Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Fikri Haikal – Penggiat Literasi

Daerah, Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

PeduliNomic: Menakar Euforia di Tengah Duka Bangsa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Indonesia adalah negeri yang diuji oleh luka-luka alam dan waktu. Dari gempa yang meretakkan bumi hingga banjir yang menenggelamkan harapan, bangsa ini kerap diguncang oleh bencana yang datang tanpa aba-aba. Namun, dari setiap guncangan itu, selalu lahir satu kekuatan yang tak pernah runtuh: kesadaran kolektif dan kepedulian sosial. PeduliNomic bukan sekadar istilah, melainkan denyut baru dalam nadi kebangsaan, sebuah ikhtiar menjadikan empati sebagai fondasi ekonomi dan kebijakan. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa ketika negara terluka, rakyat saling merangkul; ketika sistem terguncang, solidaritas justru menguat. Kepedulian bukan lagi reaksi sesaat, melainkan modal sosial yang dapat dikelola, diarahkan, dan diperluas demi keberlanjutan bangsa. Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Di saat sebagian wilayah bersiap menyambut pergantian tahun dengan cahaya dan dentum euforia, sebagian lain justru masih berkabung dalam sunyi. Bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi telah merenggut rasa aman, mengoyak ruang hidup, dan meninggalkan duka yang belum kering. Di tanah yang basah oleh air mata itu, kita diingatkan bahwa bangsa ini sedang diuji, bukan hanya oleh alam, tetapi oleh kepekaan nuraninya sendiri. Dalam setiap bencana, kita menyaksikan ekonomi gotong royong bekerja secara alami: dapur umum berdiri tanpa komando, relawan bergerak tanpa pamrih, bantuan mengalir melintasi sekat politik dan identitas. Inilah ekonomi kepedulian PeduliNomic yang lahir dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Dari peristiwa itulah PeduliNomic menemukan maknanya yang paling nyata. PeduliNomic adalah kesadaran kolektif bahwa kepedulian sosial harus menjadi dasar dalam setiap keputusan publik, termasuk dalam cara kita merayakan sesuatu. Ketika bencana hadir, ekonomi kepedulian tumbuh secara alami: bantuan bergerak, solidaritas menyatu, dan empati menjadi bahasa bersama. Namun PeduliNomic tidak berhenti pada gerakan spontan; ia menuntut keberlanjutan dalam bentuk kebijakan dan sikap resmi negara. Di sinilah peran pemerintah daerah dan negara menjadi penting. Larangan penggunaan petasan dan kembang api dalam perayaan Tahun Baru yang dikeluarkan secara resmi oleh sejumlah pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Bali serta imbauan dan kebijakan nasional dari Mabes Polri, bukanlah bentuk pembatasan kebahagiaan, melainkan ekspresi empati negara kepada rakyatnya sendiri. Regulasi tersebut adalah simbol bahwa negara memilih untuk menundukkan euforia demi menghormati duka. Euforia Tahun Baru yang hiruk-pikuk tidak sejalan dengan kondisi bangsa hari ini. Dentum petasan tidak akan mampu menenggelamkan suara tangis korban bencana, justru berisiko mengaburkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Dalam konteks inilah PeduliNomic bekerja: menggeser pusat perayaan dari gemerlap sesaat menuju kesadaran bersama bahwa ada saudara sebangsa yang sedang kehilangan rumah, harapan, bahkan anggota keluarga. PeduliNomic juga memiliki relevansi strategis dalam dinamika politik dan pemerintahan daerah. Ia menjadi fondasi moral dalam percepatan agenda daerah, termasuk dalam momentum pemilihan kepala daerah. Kepemimpinan yang lahir dari PeduliNomic bukan sekadar pandai mengelola seremonial dan popularitas, tetapi mampu membaca situasi kebangsaan secara utuh, tahu kapan harus merayakan, dan tahu kapan harus menahan diri. Ketika pemerintah daerah berani mengambil sikap melarang petasan, sejatinya mereka sedang membangun pendidikan sosial: bahwa empati adalah kebijakan, dan kepedulian adalah bentuk tertinggi dari kepemimpinan. Inilah wajah demokrasi yang matang di mana keputusan tidak semata-mata berpihak pada mayoritas yang bersenang-senang, tetapi juga pada minoritas yang sedang berduka. Pada akhirnya, PeduliNomic adalah tentang memilih menjadi bangsa yang berperasaan. Bahwa Indonesia tidak hanya diikat oleh kalender dan pergantian tahun, tetapi oleh rasa senasib dan sepenanggungan. Selama Sumatera masih berduka, selama luka-luka bencana belum sepenuhnya pulih, maka menahan euforia adalah bentuk hormat, dan kepedulian adalah perayaan yang paling bermakna.

