Pemerintahan

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Di Hadapan Menteri Agama, Wali Kota Munafri: Makassar Adalah Kota yang Toleran dan Inklusif

ruminews.id, MAKASSAR — Di hadapan Menteri Agama RI dan para tokoh lintas agama serta keuskupan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggaungkan semangat moderasi beragama sebagai ruh kehidupan bermasyarakat di Kota Makassar. Kota yang ia pimpin dikenal sebagai ruang hidup yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan, sebuah potret harmoni yang merefleksikan makna sejati Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pesan itu ditegaskan Munafri saat memberikan sambutan pada Peresmian Gereja Katedral Keuskupan Agung Makassar di Jalan Kajaolalido, Kamis (30/10/2025), yang turut dihadiri Menteri Agama RI Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Forkopimda, dan para tokoh lintas agama. Diatas podium yang disaksikan jemaat gereja dan para pendeta serta undangan lainya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat toleransi dan moderasi beragama di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Makassar. Dalam sambutannya, Munafri menyebut bahwa momentum peresmian ini bukan hanya bersejarah dari sisi arsitektur dan historikal, tetapi juga memiliki makna religius yang mendalam bagi umat Katolik dan seluruh warga Kota Makassar. “Momentum ini bukan sekadar peresmian rumah ibadah yang bersejarah, tetapi juga simbol penguatan nilai-nilai keberagaman dan kebersamaan,” ujar Munafri. Menurutnya, Kota Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur, tempat keberagaman hidup begitu kental. “Kami ingin terus menjaga ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota yang toleran, tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau warna kulit,” tegasnya. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada umat Katolik dan agama lain di Makassar yang telah menghadirkan bangunan bersejarah ini, bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempersatukan. Kepada seluruh umat bersama yang telah menghadirkan gedung religi ini. Dipercaya, tempat ini bukan hanya akan menjadi sumber kegiatan keagamaan, tetapi juga ruang untuk membicarakan persoalan-persoalan sosial, tempat membangun kebersamaan, dan menata toleransi yang lebih baik di kota ini. Lebih jauh, Munafri mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar gereja sebagai wujud nyata dari kehidupan yang rukun dan inklusif. “Kita tidak hanya memperhatikan apa yang ada di dalam Katedral, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Mari kita jadikan lingkungan ini sebagai contoh masyarakat majemuk yang hidup dalam perbedaan namun menyatu dalam kekuatan dan kasih Tuhan,” pesannya. Di akhir sambutannya, Munafri menyelipkan candaan khas yang menggambarkan keramahan warga Makassar. Bahwa, di Kota Makassar ini, ada dua larangan. Pertama, dilarang diet, karena makanan Makassar itu semuanya enak-enak. Kedua, dilarang pulang terlalu cepat. Di kota ini, tamu harus menikmati semilir angin Mammiri dan indahnya sunset di Pantai Losari,” tutupnya dengan senyum.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Turun Langsung Jemput Aspirasi FSPMI, Siap Fasilitasi Dialog Soal Kenaikan UMK 2026

