Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat toleransi antarumat beragama sebagai salah satu kunci utama dalam membangun Kota Makassar yang aman, damai, dan harmonis. Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Kegiatan Open House dan Silaturahmi Natal dan Tahun Baru, bersama umat Kristiani, yang digelar di Aula GR. Schienders, CICM Keuskupan Agung Makassar, Jalan Thamrin No. 5 Makassar, Jumat (26/12/2025). Pada kesempatan tersebut, Munafri hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Makassar ini menjadi simbol nyata dukungan pemerintah terhadap semangat kebersamaan dan toleransi lintas iman. Dalam sambutannya, Munafri mengapresiasi ketertiban dan ketenteraman selama perayaan Natal 2025 di Kota Makassar. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif tersebut mencerminkan kuatnya nilai toleransi dan persaudaraan yang telah lama terbangun di tengah masyarakat. “Alhamdulillah, perayaan Natal tahun ini berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh ketenangan,” ujarnya. “Ini menunjukkan bahwa toleransi dan rasa saling menghormati antarumat beragama di Kota Makassar terus terjaga dengan baik,” tambah Munafri. Ia menegaskan, momentum Natal dan Tahun Baru bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Makassar. Menurut Munafri, toleransi merupakan fondasi penting dalam memperkuat keharmonisan antarkomunitas. Melalui silaturahmi lintas agama, persatuan dan rasa saling menjaga dapat terus diperkuat di tengah perbedaan yang ada. “Toleransi adalah modal utama kita. Dengan saling menghormati dan menjaga persaudaraan, kita bisa menciptakan kota yang damai dan harmonis, sehingga seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan dengan nyaman,” jelasnya. Lebih lanjut politisi Golkar itu juga menyampaikan, kebanggaannya atas capaian Kota Makassar yang tahun ini kembali meraih Harmony Award melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penghargaan tersebut dinilai sebagai simbol tertinggi atas keberhasilan daerah dalam membangun toleransi dan keharmonisan secara berkelanjutan. “Penghargaan Harmony Award ini bukan hadir begitu saja. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh umat beragama di Kota Makassar, yang terus dilibatkan untuk berpikir dan berkontribusi dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian kota ini,” ungkapnya. Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan buah dari komitmen para pemimpin Kota Makassar sebelumnya yang secara konsisten menjaga dan memperhatikan harmonisasi kehidupan beragama. Nilai-nilai tersebut, kata Munafri, terus dilanjutkan hingga saat ini. Menutup sambutannya, Munafri berharap seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam forum lintas umat beragama, terus menjaga keharmonisan dan menyelesaikan setiap potensi persoalan secara internal melalui dialog dan musyawarah. “Kami berharap tidak ada lagi konflik antaragama di Kota Makassar. Mari kita jaga persaudaraan ini bersama-sama, saling melindungi dan menguatkan satu sama lain,” pungkasnya. Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Munafri Arifuddin juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga perayaan ini membawa berkah, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua,” tutupnya. Pada kesmepatan ini, Munafri yang juga orang nomor satu Kota Makassar itu, mengajak seluruh pihak, pada momentum Natal 2025 ini, untuk mendoakan warga yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh, bisa segera pulih. Secara terpisah, dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan pesan tentang pentingnya toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan dalam keberagaman. Lanjut dia, Kota Makassar adalah rumah bersama bagi seluruh umat beragama. “Melalui momentum Natal dan Tahun Baru ini, kita memperkuat silaturahmi, saling menghormati, dan menjaga persatuan agar kota kita tetap rukun, damai, dan penuh kasih dalam keberagaman,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

ruminews.id – MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan arah konsolidasi dan penguatan kader sebagai strategi utama membesarkan Partai Demokrat di Kota Makassar. Penegasan tersebut disampaikan Aliyah Mustika Ilham saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Politik dan Orientasi Partai Demokrat Kota Makassar yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jalan Andi Djemma, Selasa (23/12/2025). Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari pengurus DPC, PAC, kader Partai Demokrat se-Kota Makassar, serta Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), menjadi momentum konsolidasi struktural sekaligus penguatan ideologis partai menjelang agenda-agenda politik ke depan. Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa pendidikan politik bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen strategis untuk membangun militansi kader, memperkuat soliditas organisasi, serta menyatukan langkah politik Demokrat Makassar. “Pendidikan politik ini adalah fondasi penting untuk memperkuat kapasitas kader dan kesiapan partai menghadapi dinamika politik ke depan. Konsolidasi internal harus terus diperkuat, dan ke depan pertemuan-pertemuan seperti ini akan kita laksanakan secara rutin sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan Partai Demokrat di Kota Makassar,” tegas Aliyah Mustika Ilham Ketua FKPPI Sulsel ini juga menegaskan pentingnya peran kader sebagai ujung tombak partai di tengah masyarakat, dengan mengedepankan politik yang beretika, solutif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sejalan dengan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah, dalam arahannya menekankan bahwa kekuatan Partai Demokrat harus dibangun melalui konsolidasi struktur yang solid, kerja-kerja nyata yang berkelanjutan, serta komunikasi politik yang efektif. Ia secara khusus menyoroti pentingnya publikasi dan penguasaan media sebagai bagian dari strategi politik modern. “Apa yang kita kerjakan dengan baik harus dipublikasikan dengan baik pula. Media sosial dan media online menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kerja-kerja Partai Demokrat agar semakin dikenal, dipercaya, dan semakin besar di tengah masyarakat,” ujar Ni’matullah. Lebih lanjut, Ni’matullah, menyampaikan arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait pentingnya menjalankan politik yang santun, beretika, serta tidak menghina maupun