Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintah Kota Makassar

Dinas Koperasi Makassar

Didampingi Inkubator UMKM Makassar, Influencer Ini Urus Legalitas Usaha Tanpa Biaya

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – Makassar – Selebgram asal Makassar Indah Permata Sari nyaris membayar 8 juta untuk pengurusan sertifikasi usaha. Kronologinya bermula saat oknum tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk menawarkan jasa pembuatan surat izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) juga Sertifikat Halal. ‘Saya dikenakan biaya untuk bikin PIRT sama Halal itu senilai 8 juta 700 ribu’ ungkap Indah dalam unggahan video reels akun Instagram Inkubator UMKM Makassar. Padahal, untuk kategori produk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha atau KBLI dengan resiko rendah yaitu jenis keripik dan kurupuk, dapat mengajukan halal secara gratis dengan memanfaatkan program SEHATI dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). ‘Karena produknya Kak Indah itu masih termasuk kategori (KBLI) resiko rendah. Jadi bisa didaftarkan pengajuan Halal gratis melalui alur self declare’ beber Rizki Amalia selaku Tim Teknis Inkubator UMKM yang juga pendamping Halal. Setelah didampingi Tim Teknis untuk pengajuan sertifikasi Halal. Indah sapaan akrabnya merasa lega karena program dari Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar ini sangat memudahkan akses pengurusan legalitas usaha. “Ternyata di Inkubator UMKM itu gratis, tidak ada biaya sama sekali” Ucapnya saat sesi wawancara. Perlu diketahui jika Inkubator UMKM adalah program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kapasitas pelaku usaha, dengan berbagai layanan dan fasilitas bisnis gratis.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Setelah 20 Tahun: Lapak PKL di Sultan Alauddin Akhirnya Ditata, Pemkot Siapkan Solusi Representatif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus menunjukkan komitmennya dalam menata wajah kota agar lebih tertib, bersih, dan ramah bagi seluruh pengguna ruang publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui penertiban bangunan liar berupa lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase di sejumlah titik strategis Kota Daeng. Setelah sebelumnya dilakukan di beberapa kecamatan lain, langkah penataan kini menyasar wilayah Kecamatan Rappocini, sekitar 19 lapak dibongkar secara mandiri oleh pedagang kaki lima. Penertiban dilaksanakan pada Rabu (28/1/2025), dengan fokus pada deretan lapak liar yang telah berdiri puluhan tahun di depan Kampus UIN Alauddin Makassar, tepatnya sepanjang kawasan Ruko Permatasari di Jalan Sultan Alauddin. Camat Rappocini, Muhammad Aminuddin, menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh para pedagang sebagai tindak lanjut atas surat teguran yang telah diberikan sebelumnya, sekaligus penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum. “Mereka pedagang membongkar lapak secara mandiri. Penataan ini, kami lakukan untuk mengembalikan fungsi pedestrian serta menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai tidak hanya mengganggu fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki, tetapi juga menutup saluran drainase serta merusak estetika kawasan jalan protokol. Kondisi ini kerap menimbulkan kesan semrawut dan berpotensi memicu persoalan lingkungan, terutama saat musim hujan. Penertiban dipantau langsung oleh Camat Rappocini, Muhammad Aminuddin, bersama personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat teguran resmi yang sebelumnya telah disampaikan pihak kecamatan kepada para PKL yang beraktivitas di sepanjang Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini. Dalam prosesnya, pembongkaran dilakukan oleh para pedagang secara mandiri dengan pengawasan aparat, sebagai bagian dari pendekatan persuasif yang tetap mengedepankan ketertiban umum dan kepentingan bersama. “Penataan dan penertiban ini dilakukan karena lapak PKL berada di atas trotoar dan drainase yang mengganggu fungsi pedestrian serta estetika kawasan,” tutur Aminuddin. “Kami harapkan dapat mengembalikan fungsi pedestrian dan drainase, sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata dan nyaman agar terlihat estetika,” lanjutnya. Ia menjelaskan, total PKL yang terdampak penertiban di kawasan tersebut berjumlah 19 lapak. Sebelum dilakukan pembongkaran, pihak pemerintah setempat telah beberapa kali memberikan peringatan secara persuasif. “Sudah empat kali kami lakukan teguran secara pendekatan humanis. Tiga kali oleh pihak Kelurahan Gunungsari dan satu kali oleh kami di Kecamatan Rappocini. Jadi penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba,” jelasnya. Lebih lanjut, Aminuddin membeberkan bahwa keberadaan lapak-lapak PKL di sepanjang trotoar Jalan Sultan Alauddin tersebut telah berlangsung cukup lama, yakni sekitar 20 tahun. Namun, baru dapat ditertibkan saat ini seiring dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata ruang publik agar lebih tertib dan ramah bagi masyarakat. Terkait solusi bagi para pedagang, Pemerintah Kecamatan Rappocini saat ini tengah menyiapkan opsi relokasi ke sejumlah titik yang dinilai lebih representatif. Namun, ia mengakui proses tersebut tidak mudah mengingat keterbatasan lahan di wilayah Rappocini. “Kami tetap memikirkan solusi relokasi lebih bagus bagi pedagang. Di Kecamatan Rappocini sangat sulit menemukan lahan kosong yang tidak memiliki pemilik atau lahan milik Pemkot yang bisa menampung seluruh PKL,” terangnya. Meski demikian, pihak kecamatan memastikan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik, agar penataan kota dapat berjalan seimbang dengan keberlangsungan usaha para pedagang. Dia menegaskan, penertiban ini bukan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat, tetapi untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya. “Kami memastikan akan ada sulusi bagi pedagang, kami sementara siapkan. Karena ruas jalan itu, trotoar kita ingin menciptakan lingkungan kota yang tertib, aman, dan nyaman,” pungkas Aminuddin. (*)

