Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Tinjau Layanan Puskesmas Bajeng, Pastikan Optimalisasi Gedung Baru

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Husniah Talenrang, meninjau langsung layanan di Puskesmas Bajeng, Kamis (2/4), sekaligus meresmikan pemanfaatan gedung layanan baru yang mulai difungsikan. Kunjungan ini diarahkan untuk memastikan perubahan pada kecepatan layanan, kapasitas pasien, dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat setelah penambahan fasilitas. Dalam peninjauan tersebut, Talenrang memeriksa alur pelayanan dari pendaftaran hingga tindakan medis, serta berdialog dengan tenaga kesehatan dan pasien. Gedung baru memungkinkan pemisahan ruang layanan sehingga antrean lebih tertata dan risiko penumpukan pasien dapat ditekan. “Kita ingin perubahan ini langsung dirasakan. Waktu tunggu harus lebih singkat, alur layanan lebih jelas, dan pasien tidak lagi berdesakan,” ujar Talenrang. Ia menegaskan bahwa penambahan infrastruktur harus diikuti dengan disiplin pelayanan. Standar waktu, respons petugas, dan kepastian layanan menjadi perhatian utama agar kepercayaan masyarakat meningkat. “Gedung ini memberi ruang untuk bekerja lebih baik. Harus dimanfaatkan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan konsisten,” lanjutnya. Menurutnya, peningkatan kapasitas layanan di tingkat puskesmas akan berpengaruh pada penanganan kasus sejak awal sehingga beban rujukan dapat ditekan. Dengan layanan yang lebih siap, masyarakat tidak perlu menunggu kondisi memburuk untuk mendapatkan penanganan. “Kalau ditangani lebih dini di puskesmas, kita bisa mencegah kasus menjadi lebih berat. Ini yang ingin kita capai, layanan yang menyelesaikan masalah sejak awal,” tambahnya. Kepala Puskesmas Bajeng, dr. Ilham Ikzan, menyampaikan bahwa gedung baru telah dibenahi dan dimanfaatkam selama dua bulan sebelum diresmikan. Ia menjelaskan adanya peningkatan signifikan pada kapasitas layanan, khususnya ruang perawatan rawat inap. “Ruang perawatan sekarang lebih luas, kapasitasnya bisa sampai 10 hingga 11 pasien. Gedung rawat inap juga sudah tiga lantai, sebelumnya hanya dua lantai,” jelasnya. Ia berharap penguatan fasilitas kesehatan dapat terus berlanjut di Puskesmas Bajeng, terutama pada penambahan tempat tidur pasien agar layanan rawat inap dapat lebih optimal. Turut hadir pada peninjauan ini, Wakil Ketua II DPRD Gowa, Taufiq Surullah, bersama jajaran anggota DPRD Gowa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, bersama Kepala SKPD lingkup Pemkab Gowa.

Bantaeng, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Dugaan Penyalahgunaan Distribusi BBM di Sejumlah SPBU Kabupaten Bantaeng

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Bantaeng – Munculnya dugaan praktik penyalahgunaan dalam aktivitas jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Bantaeng menjadi perhatian serius masyarakat. Berbagai laporan dan keluhan dari warga mengindikasikan adanya aktivitas pengisian BBM dalam jumlah besar yang diduga tidak sesuai dengan mekanisme distribusi yang seharusnya, khususnya terhadap BBM yang bersubsidi. Sejumlah masyarakat menyampaikan bahwa kerap terlihat pembelian BBM menggunakan jeriken ataupun kendaraan tertentu secara berulang dengan volume yang tidak wajar. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik distribusi tidak resmi yang berpotensi mengarah pada penimbunan atau penjualan kembali BBM kepada pihak tertentu. Apabila dugaan tersebut benar adanya, maka tindakan tersebut bukan hanya merugikan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya energi yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Artinya, pengelolaan sumber daya energi termasuk BBM harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok atau oknum tertentu. Selain itu, praktik penyalahgunaan distribusi BBM juga dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya dugaan praktik tersebut, nusrul mendesak agar pihak terkait seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas distribusi energi segera melakukan pengawasan dan investigasi secara menyeluruh terhadap operasional SPBU yang ada di Kabupaten Bantaeng. Pengawasan yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi BBM berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka tindakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan energi merupakan amanah besar yang harus dijaga integritasnya. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa seluruh SPBU di Kabupaten Bantaeng menjalankan operasionalnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan masyarakat luas.

