24 Februari 2026

Negara Superpower Tanpa Kemenangan

ruminews.id – Dunia mengenal Amerika Serikat sebagai negeri dengan kapal induk terbanyak, anggaran militer terbesar, dan teknologi perang paling mutakhir. Tetapi jika kita jujur membaca sejarah modern, ada pola yang sulit dibantah yakni Amerika bisa memenangkan pertempuran, tetapi nyaris tak pernah benar-benar memenangkan perang dalam arti politik dan historis. Mulai dari Perang Korea. Targetnya jelas, yaitu menghentikan komunisme dan memastikan Korea bersatu dalam orbit Barat. Hasilnya? Garis demarkasi yang sama seperti sebelum perang. Jutaan korban jiwa, semenanjung tetap terbelah, dan hingga kini belum ada perjanjian damai final. Setelah tiga tahun perang, dunia kembali ke titik nol, minus darah yang tertumpah. Itu bukan kemenangan. Itu kebuntuan mahal. Masuk ke Perang Vietnam, kegagalannya lebih telanjang. Amerika mengerahkan lebih dari setengah juta tentara. Bom dijatuhkan secara masif. Namun pada 1975, Saigon jatuh dan Vietnam bersatu di bawah pihak yang justru ingin dihentikan. Bukan hanya kalah secara militer-politik, Amerika juga kalah secara moral di mata dunia. Perang itu meninggalkan trauma domestik dan krisis legitimasi internasional. Kemudian pasca Serangan 11 September, Amerika masuk ke Afganistan dengan misi menghancurkan terorisme dan membangun demokrasi. Taliban tumbang cepat, ya. Tapi dua puluh tahun kemudian, ketika pasukan ditarik pada 2021, Taliban kembali berkuasa. Semua pengorbanan, semua dana, semua rekayasa institusi, rontok dalam hitungan minggu. Jika hasil akhirnya identik dengan titik awal, sulit menyebutnya sukses. Di Irak tahun 2003, invasi dilakukan dengan narasi senjata pemusnah massal. Fakta kemudian menunjukkan alasan utama itu tak terbukti. Saddam Hussein tumbang, tetapi Irak terperosok dalam perang sektarian, instabilitas kronis, dan munculnya ISIS. Alih-alih menciptakan stabilitas kawasan, intervensi itu justru membuka kotak Pandora yang dampaknya terasa hingga hari ini. Kegagalan-kegagalan ini bukan insiden terpisah. Ini pola. Amerika unggul dalam fase penghancuran, tetapi gagal dalam fase rekonstruksi legitimasi. Mereka bisa menjatuhkan rezim dalam minggu, tetapi tidak mampu membangun tatanan yang bertahan puluhan tahun. Yang lebih ironis adalah propaganda kekuatan itu tetap hidup, terutama lewat industri hiburan seperti Hollywood. Di layar lebar, satu pasukan elite bisa menyelamatkan planet. Di dunia nyata, dua dekade perang tidak mampu mengamankan satu negara. Di film, musuh selalu runtuh sebelum film berakhir. Di lapangan, konflik justru berkembang menjadi generasi baru perlawanan. Masalahnya mungkin bukan pada senjatanya. Masalahnya pada asumsi bahwa dominasi militer otomatis berarti dominasi sejarah. Padahal perang modern adalah pertarungan legitimasi, identitas, dan daya tahan sosial di wilayah yang tidak bisa dibombardir dengan jet tempur. Dan di situlah paradoks terbesar kekuatan global itu. Semakin besar fasilitas militernya, semakin jelas terlihat bahwa perang bukan soal siapa paling kuat menghancurkan, tapi siapa paling mampu membangun makna setelah kehancuran. Sejarah dua dekade terakhir memberi pelajaran pahit bahwa menjadi negara paling bersenjata di dunia tidak menjamin menjadi negara yang benar-benar menang perang. [Erwin]

