Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

1 Maret 2026

Internasional, Politik

Profil Ayatollah Alireza Arafi, Nahkoda Baru Iran Pengganti Khomenei

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik /

Ruminews.id, Teheran — Nama Ayatollah Alireza Arafi mendadak menjadi sorotan dunia setelah pemerintah Iran menunjuknya sebagai anggota Dewan Kepemimpinan Sementara menyusul gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan pada akhir Februari 2026. Penunjukan ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme konstitusional Republik Islam Iran untuk mengisi kekosongan jabatan tertinggi negara dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di tengah situasi politik dan keamanan yang memanas. Dewan Kepemimpinan Sementara ini dibentuk untuk menjalankan kewenangan Pemimpin Tertinggi hingga Majelis Para Ahli dapat menetapkan sosok pengganti secara definitif. Dalam struktur ketatanegaraan Iran, Majelis Para Ahli merupakan lembaga negara tertinggi yang berisi para ulama yang dianggap memiliki kapabilitas dalam berbagai bidang seperti fiqih, hadits, tafsir, hingga ekonomi-politik dan tata pemerintahan. Lembaga ini memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih dan mengawasi Pemimpin Tertinggi. Selain Arafi, dewan tersebut juga diisi oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, yang secara kolektif memimpin negara selama masa transisi ini. Alireza Arafi bukan sosok baru dalam lingkaran elite kekuasaan Iran. Lahir pada 1959 di Meybod, Provinsi Yazd, ia dikenal sebagai ulama senior dengan pengaruh kuat di bidang pendidikan agama dan politik keislaman Iran. Sejak 2019, Arafi menjadi anggota Dewan Garda Konstitusi, lembaga strategis yang berperan menyaring kandidat pemilu dan memastikan undang-undang selaras dengan konstitusi serta prinsip syariat. Ia juga merupakan anggota Majelis Para Ahli sejak 2022, memperkuat posisinya dalam struktur penentu suksesi kepemimpinan tertinggi negara. Di luar peran politiknya, Arafi lama memimpin jaringan akademia dan lembaga pendidikan agama nasional serta pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Mustafa Internasional, institusi pendidikan Islam yang memiliki jaringan global. Ia juga dikenal sebagai imam salat Jumat di Kota Qom, pusat studi dan otoritas keagamaan Syiah di Iran. Kombinasi pengalaman di bidang pendidikan, keagamaan, dan politik membuatnya dipandang sebagai salah satu arsitek penting dalam konsolidasi kekuatan ulama di pemerintahan Iran. Gugurnya Ali Khamenei, yang telah memimpin Iran selama nyaris empat dekade sejak 1989, menjadi momen paling menentukan dalam politik Iran modern. Transisi ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan juga ujian bagi stabilitas sistem teokrasi Iran di tengah tekanan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Dengan masuknya Alireza Arafi ke dalam Dewan Kepemimpinan Sementara, banyak pengamat menilai Iran berupaya menjaga kesinambungan ideologis sekaligus memastikan proses suksesi berjalan sesuai konstitusi. Kini, perhatian tertuju pada Majelis Para Ahli yang akan menentukan siapa Pemimpin Tertinggi Iran berikutnya. Sementara proses itu berlangsung, Dewan Kepemimpinan Sementara, termasuk Ayatollah Alireza Arafi memegang tanggung jawab besar menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan arah kebijakan strategis negara di tengah sorotan dunia internasional.

Internasional, Politik

Tasnim Klaim Ayatollah Ali Khamenei Gugur di Kediamannya saat Serangan, Bantah Isu Bersembunyi di Bunker

