Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua Umum HMI Badko Sulsel Menyayangkan Mundurnya Rahayu Saraswati : Gerindra dan DPR RI Kehilangn Figur Muda Progresif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025 — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang resmi mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 10 September 2025. Menurut Asrullah Dimas, Ketua Umum HMI Badko Sulsel, mundurnya Rahayu Saraswati bukan hanya kehilangan bagi parlemen, tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini melihat sosoknya sebagai representasi generasi muda sekaligus perempuan progresif di panggung politik nasional. Kehadirannya di DPR RI dinilai membawa warna baru, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga agenda kebangsaan yang lebih berpihak pada rakyat. “Keputusan mundurnya Ibu Rahayu Saraswati tentu sangat kami sayangkan. Beliau adalah figur perempuan muda yang visioner, kritis, dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi legislatif. Kehadirannya di parlemen menjadi semacam harapan baru bagi generasi muda untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik. Mundurnya beliau jelas meninggalkan kekosongan peran yang cukup berarti,” ungkap Asrullah Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel dalam pernyataannya. Lebih lanjut, Asrullah Dimas yang akrab disapa Dimas menilai bahwa politik Indonesia masih sangat membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi demokrasi yang menghadapi berbagai tantangan. Dengan mundurnya Rahayu Saraswati, HMI Badko Sulsel mendorong agar parlemen tidak kehilangan semangat regenerasi, serta tetap membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda dan perempuan. “DPR RI harus tetap memastikan adanya representasi generasi baru yang tidak hanya mewakili formalitas, tetapi juga benar-benar membawa gagasan segar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Perempuan dan anak muda harus terus diberi ruang, sebab tanpa itu wajah politik kita akan kembali dikuasai oleh pola lama yang kerap jauh dari aspirasi masyarakat,” tegasnya. Menurutnya, pengunduran diri tersebut tidak semata-mata merupakan keputusan personal, tetapi sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola komunikasi politik dan akuntabilitas moral di tubuh institusi politik. “Pengunduran diri Ibu Rahayu Saraswati menunjukkan bahwa sistem politik kita masih belum memiliki mekanisme yang kuat dalam merespons krisis komunikasi publik. Ketika kontroversi muncul, klarifikasi dan pembuktian konteks seharusnya segera dilakukan secara terbuka, bukan dibiarkan berkembang liar hingga akhirnya memaksa individu mengambil langkah pengunduran diri,” ujar Dimas. Lebih lanjut ia menegaskan, pengunduran diri bukan boleh dipahami sebagai satu-satunya jawaban. Parlemen dan partai politik semestinya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk memperkuat etika politik, membangun kapasitas komunikasi publik, serta menyiapkan mekanisme manajemen krisis yang lebih transparan. “Jika kita hanya berhenti pada pengunduran diri, tanpa ada evaluasi menyeluruh dari lembaga dan partai politik, maka persoalan serupa akan berulang. Yang lebih berbahaya adalah timbulnya efek psikologis bagi generasi muda dan perempuan, yakni rasa takut untuk berpartisipasi aktif dalam politik karena khawatir satu kesalahan ucap dapat menghancurkan karier mereka,” tambahnya. Mundurnya Rahayu Saraswati juga dipandang sebagai satu kesempatan refleksi bagi partai politik dalam hal pengelolaan kader, pelatihan komunikasi publik, manajemen krisis internal, serta bagaimana partai menanggapi kontroversi. Partai Gerindra misalnya dipandang mendapat tekanan publik untuk merespons secara baik dan menjaga reputasi. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi bagaimana partai merekrut dan mendukung calon legislatif, terutama dari kalangan muda dan perempuan yang sensitif terhadap opini publik. Dimas menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan ruang refleksi kolektif untuk memperbaiki budaya politik Indonesia. Transparansi, tanggung jawab publik, komunikasi yang beretika, dan keberanian menghadapi kritik secara dewasa adalah hal yang perlu diperkuat agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif. “Ke depan, kami berharap DPR RI dan partai politik tidak hanya menjaga citra, melainkan juga berkomitmen pada substansi perjuangan rakyat, serta memastikan regenerasi politik berjalan dengan sehat dan inklusif,” tutup Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Iin Nirmala Mahasiswa Kebidanan Stikes Nani Respon Mundurnya Saraswati dari DPR: Kaum Muda dan Perempuan Kehilangan Panutan!

