Kota makassar

Uncategorized

Era Kepemimpinan Munafri Berbuah Hasil, Kota Makassar Masuk 10 Besar Sebagai Kota Toleran Nasional

ruminews.id, MAKASSAR – Kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menorehkan pengakuan di level nasional. Di tengah dinamika sosial perkotaan yang kian kompleks, Pemerintah Kota Makassar dinilai mampu menjaga harmoni dan merawat keberagaman sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang inklusif. Setelah sebelumnya masuk dalam nominasi kota toleran pada tahun 2025, capaian tersebut kini meningkat. Kota Makassar resmi menembus peringkat 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia. Pengakuan ini bukan sekadar simbolik, melainkan cerminan dari konsistensi kebijakan dan langkah konkret pemerintah kota dalam membangun ruang hidup yang saling menghargai antarumat beragama. Penilaian tersebut merujuk pada rilis SETARA Institute melalui peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) yang digelar di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026. Indeks ini mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, praktik kebijakan, hingga dinamika sosial masyarakatnya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, menyampaikan apresiasi atas capaian Kota Makassar yang kembali mendapat pengakuan nasional dalam bidang toleransi dan kerukunan umat beragama. “Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026). Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara kepemimpinan politik, birokrasi, dan sosial kemasyarakatan di Kota Makassar semakin solid dan berjalan searah dalam membangun harmoni di tengah keberagaman. “Kepemimpinan pak Wali Kota (Munafri) memberikan arah kebijakan yang inklusif, birokrasi menjalankan program secara konsisten, dan elemen masyarakat turut menjaga nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Prof. Arifuddin. Ia menegaskan, peran semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem sosial yang kondusif, menjaga keberagaman. FKUB, kata dia, terus berupaya memperkuat fungsi dialog lintas agama, membangun komunikasi yang terbuka, serta menjadi jembatan dalam merespons berbagai dinamika di masyarakat. Lebih lanjut, Prof. Arifuddin berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama di Makassar. “Ini adalah hasil kerja bersama. Tugas kita ke depan adalah menjaga konsistensi, memperluas ruang dialog, dan memastikan nilai-nilai toleransi terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat,” tutupnya. Masuknya Makassar dalam daftar elit ini menempatkannya sejajar dengan sejumlah kota besar lain seperti Semarang, Bekasi, Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Palembang, dan Batam, yang sama-sama dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga kerukunan di tengah keragaman penduduknya. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa Makassar tidak hanya berkembang sebagai kota metropolitan dari sisi ekonomi dan infrastruktur. Tetapi juga sebagai ruang hidup yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kebersamaan, dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Kaitan hal ini, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, mengungkapkan bahwa pengukuran tingkat toleransi di kota-kota di Indonesia telah dilakukan secara konsisten sejak 2015 melalui studi Indeks Kota Toleran (IKT). Dia menjelaskan, studi IKT bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempelajari berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan oleh elemen kota. Baik pemerintah maupun masyarakat, dalam membangun kehidupan yang toleran, inklusif, serta mengelola kebhinekaan secara harmonis. “Studi IKT dimaksudkan untuk mempelajari praktik-praktik baik yang dilakukan oleh elemen-elemen kota, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam hal toleransi, inklusivitas, dan tata kelola kebhinekaan kota,” ujar Ismail. Ia berharap, capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga Makassar dapat menjadi salah satu rujukan nasional dalam pengelolaan keberagaman dan pembangunan kota yang inklusif. Menurutnya, cakupan kajian IKT dilakukan pada 98 kota di seluruh Indonesia, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi toleransi di tingkat perkotaan. Dalam hasil terbaru, Kota Makassar mencatat lonjakan peringkat yang signifikan, khususnya pada kategori kota dengan jumlah penduduk di atas satu juta jiwa. “Jika pada IKT 2024 Makassar berada di posisi ke-52, maka pada IKT 2025 mengalami kenaikan drastis dengan lompatan 43 peringkat hingga menempati posisi ke-9 nasional,” tuturnya. Ismail menilai, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam praktik dan kebijakan yang mendukung toleransi di Makassar. Peningkatan ini sekaligus menjadi indikator bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota bersama masyarakat mulai menunjukkan dampak yang terukur. “Lompatan ini cukup tinggi dan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” tambahnya. Sedangkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa lonjakan peringkat Kota Makassar dalam daftar kota toleran tingkat nasional bukanlah capaian yang datang secara instan. Menurutnya, progresivitas tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merawat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat. “Capaian ini lahir dari proses panjang, melalui kebijakan yang terukur dan implementasi nyata di lapangan, serta dukungan aktif dari berbagai stakeholder,” ujar Fathur. Ia menjelaskan, pengakuan terhadap Makassar semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan Harmony Award 2025 oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Penghargaan tersebut menjadi indikator kuat bahwa upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di Makassar berjalan efektif. Menurutnya, capaian ini sekaligus mempertegas arah pembangunan sosial Pemerintah Kota Makassar yang kini memasuki tahun kedua di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. “Pak Wali dan ibu Wawali berhasil menerjalankan visi Makassar sebagai kota inklusif ke dalam program-program konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tuturnya. Lanjut dia, sejumlah langkah strategis telah dijalankan untuk memperkuat nilai toleransi, di antaranya pemerintah kota secara aktif memfasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dari berbagai umat, sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman. Selain itu, dukungan anggaran juga diberikan melalui skema hibah kepada organisasi-organisasi keagamaan guna menunjang aktivitas sosial dan pembinaan umat. Tidak hanya itu, peran Forum Kerukunan Umat Beragama terus diperkuat sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan membangun dialog antarumat beragama. “Apalagi, FKUB didorong menjadi ruang mediasi, komunikasi, sekaligus penggerak edukasi toleransi di tengah masyarakat,” ungkapnya. Langkah konkret lainnya dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama Kota Makassar. Pada Maret 2026 lalu, pemerintah menetapkan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan sebagai wilayah percontohan. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem sosial yang inklusif dari tingkat paling bawah, dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari warga. Fathur menambahkan, berbagai program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator penilaian semata. Tetapi lebih jauh bertujuan membangun fondasi sosial yang kokoh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Makassar yang damai dan harmonis. “Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi komitmen jangka panjang untuk memastikan Makassar tetap menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman bagi seluruh umat beragama,” tutupnya. (*)

