Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintah Kota Makassar

Ekonomi, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Tertibkan PK5 di Jalan Pajjaiang, Sediakan Relokasi ke GOR Sudiang dan Terminal Daya

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus menunjukkan komitmennya dalam menata wajah kota agar lebih tertib, nyaman, dan bebas macet. Salah satu fokus utama penataan tersebut adalah sterilisasi ruas-ruas jalan yang semestinya bebas dari aktivitas bangunan lapak liar, karena berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu estetika kota. Upaya itu kembali dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Biringkanaya, menertibkan Pedagang Kaki Lima (PK5) yang berjualan di sepanjang ruas Jalan Pajjaiang, tepatnya di wilayah Kelurahan Sudiang Raya. Camat Biringkanaya, Juliaman, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penertiban, pemerintah telah menempuh berbagai langkah persuasif sesuai prosedur. “Seluruh tahapan sudah kami laksanakan sesuai aturan. Teguran tertulis sudah diberikan sebanyak tiga kali, ditambah pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, RT, dan RW,” ujarnya, Rabu (14/1/2026). Kegiatan penertiban ini dilakukan oleh Kecamatan Biringkanaya bersama unsur TNI–Polri. Dipimpin langsung oleh Camat Biringkanaya, Juliaman, didampingi Lurah Sudiang Raya Hary Faizal, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Biringkanaya Ady Mulyadi Jacub. Penertiban juga melibatkan Kapolsek Biringkanaya, Danramil Biringkanaya, personel Satpol PP BKO Kecamatan Biringkanaya, Satlinmas, staf Kelurahan Sudiang Raya. Menurut Juliaman, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat dan pengguna jalan terkait keberadaan lapak PK5 yang menempati bahu jalan, trotoar, serta area di atas saluran drainase. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, mempersempit badan jalan, meningkatkan potensi kemacetan, serta berisiko menimbulkan arus lalu lintas terganggu. “Selain itu, aktivitas PK5 di lokasi tersebut juga menghambat fungsi kawasan GOR Sudiang sebagai area olahraga dan ruang publik,” tuturnya. Atas laporan serta kajian yang matang, Pemerintah Kecamatan telah melayangkan surat peringatan dan pemberitahuan kepada para pedagang sebanyak tiga kali berturut-turut. Selain itu, pendekatan secara humanis juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT dan RW untuk memberikan imbauan langsung kepada para pedagang. “Sebelum tindakan penataan dilakukan, pihak kecamatan terlebih dahulu memberikan imbauan dan pendekatan persuasif secara humanis kepada para pedagang,” ungkapnya. Dikatakan, pendekatan dialogis tersebut membuahkan hasil positif, di mana sekitar 70 persen pedagang secara sukarela membongkar lapak dagangannya sendiri tanpa paksaan. “Bahkan dalam proses pembinaan ini, sekitar 70 persen PK5 telah membongkar lapaknya secara mandiri sebelum penertiban dilakukan,” jelas Juliaman. Penertiban menyasar kawasan strategis yang kerap dipadati aktivitas kendaraan, mulai dari ujung Jalan Dg. Ramang, hingga depan Rumah Sakit Pertamina serta Kantor Samsat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan panjang area penataan mencapai sekitar 250 meter. Langkah penertiban ini dilakukan secara bertahap selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa, dengan melibatkan sekitar 80 pedagang. Dia menegaskan, penataan ini tidak hanya bertujuan mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Juliaman menegaskan, bahwa penertiban ini tidak dimaksudkan untuk mematikan mata pencaharian warga, tetapi ada solusi diberikan. Pemerintah Kota tetap mengedepankan pendekatan humanis dan solutif dengan menyediakan sejumlah alternatif lokasi relokasi bagi para pedagang. “Kami tidak ingin mematikan usaha masyarakat. Karena itu, para pedagang telah kami arahkan untuk menempati lokasi yang lebih aman dan tertib,” tuturnya. “Baik di dalam area pagar GOR Sudiang yang telah disiapkan, maupun ke lokasi relokasi lainnya seperti kawasan Terminal Daya,” tambah dia. Sebagai bentuk solusi atas penertiban tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga menyediakan lokasi relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima (PK5) di kawasan Terminal Daya. “Para pedagang diarahkan untuk berjualan di dalam area terminal agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan ketertiban umum,” terangnya. Menurutnya, lokasi lain menjadi alternatif yakni di dalam area GOR Sudiang dinilai lebih aman, tidak mengganggu lalu lintas, serta tetap memiliki potensi pengunjung, sehingga diharapkan aktivitas ekonomi para pedagang tetap berjalan. “Lokasi ini dinilai lebih aman, tidak mengganggu arus lalu lintas, serta tetap memiliki potensi pengunjung, sehingga diharapkan aktivitas ekonomi para pedagang dapat terus berjalan,” tutupnya. Sementara itu, Lurah Sudiang Raya, Hary Faizal, menyampaikan bahwa penataan kawasan GOR Sudiang merupakan bagian dari upaya pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam menciptakan lingkungan yang lebih rapi, bersih, dan tertib. “Kami berharap para pedagang dapat memanfaatkan lokasi yang telah disiapkan dan bersama-sama menjaga ketertiban kawasan ini. Penataan ini demi kepentingan bersama, baik pedagang maupun masyarakat pengguna jalan,” ujarnya. Pemerintah Kecamatan Biringkanaya menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penataan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak ada lagi lapak PK5 yang kembali menempati bahu jalan, trotoar, maupun area drainase. “Dengan selesainya penertiban tersebut, kawasan Jalan Pajjaiang di sekitar GOR Sudiang kini kembali lebih aman, dan nyaman bagi pengguna jalan,” tukasnya.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan

DISKOP UKM Makassar Dorong Kepercayaan Konsumen Lewat Sertifikasi Halal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Dinas Koperasi dan UKM (DISKOP UKM) Kota Makassar serah terima sertifikat halal bersama LPPOM di Balaikota Makassar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, didampingi Kepala Bidang UKM serta perwakilan dari LPPOM (Rabu,14/01/2026). Penyerahan sertifikat halal ini merupakan bagian dari upaya DISKOP UKM dalam meningkatkan kualitas, kepercayaan konsumen, serta daya saing produk UMKM lokal. Arlin Ariesta menyampaikan bahwa DISKOP UKM Kota Makassar secara rutin setiap tahun menyediakan kuota sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan UMKM. “Melalui fasilitasi sertifikasi halal ini, kami ingin memastikan pelaku usaha mendapatkan kemudahan akses, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pengembangan produk dan pemasaran,” ujar Arlin Ariesta. Program ini selaras dengan Program MULIA yang diusung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui fasilitasi sertifikasi halal, DISKOP UKM berharap pelaku UMKM dapat terus berkembang, naik kelas, dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Paparkan Strategi Hadapi Banjir, Air Bersih, dan Sanitasi di Hadapan WRI–RISE Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi persoalan banjir, akses air bersih, sanitasi. Dan kontaminasi lingkungan perkotaan, di hadapan World Resources Institute (WRI) Ruan dan Program Penelitian RISE (Revitalizing Informal Settlements and Their Environment) Indonesia. Paparan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri wawancara singkat bersama WRI Ruan yang dipimpin oleh Diego Rivera dari Monash University, di Kantor Balai Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa persoalan banjir, air minum, dan sanitasi merupakan tantangan klasik yang hingga kini masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kota Makassar. Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga langsung memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah persoalan yang selama ini harus kita selesaikan bersama, terutama banjir, akses air minum, air bersih, dan sanitasi,” ujar Munafri, Selasa (13/1/2026). “Makassar adalah kota yang terus tumbuh, tetapi memiliki keterbatasan ruang dan tantangan besar sebagai kota yang inklusif dan aman,” lanjut Appi. Ia mengungkapkan, tantangan tersebut kemudian dirumuskan dalam tujuh visi pembangunan Kota Makassar, di mana salah satu fokus utamanya adalah penanganan persoalan perkotaan seperti banjir, air minum, dan sanitasi. Munafri menegaskan bahwa sistem penanganan banjir di Kota Makassar hingga saat ini belum sepenuhnya stabil dan tidak mungkin diselesaikan oleh Pemerintah Kota Makassar secara mandiri. Menurutnya, persoalan banjir memiliki keterkaitan erat dengan wilayah-wilayah penyangga di sekitar Kota Makassar. “Kita semua mengetahui bahwa sistem penanganan banjir di Makassar belum sepenuhnya stabil. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan sendiri, karena berkaitan erat dengan daerah-daerah sekitar Makassar,” jelasnya, menjawab sejumlah pertanyaan dari tim dari luar negeri. Terkait akses air minum dan air bersih, Pemerintah Kota Makassar terus memaksimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik daerah agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelayanan dasar yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, persoalan sanitasi dinilai menjadi isu yang sangat krusial karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Penataan sanitasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup warga. “Sanitasi ini sangat penting. Jika tidak ditata secara benar dan teratur, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan,” tegasnya. Untuk itu, pembangunan kolam sanitasi komunal dinilai sebagai kebutuhan mendesak, khususnya di kawasan permukiman informal. Menurut Munafri, sanitasi komunal menjadi salah satu solusi agar layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga kota. Langkah tersebut sejalan dengan misi pembangunan infrastruktur Kota Makassar yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan permukiman informal, guna meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Dalam forum tersebut, Munafri Arifuddin secara khusus menyoroti Proyek RISE sebagai salah satu program yang dinilai sangat luar biasa. Program RISE dikembangkan melalui riset mendalam di kawasan