka menunjukkan kreativitas, kolaborasi, dan pemahaman baru terhadap strategi branding digital, menjadi modal penting dalam memperkuat citra sekolah di ranah digital.

Nasional

Kawendra Lukistian: Kejujuran Produk Aqua Harus Dipertanggungjawabkan!

Tinggalkan Komentar / Nasional /

ruminews.id – Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menanggapi soal temuan bahwa sumber air produk Aqua di Subang diduga berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim perusahaan selama ini. Menurut Kawendra, temuan tersebut menyangkut hak dasar konsumen atas kejujuran informasi. Ia menilai, perusahaan sebesar Danone-Aqua seharusnya menjunjung tinggi transparansi dalam menyampaikan asal-usul produknya kepada masyarakat. “Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim, adalah persoalan serius,” tegas Kawendra dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025). Kawendra menambahkan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu turun langsung untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil. “Saya selaku anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra meminta BPKN mendalami hal tersebut, dan bila terbukti ada pelanggaran, kami harap bisa langsung tindakan tegas,” ujarnya. Politisi muda itu juga menekankan pentingnya integritas dalam praktik bisnis, terutama bagi perusahaan besar yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. “Kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan demi keuntungan bisnis. Sekali publik kehilangan kepercayaan, akan sangat sulit untuk memulihkannya,” kata Kawendra menegaskan. Persoalan ini mencuat setelah, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak di pabrik Aqua di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat sidak di pabrik Aqua Subang ia menemukan bahwa air yang digunakan berasal dari sumur bor dalam (deep well), bukan dari mata air alami sebagaimana digambarkan dalam iklan. Sumber : Gerindra.id

Pemerintah Kota Makassar

Lewat Bimtek SPBE, Pemkot Makassar Dorong Tata Kelola Digital Terpadu

Tinggalkan Komentar / Pemerintah Kota Makassar /

ruminews.id – MAKASSAR,- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur Sistem Informasi dan Arsitektur SPBE di Aston Hotel Makassar, Kamis (23/10/2025). Kegiatan dengan tema “Mewujudkan Smart Governance melalui Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang Terpadu” ini diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Sekretaris Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Keberhasilan SPBE bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo semata, tetapi hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan,” tuturnya. Menurut Ismawaty, integrasi sistem, keseragaman data, dan keselarasan arah pembangunan teknologi informasi harus menjadi perhatian bersama. “Integrasi sistem dan keseragaman data harus menjadi semangat kita dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya. Ia juga menyebut bahwa arsitektur dan peta rencana SPBE akan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam merencanakan dan mengembangkan sistem informasi. Peserta forum turut menerima paparan teknis mengenai penyusunan peta rencana SPBE yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, agar implementasi SPBE dapat berjalan sesuai standar nasional dan saling terhubung antarinstansi. Pembicara kedua, Muzzaman Almadani, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan pentingnya SPBE dalam tata kelola pemerintahan yang efisien. “Implementasi SPBE merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya. Menurutnya, integrasi data menjadi hal penting agar proses bisnis pemerintahan dapat berjalan terpadu dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. “SPBE tidak hanya berbicara soal digitalisasi layanan publik, tetapi juga tentang keterhubungan antar-sistem informasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah,” tambahnya. Selain penyampaian materi, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di beberapa OPD. Peserta berdiskusi mengenai berbagai kendala dan upaya peningkatan koordinasi antarunit kerja. Diakhir sesi, Muzzaman Almadani turut mengarahkan dan memandu peserta terkait pengisian arsitektur SPBE domain proses bisnis ke dalam aplikasi SIA SPBE. Diketahui, forum Smart City kali ini memperkuat komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mengimplementasikan SPBE secara terpadu. Diharapkan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Makassar.