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Senayan kembali bergemuruh. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, sosok perempuan muda yang selama ini menempati kursi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, tiba-tiba mengambil langkah mengejutkan: mundur dari jabatannya. Dalam video singkat di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/9/2025), Saraswati—keponakan Presiden Prabowo Subianto—menyampaikan pamit dengan nada lirih, seraya meminta maaf atas pernyataan lama yang kembali menjadi sorotan publik. Keputusan ini sontak memantik reaksi beragam. Ada yang menyayangkan, ada pula yang menganggapnya konsekuensi politik. Namun bagi sebagian kalangan muda, ini adalah kehilangan yang nyata. Salah satunya datang dari Iin Nirmala, mahasiswa kebidanan Stikes Nani. Ia menilai mundurnya Saraswati tak hanya mengurangi kekuatan Gerindra di parlemen, tetapi juga mengurangi representasi suara perempuan dan generasi muda di pusat kekuasaan. “Bagi kami kaum muda, apalagi perempuan, sosok Mbak Sara itu panutan. Beliau berani bersuara untuk hak-hak yang sering terabaikan, termasuk disabilitas, perempuan, dan generasi muda. Kehilangan beliau sama saja dengan kehilangan ruang inspirasi di DPR,” ujar Iin. Iin menambahkan, sebagai mahasiswa kebidanan, ia sering melihat bagaimana perempuan masih kerap dipinggirkan dalam pengambilan keputusan penting. Kehadiran Saraswati di parlemen, katanya, menjadi semacam simbol bahwa suara perempuan bisa menembus ruang politik yang kerap didominasi laki-laki. “Seharusnya Gerindra bisa menimbang ulang keputusan ini. Bukan soal politik semata, tapi soal menjaga wajah parlemen agar tetap ramah bagi suara muda dan perempuan,” tegasnya. Di sisi lain, Fraksi Gerindra menyatakan tetap menghormati keputusan Saraswati. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pernyataan yang menjadi polemik hanyalah bentuk motivasi, bukan penghinaan. Namun, mekanisme partai tetap harus berjalan. “Fraksi menonaktifkan beliau sembari menunggu proses di Mahkamah Partai. Kami harap masyarakat bisa melihat dengan jernih,” kata Bambang. Kini, publik bertanya-tanya: apakah ini adalah senjakala bagi suara muda dan perempuan di Senayan? Ataukah, justru menjadi babak baru bagi Saraswati untuk memperjuangkan idealismenya di luar gedung parlemen?

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aditya Putra Asnawing Ketum Semmi Sulsel 2020-2023 merespon Saraswati Mundur dari DPR, Kaum Muda dan Perempuan Kehilangan Suara!

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Keheningan yang tak biasa datang dari Senayan. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, perempuan muda yang selama ini berdiri di garis depan Komisi VII DPR RI, tiba-tiba memilih untuk undur diri. Dalam sebuah video singkat yang ia unggah di Instagram, Rabu (10/9/2025), Sara menyampaikan salam perpisahan, disertai permintaan maaf atas kata-kata lama yang kembali digugat publik. Tetapi keputusannya tak berhenti di ranah pribadi. Mundurnya Sara, keponakan Presiden Prabowo Subianto, segera memantik riuh. Spekulasi berhamburan, sebagian sinis, sebagian iba, sebagian lain hanya menebar dugaan. Ketum Semmi Sulsel 2020-2023, Aditya Putra Asnawing, menyebut langkah Sara adalah kehilangan besar. Bukan hanya untuk Partai Gerindra, melainkan juga untuk wajah muda politik Indonesia. “Beliau adalah representasi anak muda dan perempuan. Suara yang menghidupkan harapan agar parlemen tidak kering dari perspektif mereka. Maka dari itu, kami meminta Fraksi Gerindra meninjau ulang pengunduran diri ini,” ucap Aditya. Aditya mengingatkan publik akan jejak yang telah ditinggalkan Sara. Ia dikenal sebagai legislator yang menaruh perhatian serius pada hak-hak penyandang disabilitas, membela ruang hidup yang setara bagi perempuan, serta memberi jalan luas bagi generasi muda untuk mengasah diri dan berani bersaing di panggung nasional. Sementara itu, Fraksi Gerindra memilih menaruh hormat pada keputusan Sara. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pernyataan Sara di sebuah podcast yang sempat ramai dibicarakan sebenarnya bernada motivasi, bukan masalah. Namun, proses partai harus tetap berjalan. “Per hari ini, fraksi sepakat menonaktifkan beliau sambil menunggu proses di Mahkamah Partai. Kami berharap publik bisa melihat dengan jernih,” kata Bambang. Kini, pertanyaan menggantung di udara: apakah mundurnya Saraswati akan menjadi senjakala dari suara muda, suara perempuan, dan suara disabilitas di parlemen? Ataukah, justru ini adalah awal dari panggung baru yang lebih luas, di luar gedung yang selama ini membatasi langkahnya?