ruminews.id, MAKASSAR — Suara aspirasi buruh kembali mengetuk pintu Balai Kota, Kamis (30/10/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang datang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar tahun 2026. Dalam audiensi tersebut, para buruh FSPMI menyuarakan harapan agar kebijakan upah tahun depan benar-benar mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, FSPMI juga meminta agar dilibatkan dalam forum Dewan Pengupahan, sebagai bentuk keadilan dan representasi buruh di Kota Makassar. Organisasi ini menegaskan memiliki lebih dari 1.200 anggota yang tersebar di berbagai sektor industri, sehingga keterlibatan mereka penting dalam proses pengambilan keputusan. Menanggapi aspirasi itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada FSPMI karena telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan dialogis. “Saya sangat mengapresiasi teman-teman FSPMI yang datang menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib dan damai,” kata Munafri saat menjemput langsung aspirasi buruh FSPMI di halaman kantor Balai Kota Makassar. Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar selalu membuka ruang diskusi untuk membahas persoalan tenaga kerja dan kesejahteraan buruh. “Kami Pemerintah Kota selalu terbuka untuk berdiskusi dan berinteraksi agar hubungan antara buruh dan pemerintah semakin baik ke depannya,” jelasnya. Appi sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk segera berdialog langsung dengan perwakilan FSPMI. ” Dalam waktu dekat saya akan meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk menemui Bapak Ibu sekalian guna mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian bersama,” tuturnya. “Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini, kita bisa menemukan jalan keluar terbaik. Apalagi kami Pemerintah kota terus menyiapkan program untuk membantu teman-teman buruh,” lanjut Appi. Lebih lanjut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program Pemkot Makassar yang telah berjalan dalam upaya melindungi pekerja, terutama bagi mereka yang tergolong rentan. “Kami telah menyiapkan berbagai program jaminan sosial bagi pekerja rentan, mulai dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan tahun ini, insyaallah, akan kita tambahkan jaminan hari tua bagi mereka,” jelasnya. Appi menegaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kata Appi, akan selalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program peningkatan kesejahteraan. “Dana APBD yang berasal dari masyarakat tentu harus kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui program-program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan warga Makassar,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Tegaskan Regulasi Kuat Pengadaan Barang dan Jasa

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya memperkuat regulasi dalam proses belanja barang dan jasa pemerintah, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat pelaku usaha di daerah. Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025). Dalam arahannya, Munafri menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen nyata memperkuat perekonomian daerah. “Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegas Munafri. Ia menegaskan, sebesar 50 persen belanja pemerintah diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah itu separuhnya diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Komitmen Pemerintah Kota agar 50 persen belanja pemerintah harus belanja lokal. Dari jumlah itu, 50 persen lagi akan diberikan kepada UMKM,” jelasnya. Mantan Bos PSM itu menambahkan, total belanja Pemerintah Kota Makassar mencapai sekitar Rp3 triliun. Dari jumlah tersebut, ia ingin memastikan agar peluang ekonomi dapat diakses oleh masyarakat lokal, terutama UMKM. “Kami sedang membangun komitmen agar 50 persen belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar” kata politisi Golkar itu. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Kota Makassar yang dibangun oleh berbagai investor tanpa standardisasi yang jelas. Banyak investor yang membangun tanpa ada standar baku. Ini yang ingin kami dudukkan bersama, agar ada kesepahaman dan regulasi jelas supaya tidak muncul masalah seperti kredit macet di kemudian hari. Munafri juga menekankan pentingnya sinergi dan arahan dari berbagai lembaga, termasuk LKPP, agar pengelolaan anggaran daerah tidak menyimpang dari tujuan utama, yakni untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami juga terus meminta arahan agar tidak salah dalam menggunakan dana atau anggaran APBD, supaya penggunaannya benar-benar untuk masyarakat,” tambahnya. Lebih jauh, Wali Kota Makassar menggambarkan potensi besar yang dimiliki kotanya. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Makassar menjadi kota terbesar di Indonesia Timur sekaligus gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia. Lanjut dia, Kota Makassar ini kota yang hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa. Dengan posisi yang strategis, memiliki laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian yang luas, potensi ekonominya sangat besar. Bahkan, sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik secara penuh, dan bahkan menempati posisi kedua nasional untuk nilai transaksi melalui sistem tersebut, yakni mencapai Rp645 miliar. “Kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik sejak 2019. Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang masih menantang. Pemerintah Kota Makassar, katanya, tidak hanya berfokus pada bantuan langsung tunai. Akan tetapi lebih pada program-program yang memberikan manfaat jangka panjang dan memperkuat daya beli masyarakat. Lanjut dia, perbaikan jalur distribusi air minum, serta inkubator bisnis UMKM yang telah terbukti meningkatkan omzet. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata. Tidak hanya bantuan tunai, tapi juga program yang menumbuhkan kemandirian masyarakat,” ujarnya. Pemerintah Kota juga terus mendorong sertifikasi higienitas bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar. Menurut Munafri, tujuan akhir dari pengembangan UMKM adalah ekspor, karena itu menjadi indikator bahwa tata kelola usaha telah berjalan baik. “Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya. Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sekadar mengikuti tren, melainkan mampu membaca ekosistem ekonomi secara bijak. Menurutnya, strategi bisnis yang kuat tidak hanya berbasis pada tren, tetapi juga pada kedekatan terhadap sumber bahan baku dan kemampuan membaca peluang pasar lokal. Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan berbasis regulasi yang kuat, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus memperkuat arah pembangunan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. “Fokus pada belanja lokal, pemberdayaan UMKM, serta tata kelola pengadaan yang akuntabel menjadi pilar utama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur,” tukasnya. Hadir pada kesempatan ini, anggota DPR RI komisi XI, fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI, Direktur pengembangan strategi dan kebijakan umum LKPP, Kepala biro perencanaan dan keuangan LKPP, dan pelaku UMKM.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Munafri Sidak SDN Inpres Monginsidi, Pastikan Anak Belajar Layak

