ruminews.id, TAKALAR – Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan bahwa prestasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak cukup diukur dari tingkat kehadiran atau sekadar melakukan absensi. Menurutnya, ASN harus mampu menunjukkan kinerja yang nyata, produktivitas, inovasi, serta kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat.
Ruminews.id, Kediri — Jagad media sosial Indonesia beberapa hari terakhir diramaikan dengan beredarnya dugaan praktik permainan proyek pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah video dan narasi tersebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu perhatian publik.
Ruminews.id, Mamuju – Konflik antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, hari ini tidak lagi bisa dibaca sebagai sekadar perbedaan pandangan administratif. Ia telah berubah menjadi tarik-menarik kewenangan yang keras, terbuka, dan yang paling mengkhawatirkan mengorbankan masa depan Aparatur Sipil Negara (ASN). Di satu sisi, BKN menegaskan posisinya sebagai penjaga sistem merit. Pemblokiran layanan digital kepegawaian bukan tanpa alasan, lembaga ini menilai penataan jabatan yang dilakukan Pemprov Sulawesi Barat melanggar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Bahkan, BKN secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian puluhan ASN tidak pernah melalui usulan resmi maupun pertimbangan teknis yang sah. Dalam logika kelembagaan, langkah sanksi itu adalah bentuk koreksi bahkan peringatan agar birokrasi tidak dikelola secara serampangan. Namun di sisi lain, respons Gubernur Sulbar justru memperlihatkan eskalasi konflik yang semakin jauh dari substansi. Tuduhan over-kewenangan hingga dugaan adanya sentimen personal terhadap pimpinan BKN memperlihatkan bahwa polemik ini telah bergeser dari persoalan tata kelola menjadi konflik persepsi dan ego kekuasaan. Pernyataan-pernyataan bernada keras, bahkan sarkastik dari kedua belah pihak, semakin mempersempit ruang dialog rasional. Artinya, konflik ini bukan lagi sekadar BKN versus gubernur. Ini adalah persoalan negara dalam memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak dikorbankan oleh tarik-menarik kewenangan. Di sisi lain, perlu diakui secara objektif bahwa kepala daerah, termasuk gubernur, memiliki kepentingan strategis dalam menata birokrasi. Keinginan untuk memastikan bahwa ASN yang menduduki jabatan mampu membaca arah kebijakan dan menerjemahkan visi-misi pemerintahan adalah hal yang sah. Namun, tujuan tersebut tidak boleh dicapai dengan cara menabrak aturan. Sistem merit dibangun untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan profesionalisme birokrasi. Ketika prosedur diabaikan, maka bukan hanya regulasi yang dilanggar, tetapi juga kepercayaan terhadap kepemimpinan itu sendiri yang dipertaruhkan. Karena itu, solusi harus segera diambil secara konstruktif. Pertama, BKN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus segera melakukan audit dan verifikasi bersama secara terbuka terhadap seluruh kebijakan penataan jabatan yang dipersoalkan. Perbedaan data dan klaim harus diselesaikan di meja kerja, bukan di ruang publik. Kedua, perlu ada langkah cepat untuk memulihkan hak ASN. Dalam situasi transisi, ASN yang terdampak harus diberikan kepastian status baik melalui pengembalian ke jabatan semula maupun penempatan pada posisi setara. Tidak boleh ada ASN yang dibiarkan menggantung akibat konflik elite. Ketiga, BKN perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih proporsional dengan membuka blokir layanan secara bertahap, khususnya untuk layanan yang menyangkut hak dasar ASN seperti kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian. Sanksi tidak boleh mengorbankan mereka yang tidak bersalah. Keempat, kepala daerah sebagai PPK harus menempatkan kewenangannya dalam kerangka hukum dan etika birokrasi. Penataan jabatan bukan sekadar instrumen kekuasaan, tetapi juga amanah untuk membina ASN secara adil dan profesional Lebih jauh, polemik ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah, termasuk para bupati yang saat ini sedang melakukan penataan birokrasi. Jangan sampai konflik serupa terulang. Penataan ASN tidak boleh lagi berbasis subjektivitas atau semata-mata preferensi kekuasaan. Harus ada pendekatan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem scoring berbasis kinerja. Penilaian ASN dilakukan secara terukur meliputi capaian kerja, kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Selain itu, ASN yang diberikan