Opini

Bencana sebagai Panggung: Ketika Kekuasaan Menari di Atas Luka Rakyat

Tinggalkan Komentar / Opini /

Ruminews.id – Bencana di negeri ini tak pernah benar-benar datang sendiri. Ia selalu membawa rombongan: air yang meluap, tanah yang runtuh, dan wajah-wajah kekuasaan yang tiba paling akhir namun paling dulu ingin terlihat. Di antara reruntuhan rumah dan tangis yang tak sempat ditenangkan, ironi tampil paling angkuh: penderitaan rakyat dijadikan panggung, duka dijadikan dekorasi. Ironi lalu berdiri tegak di tengah lumpur. Bantuan yang semestinya mengalir atas nama kemanusiaan justru diklaim sebagai milik pribadi. Karung-karung beras melaju ke tangan korban dengan tempelan foto presiden, seakan nasi itu dimasak dari dapur kekuasaan, bukan dari hak rakyat Indonesia. Kamera menyala, senyum dipoles, dan penderitaan disulap menjadi latar panggung pencarian eksistensi yang tak bermoral. Ada pejabat yang datang bak model majalah, bersih, rapi, dan penuh gaya, berpose di tengah puing-puing duka. Ada pula yang sengaja mengangkat karung beras di hadapan lensa, sementara tangan-tangan lain dibiarkan kosong semata demi satu bingkai kepedulian yang palsu. Padahal tangan yang sama itulah yang pernah menandatangani izin, merobohkan hutan, membelah perut bumi, dan membuka jalan bagi banjir serta longsor yang kini mereka tangisi di depan kamera. Lebih getir lagi, bantuan dijatuhkan dari langit dengan helikopter, dilempar dari ketinggian, seolah nyawa dan martabat korban tak pernah diperhitungkan. Karung beras robek menghantam tanah, mie instan tercebur ke kubangan lumpur padahal jalan darat terbuka, dan uluran tangan bisa diberikan tanpa kekerasan. Namun efisiensi kalah oleh sensasi, dan kemanusiaan kalah oleh pertunjukan. Pemerintah berkeras menyebut batang-batang kayu yang terseret banjir sebagai “pohon tumbang.” Padahal alam tak pandai berdusta. Kayu-kayu itu terpotong rapi, mulus, bahkan berkode jejak telanjang dari pembabatan hutan yang liar dan masif. Bukti hidup dari persekutuan sunyi antara kekuasaan dan kepentingan swasta, yang kini menjelma menjadi petaka. Saat korban bencana membutuhkan pelukan negara, yang datang justru pemburu panggung. Saat semestinya ada introspeksi dan penebusan kesalahan, yang terdengar hanyalah pembenaran dan kebohongan. Namun alam telah berbicara lebih keras dari pidato mana pun menggulurkan bukti atas dosa lingkungan yang terakumulasi. Di tengah gelap itu, angin segar justru datang dari mereka yang tak haus sorotan. Para aktivis, artis yang tak berpolitik, dan akademisi bergerak dalam senyap. Mereka menyalurkan bantuan atas nama masyarakat Indonesia, bukan atas nama diri sendiri. Helikopter mereka mendarat, bukan melempar. Bantuan diserahkan dengan hormat, bukan dijadikan properti kampanye. Maka pada akhirnya, bencana mengajarkan satu kebenaran pahit: tidak semua yang berkuasa memiliki hati, dan tidak semua yang datang membawa bantuan layak disebut penyelamat. Di tanah yang luka, rakyat belajar membedakan mana tangan yang tulus, dan mana tangan yang hanya ingin terlihat menggenggam kepedulian.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