ruminews.id, MAKASSAR – Mengawali aktivitas pagi dengan kerja nyata, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan. Tanpa pemberitahuan resmi, ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Inpres Monginsidi, di Kecamatan Makassar, Rabu (29/10/2025), tepat pukul 09.25 WITA. Setibanya di sekolah, Munafri langsung meninjau ruang kelas di lantai satu. Dua ruang kelas pertama menjadi perhatian awalnya. Ia melihat kondisi dinding yang mulai retak dan beberapa fasilitas belajar yang dinilai membutuhkan perbaikan segera. “Ini kondisi sekolah yang memang butuh perhatian. Ada beberapa yang harus sangat-sangat kita perhatikan,” ujar Appi. “Terlihat ada kelas yang kursinya tidak cukup sehingga siswa harus membawa sendiri, termasuk ada yang beli mi instan hanya untuk menambah lauk. Ini tidak boleh terjadi di sekolah negeri,” tambah Munafri saat berdialog. Kehadiran orang nomor satu Makassar itu, sontak menyita perhatian para guru dan siswa. Bukan sekadar berkunjung. Appi ingin memastikan proses pendidikan berjalan layak, mulai dari infrastruktur sekolah, kualitas pembelajaran, hingga pemenuhan gizi siswa di tingkat sekolah dasar. Tanpa seremoni, Appi memasuki area sekolah dan memantau satu per satu ruang kelas serta fasilitas belajar. Kehadirannya disambut hangat para guru dan siswa. Senyum ramahnya tak segan ia bagikan kepada anak-anak yang tengah serius mengikuti pelajaran. Bagi Appi, sekolah bukan sekadar bangunan Pendidikan, tetapi ruang pembentuk masa depan kota. Karena itu, Pemkot ingin memastikan seluruh proses belajar mengajar berjalan nyaman, aman, dan memberi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Makassar. “Sekolah harus menjadi tempat yang melahirkan generasi cerdas, berakhlak, dan percaya diri,” demikian pesan kuat yang Munafri sampaikan. Sidak ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana pendidikan dasar di kota Makassar, di lantai II, sekaligus memastikan kualitas pembelajaran berjalan optimal. Munafri menegaskan bahwa perhatian pemerintah kota terhadap pendidikan tidak hanya sebatas kurikulum, tetapi juga pembangunan infrastruktur sekolah. “Untuk sekolah-sekolah terutama pendidikan dasar, selain kurikulum juga infrastruktur sekolah harus kita benahi. Ini investasi masa depan anak-anak kita,” tegasnya. Usai memantau kelas di lantai dasar, ia berjalan ke bagian belakang gedung meninjau kondisi kantin sekolah. Ia memastikan kantin menerapkan standar kebersihan dan makanan sehat untuk siswa. Di lokasi ini, Munafri memeriksa ruang guru dan perpustakaan sekolah, sekaligus mengecek toilet guru dan siswa yang sudah tertata. Mantan Bos PSM mengapresiasi kebersihan yang terjaga namun tetap meminta agar pemeliharaan dilakukan secara berkelanjutan. Dalam salah satu kelas, Munafri juga memantau Menu Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dikonsumsi siswa. Ia mengecek langsung kelayakan lauk yang disajikan. “Ini sudah cukup proteinnya atau belum? Lauknya bagaimana?,” tanya Munafri. Ia juga menanyakan ketersediaan susu MBG yang ternyata hanya dibagikan sekali seminggu. Selain itu, Munafri melihat suplai air minum telah tersedia melalui galon isi ulang, sementara siswa membawa tumbler masing-masing, sebuah hal yang ia apresiasi. Sebelum meninggalkan lantai Sekolah, Ketua Golkar Makassar itu, mengumpulkan para guru dan memberikan arahan khusus terkait edukasi kebersihan dan lingkungan di sekolah. “Saya cuma mau tekankan satu hal. Tolong setiap kelas ada dua tempat sampah: organik dan non-organik. Ajarkan anak-anak membuang sampah secara benar. Nanti semua sekolah wajib punya Teba (Tempat Edukasi Belajar Anak) dan komposter,” tegasnya. Saat bersamaan juga, matanya tertuju pada tumpukan kardus bekas dan lemari rusak di bawah tangga. Ia menilai hal itu mengurangi estetika sekolah dan berpotensi menjadi sarang kuman. “Sekolah harus bersih dan rapi. Ini tempat anak-anak belajar, bukan gudang,” imbuh Appi. Sidak berakhir dengan komitmen pembenahan beberapa sarana sekolah secara bertahap. Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan menutup mata terhadap masalah pendidikan dasar. “Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah hadir untuk memastikan anak-anak sekolah dengan layak, nyaman, dan aman,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Minta KNPI Perkuat Peran Pembinaan Pemuda

