Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

1 November 2026

Daerah, Gowa, Pemuda, Pendidikan

Pentingnya Pendidikan: Membangun Generasi Cerdas, Mewujudkan Masa Depan Berkualitas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Gowa – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Negeri Makassar (UNM) Angkatan LV melaksanakan kegiatan edukasi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak sekolah dasar di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Kegiatan yang berlangsung di SD Buluballea dan SD Negeri Pattapang ini merupakan bagian dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus upaya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sejak dini.

Ekonomi, Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan

FKM Unhas dan Coventry University Perkuat Kolaborasi Riset Gizi Masyarakat dan Pengembangan Akademik Internasional

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id, MAKASSAR — Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) terus memperluas jejaring kemitraan internasional melalui pengembangan kerja sama penelitian dan akademik bersama Coventry University, Inggris. Kolaborasi ini diarahkan pada penguatan riset gizi masyarakat dengan pendekatan multidisiplin serta pengembangan program pendidikan lanjutan yang melibatkan sivitas akademika dari kedua institusi. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Dekan FKM Unhas, Ansariadi, Ph.D., dan perwakilan Coventry University, Prof. Benny Tjahjono, yang menjabat sebagai Director for Research Engagement di universitas tersebut. Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi strategis dalam pengembangan penelitian, peningkatan kapasitas akademik, serta perluasan akses terhadap jejaring riset internasional. Kerja sama penelitian yang direncanakan akan berfokus pada bidang gizi masyarakat dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjawab kompleksitas persoalan gizi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan perilaku masyarakat. Ketua Program Studi Magister Gizi FKM Unhas, Rahayu Indriasari, Ph.D., yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas disiplin dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian dan menghasilkan solusi yang relevan terhadap persoalan gizi masyarakat. Menurutnya, perbaikan status gizi masyarakat membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan beragam bidang keilmuan. Oleh karena itu, kolaborasi antara FKM Unhas dan Coventry University diharapkan dapat membuka ruang bagi pengembangan penelitian yang lebih terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain memperkuat agenda penelitian, kerja sama ini juga dirancang untuk melibatkan mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sarjana, magister, hingga doktor. Pelibatan mahasiswa tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem riset yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas generasi akademisi dalam menghasilkan penelitian berkualitas dan berdaya saing internasional. Khusus pada jenjang doktoral, Dekan FKM Unhas, Ansariadi, Ph.D., menyampaikan rencana penerapan mekanisme joint supervision atau pembimbingan bersama. Melalui skema ini, mahasiswa program doktor FKM Unhas yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bimbingan akademik dari dosen FKM Unhas dan Coventry University. Skema pembimbingan bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas proses pendidikan doktoral, memperluas perspektif keilmuan mahasiswa, serta mendorong lahirnya penelitian yang memiliki kontribusi akademik dan relevansi terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Dalam pertemuan itu, Prof. Benny Tjahjono juga menyampaikan rencana penyediaan travel grant bagi dosen FKM Unhas pada 2027. Fasilitas tersebut direncanakan untuk mendukung kegiatan visiting research di Coventry University, sehingga dosen dapat memperluas pengalaman penelitian, membangun jejaring akademik, serta menjajaki peluang kolaborasi dengan peneliti internasional. Wakil Dekan III FKM Unhas, Prof. Yahya Thamrin, turut menegaskan komitmen fakultas dalam memperluas kemitraan internasional, khususnya dengan institusi pendidikan tinggi di Inggris dan Eropa. Pengembangan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya FKM Unhas memperkuat kapasitas riset, meningkatkan kualitas akademik, serta menjajaki pengembangan program pendidikan double degree. Melalui penjajakan kerja sama dengan Coventry University, FKM Unhas berharap dapat memperkuat posisi institusi dalam jejaring akademik global. Kolaborasi ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mendorong pengembangan riset multidisiplin, peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa, serta penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat. Kerja sama ini juga menjadi momentum untuk mengembangkan hubungan akademik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, baik melalui penelitian bersama, pembimbingan mahasiswa doktoral, maupun mobilitas akademik bagi dosen dan peneliti. Kontributor : Muh Raid Nabhan Editor : Randi.M

Nasional, Opini

Asap Mencekik, Pemerintah Masih Bilang “Kita Sanggup”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini /