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kota Makassar Resmi Jalankan PSEL Berbasis Aglomerasi bersama Gowa-Maros

Proyek PLTSa Siap Dibangun di TPA Manggala, Appi: Penting untuk Jawab Lonjakan Sampah Perkotaan ruminews.id, MAKASSAR -Wali Kota Makassar bersama Bupati Gowa dan Bupati Maros resmi menandatangani perjanjian kerja sama atau PKS penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Penandatangan kolaborasi lintas daerah tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/04/2026). Kolaborasi tersebut ini menjadi langkah konkret lintas daerah dalam mendukung implementasi PSEL di Makassar, sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah berbasis energi (waste to energy). Sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah di tiga kawasan Mamminasata Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurifq, dalam arahannya menjelaskan bahwa proyek nasional ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia. Ia menegaskan pengembangan PSEL merupakan langkah penting dalam menjawab persoalan timbulan sampah yang terus meningkat diperkotaan dan mencapai timbulan 1000 ton perhari. “Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya. Sementera itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pendekatan aglomerasi bersama dua kabupaten tetangga dirancang untuk memastikan persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antarwilayah. “Perjanjian kerjasama ini dibangun sistem algomerasi dengan daerah sekitar (Maros dan Gowa),” jelasnya. Munafri menjelaskan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari dan dinilai masih dapat dioptimalkan. Namun demikian, kapasitas pengangkutan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk memaksimalkan layanan pengangkutan sampah. Ia menambahkan, dengan tambahan pasokan dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Kabupaten Maros sekitar 50 ton per hari, fasilitas PSEL diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 MegaWatt, tergantung kualitas sampah yang masuk. “Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan,” katanya. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen. Sehingga memang harus dimaksimalkan untuk menambah kemampuan untuk daya angkut ini,” lanjutnya. Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan teknologi modern yang telah teruji dan tidak akan menimbulkan dampak seperti yang dikhawatirkan. Ia menepis kekhawatiran warga bahwa kawasan TPA akan berubah menjadi kawasan industri yang mencemari lingkungan. Appi menjelaskan, fasilitas PSEL justru hadir untuk mengolah sampah agar tidak menggunung dengan pengolahan yang telah memenuhi standar keamanan. “Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven (terbukti),” tegasnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menyiapkan lahan 10 hektardi kawasan TPA Tamangapa untuk dipola memenuhi kebutuhan 7 hektare sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama yang masih bisa dimanfaatkan “Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelasnya. Lebih jauh, Appi menekankan bahwa PSEL merupakan bagian dari solusi hilir yang terintegrasi dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah Kota, termasuk peralihan dari open dumping menuju sanitary landfill serta penguatan pengelolaan dari hulu. Appi menjelaskan dirinya bersama jajaran dinas terkait saat ini juga tengah melakukan pembenahan menyeluruh sistem persampahan di Kota Makassar, termasuk percepatan transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill. Implementasinya diperkuat melalui pemilihan sampah berbasis RT/RW, penguatan bank sampah, optimalisasi TPS3R, pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos hingga pemanfaatan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel). “Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini,” tambahnya.(*)

Makassar, Opini, Pemuda

Pemuda Kristen yang Berdampak: Firmes Membawa Misi bagi Peran Pemuda dalam Pembangunan Kota Makassar