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) agar terus berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan potensi pemuda di Kota Makassar. “Ini bagian dari tugas bersama dalam membangun generasi masa depan,” hal itu disampaikannya Appi, saat penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Pemuda yang digelar KNPI Kota Makassar, Jl. AP Pettarani Makassar, Selasa (28/10/2025) malam. Munafri menyampaikan apresiasi atas inisiatif KNPI menghadirkan kegiatan positif yang memberikan ruang aktualisasi bagi anak muda. Ia menilai kegiatan seperti Porseni merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata organisasi kepemudaan dalam pembangunan sumber daya manusia. “Saya sangat menyambut baik dan antusias kegiatan seperti ini. Porseni adalah ruang pembinaan yang mengarahkan anak muda pada aktivitas positif,” jelasnya. Menurutnya, kehadiran KNPI melalui kegiatan olahraga dan seni merupakan wujud sinergi dengan pemerintah dalam meminimalkan potensi penyimpangan perilaku generasi muda akibat kurangnya ruang ekspresi. Dimana, banyak persoalan sosial hari ini muncul karena anak muda tidak punya wadah. Mereka ingin berkembang, tetapi tidak tahu caranya, tidak ada yang mengajak, tidak ada ruang. “Di sinilah peran KNPI hadir memberikan arah,” tambah Ketua DPD II Golkar Makassar itu. Lebih lanjut, mantan Bos PSM ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membina generasi muda Makassar agar lebih berdaya saing dan memiliki masa depan yang jelas. Persoalan kepemudaan bukan hanya urusan pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab bersama. KNPI hari ini sudah menunjukkan keberpihakan dengan aksi nyata. “Pemerintah siap hadir dan ikut mengintervensi kegiatan positif untuk anak muda,” tegasnya. Dalam Porseni tersebut, KNPI Makassar menyajikan berbagai cabang olahraga dan seni seperti sepak takraw, pencak silat, catur, domino, musik akustik, orasi pemuda, hingga video kreatif. Munafri menyebut ragam kegiatan ini mampu membuka ruang ekspresi bagi anak muda sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Meski apresiatif, Munafri juga menyoroti keterbatasan fasilitas olahraga dan ruang kreatif di Kota Makassar. Ia menyebut hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan. “Ini realita kita. Makassar belum punya infrastruktur olahraga yang memadai. Kadang kita harus pinjam tempat atau menyesuaikan kondisi,” tuturnya. “Karena itu menjadi tugas pemerintah untuk menghadirkan sarana dan prasarana pembinaan kepemudaan,” lanjutnya. Ia berkomitmen menggandeng investor dan pihak swasta untuk bersama-sama membangun fasilitas olahraga dan ruang pembinaan kepemudaan. Dia menekankan, langkah awal ini harus dihargai sebagai proses yang akan berkembang. Pemerintah akan membuka ruang kerja sama untuk membangun pusat kegiatan pemuda. “Kalau infrastrukturnya ada, KNPI dan organisasi kepemudaan lain tinggal memaksimalkan program pembinaannya,” jelas Munafri, bertepatan momentum Hari Sumpah Pemuda 2025. Wali Kota Makassar menutup sambutannya dengan pesan motivasi kepada seluruh pemuda Makassar agar terus berkembang dan mengambil bagian dalam pembangunan kota. “Pemuda adalah energi perubahan. Tugas kita memastikan mereka tumbuh dengan arah yang benar, punya masa depan, punya cita-cita, dan yakin bahwa mereka bisa memberi kontribusi nyata bagi bangsa,” pungkasnya. Diketahui, pada kesempatan ini. Wali Kota Munafri, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem.