Hukum & Kriminal, Makassar

Audiens Bersama Komnas HAM ; HMI Sulsel Dorong Komitmen Diseminasi HAM Antar Lembaga Negara Menuju Revisi UU HAM

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 22 Oktober 2025 — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar audiens nasional bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., selaku Wakil Ketua Internal Komnas HAM sekaligus Komisioner Bidang Pengaduan, dan dipandu oleh Nathanai Prisca dari Komnas HAM RI. Dari pihak HMI, hadir Iwan Mazkrib selaku Ketua Bidang Perlindungan HAM BADKO HMI Sulsel, Aenul Ikhsan (Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Gowa/Departemen Hukum dan HAM BADKO HMI Sulsel), Sultan Daeng Mangalle (Aktivis Sosial Politik/Mantan Sekretaris Bidang Sospol BADKO HMI Sulselbar), Hidayat (Bidang Advokasi dan Pengabdian Masyarakat LKBHMI Cabang Gowa Raya), serta Azhari Kastella (Departemen Hukum dan HAM BADKO HMI Sulsel/Kader LKBHMI Cabang Makassar). Audiens nasional ini membahas substansi dan urgensi penguatan hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sinkronisasi kewenangan antar lembaga negara serta arah kebijakan menuju revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., selaku Wakil Ketua Internal sekaligus Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI, menyampaikan apresiasi dan kesiapan Komnas HAM dalam memperkuat kerja-kerja hak asasi manusia hingga ke tingkat daerah. “Melalui kegiatan silaturahmi ini, kami sangat berterima kasih atas aspirasi dan kepedulian HAM yang telah disampaikan oleh rekan-rekan HMI Sulsel. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi Komnas HAM ke depannya. Komnas HAM terus berupaya memperkuat kesadaran HAM di berbagai sektor melalui program edukatif seperti Camping HAM dan kegiatan penyuluhan lainnya. Kami juga senantiasa mendorong penghormatan HAM oleh korporasi maupun pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan HAM,” ujar Dr. Prabianto. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara hukum, ruang gerak Komnas HAM memang dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Dalam UU HAM, Komnas memiliki fungsi dan peran tertentu. Kami tetap berkomitmen untuk mendorong partisipasi publik dalam penegakan HAM, meskipun terbatas pada kewenangan yang diberikan undang-undang. Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM tengah membahas rancangan revisi UU HAM. Harapan kami, revisi tersebut dapat memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk dalam memperluas ruang partisipasi penegakan HAM. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi seperti HMI, tentu sangat berarti dalam mengawal RUU HAM agar lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Ia juga menyinggung kerja aktual Komnas HAM dalam menindaklanjuti sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik. “Komnas HAM saat ini sedang menyusun laporan akhir terkait sejumlah peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada Agustus–September 2025 lalu. Laporan tersebut akan kami tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” tambahnya. Sebagai penutup, Dr. Prabianto menyampaikan kesiapan Komnas HAM untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan HMI dan berbagai pihak di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. “Melalui audiens ini, kami membuka ruang kerja sama yang lebih matang di masa mendatang. Komnas HAM siap berpartisipasi dalam berbagai agenda penguatan HAM di daerah, terutama di Sulawesi Selatan, demi masa depan HAM Indonesia yang lebih baik,” tutupnya. Dalam diskusi tersebut, Iwan Mazkrib menegaskan bahwa penguatan HAM tidak bisa hanya berhenti pada tataran moral dan wacana, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sinergi dan sistem koordinatif antar lembaga negara (diferensiasi fungsional). “Melihat kondisi darurat HAM, yang setiap tahunnya menambah daftar kejahatan dan pelanggaran HAM diberbagai sektor. Menandakan adanya kelemahan antar kewenangan lembaga negara, yang membawa HAM semakin jauh dari amanat konstitusi. Diseminasi nilai-nilai HAM harus menjadi komitmen bersama antar lembaga negara. HMI mendorong agar Komnas HAM memimpin koordinasi substantif menuju revisi UU HAM yang lebih adaptif terhadap tantangan keadilan sosial dan hak warga negara menuju Indonesia emas,” ujar Iwan Mazkrib. Lebih lanjut, HMI Sulsel menilai bahwa semangat konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Artinya, pengawasan antar lembaga bukan sekadar teknis, melainkan amanat konstitusi yang melekat pada fungsi pelayanan publik dan hak warga negara. Amanat konstitusi ini adalah perintah moral sekaligus hukum yang menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan HAM tidak boleh bergantung pada rezim atau situasi politik. Negara wajib menjamin pelaksanaannya secara menyeluruh.” Dengan demikian, HMI Sulsel melalui Bidang Perlindungan HAM menilai revisi UU HAM nantinya harus diarahkan pada penguatan struktur kelembagaan, perluasan fungsi dan kewenangan Komnas HAM, serta penyesuaian norma-norma HAM dengan realitas digital dan sosial kontemporer. HAM harus diposisikan sebagai agenda prioritas dalam menjalankan misi kenegaraan. Pertemuan ini menjadi momentum awal mitra kerjasama strategis antara HMI dan Komnas HAM dalam mendorong gerakan nasional diseminasi HAM berbasis konstitusi dan kebijakan publik menuju masyarakat adil makmur.