Hari Guru Nasional: Luka di Balik Tanda Jasa

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – Di setiap tanggal 25 November, kalender seolah menunjuk sebuah angka yang terukir emas. Hari Guru Nasional. Panggung megah telah disiapkan, lampu sorot menyala terang benderang, dan karpet merah terhampar seolah menyambut para dewa pengetahuan. Di atas podium, pidato-pidato manis mengalir laksana madu, memuji ketulusan, kesabaran, dan pengabdian tanpa batas. Bunga-bunga segar diserahkan, senyum-sumpai difoto, dan tepuk tangan meriah bergemuruh di ruangan ber-AC. Sebuah pertunjukan tahunan yang selalu sukses, sebuah drama yang skenarionya sudah ditulis rapi: memuja sang pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi, di balik tirai megah itu, di sisi lain panggung yang tak pernah tersorot kamera, sebuah narasi lain sedang berlangsung. Sebuah tragedi yang bisikannya serak oleh debu kegersangan dan tangis yang tertelan. Di sanalah kita menemukan mereka, para guru yang namanya hanya tercatat di buku absen sekolah pelosok. Mereka adalah arwah-arwah pengetahuan yang berkeliaran di antara dinding-dinding retak dan atap bocor, berjuang menyalakan lilin di tengah kegelapan literasi. Gaji mereka sering tertunda berbulan-bulan, sebuah penantian yang lebih melelahkan daripada mengajarkan huruf kepada anak-anak yang sulit fokus. Pemerintah, sang sutradara besar dalam drama ini, seolah sengaja memejamkan mata rapat-rapat, pura-pura tuli terhadap gerutuan perut yang kelaparan dan desakan hutang yang menggunung. Bagi mereka, guru-guru ini hanyalah figuran yang kehadirannya tidak terlalu penting selama panggung utama tetap berkilau. Lalu, ada para honorer, para pejuang abadi yang diikat kontrak semu. Bertahun-tahun mereka mengabdi, menanam ilmu di benak ratusan bahkan ribuan siswa, dengan harapan suatu hari akan diangkat menjadi bagian dari keluarga besar. Namun, musim semi bagi mereka tak kunjung tiba. Mereka terjebak dalam musim dingin kepastian yang tak berujung, menjadi kuli kerja intelektual dengan upah yang tak layak. Bianglala waktu berputar, presiden berganti, tapi nasib mereka tetap menggantung, seperti benang sutra yang siap putus. Ironi semakin menjadi-jadi ketika tinta pengabdian disalahartikan sebagai tinta kriminal. Seorang guru yang menegur siswanya karena berbuat salah, justru berhadapan dengan orang tua yang murka. Laporan polisi menjadi senjata murahan, dan ruang guru yang seharusnya sakral, berubah menjadi ruang interogasi. Kriminalisasi ini adalah luka yang paling dalam. Tangan yang seharusnya menulis ilmu dan kebaikan, justru dikepal oleh kebencian dan tuduhan. Lebih parah lagi, ketika seorang guru dipecat oleh pemerintahnya sendiri entah karena terlalu vokal menegur kecurangan atau karena mendidik siswa dengan cara yang dianggap “tidak sesuai standar” padahal ia sedang menjalankan tugas mulianya. Ia diberhentikan karena terlalu menjadi guru. Mereka dipukul, dibully, dan direndahkan martabatnya oleh orang tua yang seharusnya menjadi mitra, atau bahkan oleh siswa yang seharusnya mereka bimbing. Kekerasan fisik dan verbal ini menjadi mimpi buruk yang nyata, sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan di tengah semua deraan ini, kita kembali lagi ke panggung utama. Peringatan Hari Guru Nasional hanyalah seremonial belaka, sebuah upacara tanpa jiwa, sebuah evaluasi yang hanya menghitung jumlah acara, bukan mengukur kedalaman luka di dada para guru. Tidak ada sesi mendengar, tidak ada ruang untuk keluh kesah. Hanya klapping hands, tawa palsu, dan janji-janji yang akan terlupakan besok paginya. Frasa “Guru Tanpa Tanda Jasa” kini terasa begitu mengerikan. Ia bukan lagi sebuah pujian yang melambungkan derajat, melainkan sebuah diagnosis yang menyakitkan atas sebuah kondisi yang dipbiarkan. Ia adalah pembenaran atas ketidakadilan. “Ya, mereka memang tak pantas dapat jasa,” bisik narasi itu. Seolah-para guru telah menandatangani kontrak tak tertulis untuk menderita. Ketika tepuk tangan mereda dan bunga-bunga mulai layu, para pahlawan tanpa mahkota itu akan kembali ke realitanya. Kembali ke gaji yang belum cair, ke kontrak yang akan segera habis, ke rasa takut dikriminalisasi, dan ke luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Panggung telah usai, tetapi penderitaan mereka masih terus berlanjut, sepanjang tahun, hingga panggung megah itu dibangun kembali setahun kemudian, untuk menayangkan drama yang sama, dengan penderitaan yang sama pula. Selamat Hari Guru. Sebuah ucapan yang terasa pahit, seperti meminum kopi tanpa gula di pagi yang dingin.