Daerah, Luwu Timur, Luwu Timur, Pemerintahan

Siapa Yang Bohong Disewa Lahan Kompensasi Dam karebbe ?

ruminews.id, Luwu Timur – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (DPMPTSP) Luwu Timur Abdul Wahid Sangka mengatakan lucu kalau DPRD Luwu Timur memgaku tidak tahu soal sewa lahan Kompensasi Dam Karebbe dari Pemkab Lutim ke PT IHIP. Sebab hal itu dibahas dalam APBD Perubahan. Demikian dikatakannya dalan diskusi yang membahas tentang Prospek Kawasan Industri di Luwu Timur yang berlangsung di Graha Pena Fajar Makassar. Jumat (31/10/2025). Pernyataan Kadis DPMPTSP ini sepertinya membantah pernyataan Ketua DPRD Luwu Timur yang mengaku DPRD tidak terlibat dan tidak tahu soal sewa lahan kompensasi tersebut seperti yang dibahasakan Ober Datte dalam RDP Kamis ( 30/10 2025) belum lama ini. Menurut Abdul Wahid, Jawaban Ketua DPRD Luwu Timur yang mengatakan tidak tahu agak lucu juga, karena proses ini begitu ada penawaran maka dilakukan tim appraisal oleh Pemda Luwu Timur didapatkan nilai 4 Miliar lebih. Kemudian itu dituangkan didalam Rencana Pendapatan melalui pembahasan APBD Perubahan 2025. Sehingga dibahas bersama – sama. ” Tidak mungkinlah DPRD Luwu Timur tidak tahu. Karena nilai hasil perolehan itu yang dilakukan tim appraisal dimasukkan sebagai rencana pendapatan. ” Jelas Abdul Wahid. Kemudian APBD itukan ditetapkan bersama – sama antara eksekutif dan legeslatif. Jadi seharusnyakan barang ini sudah clear ditau, sekarang sudah dipersewakan berarti realisasi 100 persen sesuai dengan rencana. ” Diusulkan pemerintah sebagai rencana pendapatan dari sewa, sehingga dibahas di DPRD. ” Tandas wahid. Terkait kenapa Murah, nanti kita sama – sama mencari, tetapi tidak mungkinlah tim appraisal itu tidak diketahui. ” Yang ikut RDP kemarin mungkin juga yang tidak ikut terlibat didalam proses appraisal lahan sehingga tidak bisa menjelaskan. ” Yang paling tahu itu Poyo Kabid Aset ” kata Wahid. Lanjut diterangkannya, Dengan nilai 4 Miliar lebih, Itu nanti kita telusuri, karena katanya lahan itu dalam bentuk lahan kosong. Sehingga nilainya seperti itu, mungkin saja nanti setelah lima tahun diappraisal lagi boleh jadi itu nilainya lebih tinggi karena peruntukannya sudah industri. Tapi itu kita harus kontrol bersama – sama. Pernyataan Kadis DPMPTSP ini membuat publik jadi penasaran, apakah yang terjadi dibalik sewa lahan ini, Apakah DPRD berbohong tidak dilibatkan dalam proses sewa lahan ini atau DPRD Lutim sudah dikadali oleh pihak eksekutif. Diskusi ini digagas oleh The Sawerigading Institute menghadirkan sejumlah tokoh Luwu Raya, Mantan Bupati Luwu Timur Andi Hatta dan para intelektual dari kalangan akademisi perguruan tinggi di Sulsel dan pakat kehutanan dari Unhas.