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

GR Sulsel Soroti Rendahnya Minat Baca, Serahkan 150 Buku ke Perpustakaan Wilayah

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Gerakan Rakyat yang puncaknya jatuh pada 27 Februari mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat (GR) Sulawesi Selatan menyerahkan 150 judul buku kepada Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan, Selasa (24/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di kantor perpustakaan di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan milad perdana organisasi dengan tema “1 Tahun Hadir untuk Rakyat”. Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Asri Tadda, memimpin langsung delegasi. Ia didampingi Sekretaris Partai GR Sulsel Zaynur Ridwan, Ketua DPD GR Kabupaten Gowa A. Karim Alwie, Ketua DPW Muda Bergerak (MB) Sulsel Muh Alief, Ketua Bidang Humas & Media MB Sulsel Yusril, serta Ketua Bidang Politik & Hukum MB Sulsel Firdaus. Delegasi GR Sulsel diterima oleh Zahir Juana Ridwan, Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. “Donasi buku ini adalah bagian dari program berbagi dalam rangka memperingati HUT pertama Gerakan Rakyat. Mungkin ini langkah kecil, tetapi kami ingin memberi pesan bahwa literasi adalah fondasi penting dalam membangun peradaban,” ujar Asri usai penyerahan buku. Perpustakaan dan Tantangan Literasi Asri Tadda menilai, keberadaan perpustakaan publik saat ini berada di titik nadir perhatian. Padahal, menurutnya, perpustakaan merupakan sendi utama dalam membangun kualitas intelektual masyarakat. “Perpustakaan adalah wajah peradaban suatu bangsa. Negara-negara besar lahir dari pergulatan literasi yang kuat dari para ilmuwan dan generasi terdidiknya,” tegasnya. Asri yang juga penulis buku ‘Indonesia Masih Sakit’ turut menyoroti minimnya figur publik maupun birokrasi pemerintahan yang menjadikan perpustakaan sebagai ruang kunjungan rutin. Padahal, rendahnya indeks literasi masyarakat tidak lepas dari lemahnya budaya baca. “Jarang kita melihat pemimpin publik hadir di perpustakaan. Padahal salah satu persoalan besar bangsa ini adalah rendahnya indeks literasi karena minim membaca. Keteladanan itu penting untuk membangun ekosistem literasi,” tambahnya. Komitmen Membangun Generasi Pembaca Gerakan Rakyat memandang bahwa perpustakaan dengan koleksi lengkap dan fasilitas representatif dapat menjadi salah satu solusi untuk mengejar ketertinggalan indeks literasi, terutama pada generasi muda. Keberagaman buku yang didonasikan diharapkan memperkaya referensi bacaan dan menarik minat lebih banyak pengunjung. Langkah tersebut juga menjadi simbol komitmen organisasi dalam mendukung penguatan sumber daya manusia. “Literasi hanya bisa tumbuh jika generasi kita memiliki minat dan daya baca yang kuat. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir memperkuat perpustakaan publik. Donasi ini sederhana, tetapi menjadi pesan bahwa kita harus bergerak bersama,” ujar Asri. Momentum milad perdana ini, lanjutnya, menjadi refleksi bahwa perjuangan untuk rakyat tidak hanya hadir dalam wacana politik, tetapi juga dalam kerja-kerja nyata membangun fondasi intelektual masyarakat. (*)

Hukum, Kriminal, Luwu Utara, Pemerintahan, Pemuda

Luwu Utara Darurat Kriminal, Peran APH Dimana?

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Luwu Utara, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, Luwu Utara – Pada tanggal 20 Februari kisanran pukul 3:30 wita telah terjadi penyerangan beserta penikaman di kelurahan baliase kecamatan masamba kabupaten luwu utara, perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang kami duga dalam penegakan masuk dalam pasal kuhp 170 dan 472. sampai pada tanggal 24 februari pelaku yang melakukan penyerangan sekaligus penikaman belum ada yang di amankan, menjadi pertanyaan besar apakah aph serius dalam menangani kasus tersebut? Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat. Ketika terjadi tindak pidana penyerangan, terlebih yang diduga melanggar Pasal 170 KUHP dan Pasal 472 KUHP, masyarakat tentu berharap aparat penegak hukum bertindak cepat, tegas, dan transparan. Reski aldiansyah jenral lapangan dan asril gafar wakil jenderal lapangan aliansi pemuda baliase menilai bahwa,terkadang dalam praktiknya, tidak jarang proses penanganan perkara dinilai berjalan lambat dan kurang memberikan kepastian hukum. Pasal 170 KUHP secara tegas mengatur tentang tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Tindak pidana ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan perbuatan yang dapat mengancam keselamatan, menimbulkan trauma, serta merusak ketertiban umum. Sementara itu, Pasal 472 KUHP berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang juga memiliki dampak serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua pasal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa negara memandang serius tindakan penyerangan dan kekerasan kolektif. Ketika penanganan kasus seperti ini berjalan lambat, muncul berbagai pertanyaan dan kekecewaan di tengah masyarakat. Korban merasa keadilan tertunda, sementara pelaku yang belum diproses secara tuntas berpotensi menimbulkan rasa tidak aman. Lambatnya proses penyelidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara dapat memunculkan persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara maksimal. Dalam negara hukum, prinsip “equality before the law” harus menjadi landasan utama. Siapa pun yang terbukti melakukan penyerangan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan 472 KUHP harus diproses tanpa pandang bulu. Transparansi proses hukum juga menjadi hal penting agar publik dapat melihat bahwa aparat bekerja secara profesional dan akuntabel. Kami menilai bahwa percepatan proses hukum bukan semata-mata soal menghukum pelaku, tetapi juga soal memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara, kejelasan tahapan proses, serta ketegasan dalam penerapan pasal-pasal yang relevan akan menjadi bukti nyata komitmen penegakan hukum. Akhirnya, penegakan hukum yang cepat, adil, dan transparan adalah hak setiap warga negara. Dalam kasus penyerangan yang masuk dalam ketentuan Pasal 170 dan 472 KUHP, aparat penegak hukum diharapkan mampu menunjukkan keseriusannya agar rasa keadilan benar-benar dirasakan oleh korban maupun masyarakat luas.

