Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Fikri Haikal – Penggiat Literasi

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Indonesia dan Nepal: Dua Cermin Kekuasaan yang Retak

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Di setiap jantung bangsa, ada denyut rakyat yang meronta, menolak untuk sekadar menjadi angka dalam tabel pembangunan yang timpang. Indonesia dan Nepal, meski berbeda bentang alam dan budaya, ternyata berbagi satu luka yang serupa: kekacauan yang lahir dari ketidakadilan, dari pemerintah yang lebih memilih membungkam ketimbang mendengar. Kita melihat pola yang tak asing. Semula, semuanya dimulai dari protes kecil, sebuah demonstrasi yang berakar dari kebijakan tak berpihak kepada rakyat. Aksi yang lahir dari rasa kecewa, dari lidah pemerintah yang dengan enteng melontarkan pernyataan merendahkan warganya sendiri. Kata-kata yang seharusnya menjadi penyejuk, justru jadi bara yang menyulut api. Dan ketika api itu membesar, sejarah mencatat wajahnya dengan tinta darah. Di Indonesia, kita menyaksikan massa yang turun ke jalan, benturan yang tak terhindarkan, air mata yang bercampur gas air mata. Gedung pemerintahan yang mestinya jadi rumah rakyat, malah menjadi sasaran amarah yang dibakar hingga rata dengan tanah. Di Nepal, hal serupa terjadi: rakyat menolak tunduk pada kekuasaan yang tuli, lalu jalanan berubah menjadi panggung duka—mayat-mayat berjatuhan, jeritan memenuhi udara, dan kota pun terjerumus ke dalam kegelapan penjarahan. Di jalanan Kathmandu, ribuan rakyat Nepal turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah. Protes yang semula damai berubah menjadi gelombang amarah. Gas air mata membubung, peluru karet ditembakkan, lalu tubuh-tubuh bergelimpangan di aspal. Gedung-gedung pemerintahan yang mestinya menjadi simbol keadilan justru terbakar menjadi monumen kemarahan rakyat. Di tengah kepulan asap itu, berkibar sebuah bendera yang tak biasa: Jolly Roger, lambang bajak laut, bendera hitam dengan tengkorak putih. Simbol itu menjadi tanda bahwa rakyat merasa telah dirampas segalanya, hingga mereka pun menjelma “bajak laut” di negeri mereka sendiri. Simbol bajak laut itu bukan sekadar hiasan, melainkan pernyataan: rakyat merasa diperlakukan sebagai musuh di negeri sendiri, maka mereka memilih menjadi “pembajak” yang menantang otoritas. Itu adalah tanda bahwa legitimasi pemerintah retak, bahwa rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan sebagai perampok yang sah. Sebuah pengingat pahit, bahwa ketika negara gagal menjadi pelindung, rakyat bisa berubah menjadi lawan. Indonesia dan Nepal seolah saling bercermin. Dari protes hingga pembakaran, dari tuntutan hingga tumbal nyawa, dari suara rakyat yang dianggap riuh belaka hingga menjadi gelegar amarah yang tak terbendung. Polanya sama: ketidakadilan melahirkan perlawanan, perlawanan yang diabaikan menjelma kekacauan. Barangkali, inilah pesan yang berulang-ulang kita tolak untuk pahami: bahwa negara bukanlah menara gading yang boleh berdiri angkuh di atas rakyatnya. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang menutup telinga hanya akan mendengar suara rakyat dalam bentuk paling purba: teriakan, api, dan darah.

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Istana Gelar Teka-Teki: Menpora Baru, Antara Misteri dan Spekulasi