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik /

Ruminews.id, Teheran – Pada 28 Februari 2026, Iran menjadi target serangan udara dan rudal skala besar oleh militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Operasi ini bagian dari kampanye militer yang lebih luas, yang menurut sejumlah laporan disebut sebagai Operation Epic Fury atau Operation Roaring Lion. Serangan ini menargetkan sejumlah lokasi strategis di Teheran serta infrastruktur militer Iran. Dilansir Al-Jazeera, pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari atas wafatnya Khamenei. Konfirmasi itu turut disampaikan kantor berita Tasnim dan Fars News Agency pada Minggu (1/3). Fars melaporkan keputusan penetapan masa berkabung diambil tidak lama setelah pengumuman resmi kematian Khamenei kepada publik. Laporan intelejen serta media-media Israel menyatakan bahwa Khomeini tewas di dalam bunker persembunyiannya bersama keluarga dan beberapa jenderal loyalisnya. Meski begitu, kantor berita Tasnim membantah klaim tersebut serta menegaskan bahwa Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gugur di tempat kerjanya pada Sabtu (28/2) dini hari. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Khamenei wafat ketika sedang menjalankan tugas di kediamannya yang juga menjadi kantor pribadinya saat terjadi serangan yang menghantam kawasan pusat kepemimpinan. Menurut Tasnim, serangan brutal itu terjadi pada jam-jam pertama Sabtu (28/2) pagi dimana Ayatollah Khamenei tengah berada di ruang kerjanya untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan hingga detik terakhir sebelum dinyatakan gugur. Tasnim menegaskan bahwa Khamenei tidak berada di lokasi persembunyian atau bunker bawah tanah sebagaimana yang sebelumnya diklaim sejumlah media yang disebut berafiliasi dengan Israel. Laporan itu menyebut isu bunker sebagai bagian dari perang psikologis untuk membangun persepsi bahwa Pemimpin Revolusi bersembunyi karena takut terhadap ancaman pembunuhan. Dalam pernyataannya, Tasnim menggambarkan wafatnya Khamenei di tempat tugas sebagai bukti bahwa ia tetap berdiri di garis depan tanggung jawabnya. Sosoknya digambarkan sebagai pemimpin yang tidak meninggalkan pusat kepemimpinan meskipun berada dalam situasi penuh tekanan dan ancaman keamanan. Isu mengenai keberadaan Ayatollah Khamenei memang sempat menjadi sorotan ketika ketegangan kawasan meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah media asing sebelumnya melaporkan bahwa pengamanan terhadap pemimpin tertinggi Iran diperketat, termasuk kemungkinan penggunaan fasilitas perlindungan bawah tanah. Namun laporan Tasnim secara tegas membantah spekulasi tersebut. Hingga kini, belum ada rincian resmi dari otoritas Iran mengenai kronologi lengkap serangan maupun jumlah korban yang jatuh dalam operasi tersebut. Situasi di kawasan masih berkembang dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.Publik diimbau untuk menyikapi informasi yang beredar dengan kehati-hatian di tengah situasi geopolitik yang sensitif dan dinamis.

Makassar

Ramadan Mengajarkan Kita Peduli: ABI Sulsel Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id – Makassar – Ramadan selalu menghadirkan satu pelajaran sederhana yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern bahwa kebahagiaan sejatinya tumbuh ketika manusia saling menguatkan. Semangat inilah yang terasa hangat dalam kegiatan Buka Puasa Bersama Anak Yatim yang diselenggarakan oleh Ahlulbayt Indonesia (ABI) DPW Sulsel. Di tengah suasana senja Ramadan, bukan sekadar hidangan berbuka yang disiapkan, tetapi juga ruang kasih sayang yang mempertemukan banyak hati dalam satu rasa kepedulian. Tawa anak-anak yatim yang memenuhi ruangan menjadi pengingat bahwa perhatian kecil sering kali memiliki makna yang jauh lebih besar daripada nilai materi itu sendiri. Kegiatan ini mencerminkan wajah Islam yang hidup dalam tindakan nyata. Islam yang hadir sebagai rahmat, yang mengajarkan bahwa mencintai sesama adalah bagian dari ibadah. Jamaah Ahlulbayt melalui ABI menunjukkan bahwa pengabdian sosial bukan agenda musiman, melainkan panggilan moral yang tumbuh dari nilai keteladanan keluarga Nabi Muhammad Saww, yang dikenal karena keberpihakan mereka kepada kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Momentum berbuka puasa bersama ini menjadi lebih dari sekadar acara seremonial. Ia menjelma menjadi perjumpaan kemanusiaan, para relawan, jamaah, dan anak-anak yatim duduk tanpa sekat sosial, berbagi makanan, doa, dan harapan. Dalam kebersamaan itu, terasa bahwa solidaritas sosial masih hidup dan terus dirawat oleh masyarakat. Ketua DPW Ahlulbayt Indonesia (ABI) Sulawesi Selatan, Dr. Imran Latief, M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama anak yatim tersebut merupakan wujud pengabdian sosial organisasi yang bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah kehidupan sosial. Ia menegaskan, ABI sebagai organisasi kemasyarakatan Islam berupaya membangun pemahaman yang lebih sehat dan inklusif melalui tindakan konkret, bukan sekadar wacana atau perdebatan yang berjarak dari kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pendekatan pelayanan sosial menjadi cara paling efektif untuk menumbuhkan saling pengertian. “Kami percaya bahwa stigma tidak diluruskan dengan polemik, tetapi dengan pengabdian. Prinsip kami sederhana, manusia terbaik adalah mereka yang mampu memberi manfaat bagi orang lain,” ungkapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Sungai Tangka, Makassar, Ahad. Imran juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang dialog sosial di tengah keberagaman bangsa Indonesia. ABI, lanjutnya, berkomitmen untuk terus hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat yang aktif berkontribusi dalam memperkuat harmoni sosial dan nilai kemanusiaan di tengah kehidupan berbangsa. Melalui kegiatan ini, ABI ingin menegaskan bahwa keberagamaan tidak berhenti pada ritual, tetapi menemukan maknanya ketika mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ramadan menjadi momentum untuk memperluas empati, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial yang berkelanjutan. Di saat dunia sering dipenuhi kabar perpecahan, kegiatan sederhana seperti ini justru menghadirkan pesan yang menenangkan bahwa Indonesia tetap kuat karena tradisi gotong royong dan kasih sayang antar sesama masih dijaga. Buka puasa bersama anak yatim yang digelar ABI Sulsel, bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang belajar kembali menjadi manusia yang mampu merasakan, berbagi, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, kemuliaan sebuah komunitas tidak diukur dari seberapa besar ia berbicara, tapi seberapa tulus ia peduli. [Erwin]