menyakiti hati rakyat, khususnya melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Selain itu, AHY juga menekankan penguatan peran media sosial dan media online sebagai sarana strategis partai. Seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat diinstruksikan untuk aktif mempublikasikan berbagai kegiatan dan kerja-kerja para kader agar Partai Demokrat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Ketua Panitia, Tri Zulkarnain Ahmad, menyampaikan bahwa Bimtek Pendidikan Politik ini diharapkan menjadi ruang lahirnya gagasan dan inovasi strategis bagi penguatan Partai Demokrat Kota Makassar. “Materi yang disampaikan para narasumber diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi kader dalam menyusun langkah-langkah politik partai ke depan,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Panitia, Rezki menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan politik ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik. Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Fathur Rahim, yang turut hadir, menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara partai politik dan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Materi utama Bimtek disampaikan oleh Okky Asokawati, anggota DPR RI Periode 2009-2018, dengan tema Transformasi Individual. Ia menekankan pentingnya integritas, karakter, serta kesiapan personal kader dalam menghadapi tantangan politik dan kepemimpinan di masa depan. Melalui kegiatan ini, Partai Demokrat Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mencetak kader-kader yang berintegritas, memiliki pemahaman politik yang matang, serta siap mengambil peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah, Sekretaris Demokrat Sulsel Haidar Madjid, Sekretaris Demokrat Makassar Fatma Wahyuddin, Ketua BPOKK Demokrat Makassar Zulkifli Thahir, Kepala Kesbangpol Kota Makassar Fathur Rahim, serta jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat Kota Makassar.

ruminews.id, MAKASSAR – Ketahanan pangan bukan sekadar wacana, tetapi kerja nyata yang tumbuh dari masyarakat dan didukung penuh oleh pemerintah Kota. Komitmen itu kembali terlihat saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri panen perdana Pokdakan Mapan, wujud swadaya keramba masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Kegiatan panen yang berlangsung di Kelurahan Maccini Sombala, Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Sabtu (20/12/2025), menjadi bukti bahwa kolaborasi antara kelompok pembudidaya, pemerintah kelurahan, dan dukungan lintas sektor mampu menghasilkan dampak nyata. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan apresiasi tinggi kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mapan yang berhasil memanfaatkan ruang yang selama ini kurang mendapat perhatian menjadi kawasan produktif melalui budidaya ikan. “Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya disini, inilah ruang yang mungkin selama ini tidak terlirik, alhamdulillah bisa dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan,” ujarnya. “Tentu, ini adalah salah satu cara kita memberi perhatian sekaligus mendapatkan hasil yang lebih maksimal melalui kegiatan budidaya ikan seperti yang kita saksikan hari ini,” sambung Munafri. Diketahui, sebanyak 25.000 ekor ikan berhasil dipanen setelah melalui proses pembibitan berkelanjutan selama kurang lebih tiga bulan, dengan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif kelompok pembudidaya yang konsisten, dukungan Balai melalui bantuan pupuk, serta kepekaan pemerintah kelurahan dalam melihat potensi wilayah. Di lokasi ini, pihak pembudidaya pun komitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah, tidak hanya dalam produksi perikanan, tetapi juga dalam menggerakkan agenda pembangunan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Panen perdana ini menjadi awal dari harapan besar, bahwa dari danau, dari kerja kolektif warga, ketahanan pangan Makassar dapat terus tumbuh, mandiri, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Appi menegaskan, bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremonial semata. Yang terpenting, kata dia, adalah keberlanjutan dan konsistensi dalam menjaga serta mengembangkan program budidaya agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berlangsung satu atau dua kali lalu berhenti. Yang paling penting adalah bagaimana kelanjutannya dan bagaimana menjaganya dengan baik. “Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian akan terus memberikan dukungan kepada masyarakat,” tegasnya. Munafri juga mendorong masyarakat untuk melihat peluang ekonomi lain setelah keberhasilan budidaya ikan. Menurutnya, ketahanan pangan harus dibangun secara terintegrasi agar menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat di tingkat lokal. ” Kalau sudah ada ikannya, kita harus melihat peluang lain. Jangan semua fokus ke ikan saja. Ada juga yang dibutuhkan masyarakat seperti sayur-mayur dan lauk lainnya,” tuturnya. “Ini bisa dikombinasikan, ada kelompok yang fokus ikan, ada yang menyiapkan sayur. Dari sinilah akan terbentuk sirkulasi ekonomi yang baik,” lanjutanya. Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada pemerintah kelurahan dan kelompok pembudidaya agar terus menjaga dan mengelola program ini dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat, khususnya warga Kelurahan Maccini Sombala. Lebih jauh, ia berharap kawasan budidaya ini ke depan tidak hanya menjadi pusat produksi pangan, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi, di mana pengunjung dapat menikmati ikan langsung dari lokasi budidaya. “Ke depan, tempat ini bukan hanya untuk pembudidayaan, tapi juga bisa menjadi lokasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin datang dan menikmati hasil budidaya langsung dari sumbernya,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan RT/RW di Kelurahan Maccini Sombala. “Saya berharap RT dan RW yang terpilih adalah orang-orang yang mau bekerja, mau melayani, dan siap menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan,” katanya. Ia juga mengajak seluruh warga, termasuk yang tidak terpilih dalam pemilihan RT/RW, untuk kembali bersatu dan tidak lagi mengkotak-kotakkan diri. “Pemilihan sudah selesai. Jangan ada lagi sekat-sekat. Mari kita bersatu membangun Kota Makassar, membantu saudara-saudara kita, dan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat,” pungkas Munafri.