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Lagi-lagi Istana Negara menggulirkan kejutan politik. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang semula diduduki Dito Ariotedjo resmi kosong sejak Senin (8/9/2025). Sosok yang pernah dielu-elukan sebagai representasi generasi muda itu kini menjadi bagian dari daftar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang membuat publik kian riuh bukanlah soal pencopotan Dito semata. Justru teka-teki tentang siapa penggantinya telah menjelma jadi drama nasional. Istana memilih bungkam, hanya menyisakan sebuah petunjuk samar: “pengganti masih berada di luar kota.” Clue sederhana itu bak percikan api yang menyulut spekulasi liar. Nama yang paling santer mencuat—dan tak pelak membuat jagat maya gaduh—adalah sosok entertainer papan atas, Raffi Ahmad. Mengapa Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Sorotan? Alasannya ternyata sepele, namun menggelitik logika publik. Bertepatan dengan pelantikan lima menteri baru di Istana, Raffi Ahmad justru terlihat tidak berada di Jakarta. Lewat unggahan di Instagram, ia tampak mendampingi sang ibu, Amy Qanita, yang tengah dirawat di rumah sakit di luar kota. Frasa “di luar kota” itu pun terasa selaras dengan kode yang disampaikan Istana. Kecurigaan publik makin kuat karena kedekatan Raffi dengan lingkaran Prabowo bukan rahasia. Sejak 2014 ia dikenal sebagai pendukung setia, bahkan belakangan dipercaya menjabat Utusan Khusus Presiden untuk urusan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ditambah lagi, kiprahnya mengelola RANS Cilegon FC membuatnya dianggap memiliki legitimasi di bidang olahraga. Maka, wajar bila netizen berspekulasi: benarkah “Sultan Andara” akan naik kelas menjadi Menpora? Istana Masih Menutup Rapat Rahasia Sayangnya, publik belum juga memperoleh jawaban. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya mengulang kalimat yang semakin memancing penasaran. “Terkait Menpora, pengganti kebetulan sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat hadir dalam pelantikan hari ini,” ujarnya di halaman Istana Negara. Tak ada nama disebut, tak ada kepastian diberikan. Kursi Menpora pun untuk sementara masih dibiarkan kosong. Dito Ariotedjo: Dari Simbol Muda ke Korban Reshuffle Nasib Dito sendiri terbilang ironi. Ia sempat dielu-elukan sebagai simbol regenerasi politik di kabinet—lulusan Fakultas Hukum UI, pengusaha muda, dan kader Golkar yang meroket cepat. Kolaborasinya bersama Raffi Ahmad dalam RANS Sport dan jabatannya sebagai Ketua Umum AMPI membuatnya dianggap figur ideal. Namun roda politik berputar cepat; masa baktinya kini terhenti lebih dini. Kandidat Lain yang Disebut Meski nama Raffi Ahmad menjadi magnet terbesar, spekulasi tak berhenti di situ. Kabar lain menyebut bahwa Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR dari Partai Golkar, juga masuk radar pengganti. Sosok muda yang dikenal aktif di Komisi XI ini disebut-sebut punya peluang menduduki kursi Menpora. Episode Baru Drama Politik Apakah benar Raffi Ahmad yang akan mengambil alih, atau justru Puteri Anetta yang akan tampil sebagai kejutan? Publik kini hanya bisa menunggu babak selanjutnya dari “sinetron politik” ala Istana—penuh teka-teki, penuh spekulasi, dan tentu saja, penuh kejutan.

