Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan di tengah masyarakat, melalui pengalokasian anggaran besar pada program-program yang berdampak langsung. Khususnya di bidang perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi digital layanan publik, serta penguatan pendapatan daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah kota yang dipimpin adalah pemberian jaminan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Terutama pekerja keagamaan dan pekerja rentan, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar. “Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025). “Ini kita lindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover APBD Pemerintah Kota Makassar,” sambung pria yang akrab disapa Appi itu. Saat ini, lebih dari 81.000 warga Kota Makassar telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun, menurut Wali Kota, perlindungan tersebut masih belum cukup karena manfaat baru dirasakan ketika terjadi risiko kerja. Oleh karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Makassar akan menambah sekitar 45.000 peserta baru pada tahap awal untuk mendapatkan jaminan hari tua. Program ini ditujukan untuk memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap. “Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka,” tegas orang nomor satu Kota Makassar ini. Selain itu, Pemkot Makassar juga terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan aplikasi layanan terpadu Lontara Plus. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan sekitar 358 entitas layanan pemerintah, yang selama ini berjalan secara terpisah ke dalam satu sistem layanan digital. Sejak Juli, hingga Desember 2025, total aduan yang masuk mencapai 2.106 laporan. “Hampir seluruh pengaduan masyarakat sudah mulai masuk melalui sistem ini,” ungkap mantan Bos PSM tersebut. Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya respons cepat dari SKPD terhadap setiap aduan masyarakat yang masuk. Ia menetapkan batas waktu maksimal 2×24 jam untuk menindaklanjuti setiap laporan. “Kalau ada aduan yang tidak direspons lebih dari dua kali dua puluh empat jam, notifikasinya akan langsung masuk ke handphone saya. Dan saya akan langsung menghubungi OPD yang bertanggung jawab,” tegasnya. Menurutnya, respons cepat dari pemerintah memiliki dampak psikologis yang besar bagi masyarakat. Warga tidak membutuhkan jawaban panjang, tetapi kepastian bahwa mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. “Pemerintah harus hadir, respons itu sudah memberikan efek yang sangat baik bagi masyarakat bahwa pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat,” katanya. Ke depan, Lontara Plus akan terus dikembangkan dengan empat fokus utama, yakni integrasi data kependudukan, data sosial, data pendidikan, dan sebagian data kesehatan. Seluruh aplikasi layanan yang sudah ada akan ditarik ke dalam sistem utama sebagai backbone data terpadu. “Supaya kita bicara dan mengambil kebijakan benar-benar berbasis data,” jelasnya. Tak cukup disitu, sebagai pimpinan Kota Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa sejumlah program strategis yang telah disusun bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan tugas dan tanggung jawab nyata yang harus dijalankan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dari berbagai program tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai prioritas utama dan bersifat wajib (mandatory). Ia menyampaikan bahwa bidang pendidikan akan dimaksimalkan secara serius, seiring dengan penguatan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. “Program, Pendidikan ini benar-benar akan kita maksimalkan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat mandatory,” tegas Munafri. Dalam sektor pendidikan, Pemkot Makassar memastikan tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Berbagai upaya akan dilakukan, termasuk pemberian bantuan dan insentif, terutama bagi tenaga pengajar yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar. “Tidak boleh lagi ada anak-anak tidak sekolah di Kota Makassar, khususnya di wilayah pendidikan dasar,” imbuh Ketua IKA FH Unhas ini. Terkait program bantuan seragam sekolah gratis, Wali Kota menegaskan bahwa esensi kebijakan tersebut bukan semata-mata soal jumlah seragam yang diberikan, melainkan bagaimana pemerintah hadir untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Persoalannya bukan soal dua pasang baju cukup atau tidak. Intinya adalah mengurangi beban rumah tangga orang tua yang menyekolahkan anaknya. Ia memaparkan, harga satu pasang seragam sekolah bisa mencapai sekitar Rp150 ribu. Jika dua pasang, maka orang tua harus menyiapkan sekitar Rp300 ribu per anak setiap tahun. Melalui program bantuan tersebut, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dapat diperkuat secara signifikan. “Kurang lebih ada daya beli sekitar Rp25 ribu per bulan yang bisa dipertahankan oleh keluarga berpenghasilan rendah. Inilah yang kita inginkan, karena daya beli