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Data Terkini : Iuran Sampah Gratis Dirasakan Warga Miskin di Seluruh Kecamatan Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Program unggulan yang menjadi bagian dari janji politik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar. Salah satu kebijakan pro-rakyat tersebut adalah pembebasan iuran sampah bagi warga miskin dan kurang mampu, yang mulai diterapkan sejak Juli 2025 melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Retribusi Sampah. Kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret pemerintah kota dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Data menunjukkan, penerima manfaat iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA di seluruh kecamatan se-Kota Makassar mencapai 11.487 kepala keluarga atau lebih dari 11 ribu rumah tangga. Sementara itu, kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA tercatat sebanyak 37.722 kepala keluarga atau lebih dari 37 ribu rumah tangga turut menikmati program unggulan ini. Dengan demikian, total warga Kota Makassar dari kategori miskin dan kurang mampu yang merasakan langsung manfaat program Munafri–Aliyah terkait pembebasan iuran sampah mencapai 49.209 kepala keluarga berdasarkan data tahun 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah pada tahun 2026, seiring dengan penguatan kebijakan dan perluasan cakupan program yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Program diterapkan lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tujuanya, pembebasan dan keringanan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan bahwa syarat utama penerima iuran sampah gratis adalah warga miskin yang tergolong rumah tangga dengan daya listrik 450 VA hingga 900 VA. Menurutnya, sesuai regulasi Perwali. Kelompok ini dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar retribusi sampah. “Pembebasan ini diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah, dengan indikator utama daya listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Penetapannya dilakukan berdasarkan data resmi yang telah diverifikasi,” ujar Helmy, Sabtu (24/1/2026). Ini menjawab opini liar berkembang, di tengah berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik, penting untuk menempatkan fakta sebagai pijakan utama. Berdasarkan data penerima manfaat, program iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA tersebar di 14 kecamatan se-Kota Makassar dengan total 11.487 kepala keluarga. Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 2.607 KK, disusul Manggala sebanyak 1.687 KK dan Tamalanrea 1.520 KK. Sementara kecamatan lainnya seperti Rappocini, Panakkukang, Mariso, Bontoala, hingga wilayah pesisir dan pusat kota seperti Ujung Tanah, Ujung Pandang, dan Wajo juga turut menikmati manfaat program ini sesuai karakteristik dan kondisi sosial masing-masing wilayah. Selain itu, penerima iuran sampah gratis untuk kategori rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA tercatat lebih besar, yakni mencapai 37.722 kepala keluarga yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Kemudian, Kecamatan Manggala mencatat jumlah tertinggi dengan 5.696 KK, diikuti Rappocini sebanyak 4.808 KK, Tamalate 4.143 KK, serta Panakkukang dan Mariso yang masing-masing di atas 3.000 KK. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan iuran sampah tidak hanya menyasar wilayah pinggiran, tetapi juga menjangkau kawasan padat penduduk di pusat kota. Program iuran sampah gratis yang digagas Wali Kota Makassar bukanlah janji kosong, melainkan kebijakan yang nyata dan telah dirasakan langsung oleh warga, khususnya masyarakat kurang mampu, kini dinikmati warga miskin. Oleh seba itu, Helmy menegaskan jika program ini berjalan dan memberi manfaat, sehingga tudingan adanya program tidak jalan, terbatahkan. “Namun faktanya, layanan iuran sampah gratis tetap berjalan dan menjadi bentuk komitmen pemerintah kota (Pak Wali Kota) dalam menghadirkan keadilan sosial serta pelayanan dasar yang berpihak kepada rakyat,” tutur Helmy. Ia menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan mengacu pada data ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang. Data tersebut bersumber dari basis data resmi pemerintah yang telah disinkronkan lintas perangkat daerah. Sebagai bentuk pengendalian dan kejelasan di lapangan, rumah tangga yang telah dinyatakan lolos verifikasi akan diberikan tanda pengenal berupa stiker dan barcode khusus. Tanda ini berfungsi sebagai penanda resmi bagi petugas kebersihan saat melakukan pelayanan pengangkutan sampah. “Stiker dan barcode ini menjadi identitas resmi penerima manfaat, sehingga petugas kebersihan dapat dengan mudah mengenali rumah tangga yang mendapat pembebasan retribusi,” jelasnya. Lebih lanjut, Helmy menambahkan bahwa dasar hukum kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Khususnya Pasal 80, yang memberikan ruang pengaturan pembebasan dan keringanan retribusi berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain pembebasan penuh, Pemkot Makassar juga memberikan keringanan tarif retribusi sampah bagi rumah tangga dengan daya listrik 1.300 VA hingga 2.200 VA. Namun demikian, kelompok ini tidak termasuk dalam kategori penerima pembebasan penuh, melainkan hanya mendapat pengurangan besaran tarif. “Keringanan diberikan bagi pelanggan daya listrik 1.300 VA sampai 2.200 VA, tetapi bukan pembebasan total. Skemanya sudah diatur sesuai ketentuan Perda,” tambah Helmy. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan pelayanan kebersihan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada masyarakat rentan. “Tujuan utama program ini adalah meringankan beban warga miskin sekaligus memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar,” tutup Helmy. (*) ————————– Penerimaan iuran sampah gratis kategori rumah tangga dengan listrik R1/450 VA: 1. Biringkanaya 2.607 KK 2. Bontoala 815 3. Makassar 410 4. Mamajang 498 5. Manggala 1.687 6. Mariso 761 7. Panakkukang 764 8. Rappocini 1.130 9. Tallo 17 10. Tamalanrea 1.520 11. Tamalate 514 12. Ujung Pandang 105 13. Ujung Tanah 566 14. Wajo 93 – Penerimaan iuran sampah gratis kategori rumah tangga dengan listrik R1/900 VA: 1. Biringkanaya 3.140 KK 2. Bontoala 765 3. Makassar 3.036 4. Mamajang 2.030 5. Manggala 5.696 6. Mariso 3.356 7. Panakkukang 3.197 8. Rappocini 4.808 9. Tallo 377 10. Tamalanrea 2.389 11. Tamalate 4.143 12. Ujung Pandang 1.006 13. Ujung Tanah 2.748 14. Wajo 1.031.