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua GMNI Sulsel menyayangkan Kemunduran Sara: Gerindra Kehilangan Corong Anak Muda dan Perempuan?

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Langkah mengejutkan datang dari Senayan. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, resmi menyatakan mundur dari kursinya sebagai wakil rakyat periode 2024–2029. Keputusan itu ia sampaikan dengan nada lirih dalam sebuah video di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/9/2025). Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga menyertakan permintaan maaf, menyinggung kembali ucapan lamanya pada Februari 2025 yang sempat memantik kontroversi. Namun, mundurnya Sara—begitu ia akrab disapa—tak sekadar ditanggapi sebagai pilihan pribadi. Gelombang suara publik justru melahirkan spekulasi, dugaan, hingga penilaian yang berlapis-lapis. Di balik itu, terselip suara dari Sulawesi Selatan. Sarman Alamsyah Ketua Umum GMNI Sulsel, menilai keputusan Sara justru menjadi kerugian besar bagi Partai Gerindra, juga bagi generasi muda dan kaum perempuan yang selama ini ia wakili. “Bagi kami, Mbak Saraswati tetap dibutuhkan di parlemen. Ia adalah corong anak muda dan perempuan, suara yang selama ini berani melawan arus. Karenanya, pengunduran diri ini perlu ditinjau ulang oleh Fraksi Gerindra,” ujar Sarman tegas. Sarman menilai, Sara adalah korban dari framing buruk yang ditebar oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab. Padahal, jejak perjuangannya di Senayan tak bisa dihapus begitu saja. Ia tercatat sebagai sosok yang gigih memperjuangkan lahirnya undang-undang yang ramah bagi penyandang disabilitas, bersuara lantang untuk hak-hak perempuan, serta membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak muda untuk menyalakan mimpinya dan tumbuh dengan gagah di panggung nasional. “Kerja-kerja yang dilakukan Mbak Saraswati begitu nyata. Ia hadir bersama kami, khususnya GMNI Sulsel, bukan sekadar simbol. Desember 2024, kehadiran beliau adalah bukti kepeduliannya membangun sinergi dengan anak muda bangsa ini,” tambah Sarman. Di sisi lain, Fraksi Gerindra memilih menghormati langkah yang diambil Sara. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pengunduran diri itu sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan Sara dalam podcast yang sempat menjadi sorotan, sebenarnya dimaksudkan untuk memberi semangat pada perempuan agar terlibat dalam ruang ekonomi kreatif. “Kami melihat kontennya baik-baik saja, bahkan inspiratif. Namun, keputusan itu tetap kami hormati. Per hari ini, fraksi telah menonaktifkan beliau sembari menunggu proses di Mahkamah Partai,” ujar Bambang. Kini, jejak langkah Sara di parlemen mungkin terhenti, tapi gema perjuangannya masih menyisakan pertanyaan: akankah suara muda, suara perempuan, dan suara kaum disabilitas kehilangan salah satu pembelanya? Atau justru pengunduran diri ini menjadi pintu bagi babak baru yang lebih luas bagi seorang Rahayu Saraswati?