Penulis : Maichel-Pemuda Gereja ruminews.id.,Sebagai sesama pemuda gereja, saya melihat perjalanan Firmes Nosioktavian bukan sekadar perjalanan organisasi, tetapi proses yang utuh: dimulai dari pelayanan PPGT, bertumbuh sebagai aktivis kampus, hingga dipercaya menjadi Ketua Cabang GMKI Makassar. Bagi saya, ini bukan sesuatu yang instan, melainkan rangkaian proses yang membentuk karakter, keberanian, dan arah kepemimpinannya hari ini. Di tengah dinamika organisasi kepemudaan yang perlahan kehilangan daya kritis, pemuda Kristen sebenarnya sedang dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah: tetap berada di zona nyaman atau berani menentukan arah perubahan. Dalam konteks ini, saya melihat Firmes hadir sebagai representasi pemuda yang lahir dari proses pelayanan dan pergumulan nyata. Pencalonannya sebagai Ketua GAMKI Kota Makassar menjadi momentum penting untuk melihat kembali arah gerak pemuda Kristen ke depan. Perjalanan Firmes dimulai dari ruang pelayanan PPGT, tempat ia belajar arti kesetiaan dalam hal-hal kecil. Ia memahami bahwa pelayanan bukan tentang jabatan, melainkan tentang ketekunan dan komitmen. Proses itu kemudian diperkaya dengan pengalamannya sebagai aktivis kampus, yang membentuk kepekaan sosial dan keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran. Semua itu semakin ditempa dalam dinamika GMKI Cabang Makassar, ketika ia memikul tanggung jawab sebagai Ketua Cabang. Menurut saya, Firmes adalah sosok yang cukup konsisten dalam menjaga nilai. Ia berani bersuara, tetapi tetap berpijak pada prinsip yang ia yakini. Ia memandang iman Kristen bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai panggilan untuk hadir di tengah persoalan sosial. Bagi saya, ini penting—karena pemuda Kristen seharusnya tidak kehilangan daya kritis, tetap menjaga integritas, dan berani berdiri ketika kebenaran mulai diabaikan. Ketika Firmes mencalonkan diri sebagai Ketua GAMKI Kota Makassar, saya melihat itu bukan sekadar langkah struktural, tetapi bentuk kesiapan untuk memperluas pengabdian. Ia sendiri menegaskan bahwa ini bukan tentang posisi, melainkan tentang kesetiaan pada proses. Dari apa yang saya lihat, Firmes adalah sosok yang loyal dan cukup menginspirasi pemuda gereja di Kota Makassar karena konsistensinya dalam pelayanan. Pada akhirnya, pilihan terhadap kepemimpinan bukan sekadar memilih figur, tetapi menentukan arah. Firmes mungkin tidak sempurna, tetapi saya melihat ada keberanian, pengalaman, dan integritas dalam dirinya. Dan mungkin, yang kita butuhkan hari ini bukan sosok yang sempurna, tetapi pemuda yang mau bertumbuh, tetap setia, dan berani mengambil peran dalam pembangunan Kota Makassar. Maicel

Hukum, Makassar, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Dari Altar ke Balai Kota: Sinkronisasi Peran Pemuda Kristen untuk Kota Makassar yang Unggul dan Inklusif.