Hukum & Kriminal, Nasional

Mahfud MD Nilai Sikap KPK Aneh Soal Kasus Whoosh: “Harusnya Langsung Selidiki!”

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional /

ruminews.id – Jakarta — Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh kembali mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti dugaan penggelembungan biaya atau mark-up dalam proyek strategis nasional tersebut. Menurut Mahfud, biaya pembangunan proyek yang mencapai sekitar US$ 52 juta per kilometer dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan proyek sejenis di Tiongkok yang hanya menelan biaya sekitar US$ 17 hingga 18 juta per kilometer. Menanggapi pernyataan Mahfud, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka terhadap setiap informasi atau data yang bisa memperkuat proses penegakan hukum. Namun, lembaga antirasuah itu meminta agar Mahfud menyampaikan laporan secara tertulis dan resmi agar bisa ditindaklanjuti secara prosedural sesuai ketentuan penyelidikan. Pernyataan KPK itu justru ditanggapi kritis oleh Mahfud MD. Ia menilai langkah KPK yang menunggu laporan resmi dari masyarakat atau tokoh publik justru menunjukkan lemahnya inisiatif penegakan hukum. “Itu aneh. Kalau sudah ada informasi publik dan data awal, seharusnya KPK langsung turun menyelidiki. Tidak perlu menunggu saya buat laporan tertulis,” ujar Mahfud dalam keterangannya. Mahfud juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah sumber utama tudingan adanya mark-up di proyek tersebut. Menurutnya, isu tersebut pertama kali muncul dari sejumlah pengamat dan ekonom seperti Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan yang mengulasnya di media. “Saya hanya menanggapi informasi publik yang sudah beredar luas. Kalau itu dianggap sebagai laporan, ya silakan saja,” kata Mahfud. Sementara itu, pihak KPK menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya menunggu laporan dari Mahfud MD, melainkan secara aktif menelusuri berbagai informasi yang berpotensi mengandung unsur korupsi dalam proyek kereta cepat tersebut. “KPK terus memantau, mengumpulkan bahan keterangan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar juru bicara KPK seperti dikutip dari berbagai sumber. Selain dugaan mark-up, sorotan publik juga tertuju pada besarnya utang proyek Whoosh yang ditaksir mencapai miliaran dolar AS. Sejumlah kalangan menilai pembengkakan biaya ini berpotensi menjadi beban fiskal bagi pemerintah serta menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana proyek. Hingga kini, meskipun Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan, belum ada jadwal resmi pemanggilan dirinya oleh KPK. Lembaga tersebut menyebut masih melakukan penelaahan terhadap substansi data dan memastikan apakah dugaan mark-up proyek Whoosh termasuk dalam ranah kewenangan penyelidikan KPK.