Nasional, Pemuda, Politik

Lawan Diskriminasi Gender dan Pembatasan Berekspresi Perempuan, Nahasea Gelar Diskusi Publik

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta – Pada hari Senin, 30 Maret 2026, Suara Kebebasan menyelenggarakan Forum Kebebasan berkolaborasi dengan Nahasea melalui program WICARA untuk menghadirkan diskusi daring bertajuk “Tubuh Siapa, Aturan Siapa? Melawan Sensor atas Identitas dan Ekspresi”. Acara ini diisi oleh Annisa Khaerani, aktivis dan pembelajar di Setara Berdaya Academy Nahasea dan dimoderatori oleh Managing Editor Suara Kebebasan, Iman Amirullah. Diskusi dibuka dengan mengajak peserta melihat sesuatu yang selama ini dianggap sederhana, yaitu cara berpakaian. Namun, alih-alih membahasnya sebagai soal selera atau budaya semata, pembicara langsung menggeser perspektif ke arah yang lebih struktural. Annisa menekankan bahwa hal-hal sederhana seperti pakaian misalnya, tidak pernah netral, melainkan selalu terkait dengan identitas, status sosial, dan bahkan mekanisme kontrol kekuasaan. Ia kemudian mengurai sejarah kebaya pada masa kolonial sebagai contoh pengantar. Dalam penjelasannya, kebaya bukan sekadar pakaian tradisional, tetapi berfungsi sebagai penanda yang sangat jelas tentang siapa seseorang di dalam struktur sosial. Dari warna, model, hingga cara memakainya, kebaya dapat menunjukkan apakah seseorang berasal dari kalangan bangsawan Jawa, rakyat biasa, peranakan Eropa, atau komunitas Tionghoa seperti dalam kebaya encim. Dalam konteks ini, pakaian menjadi alat klasifikasi yang memudahkan kekuasaan kolonial membaca dan mengontrol masyarakat. Menurutnya, sistem tersebut tidak muncul secara kebetulan. Pemerintah kolonial justru membiarkan perbedaan itu tetap terlihat karena mempermudah identifikasi. Dengan sekali lihat, mereka dapat mengetahui posisi seseorang dalam hierarki sosial, dan dari sana menentukan bagaimana harus memperlakukan orang tersebut. Namun, setelah Indonesia merdeka, makna kebaya mengalami pergeseran. Ia tidak lagi sekadar penanda status, melainkan mulai digunakan oleh perempuan-perempuan pergerakan sebagai simbol perjuangan. Dari organisasi keagamaan hingga kelompok nasionalis dan kiri, kebaya menjadi bagian dari ekspresi politik yang tidak dipaksakan, melainkan lahir dari kesadaran kolektif. Situasi kembali berubah ketika memasuki era Orde Baru. Kebaya diangkat menjadi simbol resmi negara, terutama dalam konteks diplomasi. Sosok Siti Hartinah Soeharto secara konsisten mengenakan kebaya dalam berbagai kunjungan kenegaraan, membentuk citra perempuan ideal yang anggun dan elegan. Dalam titik ini, kebaya kembali berfungsi sebagai alat konstruksi identitas yang dikontrol oleh negara. Praktik “ibuisasi” perempuan kemudian dilakukan negara lewat kebaya sebagai salah satu strateginya. Pembahasan kemudian beralih ke jilbab, yang memiliki perjalanan sejarah yang tidak kalah kompleks. Jika kebaya pernah dijadikan simbol negara, jilbab justru pernah mengalami pelarangan. Pada masa Orde Baru, jilbab dipandang sebagai simbol yang berpotensi mengganggu stabilitas politik, terutama karena pengaruh gerakan Islam di Timur Tengah seperti di Iran dan Mesir. Annisa kemudian menjelaskan konteks dari kebijakan diskriminatif ini, “Jadi kenapa? Karena tadi gerakan jilbab itu kan waktu itu ramah di Mesir dan Iran. Jadi, anak-anak muda sengaja berjilbab itu untuk menunjukkan perlawanan mereka, sikap mereka dan itu yang sangat tidak disukai oleh Soeharto.” Akibatnya, banyak pelajar tidak diperbolehkan mengenakan jilbab di sekolah. Namun, larangan ini justru melahirkan resistensi. Di berbagai kampus seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung, jilbab menjadi simbol ekspresi politik dan religius yang menunjukkan sikap kritis terhadap kekuasaan. Setelah Reformasi, situasi berubah secara signifikan. Jilbab tidak lagi dilarang, tetapi di beberapa daerah justru diwajibkan. Fenomena ini terlihat dalam berbagai kebijakan