Opini

HMI dan Stigma “Ancaman” di Kampus

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Di banyak kampus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) seolah menjelma monster. Bukan monster nyata, tapi monster imajiner yang hidup di kepala sebagian petinggi kampus. Setiap kali mahasiswa baru masuk, selalu ada narasi yang diperdengarkan dengan nada serius: “Hati-hati, jangan ikut HMI. Mereka itu suka mendoktrin, suka bikin ribut, bahaya untuk masa depanmu.” Lucu sekali melihat bagaimana sebagian kampus memperlakukan HMI. Seolah-olah organisasi mahasiswa ini adalah hantu gentayangan yang siap meneror ruang akademik. Setiap kali mahasiswa baru masuk, selalu ada “bisikan suci” dari petinggi kampus: “Jangan ikut HMI, nanti kamu didoktrin, nanti kamu jadi rusuh, nanti kamu tersesat.” Ironisnya, kalimat semacam ini justru lebih mirip doktrin daripada apa yang dituduhkan kepada HMI. Ironinya, kalimat itu sendiri adalah sebuah doktrin. Jadi, siapa sebenarnya yang suka mendoktrin? Kampus seharusnya menjadi tempat pikiran bebas berkecambah, tapi justru terjebak dalam paranoia. Mereka ingin mahasiswa yang cerdas—asal tidak terlalu kritis. Mereka ingin mahasiswa yang aktif—asal tidak melawan arus. Mereka ingin mahasiswa mengenal organisasi—asal bukan organisasi yang berani bicara. Singkatnya, mereka ingin mencetak generasi yes man yang sopan, lugu, dan siap diatur tanpa banyak tanya. Mengapa kampus begitu panik? Apakah gedung-gedung tinggi itu akan roboh hanya karena beberapa mahasiswa belajar berpikir kritis bersama HMI? Ataukah para petinggi kampus khawatir kursi empuk mereka goyang jika terlalu banyak mahasiswa berani bertanya “kenapa” dan “untuk siapa” kebijakan diambil? Padahal, sejarah HMI tidak bisa dihapus begitu saja dengan stigma murahan. HMI lahir di masa pergulatan identitas bangsa, tumbuh bersama semangat melawan ketidakadilan, dan banyak melahirkan tokoh nasional, melahirkan intelektual, politisi, dan tokoh bangsa. Tapi apa yang diingat kampus? Bukan intelektualitas atau kontribusinya, melainkan label: ribut, keras kepala, pengganggu stabilitas. Stabilitas kata itu terdengar indah. Tapi stabilitas seperti apa yang mereka maksud? Stabilitas kampus yang tenang, steril, tanpa kritik, di mana mahasiswa hanya jadi penghuni kelas yang mengejar IPK lalu pulang dengan selamat? Jika itu yang dimaksud, maka kampus tidak lebih dari pabrik ijazah, bukan ruang intelektual. kampus yang seharusnya jadi ruang paling bebas untuk berpikir, justru alergi terhadap kebebasan itu sendiri. Mereka ingin mahasiswa kritis di atas kertas, tapi jinak di lapangan. Mereka mengajarkan demokrasi di kelas, lalu mengebiri praktik demokrasi di halaman kampus. Bayangkan betapa rapuhnya otoritas kampus jika hanya dengan sekelompok mahasiswa ber-HMI, mereka sudah merasa terancam. Apakah kursi jabatan itu selemah itu, sehingga kritik mahasiswa bisa membuatnya oleng? Ataukah sebenarnya bukan HMI yang berbahaya, melainkan nurani mahasiswa yang bisa hidup kembali ketika bertemu ruang kaderisasi? kampus sering menuduh HMI suka mendoktrin, padahal mereka sendiri mendoktrin mahasiswa baru dengan larangan sepihak. Kampus menuduh HMI berbahaya, padahal yang berbahaya justru sikap kampus yang anti-pikiran bebas. Kampus menuduh HMI mencuci otak, padahal mereka sendiri yang berusaha membatasi akal sehat dengan ketakutan. Kampus bicara demokrasi di kelas, tapi mencekik demokrasi di halaman. Mereka mengajarkan mahasiswa untuk kritis, tapi menutup pintu ketika kritik diarahkan pada kebijakan kampus. Mereka menuntut mahasiswa jadi agen perubahan, tapi panik ketika mahasiswa benar-benar bergerak. Bukankah ini ironi terbesar pendidikan tinggi kita? Stigma terhadap HMI di kampus biasanya berakar dari dua hal. Pertama, ketakutan struktural: bahwa HMI bisa melahirkan mahasiswa yang berani bersuara, mengkritik, dan tidak tunduk sepenuhnya pada narasi resmi kampus. Kedua, trauma historis: gesekan antara aktivis HMI dengan birokrasi kampus atau pemerintah di masa lalu, yang akhirnya diwariskan dalam bentuk larangan halus kepada generasi berikutnya. Sebenarnya yang ditakuti bukanlah HMI sebagai organisasi, melainkan ide yang hidup di dalamnya: keberanian untuk bertanya, keberanian untuk bersuara, keberanian untuk melawan kemapanan yang tidak adil. Itulah yang dianggap ancaman—bukan untuk mahasiswa, tapi untuk kenyamanan birokrasi kampus. Jika kampus benar-benar percaya pada intelektualitas, mereka seharusnya memberi ruang bagi mahasiswa untuk mencoba, menilai, dan menentukan sendiri apakah HMI cocok bagi mereka. Melarang HMI hanya menunjukkan satu hal: kampus tidak percaya pada mahasiswa. Mereka menganggap mahasiswa terlalu naif, terlalu bodoh untuk memilih jalannya sendiri. Dan di sinilah letak tragedinya: kampus yang seharusnya melahirkan pemikir bebas justru melahirkan paranoia. Paranoia yang diwariskan dari generasi birokrat lama ke birokrat baru, sampai akhirnya menjadi semacam takhayul institusional. Bahwa HMI itu hantu. Bahwa organisasi mahasiswa itu penyakit. Bahwa kebebasan berpikir itu ancaman. Padahal, jika kita jujur, HMI tidak pernah menjadi hantu. Yang berhantu itu adalah rasa takut kampus pada suara kritis. Rasa takut yang terlalu lama dipelihara, hingga kampus lupa bahwa mengekang mahasiswa justru lebih berbahaya: melahirkan generasi yang tidak percaya diri, tidak berani bersuara, dan hanya jadi penonton di tengah perubahan bangsa. Maka, ketika petinggi kampus berkata: “Jangan ikut HMI, nanti kamu didoktrin,” mahasiswa seharusnya tersenyum. Sebab pada saat itu, mereka sedang menyaksikan ironi telanjang: bahwa kampus yang mengaku rumah intelektual, ternyata bisa lebih dogmatis daripada organisasi yang mereka tuduh.