Penulis : Firmes Nosioktavian  ruminews.id – Makassar bukan sekadar kota pelabuhan atau gerbang Indonesia Timur. Bagi kita yang lahir, besar, dan berkarya di sini, Makassar adalah rumah yang terus bersolek menuju kota dunia. Namun, setinggi apa pun gedung pencakar langit yang kita bangun, kota ini akan rapuh jika manusia di dalamnya tidak tumbuh. Di sinilah kegelisahan saya sebagai anak muda, sebagai warga Kristen, dan kini sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) Kota Makassar: sudah sejauh mana pemuda Kristen mengambil peran dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) kota kita? Statistik berbicara. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia Makassar tahun 2024-2025 berada di angka di atas 83 kategori “sangat tinggi”. Ini prestasi yang membanggakan. Namun, di balik angka itu, masih ada kesenjangan keterampilan dan pengangguran terbuka di kalangan lulusan baru. Sementara itu, komunitas Kristen yang merupakan bagian penting dari warga Makassar (sekitar 12-14% populasi) memiliki potensi luar biasa. Anak-anak muda kita menimba ilmu di kampus terbaik, aktif di organisasi kepemudaan atau organisasi gereja, dan melek digital. Sayangnya, energi ini sering hanya terserap di ruang-ruang internal gereja “di balik altar” sehingga kontribusinya di ruang publik (yang saya simbolkan sebagai “Balai Kota”) belum optimal. Saya melihat ini sebagai peluang untuk menjembatani kesenjangan itu. GAMKI sebagai organisasi perjuangan pemuda Kristen telah lama memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Namun, kita tidak boleh hanya menjadi organisasi yang eksklusif dan reaktif. Saya ingin membawa GAMKI Makassar menjadi lokomotif sinkronisasi: menyatukan kekuatan rohani yang terbentuk di gereja-gereja dengan kebutuhan nyata pembangunan kota. Membawa Nilai Altar ke Ruang Publik Gereja-gereja di Makassar mulai beberapa denominasi Sinode hingga denominasi mandiri, memiliki program pemuda yang padat, seperti latihan vokal, seminar rohani, retret, pelatihan skil, management organisasi, dll. Semua itu baik untuk pembentukan karakter dan spiritualitas. Tapi jika tidak dilanjutkan dengan aksi nyata di masyarakat, kita hanya membangun _menara gading_. Dorongan dan support bagi setiap pemuda Kristen yang tergabung dalam GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) dan komunitas gerejawi untuk terlibat langsung dalam isu-isu kota: advokasi kebijakan publik, pengentasan dan perlindungan kaum rentan, pengembangan lorong wisata, dan program Makassar Recover. Nilai-nilai integritas yang kita pelajari di altar harus tampak dalam cara kita bekerja sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat lain dan lembaga keagamaan. Pendidikan & Literasi Digital: Mencipta, Bukan Sekadar Konsumsi Makassar sedang bertransformasi menuju _smart city_. Data Kominfo menunjukkan penetrasi internet di Sulawesi Selatan tinggi, tetapi literasi digital kita masih perlu ditingkatkan. Pemuda Kristen harus menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks dan mempromosikan narasi damai di media sosial. Pentingnya inisiasi program “Rumah Belajar Digital” yang dikelola oleh kader GAMKI, Pemuda Gereja dan Seluruh masyarakat luas di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Bukan hanya untuk jemaat, tetapi terbuka bagi masyarakat umum. Ini adalah wujud moderasi beragama sekaligus pembangunan SDM yang konkret. Pemuda Kristen harus beralih dari sekadar konsumen teknologi menjadi kreator menciptakan konten edukasi, aplikasi sosial, hingga peluang usaha berbasis digital. Ekonomi Kreatif dan Kemandirian Inklusif Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta berbagai OPD telah membuka ruang kolaborasi untuk UMKM pemuda. Namun, keterlibatan pemuda Kristen secara institusional masih terlihat “malu-malu”. Melalui posisi ketua DPC GAMKI, posisi start untuk membangun inkubator bisnis pemuda yang mempertemukan jaringan jemaat dengan program pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha. Kita bisa menggerakkan koperasi, mendorong wirausaha muda, dan memastikan bahwa kantong-kantong kemiskinan di pemukiman padat mendapat sentuhan nyata dari talenta-talenta muda kita. Altar memberikan etika kerja yang jujur; Balai Kota menyediakan instrumen kebijakan. Ketika keduanya sinkron, pembangunan SDM menjadi inklusif dan berkeadilan. Mari Kita Bersama Membangun Makassar Ini sekadar berbicara dari mimbar. Tetapi lahir dan dibesarkan di tengah hiruk-pikuk kota ini, aktif di organisasi kepemudaan sejak bangku SMA, dan telah banyak terlibat dalam pendampingan masyarakat bersama lembaga gereja dan komunitas lintas iman. Bagi saya, GAMKI bukan sekadar wadah, melainkan jembatan jembatan antara altar dan Balai Kota, antara iman yang transformatif dan aksi sosial yang nyata. Saya tidak ingin pemuda Kristen hanya dikenal sebagai “kelompok minoritas yang baik dan rajin ke gereja”. Saya ingin kita dikenal sebagai aktor utama pembangunan yang membawa semangat kasih, integritas, dan keunggulan ke tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudari, pembangunan SDM yang sehat adalah pembangunan yang inklusif. Sinkronisasi peran pemuda Kristen bukanlah upaya untuk melakukan kristenisasi, melainkan kontribusi nyata bagi rumah bersama. Kita dipanggil menjadi garam dan terang di Makassar, itu berarti menjadi warga kota yang produktif, toleran, dan unggul. SDM Makassar yang unggul adalah mereka yang tangguh secara spiritual di altar, namun lincah dan berdaya guna di tengah masyarakat. Dengan keyakinan itu, saya memantapkan diri untuk maju sebagai Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Indonesia Kota Makassar. Saya mengajak seluruh pemuda Kristen, lintas gereja dan lintas organisasi, untuk bergerak bersama. Mari kita buktikan bahwa dari altar kita lahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya pandai berdoa, tetapi juga cakap berkarya, merangkul semua, dan menjadikan Makassar sebagai kota yang manusiainya tumbuh seimbang dengan megahnyac infrastruktur. We Growing Together Makassar Maju, Pemuda Kristen Unggul, GAMKI Beraksi! Hormat Saya, *Firmes Nosioktavian*

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Borong Tiga Penghargaan di Hari Jadi Sulsel ke-356