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Indonesia dan Nepal: Dua Cermin Kekuasaan yang Retak

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Di setiap jantung bangsa, ada denyut rakyat yang meronta, menolak untuk sekadar menjadi angka dalam tabel pembangunan yang timpang. Indonesia dan Nepal, meski berbeda bentang alam dan budaya, ternyata berbagi satu luka yang serupa: kekacauan yang lahir dari ketidakadilan, dari pemerintah yang lebih memilih membungkam ketimbang mendengar. Kita melihat pola yang tak asing. Semula, semuanya dimulai dari protes kecil, sebuah demonstrasi yang berakar dari kebijakan tak berpihak kepada rakyat. Aksi yang lahir dari rasa kecewa, dari lidah pemerintah yang dengan enteng melontarkan pernyataan merendahkan warganya sendiri. Kata-kata yang seharusnya menjadi penyejuk, justru jadi bara yang menyulut api. Dan ketika api itu membesar, sejarah mencatat wajahnya dengan tinta darah. Di Indonesia, kita menyaksikan massa yang turun ke jalan, benturan yang tak terhindarkan, air mata yang bercampur gas air mata. Gedung pemerintahan yang mestinya jadi rumah rakyat, malah menjadi sasaran amarah yang dibakar hingga rata dengan tanah. Di Nepal, hal serupa terjadi: rakyat menolak tunduk pada kekuasaan yang tuli, lalu jalanan berubah menjadi panggung duka—mayat-mayat berjatuhan, jeritan memenuhi udara, dan kota pun terjerumus ke dalam kegelapan penjarahan. Di jalanan Kathmandu, ribuan rakyat Nepal turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah. Protes yang semula damai berubah menjadi gelombang amarah. Gas air mata membubung, peluru karet ditembakkan, lalu tubuh-tubuh bergelimpangan di aspal. Gedung-gedung pemerintahan yang mestinya menjadi simbol keadilan justru terbakar menjadi monumen kemarahan rakyat. Di tengah kepulan asap itu, berkibar sebuah bendera yang tak biasa: Jolly Roger, lambang bajak laut, bendera hitam dengan tengkorak putih. Simbol itu menjadi tanda bahwa rakyat merasa telah dirampas segalanya, hingga mereka pun menjelma “bajak laut” di negeri mereka sendiri. Simbol bajak laut itu bukan sekadar hiasan, melainkan pernyataan: rakyat merasa diperlakukan sebagai musuh di negeri sendiri, maka mereka memilih menjadi “pembajak” yang menantang otoritas. Itu adalah tanda bahwa legitimasi pemerintah retak, bahwa rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan sebagai perampok yang sah. Sebuah pengingat pahit, bahwa ketika negara gagal menjadi pelindung, rakyat bisa berubah menjadi lawan. Indonesia dan Nepal seolah saling bercermin. Dari protes hingga pembakaran, dari tuntutan hingga tumbal nyawa, dari suara rakyat yang dianggap riuh belaka hingga menjadi gelegar amarah yang tak terbendung. Polanya sama: ketidakadilan melahirkan perlawanan, perlawanan yang diabaikan menjelma kekacauan. Barangkali, inilah pesan yang berulang-ulang kita tolak untuk pahami: bahwa negara bukanlah menara gading yang boleh berdiri angkuh di atas rakyatnya. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang menutup telinga hanya akan mendengar suara rakyat dalam bentuk paling purba: teriakan, api, dan darah.

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Istana Gelar Teka-Teki: Menpora Baru, Antara Misteri dan Spekulasi