Dinas Koperasi Makassar

Langkah Nyata Perluas Pasar UMKM, Diskop UKM Makassar Bangun Jejaring Ritel

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – Makassar – Dinas Koperasi dan UKM melakukan pertemuan bersama perwakilan ritel Indomaret dan Browcyl untuk perluas akses pasar UMKM. Dinas Koperasi dan UKM yang diwakili Sekretaris Andi Indrawaty BR yang didampingi Kepala Bidang UKM Andi Tenri Beda bertemu perwakilan Ritel Indomaret dan Browcyl. Dengan ratusan outlet yang tersebar di sejumlah titik di kota Makassar, bisa menjadi peluang baru umkm mengkases pasar lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Mirsal sebagai perwakilan Indomaret. ’Saat ini ada 230 gerai Indomaret ada di Makassar, dan beberapa gerai sudah kami sediakan rak khusus untuk produk UMKM Makassar’ Ungkap Mirsal. Sementara itu, Sekretaris DISKOP UKM Andi Indrawaty BR mengapreasiasi Tim Teknis Inkubator UMKM yang telah menghubungkan Pemerintah Kota dengan pihak swasta untuk membuka akses pasar pelaku usaha binaan. ‘Tentunya kami mengapresiasi Inkubator UMKM yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kota Makassar untuk membantu pemasaran umkm’ Katanya. Dari pertemuan tersebut diharapkan terbitnya perjanjian kerja sama yang terjalin sebagai komitmen penuh mendukung program pemerintah. Hal ini tertuang dalam Perda nomor 15 tahun 2009 Pasal 9 2b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.

