Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR, — Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengajak kader PKK kecamatan dan kelurahan untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para lanjut usia (lansia). Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pemberdayaan Lansia Produktif yang digelar oleh Pokja I TP PKK Kota Makassar, di Auditorium Gedung PKK, Rabu (5/11/2025). Dalam sambutannya, Melinda mengatakan lansia meruapakan bagian penting dari masyarakat. Ia menilai usia lanjut adalah masa yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. “Lansia merupakan usia yang memiliki potensi luar biasa. Mereka adalah sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi muda,” ujar Melinda. Melinda memgatakan kegiatan pemberdayaan seperti ini menjadi bukti nyata kepedulian TP PKK terhadap kesejahteraan para lansia. “Melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, edukasi kesehatan, hingga kegiatan sosial, diharapkan para lansia dapat terus aktif, produktif, dan bahagia di masa senja,” tambahnya. Ia menekankan Pemerintah kota bersama TP PKK Makassar berkomitmen untuk menjadi kota ramah lansia, yaitu kota yang tidak hanya menghargai, tetapi juga memberikan ruang bagi para lansia untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan keluarga. “Kita percaya bahwa keluarga yang sejahtera dan harmonis dimulai dari penghargaan terhadap setiap anggotanya, termasuk para orang tua dan lansia kita,” ucapnya. Untuk itu, Melinda menegaskan program pemberdayaan lansia akan terus dikembangkan agar semakin banyak warga lanjut usia yang dapat menikmati masa tua yang sehat, produktif, dan bermartabat. “Kita ingin memastikan bahwa setiap lansia di Makassar merasa dihargai, diberdayakan, dan dicintai. Karena mereka adalah pilar penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang tangguh,” tambahny Dalam kesempatan tersebut, Melinda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK dan pendamping lansia atas dedikasi serta kerja keras mereka dalam memberdayakan kelompok lansia di berbagai kelurahan di Makassar. “Terima kasih kepada seluruh kader PKK dan para pendamping lansia atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga semangat kita dalam memberdayakan lansia terus menyala, menjadi contoh bagi masyarakat luas, dan membawa manfaat bagi semua,” tuturnya. Kegiatan pemberdayaan ini menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif. Narasumber pertama, Prof. Apiaty K. Amin Syam, membawakan materi bertajuk “Mengukir Makna di Usia Emas”. Dalam paparannya, Prof. Apiaty banyak memberikan motivasi kepada para peserta tentang pentingnya menjaga semangat, kesehatan, dan kontribusi positif di usia lanjut. Selanjutnya, Sarlin Nur, Kepala Sekolah Lansia Produktif Mandiri Masagena binaan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan materi tentang “Pemberdayaan Kelompok Lansia dengan Membentuk Sekolah Lansia”. Ia menjelaskan bagaimana konsep sekolah lansia mampu menjadi wadah pembelajaran, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas lansia agar tetap mandiri dan berdaya. Sebagai penutup, Iva Fakhriani Amiruddin, seorang fisioterapis, membawakan materi tentang “Peran Fisioterapi dalam Pencegahan Penurunan Kognitif pada Lansia”. Ia menekankan pentingnya aktivitas fisik teratur dan latihan otak untuk menjaga fungsi kognitif serta mencegah demensia. Di hari pertama kegiatan ini, dihadiri oleh Ketua TP PKK kecamatan, kelurahan, dan Kader Lansia Produkti Pokja I TP PKK pada 5 Kecamatan yakni Kecamatan Mamajang, Mariso, Ujung Pandang, Makassar dan Rappocini.