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali menorehkan catatan gemilang. Pada puncak perayaan Peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356, Pemkot Makassar berhasil memborong tiga penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (19/10/2025). Tiga penghargaan yang diraih Kota Makassar meliputi kategori Kota Layak Anak Terbaik dengan predikat Nindya, Kota dengan persentase penduduk miskin terendah dengan capaian 4,97 persen, serta Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi, yakni 83,92 poin. Capaian ini semakin menegaskan posisi Makassar sebagai salah satu kota dengan performa pembangunan terbaik di Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada daerah yang telah menunjukkan kinerja positif. Seluruh penilaian, kata Ia, berbasis pada data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil yang ditampilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi tolok ukur sekaligus dorongan bagi seluruh pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik ke depannya. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah kota, tetapi juga buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran OPD dan dukungan penuh masyarakat Makassar. Ia menilai capaian sebagai Kota Layak Anak merupakan peningkatan signifikan, karena Makassar kini bergerak dari status madya menuju level utama. Hal ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak. Terkait dengan pencapaian IPM tertinggi, Munafri menjelaskan bahwa indikator tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menilai capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan selama ini berhasil memberi dampak langsung bagi warga. Sementara itu, penghargaan sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah dianggapnya sebagai buah dari berbagai intervensi yang selama ini dijalankan Pemkot Makassar. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan UMKM terbuktivtelah memberikan hasil yang nyata. “Alhamdulillah, tiga penghargaan ini adalah bukti kerja nyata yang kita lakukan bersama. Kota Layak Anak meningkat ke level utama, IPM yang terus membaik menunjukkan perhatian besar kita terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penurunan kemiskinan menandakan intervensi kita berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Munafri. Namun demikian, Ia menekankan bahwa penghargaan ini tidak boleh membuat pemerintah kota berpuas diri. Justru, kata dia, capaian ini menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk mempertahankannya di masa mendatang. Olehnya, Munafri menuturkan bahwa strategi khusus telah disiapkan, termasuk penguatan monitoring dan evaluasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan pemerintah kota dapat memberikan dampak langsung dan signifikan kepada masyarakat. “Kami akan memperkuat monitoring dan evaluasi, serta memastikan intervensi kebijakan selalu tepat sasaran. Harapannya, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Makassar,” jelasnya. Munafri tidak lupa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sulawesi Selatan. Ia berkomitmen untuk terus membangun sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.(*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Buka Pasar Murah Pemkot Makassar Semarak Hari Jadi Sulsel, Hadir di 5 Titik

  ruminews.id, MAKASSAR,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digelar Pemerintah Kota Makassar di salah satu titik GPM, Halaman Kantor Kecamatan Tamalate, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Ketapang Kota Makassar, dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-356 Sulawesi Selatan. GPM Serentak digelar serentak di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar, pelaksanaan berlangsung di lima titik kecamatan, yakni Tamalate, Panakkukang, Tallo, Wajo, dan Ujung Pandang. Kehadiran program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan akses pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung kegiatan ini. Ia berharap kehadiran pasar murah ini diharapkan mampu mengintervensi kebutuhan pokok masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini,” katanya. Munafri mendorong agar GPM di Kota Makassar tidak hanya bersifat seremonial dalam momentum HUT Sulawesi Selatan, tetapi dapat menjadi agenda rutin dan berkelanjutan di tingkat kecamatan. Sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. “Saya berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan, minimal seminggu sekali di kantor kecamatan. Dengan pola bergilir, misalnya tujuh kecamatan di minggu pertama dan delapan kecamatan di minggu berikutnya, kita dapat memberikan penetrasi lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya. Selain soal ketersediaan bahan pangan, Munafri juga menekankan pentingnya modernisasi sistem pembayaran. Sejalan dengan itu, Ia mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mengedukasi masyarakat melalui penggunaan QRIS. “Dengan transaksi non-tunai, kita bisa mencatat transaksi secara langsung dan mengurangi potensi kecurigaan. Sekaligus, masyarakat teredukasi memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses jual beli,” jelasnya. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan para camat dan lurah untuk tidak sekedar memastikan GPM terlaksana, tapi juga aktif mengawal kegiatan ini agar benar-benar menjangkau dan bermanfaat bagi warga setempat. “Kehadiran masyarakat harus dipastikan. Jangan sampai mereka tidak antusias karena ini diselenggarakan di kantor kecamatan. Kantor kecamatan adalah pusat pelayanan, sehingga warga harus merasa leluasa hadir dan memanfaatkan kesempatan ini,” pesannya. Di akhir sambutannya, Munafri kembali mengajak seluruh perangkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk terus menjaga kekompakan dalam menjawab kebutuhan warga. “Pasar murah ini bukan hanya untuk masyarakat sekitar kecamatan, tapi untuk semua warga Kota Makassar. Mari bersama-sama kita hadirkan solusi, menjaga lingkungan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan bersama,” tutupnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketapang Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, menambahkan bahwa GPM di Makassar melibatkan sejumlah distributor, antara lain Bulog, PT Prima Food, pelaku UMKM, serta pedagang sayuran. “Bulog menyiapkan 1 ton beras dan 240 liter minyak goreng. PT Prima Food menghadirkan produk ayam dan olahannya, sementara UMKM menyediakan berbagai produk sayuran dan olahan,” pungkasnya.(*)