lokal, termasuk kasus di Sumatera Barat yang sempat menjadi sorotan nasional. Pemerintah pusat bahkan sempat mengeluarkan kebijakan bersama untuk menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam berpakaian di lingkungan pendidikan, meskipun implementasinya masih menghadapi resistensi di beberapa daerah. Diskusi kemudian berkembang ke pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu peserta membagikan pengalamannya sebagai siswi non-muslim yang pernah dipaksa mengenakan hijab di sekolah berbasis agama. Pengalaman ini memunculkan pertanyaan tentang batas antara kebebasan institusi privat dan hak individu. Menanggapi hal tersebut, pembicara menekankan bahwa lingkungan dengan satu suara adalah lingkungan yang berbahaya. Ia menjelaskan bahwa ketika hanya ada satu narasi yang dianggap benar, maka ruang bagi perbedaan akan hilang, dan di sana potensi diskriminasi muncul. Ia menyampaikan, “Kalau cuma ada satu suara, itu lingkungan yang sangat berbahaya. Kita harus cari cara bagaimana mengangkat narasi alternatif itu, supaya tidak ada satu pihak yang menentukan segalanya.” Pengalaman lain juga muncul dari ruang ibadah. Seorang peserta menceritakan bagaimana ia ditegur saat bersandar di area masjid karena dianggap tidak pantas sebagai perempuan muda, sementara laki-laki di sekitarnya bebas berbaring. Pengalaman ini menunjukkan bahwa bahkan di ruang yang seharusnya inklusif, tubuh perempuan tetap diawasi dengan standar yang berbeda. Dalam diskusi tersebut juga muncul refleksi tentang relasi keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Pilihan personal seperti mengenakan atau melepas jilbab seringkali menjadi sumber konflik yang tidak sederhana. Relasi yang tidak setara membuat dialog menjadi sulit, karena orang tua cenderung melihat diri mereka sebagai pihak yang harus memberi nasihat, sementara anak diharapkan untuk patuh. Selain itu, beberapa peserta juga menyoroti tekanan moral yang sering kali menyertai pilihan berpakaian. Perempuan tidak hanya dinilai dari apa yang ia kenakan, tetapi juga dibebani dengan konsekuensi spiritual yang dikaitkan dengan keluarga mereka. Hal ini memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan menjadi arena tafsir yang sangat kompleks, melibatkan agama, budaya, dan norma sosial. Diskusi semakin dalam ketika pembicara mengajak peserta melihat konteks historis dari praktik berjilbab. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya, penutup kepala berfungsi sebagai penanda sosial bahwa seorang perempuan berada dalam perlindungan komunitasnya, sehingga tidak boleh diganggu. Dalam konteks masyarakat yang masih mengenal perbudakan, hal ini merupakan langkah progresif untuk melindungi perempuan. Namun, Annisa juga menekankan bahwa konteks tersebut telah berubah. Ketika struktur sosial berubah, cara memahami simbol seharusnya ikut berkembang. Ia mengingatkan bahwa yang perlu ditangkap bukan hanya bentuk luar, tetapi juga tujuan sosial di baliknya. Dalam bagian lain, diskusi juga menyentuh bagaimana demokrasi dipahami dalam masyarakat. Pembicara menyoroti bahwa banyak orang melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses demokrasi. Padahal, dalam konsep trias politika, perbedaan bahkan konflik antar lembaga justru diperlukan sebagai mekanisme kontrol. Annisa juga mengkritisi bagaimana pendidikan kewarganegaraan seringkali membentuk cara berpikir yang cenderung menekankan keseragaman. Akibatnya, masyarakat lebih mudah menerima narasi tunggal dan menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Menjelang akhir diskusi, suasana menjadi semakin reflektif. Para peserta menyadari bahwa persoalan pakaian tidak pernah sesederhana yang terlihat. Ia selalu berada di persimpangan antara kebebasan dan kontrol, antara ekspresi diri dan tekanan sosial. Annisa kemudian menutup refleksi dengan pernyataan yang kuat, “Makanya, kita juga harus menolak sih namanya narasi tunggal, ya. Karena tadi, sejarah