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Melalui kegiatan UMKM Fiesta yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar di Plaza Mall Ratu Indah, Rabu (5/11/2025), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah hadir secara nyata untuk mendorong UMKM naik kelas melalui dukungan regulasi, pendampingan, dan akses permodalan yang berkelanjutan. “Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar atas pelaksanaan kegiatan UMKM Fiesta dalam rangka menyambut HUT ke-418 Kota Makassar,” ujarnya. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi dan perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah. “Ini adalah bagian dari proses kolaborasi dan perhatian pemerintah terhadap UMKM yang ada di kota ini,” jelasnya Appi. Ia menegaskan, UMKM memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di saat sektor industri mengalami pasang surut. UMKM, kata dia, selalu mampu bertahan dan menjadi penggerak di berbagai sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “UMKM ini selalu menjadi motor penggerak ekonomi. Di saat industri besar mengalami pasang surut, UMKM justru mampu bertahan dengan kemampuannya menggerakkan sektor-sektor ekonomi di berbagai tempat dan waktu,” lanjutnya. Lanjut mantan Bos PSM itu, Kota Makassar kini membutuhkan regulasi yang kuat agar UMKM dapat naik kelas dan mampu menembus pasar ekspor. Menurutnya, capaian ekspor adalah indikator bahwa tata kelola UMKM sudah sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang baik. Menurutnya, ujung dari UMKM ini adalah ekspor. Artinya, ketika UMKM kita bisa menembus pasar ekspor, berarti pengelolaannya sudah sesuai standar operasional. “Karena itu, sertifikasi menjadi hal penting, terutama bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi laik higienis dan sanitasi bagi pelaku UMKM makanan dan minuman. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Minimal setiap pengusaha makanan dan minuman harus memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi. “Ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sehat, bersih, dan aman dikonsumsi,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Munafri juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat jejaring UMKM dan memperluas akses permodalan. Dia menegaskan, pemerintah harus hadir mendampingi pelaku usaha agar mereka dapat tumbuh dan berdaya. ” Kita mau mengajak UMKM untuk terus berkolaborasi, membangun jejaring yang kuat, dan mengakses permodalan dengan mudah. Pemerintah harus hadir di tengah persoalan mereka,” jelasnya. Appi meminta Dinas Koperasi untuk memperhatikan akses perbankan dan permodalan bagi UMKM, sebab perputaran modal merupakan jantung keberlangsungan usaha. Pendampingan juga perlu diperkuat, tidak hanya dalam hal sertifikasi, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan. “Pendampingan sangat penting. Tidak hanya soal produk, tapi juga sistem keuangan agar mereka bisa menata alur kas dengan baik dan memastikan adanya progres usaha yang bisa diukur,” tambahnya. Munafri juga menekankan pentingnya insentif bagi pelaku UMKM sebagai bentuk stimulus dari pemerintah agar mereka dapat bertahan dan terus berkembang. Selain itu, ia menegaskan bahwa ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting yang harus dijamin oleh pemerintah daerah. “Pemberian insentif ini penting untuk memberikan stimulus kepada para pelaku UMKM agar bisa bertahan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan di lingkungannya,” tuturnya. Wali Kota mencontohkan hasil pertemuannya dengan pejabat Dinas Perdagangan DKI Jakarta, yang menyampaikan kebutuhan bahan baku lokal asal Makassar seperti markisa Tiara. Namun, ia menyayangkan produksi komoditas tersebut tidak berkelanjutan akibat hambatan bahan baku. Ini harus jadi perhatian. “Kontinuitas bahan baku sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produk kita. Jangan sampai usaha bagus tapi terhenti karena bahan baku tidak tersedia,” ungkapnya. Selain kualitas produk, Munafri menilai