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Pahlawan Palsu di Balik Kisah Cinta Kerajaan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam lembar sejarah kerajaan yang diwarnai darah dan air mata, ada nama seorang raja yang tak pernah dikenang dengan doa. Ia memerintah bukan dengan kebijaksanaan, melainkan dengan cambuk dan rasa takut. Di masa hidupnya, istana berdiri megah, namun dindingnya memantulkan pekik rakyat yang tersiksa. Pemungutan upeti dijadikan dalih membangun kejayaan, padahal tangan kekuasaannya hanya sibuk menghias kekayaan keluarga sendiri. Program yang ia janjikan untuk kesejahteraan hanyalah angin paus yang berlalu di beranda istana. Janji-janji itu tinggal tulisan di batu prasasti yang tak pernah selesai. Rakyat lapar, tanah menangis, dan langit kehilangan warna, rakyat tinggal berjuang sendiri. Takhta itu akhirnya runtuh, bukan oleh serangan negeri asing, melainkan oleh kegagalan panglima perang yang juga menantunya sendiri. Tembok pertahanan roboh laksana harapan yang patah sebelum sempat tumbuh. Rakyat yang dulu diam kini bangkit, badai suara yang lama terpendam menjungkalkan raja dari kursinya. suara itu menjadi badai yang menurunkannya dari singgasana yang dulu ia cengkeram erat. Sang menantu terusir, bukan sekadar karena salah strategi, tetapi karena sang raja tak sanggup menanggung aib kekalahan yang ia pikir adalah milik orang lain. Namun sejarah selalu menyimpan ironi. Takhta yang ia agungkan justru runtuh bukan oleh kekuatan musuh luar, melainkan oleh kelalaian panglima terdekat yang sekaligus menantunya sendiri. Raja jatuh, dan menantunya penjaga tembok yang gagal terbuang ke negeri seberang. Bukan karena pengkhianatan, tetapi karena dendam yang dibungkus rasa malu. Dalam pembuangan, sang menantu memeluk kesunyian dan kecintaan pada sang putri mahkota yang tak dapat ia rengkuh. Namun di ujung usia, tatkala tubuh sang raja mulai renta dan sorot matanya tak lagi setajam baja, ia memberikan satu syarat yang terdengar seperti kutukan: “Jika kau ingin kembali kepada putriku, jadilah setara denganku. Jadilah raja.” Syarat itu bukan untuk kemuliaan, melainkan untuk meninggikan ego yang sudah retak. Namun sang menantu menerima tantangan itu.  Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Syarat itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah tantangan, Namun sang menantu menerima tantangan itu. mungkin juga penebusan. Sejak saat itu, sang menantu menempuh jalan panjang. Ia mendaki bukit kekuasaan, Ia mendaki jalan panjang, melalui diplomasi, tipu muslihat, dan berbagai cara yang bahkan kadang mengorbankan moralnya. Ia belajar bahwa jalan menuju takhta tidak pernah lurus; ia penuh tipu daya, janji kosong, dan adu siasat. Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Dan tatkala ia akhirnya duduk di singgasana yang sama, dunia seakan berputar kembali. Namun sejarah belum berakhir. Sang putri, yang hatinya tak pernah padam, menyampaikan satu amanat lembut namun berat: “Jika engkau ingin bersamaku kembali, kembalikan nama baik ayahku.” Di sinilah tragedi sejati mulai menggantung. Sebab memuliakan raja yang sejarahnya ternoda artinya menghapus jejak perjuangan rakyat yang pernah menuntut haknya. Mengangkat kembali nama seorang tiran sama saja mengubur luka yang pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. bagaimana mungkin memuliakan raja yang dikenang sebagai penguasa lalim? Bagaimana mengangkat nama seseorang yang sejarah telah mengutuknya? Jika sang raja baru mampu mengembalikan kehormatan ayah yang pernah menindas rakyatnya, maka ia harus menulis ulang sejarah. tetapui sang raja baru yang duduk di kursi kekuasaan hari ini lebih memilih cinta pribadinya dari pada kebenaran sejarah. Ia memaksa penulisan ulang cerita, bukan untuk kebaikan negeri, tetapi untuk memenangkan kisah cintanya sendiri. Dan tindakan itu bukanlah kemuliaan, melainkan aib yang berlapis indah. Karena seorang raja yang mengorbankan kebenaran demi romansa pribadi bukanlah pemimpin ia hanyalah lelaki yang memakai mahkota untuk menutupi kelemahannya. Sejarah boleh diperbaiki, tetapi tidak dengan menghapus penderitaan rakyat. Cinta boleh diperjuangkan, tetapi tidak dengan menindih suara keadilan. Dan pada akhirnya, seorang raja yang memilih cintanya sendiri di atas nasib negeri, akan dikenang bukan sebagai pahlawan penebus, melainkan sebagai bayangan seorang tiran yang berdiri di panggung yang sama, hanya dengan alasan yang berbeda.