kepercayaan menduduki jabatan strategis perlu didorong untuk menandatangani fakta integritas sebagai komitmen moral dan profesional dalam menjalankan tugas. Ini penting untuk memastikan bahwa loyalitas ASN tidak hanya bersifat personal kepada pimpinan, tetapi juga kepada prinsip tata kelola yang baik. Pendekatan seperti ini tidak hanya menghindari konflik dengan lembaga pengawas seperti BKN, tetapi juga memperkuat kualitas birokrasi itu sendiri. ASN yang dipilih berdasarkan merit akan lebih mampu menerjemahkan visi pembangunan secara profesional, bukan sekadar loyal secara politik. Pada akhirnya, ultimatum ini harus menjadi refleksi bersama: jangan jadikan ASN sebagai korban dari konflik kekuasaan. Negara membutuhkan birokrasi yang stabil, profesional, dan terlindungi. Jika konflik ini terus berlarut, maka yang runtuh bukan hanya sistem kepegawaian, tetapi juga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan negara. Namun jika diselesaikan dengan bijak, transparan, dan berorientasi solusi, maka ini bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola birokrasi tidak hanya di Sulawesi Barat, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Ruminews.id, Yogyakarta – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai dimatangkan, dengan opsi penerapan satu hari dalam sepekan yang kemungkinan besar jatuh pada hari Jumat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait transformasi budaya kerja ASN, meski hingga kini skema teknisnya masih dalam tahap perumusan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan bahwa penyusunan sistem administrasi dan mekanisme pelaksanaan masih terus dibahas. Ia menegaskan arah kebijakan tersebut, “Kami baru menyelesaikan ya, nanti sistem administrasinya gimana, kami baru merumuskan. Tapi Jumat kira-kira kami ambil waktunya [untuk WFH],” Sri Sultan juga kemudian juga menambahkan terkait bagaimana teknis dari penerapan kebijakan ini, “Teknisnya, baru kami rumuskan. Tapi Jumat keputusan kami.” Di tengah proses perumusan tersebut, Sri Sultan menekankan bahwa implementasi WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Layanan-layanan esensial seperti rumah sakit dan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dipastikan tetap berjalan sebagaimana biasa. “Ya itu otomatis, seperti biasa yang hari Sabtu-Minggu pun juga tetap, seperti rumah sakit dan sebagainya tetap operasional. Itu standar,” tegasnya. Penegasan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, yang memastikan kebijakan tersebut akan disesuaikan tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat. “Menyesuaikan ya, pada prinsipnya mengikuti. Tidak, tidak mengganggu layanan,” ujarnya. Meski demikian, sorotan utama dalam kebijakan ini terletak pada aspek produktivitas serta pengawasan. Dengan jumlah ASN yang besar, pengendalian kinerja selama WFH dinilai tidak mudah dilakukan secara langsung. Sri Sultan secara terbuka mengakui hal tersebut, “Bahwa memang pemantauan itu yang akan menjadi tantangan. Karena terlalu banyak orangnya, leh arep ngawasi piye [mau mengawasinya bagaimana]?.” Dalam menjawab tantangan ini, Sri Sultan menekankan pentingnya kesadaran individu sebagai kunci utama keberhasilan kebijakan. Ia menilai bahwa aturan teknis saja tidak cukup tanpa adanya tanggung jawab personal dari setiap ASN. Lebih jauh, Gubernur DIY itu kembali menegaskan bahwa esensi utama tugas ASN adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terlepas dari lokasi kerja. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan WFH, sehingga fleksibilitas kerja tidak menggeser orientasi pelayanan publik. “Yang penting itu, ora [tidak] usah diatur kalau ada kesadaran ya bisa [menjalankan tanggung jawab]. Ning nek ora ana [tapi kalau tidak ada] kesadaran, mbok [biarpun] aturane [aturannya] apa ya ambil ruang,” ungkapnya. Ia juga menyoroti bahwa beban pelayanan terbesar berada di tingkat kabupaten/kota, sehingga motivasi dan disiplin kerja ASN di level tersebut harus tetap terjaga. Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya menjadi soal pengaturan hari kerja, tetapi juga menjadi ujian terhadap integritas dan etos kerja aparatur sipil negara. Ditengah tantangan global serta perkembangan pesat teknologi informasi, kebijakan ini jelas akan menjadi momentum transisi birokrasi. Pemanfaatan teknologi, sistem pengawasan yang kuat, serta nilai moral dan kesadaran diri para ASN pada akhirnya yang akan menentukan dampak negatif atau positif yang akan dihasilkan.