Daerah, Jakarta, Nasional, Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto Bahas Situasi Nasional bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Widya Chandra

ruminews.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Widya Chandra, Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025. Momen pertemuan Presiden Prabowo dan Sufmi Dasco disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di media sosial resminya. “Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman Widya Chandra, pada Rabu pagi, 29 Oktober 2025,” tulis Seskab Teddy. Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco banyak berdiskusi mengenai situasi terkini di Tanah Air. Pembahasan keduanya mulai dari perkembangan di badan legislatif DPR hingga progres sejumlah program strategis pemerintah. “Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai situasi terkini di Tanah Air, terutama terkait perkembangan di badan legislatif DPR, situasi politik, hukum, keamanan nasional, serta progres beberapa program strategis pemerintah,” lanjutnya. Pada pertemuan tersebut, keduanya turut bertukar pandangan mengenai arah pembangunan nasional. Pertemuan pagi antara Kepala Negara dan Sufmi Dasco mencerminkan komitmen Presiden untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan pimpinan lembaga negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. (red) Penulis: Syafrudin Budiman, SIP

Daerah, Ekonomi, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan

King of Nusantara Ajak Pengusaha Manca Negara Berinvestasi di Indonesia

ruminews.id, Jakarta – King of Nusantara Sultan Paser 18, Dr. Sultan AMH Andrian Sulaiman, S.T., MBA hadir saat bincang santai di Starbucks Coffee Setiabudi One, Jl HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, (17/10/2025) King of Nusantara Sultan Paser 18 hadir membahas dan memberikan dukungan penuh kepada Program Asta Cita Pemerintah diantaranya Food Security Ia mengatakan, untuk memperkuat utamanya program Ketahanan Pangan dan memperkuat jaringan usaha antar daerah. Dirinya sudah mempelopori pendirian beberapa usaha pendukung di bidang Trading & Investment, Mineral & Energi, serta bidang Pangan, yaitu: Perikanan, Pertanian dan Peternakan. “Tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal. Termasuk mengoptimalkan potensi wilayah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih terkoneksi, efisien, dan inklusif,” kata King of Nusantara sapaan akrabnya, melalui rilis media, Jumat (24/10/2025) di Jakarta. Kata dia, kedepannya diupayakan untuk terus dapat mendukung tercapainya percepatan pembangunan ekonomi nasional. “Pendirian usaha yang dimaksud adalah Royal Nusantara Investment, Pte, Ltd (Trading & Investment), PT. Raja Berkah Anugerah (Mineral & Energi), dan PT. Royal Nuantara Raya Group (Holding Company), PT. Sinar Pangan Nusantara Sukses (Bidang Pangan). Dimana diharapkan kedepannya dapat menjadi konektivitas antar-wilayah, sekaligus sebagai salah satu pilar penting percepatan pembangunan ekonomi nasional,” jelas King of Nusantara. Menurutnya, dengan memperkuat jaringan usaha