Nasional, Opini, Pendidikan

Ketika Tagar #BoikotTrans7 Menutupi Cermin

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Langit jagat maya kembali bergemuruh. Tagar #BoikotTrans7 berputar cepat, seperti badai yang lahir dari amarah dan cinta yang tak sempat menimbang. Sebuah tayangan tentang kehidupan pesantren dianggap menghina, menodai, bahkan menista. Maka seruan boikot menjadi mantra, dan kritik pun dianggap dosa. Namun di balik riuh itu, kita lupa: pesantren bukanlah kaca yang tak boleh berdebu. Ia adalah lembaga mulia yang hidup dalam denyut masyarakat, tempat ilmu dan akhlak bersemayam, tetapi juga tempat manusia bernafas dan di sanalah, kadang, kekeliruan menemukan ruangnya. Apakah kita lupa pada berita tentang dugaan korupsi sang mantan menteri agama, yang justru lahir dari rahim yang sama bernama keagamaan? Atau tangis santri perempuan yang disembunyikan di balik pagar tinggi, korban pelecehan oleh mereka yang seharusnya menjaga? Dan bagaimana dengan bangunan pesantren yang ambruk, bukan karena hujan deras, melainkan karena fondasi yang rapuh oleh kelalaian dan kepentingan? Kita terlalu sibuk membungkus luka dengan klaim kehormatan. Kita terlalu cepat tersinggung, sebelum sempat bercermin. Kita marah pada televisi, tapi lupa memarahi realitas. Kita hidup di zaman ketika budaya pesantren dipaksa dinormalisasi, seolah semua yang lahir dari balik temboknya adalah suci dan tak tersentuh cela. Kritik dianggap judgmental, dan keberanian menyoal dianggap melecehkan agama. Padahal, televisi, media sosial, hingga parodi para influencer hanyalah cermin dari keresahan yang sesungguhnya keresahan melihat para petinggi pesantren yang menjauh dari ajaran Islam yang mereka serukan. Kita menyaksikan bagaimana air doa dijual seperti komoditas, air celupan jari dijadikan berkah berbayar, kuburan palsu dipuja-puja seolah jalan pintas menuju surga. Ada pula yang menjual barang yang diklaim peninggalan Rasulullah, bahkan rambut sang Nabi, untuk keuntungan pribadi. Di sudut lain, tampak santri bersikap berlebihan mencium tangan hingga batas yang memalukan, jongkok ketika petinggi pondok lewat, bahkan berebut makanan yang ditendang pengurusnya, dan merangkak ketika diberi nasi bungkus. Semuanya dibungkus dengan label “ta’dzim” padahal itu seringkali bukan penghormatan, melainkan perendahan martabat. Lebih getir lagi, ketika sebagian ustaz berbicara hal tak senonoh di mimbar yang mestinya suci. Lelucon cabul disamarkan sebagai dakwah, dan kritik atas kelakuan itu malah dianggap serangan terhadap Islam. Lalu masyarakat yang memberi fakta, yang menyuarakan kegelisahan, justru diserbu balik dengan dalih: “Kamu tak paham kehidupan pesantren.” Feodalisme dalam pesantren apakah benar itu fitnah, atau justru cermin kecil dari kebisuan yang kita pelihara? Tidak semua pesantren demikian, benar. Tapi bukankah menutup mata pada segelintir kebusukan sama saja dengan membiarkannya tumbuh? Mahasiswa Nahdlatul Ulama, para alumni santri, dan mereka yang mencintai pesantren tentu berhak marah. Tapi marah yang luhur bukan marah yang membungkam, melainkan marah yang menuntut perbaikan. Karena cinta sejati bukan hanya memuja, tapi juga berani mengoreksi. Seakan-akan kita harus memaklumi semua kejanggalan atas nama budaya. Seakan-akan kebodohan harus dirawat agar disebut adab. Padahal, adab sejati bukan tunduk tanpa nalar, bukan hormat yang membungkam. Pesantren bukan menara gading yang steril dari kritik ia adalah taman ilmu yang harus tumbuh bersama kejujuran. Lalu mengapa ketika cermin menampakkan noda, kita malah memecahkannya? Tagar boikot boleh menggema, tapi jangan sampai ia menenggelamkan nurani. Sebab lebih berbahaya dari fitnah media adalah diam yang mengafirmasi kesesatan. Dan cinta yang sejati pada pesantren bukanlah yang menutup mata atas luka-lukanya, melainkan yang berani membersihkannya dengan ilmu, keberanian, dan kejujuran. Mungkin Trans7 keliru dalam cara menarasikan, tapi lebih keliru lagi bila kita menolak bercermin. Sebab pesantren bukan hanya warisan masa lalu ia adalah amanah masa depan. Dan masa depan itu tak akan bersinar bila kita terus memoles cermin retak dengan pujian semu.

Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Ketika Kemasan Lebih Dipercaya dari Kandungan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Ada kalanya dunia farmasi terasa seperti panggung sunyi tempat kami berdiri di antara ilmu dan persepsi. Di balik meja apotek, kami bukan hanya penjaga obat, tapi juga penjaga kepercayaan. Namun, sering kali kepercayaan itu goyah hanya karena selembar kemasan berbeda warna. Pasien datang dengan keluhan, meminta obat yang “biasa ia minum.” Kami dengarkan, kami analisis, dan kami berikan pilihan terbaik: obat dengan kandungan dan dosis yang sama. Tapi ketika kemasannya tak lagi serupa dengan yang ia kenal, tatapan ragu pun muncul. “Ini bukan obat yang biasa saya beli,” katanya. Lalu, dalam sekejap, kompetensi kami diragukan. Padahal, bagi kami, setiap nama generik adalah kebenaran ilmiah yang berdiri di atas dasar farmakologi. Paracetamol tetaplah paracetamol entah ia datang dalam kemasan biru, hijau, atau putih polos. Yang bekerja menyembuhkan bukanlah warna bungkusnya, tapi zat aktif yang menenangkan panas dan nyeri di baliknya. Namun di mata sebagian pasien, obat adalah kepercayaan visual. Mereka percaya pada kemasan, bukan pada kandungan. Mereka menilai kebenaran dari rupa, bukan dari isi. Di sinilah keresahan kami tumbuh bukan karena mereka salah, tapi karena kami gagal menanamkan pemahaman. Kami, para farmasis, berdiri di garis depan edukasi kesehatan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa farmasi bukan sekadar transaksi jual beli obat, melainkan ruang edukasi tentang kesadaran medis. Bahwa setiap nama generik adalah bahasa universal dari penyembuhan, dan setiap farmasis adalah penerjemah di antara dunia sains dan kehidupan sehari-hari. Maka, biarlah kami terus menjelaskan, meski kadang dianggap keliru. Sebab di balik keresahan ini, tersimpan niat suci: agar setiap pasien sembuh bukan hanya dari sakit di tubuhnya, tapi juga dari salah paham yang menyesatkan tentang obatnya.

Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Jaksa Agung Ancam Copot Kejati/Kejari yang Enggan Usut Korupsi di Daerah

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Dalam panggung republik ini, keadilan seringkali tampak seperti wayang yang bergerak di bawah kendali tangan-tangan tak kasat mata. Korupsi, laksana hama yang tak jemu-jemu menggerogoti batang padi, menjadikan hasil panen bangsa ini tak pernah utuh sampai ke lumbung rakyat. Di balik gemerlap kota dan sejuknya desa, ada aroma busuk yang menyesak: anggaran yang dikuras, harapan yang dicuri, dan mimpi anak-anak yang dirampas oleh mereka yang rakus. Di tengah muramnya langit kepercayaan, suara Jaksa Agung bergema bagai gelegar halilintar. Ia mengancam akan mencopot para Kejati dan Kejari yang memilih berpaling dari tanggung jawab, yang membiarkan korupsi tumbuh liar di daerahnya. Sebuah ultimatum yang bukan sekadar peringatan, tetapi ujian: apakah lembaga hukum berani menghunus pedang keadilan, atau justru menyarungkannya di hadapan para penguasa lokal? Ancaman itu, sesungguhnya, bukan sekadar bahasa kekuasaan, melainkan cermin bagi mereka yang masih bermain dalam bayang-bayang ketakutan atau kenyamanan. Di pelosok negeri, masyarakat menunggu dengan mata letih: apakah hukum akan benar-benar tegak seperti pohon beringin di tengah lapangan, ataukah roboh ditiup angin sogokan dan tekanan politik. Jaksa Agung, dengan kalimatnya yang tajam, seperti meniupkan harapan baru. Namun ancaman tanpa tindakan hanyalah puisi kosong yang hilang ditelan angin. Pedang keadilan hanya akan berkilau bila benar-benar ditebaskan, bukan sekadar digenggam untuk menakut-nakuti. Dan rakyat, yang saban hari dicekik oleh harga hidup, menatap dengan doa lirih: semoga kali ini, hukum bukan lagi pertunjukan sandiwara, melainkan suluh yang menerangi gelapnya jalan bangsa.