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemkot Makassar Sambut Positif Kejuaraan Nasional Pushbike di Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR- Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi pengurus Komunitas Balance Bike Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (1/4/2026). Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Pushbike Championship Nasional yang akan digelar di Kota Makassar pada 4 Juli 2026. Event ini direncanakan akan menghadirkan sekitar kurang lebih 200 peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan diharapkan menjadi salah satu ajang olahraga anak yang mampu mendorong promosi Kota Makassar di tingkat nasional. Dalam pertemuan tersebut, pengurus Komunitas Balance Bike Makassar memaparkan bahwa event ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi olahraga anak, tetapi juga sebagai sarana mempererat interaksi keluarga serta mendorong tumbuhnya budaya hidup sehat sejak usia dini. Mereka juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan di Kota Makassar. Selain itu, Komunitas Balance Bike Makassar juga menyampaikan bahwa saat ini mereka memiliki sekitar 100 anggota aktif yang terus berkontribusi dalam pengembangan olahraga balance bike di Kota Makassar. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif positif yang dihadirkan oleh komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis karena menyentuh aspek olahraga, pembinaan anak, kebersamaan keluarga, serta promosi daerah. “Terima kasih atas silaturahmi dan inisiatif yang sangat baik ini. Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi kegiatan positif seperti Pushbike Championship Nasional, terlebih karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga. Ini adalah ruang yang baik untuk mendorong tumbuh kembang anak sekaligus membangun suasana kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Aliyah Mustika Ilham menilai, pelaksanaan event berskala nasional seperti ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap citra Kota Makassar sebagai kota yang ramah anak, aktif dalam pengembangan olahraga, serta terbuka terhadap berbagai kegiatan komunitas yang produktif dan edukatif. “Kegiatan seperti ini tentu sangat baik karena bukan hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga membawa dampak promosi bagi Kota Makassar. Jika dikelola secara berkelanjutan, event ini sangat berpotensi menjadi agenda tahunan yang dinantikan,” lanjutnya. Pada kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham juga memberikan masukan agar pelaksanaan event dapat dipertimbangkan untuk dirangkaikan dengan momentum peringatan Hari Ibu maupun Hari Anak Nasional, mengingat kegiatan ini sangat erat dengan dunia anak dan keterlibatan keluarga, khususnya para orang tua. “Kalau memungkinkan, kegiatan seperti ini bisa dirangkaikan dengan momentum Hari Ibu atau Hari Anak Nasional. Karena pesertanya anak-anak, tentu orang tua juga ikut terlibat. Jadi nilai kebersamaan keluarga dan pesan edukasinya akan semakin kuat,” tambahnya. Lebih lanjut, Aliyah Mustika Ilham juga mendorong pengurus Komunitas Balance Bike Makassar untuk membangun koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, agar seluruh tahapan persiapan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terukur, dan maksimal. Pemerintah Kota Makassar pada prinsipnya akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas, dalam mendorong kegiatan-kegiatan positif yang memberi manfaat bagi generasi muda dan masyarakat luas. Turut mendampingi dalam audiensi tersebut, Kabid Pembudayaan dan Pembinaan Olahraga Andi Bilhaq Azikin. Sementara itu, audiensi dari Komunitas Balance Bike Makassar dihadiri, Ketua Indra Jaya, Sekretaris Okke Alan, Bendahara Muhammad Amril, Humas Abd. Rahim, Race & Pelatihan Muhammad Adnan, serta Pembina Arifuddin.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Pemkab Gowa Perkuat Intervensi Penurunan Zero Dose Berbasis Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa mendorong penguatan intervensi penurunan anak zero dose melalui pendekatan berbasis data, integrasi layanan, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini ditegaskan dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Nasional Tingkat Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Rabu (1/4). Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan pentingnya pemutakhiran data sasaran, perluasan jangkauan layanan imunisasi, serta optimalisasi peran puskesmas dan posyandu sebagai titik layanan terdepan. Pendekatan jemput bola menjadi prioritas untuk menjangkau kelompok rentan di wilayah dengan akses terbatas. “Intervensi penurunan zero dose harus dimulai dari validitas data. Tanpa basis data yang presisi, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujar Talenrang. Lebih lanjut, Talenrang juga mendorong penguatan peran kecamatan, desa, dan kelurahan dalam fungsi monitoring wilayah. Dukungan kader posyandu dan PKK diposisikan sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi yang kontekstual dan berkelanjutan. “Layanan tidak boleh bersifat pasif. Puskesmas dan tenaga kesehatan perlu mengubah pola kerja menjadi proaktif dengan menjangkau langsung sasaran di lapangan,” lanjutnya. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, penanganan zero dose dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan risiko penyakit menular dan gangguan tumbuh kembang anak. Sinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diperkuat untuk memastikan akurasi informasi publik terkait imunisasi. “Penurunan zero dose adalah kerja sistemik. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten agar capaian kesehatan anak dapat meningkat secara terukur,” pungkas Talenrang. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi yang tidak valid terkait vaksin serta mendorong konsolidasi seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mencapai target yang telah ditetapkan. “Masyarakat tidak perlu ragu terhadap vaksin. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak benar. Kita butuh kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah agar target intervensi ini bisa tercapai sesuai rencana,” tegasnya. Kepala Dinas Kesehatan Gowa, Abdul Haris Usman, menegaskan bahwa intervensi penurunan zero dose dijalankan dengan target terukur dan penjadwalan yang ketat. Ia juga menyebutkan, bahwa total sasaran mencapai 5.787 anak, dengan target intervensi awal 50 persen atau sekitar 2.894 anak. “Target kita 5.787 anak, dengan capaian awal 50 persen atau sekitar 2.894 anak dalam dua minggu. Pelaksanaan dimulai hari ini sampai 7 April, kemudian masuk tahap monitoring nasional pada 7 sampai 9 April,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tantangan utama masih pada persepsi sebagian orang tua terhadap imunisasi, sehingga pendekatan edukasi berbasis kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Penjangkauan dilakukan secara aktif hingga ke wilayah sulit akses dengan melibatkan camat, pemerintah desa dan kelurahan, puskesmas, serta kader PKK, guna memastikan seluruh sasaran by name by address dapat ditemukan dan dilayani secara efektif. Hadir pada kegiatan ini, Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan PKK Pusat, Safriati Safrizal, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, dan Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah. Hadir pula para Kepala SKPD, pemerintah wilayah, dan unsur masyarakat se-Kabupaten Gowa.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Dilaksanakan di Gowa, Bupati Husniah Sebut SDM Berintegritas Kunci Pemilu Berkualitas