kemasan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Menurutnya, kemasan yang menarik akan menjadi nilai tambah dalam memasarkan produk ke masyarakat luas. “Kemasan ini sangat penting karena memberi daya tarik tersendiri. Produk yang bagus tapi kemasannya tidak menarik akan sulit bersaing,” jelasnya. Karena itu, ia berharap kegiatan seperti UMKM Fiesta tidak hanya menjadi ajang pameran dan penjualan produk, tetapi juga wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. “Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya pameran dan jualan, tetapi juga diisi dengan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM,” harapnya. Menutup sambutannya, Munafri menyampaikan gagasan agar ke depan kegiatan UMKM di Makassar tidak hanya berlangsung dua hari, tetapi dapat menjadi “Bulan UMKM” yang digelar selama beberapa minggu penuh. “Kalau hanya dua hari, modal yang dikeluarkan pelaku UMKM tidak sebanding dengan hasilnya. Saya berharap tahun depan kita bisa laksanakan minimal dua minggu, bahkan sebulan penuh menjadi Bulan UMKM di Kota Makassar,” usulnya. Ia juga meminta agar pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dan mitra bisnis, agar tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi bisa menjadi agenda kolaboratif yang menarik minat banyak pihak. ” Kalau konsepnya menarik, pasti banyak mitra bisnis yang ingin berpartisipasi. Tapi kalau biasa-biasa saja, ini hanya akan menguras APBD tanpa daya tarik yang cukup,” pungkas Munafri. Melalui kegiatan ini, Wali Kota Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong UMKM naik kelas, memperkuat daya saing, dan menjadikan sektor ini sebagai pilar utama ekonomi rakyat. “Saya berharap, kegiatan seperti UMKM Fiesta dapat menjadi embrio pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan menjadi simbol kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Makassar,” tutup Appi. Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa kegiatan Gebyar UMKM Fiesta 2025 bukan sekadar ajang pameran produk lokal. Akan tetapi, melainkan gerakan bersama untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. “Gebyar UMKM Fiesta 2025 bukan sekadar event pameran, tetapi sebuah gerakan bersama untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui kolaborasi dan inovasi,” ujar Aliyah. Ia menegaskan, keberadaan UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi global. Melalui kegiatan ini, kata Aliyah, Pemerintah Kota Makassar ingin menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal mampu bersaing dan tumbuh melalui kreativitas serta semangat gotong royong. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah, dan hari ini kita membuktikan bahwa Makassar tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu tumbuh lewat kreativitas dan gotong royong,” lanjutnya. Aliyah menjelaskan, Pemkot Makassar berkomitmen menghadirkan berbagai program pendampingan dan fasilitasi untuk membantu pelaku UMKM naik kelas. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menjadi

ruminews.id, MAKASSAR — Menjelang perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar, yang akan digelar pada 9 November mendatang di Lapangan Karebosi, Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan berbagai persiapan. Rangkaian kegiatan sosial, budaya, hingga kolaborasi lintas sektor kini disiapkan bukan sekadar sebagai ajang perayaan, tetapi juga sebagai momen kebersamaan dan kepedulian untuk masyarakat. Sejauh ini, berbagai kegiatan telah dan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya menghadirkan partisipasi masyarakat secara luas dalam momentum hari jadi kota. Persiapan tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Makassar. Serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tim ahli Pemkot Makassar, bertempat di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (4/11/2025) malam. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa perayaan HUT ke-418 Kota Makassar, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum kebersamaan dan kepedulian bersama seluruh elemen masyarakat. Munafri menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan membahas kesiapan serta memastikan pelaksanaan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD, dengan fokus utama menghadirkan keterlibatan aktif masyarakat. “Pertemuan ini untuk mematangkan kegiatan sesuai tanggung jawab tiap SKPD. Tapi yang paling penting, bagaimana seluruh masyarakat Kota Makassar bisa ikut terlibat dan merasakan kebersamaan di dalamnya,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT harus dikontrol secara bersama-sama agar berjalan rapi dan terkoordinasi, tanpa kehilangan esensi utama: kehadiran dan partisipasi masyarakat dari semua kalangan. Dia menekankan, pesta ini dinikmati masyarakat, harus rapi dan terkontrol, tapi di dalamnya harus hadir seluruh elemen masyarakat. “Mereka yang datang menonton, yang ikut mengisi acara, semuanya harus berbaur jadi satu,” tuturnya. “Kita juga akan memberi penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih bagi Kota Makassar,” jelasnya melanjutkan. Appi menambahkan, ke depan, perayaan HUT Kota Makassar akan diarahkan agar memiliki anggaran khusus dan konsep terencana jauh hari sebelumnya, bukan sekadar hasil penggabungan dari berbagai kegiatan lintas SKPD. ” Tahun depan kita akan atur agar ada anggaran tersendiri untuk perayaan ini, dengan konsep yang matang dan terukur, bukan hanya kegiatan yang dijahit dari berbagai dinas,” tegasnya. Dalam arahannya, Wali Kota juga menekankan bahwa HUT Makassar harus menjadi momentum berbagi dan menunjukkan empati terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan konsep sosial dan charity dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Lanjut dia, Kota ini butuh sentuhan dan perhatian dari kita semua. Karena itu, ia menginginkan setiap perayaan ulang tahun kota selalu punya nilai sosial. “Kita boleh tertawa dan bergembira, tapi bukan hanya kita, masyarakat juga harus ikut bahagia. Ada banyak orang di luar sana yang berjuang setiap hari, dan mereka juga harus merasakan kehadiran pemerintah,” ungkapnya. Politisi Golkar itu juga mengingatkan agar perayaan HUT tidak berlebihan dalam euforia, namun tetap mengandung makna spiritual dengan menghadirkan doa dan kepedulian terhadap sesama. “Jangan sampai kita terlalu larut dalam euforia perayaan, tapi lupa bahwa ada doa-doa tulus dari masyarakat kecil yang menjadi kekuatan kota ini. Itu yang harus kita jaga,” pesannya. Munafri mengingatkan seluruh ASN agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap kegiatan HUT. Dia mengajak seluruh jajaran SKPD untuk hadir, mendukung, dan memberikan semangat kepada rekan-rekan yang menyelenggarakan kegiatan di lapangan. “Jangan sampai kegiatan hanya dihadiri dinas yang melaksanakan. Datanglah, lihat, apresiasi, beri semangat. Tidak ada ruginya meluangkan untuk hadir. Ini bentuk kepedulian kita,” tuturnya. Menurutnya, dari lebih 23.000 ASN Pemkot Makassar, hanya sebagian yang menunjukkan kepedulian aktif terhadap kegiatan kota. Mantan bos PSM ini berharap seluruh pegawai dapat ikut memeriahkan HUT ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebanggaan bersama. Kepedulian itu tidak cukup hanya di mulut. “Ini bukan acara pribadi, ini acara kita semua. Kewajiban kita untuk membuatnya meriah dan memperlihatkan bahwa pemerintahan ini hadir untuk rakyatnya,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menekankan agar seluruh kegiatan HUT memiliki standar pelaksanaan yang aman, tertib, dan bermakna. Ia mencontohkan kegiatan gerak jalan sehat Korpri yang menjadi ajang silaturahmi dan kepedulian terhadap kebersihan kota. “Saya tidak ingin acara yang glamour, tapi harus punya standar dan makna. Jalan sehat itu bukan sekadar olahraga, tapi ajang silaturahmi seluruh pegawai dan masyarakat,” imbuh Appi. “Kalau melihat sampah di jalan, pungutlah. Mari kita jadikan kegiatan ini momentum kebersamaan dan kepedulian,” sambung Munafri. Ia meminta setiap perangkat daerah agar aktif