antar daerah melalui usaha-usaha yang telah didirikan. Diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan, dalam meningkatkan aliran barang dan jasa. “Hal ini untuk memperluas pasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong inovasi dan teknologi lebih efisien,” ujar pria yang disapa King of Nusantara ini. Dalam rangka memperkuat konektivitas ekonomi antar daerah, King of Nusantara juga bersama para pelaku usaha dan warga lokal juga menggelar pertemuan dan diskusi santai dan terbuka. Yang mana sudah dilaksanakan di Ambon (Provinsi Maluku) sebagai Momentum Bangkitnya Usaha Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan (sebagai Kekuatan Maritim Nusantara). “Acara ini diprakarsasi oleh DPP Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (IKMANEMA) dalam konsep Saresehan, pada Rabu, (01/10/2025),” ucapnya. “Melalui program diskusi santai dan terbuka dalam konsep sarasehan ini, diharap dapat memberikan dampak positif yang utamanya untuk memperkuat jejaring usaha antar daerah, membuka peluang investasi baru di sektor kelautan, serta dapat mendorong inovasi pengelolaan perikanan agar lebih berkelanjutan,” imbuh King of Nusantara. Perkuat Daya Saing Ekonomi Lokal Untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal dan mengoptimalkan potensi wilayah. King of Nusantara yang aktif berkiprah dalam pengelolaan dan penanganan kegiatan sosial juga mendirikan Sultan Paser 18 Foundation. Lembaga ini senantiasa turut aktif dalam menghadiri undangan international yang digelar oleh Mancanegara sebagai Narasumber, untuk memperkenalkan kepada para investor agar berinvestasi di Indonesia. Dalam beberapa waktu ini, King of Nusantara juga telah menyempatkan untuk menghadiri Acara “60 th BIRTHDAY CELEBRATION” Tan Seri Jimmy J Guo dan Istri Dato Seri Zhu Zi Sabrina dari Negara Republic Of Nauru. Yang juga pernah berada dalam Asean – China Business Council yang acaranya diselenggarakan di Chuai Heng Banquet Hall 20, Jalan Kamuning off Jalan Imbi,55100 Kuala Lumpur Malaysia, Senin, (04/08/2025). “Acara ini juga dihadiri oleh beberapa Pengusaha Internasional, seperti Negara China, Nauru, Singapore, Hongkong, Thailand, Vietnam, Kamboja dan pengusaha lokal Malaysia,” ujarnya. Dalam sambutannya, King of Nusantara Sultan Paser 18 juga mengajak para Pengusaha Mancanegara untuk ber investasi di Negara Indonesia dalam berbagai bidang usaha/bisnis. Dimana mengikuti aturan dan undang undang yang berlaku di Indonesia dan Perdagangan Internasional antar negara khususnya bidang usaha Swasta/Private. “Kedepan dapat membantu program pembangunan Indonesia secara optimal, yang utamanya dalam menciptakan penguatan jaringan usaha antar daerah. Tentunya, tidak hanya sebatas mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mewujudkan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan wilayah, serta pengembangan potensi lokal yang selama ini kurang tersentuh,” pungkasnya. (red)

Daerah, Hukum, Pemerintahan, Uncategorized

Kasus Pajak Rp1,29 M Mengendap, Organisasi Kepemudaan Desak Kejati Sulteng Periksa Mohamad A. Singara