Hukum, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Politik

Rangkaian Investigasi Lahan Kompensasi PLTA Karebbe: Mengurai Persoalan Koordinat, Status Hak, hingga Pemanfaatan Jangka Panjang

Tinggalkan Komentar / Hukum, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

Ruminews.id, Luwu Timur – Rangkaian laporan investigatif yang disusun oleh The Sawerigading Institute mengangkat sejumlah persoalan mendasar terkait status hukum dan tata kelola lahan kompensasi pembangunan PLTA Karebbe yang berlokasi di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kajian yang terdiri dari lima bagian ini menelusuri perjalanan status lahan sejak kesepakatan awal pada pertengahan 2000-an hingga pemanfaatan jangka panjang oleh pihak ketiga pada dekade berikutnya. Investigasi ini berangkat dari premis bahwa kepastian hukum atas tanah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen formal, tetapi juga oleh konsistensi identitas objek, kesesuaian prosedur administratif, serta keharmonisan antara berbagai rezim hukum yang mengatur mulai dari kehutanan, agraria, hingga pengelolaan aset daerah. Dalam konteks tersebut, rangkaian temuan menunjukkan adanya sejumlah titik kritis yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan. Indikasi Pergeseran Koordinat sebagai Titik Awal Persoalan Laporan pertama menyoroti indikasi perbedaan titik koordinat antara peta dalam dokumen kesepakatan awal tahun 2006 dengan peta pada sertifikat Hak Pakai tahun 2007 serta sertifikat Hak Pengelolaan yang terbit kemudian. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut detail teknis pemetaan, tetapi juga berimplikasi pada identitas hukum objek tanah. Dalam sistem pertanahan Indonesia, kepastian mengenai letak, batas, dan luas merupakan unsur esensial yang menentukan keabsahan hak. Oleh karena itu, setiap perubahan data fisik semestinya disertai prosedur pengukuran ulang, dokumentasi resmi, serta publikasi yang transparan. Tanpa mekanisme tersebut, pergeseran koordinat berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan objek dalam rantai hak. Kajian ini juga menekankan bahwa jika objek dalam dokumen awal tidak identik dengan objek dalam sertifikat berikutnya, maka secara teoritis dapat timbul risiko cacat asal yang berdampak pada seluruh keputusan administratif setelahnya. Persoalan Sertifikat Hak Pakai atas Lahan Kompensasi Pada bagian kedua, investigasi menyoroti penerbitan sertifikat Hak Pakai atas lahan yang pada dasarnya merupakan kewajiban kompensasi penggunaan kawasan hutan dalam pembangunan infrastruktur energi. Secara normatif, lahan kompensasi memiliki fungsi sebagai instrumen pemulihan kawasan hutan negara, sehingga statusnya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam rezim kehutanan sebelum diperlakukan dalam rezim agraria. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana lahan yang lahir dari kewajiban kompensasi dapat disertifikatkan sebagai hak penggunaan oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Analisis hukum dalam laporan ini menguraikan kemungkinan terjadinya disharmonisasi antara kewenangan sektoral, terutama apabila kewajiban kehutanan belum sepenuhnya dipenuhi pada saat pensertifikatan dilakukan. Jika benar terdapat ketidaksinkronan, maka potensi cacat administratif pada tahap awal dapat membuka ruang evaluasi terhadap keabsahan hak yang lahir kemudian. Kontroversi Hibah dan Batasan Doktrin Agraria Laporan ketiga mengulas proses hibah yang dilakukan kepada pemerintah daerah pada awal dekade 2020-an. Dalam perspektif hukum agraria, Hak Pakai merupakan hak atas tanah negara yang memberikan kewenangan penggunaan, bukan kepemilikan. Oleh karena itu, pengalihan hak harus mengikuti mekanisme yang diatur secara ketat, termasuk persetujuan otoritas pertanahan. Kajian ini menyoroti perbedaan konseptual antara hibah atas tanah milik dan peralihan hak penggunaan. Jika konstruksi hukum hibah tidak mencerminkan karakter Hak Pakai, maka dapat timbul persoalan mengenai kepastian objek dan alas hak dalam pencatatan sebagai aset publik. Dalam konteks tata kelola, hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan prosedur agar tidak terjadi interpretasi yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penerbitan Hak Pengelolaan dan Uji Rantai Keabsahan Bagian keempat menelusuri proses penerbitan Hak Pengelolaan yang kemudian menjadi dasar pengaturan pemanfaatan lahan oleh pemerintah daerah. Secara administratif, penerbitan HPL mensyaratkan bahwa tanah harus berstatus negara yang bebas dari sengketa dan memiliki alas hak yang sah. Investigasi ini menekankan prinsip dalam hukum administrasi bahwa keputusan yang sah harus lahir dari proses yang sah. Dengan demikian, apabila terdapat persoalan pada tahap sebelumnya, maka keputusan lanjutan berpotensi terpengaruh oleh cacat turunan. Selain itu, laporan menyoroti pentingnya verifikasi menyeluruh oleh otoritas terkait untuk memastikan bahwa seluruh tahapan mulai dari pelepasan hak hingga penetapan status tanah telah dilakukan sesuai prosedur. Penyewaan Jangka Panjang kepada Investor Laporan kelima mengkaji perjanjian pemanfaatan lahan selama 50 tahun dengan pihak investor industri. Secara normatif, kerja sama pemanfaatan aset daerah dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan hukum, termasuk status tanah yang jelas, persetujuan lembaga pengawas, serta kajian kelayakan. Namun investigasi ini menggarisbawahi bahwa apabila terdapat ketidakpastian dalam rantai hak sebelumnya, maka transaksi jangka panjang dapat meningkatkan eksposur risiko hukum baik bagi pemerintah daerah maupun pihak investor. Dalam praktik, sengketa atas status tanah dapat berdampak pada keberlangsungan kontrak dan kepastian investasi. Dimensi Tata Kelola dan Kepentingan Publik Di luar aspek legal formal, rangkaian kajian ini juga menyoroti dimensi tata kelola yang lebih luas. Pengelolaan lahan yang berasal dari kewajiban kompensasi menyangkut kepentingan publik, termasuk perlindungan lingkungan, akuntabilitas kebijakan, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah sejauh mana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan, serta bagaimana transparansi dijaga agar publik dapat memahami dasar kebijakan yang diambil. Pentingnya Evaluasi dan Klarifikasi Sebagai penutup, rangkaian investigasi menekankan perlunya evaluasi komprehensif terhadap seluruh rantai legalitas lahan kompensasi. Audit geospasial independen, verifikasi dokumen oleh otoritas pertanahan, serta keterbukaan informasi dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan. Rilis ini tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan final, melainkan untuk mendorong dialog berbasis data dan analisis hukum guna memastikan bahwa pengelolaan aset publik berjalan sesuai prinsip good governance dan kepentingan masyarakat luas.

