Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Resepsi Milad Muhammadiyah ke-113 tingkat Kota Makassar yang digelar di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara, Sabtu (27/11/2025). Acara yang mengusung tema “Memajukan Kesejahteraan Bangsa” ini turut dihadiri Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan Prof. Arifuddin Ahmad, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar KH. Muhammad Said Abdul Shamad, Direktur PP Darul Arqam Gombara Muhammad Syaikhul Saleh. Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada keluarga besar Muhammadiyah yang telah memberi ruang dan kesempatan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk hadir bersama dalam momentum Milad ke-113 Muhammadiyah. Ia menegaskan, kehadiran Muhammadiyah memiliki makna strategis bagi pembangunan Kota Makassar. Menurutnya, Muhammadiyah merupakan salah satu pilar utama pembangunan masyarakat, bukan hanya di tingkat kota, tetapi juga nasional. “Tanpa kehadiran Muhammadiyah, pembangunan di Kota Makassar akan terasa kurang lengkap. Muhammadiyah memiliki kekuatan besar melalui kader-kader terbaiknya yang aktif dan konsisten dalam proses pembangunan bangsa,” ujarnya. Munafri menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Muhammadiyah. Ia menyebut pemerintah memiliki peran sebagai regulator, namun keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Ia juga mengajak Muhammadiyah untuk mengambil peran lebih besar dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Makassar, mulai dari pembangunan sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah penduduk Makassar mencapai sekitar 1,4 juta jiwa dan anggaran pembangunan daerah yang besar, Munafri menilai terbuka peluang luas bagi kolaborasi yang saling menguatkan, selama dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Pemerintah Kota Makassar membuka ruang seluas-luasnya. Peluang itu ada, tinggal bagaimana kita bersama-sama menangkap dan mengelolanya dengan baik,” tegasnya. Munafri lalu menyoroti pentingnya penguatan ekonomi umat. Ia mendorong Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam jalur-jalur ekonomi yang ada di Kota Makassar sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, Ia menekankan urgensi menjaga dan mengamankan aset-aset keumatan, khususnya rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Ia mengungkapkan masih banyak masjid di Kota Makassar yang belum tersertifikasi, sehingga rawan terhadap sengketa dan praktik mafia tanah. “Ini harus kita jaga bersama. Pemerintah sangat berharap keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam upaya perlindungan aset umat demi kepentingan bangsa dan generasi mendatang,” katanya. Menutup sambutannya, Munafri menyampaikan ucapan selamat Milad ke-113 Muhammadiyah. Ia berharap Muhammadiyah terus tumbuh menjadi organisasi yang memberi manfaat luas, tidak hanya bagi warganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar. “Pemerintah Kota Makassar sangat berharap Muhammadiyah terus menjadi mitra strategis dalam membangun kota ini, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat toleransi antarumat beragama sebagai salah satu kunci utama dalam membangun Kota Makassar yang aman, damai, dan harmonis. Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Kegiatan Open House dan Silaturahmi Natal dan Tahun Baru, bersama umat Kristiani, yang digelar di Aula GR. Schienders, CICM Keuskupan Agung Makassar, Jalan Thamrin No. 5 Makassar, Jumat (26/12/2025). Pada kesempatan tersebut, Munafri hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Makassar ini menjadi simbol nyata dukungan pemerintah terhadap semangat kebersamaan dan toleransi lintas iman. Dalam sambutannya, Munafri mengapresiasi ketertiban dan ketenteraman selama perayaan Natal 2025 di Kota Makassar. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif tersebut mencerminkan kuatnya nilai toleransi dan persaudaraan yang telah lama terbangun di tengah masyarakat. “Alhamdulillah, perayaan Natal tahun ini berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh ketenangan,” ujarnya. “Ini menunjukkan bahwa toleransi dan rasa saling menghormati antarumat beragama di Kota Makassar terus terjaga dengan baik,” tambah Munafri. Ia menegaskan, momentum Natal dan Tahun Baru bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Makassar. Menurut Munafri, toleransi merupakan fondasi penting dalam memperkuat keharmonisan antarkomunitas. Melalui silaturahmi lintas agama, persatuan dan rasa saling menjaga dapat terus diperkuat di tengah perbedaan yang ada. “Toleransi adalah modal utama kita. Dengan saling menghormati dan menjaga persaudaraan, kita bisa menciptakan kota yang damai dan harmonis, sehingga seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan dengan nyaman,” jelasnya. Lebih lanjut politisi Golkar itu juga menyampaikan, kebanggaannya atas capaian Kota Makassar yang tahun ini kembali meraih Harmony Award melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penghargaan tersebut dinilai sebagai simbol tertinggi atas keberhasilan daerah dalam membangun toleransi dan keharmonisan secara berkelanjutan. “Penghargaan Harmony Award ini bukan hadir begitu saja. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh umat beragama di Kota Makassar, yang terus dilibatkan untuk berpikir dan berkontribusi dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian kota ini,” ungkapnya. Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan buah dari komitmen para pemimpin Kota Makassar sebelumnya yang secara konsisten menjaga dan memperhatikan harmonisasi kehidupan beragama. Nilai-nilai tersebut, kata Munafri, terus dilanjutkan hingga saat ini. Menutup sambutannya, Munafri berharap seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam forum lintas umat beragama, terus menjaga keharmonisan dan menyelesaikan setiap potensi persoalan secara internal melalui dialog dan musyawarah. “Kami berharap tidak ada lagi konflik antaragama di Kota Makassar. Mari kita jaga persaudaraan ini bersama-sama, saling melindungi dan menguatkan satu sama lain,” pungkasnya. Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Munafri Arifuddin juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga perayaan ini membawa berkah, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua,” tutupnya. Pada kesmepatan ini, Munafri yang juga orang nomor satu Kota Makassar itu, mengajak seluruh pihak, pada momentum Natal 2025 ini, untuk mendoakan warga yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh, bisa segera pulih. Secara terpisah, dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan pesan tentang pentingnya toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan dalam keberagaman. Lanjut dia, Kota Makassar adalah rumah bersama bagi seluruh umat beragama. “Melalui momentum Natal dan Tahun Baru ini, kita memperkuat silaturahmi, saling menghormati, dan menjaga persatuan agar kota kita tetap rukun, damai, dan penuh kasih dalam keberagaman,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

ruminews.id – MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan arah konsolidasi dan penguatan kader sebagai strategi utama membesarkan Partai Demokrat di Kota Makassar. Penegasan tersebut disampaikan Aliyah Mustika Ilham saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Politik dan Orientasi Partai Demokrat Kota Makassar yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jalan Andi Djemma, Selasa (23/12/2025). Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari pengurus DPC, PAC, kader Partai Demokrat se-Kota Makassar, serta Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), menjadi momentum konsolidasi struktural sekaligus penguatan ideologis partai menjelang agenda-agenda politik ke depan. Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa pendidikan politik bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen strategis untuk membangun militansi kader, memperkuat soliditas organisasi, serta menyatukan langkah politik Demokrat Makassar. “Pendidikan politik ini adalah fondasi penting untuk memperkuat kapasitas kader dan kesiapan partai menghadapi dinamika politik ke depan. Konsolidasi internal harus terus diperkuat, dan ke depan pertemuan-pertemuan seperti ini akan kita laksanakan secara rutin sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan Partai Demokrat di Kota Makassar,” tegas Aliyah Mustika Ilham Ketua FKPPI Sulsel ini juga menegaskan pentingnya peran kader sebagai ujung tombak partai di tengah masyarakat, dengan mengedepankan politik yang beretika, solutif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sejalan dengan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah, dalam arahannya menekankan bahwa kekuatan Partai Demokrat harus dibangun melalui konsolidasi struktur yang solid, kerja-kerja nyata yang berkelanjutan, serta komunikasi politik yang efektif. Ia secara khusus menyoroti pentingnya publikasi dan penguasaan media sebagai bagian dari strategi politik modern. “Apa yang kita kerjakan dengan baik harus dipublikasikan dengan baik pula. Media sosial dan media online menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kerja-kerja Partai Demokrat agar semakin dikenal, dipercaya, dan semakin besar di tengah masyarakat,” ujar Ni’matullah. Lebih lanjut, Ni’matullah, menyampaikan arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait pentingnya menjalankan politik yang santun, beretika, serta tidak menghina maupun menyakiti hati rakyat, khususnya melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Selain itu, AHY juga menekankan penguatan peran media sosial dan media online sebagai sarana strategis partai. Seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat diinstruksikan untuk aktif mempublikasikan berbagai kegiatan dan kerja-kerja para kader agar Partai Demokrat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Ketua Panitia, Tri Zulkarnain Ahmad, menyampaikan bahwa Bimtek Pendidikan Politik ini diharapkan menjadi ruang lahirnya gagasan dan inovasi strategis bagi penguatan Partai Demokrat Kota Makassar. “Materi yang disampaikan para narasumber diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi kader dalam menyusun langkah-langkah politik partai ke depan,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Panitia, Rezki menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan politik ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik. Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Fathur Rahim, yang turut hadir, menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara partai politik dan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Materi utama Bimtek disampaikan oleh Okky Asokawati, anggota DPR RI Periode 2009-2018, dengan tema Transformasi Individual. Ia menekankan pentingnya integritas, karakter, serta kesiapan personal kader dalam menghadapi tantangan politik dan kepemimpinan di masa depan. Melalui kegiatan ini, Partai Demokrat Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mencetak kader-kader yang berintegritas, memiliki pemahaman politik yang matang, serta siap mengambil peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah, Sekretaris Demokrat Sulsel Haidar Madjid, Sekretaris Demokrat Makassar Fatma Wahyuddin, Ketua BPOKK Demokrat Makassar Zulkifli Thahir, Kepala Kesbangpol Kota Makassar Fathur Rahim, serta jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat Kota Makassar.

ruminews.id, MAKASSAR – Ketahanan pangan bukan sekadar wacana, tetapi kerja nyata yang tumbuh dari masyarakat dan didukung penuh oleh pemerintah Kota. Komitmen itu kembali terlihat saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri panen perdana Pokdakan Mapan, wujud swadaya keramba masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Kegiatan panen yang berlangsung di Kelurahan Maccini Sombala, Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Sabtu (20/12/2025), menjadi bukti bahwa kolaborasi antara kelompok pembudidaya, pemerintah kelurahan, dan dukungan lintas sektor mampu menghasilkan dampak nyata. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan apresiasi tinggi kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mapan yang berhasil memanfaatkan ruang yang selama ini kurang mendapat perhatian menjadi kawasan produktif melalui budidaya ikan. “Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya disini, inilah ruang yang mungkin selama ini tidak terlirik, alhamdulillah bisa dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan,” ujarnya. “Tentu, ini adalah salah satu cara kita memberi perhatian sekaligus mendapatkan hasil yang lebih maksimal melalui kegiatan budidaya ikan seperti yang kita saksikan hari ini,” sambung Munafri. Diketahui, sebanyak 25.000 ekor ikan berhasil dipanen setelah melalui proses pembibitan berkelanjutan selama kurang lebih tiga bulan, dengan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif kelompok pembudidaya yang konsisten, dukungan Balai melalui bantuan pupuk, serta kepekaan pemerintah kelurahan dalam melihat potensi wilayah. Di lokasi ini, pihak pembudidaya pun komitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah, tidak hanya dalam produksi perikanan, tetapi juga dalam menggerakkan agenda pembangunan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Panen perdana ini menjadi awal dari harapan besar, bahwa dari danau, dari kerja kolektif warga, ketahanan pangan Makassar dapat terus tumbuh, mandiri, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Appi menegaskan, bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremonial semata. Yang terpenting, kata dia, adalah keberlanjutan dan konsistensi dalam menjaga serta mengembangkan program budidaya agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berlangsung satu atau dua kali lalu berhenti. Yang paling penting adalah bagaimana kelanjutannya dan bagaimana menjaganya dengan baik. “Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian akan terus memberikan dukungan kepada masyarakat,” tegasnya. Munafri juga mendorong masyarakat untuk melihat peluang ekonomi lain setelah keberhasilan budidaya ikan. Menurutnya, ketahanan pangan harus dibangun secara terintegrasi agar menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat di tingkat lokal. ” Kalau sudah ada ikannya, kita harus melihat peluang lain. Jangan semua fokus ke ikan saja. Ada juga yang dibutuhkan masyarakat seperti sayur-mayur dan lauk lainnya,” tuturnya. “Ini bisa dikombinasikan, ada kelompok yang fokus ikan, ada yang menyiapkan sayur. Dari sinilah akan terbentuk sirkulasi ekonomi yang baik,” lanjutanya. Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada pemerintah kelurahan dan kelompok pembudidaya agar terus menjaga dan mengelola program ini dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat, khususnya warga Kelurahan Maccini Sombala. Lebih jauh, ia berharap kawasan budidaya ini ke depan tidak hanya menjadi pusat produksi pangan, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi, di mana pengunjung dapat menikmati ikan langsung dari lokasi budidaya. “Ke depan, tempat ini bukan hanya untuk pembudidayaan, tapi juga bisa menjadi lokasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin datang dan menikmati hasil budidaya langsung dari sumbernya,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan RT/RW di Kelurahan Maccini Sombala. “Saya berharap RT dan RW yang terpilih adalah orang-orang yang mau bekerja, mau melayani, dan siap menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan,” katanya. Ia juga mengajak seluruh warga, termasuk yang tidak terpilih dalam pemilihan RT/RW, untuk kembali bersatu dan tidak lagi mengkotak-kotakkan diri. “Pemilihan sudah selesai. Jangan ada lagi sekat-sekat. Mari kita bersatu membangun Kota Makassar, membantu saudara-saudara kita, dan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat,” pungkas Munafri.

ruminews.id, MAKASSAR — Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting sekaligus tahun pembuktian bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan Kota Makassar. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang tidak lagi sekadar memenuhi rutinitas anggaran, tetapi harus benar-benar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penegasan tersebut menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar memasuki fase yang lebih terukur, berorientasi hasil, dan berbasis kebutuhan riil warga. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintah kota harus selaras dengan RPJMD, dan tidak lagi berhenti pada kegiatan simbolik maupun seremonial belaka. “Penegasan ini saya sampaikan, kepada jajaran perangkat daerah, atau OPD sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” jelas Munafri, Kamis (18/12/2025). Menurutnya, keselarasan program dengan RPJMD merupakan basic point yang terus ia sampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan bahwa tidak boleh lagi ada kegiatan yang sekadar menghadirkan acara, seremonial, atau formalitas kehadiran pimpinan, lalu dianggap selesai tanpa dampak nyata bagi masyarakat. “Tidak ada lagi program simbolik, bukan cuma bikin acara di mana-mana, lalu kalau Wali Kota atau Wakil Wali Kota datang, memukul gong, ketawa-ketawa, lalu pulang, dianggap aman. Bukan begitu. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya. Ia mengingatkan, setiap program harus memiliki kejelasan lanjutan, apakah program tersebut benar-benar terdeliver, sampai pada sasaran, dan menjawab cita-cita pembangunan Kota Makassar. Wali Kota juga menekankan pentingnya turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan efektivitas kebijakan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari laporan administratif, melainkan dari pengakuan dan pengalaman langsung masyarakat. “Tidak susah sebenarnya, tugas ta tanya ke masyarakat. Program sosial sudah jalan atau belum? Stunting turun atau tidak? Keluarga berencana bagaimana? Forum lintas agama bagaimana? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” imbuh Appi. Ia mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak memposisikan diri lebih tinggi dari masyarakat. Menurutnya, ketika berada terlalu di atas, pemerintah akan sulit melihat persoalan riil yang terjadi di lapangan. “Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya. Dalam kesempatan ini, Appi menekankan pada persoalan pertanahan yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta agar masalah tersebut dibenahi secara bertahap, tanpa reaksi emosional, melainkan dengan pendekatan yang solutif dan berkesinambungan. “Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” katanya. Oleh sebab itu, Munafri menegaskan bahwa akhir tahun 2025 menjadi fase krusial dalam membangun pondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dia menekankan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar harus memiliki kesiapan mental dan komitmen kerja yang kuat untuk bergerak dalam satu ritme. “Ini harus kita camkan dan simpan di kepala kita. Sejak awal saya sampaikan bahwa forum ini memastikan organisasi Pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik di tahun 2025. Ini menjadi dasar landasan kita,” tegas Munafri. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja, tidak mau mengikuti ritme, serta tidak sejalan dengan arah kepemimpinan yang telah ditetapkan. “Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, tidak mau ikut alunan yang saya sama ibu Aliyah mainkan sebagai satu kesatuan, silakan datang menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” ujarnya dengan tegas. “Dari sini kita bisa menilai keseriusan, kesiapan, dan keselarasan. Intinya satu kata, kerja sama dan kolaborasi,” lanjutnya. Menurut orang nomor satu Kota Makassar itu, tahun 2025 merupakan tahun pondasi dalam masa transisi pemerintahan. RPJMD yang baru berjalan beberapa bulan harus dipahami sebagai kerangka awal untuk melihat apa saja yang perlu dibenahi ke depan. Dalam arahannya, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya tidak membutuhkan laporan yang bersifat asal bapak senang (ABS). “Saya ingin kejujuran, saya tidak butuh laporan-laporan ABS. Saya butuh kebenaran, tell me the truth the way you know the truth,” tuturnya. Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa muara dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari dokumen perencanaan, tetapi dari pengalaman langsung saat mengakses layanan. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan birokrasi diukur dari kemudahan dan kenyamanan warga dalam berinteraksi dengan pemerintah. Diakui adanya warga yang bersikap emosional atau sulit, namun hal tersebut tidak boleh dibalas dengan pelayanan yang tidak profesional. Ia mendorong adanya pelatihan khusus bagi petugas layanan di kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sekolah agar mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dan berempati. “Pelayanan itu direct touch dengan masyarakat. Orang yang di depan meja layanan harus siap secara mental dan emosional,” katanya. Appi menyebutkan persoalan klasik dalam pelayanan publik, yakni proses yang berbelit-belit, waktu yang tidak pasti, dan biaya yang tidak jelas. Menurutnya, praktik-praktik tersebut tidak boleh lagi terjadi. “Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Kalau besok, pastikan jamnya. Kalau hari ini bisa selesai, pastikan waktunya. Orang punya urusan lain, bukan hanya mengurus ini,” tegasnya. Ia juga menekankan soal praktik biaya layanan yang tidak transparan dan berjenjang, yang menurutnya mencederai kepercayaan publik. “Kalau warga masih bingung dan lelah mengurus layanan, berarti kita belum berhasil melayani mereka,” ungkapnya. Masuk ke internal birokrasi, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa birokrasi Pemerintah Kota Makassar harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. ASN atau pegawai menurutnya, bukan sekadar pelaksana prosedur, dan kepala OPD bukan hanya administrator anggaran. Dia menegaskan, butuh kecepatan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cepat tapi tidak tepat itu salah, lambat juga salah. Ia juga mengkritisi kuatnya ego sektoral dan lemahnya kerja lintas OPD yang masih kerap terjadi. Dalam penutup arahannya, Wali Kota menyampaikan pesan tegas kepada seluruh OPD agar tidak hanya pandai menjelaskan kendala, tetapi mampu menghadirkan solusi. “Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi. Cerita bahwa ada masalah, tapi sudah diselesaikan. Itu yang bikin tenang,” tegasnya. “Pemerintah itu bukan dokumen perencanaan, Pemerintah itu adalah pelayan masyarakat saat mengurus layanan,” katanya. Politisi Golkar itu, dia memastikan bahwa mulai akhir tahun 2025, budaya kerja birokrasi Pemerintah Kota Makassar harus berubah secara mendasar. Sehingga pada tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Sebagai tindak lanjut semua arahan,