Gowa, Pemuda, Pendidikan

Dialog & Buka Puasa HMI Cabang Gowa Raya: Dorong Penyelesaian Konstitusional dan Integrasi Gerakan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Gowa — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar kegiatan Dialog dan Buka Puasa Bersama dalam rangka Road to Pelantikan, Raker dan Upgrading, Minggu (01/03/2026) di Kopi Bundu, Balai Aroepala. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Demisioner Pengurus, Komisariat sejajaran HMI Cabang Gowa Raya, kader aktif, serta alumni. Hadir sebagai narasumber Muh. Isra DS (Presidium MD KAHMI Gowa), Prof. Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I (Akademisi, Presidium FORHATI Sulsel), dan Fitrah Syahdanul (Ketua KPU Kabupaten Gowa) yang juga dikenal sebagai mentor Formatur Muh. Amri dalam gagasan “HMI Konstruktif”. Mengusung tema “Silaturahmi sebagai Kesadaran Kolektif: Integrasi Gerakan Menghalau Amputasi Sejarah”, forum berlangsung dialogis dan reflektif, dengan penekanan pada pentingnya menjaga keutuhan organisasi melalui mekanisme konstitusional. Presidium MD KAHMI Gowa, Muh. Isra DS, dalam pemaparannya menegaskan bahwa dinamika dalam tubuh organisasi merupakan hal yang lumrah, namun penyelesaiannya harus tetap berpijak pada konstitusi HMI. “HMI adalah organisasi kader yang berdiri di atas aturan dan mekanisme yang jelas. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui konferensi yang baik, terbuka, dan sah secara konstitusional. Tidak boleh ada proses yang mengelabui aturan atau mengabaikan legitimasi organisasi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa menjaga marwah organisasi berarti menjaga kesinambungan sejarah dan komitmen kolektif kader. HMI bisa bertahan sampai sekarang ini bukan semata karena simbol, lambang atau jabatan alumninya tapi karena kader HMI setia pada panggilan sejarahnya, tetap mampu menjaga api idealisme di tengah angin zaman yang terus berubah, kunci Isra DS. Sementara itu, Prof. Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif sebagai fondasi integrasi gerakan. “Silaturahmi bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi ruang konsolidasi nilai. HMI Cabang Gowa Raya harus diselesaikan melalui konferensi yang bermartabat, partisipatif, dan tidak melampaui kesadaran kolektif keluarga besar HMI,” ujarnya. Menurutnya, organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang legitimate dan beretika. Ketua KPU Kabupaten Gowa, Fitrah Syahdanul, turut menegaskan bahwa konferensi cabang merupakan forum tertinggi dalam struktur HMI di tingkat cabang. “Konferensi adalah ruang penyelesaian yang paling konstitusional. Semua dinamika harus kembali ke sana. Jangan sampai ada langkah-langkah yang justru mengaburkan aturan atau melampaui kesadaran kolektif kader dan alumni,. Yakin Usaha Sampai” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh elemen HMI Cabang Gowa Raya untuk menjaga integritas proses dan mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan. Dialog dan buka puasa bersama ini menjadi momentum memperkuat integrasi gerakan menjelang pelantikan dan agenda kelembagaan lainnya. Seluruh narasumber sepakat bahwa penyelesaian yang baik hanya dapat ditempuh melalui konferensi yang sah, terbuka, serta berlandaskan konstitusi HMI. Kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan, sebagai simbol komitmen menjaga persatuan dan kesinambungan sejarah HMI Cabang Gowa Raya.