permukiman informal di Kota Makassar dengan melibatkan masyarakat secara inklusif serta didukung penuh oleh Pemerintah Kota Makassar. “Hasil penelitian RISE membuktikan bahwa intervensi infrastruktur hijau di kawasan permukiman informal mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara signifikan,” ungkapnya. Ia menilai, pendekatan yang dilakukan melalui Proyek RISE seharusnya tidak hanya diterapkan di wilayah penelitian, tetapi dapat direplikasi dan disebarluaskan ke seluruh wilayah Kota Makassar karena dampaknya yang sangat positif. Proyek RISE tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mentransformasi komunitas dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Melalui sistem sanitasi yang terkontrol dan terintegrasi, warga menjadi lebih teredukasi tentang pola hidup bersih dan sehat, sehingga terjadi perubahan perilaku yang berkelanjutan. “Tatanan hidup sehat ini tidak hanya dibangun, tetapi juga dijalankan dan dijaga oleh masyarakat sendiri,” tuturnya. “Kesadaran hidup bertetangga dan gotong royong tumbuh melalui sistem sanitasi komunal berbasis klaster,” lanjut mantan Bos PSM ini. Dia menambahkan, semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam merawat dan mengoperasikan sistem RISE yang telah dibangun. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Proyek RISE menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Lingkungan permukiman yang lebih sehat turut berkontribusi terhadap pencapaian Kota Makassar, sebagai Kota Sehat Nasional dan Kota Sehat Asia Tenggara yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2025. Sesnagkan, lokasi implementasi RISE menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian tersebut. Lebih lanjut, Proyek RISE menghadirkan wajah baru kawasan permukiman informal melalui pembangunan rawa buatan dengan tanaman lokal di tengah permukiman padat. Ruang hijau ini berfungsi sebagai sanitasi komunal, pengelolaan air hujan, sekaligus ruang publik bagi warga. Keberadaan ruang hijau tersebut juga membuka peluang pengembangan pertanian lahan sempit dan pembentukan kelompok tani masyarakat. Selain meningkatkan ketahanan lingkungan, kawasan RISE juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata baru berbasis edukasi lingkungan di Kota Makassar. “Kehadiran RISE menjadikan Makassar sebagai rujukan studi pembelajaran dalam penyelesaian persoalan sanitasi permukiman. Banyak kota dan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri, datang untuk mempelajari implementasi program ini,” ungkapnya. Lanjut dia, replikasi pendekatan RISE secara nasional dinilai sangat penting dan dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Bahkan pada tahun 2025, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi berkunjung langsung ke lokasi RISE atas arahan Presiden Republik Indonesia untuk melihat potensi pengembangan kota-kota ramah air di Indonesia. Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjalankan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan sesuai visi yang diusung. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, Kota Makassar dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan dasar yang adil dan merata bagi seluruh warganya. Dengan adanya program RISE, kami berharap Makassar tidak hanya menjadi kota yang ramah air, tetapi juga menjadi referensi global. “Program ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Makassar, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Kota Makassar untuk dunia,” pungkasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Tetapkan Status Siaga Cuaca, Munafri Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem dan peningkatan curah hujan di Kota Makassar, hingga bulan depan. Kondisi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Februari 2026 dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar, Nasrol Adil, S.Si., MT, mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil analisis BMKG, wilayah Kota Makassar dan sekitarnya akan mengalami peningkatan curah hujan yang cukup signifikan. “Kami dari Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar memprediksi adanya peningkatan curah hujan pada bulan Januari hingga Februari, dengan akumulasi curah hujan mencapai di atas 400 milimeter dalam periode satu bulan,” kata Nasrol Adil, saat memberikan keterangan pers di media center Kantor Balai Kota, usai bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Senin (12/1/2026). Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. Hadir pada kesempatan ini, Wali Kota Munafri, tampak mendampingi Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Kepala BPBD Kota Makassar Fadli Tahar. Pada kesempatan ini, Nasrol Adil menjelaskan, tingginya curah hujan tersebut berpotensi besar menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah rawan genangan dan daerah dengan sistem drainase yang kurang optimal. Selain itu, masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan tinggi gelombang laut. “Curah hujan yang tinggi ini memiliki potensi besar menimbulkan banjir dan longsor, serta peningkatan tinggi gelombang di wilayah pesisir Kota Makassar,” ujar Nasrol Adil. Atas kondisi tersebut, pihaknya dari BMKG merekomendasikan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menetapkan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. “Kami sangat merekomendasikan adanya siaga darurat terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang akan kita hadapi, baik pada bulan ini maupun hingga Februari mendatang,” tegas Nasrol. Lebih lanjut, Nasrol menjelaskan bahwa secara regional saat ini terdapat sejumlah faktor atmosfer yang turut memengaruhi peningkatan intensitas hujan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. “Secara regional, saat ini terdapat aktivitas gelombang Rossby serta pengaruh Monsun Asia yang memperkuat pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah kita,” jelasnya. Oleh sebab itu, dari BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan secara resmi. Serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir, bantaran sungai, dan kawasan pesisir. “Informasi cuaca dan iklim akan terus kami perbarui sesuai dengan perkembangan kondisi atmosfer,” pungkas Nasrol. Merujuk pada keterangan BMKG wilayah IV, Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan status siaga menyusul perkembangan kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah dilaksanakannya rapat koordinasi lintas instansi yang membahas situasi cuaca saat ini serta proyeksi kondisi ke depan berdasarkan data dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa penetapan status siaga merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh peningkatan curah hujan. “Setelah dilakukan rapat koordinasi untuk melihat kondisi cuaca yang terjadi sekarang dan ke depannya, kita sudah sepakat bahwa hari ini Kota Makassar berada pada tahapan siaga,” ujar Munafri Arifuddin. Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil bukan berdasarkan asumsi, melainkan bersumber dari data ilmiah dan analisis resmi yang disampaikan oleh BMKG. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, menjadikan rekomendasi BMKG sebagai dasar utama dalam menetapkan langkah kebencanaan. “Hasil keputusan ini benar-benar diperoleh dari data analisis teman-teman BMKG. Ini bukan keputusan sepihak, tetapi keputusan berbasis data dan kajian ilmiah,” tegasnya. Dengan ditetapkannya status siaga di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar bersama unsur terkait diharapkan dapat meningkatkan kesiapan personel, sarana, dan prasarana penanggulangan bencana, serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi mengantisipasi dampak cuaca ekstrem dalam waktu dekat. Munafri berharap, penetapan status siaga ini dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat Kota Makassar, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara mandiri, terutama dalam menjaga keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar. “Kami berharap masyarakat bisa melihat kondisi ini, memperhatikan keadaan yang ada, mawas diri, menjaga lingkungan, serta menjaga keluarga agar tingkat keselamatan kita semua bisa terjaga dengan baik,” imbuh Appi. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya saluran drainase dan area sekitar permukiman, sebagai upaya meminimalisasi risiko genangan dan banjir. Lebih lanjut, Wali Kota Makassar menyampaikan bahwa penjelasan teknis terkait kondisi cuaca, potensi risiko, serta langkah mitigasi sudah disampaikan secara lebih rinci oleh pihak BMKG agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif. “Sehingga penetapan status siaga ini, bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat,” tutup Munafri.

Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – ACEH-SUMATERA – Sebagai wujud nyata kepedulian dan solidaritas antar daerah, Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung mengantarkan dan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam yang melanda Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Langkah ini bukan sekedar simbolis, tetapi menjadi pesan kuat bahwa penderitaan di satu daerah adalah duka bersama seluruh warga di tanah air. Penyerahan bantuan pertama dilakukan di Provinsi Aceh pada Senin (5/1/2026). Bantuan kemanusiaan Pemkot Makassar diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, sebagai bentuk sinergi antar pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Selanjutnya, pada Selasa (6/1/2026), Wali Kota Makassar kembali menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara. Penyerahan diterima langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya. Dengan menempuh perjalanan lintas Provinsi, Wali Kota Makassar memastikan bantuan dari Pemkot Makassar sampai langsung ke tangan pemerintah daerah setempat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak. “Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana alam di Aceh dan Sumatera. Alhamdulillah bantuan sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat,” ujar Munafri, Selasa (6/1). Orang nomor satu Kota Makassar ini menyampaikan, bahwa Pemkot Makassar, telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatra Utara. Adapun total bantuan yang disalurkan Pemerintah Kota Makassar untuk korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara sebesar ratusan juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu percepatan pemulihan pascabencana. Ia menegaskan komitmen kolaborasi dan kepedulian lintas wilayah dalam kepedulian sosial. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu percepatan pemulihan pascabencana. “Melalui misi kemanusiaan ini, kami Pemerintah Kota Makassar berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban para korban bencana serta mempererat rasa persaudaraan antar daerah di Indonesia,” tutur politisi Golkar itu. Munafri menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan rangkaian misi kemanusiaan Pemkot Makassar sebagai bentuk empati dan dukacita kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. “Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Makassar membawa misi kemanusiaan ke tiga Provinsi yang terdampak bencana. Kemarin dan hari ini di Aceh dan Sumut,” katanya. “Sebelum tahun baru, Wakil Wali Kota Makassar (Ibu Aliyah Mustika Ilham), telah lebih dulu ke Sumatera Barat dan bertemu langsung dengan Gubernur Sumatera Barat untuk menyampaikan amanah dari Pemerintah Kota Makassar,” tambah Munafri. Diketahui, rombongan Pemkot Makassar saat memberikan bantuan di Provinsi Aceh. Di daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut, bantuan kemanusiaan diserahkan dan diterima langsung oleh Sekretaris Provinsi Aceh sebagai perwakilan Pemerintah Aceh. “Kemarin kami ke Aceh dan bertemu dengan Sekretaris Provinsi Aceh, untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Pemkot Makassar kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” lanjutnya. Rangkaian misi kemanusiaan ini kemudian ditutup dengan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara. Di sana, Wali Kota Makassar, Munafri bersama rombongan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumut. “Dan sekarang kita berada di Sumatera Utara bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Sumut dan seluruh jajarannya,” ungkap Munafri. Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan, bantuan yang disalurkan tersebut merupakan wujud simpati, solidaritas, serta kepedulian seluruh masyarakat Kota Makassar terhadap saudara-saudara di Sumatera yang sedang tertimpa musibah. “Ini adalah bentuk kepedulian kami, serta turut berduka cita atas apa yang melanda saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara ini,” ucapnya. Dua juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh selama proses penyerahan bantuan. “Terima kasih atas penerimaan yang sangat luar biasa dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera dan seluruh jajarannya. Salam hormat kami untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara,” tutup Munafri. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta sejumlah pejabat lainnya.

Daerah, Makassar, Nasional, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar

Stadion Untia Mulai Dibangun 2026, Munafri-Aliyah: Insya Allah, Mohon Doa Warga Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar /

ruminews.id, MAKASSAR – Tahun 2026 menjadi penanda dimulainya babak baru pembangunan olahraga di Kota Makassar, yakni dimulainya konstruksi stadion bertaraf internasional yang berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Pemerintah Kota Makassar, memantapkan langkah strategis dengan memulai pembangunan Stadion Untia, sebuah infrastruktur olahraga modern yang dirancang bukan sekadar sebagai arena pertandingan, tetapi sebagai ruang pembinaan, ekspresi prestasi, dan interaksi publik. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar, untuk menghadirkan stadion baru yang representatif di Kota Makassar akan diwujudkan melalui langkah nyata. Komitmen tersebut kata dia, bukan sekadar wacana, melainkan telah masuk dalam program unggulan prioritas Pemerintah Kota Makassar tahun 2026 ini. Seluruh ikhtiar yang tengah dijalankan dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, dukungan dan doa dari semua pihak sangat diharapkan agar setiap tahapan dapat terlaksana lancar sesuai harapan bersama. “Insya Allah mohon doanya ya, untuk pembangunan stadion Untia tahun ini,” pinta Appi, Senin (5/1/2026). Munafri yang akrab disapa Appi, menyampaikan bahwa pembangunan stadion menjadi bagian penting dari visi besar pemerintah kota dalam membangkitkan kembali kejayaan olahraga Makassar sekaligus menyediakan fasilitas publik yang layak dan berstandar. “Insya Allah konstruksi awal stadion Untia di tahun 2026 ini. Saya yakin, suatu saat kita akan melihat sebuah stadion yang megah berdiri di Kota Makassar. Saya janji, stadion itu akan ada di Kota Makassar,” tegas Appi. Stadion Untia diproyeksikan hadir sebagai fasilitas olahraga yang representatif, inklusif, dan berstandar, memberi ruang yang layak bagi atlet untuk bertumbuh, bagi talenta muda untuk unjuk kemampuan, serta bagi masyarakat untuk menikmati ruang publik yang sehat dan produktif. Lebih