Dinas Koperasi Makassar

Omzet Bisnis Dimsum Milik Gen Z Ini Ngebut hingga 3 Kali Lipat Usai Gabung Inkubator UMKM

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – Makassar – Berawal dari usaha dimsum rumahan, Bungasari pemilik Dimsum Enduy berhasil mencatatkan lonjakan omzet hingga tiga kali lipat setelah bergabung di Inkubator UMKM. Sebelum mengikuti program inkubasi, usahanya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari strategi bisnis yang belum terarah, pengelolaan keuangan yang masih sederhana, hingga pemasaran digital yang belum optimal. Setelah mendapatkan informasi tentang Inkubator UMKM di media sosial Instagram. Pemilik usaha yang terbilang Gen Z ini kemudian mendaftar sebagai binaan. ‘’Pertama kali tau Inkubator UMKM itu dari instagram, saya cari-cari perkumpulan bisnis ternyata inkubator mewadahi pelaku usaha’’ kata Bunga. Dari sini kemudian Bunga sebagai pemilik usaha mendapatkan pendampingan menyeluruh, termasuk pembenahan model bisnis, pencatatan keuangan, serta strategi pemasaran berbasis digital. Dari hasil pendampingan ini menunjukkan perubahan signifikan. Selain peningkatan omzet hingga 3 kali lipat, operasional bisnis menjadi lebih rapi dan terstandar, sementara target pasar kini lebih jelas. ‘Untuk pengingkatan omzet sebelum dan sesudah gabung di Inkubator itu lumayan sekali, bisa 2 kali hingga 3 kali lipat peningkatannya’ ungkapnya saat diwawancara di lokasi usaha. Inkubator UMKM merupakan program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diharapkan menjadi ekosistem penting bagi pelaku usaha muda, khususnya Generasi Z yang kaya akan ide namun membutuhkan arahan dan dukungan sistematis untuk naik kelas.

Internasional, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Teknologi

Makassar–Yokohama Perkuat Proyek Kota Nol Karbon Lewat Sektor Transportasi dan Energi

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR –Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan kembali diperkuat melalui kolaborasi internasional. Bersama Kota Yokohama, Jepang, Makassar menginisiasi penguatan Proyek Kota Nol Karbon (Zero Carbon City Project) yang difokuskan pada sektor transportasi dan energi, dua kontributor utama emisi karbon di kawasan perkotaan. Kolaborasi City-to-City ini menjadi langkah strategis dalam merespons tantangan perubahan iklim global melalui pendekatan konkret, terukur, dan berjangka panjang. Melalui workshop yang melibatkan pemerintah, akademisi, serta sektor swasta, kedua kota berbagi pengalaman, teknologi, dan praktik terbaik dalam merancang transformasi menuju kota rendah emisi. Upaya ini tidak hanya menegaskan posisi Makassar sebagai kota yang adaptif dan visioner, tetapi juga membuka ruang transfer pengetahuan dan inovasi guna mempercepat transisi energi bersih dan sistem transportasi berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan hijau dan Smart City di Indonesia. Itu terlihat saat, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Workshop Zero Carbon City Project with Focus on Transportation and Energy through City-to-City Collaboration between Makassar City and City of Yokohama yang digelar di Onyx Ballroom Myko Hotel & Convention Center, Selasa (20/1/2026). Workshop ini merupakan bagian dari kolaborasi antar kota (City-to-City Collaboration) antara Kota Makassar dan Kota Yokohama, Jepang, yang difokuskan pada penguatan proyek Kota Nol Karbon melalui sektor transportasi dan energi sebagai dua penyumbang emisi terbesar di kawasan perkotaan. Munafri menyampaikan kolaborasi ini menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim dan dekarbonisasi perkotaan merupakan agenda global yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. “Proyek ini dirancang sebagai program multiyears yang terstruktur dan berorientasi pada hasil nyata berupa penurunan emisi karbon yang terukur,” tambahnya. Ia menjelaskan, fokus utama proyek diarahkan pada dua sektor kunci, yakni transportasi dan energi. Pada sektor transportasi, kerja sama akan mengkaji penerapan teknologi pengendalian lalu lintas secara real-time maupun otonom untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta menekan emisi kendaraan bermotor. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong pengembangan kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya, termasuk stasiun pengisian daya dan fasilitas sepeda listrik berbasis energi surya, khususnya di kawasan prioritas dekarbonisasi. Sementara pada sektor energi, proyek ini membuka peluang pengembangan energi terbarukan dan teknologi hemat energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya atap, pemanfaatan teknologi surya generasi baru, serta kajian pemanfaatan panas limbah industri. Munafri menegaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan level energi bersih dan efisiensi energi, baik di sektor publik maupun swasta, sebagai fondasi pembangunan jangka panjang yang rendah karbon. “Kami menyadari bahwa transformasi menuju kota nol karbon membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Namun dengan kolaborasi yang kuat, perencanaan yang matang, dan inovasi berkelanjutan, Makassar mampu mengambil peran aktif dalam agenda global penanggulangan perubahan iklim,” jelasnya. Ia berharap kerja sama dengan Kota Yokohama dan Nippon Koei tidak hanya menjadi ajang transfer teknologi, tetapi juga transfer pengetahuan dan praktik tata kelola kota berkelanjutan, serta dapat menjadi model kolaborasi City-to-City bagi kota-kota lain di Indonesia. Sementara itu, Konsulat Jepang untuk Makassar, Ohashi Koichi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut dan menilai Makassar sebagai kota yang strategis untuk pengembangan kota pintar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia. Ia juga mengapresiasi rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ASEAN-Japan dan kelompok usaha terkait kerja sama kendaraan listrik, termasuk rencana pendirian perusahaan patungan dan fasilitas perakitan lokal yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan SDM, serta penciptaan lapangan kerja. “Kerja sama antar kota yang didukung sektor swasta seperti ini merupakan implementasi nyata konsep Smart City. Kami berharap kolaborasi Makassar dan Yokohama dapat menjadi contoh bagi pengembangan kota berkelanjutan di kawasan ASEAN,” pungkasnya. (*)

Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Resmikan Padel Qu, Perkuat Ekosistem Olahraga Modern di Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meresmikan Padel Qu dan Mye Lounge yang berlokasi di Jalan Tanjung Bunga, Minggu (18/1/2026). Peresmian ini menandai kehadiran The First Luxury Indoor Padel Court in Makassar sebagai alternatif sarana olahraga sekaligus hiburan bagi masyarakat. Munafri menyampaikan apresiasi atas hadirnya fasilitas olahraga baru di Kota Makassar dengan konsep yang berbeda. Ia menilai keberadaan Padel Qu tidak hanya mendukung gaya hidup sehat, tetapi juga berpotensi meredam berbagai persoalan sosial melalui aktivitas olahraga yang positif. “Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di Padel Qu untuk meresmikan sarana olahraga. Mudah-mudahan kehadiran tempat ini menjadi salah satu cara untuk meredam persoalan sosial yang ada, dengan berolahraga padel,” ujar Munafri. Ia menambahkan, Padel Qu hadir dengan konsep luxury padel yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembangan sportainment di Makassar. “Lapangan padel ini hadir dengan konsep yang berbeda, luxury padel dengan beberapa fasilitas di dalamnya. Ini tentu akan memberikan manfaat, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Pemerintah Kota Makassar,” lanjutnya. Munafri berharap Padel Qu dapat menjadi alternatif pilihan aktivitas masyarakat, baik di akhir pekan maupun hari kerja. Dalam suasana santai, ia juga sempat melontarkan gurauan terkait ASN yang bermain padel di hari kerja. “Kalau ada ASN datang main di weekday, disuruh pulang saja,” ucapnya disambut tawa hadirin. Dalam momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah, turut menyampaikan apresiasi atas hadirnya fasilitas olahraga modern yang tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga membuka peluang pengembangan sport tourism dan ekonomi lokal di Kota Makassar. “Kehadiran Padel Court PadelQu ini menjadi bagian dari upaya bersama menghadirkan ruang olahraga yang modern, inklusif, dan berdaya saing. Pemerintah Kota Makassar tentu sangat mendukung inisiatif yang mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat sekaligus memperkuat sektor sport tourism dan ekonomi kreatif olahraga di daerah kita.” ujarnya. Sementara itu, Co-owner Padel Qu, Witono Pitoyo, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Munafri-Aliyah, Sekretaris Daerah A. Zulkifli Nanda, serta jajaran asisten dan kepala SKPD. Ia menyebut dukungan Pemerintah Kota Makassar menjadi kehormatan sekaligus motivasi dalam menghadirkan fasilitas olahraga modern di kota ini. “Semoga Padel Qu dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Kota Makassar yang kita cintai,” ujarnya. Diketahui, Padel Qu mengusung konsep sportainment yang memadukan olahraga dan hiburan, dilengkapi Mye Lounge yang menyajikan berbagai pilihan makanan dan minuman dengan ambience entertainment. Fasilitas yang tersedia meliputi tiga lapangan reguler, satu lapangan VIP dengan tribun penonton, serta satu lapangan VVIP yang dilengkapi private lounge dan fasilitas premium. Selain itu, tersedia ruang ganti dan shower room terpisah untuk pria dan wanita, termasuk fasilitas cold plunge atau kolam air dingin di masing-masing kamar mandi untuk pemulihan pasca-olahraga. Kegiatan peresmian ditutup dengan penandatanganan prasasti oleh Munafri selaku Wali Kota Makassar, yang didampingi Aliyah sebagai Wakil Wali Kota Makassar.(*)