ruminews.id, MAKASSAR — Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting sekaligus tahun pembuktian bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan Kota Makassar. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang tidak lagi sekadar memenuhi rutinitas anggaran, tetapi harus benar-benar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penegasan tersebut menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar memasuki fase yang lebih terukur, berorientasi hasil, dan berbasis kebutuhan riil warga. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintah kota harus selaras dengan RPJMD, dan tidak lagi berhenti pada kegiatan simbolik maupun seremonial belaka. “Penegasan ini saya sampaikan, kepada jajaran perangkat daerah, atau OPD sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” jelas Munafri, Kamis (18/12/2025). Menurutnya, keselarasan program dengan RPJMD merupakan basic point yang terus ia sampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan bahwa tidak boleh lagi ada kegiatan yang sekadar menghadirkan acara, seremonial, atau formalitas kehadiran pimpinan, lalu dianggap selesai tanpa dampak nyata bagi masyarakat. “Tidak ada lagi program simbolik, bukan cuma bikin acara di mana-mana, lalu kalau Wali Kota atau Wakil Wali Kota datang, memukul gong, ketawa-ketawa, lalu pulang, dianggap aman. Bukan begitu. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya. Ia mengingatkan, setiap program harus memiliki kejelasan lanjutan, apakah program tersebut benar-benar terdeliver, sampai pada sasaran, dan menjawab cita-cita pembangunan Kota Makassar. Wali Kota juga menekankan pentingnya turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan efektivitas kebijakan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari laporan administratif, melainkan dari pengakuan dan pengalaman langsung masyarakat. “Tidak susah sebenarnya, tugas ta tanya ke masyarakat. Program sosial sudah jalan atau belum? Stunting turun atau tidak? Keluarga berencana bagaimana? Forum lintas agama bagaimana? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” imbuh Appi. Ia mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak memposisikan diri lebih tinggi dari masyarakat. Menurutnya, ketika berada terlalu di atas, pemerintah akan sulit melihat persoalan riil yang terjadi di lapangan. “Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya. Dalam kesempatan ini, Appi menekankan pada persoalan pertanahan yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta agar masalah tersebut dibenahi secara bertahap, tanpa reaksi emosional, melainkan dengan pendekatan yang solutif dan berkesinambungan. “Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” katanya. Oleh sebab itu, Munafri menegaskan bahwa akhir tahun 2025 menjadi fase krusial dalam membangun pondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dia menekankan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar harus memiliki kesiapan mental dan komitmen kerja yang kuat untuk bergerak dalam satu ritme. “Ini harus kita camkan dan simpan di kepala kita. Sejak awal saya sampaikan bahwa forum ini memastikan organisasi Pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik di tahun 2025. Ini menjadi dasar landasan kita,” tegas Munafri. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja, tidak mau mengikuti ritme, serta tidak sejalan dengan arah kepemimpinan yang telah ditetapkan. “Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, tidak mau ikut alunan yang saya sama ibu Aliyah mainkan sebagai satu kesatuan, silakan datang menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” ujarnya dengan tegas. “Dari sini kita bisa menilai keseriusan, kesiapan, dan keselarasan. Intinya satu kata, kerja sama dan kolaborasi,” lanjutnya. Menurut orang nomor satu Kota Makassar itu, tahun 2025 merupakan tahun pondasi dalam masa transisi pemerintahan. RPJMD yang baru berjalan beberapa bulan harus dipahami sebagai kerangka awal untuk melihat apa saja yang perlu dibenahi ke depan. Dalam arahannya, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya tidak membutuhkan laporan yang bersifat asal bapak senang (ABS). “Saya ingin kejujuran, saya tidak butuh laporan-laporan ABS. Saya butuh kebenaran, tell me the truth the way you know the truth,” tuturnya. Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa muara dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari dokumen perencanaan, tetapi dari pengalaman langsung saat mengakses layanan. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan birokrasi diukur dari kemudahan dan kenyamanan warga dalam berinteraksi dengan pemerintah. Diakui adanya warga yang bersikap emosional atau sulit, namun hal tersebut tidak boleh dibalas dengan pelayanan yang tidak profesional. Ia mendorong adanya pelatihan khusus bagi petugas layanan di kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sekolah agar mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dan berempati. “Pelayanan itu direct touch dengan masyarakat. Orang yang di depan meja layanan harus siap secara mental dan emosional,” katanya. Appi menyebutkan persoalan klasik dalam pelayanan publik, yakni proses yang berbelit-belit, waktu yang tidak pasti, dan biaya yang tidak jelas. Menurutnya, praktik-praktik tersebut tidak boleh lagi terjadi. “Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Kalau besok, pastikan jamnya. Kalau hari ini bisa selesai, pastikan