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

Buka FGD Pengembangan Kompetensi SDM berbasis LMS KPU RU ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Learning Management System (LMS), yang dilaksanakan oleh Pemilihan Umum (KPU) RI, di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (1/4). Bupati Gowa, mengungkapkan kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya. “Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi di atas kualitas manusia yang mengelolanya. Ia tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh integritas, kapasitas, dan kesadaran kolektif para penyelenggaranya. Dan hari ini kita sedang menanam fondasi itu,” ungkapnya. Menurutnya, pemilu bukan hanya sekadar agenda rutin, tapi ujian kepercayaan publik sekaligus cermin kematangan demokrasi, sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang mutlak. Pada kesempatan itu, dirinya juga mengapresiasi langkah KPU RI yang dinilai strategis dan relevan dalam menghadirkan LMS sebagai solusi pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan di era digital. “Di era yang bergerak cepat ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. Learning Management System menjadi ruang belajar tanpa batas, menjembatani pengetahuan dan praktik, serta melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas,” jelasnya. Kendati demikian, Husniah mengingatkan teknologi hanyalah alat, sementara kunci utama tetap berada pada manusia yang memiliki komitmen, menjunjung tinggi kejujuran, serta mampu menjaga marwah demokrasi dengan penuh tanggungjawab. “Kami berharap melalui forum ini lahir gagasan besar, pemikiran tajam, dan rekomendasi yang tidak hanya berhenti diatas kertas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, transparan, berintegritas dan dipercaya masyarakat,” harap Bupati Talenrnag. Sementara Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lampung dan selanjutnya akan digelar di Bengkulu. “Kegiatan ini bertujuan untuk mendesain terkait dengan learning management system bagaimana semua pelatihan di KPU ke depan dilakukan secara digital, untuk membangun konsep mulai dari modul, sistem, termasuk tata kelolaan dan anggaran,” sebutnya. Dirinya menilai Kabupaten Gowa sebagai lokasi yang representatif, sekaligus mengapresiasi sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah dan KPU Gowa. “Saya terkesima dengan kepemimpinan Ibu Bupati yang memiliki wawasan demokrasi yang luas. Beliau juga menekankan pentingnya integritas sebagai kunci dalam pengelolaan pemilu,” tambahnya. Ditempat yang sama Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul menyampaikan kegiatan ini merupakan forum diskusi nasional yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan ke depan. “Peserta berasal dari 38 provinsi, dan hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI, khususnya Komisi II,” ujarnya. Melalui FGD ini, diharapkan lahir konsep dan strategi dalam pengembangan SDM kepemiluan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Pemkab Gowa Perkuat Kebersamaan dan Pelayanan di Halal Bihalal Kemenag