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Lagi-lagi Istana Negara menggulirkan kejutan politik. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang semula diduduki Dito Ariotedjo resmi kosong sejak Senin (8/9/2025). Sosok yang pernah dielu-elukan sebagai representasi generasi muda itu kini menjadi bagian dari daftar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang membuat publik kian riuh bukanlah soal pencopotan Dito semata. Justru teka-teki tentang siapa penggantinya telah menjelma jadi drama nasional. Istana memilih bungkam, hanya menyisakan sebuah petunjuk samar: “pengganti masih berada di luar kota.” Clue sederhana itu bak percikan api yang menyulut spekulasi liar. Nama yang paling santer mencuat—dan tak pelak membuat jagat maya gaduh—adalah sosok entertainer papan atas, Raffi Ahmad. Mengapa Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Sorotan? Alasannya ternyata sepele, namun menggelitik logika publik. Bertepatan dengan pelantikan lima menteri baru di Istana, Raffi Ahmad justru terlihat tidak berada di Jakarta. Lewat unggahan di Instagram, ia tampak mendampingi sang ibu, Amy Qanita, yang tengah dirawat di rumah sakit di luar kota. Frasa “di luar kota” itu pun terasa selaras dengan kode yang disampaikan Istana. Kecurigaan publik makin kuat karena kedekatan Raffi dengan lingkaran Prabowo bukan rahasia. Sejak 2014 ia dikenal sebagai pendukung setia, bahkan belakangan dipercaya menjabat Utusan Khusus Presiden untuk urusan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ditambah lagi, kiprahnya mengelola RANS Cilegon FC membuatnya dianggap memiliki legitimasi di bidang olahraga. Maka, wajar bila netizen berspekulasi: benarkah “Sultan Andara” akan naik kelas menjadi Menpora? Istana Masih Menutup Rapat Rahasia Sayangnya, publik belum juga memperoleh jawaban. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya mengulang kalimat yang semakin memancing penasaran. “Terkait Menpora, pengganti kebetulan sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat hadir dalam pelantikan hari ini,” ujarnya di halaman Istana Negara. Tak ada nama disebut, tak ada kepastian diberikan. Kursi Menpora pun untuk sementara masih dibiarkan kosong. Dito Ariotedjo: Dari Simbol Muda ke Korban Reshuffle Nasib Dito sendiri terbilang ironi. Ia sempat dielu-elukan sebagai simbol regenerasi politik di kabinet—lulusan Fakultas Hukum UI, pengusaha muda, dan kader Golkar yang meroket cepat. Kolaborasinya bersama Raffi Ahmad dalam RANS Sport dan jabatannya sebagai Ketua Umum AMPI membuatnya dianggap figur ideal. Namun roda politik berputar cepat; masa baktinya kini terhenti lebih dini. Kandidat Lain yang Disebut Meski nama Raffi Ahmad menjadi magnet terbesar, spekulasi tak berhenti di situ. Kabar lain menyebut bahwa Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR dari Partai Golkar, juga masuk radar pengganti. Sosok muda yang dikenal aktif di Komisi XI ini disebut-sebut punya peluang menduduki kursi Menpora. Episode Baru Drama Politik Apakah benar Raffi Ahmad yang akan mengambil alih, atau justru Puteri Anetta yang akan tampil sebagai kejutan? Publik kini hanya bisa menunggu babak selanjutnya dari “sinetron politik” ala Istana—penuh teka-teki, penuh spekulasi, dan tentu saja, penuh kejutan.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Gus Irfan Resmi Jadi Menteri Haji dan Umrah, Prabowo Titip Amanah Pelayanan Terbaik bagi Jemaah

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – Di bawah atap megah Istana Negara, Senin (8/9/2025), Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan resmi mengemban amanah baru. Presiden Prabowo Subianto melantik putra Nahdlatul Ulama itu sebagai Menteri Haji dan Umrah, sebuah jabatan yang sarat tanggung jawab, menyentuh hati jutaan umat yang mendambakan perjalanan suci ke Tanah Haram. Usai prosesi pelantikan, Gus Irfan menyampaikan pesan yang dititipkan langsung oleh Presiden. “Beliau menyampaikan, lakukan apa pun yang perlu dilakukan, asal pelayanan terbaik bisa diberikan kepada jemaah haji kita,” tutur Gus Irfan, dengan nada penuh tekad di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia mengakui, tugas yang kini dipikul bukanlah beban ringan. Sepuluh bulan terakhir, dirinya telah menyaksikan langsung dinamika dan tantangan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun di Saudi Arabia. Dari situ, ia menyadari betapa besar kebutuhan akan perbaikan layanan yang tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual para jemaah. “Ini bukan sekadar jabatan, melainkan amanah besar. Saya tahu persis betapa berat medan haji, dan karena itu saya bertekad menjalankan pesan Presiden: berikan yang terbaik,” ujarnya dengan mata berbinar. Lebih jauh, Gus Irfan menegaskan kementerian yang dipimpinnya akan berupaya menghadirkan layanan yang lebih ramah, terutama dalam soal biaya. “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berusaha agar biaya haji lebih bersahabat bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya. Kini, dengan restu Presiden dan harapan rakyat, Gus Irfan menapaki babak baru. Sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya tentang birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir melayani tamu-tamu Allah dengan sepenuh hati.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Istana Berganti Wajah: Prabowo Merombak Kabinet, menteri baru Dilantik