berkontribusi dan memastikan setiap agenda berjalan dengan tertib, rapi, dan terkoordinasi. “Kewajiban kita bersama untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan ini hadir dan peduli pada masyarakatnya,” tutup Munafri. Rangkaian kegiatan peringatan HUT telah dimulai sejak tangga 2 sampai 8 November, mulai porseni Dispora, Urban Farming Festival yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Perikanan di Anjungan City of Makassar. Setelah itu, akan dilaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Kemenkumham, nikah massal di Lapangan Karebosi, pembukaan Pameran Dekranasda di Trans Studio Mall, serta launching Modul Muatan Lokal (Mulok) SD di Museum Kota Makassar. Sementara itu, akan menjadi hari padat kegiatan dengan agenda jalan sehat Korpri yang melibatkan seluruh ASN dan keluarga, sunatan massal bagi 418 anak, serta donor darah di Lapangan Karebosi. Saat ini juga peran aplikasi LONTARA+ yang kini menjadi media pendaftaran kegiatan jalan sehat dan pemberian nomor undian doorprize HUT Makassar. Pada hari yang sama, akan dilaksanakan pula pemecahan rekor MURI pemasangan gigi palsu terbanyak, pameran UMKM dan kuliner lokal dari 28 booth binaan Dinas Koperasi, serta Kirab Budaya Singara Bulan yang dimotori Dinas Kebudayaan. Sementara di Lapangan Karebosi akan berlangsung konser “100% Anak Makassar” yang menampilkan musisi-musisi lokal seperti Oding Leaders, Gege Abbas, Flowers, dan Teras Sinar. Rangkaian acara akan mencapai puncaknya pada 9 November, dengan Upacara HUT ke-418 Kota Makassar di Lapangan Karebosi pada pukul 07.00 WITA, disusul dengan salat Magrib dan Isya berjamaah, serta penyerahan bantuan bagi anak yatim dan para tahfiz se-Kota Makassar. Malam harinya, perayaan akan ditutup dengan Malam Puncak HUT yang menghadirkan hiburan rakyat bersama artis nasional, termasuk Armada Band dan musisi dari kawasan timur Indonesia. —————————— SURAT EDARAN NOMOR 285 / TAHUN 2025: TENTANG PARTISIPASI MENYEMARAKKAN HARI JADI KOTA MAKASSAR KE-418 TAHUN 2025. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Makassar Ke-418 Tahun 2025, dengan ini dihimbau untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di lingkungan instansi sebagai berikut: 1. Pemasangan umbul-umbul dan dekorasi lainnya di depan

ruminews.id, Gowa – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri ceramah dan doa bersama mengenang aktivis kemanusiaan sekaligus Ketua IDI Makassar, dr. Abdul Azis yang digelar di Masjid Al Istiqomah, Citraland Celebes, Kabupaten Gowa, Selasa (4/11/2025). Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Nursaidah Sirajuddin, serta ratusan jamaah dan rekan sejawat almarhum. Doa bersama dipimpin oleh Ustadz Das’ad Latif dan Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar, yang menyampaikan pesan keteladanan dan semangat amal jariyah. Dalam momen tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya almarhum di Tanah Suci Mekkah saat menjalankan ibadah umrah, usai menunaikan misi kemanusiaan di Palestina. “Almarhum adalah sosok yang bukan hanya mengabdikan diri di dunia medis, tetapi juga memberikan seluruh hidupnya untuk kemanusiaan. Kota Makassar kehilangan figur teladan yang sangat berdedikasi,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia menambahkan, semangat dan kepedulian almarhum harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya tenaga kesehatan di Makassar, untuk terus melayani masyarakat dengan ketulusan. “Nilai kemanusiaan yang beliau tinggalkan adalah warisan moral yang akan terus hidup di tengah kita,” tambahnya. Dikenal sebagai dokter urologi sekaligus Ketua IDI Makassar, dr. Abdul Azis juga menjabat sebagai Direktur RS Unhas dan aktif memimpin organisasi relawan seperti Mahtan dan Kreki Sulsel. Semasa hidupnya, ia dikenal luas sebagai pribadi rendah hati, pekerja keras, dan selalu hadir di garis depan dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Acara ditutup dengan doa bersama dan ungkapan belasungkawa dari berbagai kalangan yang hadir.