Opini, Pendidikan

Kampus Megah, Intelektualitas yang Rapuh

Tinggalkan Komentar / Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Di tengah kota Makassar, berdiri sebuah kampus megah. Pilar-pilarnya menjulang, arsitekturnya gagah, catnya berkilau. Namun di dalamnya, segala yang bernama kebebasan, intelektualitas, dan keberanian justru merapuh. Di balik kemegahan bangunan, ada kehampaan: belajar hanya soal absen, organisasi dicurigai, diskusi ditakuti, suara mahasiswa dibungkam. Kampus, yang seharusnya menjadi rahim peradaban dan ladang subur bagi lahirnya gagasan, perlahan menjelma penjara yang membungkam. Ruang organisasi dibatasi, diskusi dan kajian intelektual dihapus seolah menjadi virus yang menakutkan. Akademia kehilangan denyutnya, hanya tersisa rutinitas kaku bernama absen dan presentasi kelompok yang miskin esensi. Ironisnya, organisasi yang seharusnya menjadi lidah perlawanan justru kehilangan orientasi. Mereka bagai perahu tanpa kompas, terombang-ambing dalam arus birokrasi kampus, lupa bahwa sejarah mahasiswa adalah sejarah keberanian melawan ketidakadilan. Sementara itu, mahasiswa lain larut dalam apatisme: lebih nyaman menjadi penonton daripada pelaku, lebih rela menjadi angka dalam presensi daripada suara yang menuntut perubahan. Lebih parah lagi, tenaga pengajar yang seharusnya menyalakan api pengetahuan justru banyak yang hadir tanpa ruh. Alih-alih menginspirasi dan menyalakan api intelektual, banyak yang hanya hadir sebagai pengisi waktu, mengulang slide lama, menjejali mahasiswa dengan formalitas, seakan kuliah hanya rutinitas administratif, bukan proses pencerahan. Pendidikan akhirnya kehilangan makna, tinggal kulit tanpa isi, sekadar prosedur administratif menuju ijazah. Inilah wajah kampus kita hari ini: represif pada gerakan, kaku pada organisasi, kerdil pada kebebasan. Megah di bangunan, rapuh di pemikiran. Juga membunuh jiwa bangsa. Sebab, dari ruang-ruang diskusi yang dibungkam itulah seharusnya lahir pemikiran kritis, dari organisasi yang dipersempit itulah terbentuk kepemimpinan yang visioner. Jika semua itu dihapuskan, maka kampus hanya akan melahirkan generasi yang patuh, bukan generasi yang berpikir; generasi yang tunduk, bukan generasi yang berani. Pertanyaannya sederhana: Apakah kita rela kampus menjadi pabrik gelar tanpa jiwa? Apakah kita akan terus diam ketika ruang belajar, ruang berorganisasi, dan ruang berpikir kita dilucuti? Jika mahasiswa diam, maka sejarah akan mencatat kita sebagai generasi yang kalah sebelum berjuang.

Scroll to Top