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menghadiri kegiatan Halal Bihalal Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gowa, di Aula Al-Amanah Kemenag Gowa, Rabu (1/4). Pada kesempatan tersebut, Bupati Husniah menyampaikan, momentum Halal Bihalal ini sebagai titik awal untuk terus memperkuat kebersamaan dan ukhuwah di tengah masyarakat, karena dengan kolaborasi seluruh pihak akan mewujudkan Gowa yang semakin harmonis. “Saya percaya dengan kolaborasi, kita bisa menjaga suasana yang sejuk dengan kebersamaan. Mari kita jadikan momentum ini untuk mempererat kebersamaan, dan meneguhkan komitmen kita dalam membawa Gowa semakin maju, damai, harmonis dan bermartabat. Kita fokus terhadap tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat dituntut untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. “Tidak semua yang beredar adalah kebenaran, tidak semua yang terdengar adalah fakta. Di sinilah peran penting Kementerian Agama, khususnya para penyuluh agama, menjadi sangat strategis,” jelasnya. Menurut orang nomor satu di Gowa ini, para penyuluh agama memiliki peran sebagai penyejuk di tengah masyarakat sekaligus penuntun dalam membedakan informasi yang benar dan menyesatkan, serta menjaga harmoni sosial. Olehnya itu, Bupati Talenrang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan sikap tabayyun, menjaga lisan dan hati, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. “Kita harus menjadi masyarakat yang kuat, yang tidak mudah dipecah oleh isu, tidak mudah digoyahkan oleh kabar yang tidak berdasar, dan tetap teguh pada nilai persatuan serta kepercayaan,” tambahnya. Sementara Kepala Kemenag Gowa, Jamaris, mengatakan kegiatan Halal Bihalal ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi seluruh jajaran Kemenag Gowa. “Silaturahmi selalu membawa berkah dan menjadi penyambung kebaikan bagi kita semua. Dengan jumlah pegawai yang tidak sedikit, termasuk penyuluh dan guru, momentum ini menjadi kesempatan untuk saling bertemu dan mempererat kebersamaan,” katanya. Dirinya juga menyampaikan sejumlah capaian Kemenag Gowa, yakni kepercayaan dari Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan untuk mewakili provinsi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang saat ini telah memasuki tahap akhir penilaian oleh Kementerian PAN-RB. Selain itu, dalam mendukung arus mudik Lebaran, Kemenag Gowa juga menindaklanjuti instruksi Menteri Agama dengan menjadikan masjid sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi pemudik. “Sebanyak 20 Masjid di Kabupaten Gowa telah ditunjuk sebagai posko ramah pemudik, salah satunya Somba Opu yang menjadi posko favorit karena terintegrasi dengan posko terpadu pemerintah daerah dan Polres Gowa, ditambah Masjid Raudatussalihin, akan didorong ke tingkat nasional sebagai masjid ramah pemudik tahun 2026,” sebut Jamaris. Melalui momentum Halal Bihalal ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kementerian Agama semakin kuat dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Opini dan Narasi Liar sebagai Faktor Risiko Eskalasi Konflik Geopolitik Global