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Istana Negara kembali menjadi panggung pergantian para nakhoda kementerian. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas Dito Ariotedjo dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Namun, penggantinya belum bisa diperkenalkan hari ini lantaran sang calon penerus masih berada di luar kota. “Untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, penggantinya kebetulan sedang tidak berada di Jakarta, sehingga belum dapat mengikuti prosesi pelantikan,” tutur Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Senin (8/9/2025). Prasetyo menambahkan, pelantikan Menpora baru akan digelar dalam waktu dekat, bersamaan dengan agenda resmi berikutnya. “Akan dijadwalkan kembali pada prosesi selanjutnya,” ujarnya. Meski demikian, hari ini tetap menjadi momen bersejarah dengan lahirnya para pemegang amanah baru di Kabinet Indonesia Maju. Berikut nama-nama menteri dan wakil menteri yang telah mengucap sumpah di hadapan Presiden: Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Sri Mulyani Lengser, Purbaya Yudhi Sadewa Menjadi Nahkoda Baru Kementerian Keuangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Senin sore (8/9/2025), halaman Istana Negara kembali menjadi panggung sejarah. Presiden Prabowo Subianto resmi menggeser Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan, posisi yang telah ia duduki sejak 2016. Digantikanlah ia oleh sosok ekonom kawakan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini dipercaya menakhodai kapal besar bernama Kementerian Keuangan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, lebih dahulu mengumumkan kabar ini dalam konferensi pers. Ia menyebutkan bahwa pergantian tersebut lahir dari “pertimbangan, masukan, dan evaluasi” yang dilakukan presiden secara berulang. Dari ruang-ruang sunyi pertimbangan itu, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang menetapkan Purbaya sebagai penerus. Purbaya bukan nama asing di jagat ekonomi. Ia baru saja menuntaskan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah lembaga yang menjadi benteng terakhir bagi stabilitas perbankan nasional. Kini, ia diminta menyiapkan strategi baru mengelola arus uang negara, di tengah derasnya gelombang tantangan fiskal. Pelantikan Purbaya berlangsung berbarengan dengan perombakan sejumlah kementerian lain: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejarah pun ditorehkan pula dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru. Sri Mulyani, yang pernah dipuja sebagai simbol disiplin fiskal dan integritas kebijakan, kini menutup babak panjangnya di Kementerian Keuangan. Namun akhir Agustus lalu, namanya sempat diguncang gelombang kritik. Kebijakan pajak dan anggaran dinilai memberatkan masyarakat, hingga rumah pribadinya di Bintaro menjadi sasaran penjarahan sekelompok orang tak dikenal. Estafet kepemimpinan berpindah tangan. Dari Sri Mulyani kepada Purbaya, dari masa lalu penuh kontroversi kepada masa depan penuh tanda tanya. Sejarah akan mencatat: di tengah hiruk pikuk politik dan gelisahnya rakyat, Prabowo memilih jalannya sendiri—meramu kabinet, menata ulang strategi, dan menunjuk nakhoda baru untuk mengawal denyut ekonomi negeri.

Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik

Babak Baru Korupsi Laptop Chromebook: Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, sebagai tersangka. “Inisial NAM telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menuturkan penetapan Nadiem sebagai tersangka didasari bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, saksi ahli, hingga dokumen terkait. “Berdasarkan rangkaian alat bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari keterangan saksi, ahli, dokumen, hingga barang bukti lainnya, maka penyidik menetapkan NAM selaku Mendikbudristek periode 2019–2024 sebagai tersangka,” jelasnya. Sebelumnya, Nadiem sudah tiga kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 23 Juni 2025 selama kurang lebih 12 jam, kemudian pemeriksaan kedua pada 15 Juli 2025 sekitar 9 jam. Pada pemeriksaan ketiga hari ini, statusnya resmi berubah menjadi tersangka. Ia juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni 2025 untuk jangka waktu enam bulan. Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya menetapkan empat tersangka lain yang diduga terlibat dalam proyek digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Proyek tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,98 triliun. Keempat tersangka yang telah lebih dulu dijerat yaitu: Sri Wahyuningsih (SW), mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek (2020–2021); Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur SMP Kemendikbudristek (2020); Jurist Tan (JT/JS), staf khusus Mendikbudristek era Nadiem; Ibrahim Arief (IBAM), konsultan perorangan pada proyek infrastruktur teknologi Kemendikbudristek. Dengan ditetapkannya Nadiem sebagai tersangka, total sudah ada lima orang yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook ini.

Scroll to Top