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga. Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi momok bagi para pengendara karena padat dan sempitnya akses jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter. Namun kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata. Wali Kota Munafri turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana. Munafri yang baru menjabat belum genap sembilan bulan, tak tinggal diam. Ia bergerak cepat mencari solusi agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa kembali lancar. Pada Selasa (4/11/2025), Appi yang turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri. Jembatan Barombong sendiri memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya. Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diperkirakan akan lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka. Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin menghadirkan solusi nyata atas persoalan klasik warga, sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah terus terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat. “Hari ini kami melihat ini lokasi, untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” jelas Munafri. Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar menyiapkan langkah strategis dengan rencana pembebasan lahan di sekitar jembatan tersebut. Upaya ini merupakan bentuk koordinasi intensif dengan Balai dan pihak pengembang GMTD. Ini menjadi jembatan baru atau kembar nantinya. Selain itu, Pemerintah kota akan fokus pada proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wali Kota yang akrab disapa Appi ini berharap proyek tersebut dapat segera terealisasi, mengingat kemacetan di kawasan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan dari Makassar menuju Takalar maupun sebaliknya. “Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang ada di tempat ini,” lanjutnya. Munafri juga menjelaskan skema kerja sama dalam proyek tersebut, di mana Pemerintah Kota Makassar akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai. “Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” terangnya. Langkah cepat Wali Kota Makassar ini menjadi bagian dari komitmennya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mobilitas perkotaan. Sekaligus memperkuat konektivitas antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar yang semakin tumbuh sebagai koridor ekonomi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Ketika ditanya mengenai target pelaksanaan, Munafri menegaskan bahwa proses pembahasan terus berjalan dan diharapkan bisa segera dimulai awal 2026. “Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov dan GMTD serta Balai,” pungkasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi kembali mendapat panggung di tingkat nasional. Lewat inovasi unggulannya, Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), Pemkot Makassar kembali unjuk gigi dengan mengikuti ajang Top Digital Awards 2025, salah satu inovasi di bidang transformasi digital pemerintahan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara langsung memaparkan keunggulan dan dampak nyata aplikasi Makassar Super Apps tersebut dalam sesi wawancara penjurian tingkat nasional yang digelar oleh IT Works secara virtual, Senin (3/11/2025) petang. Dari Balai Kota Makassar, Munafri didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Aplikasi LONTARA+, kini menjadi andalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sinergi teknologi dan pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kota digital yang smart citu dan inklusif. Dalam paparannya, Wali Kota Munafri menjelaskan bahwa LONTARA+ merupakan inovasi hasil penyatuan berbagai sistem digital yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah. “Kami membangun sebuah sistem online atau aplikasi yang menggabungkan beberapa aplikasi yang ada sebelumnya di Pemerintah Kota Makassar, yang kami satukan ke dalam satu platform bernama LONTARA,” ujarnya, dihadapan para juri. Lebih lanjut, Appi menjelaskan bahwa penamaan LONTARA memiliki makna historis dan filosofis yang dalam. Bahwa dalam sejarah lokal, nama Lontara adalah aksara atau huruf Makassar yang telah digunakan sejak abad ke-16 dan masih hidup di tengah masyarakat Makassar hingga kini. “Karena itu, kami memberi nama aplikasi ini sebagai Makassar Super Apps LONTARA+, yang menyatukan 358 aplikasi yang sebelumnya berdiri sendiri di tiap SKPD,” jelas Munafri. Dengan semangat kolaborasi dan transformasi digital yang berkelanjutan, Pemkot Makassar terus berupaya menjadikan LONTARA+ bukan sekadar aplikasi, tetapi simbol hadirnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan dekat dengan warganya. Melalui satu aplikasi terpadu, Pemkot Makassar berharap masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat dan efisien, sekaligus memperkuat sistem kontrol pembangunan daerah. “Kami berharap aplikasi ini bisa memberikan segala macam kemudahan untuk mengakses dan mengontrol proses pembangunan di Kota Makassar,” imbuh, politisi Golkar itu. Sebelumnya juga, inovasi andalan Pemkot Makassar LONTARA+ ini, Berkibar di panggung CNN Indonesia Award 2025 di Jakarta, sebuah apresiasi atas dedikasinya membawa Makassar menuju kota yang cerdas, inovatif, dan penuh harmoni. Cakupan Layanan nya mengintegrasikan di SKPD-Pemkot Makassar menjadi satu aplikasi terpadu. Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, pengaduan infrastruktur, pendidikan, bantuan sosial, hingga rencana integrasi pembelian tiket stadion dan informasi publik secara real time. Lebih dari sekadar aplikasi, LONTARA+ adalah simbol perubahan, cerminan semangat kolaborasi dan harmoni dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, bebas dari birokrasi berbelit, dan benar-benar berpihak kepada warga. Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan bahwa, pengembangan aplikasi ini dilakukan melalui berbagai tahap hingga diperkenalkan ke publik. Pada tahap awal, fokus pengembangan diarahkan pada fitur aduan masyarakat, yang menjadi prioritas utama karena menyangkut interaksi langsung antara pemerintah dan warga. “Fitur aduan ini menjadi titik awal yang kami ukur secara detail. Sebelum ada aplikasi ini, kami tidak mampu menghitung secara pasti berapa banyak aduan yang masuk, yang sudah ditindaklanjuti, yang masih proses, atau yang tertunda,” jelasnya. Sebagai pembuktian pada program unggulan online ini. Munafri menyajikan data dari aduan masyarakat untuk ditindak lanjut oleh Pemerintah Kota Makassar, lewat SKPD masing-masing. Sejak dilaunching Juli lalu, maka berdasarkan data periode Juli hingga Oktober 2025, tercatat 820 aduan yang masuk dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 746 aduan telah ditindaklanjuti, 71 masih dalam proses, dan 3 aduan ditangguhkan. “Hal-hal seperti inilah yang kami butuhkan untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam setiap persoalan masyarakat,” beber mantan Bos PSM itu. Pemkot Makassar akan terus mengembangkan meliputi layanan pariwisata, kependudukan, kesehatan, kebencanaan, pendidikan, hingga transportasi. Semua akan dibangun secara berkelanjutan setiap tahun. Apalagi, pengembang Makassar Apps ini berawal dari hasil beberapa kali FGD (Focus Group Discussion) yang kami lakukan. “Dari hasil itu, kami mengetahui bahwa kebutuhan utama masyarakat adalah adanya saluran aduan yang cepat direspons pemerintah,” ungkapnya. Kini, aplikasi LONTARA+ telah masuk ke versi 2.0, setelah sebelumnya diluncurkan versi awal 1.0. Melalui versi terbaru ini, Pemkot Makassar telah mampu menerima umpan balik (feedback) masyarakat secara langsung, yang otomatis diteruskan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Proses ini memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah Kota. Persoalan di masyarakat bisa direspons lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih terukur. Aplikasi ini juga memperkuat transparansi, keamanan data, dan mencegah potensi pungutan liar maupun kebijakan sepihak yang tidak akuntabel. Lebih jauh, ia menekankan bahwa LONTARA+ menjadi langkah konkret menuju pemerintahan yang bersih dan efisien. “Kami berharap aplikasi ini mampu mendorong akuntabilitas yang baik dan mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik,” harap Ketua Golkar Makassar ini. Appi juga memastikan bahwa pengembangan aplikasi LONTARA+ akan terus dilakukan secara bertahap hingga empat tahun ke depan. “Pada tahun mendatang nanti, LONTARA+ akan menjadi satu super apps yang benar-benar menyatukan seluruh layanan publik Kota Makassar dalam satu genggaman,” pungkasnya. Diketahui, ajang TOP Digital Awards 2025 kembali digelar sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan korporasi di seluruh Indonesia yang dinilai berhasil mengimplementasikan serta memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja, daya saing, dan kualitas layanan publik. Kegiatan berskala nasional ini diselenggarakan oleh Majalah IT Works, bekerja sama dengan berbagai asosiasi dan lembaga konsultan teknologi digital, serta didukung oleh para pakar dari Dewan TIK Nasional, Aptikom, Aspekindo, Infocom, dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi ternama. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah penghargaan, tetapi juga ruang pembelajaran bersama bagi seluruh instansi untuk terus memperkuat efektivitas dan kualitas transformasi digital di institusinya masing-masing. Karena kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan penghargaan dan apresiasi tertinggi kepada instansi maupun perusahaan yang sukses dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong inovasi dan peningkatan layanan. Kedua, menjadi sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran, agar seluruh peserta dapat terus mengembangkan strategi digital yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Sesi wawancara penjurian berlangsung selama kurang lebih 75 menit, terbagi dalam tiga tahap, yakni presentasi inovasi digital, pendalaman oleh dewan juri, serta penilaian nilai tambah yang memuat pandangan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Penjurian ini dimonitor secara virtual melalui Zoom Meeting dan direkam secara internal melalui kanal YouTube private channel, khusus untuk kepentingan evaluasi dan penilaian dewan juri. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir jajaran dewan juri

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menunjukkan komitmennya dalam menata pasar tradisional sekaligus menjaga kepastian hukum atas aset daerah. Salah satunya melalui langkah proaktif mencari solusi atas polemik lahan Pasar Pannampu di Kecamatan Tallo, yang hingga kini masih berstatus sengketa. Pasar seluas 4 hektare yang berlokasi di Kelurahan Pannampu tersebut menjadi perhatian serius Pemkot, setelah adanya gugatan terkait kepemilikan lahan. Untuk itu, Wali Kota Munafri turun langsung memimpin pembahasan bersama Direksi PD Pasar, Camat Tallo, dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset, di Balai Kota Makassar, Senin (3/11/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan solusi atas polemik kepemilikan lahan Pasar Pannampu di Kecamatan Tallo. “Persoalan yang telah berlangsung lama ini, maka pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian atas aset daerah,” ujar Munafri. Langkah ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah dalam mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak, sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dan pengelola pasar agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik Munafri menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. “Pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga kami terus mencari solusi untuk memberikan kepastian hukum atas aset di kota ini,” jelasnya. Ia mengakui, persoalan lahan Pasar Pannampu tersebut berpotensi menimbulkan tarik-ulur kepentingan, jika tidak ditangani secara objektif dan melibatkan pihak penengah yang kredibel. “Saya pikir kalau ini dibiarkan, kita akan berada dalam posisi perdebatan yang tidak akan berujung,” tutur politisi Golkar itu. “Karena itu, saya minta nanti tim Pemerintah Kota secara lengkap untuk duduk bersama dengan pihak yang mengaku pemilik lahan, dengan menghadirkan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai penengah,” tambah Appi. Langkah tersebut, kata Munafri, menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga agar proses penyelesaian berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Munafri menegaskan, tidak punya kepentingan pribadi dalam persoalan ini. Ini tanah atas nama negara, jadi semua proses harus kita jalankan secara terbuka. Langkah mediasi yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian sengketa aset daerah, sekaligus menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Pasar Pannampu. Ia menambahkan, jika nantinya persoalan lahan tersebut memang harus diselesaikan melalui jalur hukum, maka Pemerintah Kota Makassar siap mengikuti proses tersebut. “Kalau memang harus sampai di pengadilan, ya kita iyakan. Karena siapa lagi yang bisa kita percaya kalau bukan tiga lembaga itu,” ungkapnya. “Jadi, perlu keterlibatan pihak BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian yang akan memberikan pandangan dan memastikan prosesnya benar,” tutur Munafri. Menurutnya, penyelesaian sengketa lahan ini tidak hanya menyangkut kepemilikan aset semata, tetapi juga menyentuh nasib para pedagang dan warga yang menggantungkan hidupnya di Pasar Pannampu. “Ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dalam pasar itu, ada yang sedang berjuang membiayai anak sekolahnya. Itu sebabnya, penyelesaiannya harus kita pikirkan baik-baik, agar tidak merugikan mereka,” tegas Appi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak ingin mengambil langkah sepihak sebelum seluruh pihak duduk bersama dan mendapatkan kejelasan hukum yang pasti. “Saya tidak punya hak untuk putiskan ini. Karena itu, nanti kita atur waktu untuk duduk bersama dengan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian, agar keputusan yang diambil bisa disepakati semua pihak,” pungkasnya.