ruminews.id, Buol — Polemik lama soal dugaan penyalahgunaan dana pajak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buol kembali mencuat. Kali ini, sorotan publik mengarah pada nama Mohamad A. Singara, S.Ag, yang disebut dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2008 terkait tidak tersetornya pajak senilai lebih dari Rp1,29 miliar ke kas negara. Kasus yang sudah berusia hampir dua dekade itu kembali ramai dibicarakan setelah beredar kabar bahwa Singara kini masuk dalam bursa calon Kepala Dinas Pendidikan Buol. Kondisi ini memicu gelombang reaksi dari kalangan masyarakat dan organisasi kepemudaan yang menilai bahwa persoalan hukum lama tidak boleh diabaikan. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 10c/LHP/XIX.PLU/07/2008 tertanggal 29 Juli 2008, ditemukan selisih dan ketidaksesuaian dalam penyetoran PPN dan PPh yang totalnya mencapai Rp1.296.010.421,00. Dana tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut maupun pertanggungjawaban hukum dari pihak yang disebut dalam laporan tersebut. Situasi inilah yang membuat sejumlah aktivis muda menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum mengambil langkah konkret. “Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tidak boleh tinggal diam. Kami mendesak agar Mohamad A. Singara dipanggil dan diperiksa untuk menjelaskan keterlibatannya dalam temuan BPK tersebut,” ujar Raslin, Ketua Gerakan Mahasiswa Sosial Indonesia (GEMSOS-I) Sulawesi Tengah, dalam pernyataannya saat ditelepon via WhatsApp, Rabu (29/10). Raslin menegaskan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan dana pajak ini merupakan bentuk potensi kerugian negara yang tidak bisa dibiarkan hilang ditelan waktu. Ia juga menyebut bahwa publik berhak tahu sejauh mana penanganan hukum terhadap temuan BPK tersebut.  “Sudah lebih dari 15 tahun berlalu, tapi tidak ada kejelasan. Jika orang yang pernah disebut dalam laporan itu justru kembali menempati jabatan penting di bidang pendidikan, itu bentuk kemunduran moral birokrasi,” tambahnya. GEMSOS-I berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam waktu dekat untuk menuntut transparansi dan penegakan hukum yang adil. Mereka juga meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Buol untuk berhati-hati dalam menempatkan pejabat yang memiliki catatan masalah hukum. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan klarifikasi resmi terkait status temuan BPK dan apakah kasus tersebut pernah ditindaklanjuti. Publik pun masih menunggu langkah tegas dari aparat hukum.  “Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Jika tidak ada yang salah, buktikan secara terbuka. Tapi jika ada pelanggaran, maka hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tutup Raslin.

Daerah, Jeneponto, Pemerintahan, Uncategorized

Alwi Agus, Putra Daerah Kabupaten. Jeneponto Sekaligus Kader HMI Menyoroti Kasus Pasar Lassang-Lassang

ruminews.id, Jeneponto – Kabar terbaru menyebutkan, penyidik Polda Sulsel telah memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus yang bergulir sejak tahun 2017 ini. Hal itu pun dibenarkan oleh Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulsel, Kompol Jufri, yang dikonfirmasi pada Selasa (16/09). “Kemarin dari terpidana sebelumnya (Haruna Talli) menyampaikan bahwa ada bagian perencanaan yang terlibat. Inilah yang sedang kami dalami,” kata Jufri. Meski begitu, Kompol Jufri memastikan bahwa kasus ini akan diproses secara mendalam untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. “Intinya kami menindaklanjuti keterangan terlapor dan masih dalam tahap pendalaman. Siapapun yang diduga terlibat, akan kami dalami,” tegasnya. Mencuatnya kasus ini, mengingatkan kita kembali pada pernyataan terdakwa Haruna Talli, melalui rekaman video berdurasi 1 menit 20 detik yang beredar luas di media sosial. Kala itu, pernyataan Haruna Talli menjadi perbincangan hangat lantaran secara terang-terangan Ia menyebut nama Paris Yasir saat akan dibawa ke Lapas Kelas I Makassar. Haruna menyampaikan pesan terbuka ini dan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, hingga ke Presiden Joko Widodo. “Saya minta keadilan, dan saya minta Kapolda, Kejati, Kapolri, KPK, Presiden Jokowi, saya minta keadilan,” ujar Haruna Talli. Haruna bahkan secara tegas mengklaim bahwa dirinya menjadi tersangka dan ditahan atas “perintah wakil bupati sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Jeneponto,” tegas Haruna. Berangkat dari pada itu, maka kami atas nama putra daerah Kabupaten Jeneponto sekaligus kader HMI akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulsel Dan kami akan menguji integritas dari bapak kapolda baru untuk menuntaskan kasus pasar lassang-lassang Kabupaten Jeneponto. Ujar alwi gus

Scroll to Top