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Erje Muayis – Direktur Eksekutif Democracy Institute ruminews.id – Jakarta, 1 April 2026 – Dalam perspektif ilmu hubungan internasional dan psikologi massa, ancaman perang global bukan semata-mata berasal dari dinamika militer atau diplomasi antarnegara, melainkan juga dari proliferasi narasi liar (wild narratives) dan misinformasi yang beredar di ekosistem informasi digital. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai bentuk information disorder yang berpotensi memicu mekanisme self-fulfilling prophecy, di mana persepsi ancaman yang berlebihan justru memperburuk ketegangan nyata. Menurut kerangka teori psikologi konflik, narasi yang berlebihan tentang “Perang Dunia III yang tidak terhindarkan” atau prediksi eskalasi nuklir secara spesifik dapat menciptakan efek psikologis kolektif berupa peningkatan kecemasan massa (mass anxiety), erosi kepercayaan terhadap institusi resmi, serta polarisasi sosial yang mendalam. Fenomena ini tidak hanya melemahkan kohesi masyarakat, tetapi juga mengganggu proses pengambilan keputusan rasional di tingkat negara. Dr. Rina Sari, pakar psikologi massa dari Universitas Indonesia yang juga berperan sebagai konsultan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menjelaskan: “Narasi liar ini beroperasi melalui mekanisme cognitive bias dan emotional contagion di media sosial. Ketakutan yang disebarkan secara viral dapat mengubah persepsi ancaman menjadi realitas perilaku, sehingga meningkatkan risiko eskalasi yang tidak diinginkan.” Dampak Empiris yang Teridentifikasi: Distorsi Perilaku Ekonomi dan Sosial Penyebaran narasi tentang ancaman perang global dalam waktu dekat telah memicu fluktuasi pasar komoditas strategis, termasuk kenaikan harga emas dan mata uang asing di pasar tidak resmi, serta perilaku penimbunan barang kebutuhan pokok di beberapa wilayah. Padahal, asesmen intelijen nasional belum menunjukkan indikasi eskalasi langsung yang mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Peningkatan Kerentanan terhadap Radikalisasi Kelompok ekstrem memanfaatkan narasi apocalyptic (akhir zaman) untuk memperkuat narasi perekrutan. Data BNPT mencatat lonjakan signifikan konten radikal yang mengaitkan ketegangan geopolitik dengan narasi ideologis, yang berpotensi meningkatkan risiko tindakan kekerasan domestik. Erosi Kepercayaan Epistemik (Epistemic Trust) Ketika narasi liar berulang kali bertentangan dengan bukti empiris dari sumber resmi, masyarakat mengalami trust deficit yang lebih dalam. Hal ini sesuai dengan temuan studi tentang misinformation in conflict, di mana paparan berulang terhadap informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan sikap apatis atau sinisme berlebihan terhadap narasi institusional. Dr. Irfan I. Abdullah, peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, menambahkan analisis dari perspektif keamanan non-tradisional: “Dalam literatur hybrid warfare dan psychological operations (PSYOPS), narasi liar berfungsi sebagai force multiplier yang lebih efektif daripada ancaman kinetik konvensional. Ia menyerang dari dalam sistem sosial, melemahkan resiliensi nasional, dan menyulitkan respons terkoordinasi terhadap ancaman geopolitik yang sesungguhnya.” Penelitian terkini dalam bidang information warfare menunjukkan bahwa disinformasi geopolitik dapat memengaruhi opini publik melalui jalur conspiratorial mindset individu, yang lebih kuat daripada sekadar paparan media sosial semata. Efek ini semakin diperburuk oleh algoritma platform digital yang memprioritaskan konten emosional dan sensasional. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta instansi terkait, telah memperkuat strategi counter-narrative dan literasi digital berbasis bukti. Namun, tantangan utama terletak pada aspek psikologis: membangun cognitive resilience masyarakat agar mampu membedakan antara risiko geopolitik yang terukur dengan spekulasi yang tidak didukung data. Meskipun ketegangan geopolitik global merupakan variabel risiko yang objektif, narasi liar yang tidak bertanggung jawab berpotensi menjadi katalisator yang lebih berbahaya karena ia beroperasi di tingkat persepsi dan emosi kolektif. Dalam kerangka security dilemma yang diperburuk oleh information disorder, kemampuan masyarakat untuk mempertahankan rasionalitas dan kepercayaan menjadi elemen krusial dalam mencegah eskalasi yang tidak perlu. Oleh karena itu, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan melalui penelitian interdisipliner, literasi media kritis, dan komunikasi risiko yang transparan diperlukan untuk meredam dampak narasi liar. Sebab, dalam era perang informasi, ketepatan persepsi sering kali lebih menentukan daripada kekuatan militer semata. Masyarakat diharapkan menerapkan pendekatan skeptis yang sehat: memverifikasi sumber, memahami konteks, dan menghindari amplifikasi emosi kolektif yang dapat merusak stabilitas nasional dan global.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

PB HPMT Suarakan Pembangunan Tugu Lanto Daeng Pasewang sebagai Identitas Daerah: Warisan Sejarah untuk Generasi Mendatang