waktunya. Orang punya urusan lain, bukan hanya mengurus ini,” tegasnya. Ia juga menekankan soal praktik biaya layanan yang tidak transparan dan berjenjang, yang menurutnya mencederai kepercayaan publik. “Kalau warga masih bingung dan lelah mengurus layanan, berarti kita belum berhasil melayani mereka,” ungkapnya. Masuk ke internal birokrasi, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa birokrasi Pemerintah Kota Makassar harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. ASN atau pegawai menurutnya, bukan sekadar pelaksana prosedur, dan kepala OPD bukan hanya administrator anggaran. Dia menegaskan, butuh kecepatan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cepat tapi tidak tepat itu salah, lambat juga salah. Ia juga mengkritisi kuatnya ego sektoral dan lemahnya kerja lintas OPD yang masih kerap terjadi. Dalam penutup arahannya, Wali Kota menyampaikan pesan tegas kepada seluruh OPD agar tidak hanya pandai menjelaskan kendala, tetapi mampu menghadirkan solusi. “Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi. Cerita bahwa ada masalah, tapi sudah diselesaikan. Itu yang bikin tenang,” tegasnya. “Pemerintah itu bukan dokumen perencanaan, Pemerintah itu adalah pelayan masyarakat saat mengurus layanan,” katanya. Politisi Golkar itu, dia memastikan bahwa mulai akhir tahun 2025, budaya kerja birokrasi Pemerintah Kota Makassar harus berubah secara mendasar. Sehingga pada tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Sebagai tindak lanjut semua arahan,

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan di tengah masyarakat, melalui pengalokasian anggaran besar pada program-program yang berdampak langsung. Khususnya di bidang perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi digital layanan publik, serta penguatan pendapatan daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah kota yang dipimpin adalah pemberian jaminan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Terutama pekerja keagamaan dan pekerja rentan, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar. “Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025). “Ini kita lindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover APBD Pemerintah Kota Makassar,” sambung pria yang akrab disapa Appi itu. Saat ini, lebih dari 81.000 warga Kota Makassar telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun, menurut Wali Kota, perlindungan tersebut masih belum cukup karena manfaat baru dirasakan ketika terjadi risiko kerja. Oleh karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Makassar akan menambah sekitar 45.000 peserta baru pada tahap awal untuk mendapatkan jaminan hari tua. Program ini ditujukan untuk memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap. “Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka,” tegas orang nomor satu Kota Makassar ini. Selain itu, Pemkot Makassar juga terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan aplikasi layanan terpadu Lontara Plus. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan sekitar 358 entitas layanan pemerintah, yang selama ini berjalan secara terpisah ke dalam satu sistem layanan digital. Sejak Juli, hingga Desember 2025, total aduan yang masuk mencapai 2.106 laporan. “Hampir seluruh pengaduan masyarakat sudah mulai masuk melalui sistem ini,” ungkap mantan Bos PSM tersebut. Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya respons cepat dari SKPD terhadap setiap aduan masyarakat yang masuk. Ia menetapkan batas waktu maksimal 2×24 jam untuk menindaklanjuti setiap laporan. “Kalau ada aduan yang tidak direspons lebih dari dua kali dua puluh empat jam, notifikasinya akan langsung masuk ke handphone saya. Dan saya akan langsung menghubungi OPD yang bertanggung jawab,” tegasnya. Menurutnya, respons cepat dari pemerintah memiliki dampak psikologis yang besar bagi masyarakat. Warga tidak membutuhkan jawaban panjang, tetapi kepastian bahwa mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. “Pemerintah harus hadir, respons itu sudah memberikan efek yang sangat baik bagi masyarakat bahwa pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat,” katanya. Ke depan, Lontara Plus akan terus dikembangkan dengan empat fokus utama, yakni integrasi data kependudukan, data sosial, data pendidikan, dan sebagian data kesehatan. Seluruh aplikasi layanan yang sudah ada akan ditarik ke dalam sistem utama sebagai backbone data terpadu. “Supaya kita bicara dan mengambil kebijakan benar-benar berbasis data,” jelasnya. Tak cukup disitu, sebagai pimpinan Kota Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa sejumlah program strategis yang telah disusun bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan tugas dan tanggung jawab nyata yang harus dijalankan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dari berbagai program tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai prioritas utama dan bersifat wajib (mandatory). Ia menyampaikan bahwa bidang pendidikan akan dimaksimalkan secara serius, seiring dengan penguatan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. “Program, Pendidikan ini benar-benar akan kita maksimalkan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat mandatory,” tegas Munafri. Dalam sektor pendidikan, Pemkot Makassar memastikan tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Berbagai upaya akan dilakukan, termasuk pemberian bantuan dan insentif, terutama bagi tenaga pengajar yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar. “Tidak boleh lagi ada anak-anak tidak sekolah di Kota Makassar, khususnya di wilayah pendidikan dasar,” imbuh Ketua IKA FH Unhas ini. Terkait program bantuan seragam sekolah gratis, Wali Kota menegaskan bahwa esensi kebijakan tersebut bukan semata-mata soal jumlah seragam yang diberikan, melainkan bagaimana pemerintah hadir untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Persoalannya bukan soal dua pasang baju cukup atau tidak. Intinya adalah mengurangi beban rumah tangga orang tua yang menyekolahkan anaknya. Ia memaparkan, harga satu pasang seragam sekolah bisa mencapai sekitar Rp150 ribu. Jika dua pasang, maka orang tua harus menyiapkan sekitar Rp300 ribu per anak setiap tahun. Melalui program bantuan tersebut, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dapat diperkuat secara signifikan. “Kurang lebih ada daya beli sekitar Rp25 ribu per bulan yang bisa dipertahankan oleh keluarga berpenghasilan rendah. Inilah yang kita inginkan, karena daya beli sangat berpengaruh terhadap inflasi,” ungkapnya. Selain pendidikan, kebijakan penghapusan sejumlah beban harian masyarakat juga menjadi fokus Pemkot Makassar, seperti pembayaran iuran tertentu dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi rumah tangga. Langkah ini diharapkan membuka peluang tambahan penghasilan, khususnya bagi ibu rumah tangga. Dikatakan, kalau daya beli masyarakat sudah lemah, jangan berharap pertumbuhan ekonomi bisa muncul. “Karena itu, yang kita Pemkot Makassar lakukan adalah menghilangkan beban-beban harian masyarakat,” terangnya. Dia juga menekankan bahwa program-program tersebut bukan dibuat untuk kepentingan pencitraan politik, melainkan dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. “Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat, itu poin utamanya,” katanya lagi menjelaskan. Dalam arahannya kepada aparatur sipil negara (ASN), Munafri Arifuddin menegaskan bahwa komitmen sebagai pelayan publik adalah bekerja dengan sepenuh hati, meskipun beban kerja ke depan semakin besar. Ia juga menuturkan, pentingnya empati dan simpati dalam pelayanan publik agar kerja birokrasi tidak bersifat administratif semata, melainkan berdampak nyata bagi kehidupan warga. “Kita bekerja bukan hanya sebagai pegawai, tetapi untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot Makassar turut menyatkaan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen membangun kota inklusif, terkait Kota ramah bagi difabel. Pemerintah berkomitmen mulai tahun 2026 menghadirkan infrastruktur yang ramah disabilitas, mulai dari desain panggung kegiatan, pedestrian, hingga akses transportasi umum. “Kita harus memastikan saudara-saudara difabel bisa berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan,” ujarnya. Komitmen terhadap inklusivitas tersebut telah dimasukkan secara tegas dalam visi pembangunan Kota Makassar dan menjadi tanggung jawab moral pemerintah kepada publik untuk mewujudkannya secara nyata. Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar juga menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran, khususnya pada pelayanan Puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan, menurut Wali Kota, harus menjadi standar utama dan tidak boleh justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. “Jangan sampai orang datang sehat, pulang sakit karena pola pelayanan yang

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026, Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas, melarang penggunaan kembang petasan dan konvoi kendaraan demi menjaga keamanan, ketertiban, serta menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melarang warga membunyikan kembang petasan serta melakukan konvoi kendaraan saat perayaan pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, serta menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra dan Aceh. Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun secara sederhana, tertib, dan tidak berlebihan. Ia menegaskan, perayaan tanpa petasan, konvoi, knalpot bising, maupun kerumunan terpusat di satu lokasi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. “Jadi, kami menghimbau bersama-sama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolrestabes Makassar, dan juga akan berkoordinasi dengan pak Dandim Kota Makassar, bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memastikan tidak ada petasan di malam tahun baru,” tegas Munafri, di Media Center Balai Kota Makassar, Rabu (17/12/2025). Menurutnya, kembang api dan penggunaan petasan tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan nilai empati di tengah musibah yang sedang dialami sebagian masyarakat Indonesia. “Artinya satu, petasan ini bisa mengganggu ketertiban lingkungan, dan yang kedua ini adalah wujud empati kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, khususnya di Sumatra Aceh,” jelasnya. Di tengah duka yang masih menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, Pemerintah Kota Makassar mengajak warganya menyambut Tahun Baru 2025 ke 2026 dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kepedulian. Munafri, menegaskan larangan petasan dan konvoi kendaraan sebagai bagian dari komitmen menjaga ketertiban sekaligus solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatra dan Aceh. Selain menjaga, keamanan dan ketertiban umum, kebijakan tersebut juga dinilai efektif dalam mencegah kemacetan serta gangguan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Makassar