Hukum, Internasional, Politik

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dikabarkan Tewas, Pemerintah Tetapkan 40 Hari Berkabung

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Politik /

ruminews.id, TEHERAN – Sumber pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyusul serangan besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Namun hingga kini belum dijelaskan secara rinci sumber resmi pemerintah yang pertama kali menyampaikan kabar tersebut. Dilansir Al Jazeera, pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari atas wafatnya Khamenei. Konfirmasi itu turut disampaikan kantor berita Tasnim dan Fars News Agency pada Minggu (1/3). Fars melaporkan keputusan penetapan masa berkabung diambil tidak lama setelah pengumuman resmi kematian Khamenei kepada publik. Sementara itu, stasiun televisi pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran News Network (IRINN), yang dikutip AFP, juga mengonfirmasi wafatnya Khamenei pada Minggu (1/3). Dalam siarannya, seorang presenter mengumumkan kabar duka tersebut sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Namun, laporan itu tidak secara eksplisit menyebutkan adanya serangan besar-besaran dari Amerika Serikat dan Israel sebagai penyebab langsung kematian. Di sisi lain, seorang pejabat senior Israel sebelumnya menyatakan bahwa jasad Khamenei ditemukan setelah salah satu serangan menghantam kompleks yang menjadi target utama. Pernyataan itu dikutip dari laporan Reuters. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan menyebut kompleks tempat Khamenei berada telah dihancurkan dalam operasi militer tersebut. Pemerintah Israel menyatakan serangan itu merupakan bagian dari respons strategis terhadap ancaman keamanan yang dituduhkan kepada Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengakui bahwa Washington bekerja erat dengan Israel dalam operasi tersebut. Ia menyatakan serangan dilakukan untuk mengakhiri ancaman jangka panjang Iran dan memastikan negara itu tidak mampu mengembangkan senjata nuklir. Trump mengungkapkan sistem intelijen dan pelacakan telah memantau pergerakan Khamenei sebelum serangan dilancarkan. Dalam unggahannya di platform media sosial Truth Social, ia menulis bahwa tidak ada langkah yang dapat dilakukan oleh Khamenei maupun para pemimpin lain yang disebut turut tewas bersamanya untuk menghindari operasi tersebut. Lebih lanjut, Trump menyerukan agar rakyat Iran menggulingkan pemerintahan mereka. Namun ia juga memperingatkan bahwa operasi militer belum akan dihentikan dalam waktu dekat. “Pemboman berat dan presisi, bagaimanapun, akan terus berlanjut tanpa gangguan sepanjang minggu ini atau selama diperlukan untuk mencapai tujuan kami, yaitu perdamaian di seluruh Timur Tengah dan, pada kenyataannya, dunia,” ujar Trump. Hingga kini, belum ada rincian resmi dari otoritas Iran mengenai kronologi lengkap serangan maupun jumlah korban yang jatuh dalam operasi tersebut. Situasi di kawasan masih berkembang dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Prabowo Siap Mediasi AS-Iran, 58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Terdampak Eskalasi Timur Tengah

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi meredakan eskalasi militer di Timur Tengah menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Sabtu (28/2), Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang berdampak pada meningkatnya konflik bersenjata di kawasan tersebut. “Dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” demikian pernyataan Kemlu. Pemerintah Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta diplomasi. Indonesia juga kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penyelesaian perbedaan melalui cara-cara damai. Kemlu menegaskan, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. Serangan Israel-AS ke Iran Kantor berita Agence France-Presse (AFP) melaporkan militer Israel menargetkan lokasi para pejabat senior Iran yang tengah berkumpul saat melakukan serangan ke Ibu Kota Teheran, Sabtu (28/2). “Serangan pagi ini dilakukan secara bersamaan di beberapa lokasi di Teheran, tempat para pejabat senior dalam jajaran politik-keamanan Iran berkumpul,” demikian laporan AFP. Selain Teheran, serangan Israel juga dilancarkan ke sejumlah kota lain seperti Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermansyah. Operasi tersebut disebut diikuti oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan telah memulai operasi militer AS di Iran. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Bahrain. Situasi ini memicu kekhawatiran meluasnya konflik terbuka di kawasan. Kabar Simpang Siur soal Khamenei Di tengah eskalasi, muncul kabar simpang siur mengenai kondisi Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sebelumnya, Israel mengklaim Khamenei tewas dalam serangan Sabtu (28/2). Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut terdapat banyak tanda bahwa Khamenei telah meninggal. “Dia tidak lagi bersama kita,” ujarnya. Namun, pemerintah Iran membantah kabar tersebut. Media yang berafiliasi dengan negara Iran, termasuk Tasnim News Agency dan Mehr News Agency, melaporkan bahwa Khamenei masih hidup dan dalam kondisi baik serta tetap memimpin. Sementara itu, sumber yang dikutip CNN menyebut Israel mengklaim telah memperoleh foto jenazah Khamenei dan pengumuman resmi sedang disiapkan, meski belum ada konfirmasi independen. Puluhan Ribu Jemaah Umrah Terdampak Dampak konflik juga dirasakan warga Indonesia di kawasan. Sejumlah maskapai menghentikan operasional penerbangan di wilayah Timur Tengah usai serangan Israel-AS terhadap Iran. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengungkapkan sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi dan terdampak situasi tersebut. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat. “Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/2). Ia juga meminta seluruh PPIU menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Pemerintah Indonesia menegaskan keselamatan warga negara menjadi prioritas utama serta mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak memicu kepanikan. Di tengah situasi yang terus berkembang, inisiatif mediasi yang ditawarkan Indonesia menjadi salah satu upaya diplomatik untuk mencegah konflik meluas dan menjaga stabilitas kawasan serta keamanan global.