Opini

Satu Tahun Pemerintahan IBAS-PUSPA

Tinggalkan Komentar / Opini / Admin01

ruminews.id – Satu tahun kepemimpinan di Kabupaten Luwu Timur kini tidak lagi hanya berbicara tentang janji atau program di atas kertas. Ia berbicara lewat angka yang terukur. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat angka 89,38. Ini masuk kategori Sangat Baik dan bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 87,86. Artinya, pelayanan perizinan yang langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha benar-benar mengalami perbaikan nyata. Angka ini penting. Karena pelayanan perizinan yang cepat dan jelas berarti usaha lebih mudah bergerak. Investasi lebih percaya diri. UMKM tidak lagi terlalu lama menunggu. Dampaknya terasa langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Luwu Timur mencapai 80,84, dengan kategori Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa suasana sosial di daerah tetap kondusif dan harmonis. Di tengah dinamika nasional yang kadang penuh perbedaan tajam, Luwu Timur tetap adem. Dan kondisi yang aman seperti ini adalah modal besar bagi pembangunan. Di sektor pelayanan hukum, survei di lingkungan Kejaksaan Negeri Luwu Timur juga menunjukkan nilai IKM di atas 88, kembali dalam kategori Sangat Baik. Artinya, masyarakat merasakan pelayanan yang semakin profesional dan responsif. Kalau dirangkum sederhana: pelayanan publik membaik, suasana sosial stabil, dan kepercayaan terhadap lembaga publik meningkat. Memang, satu tahun bukan waktu yang panjang. Tapi satu tahun cukup untuk menunjukkan arah. Dan arah itu terlihat jelas dari data: pemerintah bekerja dengan target yang terukur, capaian yang nyata, dan hasil yang bisa dinilai oleh masyarakat sendiri. Yang paling penting, ini bukan sekadar perayaan angka. Ini tentang rasa percaya yang tumbuh. Tentang warga yang merasa dilayani, bukan dipersulit. Tentang suasana daerah yang tetap aman dan kompak. Tahun pertama telah dilewati dengan fondasi yang kuat. Sekarang tantangannya adalah menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas. Karena ketika standar sudah berada di kategori “Sangat Baik”, maka ekspektasi masyarakat tentu akan semakin tinggi. Dan itu kabar baik. Artinya, publik percaya dan berharap lebih. #AkarLutim #LutimJuara #BataraGuruInstitut