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Jeneponto – Lanto Daeng Pasewang adalah salah satu tokoh penting yang lahir dari tanah Jeneponto dan pernah mengemban amanah sebagai Gubernur ketiga Sulawesi. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi, integritas kuat, serta komitmen dalam membangun daerah di tengah berbagai keterbatasan pada masanya. Ia bukan hanya bagian dari sejarah birokrasi, tetapi juga representasi dari semangat perjuangan dan pengabdian seorang putra daerah untuk tanah kelahirannya dan wilayah yang lebih luas. Pembangunan Monumen Tugu Lanto Daeng Pasewang bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya merawat ingatan kolektif dan menegaskan jati diri daerah. Sebagai tokoh besar asal Jeneponto sekaligus Gubernur ketiga Sulawesi, Lanto Daeng Pasewang bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga simbol kepemimpinan, pengabdian, dan integritas yang patut diwariskan lintas generasi. Di tengah arus zaman yang kerap melupakan akar sejarahnya, kehadiran monumen ini menjadi penanda bahwa Jeneponto memiliki figur besar yang pernah memberi arah bagi daerah dan wilayah yang lebih luas. Tugu ini bisa menjadi ruang edukasi publik tempat generasi muda belajar bahwa dari tanah sederhana, lahir pemimpin dengan gagasan besar dan dedikasi tinggi. Lebih dari itu, monumen ini juga berfungsi sebagai simbol kebanggaan daerah. Ia mengikat identitas masyarakat Jeneponto agar tidak tercerabut dari sejarahnya sendiri. Dalam konteks pembangunan, tugu tersebut dapat menjadi titik kultural sekaligus destinasi yang memperkuat nilai sosial dan potensi wisata lokal. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) menegaskan bahwa pembangunan Tugu Lanto Daeng Pasewang merupakan langkah strategis yang tidak hanya bernilai historis, tetapi juga berdampak pada penguatan identitas daerah. Menurutnya, Jeneponto membutuhkan simbol yang mampu menyatukan memori kolektif masyarakat sekaligus menjadi wajah kebanggaan daerah di mata publik yang lebih luas. “Lanto Daeng Pasewang adalah representasi dari keberanian, pengabdian, dan integritas. Sudah saatnya beliau dihadirkan dalam bentuk monumen yang layak, sebagai ikon daerah yang bisa dikenang sepanjang masa,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tugu tersebut nantinya tidak hanya menjadi simbol statis, tetapi harus dihidupkan sebagai ruang edukasi dan refleksi bagi generasi muda. “Kita ingin generasi hari ini dan yang akan datang tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Dari tugu ini, mereka bisa belajar bahwa dari Jeneponto pernah lahir pemimpin besar yang memberi dampak luas,” tambahnya. Lebih lanjut, PB HPMT mendorong Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa tokoh daerah. Pembangunan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran sejarah, memperkuat karakter masyarakat, serta membuka peluang pengembangan potensi wisata berbasis kearifan lokal.  

Ekonomi, Hukum, Politik, Sleman, Yogyakarta

Tiga Bulan Tak Digaji, Ratusan Buruh Sleman Gerudug Pabrik

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Politik, Sleman, Yogyakarta /

Ruminews.id, Sleman – Ratusan pekerja CV Evergreen Buana Prima Sandang di Kalasan, Kabupaten Sleman menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang pabrik, Senin (30/3/2026). Terhitung sejak Januari hingga Maret 2026, gaji mereka belum dibayarkan. Parahnya, selain urusan gaji yang belum dibayar, para buruh juga mengeluhkan status pembiayaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan mereka. Meski upah bulanan mereka selalu dipotong oleh perusahaan untuk iuran, nyatanya manajemen perusahaan tidak menyetorkannya ke negara sejak Juli 2025. “Aksi yang hari ini kami lakukan itu, kita menuntut gaji. Untuk gaji yang di bulan Januari, Februari, sama Maret. Itu karena gaji kita belum dibayarkan,” ujar Aveliani Pingky Saputri, salah satu buruh CV Evergreen. Ia juga menyoroti persoalan BPJS yang tetap dipotong dari gaji, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. “Untuk BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, itu kan kami sudah dipotong ya dari gaji kita. Kalau bisa segera dibayarkan dan segera dibayarlah,” katanya. Perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian anak ini,m diketahui mempekerjakan sekitar 500 orang, yang mayoritas berstatus pekerja kontrak dengan standar upah UMK Kabupaten Sleman.   Aksi “gerudug” pabrik pada 30 Maret 2026 ini dilakukan setelah berbagai upaya penyelesaian dan negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Kirnadi, menjelaskan bahwa negosiasi dan musyawarah telah dilakukan, bahkan sempat ada kesepakatan terkait pembayaran gaji dan THR. Namun, perusahaan tidak menepati komitmennya. “Upaya untuk negosiasi, upaya untuk musyawarah sudah kami lakukan dan kemarin sudah ada kesepakatan beberapa hari yang lalu, tetapi pihak perusahaan mengingkari janji itu untuk membayarkan upah,” kata Kirnadi.

Scroll to Top