Nasional, Pemerintahan, Politik

CELIOS Merilis Catatan Yang Menggugah: Daftar Para Menteri Dengan Kinerja Terburuk

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Jakarta – Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto melangkah di panggung kekuasaan. Janji-janji yang dulu menggema di podium kini diuji oleh waktu dan kenyataan. Dalam potret perjalanan itu, CELIOS (Center of Economic and Law Studies) merilis catatan yang menggugah: daftar para menteri dengan kinerja terburuk sepanjang tahun pertama kepemimpinan Prabowo. Angka-angka yang tertera dingin dan tanpa emosi, namun di baliknya tersimpan cerita tentang kebijakan, kegagalan, dan harapan publik yang masih menggantung. Di posisi terendah, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menempati puncak daftar dengan skor –151 poin. Sorotan tajam diarahkan pada kebijakan energi yang dinilai belum berpihak pada keberlanjutan, sementara isu tambang dan transisi energi bersih masih terjerat kepentingan ekonomi. Di bawahnya, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, memperoleh –81 poin. Kinerja lembaganya dianggap belum mampu menjawab persoalan gizi nasional yang kian kompleks, di tengah meningkatnya angka stunting dan ketimpangan pangan di daerah. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, berada di urutan berikutnya dengan –79 poin, diwarnai kritik publik atas lemahnya perlindungan terhadap hak-hak warga dan penegakan keadilan yang belum menyentuh nurani. Sementara itu, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mencatat –59 poin, terseret dalam persoalan deforestasi dan lemahnya penegakan hukum atas kerusakan alam. Di bidang kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, mengantongi –36 poin. Publik menilai, kebudayaan belum menjadi napas pembangunan bangsa, hanya menjadi jargon tanpa roh. Dari sektor pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, memperoleh –22 poin. Stabilitas harga, ketahanan pangan, hingga distribusi bahan pokok dinilai masih jauh dari kata ideal. Sementara Budiman Sudjatmiko, Kepala Bidang Percepatan Pengetasan Kemiskinan, mencatat –14 poin, di tengah kenyataan bahwa kemiskinan masih menjadi wajah yang tak terhapus dari lorong-lorong rakyat kecil. Di tingkat desa, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meraih –10 poin, menandakan pembangunan di akar rumput belum benar-benar menyentuh kesejahteraan. Menutup daftar, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dengan –7 poin, menghadapi kritik atas tumpang tindih lahan dan konflik agraria yang tak kunjung reda. Laporan CELIOS ini bukan sekadar daftar angka, melainkan cermin kejujuran publik tentang apa yang dirasakan rakyat, bukan sekadar apa yang dijanjikan. Ia menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan mahkota, melainkan beban tanggung jawab yang harus dijalankan dengan nurani. Satu tahun telah berlalu. Roda pemerintahan terus berputar. Namun dalam sorot mata rakyat, nilai dan angka bukan sekadar penilaian mereka adalah suara keheningan yang memanggil para pemimpin untuk kembali menengok janji yang dulu diucap di bawah langit demokrasi.