Badan Gizi Nasional, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

PB HIPERMATA Soroti MBG Dibulan Ramadhaan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Program pemerintah Makanan bergizi gratis (MBG), sudah selayaknya menjadi sarana yang dapat mendorong pemenuhan gizi generasi bangsa sebagai investasi masa depan dan bentuk pemerataan pelayanan dalam pemenuhan gizi Nasional. Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB-HIPERMATA), memandang program makan bergizi gratis ini sangat baik dan dapat menjadi ladang ibadah dalam bulan suci ramadhan ini jika dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Berangkat dari ramainya dari berbagai media sosial mengenai keluhan dan postingan mengenai makan bergizi gratis (MBG) di yang diduga adanya indikasi markup harga dari isi makanan yang dibagikan kepada siswa, terkhusus pada dapur dapur yang ada dikabupaten Takalar. Dan jika dugaan ini dapat terbukti maka akan berhadapan dengan UU No. 20 Tahun 2001. Rizal Sukarman Sekjend PB Hipermata menilai dari berbagai postingan dan aduan mengenai isi makanan yang dibagikan kepada siswa tidak masuk akal. “Bagaimana tidak dari aduan dan postingan mengenai isi makanan yang dibagikan hanyalah roti kecil, salak satu buah, kacang beberapa biji, dan telur satu biji, dan beberapa dapur lain yang isinya disetiap dapur relatif sama dan apa iya itu telah memenuhi standar pemenuhan gizi atau AKG yang ada.” “Tentunya dari apa yang dibagikan kepada siswa mesti dipertanyakan kepada kepala dapur dan bagaimana ahli gizi disetiap dapur bekerja dalam menentukan isi porsi dibulan suci Ramadhan ini. Jangan sampai dibulan suci yang penuh berkah ini ada orang yang berlomba lomba mencari keberkahan dan ada yang berlomba lomba meraut keuntungan.” Tutupnya Rizal. Tentunya apa yang menjadi sorotan dari publik terkhusus dari Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB HIPERMATA), dapat menjadi bahan refleksi dibulan yang penuh berkah ini.

Gowa, Pemuda

Audiensi Penuh Makna di Bulan Ramadhan: SAPMA PP Gowa Sampaikan Aspirasi, Kritik, dan Dukungan kepada Bupati