Makassar, Nasional, Opini, Politik

PPP Retak di Ancol, PSI Menari di Panggung Politik Muda

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Politik /

ruminews.id – Di panggung politik tanah air, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memperlihatkan wajah lamanya: rapuh, retak, dan terbelah. Muktamar yang semestinya menjadi rumah musyawarah dan titik temu gagasan, justru melahirkan dua arus kepemimpinan. Seperti kaca yang pecah, setiap pecahannya menyimpan pantulan, tapi tak lagi utuh menyajikan wajah aslinya. Dualisme ini bukan sekadar persoalan kursi kepemimpinan, melainkan cermin bahwa PPP tengah dilanda perpecahan, gamang menentukan arah di tengah gelombang politik yang kian deras. Puncaknya terlihat jelas pada Muktamar Ancol. Dari forum yang semestinya mempersatukan, lahirlah dua nama: Mardiono dan Agus Suparmanto. Dua sosok ini kini berdiri berhadap-hadapan, masing-masing mengklaim sebagai pewaris sah kepemimpinan. Bagi para kader, situasi ini ibarat kapal yang terombang-ambing dengan dua nakhoda, sementara gelombang besar sudah menanti di depan. Persatuan yang dulu menjadi nama sekaligus janji, kini justru terancam jadi ironi. Perpecahan ini meninggalkan jejak getir. Bukan hanya soal siapa yang berhak memimpin, tetapi soal bagaimana publik memandang PPP: apakah masih relevan sebagai kendaraan politik umat, atau hanya tersisa sebagai simbol yang kehilangan ruh persatuannya. Dalam bayangan publik, PPP tak lagi hadir sebagai satu barisan, melainkan dua wajah yang saling bertolak belakang. Sementara itu, di sudut panggung lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tampak menari dengan langkah yang lebih ringan. Partai muda ini justru menampilkan soliditasnya, menyambut derap baru dari generasi yang mayoritas masih menyimpan api idealisme. Politisi muda berdatangan, membawa gairah segar, seakan menegaskan bahwa masa depan politik tidak hanya milik mereka yang telah kenyang asam garam, melainkan juga milik mereka yang masih haus akan perubahan. Kontras ini melahirkan paradoks: PPP, partai tua dengan akar sejarah panjang, justru tersandung pada perbedaan internal yang menyesakkan. Sedangkan PSI, partai yang masih seumur jagung, justru meneguhkan diri dengan barisan yang semakin kompak. Politik kita, dalam ironi yang tajam, memperlihatkan bagaimana usia tua tak selalu berarti bijak, dan usia muda tak selalu berarti rapuh. Pada akhirnya, publiklah yang akan menilai. Apakah PPP mampu merajut kembali sobekan kain persatuannya, ataukah ia akan larut dalam sejarah sebagai partai yang tak sanggup mengatasi egonya sendiri. Dan apakah PSI mampu membuktikan bahwa energi muda yang mereka gembar-gemborkan bisa benar-benar mengubah wajah politik bangsa, atau hanya sekadar kembang api yang indah sesaat lalu padam. Politik Indonesia kini bagai panggung drama: di satu sisi, sebuah rumah tua yang diguncang retakan; di sisi lain, sebuah rumah baru yang sedang ramai dibangun dengan tangan-tangan muda. Pertanyaannya: rumah mana yang kelak akan kokoh berdiri menghadapi badai zaman?

Opini

Profesi Farmasi di Tengah Krisis Identitas

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Di antara rak-rak penuh botol kaca, lembaran resep yang tergesa-gesa, dan wajah pasien yang menaruh harap pada setiap butir obat, sesungguhnya ada satu profesi yang kerap kehilangan jati dirinya: profesi farmasi termasuk asisten apoteker yang berdiri di garda terdepan pelayanan. Profesi ini ibarat bayangan yang selalu ada, namun sering dilupakan. Ia bukan dokter yang disebut “penentu” hidup-mati, bukan pula perawat yang mendapat tempat sebagai sosok pengasuh penuh welas asih. Farmasi kerap terjebak dalam ruang abu-abu: dianggap hanya penjaga obat, sekadar penjual yang berdiri di balik etalase, atau bahkan tragisnya disamakan dengan kasir yang menghitung rupiah. Padahal di balik putih jas mereka, tersimpan ilmu panjang tentang molekul, interaksi, dan keserasian dosis. Farmasi adalah seni meracik keselamatan, dan asisten apoteker adalah tangan yang mengikat teori dengan kenyataan. Namun, ketika masyarakat tak lagi mampu membedakan antara profesi mulia dengan sekadar rutinitas administrasi, maka yang lahir adalah krisis identitas. Krisis ini bukan semata kesalahan publik, melainkan juga cermin dari dunia farmasi itu sendiri. Terlalu sering farmasi memilih diam, menjadi “pelengkap” dalam narasi kesehatan, bukan pemeran utama. Terlalu lama ia tunduk pada sistem yang menempatkannya sebagai roda kecil, bukan poros. Hingga lama-kelamaan, profesi ini seperti kehilangan suara, seakan lupa siapa dirinya. Sesungguhnya farmasi bukan sekadar “menyerahkan obat”, melainkan menjaga takdir kesehatan agar tetap berjalan di jalur yang benar. Ia adalah penafsir bahasa kimia ke dalam bahasa manusia, pengawal yang memastikan setiap resep bukan racun, melainkan penolong. Maka, sudah saatnya profesi ini mengangkat kepalanya, menegaskan eksistensinya, dan kembali ke akar identitas: pelayan ilmu, penjaga kesehatan, dan pengembara sunyi yang memelihara harapan. Jika krisis identitas ini terus dibiarkan, profesi farmasi hanya akan jadi bayangan: ada, tapi tak pernah dianggap nyata. Namun jika berani bersuara, ia akan menjadi cahaya yang meski tak selalu tampak, tetap menerangi jalan penyembuhan umat manusia.