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Sambut Hangat Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Makassar

ruminews.id, MAKASSAR,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sambutan hangatnya pada pembukaan Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat (10/10/2025). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 10–11 Oktober 2025, ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ajang temu pejabat publik dan alumni HMI dari seluruh daerah di Sulawesi. Turut hadir pada acara ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) MN KAHMI, Syamsul Qomar, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulsel, Ni’Matullah Erbe, serta para pengurus wilayah dan daerah KAHMI se-Sulawesi, Ketua Panitia, sekaligus Anggata DPRD Sulsel, Fadriaty. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi kepada jajaran KAHMI yang memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah penyelenggaraan silaturahmi. Ia berharap, tidak hanya kegiatan regional, tetapi juga kegiatan nasional KAHMI bisa digelar di Kota Makassar. “Kami sangat berterima kasih kegiatan ini ditempatkan di Kota Makassar. Harapan saya, bukan hanya kegiatan regionalnya, tapi kegiatan nasionalnya juga bisa kita bawa ke Makassar,” ujar Munafri. Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar memandang penting kehadiran KAHMI sebagai wadah alumni HMI yang memiliki kapasitas intelektual dan jaringan luas. Ia menjelaskan kota Makassar sebagai metropolitan berpenduduk 1,4 juta jiwa tentu memiliki peluang strategis dan tantangan. Sejalan dengan itu, ia menyebut KAHMI merupakan “gudang sumber daya manusia” yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kota. “Karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dan kolaborasi dari KAHMI untuk bersama-sama membangun Makassar,” ungkapnya. Selain berbicara tentang sinergi pembangunan, Munafri juga menyelipkan suasana hangat khas Makassar dalam sambutannya. Ia menyebut ada “larangan” bagi tamu yang datang ke Makassar. “Jangan coba-coba diet karena kuliner Makassar yang lezat, jangan terlalu cepat tidur agar bisa menikmati semilir angin mamiri,” pungkas Munafri yang mengundang tawa dan tepuk tangan para tamu. Munafri juga berharap seluruh tamu dari berbagai daerah di Sulawesi dapat menikmati keramahan dan pelayanan Kota Makassar selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan, Pemerintah Kota akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sekaligus terbuka terhadap kritik dan masukan. “Sulawesi ini adalah bagian penting dari Indonesia. Banyak hal besar bisa lahir dari Pulau Sulawesi, dan banyak persoalan juga bisa kita selesaikan bersama. Karena itu, mari kita perkuat kolaborasi dari Sulawesi untuk Indonesia,” harapnya(*).

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Proyek Jalan Alternatif Bukit Baruga ke Perintis Kemerdekaan Senilai Rp100 Miliar Resmi Dimulai