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda / Admin01

ruminews.id – Gowa – Dalam suasana penuh keberkahan bulan suci Ramadhan, Pengurus Cabang SAPMA PP Gowa melaksanakan audiensi bersama Bupati Gowa, Husniah Talenrang, di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Gowa. Pertemuan ini menjadi momentum mempererat tali silaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat di tahun pertama masa kepemimpinan Bupati. (24/2) Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal pembangunan daerah serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa. “Kami hadir untuk menyampaikan program kerja yang dapat dikolaborasikan dengan program Pemda. Selain itu, di momen satu tahun masa kepemimpinan Ibu Bupati, kami juga menyampaikan sejumlah kritik dan aduan masyarakat,” ujar Sigit. Beberapa isu yang disampaikan antara lain: 1. Maraknya dan menjamurnya gerai modern/waralaba di Kabupaten Gowa. 2. Evaluasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). 3. BPJS/KIS masyarakat yang tiba-tiba nonaktif. Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati sebagai sosok perempuan yang dinilai akan mencatat sejarah penting bagi Kabupaten Gowa. “Di bawah kepemimpinan Ibu Bupati, kami yakin tokoh perempuan akan kembali mengukir sejarah yang dikenang masyarakat. Jika kita melihat sejarah, raja pertama di Gowa adalah sosok perempuan, dan hari ini Bupati pertama Gowa juga merupakan sosok perempuan. Ini momentum sejarah yang harus kita dukung bersama,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Ramadhan, Muh. Haidir, menyampaikan bahwa SAPMA PP Gowa juga akan menggelar kegiatan sosial besar berupa Buka Puasa Bersama 1.000 Anak Yatim. “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung dan mensupport kegiatan kemanusiaan ini sebagai bentuk kepedulian bersama di bulan suci Ramadhan,” katanya. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menyampaikan terima kasih atas kritik konstruktif yang diberikan. Terkait menjamurnya gerai modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan MoU untuk memastikan dampak positif bagi daerah. “Kami mewajibkan karyawan yang direkrut adalah masyarakat Gowa dan produk UMKM lokal harus masuk ke gerai tersebut. Pelaku UMKM dapat berkoordinasi dengan Dinas Koperasi & UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memenuhi persyaratan administrasi,” jelasnya. Bupati juga menegaskan bahwa seluruh gerai modern maupun investor yang masuk ke Kabupaten Gowa wajib menaati aturan dan melengkapi administrasi sesuai regulasi yang berlaku. “Jika ada investor yang bermain-main dan tidak menaati aturan, saya akan tindak tegas. Termasuk jika ada oknum ataupun dinas terkait yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, akan kami evaluasi dan tindak tegas,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan investasi harus tetap seimbang antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM lokal, serta kepatuhan terhadap regulasi. Terkait pelayanan di MPP, Bupati menyatakan akan melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Sementara untuk BPJS/KIS yang nonaktif, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar masyarakat tidak dirugikan. Menutup pertemuan, Bupati juga menegaskan bahwa program dan janji politik yang disampaikan saat kampanye akan dijalankan secara bertahap. “Program-program yang telah kami sampaikan kepada masyarakat akan kami jalankan secara bertahap. InsyaAllah setiap tahunnya akan terus kami realisasikan sesuai kemampuan dan tahapan perencanaan daerah,” tutupnya. Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosial yang digagas SAPMA PP Gowa dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan. Audiensi ini menjadi bukti bahwa ruang dialog antara pemuda dan pemerintah tetap terbuka. Di bulan Ramadhan yang penuh berkah, semangat kolaborasi, kontrol sosial, dan dukungan terhadap pembangunan daerah diharapkan terus terjaga demi Gowa yang lebih maju dan berkeadilan.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar Siaga Banjir, TRC Evakuasi Warga dan Satgas PU Bersihkan Drainase

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Makassar, sejak dini hari, Selasa (24/2/2026), menyebabkan banjir dan genangan air di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Makassar, bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dan penanganan di lapangan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah kota, mulai dari kepala SKPD, camat, lurah hingga RT/RW, untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah mitigasi sejak dini menghadapi potensi cuaca ekstrem. Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar langsung mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke sejumlah titik terdampak. Tim diterjunkan untuk melakukan pemantauan, evakuasi warga yang membutuhkan bantuan, serta asesmen cepat guna memastikan kondisi di lapangan tetap terkendali. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan pihaknya sudah mendirikan posko siaga di beberapa lokasi terdampak banjir. “Menindaklanjuti arahan Bapak Wali Kota, kami dari BPBD melalui TRC mendirikan posko dan melakukan evakuasi warga di sejumlah titik banjir,” ujarnya. Ia menjelaskan, seluruh personel TRC telah disebar ke lokasi-lokasi yang teridentifikasi terdampak untuk memastikan keselamatan warga. Selain melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan pertolongan, petugas juga melakukan asesmen cepat guna mengetahui tingkat keparahan banjir dan kebutuhan mendesak masyarakat. “Personel kami telah melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan bantuan, melakukan asesmen cepat, serta memastikan tidak ada korban jiwa,” tambahnya. Dia menambahkan, sebagai bentuk koordinasi. BPBD Kota Makassar juga berkoordinasi intensif dengan pihak kecamatan, kelurahan, serta instansi terkait lainnya agar penanganan dapat berjalan cepat, tepat, dan terintegrasi. “Sejumlah peralatan evakuasi seperti perahu karet dan perlengkapan keselamatan, kami telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan debit air,” terangnya. Berdasarkan laporan Posko BPBD pada pukul 06.10 hingga 07.00 WITA, beberapa titik terpantau mengalami genangan cukup tinggi. Di Jalan Sermani 4, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, ketinggian air mencapai sekitar 100 sentimeter dan menggenangi permukiman warga. Sementara itu, di Kompleks Kodam III (Kotipa XVI–XII), Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, ketinggian air bervariasi antara 0 hingga 30 sentimeter dan sempat menyebabkan akses kendaraan tidak dapat dilalui. Genangan juga terpantau di Jalan Kecaping Raya Blok 8, Kecamatan Manggala, dengan ketinggian air sekitar 0 hingga 20 sentimeter dan masih dapat dilalui kendaraan. Di wilayah Kelurahan Kapasa RW 6, ketinggian air tercatat mencapai sekitar 30 sentimeter. Adapun di Terowongan Rappokalling, genangan setinggi kurang lebih 40 sentimeter berada dalam pengawasan ketat petugas guna mengantisipasi potensi kemacetan maupun risiko keselamatan pengguna jalan. Meski secara umum situasi dinyatakan aman dan terkendali, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, menghindari jalur dengan genangan tinggi, serta segera melaporkan kondisi darurat melalui layanan BPBD Kota Makassar. “Ini bagian dari respons cepat Pemerintah Kota Makassar untuk terus hadir dalam setiap kondisi kebencanaan demi melindungi masyarakat,” tutupnya. Sedangkan, Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan genangan air yang terjadi di Jalan Rappokalling Raya, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, mulai berangsur surut. Pihak PU, langsung menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Drainase begitu menerima laporan adanya genangan di lokasi tersebut. “Untuk genangan di Jalan Rappokalling Raya, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, kami telah menurunkan dua kelompok Satgas di lokasi. Saat ini mereka fokus melakukan pembersihan sampah yang menyumbat saluran air,” ujarnya. Ia menyebutkan, tumpukan sampah yang terbawa arus hujan deras menjadi salah satu faktor utama terhambatnya aliran air di kawasan tersebut. Setelah dilakukan pembersihan dan normalisasi saluran, debit air mulai berkurang dan kondisi berangsur membaik. “Alhamdulillah, setelah dilakukan pembersihan, air sudah mulai surut. Kami tetap melakukan pemantauan untuk memastikan aliran air kembali normal,” tambahnya. (*)