ruminews.id, GOWA – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham didampingi Kepala Kesbangpol Kota Makassar Fathur Rahim menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Rindam XIV/Hasanuddin, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan bela negara, peningkatan wawasan kebangsaan, serta pembentukan karakter disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalisme bagi unsur ASN dan kepala desa di Sulawesi Selatan. Upacara pembukaan ini turut dihadiri, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Hengki Yuda, unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, serta para kepala desa se-Sulawesi Selatan. Kehadiran Aliyah Mustika Ilham dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis nasional di bidang pertahanan negara, khususnya dalam membangun semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan nasional di lingkungan aparatur pemerintahan. Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna penting dalam membentuk karakter aparatur pemerintahan yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki semangat pengabdian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. “Kegiatan ini bukan hanya menjadi bagian dari penguatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menanamkan semangat bela negara, loyalitas, serta tanggung jawab kebangsaan di kalangan ASN dan kepala desa,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ketua FKPPI Sulsel itu menegaskan, ASN sebagai unsur pelayan masyarakat harus memiliki komitmen kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. “ASN sebagai unsur pelayan masyarakat harus memiliki semangat pengabdian, disiplin, serta komitmen kebangsaan yang kuat. Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap lahir aparatur yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga tangguh dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan keutuhan bangsa,” lanjutnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai bela negara, meningkatkan soliditas, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan nasional dari berbagai aspek. Pemerintah Kota Makassar juga memandang bahwa pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan bagi ASN menjadi bagian penting dalam mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. “Pemerintah Kota Makassar mendukung penuh program penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, karena hal ini sangat penting dalam membentuk karakter aparatur yang berintegritas, berjiwa nasionalisme, dan siap mengabdi sepenuh hati untuk masyarakat,” tambahnya. Ia pun berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh agar nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan, dan cinta tanah air dapat terus tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan pemerintahan serta pelayanan publik. “Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, kebersamaan, dan cinta tanah air dapat terus tumbuh dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menegaskan agar seluruh Aparaur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Gowa mampu kembali menerapkan disiplin dan kesiapan kerja pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal tersebut diungkapkan saat dirinya memimpin Apel Besar dan Halal Bihalal Pemerintah Kabupaten Gowa, di Halaman Kantor Bupati Gowa, Senin (30/3). “Apel besar ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memastikan seluruh ASN kembali bekerja dengan semangat dan komitmen yang sama, sekaligus menjamin pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal,” tegasnya Dirinya menyebut, masyarakat terus menuntut agar pelayanan pemerintah kembali normal bahkan lebih baik setelah libur panjang. Sehingga dirinya meminta agar ASN tidak ada yang menambah libur terlebih tanpa keterangan yang jelas. “Kami melihat kehadiran ASN memuaskan, namun terpenting tidak adalagi alasan untuk libur, karena libur, cuti dan WFA telah dilakukan, sehingga tentu akan ada sanksi dan evaluasi bagi ASN yang tanpa keterangan. Kami akan menceklis mana yang berkinerja kurang untuk dievaluasi,” jelasnya. Tak hanya itu, orang nomor satu di Gowa ini juga menyampaikan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ASN yang harus diwujudkan melalui profesionalisme, integritas, dan etika dalam bekerja. “Tantangan ke depan semakin besar. Kami minta seluruh ASN bisa terus displin, peningkatan kualitas kerja yang berorientasi hasil, menjaga kekompakan dan kolaborasi antar perangkat daerah karena kita harus hadir sebagai ASN yang profesional, responsif, dan berintegritas,” lanjut Husniah. Sementara Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa, Taslim menyebut akan segera melakukan pengecekan kehadiran ASN dan akan mengacu pada UU ASN terkait kedisiplinan pegawai ditambah evaluasi langsung oleh pimpinan. “Setelah kita cek, dari 1.280 jumlah ASN lingkup Kantor Bupati, terdapat 1.152 yang hadir atau sekitar 90 persen, dimana yang tidak hadir 128 orang dengan keterangan sakit, izin, cuti maupun tugas luar.,” jelasnya. Usai apel besar, Bupati Gowa bersama Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Andy Azis dan Pimpinan SKPD melakukan Halal bihalal dengan seluruh ASN Lingkup Pemkab Gowa.