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan timur kota. Salah satu langkah konkret yang kini mulai diwujudkan adalah pembangunan akses jalan alternatif baru yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea. Dimana tiga wilayah dengan mobilitas tinggi yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan, terutama di jalur menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Leimena tembus Kecamatan Manggala. Proyek ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Jalur Riverside akan membentang sepanjang 3,8 kilometer. Akses baru ini digadang-gadang akan menjadi jalur strategis pengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Makassar. Tentu menjadi angin segar bagi warga yang selama ini harus berjibaku dengan kepadatan kendaraan setiap pagi dan sore hari. Langkah nyata itu ditandai dengan Groundbreaking pembangunan akses Riverside Jalan Alternatif Leimena–Perintis, yang dilaksanakan oleh PT Bumi Asri Nusa (KALLA Land & Property), Jumat (10/10/2025). Pembangunan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah kota dengan pihak swasta dalam mempercepat penataan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa proyek ini bukan hanya menjawab kebutuhan transportasi masyarakat. Tetapi juga bagian dari visi besar mewujudkan kota yang tertata, terhubung, dan berorientasi pada kenyamanan warga. “Kami berkmitmen menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan timur kota,” ujar Munafri. “Salah satu langkah konkret yang kami mulai diwujudkan adalah pembangunan akses jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea, hingga menuju Perintis dan BTP,” lanjut Appi. Lebih lanjut pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan, bahwa pembangunan jalan alternatif ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan wilayah timur kota dan menjadi bagian penting dari visi besar penataan kota yang berkelanjutan. “Proses pembangunan jalan alternatif Leimena–Perintis ini akan memberikan dampak yang sangat baik, terutama dalam proses pembangunan perkotaan yang ada di Kota Makassar,” tuturnya. “Jalan ini akan mengurai atau menyelesaikan persoalan kemacetan yang hampir tiap hari menjadi keluhan warga masyarakat,” tambah Munafri. Politisi Golkar itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar, akan memberikan dukungan penuh terhadap proses perizinan dan percepatan pembangunan. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar proyek ini berjalan tepat waktu. “Pemerintah kota akan sangat support seluruh urusan perizinan yang akan dilaksanakan, kami akan mendukung dengan baik. Kalau kita jalankan secara bersama-sama dan dikawal dengan baik, progres pekerjaan ini bisa selesai tanpa keterlambatan,” jelasnya. Lebih lanjut, Wali Kota Makassar itu, juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan perluasan akses hingga ke kawasan BTP (Bumi Tamalanrea Permai). Hal ini diharapkan dapat menjadikan jalur baru tersebut sebagai akses alternatif utama dari dan menuju wilayah-wilayah strategis di bagian timur kota. Selain pembangunan infrastruktur jalan, Pemkot Makassar juga memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan akibat keberadaan pedagang di sepanjang Jalan Leimena. Munafri menyebutkan, hasil pembahasan antara Pemkot Makassar dan Kalla Group di Baruga telah menghasilkan rencana pembangunan pasar tradisional modern di dalam kawasan pengembangan, yang akan menjadi tempat relokasi bagi para pedagang pasar tumpah. “Selama ini keluhan masyarakat terhadap pedagang pasar tumpah di Jalan Leimena insya Allah akan diberikan jalan keluar,” sebutnya. “Dari hasil pembicaraan dengan Kalla Group, akan dibangun pasar tradisional modern di dalam kawasan. Untuk sementara, para pedagang kami relokasi dulu ke Pasar Toddopuli, supaya proses penataan bisa berjalan,” tutur Appi melanjutkan. Dia menambahkan, tingkat kepadatan kendaraan di jalur tersebut sudah sangat tinggi, diperparah dengan aktivitas pedagang di bahu jalan. Dengan dibukanya jalan baru ini, beban lalu lintas di kawasan Antang, Manggala, dan Panakkukang diharapkan dapat terdistribusi dengan lebih baik. “Apalagi, daerah Antang ini pertumbuhannya sangat baik. Sentra-sentra ekonomi di wilayah ini harus tersupport dengan baik agar pembagian beban kota bisa lebih merata,” tambahnya. Lebar jalan yang akan dibangun mencapai 30 meter, sehingga dinilai cukup untuk menampung beban kendaraan harian yang melintasi jalur tersebut. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari satu tahun. “Dengan dibuka perluasan sampai 30 meter, saya pikir ini lebih dari cukup untuk mengatur ritme kendaraan yang lewat setiap harinya,” sebutnya. “Kita targetkan bisa selesai kurang dari setahun supaya akses ini benar-benar bisa digunakan masyarakat di wilayah Antang dan Panakkukang,” lanjut Munafri optimistis. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam membangun kota. Menurutnya, sinergi seperti inilah yang menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur di Makassar. “Kami berharap seluruh persoalan di titik-titik lain juga bisa diselesaikan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta. Kolaborasi seperti ini harus terus kita bangun untuk mewujudkan Makassar yang jauh lebih baik ke depannya,” pungkasnya. Sedangkan, Ricky Theodores selaku Chief Executive Officer KALLA Land & Property mengatakan, tingkatkan Konektivitas Kawasan Bukit Baruga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar, resmi kegiatan groundbreaking Riverside (Jalur Alternatif Baruga – Leimena) pada Jumat, 10 Oktober 2025. “Program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, aman, dan terintegrasi,” jelasnya. Lebih lanjut, Ricky menyampaikan, rasa syukur atas dimulainya pembangunan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat konektivitas kawasan Bukit Baruga dan sekitarnya. Ia menegaskan, sangat percaya, akses yang baik akan menjadi fondasi penting bagi kawasan hunian yang berkembang. “Jalur Riverside akan menjadi infrastruktur utama dalam menghubungkan kawasan hunian, fasilitas publik, serta aktivitas warga, sehingga menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih modern, efisien, dan berkualitas,” tuturnya. Sebagai pengembang kawasan hunian yang mengusung filosofi Harmoni Kehidupan, Bukit Baruga meyakini bahwa pembangunan kawasan bukan sekadar tentang bangunan, tetapi tentang membangun ruang hidup yang menyatukan kenyamanan, keberlanjutan, dan konektivitas. Lanjut dia, kehadiran jalur Riverside menjadi bentuk nyata komitmen tersebut demi menghadirkan akses jalan yang lebih nyaman, aman, dan mendukung mobilitas penghuni serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dijelaskan, proyek ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Jalur Riverside akan membentang sepanjang 3,8 kilometer, menghubungkan kawasan hunian Bukit Baruga hingga wilayah Manggala, Maros, dan sekitarnya. Proses pembebasan lahan telah dimulai sejak lama, dan kini progresnya telah mencapai sekitar 70%. Dimana, pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah kota mitra, stakeholder, media, hingga masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan pemerintah

DPRD Kota Makassar

Kominfo Makassar Gelar Sosialisasi SPLP untuk Integrasi Layanan Publik

ruminews.id – Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLP) di Hotel Novotel Makassar, Kamis (9/10/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk Integrasi Layanan Publik pada Makassar Super Apps.” Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menekankan pentingnya setiap OPD memiliki operator yang menangani urusan digitalisasi. “Saya selalu minta kepada kepala OPD, bapak dan ibu sekalian, agar menetapkan operator atau orang yang menangani soal digitalisasi atau produk digital di OPD,” ujarnya. Menurutnya, hal itu penting karena setiap produk dan kebijakan saling berkaitan satu sama lain. “Satu produk atau satu kebijakan pasti terkait dengan kebijakan lain, seperti SPLP yang kita bahas hari ini,” tambahnya. Roem berharap, melalui forum ini, seluruh OPD bisa menyatukan arah dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan layanan digital. “Forum ini diharapkan membangun sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat interoperabilitas sistem serta menyatukan standar data,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pengembangan Lontara Plus sebagai wajah pelayanan publik digital Kota Makassar yang modern dan inklusif. Roem yang juga menjadi pembicara turut membahas perkembangan Lontara Plus, terutama dalam hal pengaduan masyarakat. Ia menekankan pentingnya merespons aduan warga dengan cepat dan tuntas. “Setiap aduan masyarakat harus direspons maksimal, mulai dari admin hingga penanganan di lapangan,” tegasnya. Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Sulsel, Sultan Rakib, sebagai narasumber yang membagikan pandangan tentang penguatan sistem layanan digital daerah. Melalui pertemuan ini, diharapkan terus terbangun kolaborasi antar-OPD guna mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan bagi masyarakat.