yang kerap terjadi saat malam pergantian tahun. “Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi seluruh warga Kota Makassar untuk tidak melaksanakan perayaan tahun baru secara berlebihan,” tambah orang nomor satu Kota Makassar itu. Munafri memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintah hingga ke tingkat wilayah akan dilibatkan dalam pengawasan dan antisipasi di lapangan. Mulai dari Satpol PP, camat, hingga lurah akan diminta aktif memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik di wilayah masing-masing. “Pasti, semua perangkat termasuk Satpol PP, lurah, dan camat akan dilibatkan untuk memastikan larangan ini dipatuhi semua, khusus anak-anak muda,” imbuh Appi. “Kami juga akan berkoordinasi lebih lanjut, dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Polrestabes dan Bapak Dandim untuk memastikan pengamanan malam tahun baru,” sambung mantan Bos PSM itu. Sebagai alternatif perayaan, Pemerintah Kota Makassar akan menggelar doa dan zikir bersama pada malam pergantian tahun. Kegiatan tersebut menjadi simbol solidaritas dan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus ajakan untuk mengawali tahun baru dengan refleksi dan kebersamaan. “Pergantian tahun kita isi dengan doa bersama, agar Makassar dijauhkan dari bencana dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberi kekuatan dan ketabahan,” kata Munafri. Ia menjelaskan, zikir bersama tersebut direncanakan berlangsung pada malam pergantian tahun. Setelah kegiatan doa, masyarakat diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing dan merayakan tahun baru bersama keluarga. “Rencananya di malam pergantian tahun, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan zikir bersama. Setelah itu, kita pulang ke tempat tinggal masing-masing untuk merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga,” pungkasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan pekerjaan rumah (PR) khusus kepada RT dan RW terpilih agar serius melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Upaya tersebut akan menjadi indikator utama penilaian RT/RW terbaik yang berhak memperoleh penghargaan sekaligus insentif dengan nilai tinggi. Hal itu disampaikan Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat memberikan sambutan pada kegiatan Penutupan Festival Daur Bumi dalam rangka pelaksanaan Program Makassar, Bebas Sampah 2029. Dimanan, kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (14/12/2025). Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani di hilir semata. Menurutnya, pengelolaan harus dimulai dari hulu, yakni dari lingkungan RT dan RW. “RT dan RW harus mulai menyiapkan pengelolaan sampah yang baik di lingkungannya masing-masing. Ini akan menjadi indikator penilaian RT/RW terbaik, sehingga bisa mendapatkan penghargaan dan insentif yang tinggi,” tegas Appi. Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan insentif besar bagi RT terbaik yang mampu menjalankan pengelolaan sampah secara konsisten dan berkelanjutan. “Minimal 20 RT terbaik akan kita berikan insentif sebesar Rp100 juta per RT dalam satu tahun,” jelas Appi. Persoalan sampah bukan lagi isu sepele yang bisa diselesaikan dari hilir semata. Pemerintah Kota Makassar kini menempatkan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni RT dan RW. Melalui pendekatan berbasis komunitas, Munafri selaku pimpinan di kota ini, secara terbuka menantang RT dan RW terpilih untuk membuktikan keseriusannya dalam mengelola sampah secara mandiri, berkelanjutan, dan bernilai manfaat. Tantangan tersebut tidak hanya dibarengi dorongan moral, tetapi juga disertai komitmen insentif yang besar, yakni hingga Rp100 juta per RT bagi lingkungan yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan sampah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Program Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus mengubah sampah dari persoalan menjadi potensi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, anggaran tersebut justru akan jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan biaya besar yang harus dikeluarkan pemerintah apabila persoalan sampah tidak mampu diselesaikan sejak dari sumbernya. “Artinya, biaya-biaya yang kita keluarkan ini, kalau kita konversi dengan persoalan ketika ini tidak mampu kita selesaikan dari hulu, itu akan jauh lebih besar. Bahkan akan menjadi persoalan sosial yang sangat-sangat besar,” tuturnya. Melalui Festival Daur Bumi dan Program Makassar Bebas Sampah 2029, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, partisipatif, serta berbasis lingkungan, demi mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Tak hanya itu, Appi juga menantang para camat yang hadir untuk berperan aktif dalam mendukung program Makassar Bebas Sampah 2029, dengan melibatkan anak-anak muda sebagai penggerak di lapangan. “Untuk para camat yang hadir di sini, saya menantang agar harus membuat ranger-ranger (penjaga atau patroli) anak muda yang bisa langsung turun ke lapangan memantau,” imbuh Munafri. Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Dari acara ini, begitu banyak hal baru yang bisa kita terima, begitu banyak pengetahuan yang dapat kita peroleh. Bagaimana mengelola sampah kedepannya,” katanya. “Persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah, bisa kita ubah dan jadikan sesuatu yang memberi manfaat bagi kita,” sambung Munafri. Menurutnya, langkah paling utama dalam menyelesaikan persoalan sampah adalah mengembalikan kesadaran kepada diri sendiri. Perubahan harus dimulai dari individu, kemudian diterapkan secara kolektif di lingkungan sekitar. “Yang paling utama harus dikembalikan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, perilaku ini juga harus diubah,” tegasnya. Munafri menekankan bahwa kebiasaan buruk dalam memperlakukan sampah harus segera ditinggalkan. Jika selama ini masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan dan tidak peduli terhadap kondisi lingkungan, maka pola pikir tersebut harus dibalik secara total. “Jika selama ini kita terbiasa membuang sampah di mana saja, pola pikir itu harus dibalik bahwa kita wajib membuang sampah pada tempatnya,” terangnya. “Jika kita tidak peduli terhadap kondisi lingkungan, maka kebiasaan itu juga harus diubah menjadi sikap yang sangat peduli terhadap lingkungan sekitar,” lanjut dia, menjelaskan. Ia mengingatkan, tanpa kepedulian dan cara pandang jangka panjang, persoalan lingkungan akan berkembang menjadi masalah besar yang berdampak luas bagi kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat. “Sebab, jika kita tidak berpikir jauh ke depan dan tidak ada lagi orang yang mau peduli, maka permasalahan lingkungan akan menjadi masalah yang sangat besar,” ungkap Munafri. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Makassar terus menaruh perhatian serius terhadap isu kebersihan lingkungan. Menurut Munafri, kebersihan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kota yang sehat dan berkelanjutan. “Kebersihan lingkungan adalah dasar dan pengetahuan mendasar yang tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus dilaksanakan secara nyata dengan tindakan langsung untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Festival Daur Bumi yang berlangsung dengan lancar, tertib, serta mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Helmy, festival ini menjadi bukti meningkatnya kesadaran warga Makassar terhadap isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan pelestarian bumi. “Alhamdulillah, Festival Daur Bumi tahun ini terselenggara dengan baik, lancar, dan tertib. Antusiasme warga Makassar juga sangat luar biasa,” ujar Helmy Budiman. Festival Daur Bumi diharapkan dapat terus menjadi ruang edukasi, inspirasi, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mewujudkan Makassar yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar melalui DLH berkomitmen untuk kembali menghadirkan Festival Daur Bumi pada tahun mendatang dengan konsep dan rangkaian kegiatan yang lebih menarik dan edukatif. “Festival ini akan kita hadirkan lagi tahun depan dengan acara yang lebih inovatif dan tentunya semakin melibatkan partisipasi masyarakat,” jelasnya. Pada hari terakhir festival, lanjut Helmy, kegiatan ditutup dengan talkshow atau sharing session bersama Pandawara Group, komunitas anak muda yang dikenal aktif dalam aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Dalam sesi tersebut, Pandawara Group berbagi pengalaman serta berbagai cara dan langkah konkret untuk menjadi generasi muda yang peduli lingkungan dan berani bergerak langsung di lapangan. “Mereka menjelaskan bagaimana cara menjadi Pandawara selanjutnya. Kita berharap, dari sini akan lahir anak-anak muda Makassar yang siap menjadi Pandawara berikutnya, menjadi agen perubahan bagi lingkungan,” tutup Helmy. Hadir pada kesmepatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Ketua TP PKK Melinda Aksa, jajaran SKPD, para penggiat lingkungan,

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya bersih dan tata kelola sampah yang lebih modern. Melalui kegiatan Festival Daur Bumi 2025, kembali menjadi panggung kolaborasi besar bagi gerakan lingkungan di Kota Makassar. Digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, ajang ini resmi berlangsung di Gedung Manunggal, M. Jusuf, Jumat (12/12/2025). Kegitan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 12-14 Desember 2025. Tidak sekadar seremoni, Festival Daur Bumi hadir sebagai ruang edukasi, aksi, dan inovasi yang menyatukan pemerintah, komunitas, pelajar, hingga pelaku industri untuk bergerak bersama menuju kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan semangat Daur Ulang, Daur Hidup, Daur Harapan”, festival ini menegaskan komitmen Makassar dalam memperkuat budaya peduli lingkungan serta memantapkan langkah menuju Kota Bebas Sampah pada 2029. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa “Festival Daur Bumi” bukan sekadar perayaan kreativitas daur ulang, melainkan bagian penting dari perjalanan panjang menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. “Festival Daur Bumi 2025 ini bukan sekadar perayaan kreativitas dalam mendaur ulang sampah. Ini adalah bagian penting dari perjalanan besar kita menuju Makassar Bebas Sampah 2029,” pesan tegas Munafri. “Ini sebuah komitmen bersama jangka panjang, untuk menjadikan kota kita lebih bersih, sehat, dan estetika,” sambung Munafri. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi besar bagi komunitas lingkungan, pelajar, UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat umum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menambahkan, keberhasilan program persampahan tidak mungkin dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi, edukasi, dan kebiasaan baru dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun merasa bangga melihat berbagai komunitas, anak muda, pelajar, pelaku UMKM, hingga industri kreatif turut ambil bagian di Kegitan tersebut. “Mereka membuktikan bahwa sampah bukan lagi masalah, tetapi peluang inovasi, peluang menumbuhkan ekonomi sirkular, dan peluang membangun budaya baru. Budaya memilah, mendaur, dan bijak menggunakan barang,” jelasnya. Munafri menekankan bahwa perubahan besar menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung produk hasil daur ulang. Lanjut dia, bila dilakukan secara konsisten dan meluas, target Makassar bebas sampah pada 2029 dinilai sangat mungkin dicapai. Dalam kesempatan tersebut, politisi Golkar ini secara terbuka menyampaikan bahwa kondisi persampahan di Makassar masih membutuhkan kerja keras dan perubahan perilaku nyata dari masyarakat. “Setelah kami melihat kondisi Makassar pasca pelantikan, ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan ekstra keras. Indikasi masalah sampah ini belum benar-benar sampai di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. Bahakan, edukasi pembiasaan, hingga penindakan telah disiapkan secara bertahap untuk memastikan perubahan perilaku benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Dari pasar, ke jalan-jalan kota, hingga ke seluruh rumah tangga, Pemkot Makassar menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah adalah gerakan bersama yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menuturkan, fenomena masyarakat yang kerap mudah mengeluh tentang sampah, namun masih kurang bergerak dalam tindakan nyata. “Sering kita lihat, mulut ini terlalu gampang mengeluh bahwa kota ini kotor, banyak sampah. Tapi tangan ini susah sekali tergerak. Untuk membuang sampah pada tempatnya saja susah, apalagi memilah,” kata Appi. Oleh sebab itu, ornag nomor satu Kota Makassar itu mengungkapkan bahwa, Makassar memproduksi hampir 1.000 ton sampah per hari, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah menggunung hingga 16–17 meter tanpa proses pemilahan awal. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya disiplin masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah. Menurutnya, solusi dasar sebenarnya sederhana. “Modalnya cuma dua tempat: dua kantor, dua ember. Satu organik, satu non-organik, selesai. Tetapi persoalannya kita cuma pandai mengeluh,” paparnya. Wali Kota Makassar juga menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa kolaborasi lintas sektor, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ia ingin Makassar Bebas Sampah 2029, tapi ini tidak mungkin kalau hanya pemerintah yang bergerak. Dibutuhkan kolaborasi besar, kerja sama kuat, dan persatuan untuk menyelesaikan semuanya. Ornag nomor satu Kota Makassar, juga menaruh harapan besar pada generasi muda untuk menjadi motor perubahan dalam gerakan lingkungan. Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, berkomitmen memperkuat regulasi, infrastruktur persampahan, inovasi digital, hingga insentif bagi masyarakat yang aktif memilah sampah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program insentif lingkungan seperti penukaran sampah menjadi gas, ulasan harian, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah akan terus diperluas. Di akhir sambutannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 merupakan fase penting dalam perjalanan menuju target besar kota ini. “Saya berharap kegiatan ini menjadi fase penting menuju cita-cita panjang kita, Makassar Bebas Sampah 2029. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin tujuan ini bisa kita capai,” tutupnya. Tak hanya itu, poin penting lain disampaikan adalah, dia menegaskan bahwa pendidikan Sekolah Dasar harus menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Mulai dari sekolah dasar, anak-anak Makassar harus diberikan pemahaman bagaimana memiliki rasa peduli, bagaimana memelihara lingkungan. “Ini harus menjadi program yang dilaksanakan secara berkelanjutan,” pesan Ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini. “Saya ingin anak-anak muda menjadi pahlawan kita. Mereka yang mau turun tangan, karena masa depan kota ini ada pada mereka,” imbuh Appi, sebelum menutup sambutan. Pada kesmepatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan laporan pelaksanaan Festival Daur Bumi 2025. Ia menegaskan bahwa festival ini dirancang sebagai momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Kegiatan ini menjadi momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah,” katanya. Mantan Kepala Bappeda itu menyampaikan, bahwa melalui Festival Daur Bumi, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat persoalan sampah di lingkungan masing-masing sekaligus mempelajari bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari solusi. “Melalui festival ini, masyarakat diajak memahami persoalan sampah di wilayah mereka sekaligus belajar menjadi bagian daripada solusinya,” ujar Helmy. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar lebih mudah diterima berbagai kalangan, terutama pelajar, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam laporannya Helmy menjelaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 menghadirkan beragam kegiatan yang mencakup edukasi, demonstrasi, hingga hiburan. Rangkaian aktivitas yang disiapkan antara lain. Pelatihan daur ulang, praktik pemilahan sampah, pameran produk dan kreasi ramah lingkungan, diskusi peduli lingkungan, aksi bersih, hingga games dan hiburan bertema lingkungan. Dia juga melaporkan bahwa festival ini menghadirkan total 45 booth. Sebanyak 30 booth berasal dari berbagai