Ekonomi, Opini

Ketika “Kontrak Sosial” Prabowo-Gibran Retak. (Perspektif Filsafat Politik dan Ekonomi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Bayangkan jika Rousseau sang pencetus “Kontrak Sosial” bangkit dari kuburnya dan membaca laporan evaluasi CELIOS. Saat mengetahui nilai rata-rata pemerintahan Prabowo-Gibran cuma 3 dari 10, saya yakin dia akan menjerit dalam bahasa Prancis: “C’est une farce!”. Ini lelucon! Kontrak sosial yang ia bayangkan sebagai perjanjian suci antara penguasa dan rakyat, di Indonesia ternyata lebih mirip kontrak fiktif ber-plot twist: rakyat menepati janji dengan membayar pajak dan taat aturan, sementara penguasa membalasnya dengan kebijakan yang 80% dinilai tak sesuai kebutuhan publik. Ibarat drama, ini bukan lagi “Romeo dan Juliet” tapi “Prabowo dan Gibran: The Comedy of Errors”. Kita mulai dari krisis legitimasi yang menggelikan. Max Weber pasti tertawa getir melihat pemerintahan yang unggul dalam karisma pencitraan tapi gagal total dalam kinerja substantif. Bagaimana mungkin sebuah pemerintah yang gemar tampil di media justru dinilai 91% publik gagal berkomunikasi? Mereka seperti influencer yang sibuk membuat konten viral tapi lupa bahwa produk yang dijualnya cacat. Sementara 63% publik mencium bau militeristik dalam tata kelola negara, seolah-olah demokrasi kita sedang diubah menjadi barak militer dimana kebebasan sipil adalah desertir yang harus dikekang. Lalu ada lelucon ekonomi yang lebih absurd lagi. Adam Smith pasti berguling-guling di kuburnya menyaksikan “tangan tak terlihat” versi Indonesia. Bukan tangan yang mengatur pasar, tapi tangan yang tidak tampak saat rakyat menjerit akibat 84% merasa pajak memberatkan. Padahal dalam filosofi kontrak sosial, pajak seharusnya seperti iuran bersama untuk pesta rakyat. Nyatanya? 53% masyarakat merasa tak mendapat secuil pun kue dari pesta itu. Program Makanan Bergizi Gratis pimpinan Dadan Hindayana malah berubah menjadi program “makanan bergizi plus bonus keracunan”. Ini bukan kebijakan publik, tapi eksperimen gastronomi yang gagal! Kita sampai pada tragedi para menteri yang membuat Plato menangis di alam baka. Dalam “Republic”, ia memimpikan negara dipimpin raja-filsuf yang bijaksana. Tapi di negeri kita, kita menyaksikan 10 menteri dengan nilai minus menggurita. Ada Bahli Lahadalia yang kebijakan energinya dinilai minus 151, seakan-akan dia memimpin ESDM dengan prinsip “biarkan gelap yang penting saya tetap bercahaya”. Ada Natalius Pigai di HAM yang kinerjanya minus 79, seolah-olah HAM adalah hak asasi yang harus diasingkan. Mereka seperti sopir bus buta arah yang menyetir bus bernama Indonesia dengan 270 juta penumpang, sambil menyalahkan penumpang yang mabuk akibat gaya nyetirnya. Yang lebih menggelikan adalah respon pemerintah terhadap semua kritik ini. Alih-alih introspeksi, yang terjadi justru defensif dan denial. Padahal data berbicara jelas, 96% publik minta reshuffle, 98% setuju pemangkasan nomenklatur. Ini bukan sekadar ganti menteri, tapi semacam “revolusi administratif” dimana kita perlu membersihkan kabinet dari para pelawak yang menyamar sebagai negarawan. Konfusius pernah berkata bijak, “Dalam negara yang benar, yang penting adalah kepercayaan rakyat.” Kini kepercayaan itu menguap bagai asap di angin. Elektabilitas Prabowo turun 34% dari pemilihnya sendiri, sebuah koreksi demokrasi yang nyaring. Ini adalah alarm yang berisik: jika kinerja tidak berubah, kontrak sosial bukan hanya retak, tapi akan hancur menjadi debu. Mungkin kita perlu mengutip Woody Allen dengan sedikit modifikasi: “Aku tidak takut pada kegagalan pemerintah, aku takut pada ketidakpedulian mereka terhadap kegagalan itu sendiri.” Laporan CELIOS ini adalah cermin besar di depan wajah kekuasaan. Dan di depan cermin itu, pemerintah berdiri dengan pakaian kebesaran baru, sementara rakyat yang melihatnya justru berteriak lantang: “Kaisarnya telanjang!” (Catatan; Esai ini adalah satire yang ditulis berdasarkan data yang ada dalam laporan CELIOS, meski disajikan dengan bumbu jenaka untuk menggugah nalar dan memicu diskusi kritis. Karena kadang, untuk memahami tragedi, kita perlu menertawakannya dulu).

Olahraga, Pangkep

dr. Nusawarta : Tonasa Ingin Terus Membangun Bukan Hanya Pabrik, Tapi Juga Manusia dan Lingkungan Yang Kuat