Ekonomi, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Tertibkan PK5 di Jalan Pajjaiang, Sediakan Relokasi ke GOR Sudiang dan Terminal Daya

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus menunjukkan komitmennya dalam menata wajah kota agar lebih tertib, nyaman, dan bebas macet. Salah satu fokus utama penataan tersebut adalah sterilisasi ruas-ruas jalan yang semestinya bebas dari aktivitas bangunan lapak liar, karena berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu estetika kota. Upaya itu kembali dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Biringkanaya, menertibkan Pedagang Kaki Lima (PK5) yang berjualan di sepanjang ruas Jalan Pajjaiang, tepatnya di wilayah Kelurahan Sudiang Raya. Camat Biringkanaya, Juliaman, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penertiban, pemerintah telah menempuh berbagai langkah persuasif sesuai prosedur. “Seluruh tahapan sudah kami laksanakan sesuai aturan. Teguran tertulis sudah diberikan sebanyak tiga kali, ditambah pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, RT, dan RW,” ujarnya, Rabu (14/1/2026). Kegiatan penertiban ini dilakukan oleh Kecamatan Biringkanaya bersama unsur TNI–Polri. Dipimpin langsung oleh Camat Biringkanaya, Juliaman, didampingi Lurah Sudiang Raya Hary Faizal, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Biringkanaya Ady Mulyadi Jacub. Penertiban juga melibatkan Kapolsek Biringkanaya, Danramil Biringkanaya, personel Satpol PP BKO Kecamatan Biringkanaya, Satlinmas, staf Kelurahan Sudiang Raya. Menurut Juliaman, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat dan pengguna jalan terkait keberadaan lapak PK5 yang menempati bahu jalan, trotoar, serta area di atas saluran drainase. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, mempersempit badan jalan, meningkatkan potensi kemacetan, serta berisiko menimbulkan arus lalu lintas terganggu. “Selain itu, aktivitas PK5 di lokasi tersebut juga menghambat fungsi kawasan GOR Sudiang sebagai area olahraga dan ruang publik,” tuturnya. Atas laporan serta kajian yang matang, Pemerintah Kecamatan telah melayangkan surat peringatan dan pemberitahuan kepada para pedagang sebanyak tiga kali berturut-turut. Selain itu, pendekatan secara humanis juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT dan RW untuk memberikan imbauan langsung kepada para pedagang. “Sebelum tindakan penataan dilakukan, pihak kecamatan terlebih dahulu memberikan imbauan dan pendekatan persuasif secara humanis kepada para pedagang,” ungkapnya. Dikatakan, pendekatan dialogis tersebut membuahkan hasil positif, di mana sekitar 70 persen pedagang secara sukarela membongkar lapak dagangannya sendiri tanpa paksaan. “Bahkan dalam proses pembinaan ini, sekitar 70 persen PK5 telah membongkar lapaknya secara mandiri sebelum penertiban dilakukan,” jelas Juliaman. Penertiban menyasar kawasan strategis yang kerap dipadati aktivitas kendaraan, mulai dari ujung Jalan Dg. Ramang, hingga depan Rumah Sakit Pertamina serta Kantor Samsat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan panjang area penataan mencapai sekitar 250 meter. Langkah penertiban ini dilakukan secara bertahap selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa, dengan melibatkan sekitar 80 pedagang. Dia menegaskan, penataan ini tidak hanya bertujuan mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Juliaman menegaskan, bahwa penertiban ini tidak dimaksudkan untuk mematikan mata pencaharian warga, tetapi ada solusi diberikan. Pemerintah Kota tetap mengedepankan pendekatan humanis dan solutif dengan menyediakan sejumlah alternatif lokasi relokasi bagi para pedagang. “Kami tidak ingin mematikan usaha masyarakat. Karena itu, para pedagang telah kami arahkan untuk menempati lokasi yang lebih aman dan tertib,” tuturnya. “Baik di dalam area pagar GOR Sudiang yang telah disiapkan, maupun ke lokasi relokasi lainnya seperti kawasan Terminal Daya,” tambah dia. Sebagai bentuk solusi atas penertiban tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga menyediakan lokasi relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima (PK5) di kawasan Terminal Daya. “Para pedagang diarahkan untuk berjualan di dalam area terminal agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan ketertiban umum,” terangnya. Menurutnya, lokasi lain menjadi alternatif yakni di dalam area GOR Sudiang dinilai lebih aman, tidak mengganggu lalu lintas, serta tetap memiliki potensi pengunjung, sehingga diharapkan aktivitas ekonomi para pedagang tetap berjalan. “Lokasi ini dinilai lebih aman, tidak mengganggu arus lalu lintas, serta tetap memiliki potensi pengunjung, sehingga diharapkan aktivitas ekonomi para pedagang dapat terus berjalan,” tutupnya. Sementara itu, Lurah Sudiang Raya, Hary Faizal, menyampaikan bahwa penataan kawasan GOR Sudiang merupakan bagian dari upaya pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam menciptakan lingkungan yang lebih rapi, bersih, dan tertib. “Kami berharap para pedagang dapat memanfaatkan lokasi yang telah disiapkan dan bersama-sama menjaga ketertiban kawasan ini. Penataan ini demi kepentingan bersama, baik pedagang maupun masyarakat pengguna jalan,” ujarnya. Pemerintah Kecamatan Biringkanaya menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penataan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak ada lagi lapak PK5 yang kembali menempati bahu jalan, trotoar, maupun area drainase. “Dengan selesainya penertiban tersebut, kawasan Jalan Pajjaiang di sekitar GOR Sudiang kini kembali lebih aman, dan nyaman bagi pengguna jalan,” tukasnya.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan

DISKOP UKM Makassar Dorong Kepercayaan Konsumen Lewat Sertifikasi Halal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Dinas Koperasi dan UKM (DISKOP UKM) Kota Makassar serah terima sertifikat halal bersama LPPOM di Balaikota Makassar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, didampingi Kepala Bidang UKM serta perwakilan dari LPPOM (Rabu,14/01/2026). Penyerahan sertifikat halal ini merupakan bagian dari upaya DISKOP UKM dalam meningkatkan kualitas, kepercayaan konsumen, serta daya saing produk UMKM lokal. Arlin Ariesta menyampaikan bahwa DISKOP UKM Kota Makassar secara rutin setiap tahun menyediakan kuota sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan UMKM. “Melalui fasilitasi sertifikasi halal ini, kami ingin memastikan pelaku usaha mendapatkan kemudahan akses, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pengembangan produk dan pemasaran,” ujar Arlin Ariesta. Program ini selaras dengan Program MULIA yang diusung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui fasilitasi sertifikasi halal, DISKOP UKM berharap pelaku UMKM dapat terus berkembang, naik kelas, dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Paparkan Strategi Hadapi Banjir, Air Bersih, dan Sanitasi di Hadapan WRI–RISE Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi persoalan banjir, akses air bersih, sanitasi. Dan kontaminasi lingkungan perkotaan, di hadapan World Resources Institute (WRI) Ruan dan Program Penelitian RISE (Revitalizing Informal Settlements and Their Environment) Indonesia. Paparan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri wawancara singkat bersama WRI Ruan yang dipimpin oleh Diego Rivera dari Monash University, di Kantor Balai Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa persoalan banjir, air minum, dan sanitasi merupakan tantangan klasik yang hingga kini masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kota Makassar. Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga langsung memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah persoalan yang selama ini harus kita selesaikan bersama, terutama banjir, akses air minum, air bersih, dan sanitasi,” ujar Munafri, Selasa (13/1/2026). “Makassar adalah kota yang terus tumbuh, tetapi memiliki keterbatasan ruang dan tantangan besar sebagai kota yang inklusif dan aman,” lanjut Appi. Ia mengungkapkan, tantangan tersebut kemudian dirumuskan dalam tujuh visi pembangunan Kota Makassar, di mana salah satu fokus utamanya adalah penanganan persoalan perkotaan seperti banjir, air minum, dan sanitasi. Munafri menegaskan bahwa sistem penanganan banjir di Kota Makassar hingga saat ini belum sepenuhnya stabil dan tidak mungkin diselesaikan oleh Pemerintah Kota Makassar secara mandiri. Menurutnya, persoalan banjir memiliki keterkaitan erat dengan wilayah-wilayah penyangga di sekitar Kota Makassar. “Kita semua mengetahui bahwa sistem penanganan banjir di Makassar belum sepenuhnya stabil. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan sendiri, karena berkaitan erat dengan daerah-daerah sekitar Makassar,” jelasnya, menjawab sejumlah pertanyaan dari tim dari luar negeri. Terkait akses air minum dan air bersih, Pemerintah Kota Makassar terus memaksimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik daerah agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelayanan dasar yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, persoalan sanitasi dinilai menjadi isu yang sangat krusial karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Penataan sanitasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup warga. “Sanitasi ini sangat penting. Jika tidak ditata secara benar dan teratur, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan,” tegasnya. Untuk itu, pembangunan kolam sanitasi komunal dinilai sebagai kebutuhan mendesak, khususnya di kawasan permukiman informal. Menurut Munafri, sanitasi komunal menjadi salah satu solusi agar layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga kota. Langkah tersebut sejalan dengan misi pembangunan infrastruktur Kota Makassar yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan permukiman informal, guna meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Dalam forum tersebut, Munafri Arifuddin secara khusus menyoroti Proyek RISE sebagai salah satu program yang dinilai sangat luar biasa. Program RISE dikembangkan melalui riset mendalam di kawasan permukiman informal di Kota Makassar dengan melibatkan masyarakat secara inklusif serta didukung penuh oleh Pemerintah Kota Makassar. “Hasil penelitian RISE membuktikan bahwa intervensi infrastruktur hijau di kawasan permukiman informal mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara signifikan,” ungkapnya. Ia menilai, pendekatan yang dilakukan melalui Proyek RISE seharusnya tidak hanya diterapkan di wilayah penelitian, tetapi dapat direplikasi dan disebarluaskan ke seluruh wilayah Kota Makassar karena dampaknya yang sangat positif. Proyek RISE tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mentransformasi komunitas dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Melalui sistem sanitasi yang terkontrol dan terintegrasi, warga menjadi lebih teredukasi tentang pola hidup bersih dan sehat, sehingga terjadi perubahan perilaku yang berkelanjutan. “Tatanan hidup sehat ini tidak hanya dibangun, tetapi juga dijalankan dan dijaga oleh masyarakat sendiri,” tuturnya. “Kesadaran hidup bertetangga dan gotong royong tumbuh melalui sistem sanitasi komunal berbasis klaster,” lanjut mantan Bos PSM ini. Dia menambahkan, semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam merawat dan mengoperasikan sistem RISE yang telah dibangun. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Proyek RISE menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Lingkungan permukiman yang lebih sehat turut berkontribusi terhadap pencapaian Kota Makassar, sebagai Kota Sehat Nasional dan Kota Sehat Asia Tenggara yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2025. Sesnagkan, lokasi implementasi RISE menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian tersebut. Lebih lanjut, Proyek RISE menghadirkan wajah baru kawasan permukiman informal melalui pembangunan rawa buatan dengan tanaman lokal di tengah permukiman padat. Ruang hijau ini berfungsi sebagai sanitasi komunal, pengelolaan air hujan, sekaligus ruang publik bagi warga. Keberadaan ruang hijau tersebut juga membuka peluang pengembangan pertanian lahan sempit dan pembentukan kelompok tani masyarakat. Selain meningkatkan ketahanan lingkungan, kawasan RISE juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata baru berbasis edukasi lingkungan di Kota Makassar. “Kehadiran RISE menjadikan Makassar sebagai rujukan studi pembelajaran dalam penyelesaian persoalan sanitasi permukiman. Banyak kota dan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri, datang untuk mempelajari implementasi program ini,” ungkapnya. Lanjut dia, replikasi pendekatan RISE secara nasional dinilai sangat penting dan dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Bahkan pada tahun 2025, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi berkunjung langsung ke lokasi RISE atas arahan Presiden Republik Indonesia untuk melihat potensi pengembangan kota-kota ramah air di Indonesia. Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjalankan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan sesuai visi yang diusung. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, Kota Makassar dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan dasar yang adil dan merata bagi seluruh warganya. Dengan adanya program RISE, kami berharap Makassar tidak hanya menjadi kota yang ramah air, tetapi juga menjadi referensi global. “Program ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Makassar, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Kota Makassar untuk dunia,” pungkasnya.

Scroll to Top