Hukum, Luwu Timur, Pemerintahan

Ramadan Petani Laoli di Tengah Ancaman Penggusuran Pemkab Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Hukum, Luwu Timur, Pemerintahan /

ruminews.id, LUWU TIMUR – Ramadhan tahun ini tidak hanya menjadi bulan ibadah bagi warga Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili. Ia juga menjadi bulan penuh kegelisahan—bulan ketika doa dan kecemasan berjalan beriringan. Di tengah kewajiban menahan lapar dan dahaga, para petani di dusun kecil itu menghadapi ancaman kehilangan lahan yang selama ini mereka garap. Lahan yang mereka tanami dan tempati ternyata berada dalam area 395 hektare yang kini berstatus Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan telah disewakan kepada PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) untuk pembangunan kawasan industri terintegrasi. Bagi warga, Ramadhan kali ini terasa berbeda. “Puasa bukan penghalang bagi kami untuk tetap menjaga tanah ini. Justru di bulan suci ini, doa-doa kami semakin kencang agar keadilan berpihak pada rakyat kecil,” ujar seorang petani, Minggu (1/3/2026). Kalimat itu sederhana. Namun di baliknya tersimpan kegelisahan panjang tentang status tanah yang kini diperebutkan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan hidup warga. *Dari Lahan Kompensasi ke Sengkarut Legalitas* Secara historis, lahan di Desa Harapan merupakan bagian dari kewajiban kompensasi kehutanan atas pembangunan PLTA Karebbe—proyek energi yang dikelola oleh PT Vale Indonesia Tbk (dahulu PT INCO). Pada 2006, melalui nota kesepahaman dengan Pemkab Luwu Timur, perusahaan tambang tersebut berkewajiban menyediakan lahan kompensasi sebagai konsekuensi penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan rezim kehutanan saat itu, lahan pengganti semestinya diserahkan sebagai kawasan hutan kompensasi—bukan menjadi objek komersial. Namun pada 20 Juni 2007, lahan itu disertifikatkan sebagai Hak Pakai atas nama PT INCO. Status inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan hukum: bagaimana lahan yang lahir dari kewajiban kompensasi kehutanan dapat berubah menjadi hak penggunaan yang kemudian berujung pada transaksi komersial? Pada 2022, PT Vale Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkab Luwu Timur. Lahan tersebut dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Dua tahun kemudian, pada 28 Agustus 2024, terbit Sertifikat HPL atas nama pemerintah daerah. Rantai administrasi itu berlanjut pada September 2025, ketika Pemkab Luwu Timur menandatangani perjanjian pemanfaatan HPL dengan PT IHIP selama 50 tahun. Nilai sewa untuk lima tahun pertama tercatat sebesar Rp4,445 miliar. Lima Pertanyaan yang Belum Terjawab Sejumlah dokumen kajian hukum menyoroti setidaknya lima persoalan mendasar yang hingga kini belum dijawab secara terbuka. Pertama, adanya dugaan pergeseran titik koordinat antara peta MoU 2006, Sertifikat Hak Pakai 2007, dan Sertifikat HPL 2024. Dalam hukum pertanahan, identitas objek adalah unsur esensial. Jika batas berubah, maka objek pun dianggap berbeda. Kedua, dasar hukum pensertifikatan Hak Pakai atas lahan yang berasal dari kewajiban kompensasi kehutanan. Ketiga, mekanisme hibah dari pemegang Hak Pakai kepada pemerintah daerah. Secara doktrin agraria, Hak Pakai bukan hak milik. Mekanisme yang lazim jika hak tersebut tidak lagi digunakan adalah pelepasan kepada negara, bukan hibah langsung. Keempat, penerbitan HPL yang bergantung pada keabsahan rantai hak sebelumnya. Kelima, penyewaan lahan selama 50 tahun kepada PT IHIP—yang memunculkan pertanyaan mengenai persetujuan DPRD serta aspek “clear and clean” di lapangan, termasuk keberadaan warga yang telah lama bermukim dan menggarap lahan tersebut. Tanpa audit hukum dan geospasial independen, seluruh rangkaian itu masih menyisakan ruang sengketa. Perlawanan Sunyi Di Dusun Laoli, perlawanan tidak hadir dalam bentuk demonstrasi besar atau spanduk-spanduk protes. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi dimana warga tetap menanam, tetap berbuka puasa bersama, dan tetap menjaga kebersamaan. Setiap sore, menjelang azan Magrib, warga berkumpul di pelataran rumah sederhana. Obrolan mereka tak lagi hanya soal harga pupuk atau hasil panen, tetapi juga tentang kabar terbaru rencana pengosongan lahan. Bagi pemerintah daerah, kawasan industri diproyeksikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun bagi petani Laoli, tanah bukan sekadar aset yang bisa dihitung dalam appraisal. Ia adalah sumber nafkah, ruang hidup, dan jejak sejarah keluarga. Ramadhan kali ini menjadi cermin kontras itu. Di satu sisi, ambisi percepatan investasi. Di sisi lain, kegelisahan warga kecil yang merasa berdiri di atas lahan dengan status yang belum sepenuhnya terang. “Kalau memang ini tanah negara, kami hanya ingin kejelasan. Kalau harus pergi, bagaimana nasib kami?” kata seorang ibu rumah tangga dengan suara pelan. Di bulan yang diyakini sebagai bulan keadilan dan pengampunan, warga Dusun Laoli memilih bertahan dengan cara mereka sendiri—berpuasa, berdoa, dan menjaga tanah yang mereka yakini sebagai bagian dari hidupnya. Puasa dan perlawanan mereka mungkin sunyi. Namun di atas lahan kompensasi yang problematik itu, suara keadilan justru terdengar paling nyaring. (*)