Tinggalkan Komentar / Olahraga, Pangkep /

ruminews.id – Pangkep – Pagi itu, matahari menari di atas perbukitan Pangkep, memantulkan cahaya keemasan di antara pepohonan kawasan perumahan karyawan PT Semen Tonasa. Minggu (19/10/2025) menjadi hari di mana ribuan langkah berpadu dalam satu irama: kebersamaan. Lebih dari dua puluh ribu peserta dari anak-anak hingga orang tua, dari karyawan hingga masyarakat sekitar membanjiri jalanan dalam gelaran Fun Walk HUT ke-57 PT Semen Tonasa. Di tengah lautan manusia yang bergembira, ada satu sosok yang memancarkan kehangatan tersendiri: dr. Andi Nusawarta, Komisaris PT Semen Tonasa, tokoh muda yang tak asing di hati warga Pangkep. Dengan senyum yang tak pernah lepas, ia menyapa satu per satu peserta, berbaur tanpa jarak, hingga berpelukan hangat dengan Bupati Pangkep, Dr. Muhammad Yusran Lalogau pemandangan yang menyiratkan kedewasaan dan keindahan sosial yang jarang kita saksikan di tengah hiruk-pikuk politik daerah. Hari itu, langkah-langkah peserta bukan sekadar gerak tubuh, melainkan simbol dari persatuan yang tumbuh di tanah karst Pangkep. Dalam tiap hentakan kaki, terasa denyut kehidupan antara perusahaan dan masyarakat yang saling menopang. “Ini bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan,” tutur dr. Andi dengan nada penuh makna. “Ini momentum untuk mempererat silaturahmi, menegaskan bahwa Semen Tonasa tumbuh bersama masyarakatnya.” Sebagai komisaris, dr. Andi memandang peran sosial perusahaan sebagai jantung yang menghidupkan roda bisnis. Ia meyakini, kekuatan Tonasa bukan hanya pada mesin-mesin yang berputar, tetapi pada manusia yang saling menguatkan. “Perusahaan besar harus punya hati yang besar pula,” ujarnya lembut. “Kami di Tonasa ingin terus membangun bukan hanya pabrik, tapi juga manusia dan lingkungan yang kuat.” Kegiatan Fun Walk resmi dilepas oleh Bupati Yusran bersama jajaran direksi, komisaris, dan unsur Forkopimda. Rute sejauh lima kilometer melintasi pemukiman karyawan menjadi bukti bahwa Semen Tonasa bukan sekadar berdiri di tengah masyarakat, tetapi tumbuh bersama mereka. “Ini bukan sekadar olahraga,” ujar Bupati Yusran dalam sambutannya, “tetapi cermin dari kedekatan dan kolaborasi sosial antara perusahaan dan warga.” Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Tonasa, H. Anis, mengingatkan bahwa usia ke-57 bukan hanya angka, melainkan perjalanan panjang penuh refleksi. “Kami ingin terus menjaga harmoni antara bisnis dan kehidupan sosial. Karena di balik setiap kantong semen, ada doa, kerja keras, dan kebersamaan.” Dari barisan tamu kehormatan, Komisaris Utama Andi Rio Idris Padjalangi pun menyampaikan pesan mendalam: “Semen Tonasa ini bukan sekadar industri. Ia bagian dari kehidupan kita semua. Jika satu bagian rusak, semua ikut merasakan.” Namun, di antara semua suara yang bergema, sosok dr. Andi Nusawarta menjadi benang merah yang merajut pesan hari itu. Ia berdiri di persimpangan antara dunia industri dan nurani sosial menjembatani kepentingan ekonomi dengan kemanusiaan, menghadirkan wajah kepemimpinan yang inklusif dan penuh empati. Dan ketika ribuan langkah itu berhenti di garis akhir, yang tersisa bukan sekadar napas terengah, melainkan rasa syukur. Di bawah langit Pangkep yang biru, tersimpan pesan sederhana namun abadi: Bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari kokohnya beton, melainkan dari hati-hati yang saling terhubung. Selama 57 tahun, PT Semen Tonasa telah menjadi lebih dari sekadar pabrik ia adalah denyut kehidupan, simbol perjuangan, dan rumah bagi harapan ribuan keluarga. Seperti yang diucap dr. Andi Nusawarta di akhir kegiatan, “Kekuatan kita bukan pada mesin, tetapi pada manusia yang saling menopang.” Dan pagi itu, Pangkep membuktikan: di setiap langkah bersama, Tonasa bukan hanya membangun semen ia membangun kebersamaan.