dari itu, keberadaan stadion ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kawasan, membuka peluang usaha, dan menciptakan denyut aktivitas baru di wilayah Untia dan sekitarnya. Dengan perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan Stadion Untia bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi tentang menanamkan harapan dan membangun masa depan olahraga Makassar. Stadion ini diharapkan menjadi simbol kebangkitan olahraga daerah, sekaligus ikon baru kota yang hidup, berdaya saing, dan berorientasi pada keberlanjutan. Ia menegaskan, pada tahun 2026 ini menjadi momentum penting, karena pada tahun inilah pembangunan Stadion Untia secara fisik akan benar-benar dimulai. Pemerintah Kota Makassar, juga memastikan seluruh proses penganggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi menjamin keberlanjutan proyek. “Tahun 2026 ini adalah tahun ketika stadion benar-benar masuk tahapan pembangunan. Anggarannya kami pastikan sangat transparan, agar setiap tahap berjalan stabil, aman, dan berkelanjutan,” tegasnya. Lebih lanjut, Appi menuturkan, Pemerintah Kota Makassar, memahami sepenuhnya harapan dan kerinduan masyarakat terhadap kehadiran stadion kebanggaan daerah. Menurutnya, Stadion Untia bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol harapan, kebanggaan, dan mimpi bersama seluruh warga Kota Makassar. “Kami sangat memahami keinginan warga agar janji ini benar-benar berjalan. Karena stadion ini bukan hanya soal bangunan, tapi tentang harapan, kebanggaan, dan mimpi bersama masyarakat Makassar,” jelasnya. Oleh sebab itu, Appi menjelaskan bahwa proses pembangunan stadion tidak dimulai dari pengecoran beton, melainkan dari perencanaan yang matang dan terukur. Hingga akhir Desember 2025 lalu, seluruh tahapan awal telah dirampungkan, mulai dari studi kelayakan (feasibility study/FS) hingga penyusunan masterplan pembangunan Stadion Untia, dirampungkan. “Perjalanan pembangunan stadion Untia ini, tidak dimulai dari beton, tetapi dari perencanaan. Alhamdulillah, pada akhir Desember 2025 lalu, FS dan masterplan sudah kita tuntaskan,” ungkap mantan Bos PSM itu. Selain perencanaan teknis, Pemerintah Kota Makassar juga memastikan keamanan dan kejelasan aspek lahan. Sertifikat lahan telah diselesaikan agar pembangunan tidak menghadapi hambatan administratif di kemudian hari. “Sebelum membangun, kami pastikan lahannya aman. Sertifikatnya sudah selesai, supaya pembangunan stadion ini tidak tersendat ke depannya,” kata Appi. Orang nomor satu Kota Makassar itu, ia pun meminta masyarakat untuk terus mengawal dan mendukung proses pembangunan tersebut. Dia menekankan bahwa meskipun proses menunggu bukan hal yang mudah, seluruh langkah yang dilakukan pemerintah kota saat ini bergerak secara konsisten menuju satu tujuan besar. “Yakinlah, proses ini akan bergerak setiap hari. Menunggu itu memang tidak mudah, tapi percayamaki. Semua langkah ini menuju satu tujuan, yaitu Makassar memiliki stadion yang layak dan patut kita banggakan bersama,” pungkasnya. Ditambahkan, pembangunan Stadion Untia diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan olahraga, tetapi juga ruang pembinaan atlet, panggung bagi talenta muda, serta penggerak ekonomi kawasan. “Kehadiran stadion nanti, kita harapkan mampu memperkuat identitas Kota Makassar sebagai kota olahraga yang maju serta menambah perputaran ekonomi,” tukasnya. Secara terpisah, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyatakan optimisme terhadap rencana pembangunan Stadion Untia yang akan mulai dikerjakan oleh Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2026. “Proyek ini, kita harapkan menjadi tonggak penting pengembangan infrastruktur olahraga sekaligus simbol kebanggaan baru bagi masyarakat Kota Makassar,” jelas Aliyah. Aliyah menegaskan, pembangunan stadion tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan komitmen kuat pemerintah kota dalam menghadirkan fasilitas olahraga yang representatif dan berstandar nasional. Ia optimistis seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Bismillah, Insya Allah kehadiran Stadion Untia dapat berjalan dengan baik,” tuturnya. “Kami mohon doa dan restu seluruh warga Kota Makassar agar proses pembangunannya berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat,” sambung Aliyah. Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, program unggulan “MULIA” yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur olahraga, pada kampanye politik 2024 perlahan diwujudkan. Stadion bertaraf internasional yang selama ini menjadi harapan masyarakat Sulsel, dan Kota Makassar, tidak lagi sebatas wacana, melainkan telah masuk dalam agenda prioritas pembangunan kota Makassar di tahun 2026 ini. Kehadiran tender Stadion Untia, menjadi penanda dimulainya pembangunan infrastruktur olahraga modern yang diharapkan mampu menjadi pusat pembinaan atlet, penyelenggaraan event berskala besar, sekaligus simbol kemajuan sepak bola Kota Makassar. Dikutip dari laman resmi website https://spse.inaproc.id/makassar/lelang. Berdasarkan penelusuran pada laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar, proses realisasi pembangunan Stadion Untia kini telah memasuki tahap formal dan terbuka. Pemkot Makassar merinci paket tender pembangunan Stadion Untia melalui sistem pengadaan nasional dengan kode tender 10107750000, menggunakan nama paket Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (MK Pembangunan Stadion Untia). Proses pengadaan tersebut diumumkan pada 31 Desember 2025 dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pemkot Makassar menetapkan nilai pagu anggaran sebesar Rp7.000. 000.000.00 atau Rp7 miliar, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp6.906.800.000.00