Makassar, Nasional, Politik

HUT ke-1 Gerakan Rakyat, DPD Gowa Perkuat Barisan dan Tebar Kepedulian

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, GOWA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Gowa menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka Milad perdana organisasi tersebut, Jumat (27/2/2026). Peringatan satu tahun berdirinya organisasi diisi dengan agenda konsolidasi internal serta aksi sosial berbagi takjil kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan partisipasi dalam peringatan milad secara nasional melalui Zoom Meeting yang diikuti jajaran pengurus hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kabupaten Gowa. Agenda tersebut dipusatkan di Sekretariat DPD Gerakan Rakyat Gowa, Jalan Manggarupi, Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Ketua DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Gowa, A. Karim Alwie, menyebut milad pertama menjadi momentum penting untuk memperkuat barisan dan menyatukan langkah organisasi ke depan. “Milad perdana ini kami jadikan sebagai ajang konsolidasi dan penguatan internal, agar seluruh struktur mulai dari DPD hingga DPC semakin solid dalam menjalankan program organisasi,” ujarnya. Usai agenda nasional, kegiatan dilanjutkan dengan aksi sosial berbagi takjil di bulan Ramadan. Pembagian dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pengurus, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan di lapangan. Takjil dibagikan kepada pengguna jalan di sejumlah titik strategis, di antaranya Jalan Poros Pertigaan Malino dan perempatan lampu merah Sungguminasa. Selain itu, pengurus juga menyalurkan takjil ke sejumlah masjid di wilayah Kabupaten Gowa. Karim menegaskan, kegiatan berbagi tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk hadir dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat tidak hanya berhenti pada konsolidasi internal, tetapi juga bergerak nyata melalui aksi sosial yang menyentuh masyarakat,” tegasnya. Rangkaian milad perdana ini dihadiri jajaran pengurus DPD dan DPC se-Kabupaten Gowa, sebagai wujud kekompakan serta kesiapan organisasi dalam mengawal agenda perjuangan ke depan. (*)