Pangkep, Pendidikan, Politik

Lewat Pendidikan Politik, Ketua PWI Pangkep Ajak Pelajar Pahami Peran Pers dalam Menjaga Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Pangkep, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – PANGKEP- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pangkep menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda melalui pendidikan politik di Gedung Sekretariat DPD II Golkar Pangkep, Senin (20/10/2025). Salah satu topik yang diangkat adalah peran pers dalam demokrasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pangkep, Sakinah Fitrianti, hadir sebagai narasumber dan menyampaikan pentingnya media dalam menjaga informasi publik. “Pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Pers bukan hanya pilar keempat demokrasi, tetapi juga cermin dari kematangan politik masyarakat,” ujar Jurnalis Harian Fajar ini. Selain itu, ia juga mengungkap bahwa pers hadir dalam rangka melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan juga partai politik agar berjalan transparan dan akuntabel. “Karena fungsi pengawasan media itu menjaga akuntabilitas institusi untuk publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Itu pula yang menjadi poin penting pers dalam pilar demokrasi,” tuturnya. Ketua DPD II Golkar Pangkep, Andi Ilham Zainuddin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen partai dalam membangun kesadaran politik di kalangan pelajar, hal itu dengan menghadirkan sejumlah siswa dari pelbagai SMA di Kabupaten Pangkep. Menurutnya, pendidikan politik penting agar generasi muda memahami nilai-nilai demokrasi dan dapat berpartisipasi secara bijak dalam kehidupan berbangsa. Terlebih lagi pelaksanaan ini menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61 dengan menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Pangkep dan PWI Pangkep membahas pentingnya pendidikan politik. “Golkar ingin menumbuhkan generasi muda yang kritis, memahami nilai-nilai demokrasi, dan aktif dalam kehidupan masyarakat, dan Golkar juga hadir untuk senantiasa sebagai penyambung aspirasi masyarakat,” tambahnya yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Pangkep ini.

Pemerintah Kota Makassar

FGD Kominfo Makassar Fokus Tetapkan Standar Layanan dan SLA Lontara+

Tinggalkan Komentar / Pemerintah Kota Makassar /

ruminews.id – MAKASSAR,- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi OPD dalam Audit TIK dan Penetapan Standar Layanan Lontara+”, Senin (20/10/2025) di Hotel Aston Makassar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi di seluruh OPD Kota Makassar. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Andi Muh Yasir, membuka kegiatan secara resmi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang responsif dan transparan. “Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” ujarnya. Menurutnya, forum ini menjadi ruang memperkuat pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap layanan publik yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara+. “Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap layanan memiliki kejelasan waktu dan prosedur. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai dan memantau kinerja layanan publik secara terbuka,” lanjut Muh Yasir. Diketahui, peserta kegiatan terdiri dari admin Lontara+ setiap OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Mereka mendiskusikan dan menyepakati standar layanan aduan digital sesuai karakteristik unit kerja masing-masing. Turut hadir Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Dara Adinda Kesuma Nasution. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya rasa memiliki terhadap program digitalisasi layanan publik agar implementasinya berjalan maksimal. “Saya berharap semua pihak memiliki ownership. Anggap ini program kita bersama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Mari berusaha bersama memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Makassar,” tegas Dara. Ia juga menyebut, kolaborasi lintas OPD dalam Audit TIK menjadi fondasi penting agar sistem Lontara+ mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time dan akurat. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muh Roem menekankan pentingnya penerapan Service Level Agreement (SLA) di setiap OPD. Ia menilai kejelasan standar waktu penanganan aduan menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap sistem layanan digital pemerintah. “Masyarakat sebenarnya paham bahwa semua butuh proses. Yang kurang selama ini adalah komunikasi tentang berapa lama proses itu ditangani. Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi tersebut,” ujarnya. Dalam sesi teknis, narasumber dari tim IT Kominfo Makassar, Nasruddin, memandu peserta dalam penyusunan SLA Layanan Aduan Lontara+ serta menjelaskan alur kerja sistem dan mekanisme status aduan. Agenda kali ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Lontara+ sebagai platform terpadu layanan publik Kota Makassar.

Scroll to Top