Daerah, Ekonomi, Hukum, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Women Outlook 2026: Kohati HMI Makassar Timur Dorong Ruang Strategis Perempuan di Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Hukum, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 5 Januari 2026 Kohati HMI Cabang Makassar Timur melakukan audensi dalam rangka pelaksanaan Women Outlook: Perempuan dan Kota Makassar Tahun 2026, Kegiatan ini akan dilaksanakan di akhir bulan Januari 2026. Women Outlook hadir sebagai ruang bagi perempuan untuk mengidentifikasi, mendiskusikan dan merumuskan gagasan strategis terkait kondisi, tantangan dan peluang Perempuan di Kota Makassar. Nayla Selaku Formateur Ketua Kohati Makassar Timur 2025-2026 mengutarakan kedatangannya sebagai Langkah awal dari kepengurusan yang baru sekaligus mengajak Pemkot Makassar dan OKP untuk bersinergi dalam melihat isu keperempuanan dan pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar. Kohati Makassar Timur turut mengajak Ibu Aliyah Mustika hadir sebagai Narasumber serta membuka kegiatan Women Outlook ini. Ibu Wakil Walikota mengapresiasi dan mendukung atas langkah dan kegiatan Women Outlook yang dilakukan oleh Pengurus Kohati Makassar Timur 2025-2026. “Saya mengapresiasi Langkah awal dari Pengurus Kohati HMI Cabang Makassar Timur mengadakan Women Outlook”. Ujar Ibu Aliyah Mustika (Wakil Wali Kota Makassar). Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Sambutan hangat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak Pengurus Kohati HMI Cabang Makassar Timur untuk berdiskusi lebih dalam terkait isu-isu Perempuan yang ada di Kota Makassar. ⁠Silaturahmi ini penting diawal kepengurusan agar pemerintah Kota Makassar dan OKP dalam hal ini Kohati Cabang Makassar Timur bisa terus bersinergi khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan di Kota Makassar. Penulis: Iin Nirmala

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Arlin Ariesta Hadiri RAT KPN Bahari PIP Makassar, Koperasi Didorong Tumbuh Transparan dan Akuntabel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – Di bawah langit Makassar yang teduh pada Jumat pagi, Gedung Sakrina Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar menjadi saksi bertemunya harapan, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Bahari (KPN Bahari). Forum tertinggi koperasi itu berlangsung khidmat, dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si, yang sekaligus memberikan sambutan. Dalam ruang yang dipenuhi semangat kolektif, Arlin Ariesta menegaskan bahwa Rapat Anggota Tahunan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan denyut nadi demokrasi ekonomi di tubuh koperasi. RAT, menurutnya, adalah panggung kejujuran dan keterbukaan, tempat seluruh anggota menimbang capaian, menakar kekurangan, serta menyepakati arah masa depan koperasi secara bersama-sama. “Di sinilah akuntabilitas diuji dan kepercayaan dipelihara,” ujar Arlin dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa RAT menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas, sekaligus merumuskan kebijakan koperasi yang adaptif terhadap tantangan zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebersamaan. Lebih jauh, Arlin mengapresiasi keberlanjutan KPN Bahari PIP Makassar yang mampu menjaga eksistensinya sebagai koperasi konsumen pegawai negeri, sekaligus menjadi penopang kesejahteraan anggotanya. Ia berharap koperasi tidak hanya tumbuh sebagai entitas ekonomi, tetapi juga menjelma menjadi ruang belajar kolektif tentang kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab sosial. RAT Tahun Buku 2025 ini pun menjadi penanda bahwa koperasi masih dan akan selalu relevan sebagai rumah bersama yang dibangun dari kepercayaan, dikelola dengan integritas, dan diarahkan untuk kemakmuran anggota. Dari Gedung Sakrina, pesan itu bergema: koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan perwujudan gotong royong yang terus hidup di tengah dinamika kota Makassar.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan

Gubernur Sulsel Sebut Vonny Ameliani Suardi sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel Terpilih, Hadirin Sambut dengan Tepuk Tangan Meriah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id, Makassar — Suasana khidmat namun penuh semangat menyelimuti Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (31/12/2025), saat Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Sulawesi Selatan resmi dilantik. Agenda ini menjadi penanda dimulainya babak baru konsolidasi gerakan pemuda masjid di Sulsel, dengan komitmen memperkuat peran keumatan dan kebangsaan. Ketua Umum DPW BKPRMI Sulsel Asri Said, ST, MM, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa BKPRMI bukan hanya organisasi dakwah, tetapi juga wadah pembinaan karakter pemuda yang siap berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi kepemudaan demi menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani Suardi, yang hadir atas undangan resmi panitia. Kehadiran Vonny menjadi simbol kuat sinergi antara BKPRMI dan KNPI Sulsel dalam membangun kekuatan pemuda yang inklusif, Maju dan Berkarakter di Sulawesi Selatan. Momen paling mencuri perhatian terjadi saat, Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaeman dalam Sambutannya , secara khusus menyebut nama Vonny Ameliani Suardi sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel. Penyebutan itu langsung disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin, mencerminkan apresiasi dan harapan besar terhadap kepemimpinan pemuda Sulsel ke depan. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya peran organisasi kepemudaan berbasis masjid dalam menjaga nilai moral, persatuan, dan stabilitas sosial. Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda, termasuk BKPRMI dan KNPI Sulsel, untuk bersinergi mendukung program pembangunan Sulawesi Selatan yang maju dan Berkarakter. Pelantikan DPW BKPRMI Sulsel ini pun tidak sekadar seremoni, melainkan menjadi panggung konsolidasi ide dan komitmen bersama. Dengan kepemimpinan Asri Said dan dukungan lintas organisasi kepemudaan, BKPRMI Sulsel diharapkan mampu tampil sebagai motor penggerak pemuda masjid yang religius, mandiri, dan berdaya saing.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Hadiri Milad ke-113, Munafri Ingin Pemkot-Muhammadiyah Perkuat Sosial dan Ekonomi Bangun Kota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Resepsi Milad Muhammadiyah ke-113 tingkat Kota Makassar yang digelar di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara, Sabtu (27/11/2025). Acara yang mengusung tema “Memajukan Kesejahteraan Bangsa” ini turut dihadiri Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan Prof. Arifuddin Ahmad, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar KH. Muhammad Said Abdul Shamad, Direktur PP Darul Arqam Gombara Muhammad Syaikhul Saleh. Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada keluarga besar Muhammadiyah yang telah memberi ruang dan kesempatan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk hadir bersama dalam momentum Milad ke-113 Muhammadiyah. Ia menegaskan, kehadiran Muhammadiyah memiliki makna strategis bagi pembangunan Kota Makassar. Menurutnya, Muhammadiyah merupakan salah satu pilar utama pembangunan masyarakat, bukan hanya di tingkat kota, tetapi juga nasional. “Tanpa kehadiran Muhammadiyah, pembangunan di Kota Makassar akan terasa kurang lengkap. Muhammadiyah memiliki kekuatan besar melalui kader-kader terbaiknya yang aktif dan konsisten dalam proses pembangunan bangsa,” ujarnya. Munafri menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Muhammadiyah. Ia menyebut pemerintah memiliki peran sebagai regulator, namun keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Ia juga mengajak Muhammadiyah untuk mengambil peran lebih besar dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Makassar, mulai dari pembangunan sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah penduduk Makassar mencapai sekitar 1,4 juta jiwa dan anggaran pembangunan daerah yang besar, Munafri menilai terbuka peluang luas bagi kolaborasi yang saling menguatkan, selama dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Pemerintah Kota Makassar membuka ruang seluas-luasnya. Peluang itu ada, tinggal bagaimana kita bersama-sama menangkap dan mengelolanya dengan baik,” tegasnya. Munafri lalu menyoroti pentingnya penguatan ekonomi umat. Ia mendorong Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam jalur-jalur ekonomi yang ada di Kota Makassar sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, Ia menekankan urgensi menjaga dan mengamankan aset-aset keumatan, khususnya rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Ia mengungkapkan masih banyak masjid di Kota Makassar yang belum tersertifikasi, sehingga rawan terhadap sengketa dan praktik mafia tanah. “Ini harus kita jaga bersama. Pemerintah sangat berharap keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam upaya perlindungan aset umat demi kepentingan bangsa dan generasi mendatang,” katanya. Menutup sambutannya, Munafri menyampaikan ucapan selamat Milad ke-113 Muhammadiyah. Ia berharap Muhammadiyah terus tumbuh menjadi organisasi yang memberi manfaat luas, tidak hanya bagi warganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar. “Pemerintah Kota Makassar sangat berharap Muhammadiyah terus menjadi mitra strategis dalam membangun kota ini, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Scroll to Top