sangat berpengaruh terhadap inflasi,” ungkapnya. Selain pendidikan, kebijakan penghapusan sejumlah beban harian masyarakat juga menjadi fokus Pemkot Makassar, seperti pembayaran iuran tertentu dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi rumah tangga. Langkah ini diharapkan membuka peluang tambahan penghasilan, khususnya bagi ibu rumah tangga. Dikatakan, kalau daya beli masyarakat sudah lemah, jangan berharap pertumbuhan ekonomi bisa muncul. “Karena itu, yang kita Pemkot Makassar lakukan adalah menghilangkan beban-beban harian masyarakat,” terangnya. Dia juga menekankan bahwa program-program tersebut bukan dibuat untuk kepentingan pencitraan politik, melainkan dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. “Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat, itu poin utamanya,” katanya lagi menjelaskan. Dalam arahannya kepada aparatur sipil negara (ASN), Munafri Arifuddin menegaskan bahwa komitmen sebagai pelayan publik adalah bekerja dengan sepenuh hati, meskipun beban kerja ke depan semakin besar. Ia juga menuturkan, pentingnya empati dan simpati dalam pelayanan publik agar kerja birokrasi tidak bersifat administratif semata, melainkan berdampak nyata bagi kehidupan warga. “Kita bekerja bukan hanya sebagai pegawai, tetapi untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot Makassar turut menyatkaan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen membangun kota inklusif, terkait Kota ramah bagi difabel. Pemerintah berkomitmen mulai tahun 2026 menghadirkan infrastruktur yang ramah disabilitas, mulai dari desain panggung kegiatan, pedestrian, hingga akses transportasi umum. “Kita harus memastikan saudara-saudara difabel bisa berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan,” ujarnya. Komitmen terhadap inklusivitas tersebut telah dimasukkan secara tegas dalam visi pembangunan Kota Makassar dan menjadi tanggung jawab moral pemerintah kepada publik untuk mewujudkannya secara nyata. Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar juga menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran, khususnya pada pelayanan Puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan, menurut Wali Kota, harus menjadi standar utama dan tidak boleh justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. “Jangan sampai orang datang sehat, pulang sakit karena pola pelayanan yang

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026, Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas, melarang penggunaan kembang petasan dan konvoi kendaraan demi menjaga keamanan, ketertiban, serta menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melarang warga membunyikan kembang petasan serta melakukan konvoi kendaraan saat perayaan pergantian Tahun Baru 2025 ke 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, serta menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra dan Aceh. Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun secara sederhana, tertib, dan tidak berlebihan. Ia menegaskan, perayaan tanpa petasan, konvoi, knalpot bising, maupun kerumunan terpusat di satu lokasi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. “Jadi, kami menghimbau bersama-sama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolrestabes Makassar, dan juga akan berkoordinasi dengan pak Dandim Kota Makassar, bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memastikan tidak ada petasan di malam tahun baru,” tegas Munafri, di Media Center Balai Kota Makassar, Rabu (17/12/2025). Menurutnya, kembang api dan penggunaan petasan tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan nilai empati di tengah musibah yang sedang dialami sebagian masyarakat Indonesia. “Artinya satu, petasan ini bisa mengganggu ketertiban lingkungan, dan yang kedua ini adalah wujud empati kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, khususnya di Sumatra Aceh,” jelasnya. Di tengah duka yang masih menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, Pemerintah Kota Makassar mengajak warganya menyambut Tahun Baru 2025 ke 2026 dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kepedulian. Munafri, menegaskan larangan petasan dan konvoi kendaraan sebagai bagian dari komitmen menjaga ketertiban sekaligus solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatra dan Aceh. Selain menjaga, keamanan dan ketertiban umum, kebijakan tersebut juga dinilai efektif dalam mencegah kemacetan serta gangguan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Makassar yang kerap terjadi saat malam pergantian tahun. “Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi seluruh warga Kota Makassar untuk tidak melaksanakan perayaan tahun baru secara berlebihan,” tambah orang nomor satu Kota Makassar itu. Munafri memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintah hingga ke tingkat wilayah akan dilibatkan dalam pengawasan dan antisipasi di lapangan. Mulai dari Satpol PP, camat, hingga lurah akan diminta aktif memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik di wilayah masing-masing. “Pasti, semua perangkat termasuk Satpol PP, lurah, dan camat akan dilibatkan untuk memastikan larangan ini dipatuhi semua, khusus anak-anak muda,” imbuh Appi. “Kami juga akan berkoordinasi lebih lanjut, dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Polrestabes dan Bapak Dandim untuk memastikan pengamanan malam tahun baru,” sambung mantan Bos PSM itu. Sebagai alternatif perayaan, Pemerintah Kota Makassar akan menggelar doa dan zikir bersama pada malam pergantian tahun. Kegiatan tersebut menjadi simbol solidaritas dan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus ajakan untuk mengawali tahun baru dengan refleksi dan kebersamaan. “Pergantian tahun kita isi dengan doa bersama, agar Makassar dijauhkan dari bencana dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberi kekuatan dan ketabahan,” kata Munafri. Ia menjelaskan, zikir bersama tersebut direncanakan berlangsung pada malam pergantian tahun. Setelah kegiatan doa, masyarakat diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing dan merayakan tahun baru bersama keluarga. “Rencananya di malam pergantian tahun, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan zikir bersama. Setelah itu, kita pulang ke tempat tinggal masing-masing untuk merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga,” pungkasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan pekerjaan rumah (PR) khusus kepada RT dan RW terpilih agar serius melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Upaya tersebut akan menjadi indikator utama penilaian RT/RW terbaik yang berhak memperoleh penghargaan sekaligus insentif dengan nilai tinggi. Hal itu disampaikan Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat memberikan sambutan pada kegiatan Penutupan Festival Daur Bumi dalam rangka pelaksanaan Program Makassar, Bebas Sampah 2029. Dimanan, kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (14/12/2025). Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani di hilir semata. Menurutnya, pengelolaan harus dimulai dari hulu, yakni dari lingkungan RT dan RW. “RT dan RW harus mulai menyiapkan pengelolaan sampah yang baik di lingkungannya masing-masing. Ini akan menjadi indikator penilaian RT/RW terbaik, sehingga bisa mendapatkan penghargaan dan insentif yang tinggi,” tegas Appi. Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan insentif besar bagi RT terbaik yang mampu menjalankan pengelolaan sampah secara konsisten dan berkelanjutan. “Minimal 20 RT terbaik akan kita berikan insentif sebesar Rp100 juta per RT dalam satu tahun,” jelas Appi. Persoalan sampah bukan lagi isu sepele yang bisa diselesaikan dari hilir semata. Pemerintah Kota Makassar kini menempatkan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni RT dan RW. Melalui pendekatan berbasis komunitas, Munafri selaku pimpinan di kota ini, secara terbuka menantang RT dan RW terpilih untuk membuktikan keseriusannya dalam mengelola sampah secara mandiri, berkelanjutan, dan bernilai manfaat. Tantangan tersebut tidak hanya dibarengi dorongan moral, tetapi juga disertai komitmen insentif yang besar, yakni hingga Rp100 juta per RT bagi lingkungan yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan sampah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Program Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus mengubah sampah dari persoalan menjadi potensi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, anggaran tersebut justru akan jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan biaya besar yang harus dikeluarkan pemerintah apabila persoalan sampah tidak mampu diselesaikan sejak dari sumbernya. “Artinya, biaya-biaya yang kita keluarkan ini, kalau kita konversi dengan persoalan ketika ini tidak mampu kita selesaikan dari hulu, itu akan jauh lebih besar. Bahkan akan menjadi persoalan sosial yang sangat-sangat besar,” tuturnya. Melalui Festival Daur Bumi dan Program Makassar Bebas Sampah 2029, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, partisipatif, serta berbasis lingkungan, demi mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Tak hanya itu, Appi juga menantang para camat yang hadir untuk berperan aktif dalam mendukung program Makassar Bebas Sampah 2029, dengan melibatkan anak-anak muda sebagai penggerak di lapangan. “Untuk para camat yang hadir di sini, saya menantang agar harus membuat ranger-ranger (penjaga atau patroli) anak muda yang bisa langsung turun ke lapangan memantau,” imbuh Munafri. Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Dari acara ini, begitu banyak hal baru yang bisa kita terima, begitu banyak pengetahuan yang dapat kita peroleh. Bagaimana mengelola sampah kedepannya,” katanya. “Persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah, bisa kita ubah dan jadikan sesuatu yang memberi manfaat bagi kita,” sambung Munafri. Menurutnya, langkah paling utama dalam menyelesaikan persoalan sampah adalah mengembalikan kesadaran kepada diri sendiri. Perubahan harus dimulai dari individu, kemudian diterapkan secara kolektif di lingkungan sekitar. “Yang paling utama harus dikembalikan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, perilaku ini juga harus diubah,” tegasnya. Munafri menekankan bahwa kebiasaan buruk dalam memperlakukan sampah harus segera ditinggalkan. Jika selama ini masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan dan tidak peduli terhadap kondisi lingkungan, maka pola pikir tersebut harus dibalik secara total. “Jika selama ini kita terbiasa membuang sampah di mana saja, pola pikir itu harus dibalik bahwa kita wajib membuang sampah pada tempatnya,” terangnya. “Jika kita tidak peduli terhadap kondisi lingkungan, maka kebiasaan itu juga harus diubah menjadi sikap yang sangat peduli terhadap lingkungan sekitar,” lanjut dia, menjelaskan. Ia mengingatkan, tanpa kepedulian dan cara pandang jangka panjang, persoalan lingkungan akan berkembang menjadi masalah besar yang berdampak luas bagi kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat. “Sebab, jika kita tidak berpikir jauh ke depan dan tidak ada lagi orang yang mau peduli, maka permasalahan lingkungan akan menjadi masalah yang sangat besar,” ungkap Munafri. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Makassar terus menaruh perhatian serius terhadap isu kebersihan lingkungan. Menurut Munafri, kebersihan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kota yang sehat dan berkelanjutan. “Kebersihan lingkungan adalah dasar dan pengetahuan mendasar yang tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus dilaksanakan secara nyata dengan tindakan langsung untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Festival Daur Bumi yang berlangsung dengan lancar, tertib, serta mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Helmy, festival ini menjadi bukti meningkatnya kesadaran warga Makassar terhadap isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan pelestarian bumi. “Alhamdulillah, Festival Daur Bumi tahun ini terselenggara dengan baik, lancar, dan tertib. Antusiasme warga Makassar juga sangat luar biasa,” ujar Helmy Budiman. Festival Daur Bumi diharapkan dapat terus menjadi ruang edukasi, inspirasi, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mewujudkan Makassar yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar melalui DLH berkomitmen untuk kembali menghadirkan Festival Daur Bumi pada tahun mendatang dengan konsep dan rangkaian kegiatan yang lebih menarik dan edukatif. “Festival ini akan kita hadirkan lagi tahun depan dengan acara yang lebih inovatif dan tentunya semakin melibatkan partisipasi masyarakat,” jelasnya. Pada hari terakhir festival, lanjut Helmy, kegiatan ditutup dengan talkshow atau sharing session bersama Pandawara Group, komunitas anak muda yang dikenal aktif dalam aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Dalam sesi tersebut, Pandawara Group berbagi pengalaman serta berbagai cara dan langkah konkret untuk menjadi generasi muda yang peduli lingkungan dan berani bergerak langsung di lapangan. “Mereka menjelaskan bagaimana cara menjadi Pandawara selanjutnya. Kita berharap, dari sini akan lahir anak-anak muda Makassar yang siap menjadi Pandawara berikutnya, menjadi agen perubahan bagi lingkungan,” tutup Helmy. Hadir pada kesmepatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Ketua TP PKK Melinda Aksa, jajaran SKPD, para penggiat lingkungan,

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya bersih dan tata kelola sampah yang lebih modern. Melalui kegiatan Festival Daur Bumi 2025, kembali menjadi panggung kolaborasi besar bagi gerakan lingkungan di Kota Makassar. Digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, ajang ini resmi berlangsung di Gedung Manunggal, M. Jusuf, Jumat (12/12/2025). Kegitan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 12-14 Desember 2025. Tidak sekadar seremoni, Festival Daur Bumi hadir sebagai ruang edukasi, aksi, dan inovasi yang menyatukan pemerintah, komunitas, pelajar, hingga pelaku industri untuk bergerak bersama menuju kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan semangat Daur Ulang, Daur Hidup, Daur Harapan”, festival ini menegaskan komitmen Makassar dalam memperkuat budaya peduli lingkungan serta memantapkan langkah menuju Kota Bebas Sampah pada 2029. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa “Festival Daur Bumi” bukan sekadar perayaan kreativitas daur ulang, melainkan bagian penting dari perjalanan panjang menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. “Festival Daur Bumi 2025 ini bukan sekadar perayaan kreativitas dalam mendaur ulang sampah. Ini adalah bagian penting dari perjalanan besar kita menuju Makassar Bebas Sampah 2029,” pesan tegas Munafri. “Ini sebuah komitmen bersama jangka panjang, untuk menjadikan kota kita lebih bersih, sehat, dan estetika,” sambung Munafri. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi besar bagi komunitas lingkungan, pelajar, UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat umum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menambahkan, keberhasilan program persampahan tidak mungkin dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi, edukasi, dan kebiasaan baru dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun merasa bangga melihat berbagai komunitas, anak muda, pelajar, pelaku UMKM, hingga industri kreatif turut ambil bagian di Kegitan tersebut. “Mereka membuktikan bahwa sampah bukan lagi masalah, tetapi peluang inovasi, peluang menumbuhkan ekonomi sirkular, dan peluang membangun budaya baru. Budaya memilah, mendaur, dan bijak menggunakan barang,” jelasnya. Munafri menekankan bahwa perubahan besar menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung produk hasil daur ulang. Lanjut dia, bila dilakukan secara konsisten dan meluas, target Makassar bebas sampah pada 2029 dinilai sangat mungkin dicapai. Dalam kesempatan tersebut, politisi Golkar ini secara terbuka menyampaikan bahwa kondisi persampahan di Makassar masih membutuhkan kerja keras dan perubahan perilaku nyata dari masyarakat. “Setelah kami melihat kondisi Makassar pasca pelantikan, ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan ekstra keras. Indikasi masalah sampah ini belum benar-benar sampai di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. Bahakan, edukasi pembiasaan, hingga penindakan telah disiapkan secara bertahap untuk memastikan perubahan perilaku benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Dari pasar, ke jalan-jalan kota, hingga ke seluruh rumah tangga, Pemkot Makassar menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah adalah gerakan bersama yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menuturkan, fenomena masyarakat yang kerap mudah mengeluh tentang sampah, namun masih kurang bergerak dalam tindakan nyata. “Sering kita lihat, mulut ini terlalu gampang mengeluh bahwa kota ini kotor, banyak sampah. Tapi tangan ini susah sekali tergerak. Untuk membuang sampah pada tempatnya saja susah, apalagi memilah,” kata Appi. Oleh sebab itu, ornag nomor satu Kota Makassar itu mengungkapkan bahwa, Makassar memproduksi hampir 1.000 ton sampah per hari, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah menggunung hingga 16–17 meter tanpa proses pemilahan awal. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya disiplin masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah. Menurutnya, solusi dasar sebenarnya sederhana. “Modalnya cuma dua tempat: dua kantor, dua ember. Satu organik, satu non-organik, selesai. Tetapi persoalannya kita cuma pandai mengeluh,” paparnya. Wali Kota Makassar juga menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa kolaborasi lintas sektor, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ia ingin Makassar Bebas Sampah 2029, tapi ini tidak mungkin kalau hanya pemerintah yang bergerak. Dibutuhkan kolaborasi besar, kerja sama kuat, dan persatuan untuk menyelesaikan semuanya. Ornag nomor satu Kota Makassar, juga menaruh harapan besar pada generasi muda untuk menjadi motor perubahan dalam gerakan lingkungan. Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, berkomitmen memperkuat regulasi, infrastruktur persampahan, inovasi digital, hingga insentif bagi masyarakat yang aktif memilah sampah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program insentif lingkungan seperti penukaran sampah menjadi gas, ulasan harian, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah akan terus diperluas. Di akhir sambutannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 merupakan fase penting dalam perjalanan menuju target besar kota ini. “Saya berharap kegiatan ini menjadi fase penting menuju cita-cita panjang kita, Makassar Bebas Sampah 2029. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin tujuan ini bisa kita capai,” tutupnya. Tak hanya itu, poin penting lain disampaikan adalah, dia menegaskan bahwa pendidikan Sekolah Dasar harus menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Mulai dari sekolah dasar, anak-anak Makassar harus diberikan pemahaman bagaimana memiliki rasa peduli, bagaimana memelihara lingkungan. “Ini harus menjadi program yang dilaksanakan secara berkelanjutan,” pesan Ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini. “Saya ingin anak-anak muda menjadi pahlawan kita. Mereka yang mau turun tangan, karena masa depan kota ini ada pada mereka,” imbuh Appi, sebelum menutup sambutan. Pada kesmepatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan laporan pelaksanaan Festival Daur Bumi 2025. Ia menegaskan bahwa festival ini dirancang sebagai momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Kegiatan ini menjadi momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah,” katanya. Mantan Kepala Bappeda itu menyampaikan, bahwa melalui Festival Daur Bumi, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat persoalan sampah di lingkungan masing-masing sekaligus mempelajari bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari solusi. “Melalui festival ini, masyarakat diajak memahami persoalan sampah di wilayah mereka sekaligus belajar menjadi bagian daripada solusinya,” ujar Helmy. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar lebih mudah diterima berbagai kalangan, terutama pelajar, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam laporannya Helmy menjelaskan bahwa Festival Daur Bumi 2025 menghadirkan beragam kegiatan yang mencakup edukasi, demonstrasi, hingga hiburan. Rangkaian aktivitas yang disiapkan antara lain. Pelatihan daur ulang, praktik pemilahan sampah, pameran produk dan kreasi ramah lingkungan, diskusi peduli lingkungan, aksi bersih, hingga games dan hiburan bertema lingkungan. Dia juga melaporkan bahwa festival ini menghadirkan total 45 booth. Sebanyak 30 booth berasal dari berbagai

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kembali mendapat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Komitmen kota ini dalam mendorong pendidikan berwawasan lingkungan berbuah manis lewat Penganugerahan Adiwiyata 2025 yang digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (11/12/2025). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, kepada 10 sekolah asal Makassar yang berhasil lolos penilaian ketat program Adiwiyata tingkat nasional. Piagam diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, didampingi para kepala sekolah penerima penghargaan, mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras seluruh pihak, mulai dari Pemerintah kota, guru, murid, hingga orang tua dalam membangun budaya peduli lingkungan di sekolah-sekolah Makassar,” ujar Achi, usai menerima penghargaan. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Makassar terus bergerak maju dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Satu sekolah berhasil meraih predikat Adiwiyata Mandiri, sementara sembilan lainnya mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional 2025. Adapun daftar sekolah penerima penghargaan adalah sebagai berikut: Adiwiyata Mandiri 2025. UPT SPF SDN Mangkura 1, sedangkan Sekolah penerima Adiwiyata Nasional 2025 yakni SD Inpres Kassi-Kassi, SD Inpres Kelapa Tiga 1, SD Pongtiku II. Kemudian, SD Minasa Upa, SD IKIP Bara-baraya II, SD Mangkura IV, SD Mangasa, SD Komp IKIP 1, SD Sudirman III. Lebih lanjut Achi Soleman, mengungkapkan syukur atas prestasi tersebut. Ia menyebut, penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap sekolah-sekolah di Makassar. “Kita bersyukur, ada 10 Sekolah, telah berhasil mewujudkan lingkungan belajar yang peduli dan berbudaya lingkungan kita,” ujarnya. Secara nasional ada 258 sekolah penerima Adiwiyata Mandiri dan 752 Adiwiyata Nasional. Ini menunjukkan bahwa gerakan sekolah berbudaya lingkungan terus berkembang dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembangunan berkelanjutan. “Dengan adanya 10 sekolah yang meraih penghargaan, kami berharap ini menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk juga bisa masuk dalam kategori Adiwiyata Mandiri maupun Nasional,” kata Achi. Achi menegaskan bahwa capaian Adiwiyata tidak diraih secara instan. Sekolah harus menunjukkan program lingkungan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Beberapa aspek penilaian yang menjadi tolok ukur antara lain. Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Program pengolahan daur ulang, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengomposan dan pemilahan sampah Kemudian, penanaman pohon, tanaman obat, dan tanaman hias, edukasi dan pembelajaran terkait pengelolaan lingkungan, kebersihan sanitasi dan drainase sekolah, serta penghijauan serta pelestarian tanaman. Dia menemabahakan, Sekolah harus menunjukkan praktik baik yang dievaluasi secara konsisten. Pengelolaan sampah, pemilahan, pengomposan, hingga penggunaan kembali harus betul-betul berjalan. “Begitu pula sanitasi, drainase, kebersihan, dan penghijauan,” tutur mantan Kadis DP3A Kota Makassar. Menurut Achi, sepuluh sekolah yang meraih penghargaan tahun ini dapat menjadi role model bagi sekolah lainnya di Makassar dalam mengembangkan budaya peduli lingkungan. Dikatakan, bukan penghargaan yang diburu, tetapi konsistensi dalam pengelolaan dan isu lingkungan di tahun akan datang. “Bumi ini diwariskan kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana mereka belajar mengelola lingkungan dengan sebaik mungkin, itulah yang utama,” jelasnya. Lanjut dia, untuk tahun ini jumlah peraih Adiwiyata di Makassar meningkat signifikan. Bahakan, tahun ini lebih banyak yang mendapatkan penghargaan. Dengan capaian ini, Kota Makassar semakin menegaskan komitmennya untuk terus mendorong budaya peduli lingkungan di sektor pendidikan serta memastikan sekolah menjadi ruang pembelajaran yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkelanjutan. “Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga menjadi awal yang baik untuk pengelolaan isu lingkungan di sekolah di Makassar,” tukasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo akhirnya menemui titik terang. Polemik panjang terkait pengelolaan pasar yang selama bertahun-tahun dikuasai pihak ketiga dan merugikan pedagang membuat Pemkot Makassar terus mencari jalan keluar. Kini, langkah strategis diambil, pengelolaan Pasar Butung akan dikembalikan kepada pemerintah sebelum memasuki tahun 2026, sebagai bagian dari komitmen mengembalikan aset daerah dan menata ulang pusat ekonomi kota. Titik terang tersebut terlihat saat Wali Kota Munafri Arifuddin bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, bersama jajaran Kejati di Kantor Kejati Sulsel, Selasa (9/12/2025). Pertemuan ini membahas langsung persoalan hukum dan pengelolaan yang melilit Pasar Butung. Hadir mendampingi Wali Kota, jajaran Pemkot antara lain Kepala Inspektorat, Kepala BPKD, Kepala Dinas Pertanahan, Direksi PD Pasar Makassar Raya, serta Camat Wajo. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, penyampaian bahwa sangat berterima kasih atas dukungan dan support dari Kejati dan jajaran perihal pengambilan aset, ia sangat berharap bersama Kejati dan Kejari dapat mengawal pengambilan aset Pasar Butung. “Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dan dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, kami tidak lagi merasa sendiri mengambil aset pasar Butung,” ujar Munafri. Ia melanjutkan bahwa persoalan aset menjadi salah satu fokus utama Pemkot Makassar. Pemerintah kota telah menempuh jalur perdata di Pengadilan Negeri (PN) dan menunjuk Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi upaya tersebut. “Sehingga, kami sangat berharap, dengan adanya langkah-langkah yang akan kita rumuskan ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar,” tuturnya. Wali Kota berlatar politisi itu menambahkan, persoalan paling kompleks dalam pengelolaan Pasar Butung, yakni masalah pendataan pedagang. Menurutnya, hingga kini Pemkot tidak memiliki gambaran jelas mengenai siapa pengelola lapak dan siapa yang menentukan area tertentu dapat dijadikan tempat berjualan. “Kami harap lewat tim gabungan bisa mendapatkan data lengkap tentang para pedagang ini, karena kami juga harus melindungi mereka. Jangan sampai mereka sudah membayar, tapi kemudian mereka tidak bisa berjualan,” tambah Appi. Setelah pertemuan ini, Pemkot akan langsung melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah teknis bersama Kejari Makassar untuk memastikan proses pengambilalihan berjalan sesuai aturan. Munafri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya, untuk menertibkan dan mengembalikan aset-aset pemerintah daerah. “Bersama Kajati dan Kajari, kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar, agar bisa kembali dan dikelola oleh pemerintah,” harap Politisi Golkar itu. “Ada beberapa aset yang menjadi konsen kita. Insya Allah dengan kolaborasi yang baik dan kerja sama seluruh pihak, apa yang menjadi hak negara akan kembali ke negara melalui Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh aparat, termasuk kejaksaan dan kepolisian,” sambung dia. Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar itu, juga menyinggung kondisi Pasar Butung yang sebenarnya pernah berhasil dikuasai oleh Pemkot. Sehingga ia menegaskan siap melaksanakan seluruh arahan dan bekerja bersama seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan proses ini berjalan sesuai ketentuan. Ia pun menyampaikan permohonan kepada Kajati karena masih ada beberapa persoalan lain terkait aset yang perlu dikomunikasikan, termasuk kondisi aset-aset daerah yang setiap tahun terus berkurang. Dijelaskan bahwa banyak aset Pemkot berada dalam posisi tercatat namun tidak terdaftar secara resmi. Kondisi ini membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memindahtangankan aset, bahkan hingga hilangnya sejumlah kantor lurah dan sekolah dasar dalam berbagai situasi. “Jadi, dari hasil pertemuan kami Pemkot Makassar menyampaikan harapan besar agar koordinasi bersama Kajati dan seluruh jajaran dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan Pasar Butung ke pengelolaan pemerintah, sebelum 2026,” tegasnya. Wali Kota kembali menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Tinggi dalam upaya pengembalian aset daerah. Langkah ini sejalan dengan komitmen pasangan MULIA yang meyakini bahwa Pasar Butung harus kembali kepada pemerintah agar dapat dikembangkan menjadi pusat grosir terbesar dan paling vital di Kota Makassar. Saat kampanye tahun 2024 lalu, Appi telah memaparkan serangkaian rencana revitalisasi untuk menghidupkan kembali pasar yang pernah menjadi ikon ekonomi Makassar tersebut. Ketika itu, Appi disambut hangat oleh pedagang Pasar Butung, yang menaruh harapan besar pada perubahan pengelolaan Bak gayung bersambut, upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mengambil alih kembali aset Pasar Butung mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pihak Kajati Sulsel dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti masalah Pasar Butung melalui pembentukan tim khusus. Mereka berharap seluruh data yang dimiliki Pemkot dapat dikombinasikan dengan data Kejaksaan agar langkah tegas dapat diambil. Kasus Pasar Butung dapat menjadi pintu masuk untuk memastikan pengembalian aset-aset lain yang selama ini dikuasai pihak luar. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Didik Farkhan Alisyahdi, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, telah bersepakat untuk menuntaskan seluruh persoalan yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan Pasar Butung. “Kami di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Makassar sudah bersepakat bahwa masalah Pasar Butung ini harus segera diakhiri dengan tuntas,” ujarnya. “Mengapa? Karena ini menyangkut aset Pemerintah Kota, dan juga menyangkut kepastian hukum terkait pengelolaan,” lanjut dia secara tegas. Dia menjelaskan bahwa secara hukum, perkara terkait Pasar Butung telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan inkrah tersebut mencakup dua poin utama, yaitu eksekusi badan terhadap terpidana serta eksekusi pembayaran uang pengganti. Saat ini Kejaksaan sedang melakukan penelusuran terhadap aset milik terpidana. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng sejumlah institusi negara, termasuk PPATK dan BPKP, demi memastikan seluruh aliran dan keberadaan aset dapat dideteksi. “Jika aset sudah didapat, kami akan segera melakukan eksekusi dan pelelangan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara,” tuturnya. Namun Didik menegaskan bahwa persoalan terbesar saat ini tidak hanya pada aspek pidana, melainkan juga terkait penguasaan fisik dan pengelolaan Pasar Butung yang hingga kini masih dikuasai pihak lain. Pihak Kejaksaan, kata Didik, telah beberapa kali berkomunikasi dengan Wali Kota Makassar, termasuk melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Pemkot Makassar. Dalam pertemuan bersama Pemkot Makassar, mendapat hasil langkah-langkah teknis mulai dirumuskan untuk memastikan pengamanan dan pengambilalihan aset. “Kami akan segera merumuskan langkah-langkah penyitaan dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Kota. Secara teknis nanti Kajari Makassar dan Kasi Pidsus akan berkoordinasi dengan Wali Kota dan jajarannya,” ungkap Didik. Kejaksaan akan meminta seluruh data terkait perjanjian kerja sama, dokumen kepemilikan, dan surat-surat terkait dari Pemkot Makassar. Menurutnya, penyitaan perlu dilakukan segera agar tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum, terutama karena perjanjian antara Pemkot dengan pihak pengelola sebelumnya

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka Pekan Olahraga Pendidikan (POP) FEST 2025) yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar di Gedung Manunggal, Minggu (7/12/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu agenda strategis Pemkot Makassar dalam mendorong pola hidup sehat di kalangan pelajar, sekaligus memperkuat pembinaan generasi muda melalui aktivitas olahraga berbasis kolaborasi, budaya, dan karakter. Sebanyak 1.148 peserta dari kurang lebih 50 sekolah tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, mengikuti kompetisi ini. Dengan cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan diantaranya, seperti lari balok, estafet lokomotor, hadangan, lari tic tac toe, hingga dende-dende sebagai permainan lokal yang mewakili identitas budaya Makassar. Munafri mendorong kehadiran POPFEST 2025 lebih dari sekadar kompetisi, tetapi ruang pembinaan karakter serta ruang menghidupkan permainan tradisional bagi generasi muda. “Acara ini menjadi sangat penting karena olahraga-olahraga tradisional yang hampir terlupakan kembali diperkenalkan kepada anak-anak,” ujarnya. Munafri juga mengingatkan peran guru, orang tua, dan wasit agar menjaga suasana kompetisi tetap fair dan mendidik. Ia meminta panitia menjalankan pertandingan dengan suasana gembira dan penuh sportivitas. “Yang harus dibangun adalah jiwa fair play. Dan kepada wasit, tolong bersikap jujur dalam memimpin pertandingan,” tambahnya. Munafri mendorong POPFEST sebagai ruang interaksi sosial yang sehat antarsekolah. Ia berharap kegiatan ini memperkuat rasa kebersamaan dan membuka peluang lahirnya atlet baru dari sekolah dasar. “Ini tempat menyatukan anak-anak kita, menyalurkan hobi, bakat, dan semoga menjadi prestasi untuk masa depan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia juga mendorong kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan dan semakin berkembang dari sisi peserta maupun jenis olahraga yang dilibatkan. Ia mengusulkan agar tahun mendatang POPFEST memperluas cakupan cabang lomba, termasuk kompetisi lagu anak dan lagu daerah sebagai upaya memperkuat identitas budaya lokal. “Mudah-mudahan acara ini bisa dilaksanakan setiap tahun dan lebih meriah lagi ke depannya. Selamat bertanding,” tutupnya.(*)