Ekonomi, Nasional, Opini

Pak Menteri, Membatasi Minimarket Demi Koperasi Bukan Solusi Bijak

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini /

Ruminews.id, Yogyakarta – Wacana penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang digagas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melalui wacana penghentian izin pembukaan bisnis minimarket di pedesaan menuai kontroversi. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat sedang rapat dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025 silam (Kompas.com, 2026). Pernyataan mengenai kemungkinan menghentikan operasional atau ekspansi minimarket seperti Indomaret dan Alfamaret ketika koperasi desa sudah berjalan memunculkan pertanyaan serius tentang arah kebijakan ekonomi kita. Di satu sisi, pemerintah ingin membangun kemandirian desa dan memastikan perputaran uang tidak keluar ke korporasi besar. Namun di sisi lain, gagasan membatasi bahkan melarang pelaku usaha tertentu menimbulkan kekhawatiran tentang makin besarnya intervensi negara dalam ruang ekonomi warga. Dari sudut pandang mazhab ekonomi libertarian, persoalan utamanya bukan terletak pada keberadaan koperasi itu sendiri. Koperasi adalah bentuk usaha yang sah dan bahkan dalam banyak kasus lahir dari semangat gotong royong serta partisipasi sukarela. Yang menjadi soal adalah ketika negara tidak hanya mendorong koperasi, tetapi juga secara aktif membatasi pesaingnya. Prinsip dasar libertarian menempatkan kebebasan individu dan kebebasan berkontrak sebagai fondasi masyarakat yang makmur. Selama suatu usaha tidak melanggar hak orang lain dan beroperasi sesuai hukum, maka ia berhak hadir dan bersaing secara bebas dan terbuka di pasar. Milton Friedman menegaskan bahwa kebebasan ekonomi merupakan prasyarat penting bagi kebebasan secara umum dan pembatasan terhadap pilihan ekonomi warga pada akhirnya mempersempit ruang kebebasan itu sendiri (Friedman, 1962). Larangan atau pembatasan minimarket atas nama perlindungan koperasi berisiko menciptakan distorsi pasar. Persaingan yang sehat justru mendorong efisiensi harga, kualitas layanan, dan inovasi. Jika koperasi desa mampu menawarkan harga yang lebih bersaing, pelayanan yang lebih ramah, atau sistem distribusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, masyarakat akan memilihnya secara sukarela. Sebaliknya, jika warga tetap memilih minimarket modern, itu pun merupakan ekspresi preferensi yang tidak boleh diremehkan. Begawan ekonomi libertarian lain, Friedrich Hayek mengingatkan bahwa informasi tentang kebutuhan dan preferensi tersebar di antara individu dalam masyarakat, dan mekanisme pasar adalah cara paling efektif untuk mengoordinasikan informasi tersebut (Hayek, 1945). Ketika negara mencoba menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh beroperasi, ia pada dasarnya menggantikan keputusan jutaan individu dengan keputusan segelintir pejabat. Ada pula risiko munculnya ketergantungan pada proteksi. Koperasi yang tumbuh karena dilindungi dari persaingan mungkin tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola. Dalam jangka panjang, proteksionisme justru bisa melemahkan daya saing lembaga itu sendiri. Sejarah kebijakan ekonomi di berbagai negara dan rezim menunjukkan bahwa pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi kelompok tertentu sering kali berujung pada inefisiensi dan beban biaya yang akhirnya ditanggung konsumen. Peter Boettke menekankan bahwa tatanan pasar yang terbuka memungkinkan proses penemuan yang berkelanjutan, di mana pelaku usaha belajar dari kegagalan dan keberhasilan tanpa perlu diarahkan secara sentralistik (Boettke, 2018). Pendekatan yang lebih selaras dengan prinsip kebebasan adalah menciptakan lapangan bermain yang adil. Negara dapat membantu koperasi desa melalui penyederhanaan perizinan, pelatihan manajemen, akses informasi, dan kepastian hukum. Namun, bantuan itu sebaiknya tidak berbentuk pembatasan terhadap pesaing. Jika minimarket besar dianggap terlalu dominan, solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki regulasi persaingan usaha agar tidak terjadi praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan, bukan dengan menutup pintu bagi pelaku usaha tertentu sejak awal. Kita juga perlu mengingat bahwa masyarakat desa bukanlah entitas pasif yang harus selalu diarahkan. Mereka adalah individu individu rasional yang mampu menilai mana layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengurangi pilihan yang tersedia di pasar justru dapat merugikan warga desa sendiri, terutama dalam hal akses terhadap barang yang lebih murah atau lebih beragam. Dalam kerangka libertarian, tugas negara adalah melindungi hak milik, menegakkan kontrak, dan memastikan tidak ada penipuan atau kekerasan, bukan menentukan model bisnis mana yang pantas bertahan. Mendorong koperasi desa tentu merupakan tujuan yang baik jika dilakukan melalui partisipasi sukarela dan inovasi nyata. Namun, menjadikan koperasi sebagai alasan untuk menyingkirkan minimarket berpotensi menciptakan bentuk baru intervensi yang tidak kalah problematik dari dominasi korporasi yang ingin dikritik. Ekonomi yang sehat bukanlah ekonomi yang diatur dengan larangan selektif, melainkan ekonomi yang memberi ruang bagi berbagai model usaha untuk tumbuh dan diuji oleh pilihan konsumen. Jika pemerintah sungguh ingin melihat desa mandiri dan sejahtera, maka jalan yang lebih konsisten adalah memperluas kebebasan berusaha, bukan mempersempitnya. Dalam iklim kompetisi yang terbuka, koperasi yang kuat akan lahir bukan karena dilindungi dari persaingan, melainkan karena mampu menjawab kebutuhan warganya dengan lebih baik daripada siapa pun. Referensi Boettke, P. J. 2018. “The False Promise of Socialism and The Road to Serfdom”. Great Thinkers in Economics, F. A. Hayek, chapter 6, pages 141-157, Palgrave Macmillan. Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press. Hayek, F. A. (1945). The use of Knowledge in Society. American Economic Review, 35(4), 519-530. Kompas.com. (2026). “Mendes: Kalau Koperasi Desa Sudah Jalan, Minimarket Harus Stop, Kekayaannya Terlalu!”. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2026/02/20/21224431/mendes-kalau-koperasi-desa-sudah-jalan-minimarket-harus-stop-kekayaannya, pada 25 Februari 2026, pukul 19.30 WIB. Penulis: Iman Amirullah merupakan Research and Advocacy Officer Beranda Migran dan National Coordinator untuk Students For Liberty Indonesia 2024/2025.