ruminews.id, GOWA – Sebanyak sembilan personel perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gowa turut ambil bagian dalam Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) ASN Tahun 2026 bersama peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Bupati Gowa, Husniah Talenrang menyampaikan bahwa keikutsertaan ASN dalam Latsarmil merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai abdi negara yang harus siap dalam berbagai situasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung sistem pertahanan negara sekaligus membangun karakter disiplin, tangguh, dan berintegritas. “ASN harus memiliki kesiapsiagaan dan kedisiplinan yang kuat. Latsarmil ini menjadi ruang pembentukan mental dan karakter agar kita mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih tangguh,” ujar Talenrang saat menghadiri pembukaan Latsarmil Komcad ASN di Lapangan Upacara Rindam XIV Hasanuddin, Senin (30/3). Ia juga menegaskan bahwa nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan perlu diterjemahkan dalam kerja nyata di lapangan. Kehadiran Komcad ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih sigap, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami ingin peserta yang kembali dari pelatihan nantinya membawa semangat baru dalam bekerja, lebih terukur, lebih disiplin, dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat,” lanjutnya. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. “Kekuatan utama kita ada pada integritas dan komitmen melayani. Itu yang harus terus dijaga dan diperkuat,” tambah Talenrang. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. “Komponen cadangan dari unsur ASN ini menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan negara yang terintegrasi. Kita ingin membangun kesiapan bersama yang terlatih dan terukur,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI, Letjen TNI Gabriel Lema, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk membentuk kesiapan dasar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat maupun situasi strategis lainnya. “Melalui Latsarmil ini, peserta dibekali kemampuan dasar yang terstruktur agar mampu berkontribusi secara optimal sebagai bagian dari komponen cadangan nasional,” jelasnya. Latsarmil ini menjadi langkah konkret dalam memastikan ASN memiliki kapasitas yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Hadir mendampingi Bupati, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gowa, Andry Mauritz.
Ruminews.id, Makassar – Seorang legislator DPRD Kota Makassar berinisial AM dan seorang guru berinisial IMS akhirnya sepakat berdamai setelah terlibat perseteruan yang sempat menjadi perbincangan publik. Kesepakatan ini dicapai melalui mediasi yang difasilitasi oleh sejumlah pihak, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Jufri. Pendamping IMS dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan, Itha Karen, mengonfirmasi bahwa permasalahan antara keduanya telah diselesaikan secara damai melalui proses mediasi. “Kesepakatan telah diambil. Pelapor dan terlapor telah dimediasi dengan baik, sehingga saya, mewakili Ibu IMS, sepakat berdamai dengan Bapak AM,” ujar Itha di Makassar, Jumat (21/3/2025). Menurut Itha, tidak ada pihak yang sepenuhnya salah atau benar dalam kasus ini. Baik AM maupun IMS mengakui bahwa emosi yang tak terkendali menjadi pemicu perseteruan. “Saat emosi memuncak, apa saja bisa terjadi. Tidak ada yang sepenuhnya salah atau benar di sini. Keduanya telah berjuang menurut perspektif masing-masing,” tambahnya. Itha juga menegaskan bahwa poin-poin kesepakatan antara AM dan IMS bersifat pribadi. Namun, salah satu bentuk itikad baik yang disepakati adalah pencabutan laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik oleh salah satu media online. “Pak AM akan menarik laporannya dari Polres. Itu langkah positif yang kami apresiasi,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Jufri, menyatakan bahwa pihaknya hadir untuk memfasilitasi mediasi antara AM dan IMS. Sebagai atasan IMS, ia merasa bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik di bawah naungannya. “Pada prinsipnya, kami di Dinas Pendidikan ingin agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, sudah ada titik temu, dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai,” ujar Andi Bukti. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama karena momen perdamaian terjadi di bulan suci Ramadan. Di akhir pertemuan, AM dan IMS bersalaman sebagai simbol perdamaian. Momen ini turut disaksikan oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai bukti bahwa konflik telah diselesaikan dengan baik.
ruminews.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan aparatur sipil negara (ASN). Nantinya, tunjangan guru akan langsung disalurkan oleh pemerintah pusat ke rekening guru tersebut. Sebelumnya, tunjangan guru ditransfer melalui rekening pemerintah daerah (pemda). Peluncuran ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Kamis (13/03). Ikut hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah langsung ke rekening guru penerima. Sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka, sementara 392.802 guru non-ASN juga akan mendapatkan transfer langsung dari Kemendikdasmen. Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan untuk memastikan pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran. Presiden Prabowo menyambut baik mekanisme baru ini sebagai upaya mengurangi ketidakefisienan dalam birokrasi pendidikan. “Inilah langkah untuk mengurangi ketidakefisienan. Kita harus menghilangkan budaya-budaya yang tidak benar. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Budaya seperti ini harus kita kikis,” tegas Presiden. Selain itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintahannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Kita akan memperbaiki semua sekolah secepat mungkin. Kita juga akan memasang layar televisi besar di setiap sekolah di seluruh Indonesia serta membangun sekolah berasrama di semua kabupaten. Dalam empat tahun ke depan, saya berharap setiap kabupaten memiliki sekolah berasrama bagi keluarga kurang mampu,” ujar Presiden. Dengan mekanisme baru ini, diharapkan kesejahteraan guru semakin meningkat dan pendidikan di Indonesia semakin maju.