Daerah, Makassar

Lewat Indonesia Youth Summit 2025 di Makassar: Generasi Muda Ambil Peran Nyata Bangun Indonesia Emas

ruminews.id, MAKASSAR — Indonesia Youth Summit (IYS) 2025 resmi dibuka di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (13/6/2025), dengan mengusung tema “Gen Merah Putih, Pemuda Penggerak Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara yang akan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, bahkan menjadi ajang berkumpulnya ratusan pemuda dari berbagai penjuru tanah air yang membawa semangat perubahan dan inovasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi hajatan tersebut. Menurutnya, Indonesia Youth Summit 2025 merupakan forum tahunan yang dirancang sebagai wadah bagi generasi muda Indonesia untuk menyuarakan ide. Juga solusi inovatif, serta menjalin kolaborasi strategis guna mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Sustainable Development Goals (SDGs). “Generasi muda adalah kekuatan penggerak bangsa. Mereka harus menjadi katalisator dalam transformasi ekonomi, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Munafri, Kamis (12/6). Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan Konsulat Jenderal dari Australia dan Jepang di Makassar dan duta negara lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan internasional terhadap upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu hadir juga delegasi tamu dari Pemuda Singapura, India, dan Jepang yang akan melakukan sesi Youth Multilateral Forum bersama Delegasi Pemuda Indonesia. Indonesia Youth Summit 2025 membuktikan pentingnya pemanfaatan bonus demografi Indonesia melalui kolaborasi lintas daerah dan pengembangan solusi berbasis ekologi seperti ekonomi sirkular dan energi terbarukan. Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah lahirnya “Suara Pemuda Indonesia”, sebuah naskah rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah masing-masing. “Lewat kegiatan seperti ini, kita harapkan menjadi bukti konkret kontribusi pemuda menuju Indonesia Emas 2045. IYS 2025 lebih dari sekadar forum diskusi, melainkan gerakan nyata menuju perubahan,” harap Appi. Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadis Pora) Makassar, A. Muh. Yasir, menyampaikan bahwa tahun ini terjadi efisiensi jumlah delegasi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 250 delegasi yang biasanya diundang, jumlahnya kini dikurangi menjadi 150 delegasi resmi. Namun, jumlah pendaftar mencapai 825 orang. “Untuk IYS 2025 ini adalah perhelatan ketiga. Tahun ini kami kurangi jumlah delegasi menjadi 150 karena efisiensi, namun total pendaftar mencapai 825 orang. Selain 150 delegasi resmi, kami juga menerima 300 partisipan umum (general participants),” ujar Kadis Pora. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa 150 delegasi tersebut terdiri dari 23 delegasi asal Makassar, 57 dari wilayah Sulawesi Selatan, dan 58 delegasi dari luar Sulsel yang berasal dari berbagai kabupaten/kota serta anggota Youth City Changers. “Selain itu, ada juga delapan peserta asing yang berasal dari Jepang, Singapura, dan India,” ungkapnya. Dari sisi persiapan, panitia menyatakan hampir seluruh rangkaian sidang dan pembukaan telah rampung. Sejumlah tokoh dan lembaga nasional dan internasional juga telah mengonfirmasi kehadirannya pada acara pembukaan. Yang sudah terkonfirmasi hadir antara lain Bima Arya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri, Konjen Jepang, Konjen Australia, serta perwakilan dari AIESEC Indonesia, Hewlett-Packard Indonesia, dan Think Policy Indonesia. Sementara itu, pihak penyelenggara masih menunggu konfirmasi kehadiran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia. IYS 2025 menjadi panggung strategis bagi pemuda untuk terlibat aktif dalam isu-isu besar seperti transformasi digital, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mempererat jejaring nasional dan internasional antar generasi muda. (*).   —————— Performance -> *PLOTINGAN NARSUM* Undangan (Kementerian Pemuda dan Olahraga) 1. *Welcoming speech* – Walikota Makassar (Bapak Munafri Arifuddin) > PPT 2. *Keynot Speech* – Direksi APEKSI (Bapak Alwis Rustam) 2. *Policy Townhall* – Wakil Menteri Dalam Negeri (Bapak Bima arya) > Video dan PPT 3. *Intern. Townhall* – Konjen Australia > PPT 4. *Youth Panel Discussion* – ⁠Gemintang Kejora Mallarangeng (Tokoh Pemuda) – ⁠Andi Gita Namira Patigana Haris – Ananda Raehan (Anggota PSM Makassar) 5. *You talks* – Nur Syarif Ramadhan (Yayasan Perdik) – Baso Muhammad Ikram ⁠(Ketua KNPI Kota Makassar) 6. *Social Night* – Aloysius Efraim Leonard – ⁠Presiden AIESEC Indonesia – Aep Syaefullah (HP) Performance -> FADLI PADI FT FANDY WD.

Scroll to Top