Internasional, Politik

Ahlulbait Indonesia Kecam Serangan Militer AS dan Israel ke Iran: Ancaman bagi Ketertiban Dunia

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) melalui Siaran Pers Dewan Pengurus Pusat ABI secara tegas mengecam serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran pada 28 Februari 2026. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan pada 28 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP ABI, Ustadz Zahir Yahya, Organisasi masyarakat keagamaan ini menyebut aksi militer tersebut sebagai langkah yang berbahaya dan berpotensi mengguncang stabilitas internasional. Menurut ABI, serangan tanpa mandat jelas dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dasar hukum internasional yang sah merupakan pelanggaran prinsip hukum internasional dan dapat merusak tatanan global yang selama ini dibangun berdasarkan aturan (rules-based international order). “Penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat tanpa mandat PBB merupakan preseden berbahaya yang mengancam ketertiban dunia,” tegas ABI dalam siaran persnya. Risiko Konflik Meluas dan Dampak Global ABI mengingatkan bahwa eskalasi militer seperti ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga berpotensi mengguncang keamanan energi global, lalu lintas perdagangan internasional, serta hubungan diplomatik lintas negara. ABI menilai keputusan militer yang diambil tanpa pengawasan legislatif yang jelas juga dapat melemahkan prinsip akuntabilitas demokratis, membuka ruang eskalasi yang tidak terkendali, dan memicu konflik yang lebih luas. Seruan ABI ke PBB dan Pemerintah Indonesia Dalam pernyataannya, ABI mendorong beberapa langkah penting yang harus ditempuh segera. Yaitu mendesak PBB segera menggelar sidang darurat Dewan Keamanan guna menghentikan eskalasi konflik melalui jalur diplomatik. Mendesak AS dan Israel menghentikan penggunaan kekuatan militer, serta mengupayakan solusi damai. Selanjutnya, ABI juga Mendorong DPR RI agar dapat memainkan peran aktif dalam diplomasi parlemen serta pengawasan kebijakan luar negeri Indonesia. Serta mengajak Pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas dalam forum internasional seperti OKI, Gerakan Non-Blok, dan PBB. ABI menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menolak penjajahan dan segala bentuk agresi yang melanggar hak kedaulatan bangsa, serta menempatkan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai pedoman utama kebijakan luar negeri. Solidaritas untuk Kedaulatan dan Perdamaian Tidak hanya cukup disitu, ABI juga menyatakan solidaritas terhadap hak setiap negara untuk mempertahankan kedaulatannya menurut prinsip self-defense dalam hukum internasional, serta menolak dominasi militer atau tekanan yang mengedepankan kekuatan militer dan senjata. “Perang bukan instrumen kebijakan yang sah dalam tatanan dunia modern, dan hukum internasional tidak boleh tunduk pada logika kekuatan militer,” tegas ABI di akhir siaran persnya.

Scroll to Top