Penulis : Erwin Lessy Ruminews.id – Langit kelabu. Udara tak lagi layak dihirup. Di tengah semua itu, pemerintah mengulang satu kalimat: “Kita masih sanggup.” Terdengar tenang, memang. Coba ucapkan di hadapan orang tua yang menggendong anak megap-megap kehabisan napas, petani yang menatap kebun jadi arang, atau ribuan pasien ISPA yang mengantre di puskesmas. Kalimat itu tak menenangkan siapa pun, malah memunculkan pertanyaan: sanggup untuk siapa? Karhutla 2026 sudah memperlihatkan wajah aslinya. Lahan terbakar melonjak dari 895.650 hektare pada Agustus menjadi 1,92 juta hektare di akhir September. Lebih dari 283.000 orang di tujuh provinsi terserang ISPA, 63.711 di antaranya balita. Ribuan titik panas masih menyala, dan status tanggap darurat di berbagai daerah diperpanjang berkali-kali. Kalau semua ini belum layak disebut krisis nasional, krisis macam apa yang sedang ditunggu? Pemerintah punya pembelaan: 53.448 personel dikerahkan, 49 armada udara diterbangkan, bantuan presiden Rp480 miliar digelontorkan. Semua itu patut dihargai. Namun jumlah pasukan dan pesawat belum menjawab soal kemampuan negara. Ukuran sebenarnya ada pada hasil: rakyat terlindungi, api benar-benar padam, dan asap berhenti bertamu setiap tahun. Di titik inilah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terasa ompong. Aturan itu menyebut lima indikator bencana nasional: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah, serta dampak sosial ekonomi. Tak satu pun angka ambang batas tertulis di sana. Berapa korban yang cukup? Seluas apa wilayah terdampak? Tak ada jawaban, karena seluruh keputusan bertumpu pada pertimbangan Presiden. Hasilnya, status bencana nasional ditentukan oleh nyali politik, sementara fakta di lapangan menunggu giliran. Di sinilah aroma politiknya mulai tercium. Status bencana nasional membawa konsekuensi besar: belanja darurat APBN terbuka, realokasi anggaran terpaksa dilakukan, BNPB duduk di pucuk komando, dan pertanggungjawaban krisis naik ke tingkat tertinggi. Wajar bila publik menduga keengganan menetapkan status itu berakar pada kekhawatiran akan ruang fiskal yang terusik, prioritas politik yang terganggu, dan tanggung jawab korporasi yang terbuka lebar. Tawaran bantuan asing pun ditampik atas nama kedaulatan. “Kita masih sanggup,” kata para pejabat, berulang-ulang. Padahal kedaulatan yang tak melindungi warga hanyalah slogan. Malaysia dan Singapura mulai bersuara, sementara bantuan Jepang dipulangkan di tengah krisis. Publik berhak curiga: kedaulatankah yang sedang dijaga, atau citra agar kegagalan tak terlihat? Bagian paling sensitif adalah korporasi. Pemerintah sendiri mengakui adanya “peran korporasi” di balik karhutla. Walhi mencatat lebih dari 70 persen hotspot di Kalimantan berada di area konsesi. Bila status bencana nasional ditetapkan, tekanan untuk mengusut perusahaan-perusahaan itu hampir pasti menguat. Maka alasan “khawatir status disalahgunakan” terdengar janggal. Seakan yang paling ditakuti adalah kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab, sementara asap yang membunuh pelan-pelan dibiarkan mengepung kota. Ribuan personel di lapangan bekerja siang malam dan mempertaruhkan nyawa; kerja keras itu pantas dihormati. Karena itulah negara tak boleh berhenti pada kalimat “sudah ada personel” dan “sudah ada bantuan”. Ketika krisis melampaui kemampuan daerah, negara wajib hadir di level tertinggi. Penetapan status berfungsi sebagai pengakuan resmi bahwa persoalan ini telah menyangkut seluruh bangsa, melampaui batas satu provinsi. Jadi pertanyaannya sederhana. Jika 1,92 juta hektare hangus, 283.000 orang jatuh sakit, dan 63.711 balita terpapar ISPA belum cukup disebut bencana nasional, standar apa yang dipakai? Menunggu korban jiwa bertambah? Menunggu asap merambat sampai ke ruang-ruang elite di Jakarta? Negara boleh terus berkata “masih sanggup”. Rakyat sendiri menanti udara bersih, lahan yang tak berubah jadi abu, dan pemimpin yang berani mengakui krisis lalu bertindak sepadan. Kalau “masih sanggup” hanya berarti sanggup menitipkan beban di punggung rakyat, kalimat itu layak disebut pengabaian yang dibungkus kata-kata manis. [Erwin]

Daerah, Makassar, Pemuda, Pendidikan

Buka Muskom DPK Rumpa’na Bone STIM LPI Makassar, Ketum DPP KEPMI BONE Tekankan Regenerasi Kepemimpinan yang Sehat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, MAKASSAR – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (DPP KEPMI BONE), Andi Teguh Qoemaeni, secara resmi membuka Musyawarah Komisariat (Muskom) DPK KEPMI BONE Rumpa’na Bone STIM LPI Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi kepengurusan sekaligus menentukan arah kepemimpinan dan keberlanjutan organisasi di tingkat komisariat.

Scroll to Top