Makassar, Nasional, Pemuda, Politik

Setahun Gerakan Rakyat, DPW Sulsel Gelar Aksi Sosial dan Konsolidasi Serentak

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan mematangkan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) pertama organisasi tersebut yang puncaknya jatuh pada Jumat, 27 Februari 2026 mendatang. Konsolidasi digelar bersama organisasi sayap Muda Bergerak Sulsel dan Tim 7 Partai Gerakan Rakyat Sulsel, Minggu (22/2) sore di Makassar. Rapat dipimpin langsung Ketua DPW GR Sulsel, Asri Tadda, dan dihadiri jajaran pengurus lintas struktur wilayah. Dalam arahannya, Asri menegaskan bahwa peringatan satu tahun Gerakan Rakyat bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi dan penguatan komitmen perjuangan. “Alhamdulillah, tak terasa Gerakan Rakyat resmi menginjak usia satu tahun sejak dideklarasikan pada 27 Februari 2025 lalu. Ini akan kita rayakan secara sederhana, tetapi bermakna,” ujarnya. Menurutnya, setahun perjalanan GR telah melahirkan sejumlah organisasi dan sayap gerakan, mulai dari Badan Siaga Bencana (Bahana), Badan Keamanan dan Pengawalan (Bakawal), Muda Bergerak, Perempuan Bergerak, Serikat Nelayan Rakyat (Senara), hingga Partai Gerakan Rakyat. Ia menyebut, kehadiran GR terinspirasi oleh semangat perubahan yang digaungkan tokoh nasional Anies Baswedan, serta menjadi wadah resmi berhimpunnya para pejuang perubahan. Empat Agenda Sosial dan Reflektif Sebagai wujud rasa syukur dan pengabdian kepada masyarakat, DPW GR Sulsel mengumumkan empat agenda utama yang akan digelar secara bertahap. Pertama, Berbagi Buku Bacaan yang dilaksanakan pada Selasa (24/2) pukul 13.30 WITA, dengan titik kumpul di depan Perpustakaan Wilayah Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Kegiatan ini membuka ruang donasi buku bacaan dari anggota dan simpatisan. Kedua, Menanam Pohon Harapan pada Rabu (25/2) pukul 16.00 WITA di kawasan Galangan Kapal. Aksi ini dimaksudkan sebagai simbol komitmen menjaga lingkungan sekaligus menanam optimisme masa depan. Ketiga, Berbagi Takjil pada hari yang sama pukul 17.30 WITA di Lampu Merah Fly Over Urip Sumoharjo. Kegiatan ini dirangkaikan dengan semangat berbagi di bulan Ramadan, dengan partisipasi donasi paket takjil dari kader dan simpatisan. Keempat, Syukuran 1 Tahun Gerakan Rakyat yang dilaksanakan pada Jumat (27/2). DPW menganjurkan agar kegiatan ini digelar secara sederhana di tingkat DPD dan DPC masing-masing, serta dapat dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Asri Tadda mengajak seluruh anggota dan simpatisan untuk mengambil bagian aktif dalam setiap rangkaian kegiatan tersebut. “Peringatan satu tahun ini adalah refleksi kesyukuran rakyat atas hadirnya Gerakan Rakyat. Kita ingin momentum ini memperkuat solidaritas, memperluas kebermanfaatan, dan menegaskan komitmen bahwa GR akan terus hadir untuk rakyat,” tegasnya. Dengan mengusung tema “1 Tahun Gerakan Rakyat, Hadir untuk Rakyat”, DPW GR Sulsel berharap rangkaian kegiatan ini tidak hanya mempererat konsolidasi internal, tetapi juga memperkuat citra organisasi sebagai gerakan sosial-politik yang berpijak pada kerja nyata dan kepedulian publik. Turut hadir dalam pertemuan konsolidasi tersebut Sekretaris GR Sulsel Suwardi, Bendahara GR Sulsel Irma Effendy, Wakil Ketua POK Fuad Kesuma Fikar, Wakil SSekretaris POK Renaldi, Wakil Sekretaris Humas dan Media Rury P Asri, dan Ketua DPW Muda Bergerak (MB) Sulsel Muh Alief beserta jajaran. Dari Tim 7 DPW Partai Gerakan Rakyat Sulsel, hadir Sekretaris Partai GR Sulsel Muh Zaynur, Wakil Ketua Muh Azhar, Wakil Sekretaris PGR Sulsel Muh Nur Muin, Wakil Sekretaris Samila Achmad Rejo dan masih banyak lagi. (*)

Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Tual

Dari Seragam ke Serangan: Negara Tak Boleh Gagal Mengusut Kekerasan terhadap Anak

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Tual / Fikri Haikal

ruminews.id – Peristiwa itu terjadi dalam situasi yang seharusnya berada dalam kendali aparat. Seorang anak berusia belasan tahun dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh anggota aparat bersenjata dalam sebuah operasi pengamanan. Insiden tersebut berujung fatal. Korban yang masih berstatus pelajar tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali ke bangku sekolah, bermain dengan teman sebayanya, atau menata masa depannya. Aparat yang seharusnya hadir sebagai pelindung justru diduga menjadi pelaku kekerasan. Setelah kejadian, proses hukum memang berjalan. Oknum aparat telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun persoalan ini tidak berhenti pada penetapan individu semata. Publik mempertanyakan transparansi penyelidikan, akuntabilitas institusi, serta komitmen negara dalam memastikan keadilan benar-benar ditegakkan bukan sekadar meredam kemarahan sesaat. Kematian seorang anak di tangan aparat bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ia adalah alarm keras bagi negara hukum. Dalam sistem demokrasi, penggunaan kekuatan oleh aparat memiliki batas yang jelas: legalitas, kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini bukan formalitas, melainkan pagar etis dan hukum agar monopoli kekerasan negara tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Secara normatif, Konstitusi menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mewajibkan negara dan aparatnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi apa pun. Artinya, ketika aparat justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, yang dilanggar bukan hanya hukum pidana, melainkan mandat konstitusional itu sendiri. Lebih jauh, kasus ini menyentuh dimensi moral politik yang mendasar. Negara dalam teori politik modern diberi legitimasi untuk menggunakan kekuatan demi melindungi warga. Namun legitimasi itu bersyarat: ia harus digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan melukai mereka. Anak adalah simbol kelompok paling rentan dalam masyarakat. Ketika mereka tidak lagi aman bahkan dari institusi yang bersenjata atas nama negara, maka yang retak bukan hanya hukum, tetapi juga kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Kita tidak boleh terjebak pada narasi bahwa ini sekadar “oknum”. Setiap pelanggaran memang dilakukan individu, tetapi setiap kekerasan yang berulang mengindikasikan problem sistemik: pola pelatihan, budaya institusional, mekanisme pengawasan, hingga keberanian institusi untuk membuka diri pada evaluasi publik. Tanpa pembenahan struktural, keadilan akan selalu bersifat kasuistik. Karena itu, pengusutan tuntas harus memenuhi dua syarat. Pertama, akuntabilitas pidana yang transparan dan independen. Kedua, evaluasi kelembagaan yang nyata dan terukur. Negara tidak boleh berhenti pada penghukuman individu, tetapi harus memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang. Pada akhirnya, ukuran peradaban suatu bangsa tidak dilihat dari seberapa kuat aparatnya, melainkan dari seberapa aman anak-anaknya. Jika negara ingin tetap dipercaya, ia harus menunjukkan bahwa seragam bukan simbol kekuasaan yang kebal kritik, melainkan amanah untuk melindungi terutama mereka yang paling tak berdaya.

Home

Berita

Internasional

Nasional