Nasional, Opini, Pemerintahan

“BBM Langka, Kepercayaan Pun Hilang: Potret Rapuhnya Tata Kelola Energi Indonesia”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Di negeri yang setiap harinya bergerak dengan deru mesin, kelangkaan bahan bakar adalah isyarat getir tentang rapuhnya nadi pasokan energi. Januari – Februari 2025 pernah menjadi panggung awal kegelisahan itu: SPBU Shell dan BP – AKR kehabisan stok, meninggalkan bayangan antrian dan keluh-kesah pelanggan yang terhenti di tengah jalan. Kala itu, alasan yang digemakan sederhana rantai pasok tersendat, distribusi terhenti sesaat. Namun, siapa sangka gema yang sama kini kembali hadir, lebih lantang, lebih melelahkan. Sebulan terakhir, wajah – wajah resah kembali menumpuk di pompa bensin. BBM nonsubsidi kembali langka, seolah negeri ini tidak belajar dari riwayat yang baru saja tercatat. Ironisnya, keresahan publik tidak berhenti di sana. SPBU Pertamina, sebagai penyangga utama, menjadi lautan antrean. Mesin – mesin kendaraan berbaris layaknya kerumunan peziarah yang sabar menunggu giliran. Namun kesabaran itu perlahan tergerus oleh waktu kerja yang hilang, oleh keterlambatan yang kian merayap. Aplikasi yang digadang sebagai modernisasi justru menjadi belenggu baru. Barcode yang harus dipindai, nomor plat yang mesti diinput, menit-menit yang seharusnya efisien kini berubah menjadi jarum jam yang menyiksa. Apa artinya teknologi jika justru mengulur langkah rakyat yang terburu mengejar penghidupan? Modernitas, dalam wajahnya yang kaku, ternyata tak jarang melupakan denyut kesederhanaan yang paling dibutuhkan: kelancaran. Namun luka yang menganga tidak berhenti pada antrean atau tersendatnya pasokan. Tahun lalu, publik diguncang oleh terbongkarnya praktik pengoplosan besar-besaran di lingkup Pertamina Pertalite yang dicampur dan disulap menjadi Pertamax. Bukan sekadar permainan kotor, melainkan pengkhianatan telanjang terhadap bangsa. Kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah itu adalah darah yang mengalir deras keluar dari nadi perekonomian, meninggalkan rakyat dengan tangki kosong sementara segelintir orang menyalakan obor kekayaan dari hasil manipulasi. Kelangkaan BBM hari ini, jika ditilik lebih dalam, hanyalah wajah terbaru dari drama panjang pengelolaan energi yang rapuh, dipenuhi kelalaian, dan dinodai kerakusan. Apa arti janji manajemen energi yang kokoh, bila di satu sisi rakyat harus berdesakan dalam antrean, sementara di sisi lain negara dijarah dari dalam? Barangkali, yang hilang bukan hanya bensin dalam tangki, melainkan juga rasa percaya pada janji-janji pengelolaan energi yang mestinya lebih tangguh dan bersih. Negeri yang besar tak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi yang menggerogoti dari dalam. Sebab, pada setiap liter BBM yang tertahan atau dioplos di sanalah tergantung denyut kehidupan jutaan rakyatnya. Di titik inilah pertanyaan mendesak tak bisa lagi dihindari: di mana tanggung jawab pemerintah? Di mana keberanian direksi Pertamina untuk membersihkan rumahnya sendiri? Dan mengapa setiap kali rakyat dipaksa antre dan menanggung derita, para elite yang duduk di kursi kekuasaan hanya sibuk dengan narasi pembenaran? Negeri sebesar Indonesia tidak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi di tubuh perusahaan energi negara. Jika pemerintah dan direksi Pertamina terus menutup mata, maka setiap liter BBM yang tertahan di antrean akan berubah menjadi simbol pengkhianatan: bahwa kepentingan rakyat selalu ditempatkan di urutan terakhir, sementara kerakusan elit terus dipelihara di balik layar.

Scroll to Top